Baharkam
-->

Jumat, 05 Februari 2021

Nurnisma, Ketua DPRD Kota Solok 2021-2024

SOLOK
- Partai Golkar sebagai pemenang Pileg 2019 di Kota Solok, akhirnya menunjuk Hj. Nurnisma sebagai Ketua DPRD Kota Solok sebagai pengganti Yutris Can yang maju pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu. Hal itu tertuang dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nomor B-519/GOLKAR/I/2021 yang ditandatangani Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F. Paulus tanggal 28 Februari 2021. Surat DPP ini kemudian diteruskan dengan instruksi oleh DPD Partai Golkar Sumbar Nomor 029/5/GKSB/II/2021 tanggal 3 Februari 2021.

Hj. Nurnisma

Hj. Nurnisma merupakan Bendahara DPD Partai Golkar Kota Solok. Dengan posisi tersebut, Nurnisma merupakan orang yang paling "berhak" menjadi Ketua DPRD Kota Solok. Nurnisma merupakan KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara), artinya jika Ketua (Yutris Can) dan Sekretaris (Fauzi Rusli, SE, MM) tidak di DPRD, maka Bendahara yang paling berhak. Apalagi, Nurnisma berasal dari Dapil Lubuk Sikarah, dimana sejak Pileg secara langsung, Partai Golkar selalu menang di Dapil tersebut.

Bicara pengalaman, Nurnisma juga sangat memenuhi syarat, karena saat ini adalah periode ketiga baginya sebagai Anggota DPRD Kota Solok. Meski, periode pertama 2009-2014, dijalaninya sebagai wakil dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Poin plus Nurnisma lainnya, adalah gendernya sebagai perempuan atau srikandi, yang diharapkan akan membawa nuansa baru di pentas politik Kota Solok.

Sebelumnya, tiga nama diproyeksi menjadi Ketua DPRD Kota Solok 2020-2024. Sebagai partai yang "sangat dewasa", Partai Golkar memiliki sistem yang sudah terbangun sangat baik. Di antaranya berdasar pengalaman, jabatan di partai, hingga proyeksi ke depan. Ketiga kandidat itu adalah Nasril In, Nurnisma dan Andi Marianto. 

Nasril In Dt Malintang Sutan

Setelah "kepergian" Yutris Can dan Ramadhani Kirana Putra, nama Nasril In langsung berada di pool position (terdepan) kandidat Ketua DPRD Kota Solok 2020-2024. Nasril In merupakan kader senior Partai Golkar yang duduk di periode 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024. Bersamaan dengan masa jabatan Yutris Can. Tentu, sangat wajar jika Nasril In dianggap bakal mulus ke kursi Ketua DPRD Kota Solok. Saat ini, jabatannya adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi Kader dan Keanggotaan (OKK) di DPD Partai Golkar Kota Solok. 

Tapi, satu hal yang cukup mengganjal adalah Nasril In berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tanjung Harapan. Dua Wakil Ketua DPRD Kota Solok saat ini, yakni Efriyon Coneng (PAN) dan Bayu Kharisma (Demokrat), juga berasal dari Dapil Tanjung Harapan. Sementara, di Pileg, Kota Solok terbagi dalam dua Dapil, dengan komposisi 9 wakil dari Tanjung Harapan dan 11 Wakil dari Dapil Lubuk Sikarah.

Andi Marianto, ST

Nama Andi Marianto, sejatinya bukan nama asing di pentas politik Kota Solok. Anak muda asal Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah tersebut sudah menjadi kader Partai Golkar Kota Solok sejak tahun 2004 dengan mengisi sejumlah jabatan mentereng di DPD Partai Golkar Kota Solok. Andi Marianto merupakan barisan anak muda di Partai Golkar Kota Solok yang kenyang dengan pengalaman dan haus dengan ilmu politik. Partai Golkar sebelumnya sudah memberikan sinyal dan pesan ke masyarakat Kota Solok, bahwa partai Golkar Kota Solok adalah partai milenial. Apalagi, Andi Marianto adalah salah satu kader partai yang masuk ke partai bukan hanya sekadar untuk bisa mencaleg, tapi membangun kekuatan dan idealisme kepartaian terlebih dahulu. (IN-001)

Selasa, 02 Februari 2021

Raja Maroko Luncurkan Kampanye Vaksinasi Covid-19

 

RABAT - Raja Maroko, Yang Mulia King Mohammed VI, pada Kamis 28 Januari 2021 lalu, di Istana Kerajaan di Fez, meluncurkan program kampanye vaksinasi Covid-19 secara nasional. Dalam kesempatan ini, King Mohammed VI menjadi penerima pertama vaksin Covid-19 itu.

Sesuai dengan instruksi Kerajaan, pemberian vaksin kepada warga Maroko akan digratiskan untuk semua warga. Hal itu dilakukan dengan tujuan mengimunisasi semua elemen warga masyarakat Maroko dengan jumlah 30 juta atau sekitar 80 persen populasi, dalam rangka mengurangi dan menghentikan kasus infeksi maupun kematian akibat virus Corona.

