Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat Ditangkap Polisi

PURWOREJO - Sempat viral di media sosial, raja dan ratu Keraton Agung Sejagat akhirnya digulung oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Tengah. Sang raja, Totok Santosa dan permaisuri Fanni Aminadia kini telah diamankan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono menyampaikan, kedua pelaku diamankan pada pukul 18.00 WIB sore tadi.

"Mereka terancam melanggar Pasal 14 UU 1/1946 tentang peraturan hukum pidana," kata Argo kepada wartawan, Selasa, 14 Januari 2020.



Dalam Pasal 14 UU No 1/1946 menyebut, barang siapa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat di hukum maksimal 10 tahun dan atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi yang merupakan warga Desa Pogung, Purworejo, Jawa Tengah. Bersama kedua pelaku, polisi juga mengamankan sebagai barang bukti berupa KTP, dokumen palsu yang dicetak oleh pelaku untuk perekrutan anggota Keraton Agung Sejagat.

Sebelumnya, keberadaan Keraton Agung Sejagat sempat menggemparkan media sosial tanah air. Keberadaan keraton tersebut, ditandai dengan bangunan semacam pendopo yang belum selesai pembangunannya. Di sebelah utara pendopo, ada sebuah sendang (kolam) yang keberadaannya sangat disakralkan.



Pada lokasi tersebut, juga ada sebuah batu prasasti bertuliskan huruf Jawa, dimana pada bagian kiri prasasti ada tanda dua telapak kaki, dan di bagian kanan ada semacam simbol. Prasasti ini disebut dengan Prasasti I Bumi Mataram.

Keraton Agung Sejagat, dipimpin oleh seseorang yang dipanggil Sinuwun yang bernama asli Totok Santosa Hadiningrat dan istrinya yang dipanggil Kanjeng Ratu yang memiliki nama Fanni Aminadia.

Sinuhun Totok mengklaim punya pengikut saat ini mencapai sekitar 450 orang dan punya tugas untuk meneruskan Kerajaan Majapahit yang runtuh pada 1518, sekitar 500 tahun yang lalu.



Sementara itu, Penasihat Keraton Agung Sejagat yang menyatakan bernama Resi Joyodiningrat menegaskan pihaknya bukan aliran sesat seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Namun, ia mengatakan Keraton Agung Sejagat merupakan kerajaan atau kekaisaran dunia yang muncul karena telah berakhir perjanjian 500 tahun yang lalu, terhitung sejak hilangnya Kemaharajaan Nusantara, yaitu imperium Majapahit pada 1518 sampai dengan 2018.

Joyodiningrat mengklaim bahwa perjanjian 500 tahun tersebut dilakukan Dyah Ranawijaya sebagai penguasa Majapahit dengan Portugis sebagai wakil orang barat atau bekas koloni Kekaisaran Romawi di Malaka tahun 1518.



Dengan berakhirnya perjanjian tersebut, maka berakhir pula dominasi kekuasaan barat yang mengontrol dunia setelah Perang Dunia II dan kekuasaan tertinggi harus dikembalikan ke pemiliknya, yaitu Keraton Agung Sejagat sebagai penerus Medang Majapahit yang merupakan Dinasti Sanjaya dan Syailendra. (*/IN-001)

Memilukan, Seorang Anak Tega Membunuh Ayah Kandungnya dengan Sebilah Parang di Tanah Datar, Sumatera Barat

TANAH DATAR - Seorang anak di Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tega menghabisi nyawa ayah kandungnya dengan sebilah parang, Senin (13/1/2020) sekira pukul 14.00 WIB. Pembunuhan yang dilakukan Rinaldi (50), terhadap Anas (86), terbilang sangat sadis. Tubuh Anas ditemukan dalam kondisi mengenaskan, akibat sabetan parang berulang kali.

Kasat Reskrim Polres Padang Panjang, AKP Hidup Mulia, menegaskan pihaknya telah mendatangi lokasi kejadian dan membawa Rinaldi yang sebelumnya sudah diamankan warga usai menghabisi nyawa ayah kandungnya.

"Sebelum menghabisi nyawa ayahnya, Rinaldi diketahui baru saja pulang ke pengobatan tradisional. Pelaku pulang berobat bersama kakaknya. Korban sedang dalam kondisi sakit dan tidur di kamar lain. Saat kakak pelaku ini pergi, tiba-tiba pelaku membawa korban ke luar dan melakukan penganiayaan," ujarnya.

