Atap Pesawat Terlepas, Insiden Kecelakan Pesawat Paling Ajaib di Hawaii

JAKARTA - Beberapa hari ini publik masih dihebohkan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 pada Sabtu 9 Januari 2021 di Kepulauan Seribu. Nah, jauh sebelumnya, terdapat beberapa peristiwa kecelakaan pesawat lain yang cukup mengerikan. Salah satunya yakni drama penerbangan Aloha Airline penerbangan 243 dengan jenis Boeing 737 N73711.

Saat itu, pesawat sudah terbang selama setengah perjalanan. Tapi mendadak salah satu bagian dari pesawat itu lepas, yakni atap.

Pesawat Aloha itu dipiloti kapten Robert Bob Schornstheimer. Dia tercatat sudah berpengalaman dengan 8.500 jam terbang.

Peristiwa itu terjadi pada 28 April 1988 silam. Diketahui, Aloha Airlines 243 itu terbang dari Honolulu, Hawaii, ke Maui dengan tujuan akhir Hilo. Dilansir melalui channel YouTube DaoZ TV, peristiwa ini disebutkan sebagai salah satu peristiwa pesawat paling ajaib.

Awalnya, pesawat terbang seperti biasa. Namun menjelang tiba di Maui, sepertiga atap di bagian belakang kokpit pesawat terlepas.

Para awak dan penumpang pesawat menjadi panik. Salah seorang pramugari tersedot keluar pesawat dan mayatnya tidak ditemukan hingga saat ini. Diperkirakan tubuh pramugari itu jatuh di lautan Pasifik dekat Hawaii.

Meski kehilangan sepertiga atapnya, pesawat masih bisa mengudara selama 15 menit setelah menukik turun dari ketinggian 24.000 kaki dengan kecepatan sekitar 600 km per jam karena hilangnya dekompresi di kabin pesawat.

Saat kejadian, para penumpang yang duduk di bagian depan tidak mendapatkan tabung oksigen karena selang oksigen di bagian atas hilang seiring lepasnya atap pesawat.

Lalu drama mencekam berlanjut saat pesawat berusaha mendarat di Bandara Kahului, Maui, Kepulauan Hawaii. Selama berusaha mendarat, pilot dan co-pilot menggunakan masker oksigen.

Situasi di dalam kabin dan kokpit dalam keadaan ribut akibat suara angin dan mesin pesawat yang kencang. Hal itu lantas mengakibatkan komunikasi pilot dengan menara pengawas terganggu.

Beberapa menit sebelum mendarat, co-pilot menggeser tuas pengeluaran roda pesawat, namun lampu indikator tidak menyala. Hal ini menunjukkan roda bagian depan pesawat tidak keluar. Mengetahui hal itu, pilot berusaha menghubungi menara pengawas untuk yang kali kesekian guna menginformasikan keadaan tersebut.

Pilot lalu meminta persiapan keadaan bahaya kepada menara pengawas. Menara pengawas meneruskan informasi kepada pihak pemadam kebakaran dan ambulans.

Kemudian pilot meminta kru di darat untuk melihat apakah roda depan pesawat keluar atau tidak. Para petugas pemadam kebakaran dengan bantuan teropong mencoba untuk melihat roda depan pesawat pada detik-detik terakhir sebelum mendarat. Untung saja roda depan sudah keluar. Ini berarti hanya lampu indikator roda depan saja yang tidak menyala.

Hingga akhirnya co-pilot pesawat yang ternyata seorang wanita dan kapten pesawat berhasil membawa pesawat mendarat walau dalam kecepatan tinggi yang mengakibatkan roda pesawat pecah.

Salah satu penumpang lantas menceritakan detik-detik peristiwa itu. Sebelum pesawat tinggal landas, penumpang tersebut mengaku melihat dan mengetahui adanya retakan kecil sekitar 15 cm yang berada dekat dengan pintu depan pesawat. Jaraknya sekitar satu setengah meter ke belakang dari pintu kiri depan pesawat.

Penumpang lalu melihat dengan jelas saat ia menaiki tangga untuk masuk ke pesawat. Namun dia tidak memberitahukan masalah ini kepada siapa pun.

Dalam peristiwa itu, selain pramugari yang tersedot keluar, seluruh penumpangnya dinyatakan selamat. Namun, 65 orang terluka dan delapan di antaranya mengalami luka yang serius.

Aloha Airlines adalah maskapai penerbangan Amerika Serikat yang berbasis di Honolulu CDP, Kota dan County Honolulu, Hawaii. Maskapai ini mengoperasikan penerbangan dari bandar udara penghubung mereka di Bandar Udara Internasional Honolulu. Maskapai ini memulai operasinya pada tanggal 26 Juli 1946 dan berhenti beroperasi pada tanggal 31 Maret 2008. (*/IN-001)

Sumber: hoops.id

Bikin Guyonan Musibah Sriwijaya Air, Pria di Ketapang Dipolisikan

PONTIANAK - Kepolisian Resor Ketapang Polda Kalimantan Barat memeriksa seorang warga atas laporan keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ182, Selasa 11 Januari malam. Dia adalah pemilik akun media social bernama Harzo, yang beralamat di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang.

"Awalnya saya dapat informasi terkait postingan itu dari teman di grup pemadam kebakaran. Informasinya adalah rekaman layar postingan pelaku, hal ini membuat hati kami sekeluarga terluka, jadi kami melakukan upaya pencarian melalui teman-teman di Ketapang," ujar Ahmad Kamalludin, salah satu keluarga korban kcelakaan pesawat Sriwijaya Air atas nama Andi Syifa Kamila.

Dia mengatakan, pihak keluarga sangat tersinggung dengan apa yang dituliskan pelaku lantas memberitahukan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Ahmad yang juga sepupu korban ini mengaku telah mengetahui penangkapan dan pemeriksaan pelaku di Polres Ketapang.

"Kami sudah tahu pelaku diamankan di Polres Ketapang, namun kami masih berkoordinasi dengan rekan aparat di Polda, apakah perlu atau tidak pihak keluarga membuat laporan resmi untuk menjerat pelaku, agar ada efek jera bagi kita semua, untuk menjaga kata-kata di sosial media," ujarnya.

Ahmad berpesan bahwa tindakan ini harus jadi pelajaran bagi seluruh warga Indonesia untuk dapat menjaga etika dalam bersosial media.

Harzo belum lama ini mengunggah sebuah postingan di media social miliknya berupa gambar ucapan duka terhadap jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Namun, dia mengimbuhkan keterangan tambahan di dalam postingannya dengan menuliskan, "semoga arwahnya ketemu same sponsbob dkk" (red) dengan tambahan emoticon tertawa.

Selasa siang ini, pihak Polres Ketapang akan melakukan konferensi pers terkait dengan pemeriksaan pemilik akun media sosial Harzo tersebut. (*/IN-001)

Sumber: tempo.co

Komjen Listyo Sigit Prabowo Calon Tunggal Kapolri? Ini Profilnya!

JAKARTA - Nama Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo mencuat setelah tokoh senior Amien Rais dan Politisi PDIP Trimedya Panjaitan angkat bicara, bahwa Presiden Jokowi akan memilih Kapolri yang sejalan dengan dirinya.

Nama Listyo mencuat akan ditunjuk sebagai calon tunggal, karena dia dikenal memiliki sejumlah kedekatan dengan Jokowi, karena pernah menjabat sebagai Kapolres Solo tahun 2011 ketika Jokowi masih menjabat Walikota Solo.

Sejumlah politisi di DPR juga angkat bicara soal penunjukkan Komjen Listyo sebagai calon tunggal Kapolri. Politisi PDIP dari Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan seperti dilansir dari kompas.com misalnya, menyebut ada 2 Komjen yang mengkuat yakni Gatot Eddy Pramono dan Listyo Sigit Prabowo.

Namun semua tergantung dengan kemampuan komunikasi keduanya, dan manuver politik yang dilakukan baik itu Gatot Eddy Pramono ataupun Listyo Sigit Prabowo.

"Tapi kan enggak tahu, satu hari dua hari kan masih bisa manuver masing-masing," kata Trimedya Senin (11/1/2021) malam.

Dia pun sepakat jika Jokowi kemungkinan memilih Komjen Listyo jika melihat sederet pretasi Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Dan konon menguat ke Listyo Sigit Prabowo, tapi kan namanya politik Kapolri, itu jabatan politik," ujarnya.

Sementara itu, Amien Rais seperti dilansir dari Wartakota menyatakan, jika Jokowi memilih Listyo karena beberapa pertimbangan, terutama soal komunikasi dan kenyamanan atau kedekatan keduanya.

"Tapi saya yakin yang akan dipilih Jokowi adalah Kabareskrim yang sekarang," kata Amien.

Menurut Amien, dalam logika sebagai pengamat, Komjen Listyo adalah yang paling nyaman, paling aman dan paling cocok dengan Jokowi.

Jika benar Listyo menjadi calon tunggal Kapolri yang diakukan ke Komisi III DPR RI, maka dipastikan dia calon tunggal dan berikut ini merupakan 13 Fakta Hebat Komjen Pol Listyo Calon Tunggal Kapolri, tercatat dia Lulusan S2 UI dan jika menjadi Kapolri, dia akan mengikuti jejak Tito Karnavian yang menyalip 4 angkatan seniornya. (*/IN-001)

Sumber: Kompas dan Warta Kota

13 Fakta Tentang Komjen Listyo Sigit Prabowo

1. Bongkar Kasus Djoko Tjandra, buronan kakap yang dianggap kebal hukum dan susah dicari.

2. Pernah ditolak Ulama Banten ketika menjadi Kapolda Banten, disinilah kemampuan berkomunikasi Listyo teruji dengan baik, dia mampu merangkul ulama di Banten dan umat beragama, sehingga diterima dengan baik. Profesional dan berintegritas.

3. Mantan Kapolres Solo dan Ajudan Jokowi.

4. Kuda hitam ditunjuk jadi Kapolri di usia 51 tahun, seperti Tito Karnavian, rising star, calon kejutan dan tak begitu diunggulkan karena masih muda.

5.Lulusan Akpol 1991, menyalip 4 angkatan di atasnya, seperti Komjen Pol Firly Bahuri (Ketua KPK) dan peraih Adhi Makayasa Irjen Pol Hendry Rudolf Nahak (Kapolda Kaltim) dari angkatan 1990, kemudian Komjen Agus Andrianto (Kabahrkam) dari angkatan 1989, lalu Boy Rafli Amar (Kepala BNPT) dan Gatot Eddy Pramono (Wakapolri) dari angkatan 1988, dan Komjen Pol Arif Sulityanto (Kalemdiklat Mabes Polri) dari angkatan 1987.

6. Prestasi dan Pengalaman Ungkap Kasus Besar tercatat ungkap 5 kasus besar:

- Melakukan Proses 4 Anggota Polisi yang Terlibat Penculikan WNA.

- Menangani kasus bom bunuh diri di Solo saat masih menjabat Kapolres Solo, 2011.

- Menangkap buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra di Malaysia.

- Pengungkapan narkoba jenis sabu sebanyak 1,2 ton, 35.000 butir pil ekstasi dan 410 Kg ganja selama kurun waktu Mei-Juni 2020.

- Membuka kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

7. Karirnya meroket setelah menjadi Kapolres Solo saat itu Presiden Jokowi menjadi Walikota Solo, ketika Jokowi menjadi Presiden dia ditunjuk menjadi Ajudan Jokowi 2014, setelah karirnya terus meroket dan kini menjadi calon tunggal Kapolri.

8. Mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dalam tiga tahun mulai dari tahun 2011 sebagai Kapolres Solo (Pangkat AKBP atau melati dua di TNI Letkol) tahun 2011, kemudian melesat naik pangkat menjadi Komisaris Besar atau Kombes Pol ketika menjabat Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri (2012) dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara (2013).

Lalu ditunjuk Jokowi menjadi Ajudan tahun 2014, yang artinya naik menjadi Brigjen (atau jenderal bintang satu), hingga kemudian naik menjadi bintang dua (Irjen) ketika ditunjuk menjadi Kepala Kepolisian Daerah Banten (2016), menduduki Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (2018) dan kini menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2019).

Riwayat Jabatan dan Karir Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo:

- Kepala Bagian Pengendalian Personel Biro Personel Polda Metro Jaya 2010

- Kepala Kepolisian Resor Pati (2009)

- Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo (2010)

- Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang 2010

- Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta (2011)/Kapolres Solo (2011)

- Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri (2012)

- Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara (2013)

- Ajudan Presiden RI (2014)

- Kepala Kepolisian Daerah Banten (2016)

- Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (2018)

- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2019)

9. Lulusan S2 di Universitas Indonesia. Tesis yang diambil saat itu tentang penanganan konflik etnis di Kalijodo.

10. Bukan dari lulusan Akpol peraih Adhi Makaysa seperti Tito Karnavian, namun Komjen Pol Listy Sigit Prabowo seperti pendahulu yakni Jenderal Pol Idham Aziz, Kapolri saat ini juga bukan dari peraih Adhi Makayasa atau lulusan terbaik.

Harta Kekayaan

Lalu, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Listyo terakhir kali melaporkan hartanya pada Desember 2019, ketika dirinya menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Total kekayaannya mencapai Rp8,31 miliar.

- Tanah dan bangunan

Ada Kota Semarang, Kota Tangerang, serta Jakarta Timur senilai Rp6,15 miliar.

- Kendaraan

Toyota Fortuner senilai Rp320 juta.

- Harta Lainnya

Harta bergerak lainnya sebesar Rp975 juta, serta kas dan setara kas Rp869,7 juta.

Biodata Singkat

TTL: Ambol Maluku, 5 Mei 1969

Usia: 51 Tahun

Lulusan Akpol: 1991

Jabatan Terakhir: Kabareskrim Mabes Polri.

Satu Keluarga Selamat dari Musibah Sriwijaya Air SJ-182, Penyebabnya, Mahalnya Biaya Tes PCR

PONTIANAK - Satu keluarga asal Pontianak selamat dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh di sekitar Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Sabtu (9/1/2021).

Kisah itu diungkap oleh Atma Budi Wirawan, keluarga calon penumpang penerbangan tersebut melalui Instagram pribadi di @atmabudi pada Minggu (10/1/2021). 

Budi menjelaskan pada awalnya keluarganya yang total berjumlah delapan orang akan pulang ke Pontianak menggunakan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182. 

Namun lantaran harus menjalani swab tes dengan biaya yang dianggap cukup mahal, maka mereka urung naik pesawat tersebut.

Semestinya, mereka pulang dengan pesawat udara Sabtu sore kemarin dengan penerbangan Sriwijaya SJ-182, tiket sudah dibeli sekira semingguan sebelumnya.

"Setelah mengetahui biaya Test PCR yang teramat sangat mahal, dan melalui perdebatan panjang di WAG keluarga, diputuskan pulang dengan kapal laut saja, harga tiketnya murah, hanya 220ribuan/orang," tulis Budi.

Setelah dirembukan dalam grup WhatsApp keluarga, kata Budi kedelapan keluarganya itu memilih untuk naik kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan membiarkan tiket pesawat itu hangus.

