KKB Papua Kembali Berulah, Tembak 2 Warga Papua di Ilaga

JAYAPURA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali berulah. Kali ini korbannya warga Asli Papua.  Penembakan kali ini diduga dilakukan oleh KKB terhadap dua warga asli Papua, di Distrik Sinak menuju Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Jumat (20/11/2020).

Korban Amanus Murib kondisi kritis, sementara Atanius Murib meninggal dunia. Keduanya dilarikan ke Puskesmas Ilaga oleh masyarakat sekitar tempat kejadian. Korban meninggal dunia dengan luka parah sempat ditangani oleh petugas Puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong karena terlalu banyak mengeluarkan darah.

Dari informasi yang beredar dan analisa sementara, pelaku penembakan diduga KKB.  Aksi brutal KKB ini bermotif intimidasi kepada masyarakat, karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Aksi KKB kepada warga asli Papua ini disinyalir sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan menuduh aparat keamanan sebagai pelakunya. Motif pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KKB dan pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia. (*/IN-001)

Sumber: Kapen Kogabwilhan III, Kolonel CZI IGN Suriastawa

Jokowi Siap Menjadi Orang Pertama Divaksinasi Covid-19

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tenaga kesehatan dan TNI Polri menjadi kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu.

"Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat dan juga tenaga medis, paramedis yang ada itu yang diberikan prioritas plus TNI, Polri," ujar Jokowi saat meninjau proses vaksinasi di Puskemas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).

Prioritas selanjutnya kata Jokowi yaitu para aparatur sipil negara (ASN) untuk pelayanan publik, para guru serta masyarakat Indonesia.

"Kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di depan, guru dan kemudian tentu saja kita semuanya," tutur dia.

Jokowi pun mengaku siap jika diminta menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksinasi.

"Kalau ada yang bertanya presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, saya siap (Divaksinasi)," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Negara menginginkan vaksin hadir di Indonesia pada bulan November 2020.

Pemerintah kata Jokowi berusaha mendatangkan vaksin secepatnya, sehingga jika tidak di akhir November, vaksin akan hadir pada Desember baik dalam bentuk vaksin jadi maupun bahan baku.

"Tapi kita ingin berusaha, tapi kalau tidak bisa berarti masuk ke bulan Desember, baik itu dalam bentuk vaksin jadi, maupun dalam bentuk nantinya bahan baku yang akan diolah di Biofarma," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan semua vaksin yang digunakan harus masuk daftar atau list WHO (Badan Kesehatan Dunia).

"Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk dalam listnya WHO. Ini wajib harus masuk ke listnya WHO," kata dia.

Kemudian kata Jokowi, setelah masuk ke Indonesia, vaksin harus melalui tahapan di Badan POM yang memerlukan waktu sekitar tiga minggu.

Sehingga tak bisa langsung disuntikkan kepada masyarakat sebelum mendapat izin dari BPOM. (*/IN-001)

Kisah Setelah G30S: Pembantaian "Sejuta Orang" yang Tak Pernah Diajarkan di Sekolah

JAKARTA - Peristiwa G30S/PKI menewaskan enam jenderal, tiga perwira, satu polisi, dan satu putri jenderal. Aksi balasan atas peristiwa itu mengakibatkan puluhan ribu hingga sejuta orang tewas dalam pembantaian massal.

Peristiwa setelah G30S/PKI itu biasa disebut sebagai peristiwa 1965, peristiwa pasca-'65, tragedi 1965, atau pembantaian massal 1965-1966. Semuanya merujuk pada momen pembunuhan besar-besaran terhadap kader PKI, simpatisan PKI, atau orang yang dituduh PKI.

"Peristiwa G30S 1965 secara faktual diikuti oleh pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia. Pembunuhan itu tak pernah diungkapkan dalam pendidikan sejarah, baik proses maupun jumlah korbannya," tulis sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, dalam Archipel di situs Open Edition Journals, diakses detikcom, Minggu (4/10/2020).

Mundur satu dasawarsa sebelum 30 September 1965, PKI adalah partai nomor empat dalam Pemilu. Pemilihnya berjumlah enam juta orang lebih. Seperti partai-partai pada umumnya, PKI juga punya organisasi sayap pula, merentang dari organisasi kegiatan kemahasiswaan, petani, buruh, perempuan, sampai seni-budaya.

Pada 1965, PKI adalah partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Partai Komunis di Uni Soviet dan Partai Komunis China. Tentu saja anggotanya banyak.

Percobaan kudeta yang memuncak pada pembunuhan para jenderal di 30 September 1965 didalangi bukan oleh jutaan orang, melainkan oleh beberapa elite. Namun gara-gara intrik politik tingkat atas tersebut, banyak orang harus terbunuh dalam aksi balasan.

Robert Cribb dalam 'The Indonesian Killings, 1965-1966: Studies from Jawa and Bali ' menjelaskan bahwa pembunuhan dimulai beberapa pekan setelah kudeta gagal itu. Peristiwa pembunuhan massal menyapu seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ada pula pembunuhan di pulau-pulau lain terkait suasana politik saat itu, skalanya cenderung lebih kecil dari Jawa dan Bali.

"Pembantaian berhenti pada Maret 1966, namun kadang muncul lagi secara tiba-tiba hingga 1969," tulis Robert Cribb.

Korban pembantaian massal banyak yang dibunuh langsung, tanpa diadili dulu, tanpa langkah verifikasi dan cek fakta apakah benar yang ditangkap itu adalah anggota PKI atau bukan. Tentu butuh energi dan pikiran yang luar biasa besar untuk membunuh banyak orang. Siapa yang mengeksekusi pembunuhan massal itu? Robert Cribb menjelaskan, saat itu tentara dan masyarakat bersatu membasmi 'orang-orang PKI'.

"Kebanyakan, pihak yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu adalah tentara dan kelompok vigilante. Di beberapa kasus, tentara turun langsung dalam pembuhuhan. Kadang, mereka memasok senjata dan pelatihan dasar dan dukungan kepada kelompok sipil yang melakukan banyak pembunuhan," tulis Cribb.

Victor M Fic dalam buku 'Kudeta 1 Oktober 1965', menyebut peristiwa pasca G30S itu sebagai 'pembantaian besar-besaran tiada tara', dilakukan sangat cepat dan tanpa ragu-ragu.

Berdasarkan mandat yang diperoleh Presiden Sukarno, Mayor Jenderal Soeharto bergerak membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada 10 Oktober 1965. Dia menjadi Panglima Kopkamtib. Kopkamtib meluncurkan, mendukung, dan mendorong kampanye anti-komunis. PKI dilarang dan secara fisik dihancurkan.

"Operasi-operasi militer disertai oleh balas dendam pribadi dan kelompok, dengan akibat banyak orang yang tidak berdosa lenyap, terutama dari kalangan masyarakat Tionghoa," tulis Victor M Fic.

Jumlah Korban

Ada banyak versi soal angka pasti jumlah korban pembantaian massal 1965. Ada yang menyebut belasan ribu orang, puluhan ribu orang, hingga jutaan orang.

Dikutip dari tulisan Robert Cribb dan Victor M Fic secara terpisah, jumlah resmi dari korban yang terbunuh adalah 78.500 orang. Angka ini disampaikan oleh Komisi Pencari Fakta di bawah Mayor Jenderal Sumarno. Komisi Pencari Fakta itu sendiri dibentuk pada akhir Desember 1965 oleh Presiden Sukarno, saat pembantaian masih berlangsung.

Rincian 78.000 orang korban tewas pada saat itu berasal dari 54.000 orang di Jawa Timur, 12.500 orang di Bali, 10.000 orang di Jawa Tengah, dan 2.000 orang di Sumatera Utara. Jumlah korban ini dilaporkan dalam koran ABRI, Angkatan Bersendjata, pada 10-11 Februari 1966.

Jumlah 78.500 orang korban pembantaian dianggap terlalu rendah bahkan oleh Komisi Pencari Fakta itu sendiri. Angka itu memang dihitung sebelum pembunuhan massal berakhir.

Survei Kopkamtib menggunakan bantuan 150 orang sarjana pada 1966 mengemukakan angka 1 juta orang tewas. Pembagiannya, 800 ribu di antaranya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta 100 ribu di Bali dan Sumatera. Namun angka 1 juta orang tewas ini juga dianggap terlalu banyak.

"Biasanya, laporan itu didapat dari kepala desa yang bangga dan melebih-lebihkan jumlah orang yang berhasil dibantainya," tulis Cribb.

Pada Juli 1976, Komandan Kopkamtib saat itu yakni Sudomo menyampaikan angka setengah juta orang tewas. Bukti yang mendasari angka tersebut tidak jelas.

Martin Eickhoff dkk dalam '1965 Today: Living with the Indonesian Massacres' menyebut jumlah setengah juta orang tewas antara 1965 sampai 1968. Jutaan penyintas dan keluarganya kehlangan hak sebagai warga negara. Itu adalah pembalasan yang keras terhadap kaum kiri.

Robert Cribb sendiri skeptis dengan angka-angka itu. Bila benar ada banyak orang tewas pada periode 1965-1966, maka seharusnya bakal terjadi pengurangan populasi secara besar. Namun Cribb mengutip Ann Laura Stoler perihal perubahan suasana di perkebunan kawasan Sumatera.

Di perkebunan, ada 283 ribu buruh sebelum G30S/PKI. Setahun setelah G30S/PKI, jumlahnya menyusut 16% alias berkurang 47 ribu orang. Jumlah ini belum mencakup orang yang melarikan diri atau hilang. (*/IN-001)

Sumber: detik.com

Guru dan Dosen, Kelompok Pertama yang Akan Disuntik Vaksin Covid-19

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, dosen dan guru bakal masuk kelompok pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Ia memastikan pemerintah memprioritaskan para pendidik yang menjadi garda terdepan di dunia pendidikan.

"Para dosen dan guru merupakan prioritas untuk penerima vaksin pertama," ucap Muhadjir dalam webinar yang digelar UMY, Senin (28/9/2020).

Muhadjir memperkirakan, vaksin Covid-19 akan tiba di Indonesia pada akhir tahun ini. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan perusahaan farmasi asal Cina, Sinovac, dalam pengembangan vaksin Covid-19. Selain vaksin impor, Muhadjir mengatakan Indonesia sedang mengembangkan vaksin di dalam negeri.

"Nanti ketika vaksin kira-kira akhir tahun sudah akan datang, kita sudah mengimpor vaksin di samping akan memproduksi vaksin dalam negeri," tutur Muhadjir.

Penduduk yang bakal divaksin pada tahap pertama, menurut Muhadjir, mencapai 147 juta orang. Muhadjir mengharapkan para mahasiswa membantu proses vaksinasi.

"Itu nanti relawannya juga para mahasiswa. Kita harapkan membantu proses vaksinasi, karena sekitar 147 juta untuk tahap pertama itu nanti mereka yang akan divaksin," jelas Muhadjir.

Bakal Terbitkan Perpres

Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Presiden mengenai pemberian vaksin Covid-19. Perpres tersebut akan mengatur peta jalan vaksin atau road map vaksin di Indonesia.

"Pemerintah sudah menyiapkan Perpres. Kemudian road map terkait vaksinasi," kata Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, Senin (28/9/2020).

Dengan adanya Perpres tersebut, akan ada pelacakan pemberian vaksin untuk mengetahui evektivitas vaksin tersebut dalam melawan Covid-19.

"Di mana nanti vaksin itu perlu tracing, siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya. Dan juga ada kebutuhan dana vaksin yang sudah disiapkan tahun ini sebesar Rp 3,8 triliun dan APBN 2021 disipakan Rp 18 triliun," beber Airlangga.

Matangkan Skema Vaksin Mandiri

Pemerintah telah memutuskan dua jenis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Yaitu, vaksin bantuan pemerintah yang sifatnya gratis, dan vaksin mandiri yang harus dibeli masyarakat yang mampu.

Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih mematangkan skema vaksin mandiri yang harus dibeli masyarakat mampu.

"Skema mandiri sedang kami matangkan. Oleh karena itu, skema mandiri ada yang sifatnya individual, dan ada yang mengusulkan dari sektor korporat mereka membeli secara berkelompok. Ini yang masih akan dibahas, dan Presiden meminta dalam satu minggu ini bisa dilaporkan," terang Airlangga.

Sementara, vaksin bantuan pemerintah nantinya akan diprioritaskan kepada petugas pelayanan medis, baik itu dokter, perawat atau tenaga medis lainnya.

"Selain itu juga penerima bantuan iuran (BPJS Kesehatan)," ucapnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran kabinetnya untuk membuat rancangan vaksinasi Covid-19 sedini dan sedetail mungkin. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020).

"Saya minta untuk rencana vaksinasi, rencana suntikan vaksin itu direncanakan secara detil, seawal mungkin," perintahnya.

Presiden meminta rancangan tersebut dibuat dalam dua pekan dengan memuat detail waktu, lokasi, pemberi, dan penerima vaksin tahap awal.

"Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama. Semuanya harus terencana dengan baik, sehingga saat vaksin ada, itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan," bebernya.

Sebelumnya, pemerintah terus berupaya mengadakan vaksin Covid-19 secepat mungkin, baik dengan mengembangkan secara mandiri, maupun bekerja sama dengan negara lain atau perusahaan di luar negeri.

Setidaknya terdapat lima kandidat vaksin yang sedang diupayakan pemerintah. Pertama, vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh konsorsium lembaga Eijkman.

"Ini kerja sama Eijkman dengan Bio Farma. Kita berharap dengan pengembangan ini, Indonesia memiliki vaksin sendiri," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Selain Vaksin Merah Putih, terdapat vaksin hasil kerja sama Bio Farma dengan Sinovac. Vaksin tersebut sedang diuji klinik fase III di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat.

Kemudian ada vaksin yang dikembangkan Kalbe Farma yang bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Genexine. Vaksin bernama Genexine-19 tersebut akan memasuki uji klinik fase II pada akhir 2020.

Kimia Farma juga sedang menjajaki kerja sama dengan Uni Emirat Arab dan perusahaan Sinopharm dalam pengadaan vaksin yang telah melalui uji klinik fase 1 dan 2. Vaksin tersebut akan dikembangkan lagi sebelum kemudian diproduksi massal.

Penjajakan lainnya dalam pengadaan vaksin yakni dengan perusahaan asal Inggris bernama AstraZeneca. Perusahaan tersebut tengah melakukan uji vaksin pada manusia. Vaksin bernama AZD1222 ditargetkan akan diproduksi massal akhir tahun ini.

"Tujuan pemerintah sangat jelas, bahwa kita ingin dengan cepat dan menyeluruh menghadirkan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan Indonesia sehat dan aman dari Covid-19," paparnya. (*/IN-001)

Mabes Polri Musnahkan 300 Ribu Batang Ganja di Lahan Seluas 10 Hektare di Aceh Besar

ACEH - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri menggelar Konferensi Pers pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Sabtu (26/9/2020). Konferensi pers tersebut dihadiri Wadir Tipid Narkoba Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Wawan Munawar, didampingi Dir Narkoba Polda Aceh Kombes Pol Ade Sapari. Dalam Konferensi pers tersebut, Direktorat Tipid Narkoba Mabes Polri bersama Direktorat Narkoba Polda Aceh mengungkap 3 titik lokasi penanaman ganja, seluas 10 hektare, berisi 300.000 batang ganja, dengan hasil 48 ton ganja.

Kasubbagrenmin Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, AKBP Dony Setiawan, S.IK, MH, saat pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

"Penyelidikan lokasi ladang ini dilakukan sejak awal September 2020. Kita menemukan tiga titik lokasi penanaman ganja, seluas 10 hektare, berisi 300.000 batang ganja, dengan hasil 48 ton ganja. Berdasarkan SEMA 4 Tahun 2010, dengan batasan pengguna ganja per orang per hari sebanyak 5 gram, maka
pemusnahan ini telah menyelamatkan 9.6 juta jiwa," ungkap Kombes Pol Wawan Munawar.

KBP Wawan Munawar juga mengatakan, selain personel dari Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri, Direktorat Narkoba Polda Aceh, pengungkapan lahan ganja ini juga diikuti oleh personel TNI, BNNP Aceh, Sat Pol PP, Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BMKG. Untuk mencapai lokasi, para personel harus menempuh perjalanan dengan kendaraan dan berjalan kaki, selama lebih kurang 3 jam.

Pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

"Dari analisa pengungkapan peredaran ganja di Indonesia selama 8 bulan terakhir, yakni dari Januari hingga Agustus 2020, terdapat 2.285 kasus, dengan 2.993 tersangka dengan barang bukti sebanyak 41 ton ganja. Artinya, ada sebanyak 123 juta jiwa yang terselamatkan. Sebagian besar pengungkapan tersebut, mengarah ke sumber ladang ganja, yang salah satunya berada di Kecamatan Sielimeum, Kabupaten Aceh Besar," ungkapnya.

Di ladang ganja tersebut, petugas menemukan tanaman ganja siap panen dengan tinggi batang bervariasi dari 1 meter hingga 2,5 meter. Tanaman tersebut berumur sekitar 4 bulan hingga 4,5 bulan yang merupakan masa puncak panen ganja.

Pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

"Upaya penegakan hukum terhadap peredaran ganja akan tetap gencar dilakukan untuk menyelematkan
anak bangsa dari barang haram ini. Seiring dengan mengupayakan langkah sinergis dan berkelanjutan untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari ketergantungan menanam ganja," ujarnya. (IN-001)

Miris, Polantas di Pontianak Perkosa Siswi SMP Sebagai Ganti Denda Tilang

PONTIANAK - Brigadir DY, Oknum anggota Polisi Lalu Lintas Polresta Pontianak Kota bakal dihukum berat jika terbukti melakukan tindakan tak senonoh dengan menyetubuhi paksa SW (15) gadis di bawah umur pelanggar lalu lintas. Hal tersebut disampaikan Kapolresta Pontianak Kota Kombes Pol Komarudin menanggapi adanya laporan dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh oknum anggota Polantas Polresta Pontianak tersebut.

"Saat ini kita masih mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," kata Kombes Pol Komarudin seperti dilansir dari MNC Media, Sabtu (19/9/2020).

Dari pemeriksaan sementara, terduga pelaku telah melakukan pelanggaran disiplin karena yang bersangkutan bukan petugas lapangan, tapi saat kejadian dilaporkan sedang berada di lapangan.

"Sementara anggota ini sudah kita amankan atas pelanggaran disiplin. Tapi kalau nanti terbukti mungkin kami ajukan pecat. Kasihan anggota lain yang sudah cape menjaga citra Polri harus terkubur karena ulah oknum ini," ungkapnya.

Sebelumnya Brigadir DY, Oknum anggota Polisi Lalu Lintas yang bertugas di Polresta Pontianak Kota diamankan anggota Propam Polresta Pontianak Kota karena diduga menyetubuhi paksa gadis SW (15) seorang pelanggar lalu lintas. Dimana perbuatan tak senonoh oknum Polri tersebut diduga dilakukan pada Selasa 15 September 2020 di sebuah hotel di Kota Pontianak.

Perbuatan asusila tersebut berawal saat SW pelajar SMP bersama YF temannya yang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Sultan Hamid dekat Simpang Garuda, Kota Pontianak tanpa menggunakan helm ganda. Korban bersama kedua temannya lalu dihentikan oleh DW.

Selanjutnya pelanggar akan dikenakan Tilang namun SW dan YF rekannya menolak kemudian oleh DW korban diajak pergi. Sementara temannya YF disuruh pulang.

DW kemudian pergi bersama korban SW dan menuju ke arah salah satu hotel dan selanjutnya oknum Polantas tersebut memesan kamar sehingga akhirnya diduga pelaku berhasil menyetubuhi korban dengan paksa.

Setelah melakukan perbuatan asusila tersebut kemudian DW keluar kamar dan meninggalkan korban sendirian di kamar hotel korban ditemukan oleh rekannya YF. Selanjutnya korban dengan didampingi kedua orangtuanya melaporkan DW ke SPKT Polresta Pontianak Kota. (*/IN-001)

Sumber: MNCNews

Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada, Kapolri Terbitkan Maklumat

JAKARTA -Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si menerbitkan maklumat untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran wabah virus Covid-19 di masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Maklumat ini merupakan salah satu kontribusi Polri di tengah penanganan pandemi Covid-19 yang sedang melanda hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

Terlebih itu, pelaksanaan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan sebentar lagi, membuat Polri juga harus menyusun rencana agar pelaksanaan Pilkada tetap berjalan aman, damai, dan sehat. Maklumat Kapolri bernomor Mak/3/IX/2020 tanggal 21 September 2020, berisi tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.

"Jadi pada hari ini, pak Kapolri keluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksamaan pemilihan tahun 2020. Pertama bahwa Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi," kata Argo dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, dalam siaran pers.

Menurut Irjen Pol Argo, dikeluarkannya maklumat Kapolri ini merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait pencegahan penyebaran virus corona.

"Tentunya sesuai arahan Presiden tanggal 7 September 2020 bahwa agar waspadai klaster corona, pertama kantor, kedua keluarga, ketiga Pilkada. Tentunya adanya hal tersebut Polri keluarkan Maklumat," ujarnya.

Selain itu, Kadiv Humas Polri menjelaskan, maklumat Kapolri tersebut dikeluarkan agar para pasangan calon (paslon) beserta pendukungnya bisa benar-benar menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

"Jadi adanya tahapan Pilkada dimulai dan kemarin juga bahwa tanggal 4-6 September ada pendaftaran paslon diikuti pendukung yang tak menggunakan protokol kesehatan. Tentunya kita keluarkan agar menekan sekecil mungkin ditahapan klaster Pilkada," terangnya.

Adapun isi maklumat Kapolri Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, yakni;

1. Pemilihan Kepala Daerah 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat:

a. Dalam pelaksanaan pemilihan 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.

b. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait para setiap tahapan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

c. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.

d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. (*/IN-001)

Ulama Syekh Ali Jaber Ditusuk Saat Berikan Pengajian di Lampung, Pelaku Ditangkap

BANDAR LAMPUNG - Ulama kondang, Syekh Ali Jaber ditusuk saat menyampaikan ceramah di Masjid Fallahudin, Tamin, Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung, Minggu (13/9/2020) sore. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB.

Saat itu, Syekh Ali mengisi kajian Minggu dan Wisuda Tahfiz Quran. Tiba-tiba saja dia didatangi seorang pria kurus berbaju biru di atas panggung. Pria itu langsung langsung menusukkan senjata tajam ke arah perut Syekh Ali. Syekh Ali sempat menghindarinya. Namun tusukan itu tetap mengenai salah satu tangannya.

Akibatnya, Syekh Ali mengalami luka dan langsung dilarikan ke Puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan.

Pria yang menikam Syekh Ali tersebut kemudian ditangkap oleh para peserta kajian yang ada di dalam masjid tersebut. Pelaku langsung diserahkan ke polisi.

Kapolsek Tanjungkarang Barat (TkB) AKP David Jacson membenarkan kabar adanya peristiwa penusukan tersebut.

"Benar ada laporannya. Pelaku juga sudah diamankan, masih kita cari tahu. Nanti saya kabari lagi," singkatnya.

Informasi penusukan terhadap Syekh Ali Jaber tersebut pertama kali disampaikan oleh founder @DakwahIslamId, Rizky Awal melalui akun Instagram @rizqiawal.

"Assalamualaikum... Sahabat semuanya, mohon doanya untuk syekh @syekh.alijaber barusan ada musibah beliau sedang isi kajian di masjid fallahudin, (di masjdi dekat pesantren kami) ditusuk orang tak dikenal dan saat sedang di bawa ke rawat inap terdekat," tulis Rizqi. (*/IN-001)

Kapolri Terbitkan ST Agar Pilkada Tidak Menjadi Klaster Baru Covid-19

JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan aturan baru melalui Surat Telegram No. ST/2607/IX/OPS.2./2020 tertanggal 7 September 2020, untuk memperkuat upaya pencegahan agar Pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Surat telegram yang ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II-Pencegahan Covid-19 Tahun 2020 tersebut, ditujukan kepada para Kasatgas dan Kasubsatgas Opspus Aman Nusa II-2020, serta para Kaopsda dan Kaopsres Aman Nusa II-2020.

Komjen Agus mengatakan, pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 sudah memasuki tahapan penetapan pasangan calon dan menuju masa kampanye, di mana kedua tahapan tersebut akan menyebabkan interaksi masyarakat secara langsung.

Baik itu antara penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada, dan masyarakat pemilih yang berpotensi menyebabkan munculnya klaster baru Covid-19.

“Oleh karena itu, sesuai arahan pimpinan Polri, kami perkuat pencegahannya,” ujar Agus dalam keterangannya, Rabu (9/9/2020).

Selain itu, Surat telegram tersebut juga diterbitkan dengan maksud memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) pada setiap tahapan pelaksanaan Pilkada 2020.

Dalam Surat Telegram tersebut tertuang perintah kepada para Kapolda dan Kapolres, untuk:

1. Bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, Pemda, TNI, dan stakeholder terkait pelaksanaan Pilkada 2020 ini agar berjalan dengan aman, damai, dan sejuk, serta aman COVID-19.

2. Mempelajari dan memahami peraturan KPU Nomor 5, 9, dan 10 Tahun 2020 terkait penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2020 khususnya tentang pembatasan jumlah peserta kampanye (rapat umum maksimal 100 orang, Ratas maksimal 50 orang, debat maksimal 50 orang, dan lain - lain).

3. Melakukan penggalangan kepada seluruh Paslon gubernur, wali kota, bupati, dan partai politik untuk mendeklarasikan komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada Tahun 2020.

4. Melakukan kembali sosialisasi penerapan Protokol Kesehatan secara masif dengan melibatkan influencer, youtuber, artis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain yang membumi (diterima/didengar oleh masyarakat sekitar) dengan menggunakan pendekatan secara formal maupun informal.

5. Meningkatkan pelaksanaan Patroli Cyber dalam mencegah penyebaran hoaks, kampanye hitam, ujaran kebencian dan pelanggaran lainnya (sebagai contoh kampanye pada masa tenang) mengingat di masa pandemi ini penggunaan teknologi informasi sebagai media kampanye akan meningkat.

Surat Telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan. Sebelumnya, Polri juga telah membahas penguatan pencegahan agar Pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 bersama Bawaslu dan KPU lewat rapat video conference pengecekan kesiapan pengamanan Pilkada 2020. (*/IN-001)

Perbatasan Aceh-Sumut Dijaga Ketat, 70 Mobil Diputarbalikkan

ACEH TAMIANG - Seiring melonjaknya kasus penyebaran virus corona, wilayah perbatasan atau pintu masuk Aceh-Sumatera Utara kini mulai diperketat kembali. Setiap penumpang yang hendak masuk wajib mengantongi surat kesehatan, atau akan diminta putar balik ke daerah asalnya.

Misalnya, di wilayah perbatasan Aceh Tamiang-Sumut, pengawasan telah dimulai sejak Selasa (18/8) kemarin. Sekitar 70 mobil, baik umum dan pribadi, terpaksa harus putar balik lantaran tidak dapat memenuhi persyaratan.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tamiang, Syuibun Anwar, mengatakan, semestinya pengawasan ketat mulai berlangsung dilaksanakan pada 13 Agustus. Namun, pihaknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga penjagaan ketat baru berlangsung selama tiga hari ini.

"Pengawasan ketat ini baru berlangsung tiga hari. Kita mulai berlakukan pemeriksaan surat kesehatan, tetapi kalau pemeriksaan suhu tubuh itu sudah mulai sejak Maret lalu," ujar Syuibun, Kamis (20/8).

Syuibun menuturkan, selama pelaksanaan pengawasan ketat berlangsung, kebanyakan mobil yang terpaksa putar balik adalah mobil pribadi.

"Selama tiga hari terakhir ini ada sekitar 70 mobil harus putar balik. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan surat kesehatan, dengan alasan tidak tahu atau memang pura-pura tidak tahu. Bahkan, kemarin ada satu bus mulai dari sopir hingga penumpang tidak ada surat kesehatan," ungkapnya.

"Untuk mobil pribadi misalnya, ada lima orang penumpang. Kalau tiga orang saja memiliki surat kesehatan kita izinkan lewat. Artinya, kita masih ada toleran, tetapi kalau satu pun tidak menggunakan itu kita suruh balik," tambah Syuibun.

Meski begitu, bukan berarti petugasnya membenarkan penumpang tidak memiliki surat kesehatan. Ia berharap semuanya bisa mengantongi surat izin dan surat kesehatan. Hanya saja, pada tahapan awal, mereka masih memberikan keringanan sembari mensosialisasikan kepada warga yang hendak masuk ke Aceh.

"Kita mengimbau kepada masyarakat yang menggunakan transportasi, baik umum atau pribadi, untuk gunakanlah masker dan memiliki surat kesehatan. Semua ini dilakukan untuk memperkecil angka penularan Covid-19 di Aceh, patuhilah protokol kesehatan,” tutup Syuibun.

Sesuai surat Gubernur Aceh Nomor 440/10863 yang dikeluarkan pada 4 Agustus 2020 tentang Pengetatan Penjagaan Perbatasan Aceh, Pemerintah Aceh Tamiang mulai melaksanakan pengetatan penjagaan di perbatasan Aceh-Sumatera.

Setiap penumpang kendaraan umum yang masuk dan keluar perbatasan Aceh agar wajib memiliki surat izin perjalanan dan surat keterangan sehat. Apabila persyaratan ini tidak dimiliki oleh penumpang, maka mereka akan dikembalikan ke daerah asal. (*/IN-001)

Sumber: kumparan

Kabaharkam Polri Beri Pembekalan Manajemen Talenta ke Lulusan Akpol 2019

JAKARTA - Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto, menjadi narasumber pada kegiatan Manajemen Talenta Polri di Hotel Mercure Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2020. Dalam kesempatan ini Kabaharkam Polri memberikan materi tentang; "Peran Polri dalam Pemeliharaan Sitkamtibmas di Masa Pandemi Covid-19". Kegiatan ini diikuti 45 peserta yang merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2019.

Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan, menurut data WHO per tanggal 10 Agustus 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di dunia ada 19.426.112 kasus dan kematian sebanyak 302.169 kasus. Sementara menurut data dari covid19.go.id per tanggal 10 Agustus 2020, jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 125.396 kasus dengan 5.723 kasus kematian.

Untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di mana Polri ikut menjadi bagian.

"Jika kita berbicara tentang peran Polri, hal tersebut tidak akan terlepas dari fungsi, tujuan, peran, dan tugas pokok Polri sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi, tujuan, peran, dan tupok tersebutlah yang menjadi panduan atau acuan Polri untuk bertindak dan berperan di masa pandemi ini. Jangan pernah lupakan hal ini," tambahnya.

Selain menggelar Operasi Terpusat Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19, yang dikepalai oleh Komjen Pol Agus Andrianto sendiri dan digelar sejak 19 Maret 2020, Polri juga melakukan berbagai upaya dalam rangka membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19. Upaya tersebut di antaranya adalah Kampung Tangguh Nusantara dan kegiatan program ketahanan pangan.

"Tujuan Kampung Tangguh adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat dan membangun semangat bersama agar lebih waspada terhadap penyebaran Covid-19," kata Komjen Pol Agus Andrianto menyebut salah satu tujuan Kampung Tangguh.

Menurut Komjen Pol Agus Andrianto, pandemi Covid-19 berdampak pada masyarakat tidak hanya di bidang kesehatan, melainkan juga di bidang ekonomi, keagamaan, sosial dan budaya, serta politik.

"Semua itu jika tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas," paparnya.

Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, di situlah peran Polri dibutuhkan agar potensi gangguan Kamtibmas tidak berkembang menjadi gangguan nyata. Seluruh anggota Polri harus bekerja ekstra keras dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif.

"Polri juga melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membantu masyarakat terdampak mulai dari memberikan bantuan sosial berupa Sembako, vitamin, masker, sampai dengan membangun dapur umu," ujar Komjen Agus.

Bahkan Kapolri memerintahkan agar tiap Polda menyiapkan beras sebanyak 25 ton dan untuk tiap Polres sebanyak 10 ton serta melakukan penyisiran secara langsung oleh Bhabinkamtibmas bersama Babinsa terhadap masyarakat terdampak yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Komjen Pol Agus Andrianto tak lupa mengajak para lulusan Akpol tersebut untuk bekerja maksimal dalam setiap pelaksanaan tugas.

Karena, menurutnya, kerja maksimal itulah yang akan menentukan kualitas masing-masing personel Polri, yang nantinya akan menjadi pembeda antara anggota satu dengan anggota lainnya.

"Selalu belajar, berkembang, dan asah kemampuan diri agar dapat memberikan kontribusi, pengabdian, dan inovasi dalam hal memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum," pungkasnya. (IN-001)

Sri Widiarti Menangis Haru Saat Menerima Bantuan dari Kabaharkam Polri

Penderita Kanker Rahim Stadium 3C Asal Medan Marelan Berterima Kasih ke Polri

MEDAN - Sri Widiarti (47) warga Dusun III Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang hanya bisa berbaring tak berdaya melawan penyakit kanker rahim stadium 3C.

Janda yang ditinggal mati sejak tahun 1996 ini hanya bisa pasrah tidak bisa melanjutkan pengobatan karena terkendala biaya dan BPJS yang sudah lama tidak terbayar.

Kabar penderita kanker rahim stadium 3C yang saat ini mengalami kesulitan berobat dan juga mengalami kesulitan ekonomi ini sampai ke Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto.

Melalui stafnya Abink, Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto memberikan sejumlah bantuan.

"Saya hanya menjalankan perintah bapak, untuk memberi bantuan ke Ibu Sri", ujar Abink saat ditemui di kediaman anak Sri Widiarti Gang Abadi, Pasar 1 Rel, Kecamatan Medan Marelan Kotamadya Medan.

Bantuan yang diberikan antara lain sembako dan tali asih. Sri Widiarti hanya bisa menangis terharu menerima bantuan dari Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto.

"Alhamdulillah terima kasih pak, saya sudah dibantu, semoga bapak dan keluarga senantiasa mendapat keberkahan, terima kasih Polri," ujar Sri Widiarti sambil terisak.

Tangis Ibu Sri Widiarti semakin pecah saat tau dirinya akan menjalani pengobatan di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan.

"Ya Allah pak, terima kasih, bagaimana kami harus membalasnya pak," tutur Sri Widiarti.

Sementara itu Kapolres Belawan AKBP DR H R Dayan, SH, MH melalui Bhabinkamtibmas Polsek Medan Labuhan Aiptu Hendro Wahyudi mengatakan bahwa Ibu Sri akan dibantu pengurusan BPJS PIBnya.

"Kami akan usahakan BPJS mandiri yang saat ini dimiliki oleh ibu Sri bisa diubah menjadi BPJS PIB," ujar Aiptu Hendro yang ikut mendampingi penyaluran bantuan.

Ditempat terpisah, Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat dihubungi awak media melalui pesan singkat Whatsapp mengatakan bahwa dirinya mengaku prihatin atas apa yang menimpa Ibu Sri Widiarti.

"Kita semua lahir dari rahim seorang ibu, kita menumpang 9bulan 10 hari di rahim ibu sebelum menjalani kehidupan di dunia,",l ujar Komjen Agus.

Komjen Agus juga menyampaikan harapannya agar Ibu Sri diberi kesembuhan oleh Allah SWT.

"Semoga Allah SWT mengangkat penyakit ibu Sri," tutur Komjen Agus.

Lebih lanjut Komjen Agus mengatakan bahwa kehadiran Polri membantu masyarakat juga bagian dari kehadiran negara dalam membantu masyarakat, setiap kebaikan Insya Allah akan dibalas juga dengan kebaikan oleh Yang Maha Kuasa.

"Teruslah berbuat baik, karena kita tidak pernah tau kebaikan mana yang akan kembali kepada kita," tutup Komjen Agus. (*/IN-001)

AKABRI 89 Laksanakan Program Tali Asih di Tamansari Bogor

BOGOR - AKABRI 89 terus melakukan upaya membantu masyarakat dengan melaksanakan Program Tali Asih kepada ibu Nanih warga Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan program bedah rumah tidak layak  untuk ditempati, Kamis (23/7/2020).

Kakor Binmas Irjen Pol Risyapudin Nursin didampingi Brigjen TNI Djoko Andoko Direktur Pendidikan Akademi TNI bersama Akabri 89 (Altar 89)  memimpin pemberian Tali Asih sebagai wujud nyata kehadiran Polri dalam membantu masyarakat pra sejahtera. 

Tidak hanya itu, Irjen Risyapudin juga memberikan bibit tanaman Palawija dan benih ikan untuk dikelola dan dibudidaya oleh masyarakat Desa Sukakayu dalam membantu ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 saat ini.

Turut hadir Camat Tamansari, unsur Forkopimda, TNI, dan sejumlah pejabat Baharkam Mabes Polri. Rombongan juga melakukan kunjungan ke Kampung Tangguh Kecamatan Tamansari Yang dibentuk sebagai upaya menerapkan disiplin dengan Adaptasi Kebiasaan Baru di tengah pandemi Covid-19 yang merepkan pola disiplin hidup sehat dan protokol kesehatan di lingkungan bagi warganya. (*/IN-001)

Polda Banten Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Kalimaya 2020

SERANG - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten Brigjen Pol. Drs. Wirdhan Denny memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Patuh Kalimaya Tahun 2020 di lapangan Apel Mapolda Banten, Kamis (23/7/2020). 

Dalam kesempatan Apel Gelar Pasukan tersebut Wakapolda Banten Brigjen Pol. Drs. Wirdhan Denny menyampaikan amanat  Kapolda Banten Irjen Pol. Drs. Fiandar yang menjelaskan bahwa Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Kalimaya 2020 merupakan wujud kesiapan Polda Banten dalam menciptakan masyarakat yang tertib, patuh hukum berlalu lintas serta sebagai sarana untuk konsolidasi dan pengecekan personel beserta kelengkapan sarana prasarana sebelum melaksanakan tugas di lapangan. 

Lebih Lanjut Wirdhan Denny menjelaskan bahwa Operasi Patuh Kalimaya 2020 akan berlangsung selama 14 hari terhitung (23/7/2020) sampai dengan (5/8/2020). Yang mana kegiatan tersebut secara serentak di laksanakan oleh jajaran Polda seluruh Indonesia.

"Sasaran prioritasnya yaitu pengemudi sepeda motor yang tidak memakai helm, pengemudi yang tidak menggunakan safety belt dan kendaraan yang melawan arus," terang Wirdhan Denny. 

Dengan penindakan sasaran prioritas pelanggaran lalu lintas tersebut, sambung Wirdhan Denny, maka diharapkan operasi patuh tahun ini dapat menekan angka jumlah korban fatalitas, meminimalisir kemacetan lalu lintas dan terwujudnya Kamseltibcarlantas yang mengedepankan preemtif dan preventif guna meningkatkan simpati masyarakat.

Terakhir Wirdhan Denny menyampaikan pesan kepada seluruh personel yang terlibat pada Operasi Patuh Kalimaya 2020 untuk mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan dengan mempedomani standar operasional prosedur yang ada serta selalu menerapkan protokol kesehatan. 

“Hindari tindakan pungli dan lakukan tugas operasi patuh dengan baik tanpa menimbulkan komplain dari masyarakat," pungkas Wirdhan Denny. (*/IN-001)

Sumber: Bid Humas Polda Banten

Dirbinmas Polda Metro Jaya Gencarkan Siskamling di Masa Pandemi Covid-19

JAKARTA - Sistem keamanan lingkungan yang masih dipakai serta paling efisien adalah Pos Kamling, yang merupakan Sistem Keamanan Lingkungan yang di mana masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan, Selasa, (22/07/20). Guna menyikapi situasi pandemi covid-19 pelaksanaan pemantauan kegiatan awak Pos Kamling di wilayah Kampung Tangguh Dirbinmas Polda MetroJaya gencar  mengingatkan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan kamtibmas guna mendukung Kampung Tangguh yang diharapkan selama pandemi Covid-19.

Agar tercipta suasana yang harmonis kegiatan evaluasi awak pos kamling dibuat susunan acara yang diawali dengan pembukaan. Kemudian, sambutan dari Kaposkamling RW 02 Kel Pondok Labu, arahan Dirbinmas PMJ, penyerahan Bingkisan, Hand Sanitizer dan disinfektan dari Dirbinmas PMJ kepada awak kamling, pembacaan doa, photo bersama, dan terakhir ramah tamah.

Adapun arahan Dir Binmas kepada awak kamling kepada warga adalah yang pertama ucapan terima kasih atas sambutan dan kehadiran awak kamling RW 02 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, para Ketua RT dan tomas, dan stake holder lainnya. Kemudian yang kedua agar masyarakat harus disiplin menyesuaikan diri dengan kebiasaan kehidupan yang baru selama penerapan PSBB oleh pemerintah. Data kasus Covid-19 di wilayah seluruh DKI masih terus bertambah, salah satu pemicunya adalah banyaknya imigran yg kembali ke Jakarta dan masih bnyk OTG, namun kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada bapak bapak dan ibu ibu sekalian atas usaha dan upayanya yang menjadikan Cilandak sebagai Zona Hijau.

Pos Kamling adalah salah satu pilar dan miniatur Bhinneka tunggal Eka yang sangat penting tanpa mengenal latar belakang dan merupakan daya tangkal terhadap ancaman kejahatan serta salah satu satu upaya untuk deteksi dini seperti peredaran narkoba dan masalah lainnya.

"Kemudian juga agar kita semua membiasakan diri untuk mengikuti protokol kesehatan sesuai petunjuk pemerintah dengan membiadakan diri memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Babinsa, Bhabinkamtibmas dan petugas agar tetap memberikan himbauan dan saling mengingatkan dengan cara yang baik untuk mendisiplinkan kepada warga tentang bahaya Covid-19 dan cara pencegahan Covid-19. Mari kita bersama-sama berdoa semoga Covid-19 cepat selesai," tegasnya.

Penerapan PSBB oleh pemerintah dengan kebiasaan hidup baru selama pandemi Covid-19, banyak menimbulkan masalah-masalah baru, seperti tingginya angka kejahatan 3C (Curas, curat dan curas) dan termasuk berita di medsos yang tidak benar/hoax, yang sifatnya tidak benar, sehingga timbul fitnah antar sesama, kelompok, golongan dan pemerintah, ini berbahaya, jangan sampai terjadi, oleh sebab itu sikapi dengan positif dan baik setiap info dan berita yang mengarah pada perpecahan, kebencian dan memecah belah," jelas Dirbinmas Polda Metro Jaya.

Hadir dalam kegiatan pemantauan awak Pos Kamling selain Dirbinmas PMJ, Kombes Pol. Badya Wijaya, S.H, M.H, juga hadir Kasubdit Bin Polmas, AKBP Sri Wardiningsih, S.H, Wakasat Binmas Restro Jaksel, Kompol Harsono beserta anggota; Kasi BinKommas, Kompol Rendy A.R S.Sos, Kapolsek Kapolsek Cilandak, Kompol Marbun beserta anggota, Kapolsek Ketua RW 02 Kel. Pondok Labu Bpk. M Yusuf. Sementara, yang mewakili Lurah Pondok Labu adalah Suripto, Bhabinkamtibmas Cilandak Aiptu Momon, Ketua LMK RW 02 Kelurahan Pondok Labu Badawi, Ketua RT 08 RW 02 Kelurahan Pondok Labu Sanim, tokoh masyarakat Zaenal sebagai penasehat RT 08 RW 02 Kelurahan Pondok Labu, serta Ketua PKK RT 08 Rosida.

"Pos Kamling dapat menekan dan mengatasi kriminalitas di sebuah lingkungan dan setiap anggota masyrakat yang menempati lingkungan tersebut wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan menjalankan sistem piket yang dirotasi setiap malamnya," kata Dirbinmas Polda Metro Jaya

"Kita sudah mengetahui bahwa ketertiban dan keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai Warga Negara, maka dari itu kita harus meningkatkan kesadaran kita akan kepedulian keamanan dan ketertiban lingkungan kita, selain dengan meningkatkan kesadaran juga dengan melakukan tindakan langsung seperti mengikuti Sistem Keamanan Lingkungan yaitu Pos Kamling di Kampung Tangguh yang sdh kita bentuk," imbuhnya. (IN-001)

Kisah Safei, Guru SM3T Asal Sumbar Pengabdi Literasi dan Pendidikan di Manokwari, Papua Barat

Safei, S.Pd, Guru SM3T Asal Pariaman di Manokwari, Papua Barat
Pengabdi Pendidikan di Negeri Mutiara Hitam

Gelar sarjana yang disandang akan membuat bangga orang yang meraihnya. Namun, jadi dilema bila pendidikan tinggi ternyata belum mengantarkan seseorang ke jalan kesuksesan. Seperti itu yang pernah dirasakan Safei, alumni UNP Padang yang sekarang mengabdi sebagai guru di Manokwari Papua Barat ini. Sudah lima tahun ia mengabdi di negeri Mutiara Hitam itu. Bagaimana pengalaman Safei?

MANOKWARI - Selesai diwisuda pada 2011, Safei langsung "gamang". Dengan gelar sarjana yang disandang, Safei mengisi waktu luang, sambil menunggu mendapat pekerjaan yang entah kapan didapat, dengan mengolah kebun. Melihat dirinya mondar mandir d kebun setiap hari, membuat hati Safei tersayat. Dalam pikirannya, orang tuanya tentu sangat bersedih. Sebab, setelah selesai kuliah, anaknya belum juga bekerja.

"Saya tahu persis, banyak sarjana di negeri ini, hatinya menangis karena merasa mendapat cemooh setelah selesai wisuda dan nyatanya menganggur. Apalagi di negeri ini nilai kesuksesan itu dipandang dari uang dan materi yang diperoleh. Mindset ini membuat rendahnya penghargaan orang-orang terhadap aksi-aksi sosial non profit, karya seni, dan enteng memandang ide, gagasan, serta suara kaum muda," terang putra kelahiran Pariaman 26 Juli 1986 itu.

Safei pun mengaku, saat selesai wisuda tentu ia tidak ingin dibiayai lagi oleh orang tuanya. Ia melakukan pekerjaan serabutan. Mulai dari membantu dosen di kampus hingga menyambi menjadi wartawan di salah satu koran harian di Padang.

"Saya sering meninggalkan KTP dan HP di kios bensin hingga tidur di mushala POM bensin karena dompet kosong, saya berprinsip tidak ingin menggantungkan hidup kepada orang lain. Kalau ada saya makan, kalau tidak ada saya tahan," kenang Safei bercerita mengenang beratnya masa-masa pasca wisuda.

Saat kukiah di UNP, Safei aktif di UKM jurnalistik. Dalam benaknya, pernah terniat ingin menjadi wartawan olahraga. Apalagi, tulisannya sering dimuat di berbagai surat kabar harian di Padang. Semisal Harian Singgalang, Haluan, Padang Ekspres. Bahkan di Tabloid Bola, dirinya pernah juga ditawarkan menjadi wartawan Bola kontributor Sumbar.

"Sempat saya berfikir menjadi wartawan, khususnya wartawan olahraga. Namun waktu membawa saya jadi guru. Meski, hingga saat ini, saya tetap mencintai dunia wartawan," ujar Safei yang pernah bergabung dengan Surat Kabar Kampus Ganto UNP semasa kuliah.

Perjalanan Safei menjadi guru di Manokwari dimulai saat ia ditawarkan oelh salah seorang dosennya di kampus. Dari penuturan Safei, dosen tersebut sedih melihat hidupnya tidak karuan selesai wisuda, padahal dirinya dinilai aktif saat kuliah.

"Saat di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK UNP), saya pernah menjadi Ketua Hima, BPM, dan menyelenggarakan seminar-seminar nasional serta mendirikan tabloid kampus di fakultas. Saya tamat kuliah cukup lama, yakni 6 tahun, melihat keaktifan semasa kuliah tersebut sehingga saya diusulkan ikut program SM3T. Singkat cerita, ternyata saya lulus dan diberangkatkan ke Aceh Selatan pada Desember 2011. Saya mengikuti semua rangkaian program ini dengan predikat baik dan lolos jadi PNS jalur khusus tahun 2015. Kemudian saya dapat penugasan di Papua Barat," ujar Safei.

Berbekal pengalaman juralistik saat di kampus itu membuat Safei menjadi guru yang cukup aktif di Papua. Keakrabannya dengan dunia tulis menulis, buku, dan literasi membuatnya menjadi salah satu guru yang pernah diundang jadi pembicara dalam lokakarya Hari Guru Sedunia 2018 yang diadakan Lembaga PBB, Unesco, di Jakarta. Langkah tersebut dimulai Safei dengan memaksimalkan potensi yang sudah ia miliki sejak dari kampus.

"Saya diminta membantu komunitas literasi di Manokwari, yakni Noken Pustaka. Ya, karena passion saya di sana saya lakukan sebaik mungkin. Alhamdulillah saya pernah membantu komunitas tersebut sampai meraih penghargaan dari Kemendikbud, yaitu TBM Kreatif-Rekreatif terbaik tahun 2018," terang Safei mengenang pengalaman bersama komunitas yang pernah diundang di Program Mata Najwa Metro TV tersebut.

Safei pun mengakui, bahwa kerjasama dan timlah yang membuat Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tersebut mendapat pengakuan dari banyak pihak. Banyak relawan serta donatur yang membantu untuk menjalankan program gerakan literasi dengan mengantarkan buku ke anak-anak di desa terpencil tersebut. Selain keterampilan menulis yang dimiliki, Safei juga mahir melukis. Saat masih bergabung dengan SKK Ganto UNP, Safei merangkap sebagai kariakturis di sana menggantikan kartunis Adjie (Fefri Rusji) yang sekarang jadi owner Distro Tangkelek.

"Kemampuan menggambar tersebut tidak saya sia-siakan, saya menulis buku anak di Papua. Pernah karya ilustrasi saya juara sayembara buku bacaan anak yang diadakan oleh Badan Bahasa Papua. Hal yang paling berkesan adalah saat saya lolos sebagai peserta Teachers Super Champ yang diadakan KPK di Nusa Dua, Bali tahun 2017. Saya merasakan tidur di hotel berbintang dengan latar belakang alam Pulau Bali. Sepulangnya, saya juga dikasih laptop, karena lolos seleksi karya melukis kartun gerakan anti korupsi," ujar Safei.

Terakhir Safei menjadi kontibutor komik  program Kominfo dengan Pustaka Bergerak Indonesia. Komik tersebut dicetak Kominfo dan dibagikan ke tiga ribu lebih TBM di Indonesia.

Menurut Safei menjadi guru di Papua itu sangat menantang. Di Papua ini sangat berbeda dengan sekolah-sekolah di Jawa dan Sumatera.

"Di Papua kita akan dihadapkan banyak dilema. Situasi keamanan yang tidak menentu, konflik bisa pecah kapan saja, bahkan tiap tahun, saya juga tidak menyangkal hasil riset yang menyebut kualitas pendidikan di wilyah timur tertinggal. Karena itu, keberadaan TBM, komunitas literasi, rumah pintar cukup memberikan kontibusi sebagai pendidikan informal anak di luar sekolah.

Mencintai tanah Papua seperti kampungnya sendiri di Pariaman, Safei bahkan rela "menghibahkan" rumahnya di Manokwari menjadi Taman Bacaan. Di rumah tersebut banyak  buku dan menyelenggarakan pembelajaran informal.

"Saya sudah menjadi guru. Ini sudah dunia saya. Jadi saya terjun sebagai guru di sekolah maupun di tengah masyarakat, saya juga mencari donasi buku, menyalurkannya ke tempat lain, serta membuat taman baca di rumah, programnya bisa bimbingan membaca, belajar membuat komik, syukurlah istri saya, Mellya Sartika, juga alumni PAUD, ia juga mendukung," terang Safei.

Mengenang saat-saat sulit di Manokwari, bagi Safei sebenarnya kondisi masyarakat di Manokwari hampir sama dengan daerah lain. Namun, ia tetap was-was saat terjadi kekacauan.

"Tahun 2019 mungkin tahun yang sulit saya lupakan. Selama saya di sini (Manokwari) baru saat itu kekacauan paling menegangkan. Saat itu, saya hanya mengunci diri di kamar bersama istri dan anak saya, Fatih. Jalanan penuh dengan api dan asap. Orang-orang melempar toko-toko dan rumah warga, ada juga yang diteror dan warungnya dibakar. Pokoknya menakutkan. Puncaknya saat peristiwa Wamena tidak lama setelah itu, rasanya saya mau pulang," kenang Safei.

"Namun, saya kemudian menyadari bahwa ini sudah risiko hidup dan pekerjaan. Saya sudah memutuskan untuk mengabdi di sini. Saya berusaha memberikan yang terbaik semampu saya, bila memang suatu saat saya juga sudah merasa lelah, saya juga ingin balik kanan dan gulung tikar, pulang kampung. Tapi, saat ini saya sangat nyaman disini (Manokwari, Papua Barat)," tutup Safei, pemilik aku Facebook Safei Ricardo Desima itu sambil tertawa lepas. (IN-001)

Cuciricullum vitae:
Nama : Safei
TTL : Pariaman, 26 Juli 1986
Pendidikan : S1 FIK UNP BP 2005
Tamat : 2011
Istri : Mellya Sartika
Anak : Fatih

Tarif Rp 20 Juta, Artis FTV Hana Hanifah Digerebek Telanjang Bulat

MEDAN - Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menjelaskan kronologi penggerebekan artis FTV Hana Hanifah di sebuah kamar hotel di Kota Medan, Sumut, Minggu (12/7/2020). Hana Hanifah digerebek dalam kondisi telanjang bulat bersama seorang pengusaha asal Medan berinisial A. Sebelum penggerebekan, A sudah membayar Hana Hanifah Rp 20 juta, yang merupakan tarif Hana Hanifah, sekali kencan.

Berdasarkan hasil pengakuan Hana, awalnya dirinya menghubungi seorang muncikari yang ada di Jakarta.

"Yang bersangkutan pengakuan awalnya langsung berkomunikasi dengan temannya yang ada di Jakarta," tutur Riko kepada awak media di Mapolrestabes Medan, Senin (13/7/2020).

Lalu selanjutnya, muncikari tersebut menghubungi kaki tangannya di Medan untuk mencarikan klien yang mau menggunakan jasa Hana Hanifah.
Setelah deal, kemudian Hana Hanifah langsung diterbangkan dari Jakarta menuju Medan.

"Kemudian rekannya yang ada di Jakarta, komunikasi dengan rekannya yang ada di Medan. Lalu yang bersangkutan dijemput di bandara," tuturnya.

Dari bandara, Hana meluncur ke sebuah hotel berbintang untuk bertemu pria yang ingin menggunakan jasanya. Pada Minggu malam sekitar 21.30, personel Satreskrim Polrestabes Medan melakukan penggerebekan dan mengamankan Hana bersama pria yang menggunakan jasanya.
Pria berinisial A (35) tersebut berprofesi sebagai pengusaha.

Turut diamankan RR (30), warga Medan, yang merupakan kaki tangan muncikari di Jakarta. Riko juga menyebutkan ketiganya masih berstatus saksi dalam kasus ini.

"Jadi hingga sore hari ini ada tiga orang saksi yang kita periksa, dan statusnya masih saksi," ungkapnya di Mapolrestabes Medan, Senin (13/7/2020).

Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Martuasah Tobing membeberkan satu orang saksi lainnya yang diperiksa yaitu berperan sebagai muncikari. Muncikari tersebut berinisial RR berumur 30 tahun bekerja sebagai wiraswasta.

"Satu lagi saksinya ya muncikarinya inisial RR, seorang laki-laki umurnya sekitar 30 tahun warga kota Medan," jelasnya.

Namun, Martuasah menyebutkan bahwa RR ini adalah suruhan bos germo yang saat ini diduga tinggal di ibu kota Jakarta.

"Dia itu pesuruh atau kaki tangannya dari muncikari, Selanjutnya kita akan kembangkan dan kita duga bos muncikari adalah orang Jakarta," ungkapnya.

Untuk penetapan tersangka, Martuasah menyebutkan hal tersebut tergantung hasil dari gelar perkara.

"Ketiganya sama-sama kita periksa dari tadi malam, terkait penetapan tersangka itu nanti yang pasti dini hari kepastiannya," sebutnya.

Riko menyebutkan bahwa yang bersangkutan diperiksa sejak tengah malam hingga subuh.

"Jadi setelah penindakan pukul 23.30 WIB, kita melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan secara maraton sampai pagi menjelang subuh"

"Karena yang bersangkutan capek, kemudian istirahat, kemudian kita lanjutkan pemeriksaan," ungkapnya.
Dari pemeriksaan tersebut, sambung Riko, terkuak pengakuan sang wanita bahwa dirinya adalah selebgram.

"Pada saat pemeriksaan tersebut dia mengakui bahwa adalah artis dari FTV kemudian selebgram dan model," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa sore ini akan dilakukan tes kesehatan kepada yang bersangkutan.

"Kemudian sore hari ini kita laksanakan tes kesehatan setelah kemarin kita amankan dan untuk sore hari ini kita tes kesehatan dan tes Covid-19," sebut Riko.

Saat digiring dari ruangan Satreskrim Polrestabes Medan, Hana Hanifah tampak menutupi wajahnya dengan jaket saat hendak memasuki mobil dan dibawa ke RS Bhayangkara Medan. Hana tak berkomentar sedikit pun saat akan memasuki mobil.

Riko menambahkan, saat penggerebekan, artis Hana Hanifah dan sang pria dalam kondisi telanjang.

"Jadi yang bersangkutan (HH) sedang tidak memakai busana, keduanya-duanya," tuturnya.

Di kamar hotel itu, ditemukan juga satu kotak alat kontrasepsi.

"Yang kita amankan ada satu kotak alat kontrasepsi dan kemudian ada dua HP dan kartu ATM, uang tidak ada," bebernya.

Namun, Riko menegaskan keduanya masih berstatus saksi dalam kasus ini.
"Sampai sekarang keduanya masih saksi," sebutnya.

Sementara Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin belum berani melakukan penyidikan terkait kasus dugaan prostitusi online yang melibatkan artis HH dan pria bernisial R.

"Nanti kita akan tunggu gelar perkara dari Polrestabes Medan karena sebelum digelar kita belum berani melakukan langkah-langkah penyidikan," ungkapnya di Mapolrestabes Medan, Senin.

Martuani menyebutkan kasus dugaan prostitusi online akan dilanjutkan menuju penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara.

"Berkaitan dengan penanganan kasus dugaan prostitusi online, ini sedang ditangani oleh Polrestabes Medan, dan akan digelar dan akan didalami bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik," tuturnya.

Martuani menjelaskan bahwa kasus ini akan dilanjutkan apabila penyidik Polrestabes Medan merasa yakin ada unsur tindak pidana di dalamnya.

"Nanti kita tunggu hasil gelar perkara yang telah ditemukan Polrestabes Medan. Hal pertama yaitu, setelah digelar"

"Apakah penyidik merasa yakin bahwa telah terjadi tindak pidananya dan untuk penyidikan berikutnya," ungkapnya.

Martuani Sormin menyebutkan dirinya tidak akan mengintervensi jalannya penyidikan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan.

"Sebagai Kapolda Sumut tidak akan mengintervensi jalannya penyidikan karena dalam hal ini bersifat independen," tuturnya.

Sementara itu, pengacara HH dikabarkan akan datang dari Jakarta untuk mendampingi kliennya yang terlibat dugaan kasus prostitusi online. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Martuasah Tobing menyebutkan bahwa pengacara HH sudah terbang dari Jakarta.

"Pengacaranya HH dari Jakarta sudah mau datang hari ini," ungkapnya.

Saat digiring menuju Ruangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, HH tampak mengenakan topi merah dengan baju hitam serta jacket biru dan masker.
Ia tampak terus menutupi wajahnya dengan tangan dan sama sekali tak memberikan statement.

Info yang dihimpun Tribunnews di Ruangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Senin pukul 10.55 WIB penyidik Reskrim masih melakukan penyelidikan terhadap HH dan R.

"Iya benar masih kita periksa, intinya lagi kita periksa bersama R," tutur Martuasah.

Saat ini pihaknya juga masih mendalami peran dari R.

"Ini masih kita dalami, apakah dia sebagai germonya atau pemesan. Intinya tadi malam ada dua orang yang amankan saat digerebek," jelasnya.

"Modusnya mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan mendapatkan informasi dari Germo dari Jakarta yang bisa mendatangkan artis ke Medan," imbuhnya.

Ia menyebutkan pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan selama beberapa hari hingga akhirnya lakukan penindakan.

"Kemudian kami dalami selama beberapa hari, dan hari ini kita lakukan penindakan," beber Martuasah.

Martuasah menjelaskan bahwa sementara pihaknya menduga keduanya terlibat kasus prostitusi online.

"Sementara dugaan terkait prostitusi online. HH benar seorang artis," ungkapnya.

Kata Pengacara Hana Hanifah

Sementara itu, Maci Ahmad, kuasa hukum yang menangani kasus Hana Hanifah, menegaskan bahwa sosok HH yang berada di Polrestabes Medan, adalah kliennya.

"Saya adalah kuasa hukum HH di kasus yang ada di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan"

"Jadi HH yang ada di Medan, adalah klien saya yang di kasus sebelumnya," kata Maci Ahmad.

"Cuma, untuk kasus yang ini (dugaan prostitusi), saya belum menandatangani kuasa. Jadi, status saya untuk saat ini adalah rekan atau partnernya," tambahnya.

Maci mengatakan, kalau ia bersama dengan keluarga dan manajer akan berangkat ke Medan, Selasa (14/7/2020).

"Besok kami akan terbang ke Medan untuk mengecek semuanya," ucapnya.
Namun, Maci Ahmad bersama dengan keluarga dan manajer Hana Hanifah belum bisa berbicara banyak seputar kasus dugaan prostitusi di Medan.

Pasalnya, hingga kini pihaknya belum bisa menghubungi Hana Hanifah.

"Cuma kami percaya dengan Polrestabes Medan yang menangani kasus ini," ujar Maci Ahmad. (*/IN-001)

Sumber: tribunnews

Positivity Rate Covid-19 Sumbar Terendah di Indonesia

PADANG - Sumatera Barat menduduki peringkat pertama untuk provinsi dengan persentase positivity rate (PR) Covid-19 terendah di Indonesia. Positivity rate adalah rasio antara jumlah kasus positif dibanding jumlah spesimen yang diuji. Yang diharapkan adalah, semakin banyak spesimen yang diuji dan semakin kecil ketemu yang positif. Hal itu berdasarkan rilis dari Kementrian Kesehatan RI per 29 Juni 2020.

"Alhamdulillah, awalnya Sumbar diatas angka 5. Namun dengan berbagai tindakan yang terukur dan sistematis, akhirnya kita berhasil memperkecil angka PR tersebut menjadi 1,8 persen," ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Jumat (3/7/2020).

Semua ini tak lepas dari kerja keras tim Laboratorium Fakultas Kedokteran UNAND dan Balai Veteriner Bukittinggi yang telah banyak melakukan tes polymerase chain reaction (PCR).

"Apresiasi pada tim penguji dibawah pimpinan Dr. Andani Eka Putra yang bekerja penuh waktu, bahkan acap kali memecahkan rekor memeriksa spesimen warga Sumbar. Juga semua tenaga kesehatan yang tidak kenal lelah dan tidak mempedulikan segala resiko merawat pasien yang terinfeksi, kita apresiasi dengan tulus. Termasuk semua pihak yang telah bahu membahu memerangi Covid-19, termasuk berbagai media yang telah berkontribusi besar dalam mensosialisasikan penanganannya di Sumbar," ucap gubernur.

Irwan menambahkan, semakin kecil PR, menunjukkan daerah tersebut mampu mengendalikan penyebaran Covid-19.

"Standar WHO, PR yang baik itu di bawah 5. Sumbar jauh dibawah itu. Hal ini membuktikan para pemangku kebijakan dengan program-programnya berhasil meredam penyebaran virus," jelasnya.

Secara nasional positivity rate Indonesia mencapai 12 persen, turun dari persentase pertengahan Mei lalu sebesar 13 persen.

Sementara itu berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan Kepala Diskominfo Sumbar selaku Juru bicara Penanganan Covid-19 Sumatera Barat, Jasman Rizal, hingga pukul 15.00 WIB (2/7/2020), jumlah warga Sumbar positif Covid-19 mencapai 760 orang, dimana terjadi penambahan sebanyak 10 orang dalam 24 jam terakhir.

"Ini didapat dari pemeriksaan terhadap 1.709 sampel swab," terang Jasman.

Pada saat yang sama, lanjut Jasman juga ada penambahan pasien sembuh sebanyak 4 orang, sehingga total pasien terbebas dari Covid-19 menjadi 622 atau mencapai 81,8 persen. Sedangkan pasien meninggal dunia tetap 31 orang atau 4,1 persen. (*/IN-001)

Sumber: Dinas Kominfo Sumbar

Dapat Kritikan Keras, Menteri Kesehatan Umumkan Pengunduran Diri

WELLINGTON - Usai mendapat kritikan keras atas kekeliruan penanganan covid-19, Menteri Kesehatan Selandia Baru, David Clark terpaksa mundur diri. Dia dinilai keliru terkait fasilitas karantina.

David Clark sebelumnya juga dikritik oleh warganya lantaran melanggar kebijakan lockdown. Dia membawa keluarganya berlibur ke pantai, padahal negara itu sedang diterapkan lockdown untuk akibat pandemi corona.

“Menjadi sangat jelas bagi saya kini bahwa kelanjutan saya pada jabatan ini mengacaukan respons keseluruhan pemerintah terhadap COVID-19 dan pandemi global,” ujar Clark dalam konferensi pers di Wellington, dikutip Reuters, Kamis (2/7/2020).

Perdana Menteri Jacinda Ardern, yang sebelumnya menolak seruan memberhentikan Clark dengan alasan ia berperan sangat penting dalam respons Selandia baru terhadap pandemi, menyebut dirinya menyetujui keputusan Clark.

Ardern menunjuk Menteri Pendidikan Chris Hipkins sebagai pelaksana jabatan sementara menteri kesehatan hingga pemilihan umum akhir tahun ini.

Selandia Baru saat ini tidak mencatat adanya kasus penularan lokal, namun 22 kasus aktif di wilayah perbatasan muncul melalui warga yang baru kembali ke negara itu. (*/IN-001)

Sumber: fajar.co.id

Lahir di Hari Bhayangkara ke-74, Bayi Kembar Personel Polda Sumut Dapat Hadiah dari Kabaharkam Polri

MEDAN - Hari ini Rabu 1 Juli 2020 menjadi hari yang spesial bagi seluruh insan Bhayangkara di Indonesia, karena merupakan hari perinhatan Bhayangkara ke-74. Kebahagian serupa juga dirasakan pasangan Aipda Feri Bakti Saragih dan Jafri Tambunan.

Personel Kepolisian yang sehari-hari bekerja di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara ini juga dianugerahi bayi kembar laki-laki yang hari ini lahir ke dunia melalui operasi caesar di Rumah Sakit Hermina Medan.

Kabar kelahiran bayi kembar personil Polda Sumut yang lahir tepat di Hari Bhayangkara ke-74 ini sampai ke Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Melalui stafnya Abink, Kabaharkam Polri menyampaikan ucapan selamat atas kelahiran dan berikan bingkisan hadiah.

"Saya hanya sampaikan amanah dari Pak Kabaharkam," ujar Abink saat melihat bayi kembar Aipda Feri Bakti Saragih di Rumah Sakit Hermina Medan, Rabu (1/7) malam.

Aipda Feri Bakti Saragih hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto.

"Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Komjen Agus, terima kasih atas surprice dan perhatiannya, semoga bapak senantiasa sehat dan sukses selalu," ujar Aipda Feri.

Di tempat terpisah, Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat Whatsapp mengatakan bahwa hal yang dilakukan hanya spontan.

"Hanya spontan saja, kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-74, sering hal-hal unik yang berhubungan dengan tanggal 1 Juli ini dihubungkan dengan semangat kepolisian termasuk kelahiran, apalagi anak personil kita," ujar Komjen Agus.

Lebih lanjut Komjen Agus menyampaikan harapannya semoga bayi kembar yang lahir ini menjadi anak yang berbakti kepada keluarga, masyarakat bangsa dan negara.

"Semoga jadi anak yang berbakti dan kebanggaan orang tuanya", tutup Komjen Agus.

Bayi kembar laki-laki yang rencannya akan disisipkan kata prawira dinamanya ini lahir tepat pada tanggal 1 Juli 2020 lahir dengan bobot 2,6 kg dan 2,4 kg pukul 19:35 WIB. (*/IN-001)