Melalui program vaksinasi tersebut, Pemerintah dan masyarakat Maroko berharap dapat menahan penyebaran virus, untuk kemudian semua warga dapat kembali ke kehidupan normal secara bertahap. Sebagaimana diketahui bahwa Covid-19 saat ini telah menghancurkan berbagai tatanan kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk bidang perekonomian.

Program vaksinasi secara nasional Maroko ini akan menyasar semua warga dan orang asing yang berada di wilayah Maroko yang berusia 17 tahun ke atas. Menurut sumber Pemerintah Kerajaan Maroko, program vaksinasi yang dilakukan di hampir semua negara saat ini, akan berlangsung secara bertahap, dan diyakini akan menguntungkan semua warga. (IN-001)

Minggu, 31 Januari 2021

Viral Hasil Swab Keluar Tanpa Tes di Bandara Soetta, Farmalab Akui Lalai dan Minta Maaf

SOLOK - Warganet dihebohkan dengan video yang yang memperlihatkan sejumlah wanita berada di dalam mobil dan menunjukan surat hasil swab antigen. Yang menjadi sorotan adalah, wanita tersebut mendapat surat swab sebelum melakukan tes. Video itu sendiri diambil di kawasan Bandara Soekarno Hatta (Soetta).

Terkait hal tersebut, Farmalab memberikan klarifikasinya. Pihaknya membenarkan bahwa hal tersebut terjadi di lokasi layanan Farmalab drive thru Bandara Soetta.

"Setelah dilakukan penelusuran secara internal dan investigasi di lapangan, kejadian dimaksud benar terjadi di lokasi layanan Farmalab drive thru bandar Udara Soekarno Hatta. Dalam motif tersebut tidak ada kesengajaan, murni kelalaian dan keteledoran Adari petugas. Kejadian dimaksud pun baru pertama kali terjadi," demikian pernyataan Farmalab, Sabtu (30/1/2021).

Farmalab menyebut bahwa peristiwa itu terjadi murni karena adanya keteledoran dan baru pertama kali terjadi. Pihaknya juga mengaku sudah menindak petugas yang telah melakukan kesalahan tersebut.

Terkait kejadian tersebut, Farmalab juga meminta maaf dan mengapresiasi tindakan yang dinilai memiliki tujuan baik tersebut.

"Kepada pelanggan yang telah dirugikan tersebut, perusahaan secara resmi meminta maaf dan mengapresiasi tindakan dengan tujuan baik tersebut untuk lebih meningkatkan layanan Farmalab ke depannya," kata Farmalab.

Agar tidak terjadi hal serupa, Farmalab mengatakan akan memperketat Prosedur Operasi Standar di setiap layanan dengan memasukkan validasi digital dalam setiap kegiatan operasionalnya. (*/IN-001)

Sumber: indozone.id

Kamis, 28 Januari 2021

Beredar Pesan Berantai BLT BPJS Kerenagakerjaan, Ini Fakta Sebenarnya!

JAKARTA - Beredar di sebuah pesan berantai mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pesan berantai itu disebutkan yang bisa menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan adalah yang bekerja antara tahun 2000 hingga 2021.

Pesan berantai itu sampai mencantumkan link daftar lengkap calon penerima BLT tersebut. Akan tetapi, perlu diperhatikan jangan sesekali membuka link tersebut karena berisiko bisa mencuri data pribadi Anda.

Berita ini ditulis dengan tujuan untuk memberi peringatan kepada pembaca agar tidak sembarangan mengklik link yang dicantumkan dalam pesan berantai semacam itu.

Berikut isi pesan berantai yang dimaksud:

Mereka yang bekerja antara tahun 2000 dan 2021 berhak menerima bantuan sosial finansial sebesar Rp 3.550.000.

Periksa apakah nama Anda ada di daftar untuk menarik manfaat

Daftar lengkap

https://whatsprem.club/bank-id

Adapun bila penasaran apakah Anda calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan atau bukan, begini cara mengetahuinya:

1. Pertama, bisa dengan mengakses situs BPJS Ketenagakerjaan di link https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/ dan cek kepesertaan kamu.

2. Cara kedua, bisa dengan WhatsApp di nomor +62811-9115910 atau +62855-1500910

3. Cara lainnya, dengan SMS ke nomor 2757 dengan format Daftar (spasi) Saldo, nomor KTP, tanggal lahir dan nomor peserta.

4. Terakhir, dengan download dan instal aplikasi BPJSTKU untuk android atau iOS.

Untuk aplikasi, pastikan pengguna telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan registrasi akun. Selain itu, cek lebih dulu status kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai pengingat, program BLT BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan bantuan kepada peserta yang terdaftar sebesar Rp 600 ribu per bulan atau Rp 1,2 juta setiap termin. (*/IN-001)

Sumber: detik.com

Bertepatan Pelantikan Kapolri, Massa Serang Kantor Polisi di Sumbar

DPO Kasus Perjudian Tewas Ditembak, Massa Serang Kantor Polsek Sungai Pagu Solsel. Polda Sumbar Kerahkan 1 SSK Brimob

SOLSEL - Sekira 200-an massa menyerang Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Sungai Pagu di Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, Rabu (27/1/2021). Mereka melempari kantor polisi itu hingga sejumlah kacanya pecah. Aksi massa tersebut bertepatan dengan hari pelantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Aksi anarkis massa, dipicu ketidaksenangan atas tewasnya salah seorang tersangka kasus perjudian yang ditangkap jajaran Polres Solok Selatan. 

Kapolres Solok Selatan AKBP Tedy Purnanto menyatakan, massa melempari Polsek Sungai Pagu sekira pukul 14.00 WIB, Rabu (27/1/2021).

"Massa datangi Mapolsek lantaran marah karena salah satu tersangka meninggal saat penangkapan," katanya.

Tersangka yang tewas itu beriniasil E. Dia diduga telah lama menjadi buronan dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus perjudian. Namun ketika ditangkap, tersangka E melakukan justru perlawanan keras. Bahkan, kata AKBP Tedy, seorang personel luka terkena sabetan golok.

"Atas dasar itu, polisi terpaksa memberikan tindakan tegas. Tersangka kena (tembak) di bagian kepala. Tersangka meninggal dunia," tuturnya.

Polda Sumbar Kerahkan 1 SSK Brimob

Polda Sumbar mengerahkan personel Brigade Mobil (Brimob) ke Solok Selatan untuk mengamankan kantor Polsek Sungai Pagu yang baru saja diserang massa. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, S.IK, menyatakan personel Brimob yang dikerahkan mencapai 100 orang atau satu Satuan Setingkat Kompi (SSK). Menurut Satake, dari laporan Polres Solok Selatan, selain penyerangan kantor Polsek Sungai Pagu, massa juga melakukan pemblokiran jalan.

"Sebanyak 1 SSK untuk melakukan pengamanan karena massa juga melakukan pemblokiran jalan. Tapi jalan yang mananya kami belum tahu pasti," ujarnya. (*/IN-001)

Sumber: antara, klikpositif, suara, jpnn

Rabu, 27 Januari 2021

Feri Amsari: Penunjukan Kapolri Baru Karena Mantan Ajudan, Bukan Prestasi

JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo bakal menduduki jabatan sebagai Kapolri baru. Namanya menjadi calon tunggal yang diajukan oleh Jokowi sebagai calon Kapolri ke DPR RI. Seusai menjalani fit and proper test seluruh fraksi di DPR setuju untuk menunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru. Rencananya Listyo Sigit Prabowo bakal dilantik oleh Presiden Jokowi Rabu (27/1/2021).

Meski demikian sejumlah suara muncul terkait penunjukan Listyo Sigit Prabowo. Terutama alasan dibalik pilihan Jokowi mengajukan satu nama tunggal ker DPR RI.

Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari yang menyoroti alasan pemilihan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri baru. Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, diunggah Senin (25/1/2021).

Diketahui sebelumnya Listyo Sigit diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Kapolri. Kabareskrim tersebut kemudian dinyatakan memenuhi syarat fit and proper test oleh DPR, sehingga akan segera dilantik.

Feri Amsari menyoroti penunjukan Listyo Sigit sebagai Kapolri. Ia membenarkan penunjukan itu merupakan kewenangan presiden.

"Tapi pertanyaan besarnya apakah pilihan presiden sudah selesai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang ada," kata Feri Amsari.

Feri menyinggung tugas utama polisi yang tercantum dalam konstitusi adalah menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka melayani, mengayomi, dan melindungi. Ia menegaskan dasar konstitusi itu menjadi penting dalam pemilihan Kapolri yang baru.

"Oleh karena itu figur yang dipilih mestinya yang sesuai punya catatan dengan prinsip konstitusi. Taruhlah sekarang dipilih Pak Sigit. Presiden mestinya menjelaskan ke publik, 'Kenapa saya memilih Sigit? Apa alasannya?'," lanjut dia.

"Tidak ujug-ujug satu orang dikirim ke DPR tanpa menjelaskan kenapa dia dipilih figur terbaik? Sejauh ini 'kan yang saya lihat di kepolisian itu terlalu banyak figur. Tadi sudah disampaikan, ada banyak jenderal, 300-an jenderal. Dari 300 itu kenapa Pak Jokowi memilih Sigit?," tanya dia.

Menurut Feri, sejauh ini alasan yang muncul terkait alasan pribadi kerja sama Jokowi dan Listyo Sigit, bukan terkait prestasinya sebagai polisi.

"Yang muncul di publik adalah Pak Sigit mantan ajudannya, Pak Sigit sama-sama dengan beliau di Solo, bukan dengan apa yang tampil apa yang pernah dia lakukan sebagai orang mengambil amanah masyarakat melayani, mengayomi, dan melindungi," tambah Feri. (*/IN-001)

Sumber: Tribunnews

© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved