INFO DAERAH
-->

Selasa, 25 Mei 2021

Ternyata, Ada 97 Ribu ASN Misterius yang Digaji dan Menerima Pensiun Sejak 2014

JAKARTA - Badan Kepegawaian Nasional menemukan 97.000 aparatur sipil negara (ASN) misterius pada 2014. Mereka dibayarkan gajinya dan menerima uang pensiun, namun tak jelas orangnya dan pekerjaan yang dilakukan.

"Hasilnya ternyata hampir 100 ribu tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun tapi tidak ada orangnya,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Senin (24/5/2021).

Diakui Bima hal itu terjadi karena kurangnya pemutakhiran data. Dia memastikan hal itu sudah selesai sejak lama. Data ASN saat ini juga sudah lebih akurat. 

"Kasus itu sudah diselesaikan lama dan database-nya juga sudah semakin akurat. Walaupun masih ada 1-2 yang muncul kembali tapi tidak signifikan," ucapnya.

Bima menyebut dari 97.000 data ASN misterius tersebut, ada yang telah diblokir, atau baru ditemukan orangnya. Mereka yang ditemukan pun beragam, mulai dari sakit hingga meninggal dunia.

"Ada yang diblokir, ada yang baru ketemu orangnya di daerah terpencil, ada yang sudah meninggal, ada yang sakit stroke lama tidak masuk kantor, dan lain-lain," tutur Bima.

Ia memastikan, agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari, maka ASN diwajibkan melakukan update data mulai Juli 2021. BKN juga telah bekerja sama dengan PT Taspen untuk data pensiunan.

"Pemutakhiran data mandiri yang akan dilakukan ini adalah untuk mencegah agar masalah yang seperti itu tidak terjadi lagi. Selain itu, juga untuk mewujudkan satu data dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)," tuturnya. (*/IN-001)

Sumber: inews

Rabu, 12 Mei 2021

Jajaki Kerja Sama, Dubes Austria Kunjungi KPK RI

JAKARTA - Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua Nawawi P & Lili Pintauli S dan Deputi Inda Hadiyana menerima kunjungan Dubes Austria untuk Indonesia H.E. Dr. Johannes Peterlik, di gedung Merah Putih, Senin (10/5/2021). Johannes Peterlik mengungkapkan tujuan pertemuan perkenalan dan silaturahmi. 

Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi kunjungan Dubes Johannes, Austria termasuk dalam 20 besar negara dengan CPI terbaik. Sehingga KPK memanfaatkan kunjungan tersebut untuk berdiskusi berharap dapat memberikan perspektif baru & inovasi-inovasi baru bagi KPK & Indonesia.

Selama ini belum ada kerja sama langsung antara KPK & Pemerintah Austria termasuk dengan lembaga antikorupsi Austria, yaitu Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (Federal Bureau to prevent and to fight corruption) disingkat dengan BAK.

Johannes memenawarkan kerja sama dengan KPK di masa depan. Harapannya, kerja sama tersebut dapat mendorong upaya pemberantasan korupsi di Indonesia & KPK menyambut baik tawaran kerja sama tersebut dan akan mempelajari usulan kerja sama ini. (IN-001)

Selasa, 11 Mei 2021

Apa Itu Bipang Ambawang yang Viral Disebut Presiden Jokowi?


JAKARTA - Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat membeli kuliner Bipang Ambawang secara online pada Hari Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Lantas pernyataan ini membuat publik gempar, pasalnya Bipang Ambawang adalah kuliner babi panggang khas Kalimantan Barat.

Beragam komentar warganet terlihat di YouTube Kementerian Perdagangan RI yang mengunggah pidato itu pada 5 Mei 2021.

Sebagian warganet menilai tidak pantas seorang presiden mempromosikan makanan itu pada momen Ramadhan menjelang Idul Fitri.

Lalu ada juga yang menganggap bahwa pidato Jokowi tentang Bipang Ambawang ini beralamat bagi masyarakat Indonesia yang beragama Kristen dan Katolik.

Mengingat adanya perayaan Kenaikan Isa Al Masih sebentar lagi yang jatuh pada 13 Mei 2021.

Sementara itu menurut Mendagri, meski tak menyebutnya secara gamblang, Presiden Jokowi mengalamatkan Bipang Ambawang ini kepada umat Kristen dan Katolik.

Luthfi meingatkan bahwa Indonesia terdiri dari ragam suku, agama dan budaya yang memiliki kekayaan kuliner nusantara dari berbagai daerah.

Namun, konfirmasi ini sedikit berbeda dengan penjelasan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman.

Fadjroel menyebut bahwa Bipang yang dimaksud Jokowi adalah kuliner dari bahan beras.

“Ini BIPANG atau JIPANG dari beras. Makanan kesukaan saya sejak kecil hingga sekarang. BIPANG atau JIPANG dari beras ini memang makanan hit sampai sekarang ya. Nuhun,” cuit Fadjroel.

Lalu ini dia beberapa komentar pro dan kontra di YouTube Kementerian Perdagangan RI terkait pidato Jokowi.

“Assalamu’alaikum Pak @jokowi, mhn diklarifikasi ttg oleh2 lebaran Bipang Ambawang karena itu adlh babi panggang yg jelas haram bagi muslim, apa lagi ini Idul Fitri hari raya ummat Islam, tdk elok rasanya. Apakah ini disengaja, atau karena bapak tdk tau? Tks atas jawabannya,” twit akun @Hilmi28.