Akibat sabetan parang berulang kali tersebut, sekujur tubuh Anas mengalami luka parah. Korban meninggal di lokasi.

"Kondisi korban hancur, karena disabet beberapa kali dengan parang. Korban meninggal di lokasi. Beberapa masyarakat yang berada di lokasi, langsung mengamankan pelaku," katanya.

Hingga kini, Sat Reskrim Polres Padang Panjang masih melakukan penyelidikan terkait motif pembunuhan. Diduga, Rinaldi tega membunuh ayah kandungnya karena mengalami stres. (*/IN-001)

Satu Pelaku Pemerkosaan dan Curanmor di Dharmasraya Ditangkap

Tujuh Pelaku Lainnya Sedang Pengejaran

DHARMASRAYA - Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Dharmasraya, Sumatera Barat, menangkap satu pelaku dari enam pelaku pencurian kendaraan bermotor dan pemerkosaan, di Jorong Sungai Snagkir, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya, Senin malam (13/1/2020).

Pelaku AG (18), ditangkap dalam dua kasus berbeda. Yakni kasus pemerkosaan terhadap PR (20), pegawai swasta asal Jorong Koto Lamo, Nagari Takung, Kecamatam Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Dengan LP/92/K/VI/2018/Polres tanggal 8 juni 2018 tentang tindak pidana pemerkosaan. Kasus tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB. Pelaku bersama dengan teman-temannya berjumlah 6 orang, dengan identitas sudah diketahui dan dalam pengejaran, melakukan tindak pidana pemerkosaan di tepi pengairan irigasi Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya terhadap korban.



Kasus kedua, dengan LP/78/K/V/2019/Polres tanggal 29 mei 2019 tentang pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor. Kronologisnya, terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019. Pelaku bersama temannya RD, yang saat ini dalam pengejaran, mengambil sepeda motor merk Honda Beat Pop Nopol BH 2660 UN milik korban MS (43), warga Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Kedua pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan paksa sambil mengancam korban dengan sebilah pisau.

Kapolres Dharmasraya AKBP Imran Amir, melalui Kasat Reskrim AKP Suyanto menyatakan pihaknya saat sedang melakukan pengejaran terhadap enam pelaku pemerkosaan yang identitasnya sudah diketahui. Di samping itu, Sat Reskrim Polres Dharmasraya juga melakukan pemgejaran terhadap satu pelaku lainnya, RD dalam kasus pencurian sepeda motor.



"Kita harapkan semua pelaku segera dapat kita ringkus," harapnya. (IN-001)

Boris-Adang Silaturahim dengan Masyarakat Kampung Jawa Kota Solok

SOLOK - Ketua DPC Partai Golkar Kota Solok, Yutris Can, bersama kader Partai Amanat Nasional (PAN), Irman Yefri Adang, memulai komunikasi dan silaturahim dengan sejumlah tokoh masyarakat di Kota Solok. Yutris Can bersama Irman Yefri Adang, menghadiri undangan dari tokoh masyarakat suku Jawa di Kelurahan Kampung Jawa, Senin malam (13/1/2020). Silaturahim tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Solok Efriyon Coneng, Anggota DPRD Kota Solok Nasril In Dt Malintang Sutan, dua mantan Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Gerindra H. Dalius dan Yosri Martin.

Dalam silaturahim itu, Yutris Can dan Irman Yefri Adang, memohon izin, doa restu kepada tokoh masyarakat dan paguyuban Suku Jawa di Kota Solok, untuk maju menjadi kontestan Pilkada Kota Solok 2020 mendatang. Dalam kesempatan itu, keduanya menegaskan maju dalam eskalasi Pilkada Kota Solok 2020. Hal ini ditegaskan untuk menjawab berbagai isu, yang menyatakan bahwa Yutris Can dan Irman Yefri Adang tidak akan maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020.

"Tanpa izin dan doa restu dari seluruh elemen masyarakat, tidak mungkin kita bisa bergerak dengan mantap. Yakni dengan merangkul semua elemen demi mewujudkan komitmen untuk niat baik maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 23 September 2020 mendatang," ungkapnya.



Yutris Can juga menjelaskan sekelumit perjalanannya, sehingga menegaskan diri maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Yakni, sebagai Ketua DPRD Kota Solok tiga periode (2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024), dirinya diminta untuk maju di ranah eksekutif. Yutris Can mengaku dirinya sudah beberapa kali mencoba untuk memajukan sejumlah kandidat untuk maju dari DPD Partai Golkar Kota Solok. Namun, dorongan untuk maju dari berbagai elemen masyarakat, seiring dengan keinginan Partai Golkar untuk mengusung kadernya di Pilkada Kota Solok 2020.

"Alhamdulillah. Dari berbagai komunikasi dengan berbagai pihak, akhirnya dicapai kesepakatan dengan Irman Yefri Adang. Komitmen dan integritas itu terbangun secara alami," tegasnya.



Sementara itu, Irman Yefri Adang menyatakan pihaknya sangat antusias dengan banyaknya masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, simpul massa seperti ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi penggalangan dukungan jika disatukan. Sehingga, akan mampu menciptakan iklim politik yang kondusif di Kota Solok.

"Tidak ada sesuatu yang bisa dicapai tanpa kerja keras, kerja cerdas dan kerja bersama. Karena itu, kita sangat antusias dengan sambutan seperti ini. Mudah-mudahan ini akan semakin meluas ke titik-titik lain di Kota Solok. Sehingga mampu menjadi kekuatan yang luar biasa nantinya," ujarnya.

Irman Yefri Adang juga menegaskan, pilihannya maju mendampingi Boris didasarkan dari pengalamannya selama di DPRD Kota Solok. Dari pengalamannya selama di DPRD, Irman Yefri Adang melihat figur Yutris Can yang tegas. Terutama terkait dengan persoalan-persoalan yang berkaitan langsung dengan permasalahan masyarakat.

"Boris selama ini dikenal sebagai figur yang tegas dan keras. Apalagi terkait dengan persoalan-persoalan di masyarakat. Namun, hal ini justru dipelintir oleh pihak-pihak yang tidak senang, dengan mengatakan beliau arogan. Tapi hal itu tidak pernah ditanggapi Yutris Can. Yang secara alami membuatnya menjadi pribadi yang tulus. Sehingga, segala isu tersebut mentah dengan sendirinya," tegasnya.



Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng, menyebutkan bahwa Yutris Can merupakan sosok yang penuh komitmen, tegas, dan peduli ke masyarakat. Menurutnya, Yutris Can merupakan sosok yang dirindukan oleh masyarakat Kota Solok. Sehingga, dirinya bersama mesin partai dan elemen masyarakat, siap memenangkan Yutris Can dan Irman Yefri Adang.

"Komitmen Yutris Can dan Irman Yefri Adang kami yakini akan menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat," ungkapnya.



Ikutnya Yutris Can dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solok tahun 2020 mendatang, langsung mengubah peta politik Pilkada Kota Solok. Yutris Can yang akrab disapa Boris tersebut, disebut-sebut bakal menjadi kuda hitam di kontestasi BA 1 P. Pasalnya, sebagai Ketua DPRD Kota Solok tiga periode, pamor dan kapasitas Yutris Can sudah teruji. Termasuk saat mempertahankan Partai Golkar tetap menjadi pemenang Pileg di Kota Solok.

Hubungannya dengan sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat di Kota Solok terbilang sangat padu. Sehingga, saat ini, Yutris Can dinilai sudah pantas memegang kendali eksekutif. Bukan lagi di legislatif yang telah tiga kali dibuktikannya via Pileg 2009, 2014, dan 2019.



Sebagai figur yang sangat mengerti kondisi Kota Solok, Yutris Can juga memiliki hubungan kekerabatan dan sosial dengan para mantan Walikota Solok. Seperti dengan Syamsu Rahim yang sebelumnya sama-sama kader Golkar. Dengan Walikota Solok saat ini, Zul Elfian, sebagai mitra eksekutif dan legislatif. Bahkan dengan Wako Solok periode 2010-2015, Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, yang kini menjadi Anggota DPRD Sumbar. Antara Yutris Can dan Irzal ada hubungan bapak dan anak dalam keluarga besar di KTK Kota Solok.

Apalagi, sebagai Ketua Partai Golkar Kota Solok, Yutris Can saat ini memiliki kekuatan kuat untuk maju. Dalam Pileg 17 April 2019 lalu, Partai Golkar meraih tiga kursi, yakni Yutris Can, Ramadhani Kirana Putra, dan Nasril In Dt Malintang Sutan. Untuk menjadi calon walikota Solok, minimal harus empat kursi. Artinya, Yutris butuh minimal satu kursi lagi untuk menjadi Cawako Solok 2020.m



Sebelumnya, eskalasi Pilkada Kota Solok semakin memanas memasuki tahun baru 2020. Sejumlah calon sudah mulai "memanaskan mesin" untuk menarik simpati masyarakat dan calon partai pengusung. Bahkan, tiga pasang calon sudah melakukan deklarasi. Yakni Ismael Koto-Edi Candra, Yutris Can-Irman Yefri Adang, dan Reinier-Andri Maran. Namun, baru Yutris Can-Irman Yefri Adang yang telah memenuhi persyaratan minimal 4 kursi DPRD Kota Solok untuk maju di kontestasi Pilkada September 2020.

Saat ini, Yutris Can sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Solok, memiliki tiga kursi di DPRD Kota Solok. Sedangkan Irman Yefri Adang, kader PAN, memiliki 2 kursi di legislatif Kota Beras Serambi Madinah. Lima kursi yang "telah" diklaim Yutris Can dan Irman Yefri Adang, membuat mereka menjadi satu-satunya pasangan yang sudah memenuhi persyaratan untuk maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. (rijal islamy)

Terkait Jasa Layanan, Bidan dan Perawat RSUD M Natsir Solok Gelar Demonstrasi

SOLOK - Gejolak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Natsir Kota Solok kembali terjadi. Para perawat dan bidan di rumah sakit milik Pemprov Sumbar itu, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Utama RSUD, Senin (13/1/2020). Mereka menuntut transparansi keuangan rumah sakit yang berada di Kota Solok tersebut. Dalam tuntutan yang disampaikan dalam secarik kertas, para perawat dan bidan menuntut pembagian jasa pelayanan dikembalikan seperti sebelumnya. Beberapa pendemo mengeluhkan uang jasa layanan yang jauh turun dari beberapa bulan sebelumnya.

Para bidan dan perawat yang bergerombol di depan gedung utama, enggan diajak oleh Direktur Utama RSUD, drg Basyir Busnia, Wakil Direktur Yopi Oktavia dan manajemen RSUD M Natsir lainnya. Demonstrasi tanpa koordinator tersebut, akhirnya berdialog dan memutuskan untuk mengikuti ajakan manajemen.



Dirut RSUD M Natsir, drg Basyir Busnia, menyatakan pihaknya sudah melakukan transparansi manajemen selama ini. Pria yang baru tiga bulan menjabat sebagai Dirut RSUD M Natsir tersebut, menyatakan setiap kebijakan ada dasarnya. Pihak manajemen menurutnya telah melibatkan semua pihak dan  semua unsur.

"Kami selama ini sudah berusaha transparan. Apalagi terkait keuangan yang sangat sensitif. Bagi yang tidak puas, bisa mengklarifikasi, dan bisa mengonfirmasi ke pihak terkait. Pembagian jasa layanan itu ada rumus dan ada dasarnya. Ada regulasinya berdasarkan aturan dan undang-undang," ungkapnya.



Basyir Busnia juga menegaskan, bahwa pihaknya sebelum ini sudah mensosialisasikan aturan tersebut ke seluruh elemen yang terkait. Termasuk ke kepala ruangan hingga ke komute keperawatan. Basyir juga menegaskan, keluhan tersebut muncul sejak beberapa waktu lalu, saat pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan banyak yang tertunda (pending).

"Beberapa waktu lalu, RSUD M Natsir mendapatkan tambahan tenaga kesehatan sebanyak 94 orang dari jalur CPNS. Sehingga, dengan dana BPJS yang ter-pending, ditambah dengan tambahan tenaga kesehatan sebanyak 94 orang, tentu saja hasil pembagiannya semakin kecil. Namun hal itu sudah kita sosialisasikan ke seluruh pihak," lanjutnya.



Basyir Busnia juga menuturkan untuk pendapatan berupaya dana layanan di RSUD M Natsir, 92 persen berasal dari pasien BPJS. Sehingga, saat dana BPJS kini tersendat secara nasional, pihaknya mengakui pendapatan juga menurun. Saat ini, jumlah pegawai dan tenaga kesehatan di RSUD M Natsir sebanyak 790 orang.

"Memang harus kita akui, pendapatan kita jauh menurun. Apalagi, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kita senantiasa memberikan layanan terbaik. Meski dengan segala keterbatasan yang ada," ungkapnya.



Terkait ancaman akan mogok kerja oleh para perawat dan bidan, Basyir Busnia menyatakan pihaknya tetap akan menempuh cara-cara persuasif. Yakni dengan mengajak seluruh pihak untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan dengan cara-cara yang baik. Serta yang paling penting, tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai petugas kesehatan yang memberikan pelayanan terbaik ke pasien.

"Tentu terlebih dahulu dengan cara persuasif. Sebab, semuanya di RSUD harus memberikan pelayanan terbaik ke pasien dan msyarakat pengguna layanan. Kami sama sekali tidak ingin menempuh cara-cara yang bisa merugikan. Meski ada aturan-aturan tegas, jika mereka tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing," ungkapnya. (rijal islamy)

"Mulyadi Effect" Bakal "Memaksa" Irzal Ilyas "Turun Gunung"

Benarkah Irzal Ilyas Akan Maju di Pilkada Kota Solok 2020?
Mulyadi Effect Bakal "Memaksa" Irzal Turun Gunung?

Eskalasi Pilkada Kota Solok sudah mulai mengerucut ke tiga pasang calon. Yakni Ismael Koto-Edi Candra, Yutris Can-Irman Yefri Adang, dan Reinier-Andri Maran. Enam kandidat tersebut, merupakan "wajah lama" di kontestasi politik Kota Solok. Mungkinkan akan muncul "wajah baru" dalam Pilkada Kota Solok pada 23 September 2020 mendatang? Atau akan muncul poros keempat, dengan wajah baru stok lama.

SOLOK - Tiga pasang kandidat Walikota-Wakil Walikota yang akan bertarung di kontestasi Pilkada Kota Solok, 23 September 2020 mendatang, sudah "menandatangani" kesepahaman. Ketiga pasang kandidat tersebut, juga telah membangun pencitraan dan menarik simpati masyarakat secara massif. Melalui baliho, spanduk, poster dan berbagai alat peraga lain.

Yang lebih dahsyat, ketiga pasang kandidat juga "bertarung" di dunia maya dengan pola dan durasi yang sangat intens. Berbagai cara kreatif dan inovatif ditampilkan masing-masing pendukung dan simpatisan di berbagai media sosial, terutama di laman facebook, instagram, hingga twitter. Kemudian di jaringan whatsapp dan telegram. Intensitasnya sangat massif, yang membuat masyarakat saat membuka ponsel, langsung disuguhkan desain grafus kreatif dan kata-kata yang menarik simpati.



Ismael Koto-Edi Candra, menjadi calon yang pertama kali menegaskan berpasangan. Baliho, spanduk, poster dan alat peraga lain sudah bertebaran di seantero Kota Solok. Begitupun di jagat maya. Ismael Koto merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solok yang pada Pilkada Kota Solok 2015 lalu, maju bersama Jon Hendra, Ketua DPD PAN Kota Solok. Saat itu, Ismael Koto-Jon Hendra meraih suara terbanyak kedua setelah Zul Elfian-Reinier. Sementara itu, Edi Candra saat ini adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispenduk KB) Pemko Solok. Sama seperti Edi Candra, Ismael Koto sebelumnya merupakan aparatur sipil negara (ASN) dengan karier yang sangat cemerlang. Banyak menghabiskan pengabdiannya di Solok Selatan, Ismael Koto diamanahkan menjabat Asisten 1, bidang pemerintahan di Pemkab Solsel.



Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, secara mengejutkan "mendeklarasikan" diri maju sebagai kandidat Walikota Solok, dengan menggandeng mantan Wakil Ketua DPRD Kota Solok dari Partai PAN, Irman Yefri Adang. Majunya Boris (sapaan Yutris Can), membuat peta politik Pilkada Kota Solok 2020 buncah. Sebab, dengan statusnya sebagai Ketua DPRD Kota Solok tiga periode (2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024), Boris dengan berani telah menegaskan siap meninggalkan jabatannya demi bertarung di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Berpasangan dengan Irman Yefri Adang, yang berasal dari PAN, akan membuat Boris-Adang mewujudkan koalisi dua partai pemenang Pileg di Kota Solok sejak era reformasi, yakni Partai Golkar dan PAN.



Kandidat petahana (incumbent) dari Kota Solok diyakini hanya akan memunculkan Wakil Walikota Solok Reinier Dt Mangkuto Alam. Walikota Solok Zul Elfian, telah menegaskan jauh-jauh hari bahwa dirinya tidak akan maju lagi di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Tidak majunya Zul Elfian, membuat kans Reinier cukup besar memenangkan Pilkada Kota Solok 23 September 2020. Sebagai Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Solok dan status sebagai petahana. Reinier menggandeng Ketua PDI Perjuangan, Andri Maran sebagai calon wakilnya. Pilihan ini, dinilai berbagai pihak cukup brilian. Sebab, Andri Marant dikenal sosok milenial yang sukses sebagai pengusaha muda di Kota Solok.

Ternyata, tiga pasang kandidat Walikota Solok 2020, belum memuaskan bagi masyarakat Kota Solok. Dari sejarahnya, kontestasi Pilkada secara langsung di Kota Solok selalu diisi banyak kontestan. Pilkada langsung perdana pada 2005, diikuti lima pasang calon. Pilkada 2010 diikuti 7 pasang calon, dan Pilkada 2015 lalu diikuti 3 pasang calon. Khusus di Pilkada 2015, salah satu yang membuat pasangan sedikit adalah tidak hadirnya dua partai besar sebagai pengusung, karena permasalahan dualisme kepemimpinan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tingkat pusat. Padahal, saat itu Partai Golkar meraih 4 kursi yang membuat mereka sejatinya bisa mengusung calon sendirian. Sedangkan PPP saat itu punya 2 kursi.

Dari komposisi saat ini, dari 11 partai yang punya kursi di DPRD Kota Solok, lima partai sudah "menentukan sikap", karena diyakini akan mengusung kadernya di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Kelima partai itu adalah Partai Golkar (3 kursi) dan PAN (2 kursi) yang mengusung Yutris Can dan Irman Yefri Adang. Kemudian Partai Gerindra (2 kursi), yang akan mengusung Ismael Koto dan Edi Candra. Lalu PKPI (1 kursi) dan PDIP (2 kursi) bakal mengusung Reinier Dt Mangkuto Alam dan Andri Maran. Sementara, 6 partai belum "menentukan sikap" terkait siapa yang bakal diusung. Keenamnya adalah Demokrat (2 kursi), PBB (2 kursi), PKS (2 kursi), Hanura (2 kursi), NasDem (2 kursi) dan PPP (1 kursi).

Deni Nofri Pudung (kiri) bersama Bayu Kharisma, dua Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Demokrat.

Partai Demokrat, menjadi partai yang berada di poros sentral Pilkada Kota Solok 2020. Sejak Pilkada langsung pada 2005, Partai Demokrat selalu ikut kontestasi. Pada 2005, Partai Demokrat mengusung Syamsu Rahim-Irzal Ilyas (bersama Partai Golkar) yang tampil sebagai pemenang. Pada 2010 mengusung Irzal Ilyas-Zul Elfian yang juga tampil sebagai pemenang. Pilkada 2015 lalu, Demokrat mengusung Irzal Ilyas-Alfauzi Bote (bersama PKS dan Hanura), namun harus menerima kekalahan dari Zul Elfian-Reinier yang diusung PBB, NasDem dan PKPI.

Kebesaran Partai Demokrat di Kota Solok harus diakui dengan hasil Pileg dan sejumlah pertarungan Pilkada di Kota Solok. Dari hasil Pileg, Partai Demokrat senantiasa menjadi partai pemenang tiga besar. Sehingga selalu mendapatkan kursi pimpinan, yakni Wakil Ketua DPRD. Sementara dari hasil Pilkada, dari tiga kali Pilkada langsung yang telah digelar, partai berlambang bintang Mercy tersebut menang dua kali. Tentu, kebesaran dan kejayaan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini di Kota Solok sangat menentukan di Pilkada Kota Solok 2020. Tentu, semua kandidat ingin mendapatkan "servis" dari mesin Mercy. Buktinya, ketiga pasang calon yang telah mengapung saat ini, semuanya mendaftar ke partai yang saat dipimpin oleh Irzal Ilyas Dt Lawik Basa.

Berada di poros sentral Pilkada Kota Solok dan menyandang status sebagai partai besar di Kota Solok, Sumbar dan Indonesia, sikap Partai Demokrat Kota Solok sangat ditunggu. Sikap Irzal Ilyas Dt Lawik Basa sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Solok juga sangat ditunggu masyarakat dan simpatisan pendukung Partai Demokrat. Figur Walikota Solok periode 2010-2015 tersebut sangat dirindukan oleh masyarakat.

Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, Anggota DPRD Sumbar dari Partai Demokrat.

Meski kalah di Pilkada 2015 lalu, nama Irzal Ilyas tetap berpengaruh. Buktinya, pada Pileg 17 April 2019 lalu, Irzal Ilyas berhasil duduk sebagai Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Solok Raya (Kota Solok, Kabupaten Solok, Solok Selatan) dengan meraih suara 13 ribuan. Perlu diingat, sebanyak 7.599 suara diraihnya di Kota Solok, itupun belum termasuk suara masyarakat yang memilih Partai Demokrat. Perbandingannya sangat timpang jika dibandingkan dengan hasilnya Pilkada 2015. Saat berpasangan dengan Alfauzi Bote dan didukung tiga partai (Demokrat, Hanura, PKS), Irzal-Alfauzi hanya meraih 6 ribuan suara.

Dari sejumlah diskusi dengan berbagai pengurus, kader, simpatisan Partai Demokrat Kota Solok, ditambah semakin massifnya eskalasi Pilkada Sumbar, Partai Demokrat dipastikan akan tampil di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Tentu, dengan kebesarannya, Partai Demokrat Kota Solok tidak akan tampil sebagai partai pendukung, tapi akan tampil sebagai partai pengusung. Satu hal yang harus diingat, Partai Demokrat akan mengusung kadernya sendiri. Mamintak angok ka lua badan (meminta napas keluar badan), bukan gaya Demokrat!



Kontestasi Pilkada Kota Solok 2020, juga akan dipengaruhi oleh eskalasi Pilkada Sumbar 2020. Ketua DPW Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi, jauh-jauh hari sudah menegaskan dirinya maju di kontestasi Pilkada Sumbar 2020. Sebagai politikus yang matang dengan program dan sistematis, Mulyadi tentu akan memaksimalkan mesin Partai Demokrat. Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi hingga ke tingkat daerah. Tentunya, dengan tujuan khusus; "Mengembalikan Kejayaan Partai Demokrat". Sesuatu yang sudah "dimulai" Mulyadi dengan menjadi peraih suara terbanyak di Pileg DPR RI 17 April 2019 lalu.

Memasuki tahun 2020, atau hanya 8 bulan jelang Pilkada 23 September 2020 mendatang, "Mulyadi Effect", akan segera bergulir ke daerah, termasuk ke Kota Solok. Sebagai figur yang diyakini "sangat percaya" dengan data dan fakta, Mulyadi dalam menghadapi Pilkada Gubernur Sumbar akan memaksimalkan mesin Mercy hingga ke seluruh wilayah di Sumbar. Dengan asumsi Partai Demokrat di Sumbar tetap dengan pakem akan mengusung kadernya sendiri, Irzal Ilyas Dt Lawik Basa akan maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020!



Sama seperti Mulyadi di Partai Demokrat Sumbar, Irzal Ilyas adalah simbol di Kota Solok. Dengan fakta suara pribadi Irzal Ilyas yang sangat tinggi di Kota Solok, ditambah suara Partai Demokrat sebagai pemenang tiga besar di Kota Solok, hasil survey akan sangat mudah ditebak. Nama Irzal Ilyas akan tampil di urutan teratas. Artinya, Irzal Ilyas akan diusung Partai Demokrat menjadi Calon Walikota Solok 23 September 2020.

Lalu, siapa yang akan mendampingi Irzal Ilyas? Dari lima partai lain yang belum "menentukan sikap", Partai Demokrat memiliki komunikasi yang sangat baik. Dengan dua kursi di DPRD Kota Solok saat ini, Partai Demokrat hanya butuh dua kursi lagi sebagai syarat minimal 4 kursi untuk ikut kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Pilihannya juga sangat beragam. Yakni PBB (2 kursi), PKS (2 kursi), Hanura (2 kursi) dan NasDem (2 kursi). Ikutnya Demokrat dan Irzal Ilyas di Pilkada Kota Solok 2020, tentu akan ikut mendongkrak suara Mulyadi di kontestasi Pilkada Sumbar 2020. Sehingga, "Mulyadi Effect" akan "memaksa" Irzal Ilyas "turun gunung" untuk mengembalikan kebesaran dan kejayaan Partai Demokrat. (rijal islamy)