"Sudahlah... Tiket pesawat hangus ikhlaskan saja, daripada harus membayar lagi 1.200.000/orang untuk Test PCR, total 9.600.000 yang harus dirogoh," beber Budi.

"Allah-lah sebaik-baiknya pengatur skenario kehidupan manusia," Budi menambahkan.

"Qadarullah, pesawat Sriwijaya SJ-182 yang semestinya mereka tumpangi, hilang kontak setelah 4 menit take-off dari Soetta, Sabtu 09/01 pukul 14.40," sambungnya.

Kendati begitu, Budi mengakau turut merasakan duka atas insiden nahas tersebut. Dirinya berharap agar para korban dapat dengan tenang berpulang ke Tuhan.

"Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk para korban. Semoga berpulang ke Rahmatullah dengan husnul khotimah, dan bagi keluarga korban agar senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menerima musibah yang sama-sama tak kita inginkan ini," harapnya.

Sementara itu kapal laut yang ditumpangi keluarga Budi baru saja tiba di Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu pagi ini.

"Alhamdulillah, kapal laut KM Lawit yang mereka ditumpangi, baru saja tiba di Pelabuhan Pontianak dalam keadaan selamat. Cukuplah Allah sebagai tempat berserah diri," tulisnya. (*/IN-001)

Sumber: liputan6.com

Fotonya Viral di Internet, Dua Perusuh Gedung Capitol Ini Ditahan FBI

WASHINGTON - Agen Federal Amerika Serikat (FBI) menahan dua orang perusuh dalam penyerbuan Gedung Capitol di Washington DC, pada Rabu (6/1), yang fotonya sempat viral di internet.

Dilansir dari Reuters, Minggu (10/1), Kementerian Kehakiman AS menyebut seorang perusuh yang mengenakan kostum tanduk dan bulu hewan, menggunakan cat wajah, serta memegang tombak berbendera AS dan fotonya viral di internet, Jacob Anthony Chansley, menyerahkan diri ke polisi. Ia resmi ditahan pada Sabtu (9/1) waktu setempat.

Chansley, yang juga dikenal sebagai Jake Angeli, menghubungi kantor FBI di Washington pada Kamis (8/1).

Kepada agen FBI, dirinya mengaku hadir sebagai bagian dari upaya kelompok dari Arizona atas seruan Presiden Donald Trump yang meminta seluruh ‘patriot’ harus datang ke Washington DC pada 6 Januari.

Sebelum penahanannya itu, pada hari kerusuhan, Chansley berkoar tentang bagaimana para peserta aksi menduduki gedung kongres AS tersebut hingga memaksa para anggota parlemen untuk segera pergi dari sana.

“Dengan fakta bahwa ada sejumlah pengkhianat di gedung itu, bertekuk lutut, memakai masker gas, dan mundur ke bunker di bawah tanah, saya merasa ini sebagai suatu kemenangan,” kata Chansley kepada NBC News.

Atas tindakannya tersebut, Chansley terancam sejumlah tuntutan hukum federal, termasuk penerobosan ke Gedung Capitol dan melakukan tindakan yang mengganggu di area itu.

Selain Chansley, FBI juga menahan Adam Christian Johnson. Johnson dikenali melalui foto dirinya sedang tersenyum dan melambaikan tangan seraya membopong mimbar pidato Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi yang sempat viral.

Pada hari kerusuhan itu, menurut Tampa Bay Times, Johnson juga menyiarkan video secara langsung di Facebook ketika dirinya berjalan di koridor Gedung Capitol.

Videonya kini telah dicabut dari berbagai platform. Seluruh laman milik Johnson juga telah dihapus.

Meski begitu, hingga saat ini masih belum diketahui lokasi penahanan Chansley.

Sementara Johnson diwajibkan menghadiri sidang federal perdana pada Senin (11/1) waktu setempat. Ia saat ini tengah diproses hukum di luar Ibu Kota AS.

Diketahui, puluhan orang telah didakwa terkait penyerbuan oleh pendukung Presiden AS Donald Trump tersebut.

FBI pun meminta masyarakat untuk membantu mengidentifikasi para peserta aksi, mengingat semakin banyak gambar kerusuhan beredar di dunia maya. (*/IN-001)

Sumber: fajarindonesia

Kopaska Temukan Bangkai Utuh Pesawat Sriwijaya Air SJ-182

JAKARTA - Sebuah video rekaman bawah laut pencarian bangkai pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 dengan rute Jakarta - Pontianak terposting di media sosial.

Dalam rekaman kurang dari delapan detik itu yang dibagikan akun instagram @warungjurnalis, terlihat samar bangkai pesawat terlihat, ekor dan sayap masih menyatu dengan bagian belakang.

Sementara potongan body pesawat tampak terbelah. Bagian ekor pesawat juga tampak masih berdiri tegak. Warna merah biru logo sriwijaya air masih mengkilap dan kontras dengan pemandangan air laut.

"Gambaran bawah air di koordinat, hasil prajurit kopaska Marinir TNI AL," tulisnya dalam caption.

"Titik koordinat telah ditemukan berikut hasil gambar sementara di bawah air. Prajurit kopaska juga ikut diterjunkan untuk melakukan proses evakuasi pesawat sriwijaya air," tambahnya dalam caption.

Hingga kini video itu telah ditonton 31.742 akun instagram. 66 akun lainnya juga ikut berkomentar menyemangati prajurit kopaska.

Sebelumnya, Kabag Humas Basarnas Anjar mengatakan, KN Basudewa Basarnas kembali lagi melanjutkan operasi SAR Sriwijaya Air SJ-182. Kapal tersebut membawa sejumlah penyelam dan logistik untuk beberapa hari ke depan. (*/IN-001)

Sumber: sindonews

Ini Daftar Penumpang Sriwijaya Air SJY-182 Rute Jakarta - Pontianak yang Hilang Kontak

 

JAKARTA - Pesawat Boeing 737-500 milik maskapai penerbangan Sriwijaya Air dinyatakan hilang kontak dengan menara pengawas, Sabtu (9/1/2021). Diketahui, nomor penerbangannya adalah SJY-182 rute Jakarta-Pontianak. Beredar informasi pesawat tersebut jatuh di sekitar Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut.

"Kami masih kehilangan kontak sampai sekarang. Kami masih berusaha, dan berkoordinasi terus dengan pihak basarnas untuk memastikan," ujarnya saat dihubungi.

Berdasarkan pantauan di laman Flight Radar 24, posisi terakhir pesawat di perairan utara Jakarta. Pesawat seharusnya dijadwalkan tiba di Pontianak pada pukul 17.50 WIB

Diketahui, ada sekitar 56 orang penumpang dalam pesawat tersebut, yang terdiri dari 46 orang dewasa, 7 orang anak-anak, 3 orang bayi, 2 orang pilot, dan 4 orang cabin crew. (*/IN-001)

Sumber: kompas.com

Berikut nama-nama lengkap 56 penumpang tersebut:

Paulus Yulius Kollo

Indra Wibowo

Aisah Dewi Handayani

Rifqi Maulana

Yulianto Yulianto

Suyanto Suyanto

Riyanto Riyanto

Angga Fernanda Afrion

Rion Yogatama

Arifin Ilyas

Sugiono Effendy

Yohanes Yohanes

Pipit Piyono

Panca Widia Nursanti

Beben Sopian

Razanah Razanah

Sarah Beatrice Alomau

Feliks Wenggo

Yohanes Suherdi

Ricko Ricko

Arneta Fauzia

Fao Nuntius Zai

Zurisya Zuar Zai

Umbu Kristin Zai

Kolisun Kolisun

Supianto

Daniya Rusni

Rizki Wahyudi

Arkana Nadhif Wahyudi

Rosi Wahyuni

Indah Halimah Putri

Nabila Anjani

Makrufatul Yeti Srianingsih

Mulyadi Mulyadi

Khasanah Khasanah

Andi Syifa Kamila

Xcu Capt Didik Gunardi

Xcu Fo Fadly Satrianto

Xcu Fa Yunni Dwi Saputri

Xcu Fa Isti Yudha Prastika

Xcu Fa Grislend Gloria Natalies

Xcu Fa Oke Dhurrotul

Rahmania Ekananda

Dinda Amelia

Fazila Ammara

Fathima Ashalina M

Asy Habul Yamin

Faisal Rahman

Iuskandar

Nelly

Ratih Windania

Yumna Fanisyatuzahra

Rahmawati Rahmawati

Toni Ismail

Athar Rizki Riawan

Ihsan Adhlan Hakim

Putri Wahyuni

Muhammad Nur Kholifatul Amin

Agus Minarni

Shinta

Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja Resmi Jabat Dir Reskrimum Polda Sumut

MEDAN - Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, resmi menjabat sebagai Direktur Kriminal Umum Polda Sumut, Senin (4/1). Jabatan Direktur Kriminal Umum itu diamanahkan setelah dilantik Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, di Aula Tribrata Mapolda Sumut, dengan membacakan surat keputusan Kapolri. Lalu, dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan serta pengambilan sumpah jabatan.

"Saya sangat sedih namun juga bangga. Diharapkan kepada pejabat yang baru dilantik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ucap Martuani saat memberikan sambutan usai pelantikan.

Diketahui, Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempercayakan jabatan Direktur Kriminal Umum Polda Sumut kepada Kombes Tatan Dirsan Atmaja. 

Penunjukkan jabatan itu berdasarkan keputusan Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz, sesuai Surat Telegram Nomor 3489/XII/KEP/2020 Tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani Asisten SDM Mabes Polri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan.

Dari Surat Telegram yang dikeluarkan Kombes Tatan Dirsan Atmaja akan menggantikan Kombes Pol Irwan Anwar sebagai Dir Reskrimum Polda Sumut. Sedangkan untuk jabatan Kabid Humas yang saat ini masih dipegang Kombes Tatan Dirsan Atmaja nantinya akan digantikan AKBP Hadi Wahyudi Wadirlantas Polda Kalteng. 

Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolsek Gambir dan Kasat Reskrim Jakarta Pusat. Selanjutnya, putra asli kelahiran Medan Labuhan ini pun pernah bertugas sebagai Kapolres Asahan, Waka Polrestabes Medan dan Kabid Humas Polda Sumut.

Selama bertugas sebagai Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan, dinilai sebagai sosok yang loyal, royal dan bertanggung jawab terhadap pimpinan, institusi tempatnya bekerja serta mampu menjalin hubungan baik dengan sesama rekan-rekan media. (IN-001)

FPI Dibubarkan, Kabaharkam Polri: Pembiaran dapat Menjadi Embrio Perpecahan NKRI

JAKARTA - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menilai keputusan pemerintah melarang seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi adalah tindakan tepat dan bukan kriminalisasi.

Menurutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Ormas), jelas membatasi bahwa tujuan Ormas didirikan adalah untuk membentuk partisipasi di dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

"Tentunya apa yang harus dilakukan oleh Ormas tidak boleh menimbulkan perpecahan, tidak menyebabkan terjadinya disintegrasi, kemudian tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan kewenangannya tapi merupakan kewenangan aparat penegak hukum," kata Komjen Pol Agus Andrianto dalam keterangan yang disiarkan salah satu televisi swasta nasional, Rabu, 30 Desember 2020.

Mengacu pada sepak terjang FPI yang kerap melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, ujaran kebencian, ajakan melakukan kekerasan, tindakan intoleran, dan lain-lain, Komjen Pol Agus Andrianto menilai pelarangan FPI sebagai organisasi merupakan langkah tepat untuk meredam keresahan masyarakat. Dan dia menegaskan keputusan itu tidak dapat disebut sebagai kriminalisasi.

"Kalau kriminalisasi kan artinya kalau tidak ada perbuatan kemudian orang itu ditetapkan sebagai bermasalah sehingga dia menjadi pelaku kriminal. Itu kriminalisasi. Tapi kalau ada perbuatan yang dilakukan, ada aturan yang dilanggar, ada hukum yang dilanggar, tentunya FPI harus mematuhi aturan-aturan yang menyangkut ke-Ormas-an," tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

"Saya rasa jejak digital tidak bisa dihilangkan. Bisa dicari di media sosial yang ada sekarang ini. Tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang matang dengan melibatkan kementerian dan lembaga," tambahnya mengacu pada sepak terjang FPI.

Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, keputusan bersama tiga menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT tentang larangan kegiatan FPI itu dapat memberikan payung hukum bagi kepolisian untuk melakukan tindakan hukum berupa pembubaran terhadap kegiatan FPI serta penggunaan simbol dan atribut FPI di seluruh wilayah hukum NKRI.

"Pembiaran dan keraguan penegakan hukum terhadap para pelaku yang seperti ini akan mengakibatkan embrio bagi perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya. (*/IN-001)

Mencekam, Enam Pengikut Habib Rizieq Shihab Tewas Ditembak di Jalan Tol Jakarta-Cikampek

JAKARTA - Sebanyak 6 orang pengikut Habib Rizieq Shihab tewas ditembak pihak kepolisian di Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM 50, Senin (7/12/2020) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya dalam keterangannya di Mapolda Metro Jaya, Senin (7/12/2020), mengungkapkan kalau polisi memberikan tindakan tegas dan terukur karena para pengikut Rizieq diduga henak melakukan penyerangan terhadap petugas. Menurut Fadil, sebanyak 6 orang diketahui tewas ditembak mati oleh Petugas Polda Metro Jaya lantaran melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang bertugas penyelidikan.

"Terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan kepada kepada anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak enam orang," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020), seperti dikutip dari indozone.id

Diketahui situasi saat itu mencekam saat kelompok pengikut HRS roboh ditembak mati oleh pihak kepolisian setelah terjadi pengerahan massa Rizieq Shihab di Mapolda Metro Jaya. Kejadian berawal saat petugas menyelidiki informasi soal pengerahan massa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Rizieq di Mapolda Metro Jaya.

"Ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS , kendaraan petugas dipepet lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam," tambahnya.

Fadil mengatakan ada 10 orang yang melakukan penyerangan tersebut, namun setelah 6 rekannya ambruk, 4 orang sisanya melarikan diri.

Tidak korban jiwa maupun luka dari pihak kepolisian, hanya ada kerugian materi dari sebuah kendaraan rusak karena dipepet serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan. Kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Sementara itu politisi Gerindra Fadli Zon mengecam tindakan gegabah dari pihak kepolisian yang menembak mati massa pendukung Rizieq. Menurut anggota DPR RI tersebut kalau pendukung Rizieq cinta damai dan tidak dibekali senjata.

"Kenapa sampai ada tembak mati? Memangnya mereka teroris? Polisi jgn gegabah gunakan senjata. Saya sangat yakin Pendukung Habib Rizieq cinta damai dan tak dibekali senjata," kata Fadli Zon melalui akun Twitternya, Senin.

Dia meminta kalau kasus penembakan terhadap pendukung Rizieq harus diusut tuntas hingga tidak ada penggunaan kekuasaan yang berlebihan.

"Harus diusut tuntas. Jika berlebihan, maka polisi telah melakukan abuse of power. Kapolda harus bertanggung jawab," katanya.

Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Rizieq Shihab oleh pihak kepolisian buntut dari kasus yang mengundang kerumunan saat berlangsung hajatan pesta pernikahan puterinya di masa pandemi. (*/IN-001)

Nilai Berkampanye Tak Beretika, Nofi Candra Laporkan Epyardi Asda ke Bawaslu

SOLOK - Merasa gerah dengan kampanye negatif yang dilakukan Capt. Epyardi Asda, M.Mar, Calon Bupati Solok Nofi Candra, melaporkan Epyardi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok, Senin (30/11). Nofi Candra hadir di Kantor Bawaslu Kabupaten Solok sekira pukul 10.00 WIB, didampingi Penasehat Hukum Mevrizal, SH, MH, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Solok, serta sejumlah tim pemenangan. Rombongan disambut Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok Divisi Hukum dan Penindakan, Andri Junaidi. Nofi melaporkan Epyardi, terkait Epyardi Asda di Jorong Batang Pamo, Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi pada tanggal 24 November 2020. 

"Kami melaporkan EA karena dinilai telah melanggar etika kampanye dan komitmen Pilkada Badunsanak dengan menyebarkan fitnah dan kebencian saat berkampanye," ujarnya.

Dalam kampanyenya, kata Nofi, Epyardi Asda dinilai telah merusak elektabilitas dirinya di tengah masyarakat, dengan menyebutkan dirinya sebagai distributor yang menghilangkan pupuk di tengah masyarakat. Kemudian, membangun imej negatif bahwa masyarakat menjerit akibat kelangkaan pupuk tersebut, dan Nofi Candra dituduh Epyardi sebagai pihak yang dipersalahkan. Rekaman video yang tersebar luas di sejumlah media sosial tersebut, Epyardi juga menyebutkan bahwa selama 5 tahun menjabat sebagai anggota DPD RI, Nofi Candra juga tidak pernah berbuat apa-apa untuk Kabupaten Solok, bahkan Nofi dinilai tak punya kawan dan relasi di pusat. 

"Sejak awal, saya sangat menghormati beliau. Saya juga sangat berkomitmen menjadikan kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020 ini, berlangsung dalam suasana damai, sejuk, dan badunsanak. Tapi, kalau seperti ini, kampanye macam apa ini? Apalagi berasal dari seorang tokoh politik. Ini adalah fitnah yang sudah kelewat batas. Dengan menyerang kehormatan saya," geram Nofi.

Sementara itu, Penasehat Hukum Nofi Candra, Mevrizal, SH, MH menegaskan, apa yang dilakukan oleh Epyardi Asda terhadap paslon nomor urut 1 tersebut sudah keterlaluan. Fitnah yang dilakukan Epyardi terjadi secara masif, seolah dia yang paling hebat dan benar. 

"Kami melihat, kampanye seperti ini tak hanya terjadi di nagari Pianggu Sungai lasi. Pada beberapa lokasi juga ada rekamannya, isinya nyaris sama, berisi hujatan kebencian dan fitnah yang membabi buta," ungkap Mevrizal. 

Mevrizal menyebut, dalam kampanyenya, Epyardi Asda seolah-olah seperti orang yang kebal hukum. Sehingga dengan sesuka hati menyerang orang-orang yang dinilai mengganggu langkahnya dalam kontestasi Pilkada 2020 ini. Selain Nofi Candra, sejumlah tokoh masyarakt juga menjadi "korban" serangan Epyardi Asda. Seperti melecehkan perantau yang turun tangan membantu pemenangan Nofi Candra dan Bupati Solok saat ini, Gusmal Dt Rajo Lelo. 

"Kami melaporkan Epyardi Asda karena dinilai telah melanggar pasal 69 huruf b dan c Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang larangan Kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, dengan ancaman hukuman minimal 3 bulan kurungan hingga 18 bulan kurungan beserta denda. 

Selain membawa sejumlah alat bukti berupa rekaman Video kampanye hitam tersebut, pihaknya juga menghadirkan 6 orang saksi, sebagai syarat formil dan materil laporan tersebut. 

"Kami berharap Bawaslu bersama Gakkumdu bisa mengungkap persoalan ini dengan seadil-adilnya, agar Pilkada  berintegritas di kabupaten Solok bukan hanya slogan semata," tegasnya. 

Terkait itu, Divisi Hukum dan Penindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok Andri Junaidi membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan Nofi Candra dan pemeriksan terhadap para saksi yang dihadirkan. 

"Setelah ini akan kami lanjutkan ke Sentra Gakkumdu untuk dilakukan proses penyidikan berikutnya," ujar Andri. (IN-001)

KPK Tetapkan Edhy Prabowo Tersangka Suap Izin Ekspor Benih Lobster

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status hukum para pihak yang terjaring OTT Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pada Rabu malam (25/11).

Setelah melalui gelar perkara, KPK menetapkan Edhy dan orang lain sebagai tersangka. Penyidik meyakini mereka terlibat kasus dugaan suap.

"KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (25/11) malam.

Edhy Prabowo turut dihadirkan dalam konferensi pers itu. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan posisi membelakangi kamera.

Edhy ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait penetapan calon eksportir benih lobster. Adapun dugaan suap yang diterima Edhy senilai miliaran rupiah. (*/IN-001)

Sumber: kumparan.com

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan penangkapan itu terkait ekspor benih lobster.

"Benar KPK tangkap, berkait ekspor benur," ungkapnya, Rabu (25/11).

Menurut Ghufron, politikus Partai Gerindra itu ditangkap dini hari pada pukul 01.23 WIB. Dia ditangkap di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten.

Selain Edhy Prabowo, KPK turut mengamankan sejumlah orang yang bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, Ghufron tak merinci nama-namanya.

Tak hanya pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK juga meringkus beberapa keluarga Edhy Prabowo.

"Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan (Edhy Prabowo)," kata dia. (*/IN-001)

Sumber: merdeka.com

Wasdal, Sahli Pangdam I/Bukit Barisan Kunjungi Satgas Pamtas Yonif 125/Simbisa

MERAUKE - Satgas Pamtas Yonif 125/Simbisa di bawah Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) Korem 174/ATW terima kunjungan Sahli Pangdam I/BB bidang OMP Kolonel INF Polsan Situmorang, SE, MKP, bertempat di Pos Kuler (Pos Koki SSK D) di Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke.

Dansatgas Yonif 125/Simbisa, Letkol Inf Anjuanda Pardosi dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Merauke, Papua, mengatakan bahwa kunjungan Sahli Pangdam I/BB beserta rombongan ke Pos Kuler Satgas Yonif 125/Simbisa dilaksanakan pada Jumat (20/11/2020).

"Kegiatan tersebut sebagai wujud perhatian pimpinan kepada prajurit yang sedang melaksanakan tugas di wilayah perbatasan RI-PNG sekaligus untuk mengadakan pengendalian dan pengawasan tugas operasi," jelasnya.

Dalam kunjungannya, Ketua Tim Wasdal Kolonel Inf Polsan Situmorang, S.E., MKP menyempatkan diri memberikan pengarahan kepada prajurit Satgas Yonif 125/Simbisa.

Mengawali arahannya, Ketua Tim Wasdal Kodam I/BB menuturkan, kunjungannya selain untuk mengetahui kondisi langsung para prajuritnya, juga memberikan apresiasi kepada personel Satgas yang telah melaksanakan tugas dengan baik serta memberikan motivasi agar tetap berbuat yang terbaik dan selalu menjaga citra TNI AD khususnya Kodam I/Bukit Barisan.

Dikatakan juga, kepada seluruh prajurit Satgas untuk selalu menjaga dan meningkatkan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas di medan operasi. "Jangan lengah, terutama waktu menjelang akhir penugasan, karena kelengahan mengakibatkan kekalahan dan kekalahan membawa kepada kehancuran," ujarnya.

"Rangkul masyarakat dengan inovasi dan kreatifitas, sehingga kemanunggalan TNI-Rakyat benar-benar terwujud," tambahnya.

Kunjungan ini, kata Dansatgas diharapkan dapat memberikan motivasi dan menambah semangat Prajurit menjelang akhir penugasannya di wilayah perbatasan. 

"Seluruh personel Satgas senantiasa berupaya untuk berbuat yang terbaik dalam pengabdiannya di wilayah perbatasan, sehingga kehadirannya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," katanya. (*/IN-001)

Sumber: Papen Satgas Yonif 125, Lettu CHK Juspindeli Girsang

KKB Papua Kembali Berulah, Tembak 2 Warga Papua di Ilaga

JAYAPURA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali berulah. Kali ini korbannya warga Asli Papua.  Penembakan kali ini diduga dilakukan oleh KKB terhadap dua warga asli Papua, di Distrik Sinak menuju Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Jumat (20/11/2020).

Korban Amanus Murib kondisi kritis, sementara Atanius Murib meninggal dunia. Keduanya dilarikan ke Puskesmas Ilaga oleh masyarakat sekitar tempat kejadian. Korban meninggal dunia dengan luka parah sempat ditangani oleh petugas Puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong karena terlalu banyak mengeluarkan darah.

Dari informasi yang beredar dan analisa sementara, pelaku penembakan diduga KKB.  Aksi brutal KKB ini bermotif intimidasi kepada masyarakat, karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Aksi KKB kepada warga asli Papua ini disinyalir sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan menuduh aparat keamanan sebagai pelakunya. Motif pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KKB dan pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia. (*/IN-001)

Sumber: Kapen Kogabwilhan III, Kolonel CZI IGN Suriastawa

Jokowi Siap Menjadi Orang Pertama Divaksinasi Covid-19

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tenaga kesehatan dan TNI Polri menjadi kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu.

"Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat dan juga tenaga medis, paramedis yang ada itu yang diberikan prioritas plus TNI, Polri," ujar Jokowi saat meninjau proses vaksinasi di Puskemas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).

Prioritas selanjutnya kata Jokowi yaitu para aparatur sipil negara (ASN) untuk pelayanan publik, para guru serta masyarakat Indonesia.

"Kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di depan, guru dan kemudian tentu saja kita semuanya," tutur dia.

Jokowi pun mengaku siap jika diminta menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksinasi.

"Kalau ada yang bertanya presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, saya siap (Divaksinasi)," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Negara menginginkan vaksin hadir di Indonesia pada bulan November 2020.

Pemerintah kata Jokowi berusaha mendatangkan vaksin secepatnya, sehingga jika tidak di akhir November, vaksin akan hadir pada Desember baik dalam bentuk vaksin jadi maupun bahan baku.

"Tapi kita ingin berusaha, tapi kalau tidak bisa berarti masuk ke bulan Desember, baik itu dalam bentuk vaksin jadi, maupun dalam bentuk nantinya bahan baku yang akan diolah di Biofarma," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan semua vaksin yang digunakan harus masuk daftar atau list WHO (Badan Kesehatan Dunia).

"Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk dalam listnya WHO. Ini wajib harus masuk ke listnya WHO," kata dia.

Kemudian kata Jokowi, setelah masuk ke Indonesia, vaksin harus melalui tahapan di Badan POM yang memerlukan waktu sekitar tiga minggu.

Sehingga tak bisa langsung disuntikkan kepada masyarakat sebelum mendapat izin dari BPOM. (*/IN-001)

Survei Terbaru Pilkada Kota Solok 2020, ZIDANE Paling Diunggulkan

 

SOLOK - Hasil survei Liberte Institute menempatkan pasangan Zul Elfian, SH, M.Si - Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM di posisi teratas kandidat Pilkada Kota Solok 9 Desember 2020. Pasangan dengan akronim ZIDANE tersebut, memiliki elektabilitas 31,8 persen. Pasangan Yutris Can, SE - Irman Yefri Adang, SH, MH berada di posisi kedua dengan raihan 27,8 persen. Disusul pasangan Reinier, ST, MM - Andri Maran yang meraih 20,7 persen, dan pasangan Ismael Koto, SH - Edi Candra, SH dengan raihan 16,7 persen. 

Ada empat alasan kuat yang membuat masyarakat menjatuhkan pilihan terhadap para kandidat Cawako-Cawawako Solok. Yakni, pertama, visi/misi/program kandidat sebanyak 29,7 persen. Kedua, kepemimpinan sebesar 24,5 persen. Ketiga, profil/karakter sebesar 21,4 persen. Dan keempat, kedekatan/kekerabatan sebesar 15,0 persen. Sementara, faktor asal daerah, ingin perubahan dan bermasyarakat mendapatkan persentase sebesar 3,2 persen, 1,4 persen, dan 1,3 persen. Alasan lainnya, seperti berpengalaman, berpendidikan, religius, partai pengusung, kandidat tak bermasalah, cepat tanggap, hingga gambar (alat peraga kampanye) yang tersebar, tidak mendapat perhatian khusus bagi responden. Sebab, persentasenya berada di bawah 1 persen. 

Direktur Eksekutif Liberte Institute, Indrayadi, mengatakan, survei tersebut dilakukan dari 22-26 Oktober 2020 dengan metode Multistage Random Sampling (MRS).

"Kita memakai 1200 responden, margin eror 3 persen, cara pengumpulan data dengan wawancara tatap muka dengan responden dan Kuisioner," pria yang juga menjabat sebagai direktur eksekutif Indonesian Research and Survey (IReS) Jakarta.

Indrayadi juga mengatakan, hasil survei di antara para Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok tersebut, akseptabilitas (penerimaan masyarakat) terhadap Ramadhani Kirana Putra berada di posisi tertinggi dengan 63,3 persen. Posisi kedua ditempati Yutris Can dengan 57,0 persen. Posisi ketiga diduduki Reinier dengan 55,7 persen. 

Uniknya, Calon petahana Zul Elfian "hanya" menempati posisi keempat dari 8 kandidat di bursa Pilkada Kota Solok, dengan akseptabilitas 54,5 persen. Posisi kelima ditempati Irman Yefri Adang dengan 48,8 persen. Keenam hingga kedelapan ditempati berturut-turut oleh Ismael Koto, Andri Marant, dan Edi Candra dengan akseptabilitas 44,1 persen, 44,0 persen, dan 41,0 persen. 

"Hasil ini merupakan buah kerja dari usaha seluruh kandidat sejak penetapan nomor urut beberapa waktu lalu. Jika dibandingkan dengan survei kami sebelum penetapan nomor urut, elektabilitas Zul Elfian-Ramadhani Kirana Putra melonjak dengan cepat. Faktor Ramadhani yang menjadi pembeda. Sebelumnya, pasangan Yutris Can-Irman Yefri Adang berada di posisi teratas, sebelum penetapan nomor urut," ungkapnya. 

Meski hasil survei banyak mengunggulkan Zul Elfian-Ramadhani, peluang Yutris Can-Irman Yefri Adang dan dua pasangan lainnya untuk menyalip elektabilitas, terbuka sangat lebar. Hal itu, tergantung dari "kerja-kerja politik" masing-masing kandidat dan tim pemenangan. Apalagi satu bulan ke depan, menjadi masa-masa "kritis" namun sangat menentukan terhadap hasil Pilkada 9 Desember 2020.

Elektabilitas pasangan Yutris Can-Irman Yefri Adang tertinggi di Kecamatan Tanjung Harapan dengan 28,9 persen. Mengungguli Zul Elfian-Ramadhani yang meraih 26,0 persen. Disusul Reinier-Andri Maran dengan 22,3 persen, dan Ismael Koto-Edi Candra dengan 17,7 persen. 

Di Kecamatan Lubuk Sikarah, dengan jumlah pemilih yang lebih banyak dari Kecamatan Tanjung Harapan, Zul Elfian-Ramadhani meraih 36,4 persen. Marginnya cukup lebar dengan raihan Yutris Can-Irman Yefri Adang dengan 26,4 persen. Pasangan Reinier-Andri Maran meraih 19,4 persen, dan Ismael Koto-Edi Candra dengan 16,0 persen.

"Masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi. Namun, waktu sebulan ini adalah masa yang paling menentukan. Tergantung pada kerja-kerja politik kandidat dan tim pemenangan," ujarnya. (IN-001)

Kisah Setelah G30S: Pembantaian "Sejuta Orang" yang Tak Pernah Diajarkan di Sekolah

JAKARTA - Peristiwa G30S/PKI menewaskan enam jenderal, tiga perwira, satu polisi, dan satu putri jenderal. Aksi balasan atas peristiwa itu mengakibatkan puluhan ribu hingga sejuta orang tewas dalam pembantaian massal.

Peristiwa setelah G30S/PKI itu biasa disebut sebagai peristiwa 1965, peristiwa pasca-'65, tragedi 1965, atau pembantaian massal 1965-1966. Semuanya merujuk pada momen pembunuhan besar-besaran terhadap kader PKI, simpatisan PKI, atau orang yang dituduh PKI.

"Peristiwa G30S 1965 secara faktual diikuti oleh pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia. Pembunuhan itu tak pernah diungkapkan dalam pendidikan sejarah, baik proses maupun jumlah korbannya," tulis sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, dalam Archipel di situs Open Edition Journals, diakses detikcom, Minggu (4/10/2020).

Mundur satu dasawarsa sebelum 30 September 1965, PKI adalah partai nomor empat dalam Pemilu. Pemilihnya berjumlah enam juta orang lebih. Seperti partai-partai pada umumnya, PKI juga punya organisasi sayap pula, merentang dari organisasi kegiatan kemahasiswaan, petani, buruh, perempuan, sampai seni-budaya.

Pada 1965, PKI adalah partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Partai Komunis di Uni Soviet dan Partai Komunis China. Tentu saja anggotanya banyak.

Percobaan kudeta yang memuncak pada pembunuhan para jenderal di 30 September 1965 didalangi bukan oleh jutaan orang, melainkan oleh beberapa elite. Namun gara-gara intrik politik tingkat atas tersebut, banyak orang harus terbunuh dalam aksi balasan.

Robert Cribb dalam 'The Indonesian Killings, 1965-1966: Studies from Jawa and Bali ' menjelaskan bahwa pembunuhan dimulai beberapa pekan setelah kudeta gagal itu. Peristiwa pembunuhan massal menyapu seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ada pula pembunuhan di pulau-pulau lain terkait suasana politik saat itu, skalanya cenderung lebih kecil dari Jawa dan Bali.

"Pembantaian berhenti pada Maret 1966, namun kadang muncul lagi secara tiba-tiba hingga 1969," tulis Robert Cribb.

Korban pembantaian massal banyak yang dibunuh langsung, tanpa diadili dulu, tanpa langkah verifikasi dan cek fakta apakah benar yang ditangkap itu adalah anggota PKI atau bukan. Tentu butuh energi dan pikiran yang luar biasa besar untuk membunuh banyak orang. Siapa yang mengeksekusi pembunuhan massal itu? Robert Cribb menjelaskan, saat itu tentara dan masyarakat bersatu membasmi 'orang-orang PKI'.

"Kebanyakan, pihak yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu adalah tentara dan kelompok vigilante. Di beberapa kasus, tentara turun langsung dalam pembuhuhan. Kadang, mereka memasok senjata dan pelatihan dasar dan dukungan kepada kelompok sipil yang melakukan banyak pembunuhan," tulis Cribb.

Victor M Fic dalam buku 'Kudeta 1 Oktober 1965', menyebut peristiwa pasca G30S itu sebagai 'pembantaian besar-besaran tiada tara', dilakukan sangat cepat dan tanpa ragu-ragu.

Berdasarkan mandat yang diperoleh Presiden Sukarno, Mayor Jenderal Soeharto bergerak membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada 10 Oktober 1965. Dia menjadi Panglima Kopkamtib. Kopkamtib meluncurkan, mendukung, dan mendorong kampanye anti-komunis. PKI dilarang dan secara fisik dihancurkan.

"Operasi-operasi militer disertai oleh balas dendam pribadi dan kelompok, dengan akibat banyak orang yang tidak berdosa lenyap, terutama dari kalangan masyarakat Tionghoa," tulis Victor M Fic.

Jumlah Korban

Ada banyak versi soal angka pasti jumlah korban pembantaian massal 1965. Ada yang menyebut belasan ribu orang, puluhan ribu orang, hingga jutaan orang.

Dikutip dari tulisan Robert Cribb dan Victor M Fic secara terpisah, jumlah resmi dari korban yang terbunuh adalah 78.500 orang. Angka ini disampaikan oleh Komisi Pencari Fakta di bawah Mayor Jenderal Sumarno. Komisi Pencari Fakta itu sendiri dibentuk pada akhir Desember 1965 oleh Presiden Sukarno, saat pembantaian masih berlangsung.

Rincian 78.000 orang korban tewas pada saat itu berasal dari 54.000 orang di Jawa Timur, 12.500 orang di Bali, 10.000 orang di Jawa Tengah, dan 2.000 orang di Sumatera Utara. Jumlah korban ini dilaporkan dalam koran ABRI, Angkatan Bersendjata, pada 10-11 Februari 1966.

Jumlah 78.500 orang korban pembantaian dianggap terlalu rendah bahkan oleh Komisi Pencari Fakta itu sendiri. Angka itu memang dihitung sebelum pembunuhan massal berakhir.

Survei Kopkamtib menggunakan bantuan 150 orang sarjana pada 1966 mengemukakan angka 1 juta orang tewas. Pembagiannya, 800 ribu di antaranya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta 100 ribu di Bali dan Sumatera. Namun angka 1 juta orang tewas ini juga dianggap terlalu banyak.

"Biasanya, laporan itu didapat dari kepala desa yang bangga dan melebih-lebihkan jumlah orang yang berhasil dibantainya," tulis Cribb.

Pada Juli 1976, Komandan Kopkamtib saat itu yakni Sudomo menyampaikan angka setengah juta orang tewas. Bukti yang mendasari angka tersebut tidak jelas.

Martin Eickhoff dkk dalam '1965 Today: Living with the Indonesian Massacres' menyebut jumlah setengah juta orang tewas antara 1965 sampai 1968. Jutaan penyintas dan keluarganya kehlangan hak sebagai warga negara. Itu adalah pembalasan yang keras terhadap kaum kiri.

Robert Cribb sendiri skeptis dengan angka-angka itu. Bila benar ada banyak orang tewas pada periode 1965-1966, maka seharusnya bakal terjadi pengurangan populasi secara besar. Namun Cribb mengutip Ann Laura Stoler perihal perubahan suasana di perkebunan kawasan Sumatera.

Di perkebunan, ada 283 ribu buruh sebelum G30S/PKI. Setahun setelah G30S/PKI, jumlahnya menyusut 16% alias berkurang 47 ribu orang. Jumlah ini belum mencakup orang yang melarikan diri atau hilang. (*/IN-001)

Sumber: detik.com

Guru dan Dosen, Kelompok Pertama yang Akan Disuntik Vaksin Covid-19

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, dosen dan guru bakal masuk kelompok pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Ia memastikan pemerintah memprioritaskan para pendidik yang menjadi garda terdepan di dunia pendidikan.

"Para dosen dan guru merupakan prioritas untuk penerima vaksin pertama," ucap Muhadjir dalam webinar yang digelar UMY, Senin (28/9/2020).

Muhadjir memperkirakan, vaksin Covid-19 akan tiba di Indonesia pada akhir tahun ini. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan perusahaan farmasi asal Cina, Sinovac, dalam pengembangan vaksin Covid-19. Selain vaksin impor, Muhadjir mengatakan Indonesia sedang mengembangkan vaksin di dalam negeri.

"Nanti ketika vaksin kira-kira akhir tahun sudah akan datang, kita sudah mengimpor vaksin di samping akan memproduksi vaksin dalam negeri," tutur Muhadjir.

Penduduk yang bakal divaksin pada tahap pertama, menurut Muhadjir, mencapai 147 juta orang. Muhadjir mengharapkan para mahasiswa membantu proses vaksinasi.

"Itu nanti relawannya juga para mahasiswa. Kita harapkan membantu proses vaksinasi, karena sekitar 147 juta untuk tahap pertama itu nanti mereka yang akan divaksin," jelas Muhadjir.

Bakal Terbitkan Perpres

Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Presiden mengenai pemberian vaksin Covid-19. Perpres tersebut akan mengatur peta jalan vaksin atau road map vaksin di Indonesia.

"Pemerintah sudah menyiapkan Perpres. Kemudian road map terkait vaksinasi," kata Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, Senin (28/9/2020).

Dengan adanya Perpres tersebut, akan ada pelacakan pemberian vaksin untuk mengetahui evektivitas vaksin tersebut dalam melawan Covid-19.

"Di mana nanti vaksin itu perlu tracing, siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya. Dan juga ada kebutuhan dana vaksin yang sudah disiapkan tahun ini sebesar Rp 3,8 triliun dan APBN 2021 disipakan Rp 18 triliun," beber Airlangga.

Matangkan Skema Vaksin Mandiri

Pemerintah telah memutuskan dua jenis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Yaitu, vaksin bantuan pemerintah yang sifatnya gratis, dan vaksin mandiri yang harus dibeli masyarakat yang mampu.

Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih mematangkan skema vaksin mandiri yang harus dibeli masyarakat mampu.

"Skema mandiri sedang kami matangkan. Oleh karena itu, skema mandiri ada yang sifatnya individual, dan ada yang mengusulkan dari sektor korporat mereka membeli secara berkelompok. Ini yang masih akan dibahas, dan Presiden meminta dalam satu minggu ini bisa dilaporkan," terang Airlangga.

Sementara, vaksin bantuan pemerintah nantinya akan diprioritaskan kepada petugas pelayanan medis, baik itu dokter, perawat atau tenaga medis lainnya.

"Selain itu juga penerima bantuan iuran (BPJS Kesehatan)," ucapnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran kabinetnya untuk membuat rancangan vaksinasi Covid-19 sedini dan sedetail mungkin. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020).

"Saya minta untuk rencana vaksinasi, rencana suntikan vaksin itu direncanakan secara detil, seawal mungkin," perintahnya.

Presiden meminta rancangan tersebut dibuat dalam dua pekan dengan memuat detail waktu, lokasi, pemberi, dan penerima vaksin tahap awal.

"Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama. Semuanya harus terencana dengan baik, sehingga saat vaksin ada, itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan," bebernya.

Sebelumnya, pemerintah terus berupaya mengadakan vaksin Covid-19 secepat mungkin, baik dengan mengembangkan secara mandiri, maupun bekerja sama dengan negara lain atau perusahaan di luar negeri.

Setidaknya terdapat lima kandidat vaksin yang sedang diupayakan pemerintah. Pertama, vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh konsorsium lembaga Eijkman.

"Ini kerja sama Eijkman dengan Bio Farma. Kita berharap dengan pengembangan ini, Indonesia memiliki vaksin sendiri," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Selain Vaksin Merah Putih, terdapat vaksin hasil kerja sama Bio Farma dengan Sinovac. Vaksin tersebut sedang diuji klinik fase III di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat.

Kemudian ada vaksin yang dikembangkan Kalbe Farma yang bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Genexine. Vaksin bernama Genexine-19 tersebut akan memasuki uji klinik fase II pada akhir 2020.

Kimia Farma juga sedang menjajaki kerja sama dengan Uni Emirat Arab dan perusahaan Sinopharm dalam pengadaan vaksin yang telah melalui uji klinik fase 1 dan 2. Vaksin tersebut akan dikembangkan lagi sebelum kemudian diproduksi massal.

Penjajakan lainnya dalam pengadaan vaksin yakni dengan perusahaan asal Inggris bernama AstraZeneca. Perusahaan tersebut tengah melakukan uji vaksin pada manusia. Vaksin bernama AZD1222 ditargetkan akan diproduksi massal akhir tahun ini.

"Tujuan pemerintah sangat jelas, bahwa kita ingin dengan cepat dan menyeluruh menghadirkan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan Indonesia sehat dan aman dari Covid-19," paparnya. (*/IN-001)

Mabes Polri Musnahkan 300 Ribu Batang Ganja di Lahan Seluas 10 Hektare di Aceh Besar

ACEH - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri menggelar Konferensi Pers pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Sabtu (26/9/2020). Konferensi pers tersebut dihadiri Wadir Tipid Narkoba Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Wawan Munawar, didampingi Dir Narkoba Polda Aceh Kombes Pol Ade Sapari. Dalam Konferensi pers tersebut, Direktorat Tipid Narkoba Mabes Polri bersama Direktorat Narkoba Polda Aceh mengungkap 3 titik lokasi penanaman ganja, seluas 10 hektare, berisi 300.000 batang ganja, dengan hasil 48 ton ganja.

Kasubbagrenmin Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, AKBP Dony Setiawan, S.IK, MH, saat pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

"Penyelidikan lokasi ladang ini dilakukan sejak awal September 2020. Kita menemukan tiga titik lokasi penanaman ganja, seluas 10 hektare, berisi 300.000 batang ganja, dengan hasil 48 ton ganja. Berdasarkan SEMA 4 Tahun 2010, dengan batasan pengguna ganja per orang per hari sebanyak 5 gram, maka
pemusnahan ini telah menyelamatkan 9.6 juta jiwa," ungkap Kombes Pol Wawan Munawar.

KBP Wawan Munawar juga mengatakan, selain personel dari Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri, Direktorat Narkoba Polda Aceh, pengungkapan lahan ganja ini juga diikuti oleh personel TNI, BNNP Aceh, Sat Pol PP, Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BMKG. Untuk mencapai lokasi, para personel harus menempuh perjalanan dengan kendaraan dan berjalan kaki, selama lebih kurang 3 jam.

Pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

"Dari analisa pengungkapan peredaran ganja di Indonesia selama 8 bulan terakhir, yakni dari Januari hingga Agustus 2020, terdapat 2.285 kasus, dengan 2.993 tersangka dengan barang bukti sebanyak 41 ton ganja. Artinya, ada sebanyak 123 juta jiwa yang terselamatkan. Sebagian besar pengungkapan tersebut, mengarah ke sumber ladang ganja, yang salah satunya berada di Kecamatan Sielimeum, Kabupaten Aceh Besar," ungkapnya.

Di ladang ganja tersebut, petugas menemukan tanaman ganja siap panen dengan tinggi batang bervariasi dari 1 meter hingga 2,5 meter. Tanaman tersebut berumur sekitar 4 bulan hingga 4,5 bulan yang merupakan masa puncak panen ganja.

Pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

"Upaya penegakan hukum terhadap peredaran ganja akan tetap gencar dilakukan untuk menyelematkan
anak bangsa dari barang haram ini. Seiring dengan mengupayakan langkah sinergis dan berkelanjutan untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari ketergantungan menanam ganja," ujarnya. (IN-001)