“Ingat selain lebaran tanggal 13 mei hari raya kenaikan Yesus ke Surga, jadi bipang ambawang itu hak kami…,” tulis akun @KatolikG. (*/IN-001)

Sumber: nesiatimes

Sabtu, 08 Mei 2021

Kader Gerindra Masih Berharap Prabowo Maju di Pilpres 2024

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan, para kader Gerindra masih mengharapkan Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Gerindra secara internal mengharapkan dan memohon kepada Pak Prabowo agar beliau bersedia maju di tahun 2024. Kita semua mengharapkan itu, dan harapan itu sampai sekarang tidak berubah," ujar Muzani.

Hal itu dia sampaikan dalam menanggapi hasil survei yang menyebut Prabowo Subianto menepati posisi teratas.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Pendidikan, Penelitian, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), elektabilitas Prabowo mencapai 16,4 persen.

Kendati begitu, menurut Muzani, keputusan politik tersebut belum diambil partainya karena Prabowo meminta agar diberi kesempatan untuk berkonsentrasi menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan.

Muzani meyakini Prabowo akan menyampaikan keputusannya pada waktu yang tepat dan apabila hal tersebut sudah disampaikan maka partainya segera mengambil keputusan politik.

"Apabila beliau (Prabowo) sudah memberikan kepastian, maka kami pasti segera mengambil keputusan politik bahwa calon presiden (capres) yang diajukan Partai Gerindra di 2024 adalah Prabowo Subianto. Itu soal waktu saja," ujarnya. (*/IN-001)

Sumber: indozone.com

Rabu, 05 Mei 2021

Pengendara SN 45 RSD Kena Tilang, Mengaku Jenderal dari Kekaisaran Sunda Nusantara

JAKARTA - Seorang pengemudi mobil Mitsubishi Pajero bernama Rusdi Karepesina mengaku sebagai jenderal di negara 'Kekaisaran Sunda Nusantara'. Lantas siapa kaisar dari Negara Kekaisaran Sunda Nusantara itu?

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya belum mendalami soal 'Kekaisaran Sunda Nusantara' yang diklaim Rusdi Karepesina.

"Untuk pendalaman selanjutnya kita akan koordinasikan dengan penyidik reserse apakah ada pelanggaran pidananya," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

Sambodo mengatakan, pihaknya saat ini fokus melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Rusdi Karepesina.

"Kita berikan surat Tilang berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selebihnya kita serahkan ke reserse," imbuhnya.

Polisi menyita kendaraan berpelat biru dengan nomor polisi SN-45-RSD yang dikemudikan oleh Rusdi Karepesina. Sebab, Rusdi Karepesina tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan saat diberikan surat Tilang oleh polisi.

Rusdi Karepesina justru menunjukkan STNK terbitan Kekaisaran Sunda Nusantara. Dia juga memiliki SIM terbitan Kekaisaran Sunda Nusantara yang disebut sebagai Surat Kelayakan Mengemudi (SKM).

Di media sosial, ada akun @TheEmperoroftheempireofsundaarchipelago yang mengaku sebagai kaisar.

Sebelumnya Rusdi disetop polisi di Tol Cawang arah Bogor siang tadi. Polisi menyetop kendaraan tersebut karena pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai aturan.

Setelah diperiksa, diketahui sederet surat-surat yang dimiliki oleh Rusdi Karepesina yang diterbitkan oleh Kekaisaran Sunda Nusantara. Saat ini Rusdi masih diperiksa polisi. (*/IN-001)

Sumber: detik.com

Selasa, 04 Mei 2021

Jihan Mahes Fahlevi: Mari Positif Memandang Keberagaman

TANGERANG - Merebaknya isu intoleransi antar umat beragama di Indonesia dan banyaknya konflik antar suku menjadi hal yang paling disorot pada saat ini. Salah satu konflik yang cukup mengundang perhatian adalah konflik Papua yang banyak menimbulkan trauma dan kerugian tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat dan terlebih banyak persoalan umat dan bangsa yang hari ini perlu dibahas dan dicari solusinya secara bersama dengan perspektif berbagai tokoh.

Di kota-kota besar, terutama di provinsi Banten, masih banyak mahasiswa yang cenderung apatis terkait hal ini. Berdasarkan hal tersebut, BEM Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) menggelar Silaturahmi & Konsolidasi Mahasiswa Se Banten dalam rangka "Memperkokoh Toleransi antar Umat Beragama" guna mengedukasi dan menghilangkan sikap apatis warga Banten terkait keberagaman, khususnya hubungan antara Suku, Ras dan Agama. 

Jihan Mahes Fahlevi Presiden Mahasiswa UMT dalam paparannya berharap agar kita semua semakin kritis dan positif dalam memandang keberagaman. Keberagaman ini bukan sesuatu yang harus dihindari melainkan suatu yang harus diterima karena sejatinya manusia satu dengan lainnya itu berbeda-beda, dan semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih toleran terhadap perbedaan yang ada.

"Kami berharap dengan adanya agenda ini masyarakat mampu memperkokoh toleransi antar umat beragama sehingga terjalinnya komunikasi yang baik dan hidup berdampingan dalam suatu perbedaan," ujar Mahes dalam sambutannya di Gedung KNPI Kota Tangerang.

Tambah Mahes, kedepan insyaallah kami akan terus mengadakan hal-hal seperti ini dengan skala yang lebih luas, sehingga mampu bersinerginya antara u'lama dengan u'maro, antara tokoh agama dengan pemerintah untuk sama sama memajukan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Secara garis besar kami ingin memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menjadi pembicara dalam diskusi, untuk menumbuhkan mahasiswa yang bersifat kritis; peka terhadap isu-isu yang berkembang dan membangun komunikasi lintas organisasi BEM, OKP dan Tokoh Bangsa, dengan cara terlibat dalam satu kegiatan secara bersamaan untuk membahas persoalan kedepannya dengan membahas persoalan umat dan bangsa secara komperhensif," ujarnya. (IN-001)

© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved