KPK: Arteria Dahlan Tak Pahami Perbedaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menilai anggota DPR Arteria Dahlan keliru memahami perbedaan antara barang sitaan dengan rampasan. Menurut dia, hal itu membuat Arteria salah mengambil kesimpulan ketika menyatakan ada barang sitaan KPK yang tidak masuk kas negara.

"Pernyataan ini kami duga berangkat dari ketidakmampuan membedakan antara barang rampasan dengan barang sitaan," kata Febri Diansyah, Kamis, 10 Oktober 2019, seperti dikutip dari tempo.co.

Sebelumnya, dalam acara Mata Najwa di sebuah stasiun televisi swasta nasional, Arteria menuding KPK tak menyetorkan hasil penyitaan dan perampasan kasus korupsi ke kas negara. Menurut Arteria, barang sitaan dan rampasan itu ada yang berupa emas batangan, kebun sawit dan motor gede.

Ia berdalih keberadaan Dewan Pengawas KPK diperlukan agar hal ini tidak terjadi lagi. "Berita acara sita-rampas, emas batangan diambil seolah-olah ada title KPK, kemudian uang dirampas, tapi ternyata tidak masuk kas negara, ini gunanya Dewan Pengawas," ujar politikus PDIP tersebut.

Febri menjelaskan beda antara penyitaan dan perampasan. Ia mengatakan KPK melakukan penyitaan dalam proses penyidikan. Sementara, keputusan untuk merampas harta benda tersebut tergantung dari putusan hakim di pengadilan. Hakim dapat membuat keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan perampasan. "Dalam kondisi tertentu hakim dapat memerintahkan dilakukan perampasan, atau digunakan untuk perkara lain, atau dikembalikan pada pemiliknya," kata Febri.

Soal emas batangan, Febri mencontohkan kasus korupsi pembangunan pasar dengan terdakwa Wali Kota Madiun Bambang Irianto. Saat penyidikan, KPK menyita emas batangan seberat 1 kilogram. Namun, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memerintahkan barang sitaan tersebut dikembalikan kepada Bambang. "Justru salah jika KPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan tersebut," kata Febri.

Febri mengatakan KPK juga pernah menyita kebun kelapa sawit dalam kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Dalam putusannya, hakim memerintahkan perampasan aset tersebut untuk negara. KPK, kata dia, kemudian melakukan perampasan dan melelangnya bersama Kementerian Keuangan.

Febri berujar KPK juga tengah menyita delapan unit motor gede dalam kasus tindak pidana pencucian uang Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief. Hingga sekarang, kasus itu masih dalam proses penyidikan. Dalam kasus Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap, KPK menyita motor Harley Davidson.

Pengadilan Tipikor Medan kemudian memutuskan perampasan terhadap tersebut. KPK masih melelang motor tersebut dengan taksiran harga Rp285 juta. "Dari uraian itu, KPK meyakini tindakan penyitaan dilakukan sah secara hukum," kata Febri. (*/IN-001)

Aksi Heroik Kapolsek Kompol Dariyanto, Lindungi Menko Polhukam Wiranto

PANDEGLANG - Kapolsek Menes Polres Pandeglang Kompol Dariyanto, ikut mengalami luka akibat dari dua pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Menkopolhukam RI Wiranto, dalam acara undangan panitia peresmian Gedung Kuliah Bersama Universitas Mathlaul Anwar (UNMA) di Alun Alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

Aksi heroik Kapolsek Menes Kompol Dariyanto tersebut, ia juga mengalami luka di bagian punggung dan tangan, saat berupaya membantu menggagalkan aksi dua pelaku, dengan cara menangkis ayunan tangan pelaku SA (31), yang muncul dari belakang Kapolsek Menes berada.

Dua pelaku yang berstatus suami istri yakni SA (31) dan  FA (21) berhasil diamankan oleh personel yang berjaga. Dengan menggunakan sajam, pelaku SAberusaha menerobos kerumunan masyarakat yang ingin menyalami Wiranto.

"Ada dua orang pelaku, yaitu suami istri (SA dan FA-red) yang menerobos kerumunan masyarakat, kemudian melakukan upaya penganiayaan terhadap beliaulah (Wiranto-red)," kata Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir, dalam keterangan persnya.

Dari kejadian tersebut, Menkopolhukam RI mendapatkan luka sayatan akibat penganiayaan tersebut, dibagian perut dan dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan penanganan medis.

"Beliau (Wiranto-red) mengalami luka gores sayatan dan kondisi beliau stabil. Kedua pelaku sudah di amankan dan saat ini kasus tersebut sedang dikembangkan," ujar Irjen Pol Tomsi Tohir.

Untuk penanganan lanjutan, Menkopolhukam RI diterbangkan menggunakan helikopter ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto di Jakarta.

Kapolda Banten, menerangkan bahwa Menkopolhukam RI saat itu akan menuju helipad untuk bertolak ke Jakarta. Namun dengan kerendahannya, ia menyempatkan diri hendak menyapa masyarakat Menes yang menyambut kedatangannya sejak pagi.

Lebih lanjut, Irjen Pol Tomsi Tohir, upaya kedua pelaku berhasil dicegah namun tidak sepenuhnya sehingga melukai Menkopolhukam RI beserta ajudannya, yang mengalami luka termasuk ajudan Danrem 064/ MY, Kapolsek Menes Kompol Dariyanto, dan tokoh ulama UNMA Banten H. Fuad Sauki.

"Sejak pagi, pengamanan dan sterilisasi telah dilakukan dengan baik. Pada saat kembali, bersama-sama dengan jajaran TNI AD dan TNI AU kita lakukan pengamanan. Upaya kedua pelaku berhasil dicegah namun tidak sepenuhnya sehingga melukai Menkopolhukam RI," ungkap Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir. (*/IN-001)

Menko Polhukam Wiranto Ditusuk, Densus 88 Anti Teror Ikut Periksa Pelaku

PANDEGLANG - Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto ditusuk seorang pria yang diidentifikasi bernama Syahril Alamsyah, alias Abu Rara (31), di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten, usai menghadiri acara peresmian Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla’ul Anwar yang beralamat di Kampung Cikaliung, Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kamis (10/10/2019). Atas kejadian itu, Wiranto menderita luka tusuk di bagian perut. Selain Wirnato, dua orang lainnya juga terluka. Yakni Kapolsek Menes, Kompol Dariyanto dan salah satu staf Wiranto bernama Fuad. Polisi juga mengamankan satu perempuan yang diidentifikasi bernama Fitri Andriana (21).

Pelaku penusukan Syahril Alamsyah alias Abu Rara diidentifikasi sebagai warga Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumut, kelahiran 24 Agustus 1988. Sementara satu perempuan, yakni Fitri Andriana Binti Sunarto, kelahiran Brebes 5 Mei 1998 berasal dari Desa Sitanggai Kecamatan Karangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saat ini, Fitri tinggal mengontrak di Kampung Sawah, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kronologis

Dari kronologis kejadian, disebutkan pada Kamis tanggal 10 Oktober 2019, sekitar Pukul 11.55 WIB, bertempat di depan Gerbang Lapangan Alun-alun Menes Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Telah terjadi penyerangan/penusukan yang dilakukan oleh kedua tersangka terhadap Jenderal TNI (Purn) DR. H. Wiranto (Menko Polhukam), Kompol Dariyanto, SH, MH (Kapolsek Menes), dan Fuad.

Kejadian penusukan tersebut secara tiba-tiba langsung menyerang/menusuk kebagian perut Jenderal TNI (Purn) DR. H. WIRANTO, SH, (Menko Polhukam) dengan senjata tajam berupa gunting (sejenis pisau ninja) secara membabi buta. Sehingga, mengakibatkan luka tusuk pada Kompol Dariyanto SH, MH (Kapolsek Menes) di bagian punggung, dan Fuad di bagian dada sebelah kiri atas.

Usai kejadian itu Wiranto langsung dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat ini Wiranto sudah diterbangkan dengan helikopter di Jakarta dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto.

Densus 88 Turun Tangan

Pria penusuk diamankan di Polres Pandeglang. Densus 88 Antiteror turut memeriksa pria tersebut.

"Terduga pelaku diamankan di Polres Pandeglang dan masih proses pemeriksaan Polres Pandeglang, Polda Banten, dan di-backup Densus 88," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Kamis (10/10/2019). (*/IN-001)

Tiduri Istri Orang, Anggota DPRD dari NasDem Ini Dijebloskan ke Penjara

KUPANG - Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, Olafbert Arians Manafe alias Papi Manafe (30) ditangkap polisi dari Polsek Kelapa Lima, Kupang NTT, Senin (7/10/2019) siang. Papi Manafe diamankan polisi atas permintaan jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Anggota dewan dari Partai Nasdem ini divonis 6 bulan penjara oleh hakim pengadilan tinggi Kupang, Selasa 6 Agusutus 2019. Papi Manafe terjerat kasus perzinahan karena tertangkap tangan bersama wanita lain berinisial YD di kamar hotel.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Polin Tampubolon menyatakan, Papi Manafe terbukti bersalah melakukan perzinahan sesuai pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Vonis banding ini jauh lebih berat dari vonis hakim pengadilan negeri kelas 1 A Kupang yang hanya menjatuhkan hukuman 6 bulan percobaan pada 20 Juli 2019 lalu. Pasca sidang, putusan majelis hakim pengadilan tinggi itu belum dieksekusi. Kader partai Nasdem ini pun hingga kini masih menghirup udara bebas.

Karena belum dieksekusi maka pada Senin (7/10/2019), Papi Manafe ditangkap di sebuah rumah makan di Jalan WJ Lalamentik Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Benar kita tangkap yang bersangkutan (Papi Manafe) atas permintaan jaksa,” ujar Kapolsek Kelapa Lima, AKP Andri Setiawan, SH SIK saat dikonfirmasi wartawan dikantornya, Senin (7/10/2019) siang.



Papi Manafe pun langsung dikawal dan dibawa ke Rutan Kupang oleh pihak kejaksaan dan kepolisian. Papi Manafe yang mengenakam celana jeams warna biru dipadu kaus warna biru dan abu-abu tidak memberikan perlawanan saat digiring polisi dan jaksa. Papi Manafe tampak pasrah dan menandatangani surat penangkapan yang salinannya diserahkan pula ke kerabat Papi Manafe.

Sebelumnya, terpidana Papi Manafe tertangkap tangan bersama wanita lain berinisial YD tengah mesraan di kamar nomor 211 Hotel Nelayan Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada malam natal atau pada tanggal 24 Desember 2018 lalu.

Penggrebekan oleh Polres Kupang Kota itu disaksikan langsung VT, yang merupakan suami sah YD. Polisi juga mengamankan barang bukti pakaian dalam dan pakaian luar Papi Manafe dan YD. YD sendiri sudah divonis 8 bulan penjara.

Papi Manafe dilantik menjadi salah satu dari 25 orang anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao yang dilantik bulan Agustus 2019 lalu. Ia diusung Partai Nasdem dan terpilih saat Pemilu 17 April 2019 lalu. (*/IN-001)

KPK OTT Bupati Lampung Utara, Terkait Proyek di Dinas PU dan Koperindag

JAKARTA - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, bersama tiga orang lain dalam operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10/2019). Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangan pers, Minggu malam, menyatakan OTT berawal dari dugaan adanya penyerahan uang yang diperuntukkan bagi kepala daerah setempat.

"KPK mengamankan total empat orang sejak sore hingga malam, yaitu bupati, dua kepala dinas, dan satu orang perantara," kata dia.

Diduga penyerahan uang itu terkait urusan proyek di Dinas PU atau Koperindag di Kabupaten Lampung Utara.

"Untuk pengamanan awal, tim telah menyegal sejumlah benda dan lokasi," tuturnya.

Mundur dari NasDem

Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, mundur dari Partai NasDem usai dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Minggu (6/10) malam tadi. Pengunduran diri tersebut disampaikan keluarga Agung ke NasDem.

"Pernyataan pengunduran diri tersebut disampaikan oleh keluarganya mewakili Agung Ilmu Mangkunegara, mengingat yang bersangkutan belum dapat berhubungan dengan pihak luar," kata Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari, kepada wartawan, Senin (7/10/2019).

Sebelumnya, Agung adalah Ketua DPD Partai NasDem Lampung Utara. Partai NasDem telah menerima permintaan pengunduran diri tersebut. Kini Agung tak lagi punya posisi di seluruh jabatan dan posisi Partai NasDem.

"Hal itu agar Agung dapat berkonsentrasi menghadapi perkara hukum yang sedang dihadapi," kata Taufik

NasDem menghormati proses hukum yang berjalan dengan prinsip keadilan. NasDem juga dinyatakannya mendukung segala upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

"Terkait kasus korupsi, Partai NasDem tegas mengatur bahwa jika ada kader partai yang tersangkut kasus korupsi, hanya ada dua pilihan, yakni diberhentikan atau mengundurkan diri," kata Taufik. (*/IN-001)

Pagari Sirkuit MotoGP di Lombok, Dua Warga Jadi Tersangka

LOMBOK - Dua warga Dusun Ujung Lauk, Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) jadi tersangka kasus pemagaran area sirkuit motoGP di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

"Kami tetapkan dua orang menjadi tersangka atas aksi pemagaran yang terjadi di area MotoGP," kata Kasatreskrim Polres Lombok Tengah AKP Rafles P Girsang, Minggu (6/10/2019)

Dua tersangka tersebut, yaitu Abdul Mutalib selaku Kepala Dusun Ujung Lauk dan Usman yang mengeklaim sebagai pemilik tanah yang dipagari

"Dua tersangka itu adalah Kepala Dusun Ujung Lauk atas nama Abdul Mutalib dan Usman, warga sekitar.

Abdul Mutalib menyebutkan, dia kaget mendengar dirinya sudah ditetapkan menjadi tersangka.

"Saya kaget mendengar kabar itu (penetapan tersangaka) padahal posisi saya waktu itu sebagai kepala dusun yang mencoba menengahi persoalan warga dan pihak ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation)," ungkap Abdul.

Abdul menyebutkan, pada saat dilakukan pemagaran oleh warga, dirinya sedang menghadiri acara perkawinan adat Sasak.

"Saat itu kan, saya sudah telat datang karena sedang menghadiri upacara perkawinan adat, dan saya waktu itu mencoba melerai," ungkap Abdul.

Pihak Satreskrim Polres Lombok Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga warga terkait kasus ini pada hari Minggu lalu.

Pihak ITDC sebagai pengelola menilai, masyarakat telah melakukan penghentian sepihak. Saat dikonfirmasi, Corporate Secretary ITDC Miranti N Rendranti menyampaikan beberapa poin mengenai tindakan warga tersebut.

Pertama, menurut ITDC, pengerjaan tersebut sudah melalui tahap sosialisasi dengan masyarakat.

"Padahal sudah dibuka ruang komunikasi di kantor desa, kecamatan dan Satgas Penyelesaian Tanah di Pemkab Loteng," ujar Miranti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat.



Sebelumnya, pada Rabu (2/10/2019), puluhan warga Dusun Ujung Lauk, Desa Kuta, Lombok Tengah, mendatangi kantor Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Kedatangan puluhan warga ini untuk meminta ITDC membayar tanah yang berada di Dusun Ujung Lauk, yang digunakan sebagai lahan sirkuit MotoGP.

"Kami mendesak Kepala Pemerintah di ITDC untuk segera membayar tanah masyarakat yang berada di Dusun Ujung Lauk yaitu eks jalan Desa," ungkap Alus Darmiah, salah satu warga yang melakukan aksi.

Menurut Darmiah, tanah yang digunakan untuk pembangunan sirkuit MotoGP yaitu bekas akses jalan penghubung dusun antar dusun di Desa Kuta yang dimiliki oleh warga dan belum dibebaskan oleh ITDC.

"Lahan bekas jalan ini milik warga, karena ini semulanya milik warga, jadi kembali kepada warga, bukan ke pada ITDC," kata Alus.

Adapun luas lahan yang diklaim masyarakat yakni sebanyak kurang lebih 72 are.

Sementara itu, dari pihak ITDC yang menemui warga saat melakukan aksi yakni Dedi Romansyah selaku Legal Officer menyebutkan, dirinya hanya bisa menampung aspirasi tidak bisa memberikan keputusan, dan aspirasi masyarakat nantinya akan disampaikan ke atasan.

"Saya menerima aspirasi masyarakat, tapi saya tidak bisa memberikan keputusan, saya hanya menampung dan nantinya akan kita sampaikan ke atasan kita terkait persoalan ini," ungkap Dedi, yang menemui perwakilan masa.

Sebelumnya, warga melakukan pemagaran eks jalanan tersebut pada saat operasi pengerjaan sirkuit, dengan menggunakan bambu dan kayu.



Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menjamin keamanan pembangunan sirkuit MotoGP yang akan dibangun di kawasan Mandalika, Lombok Tengah. Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Purnama mengatakan, hal tersebut tertuang dalam nota kesepahaman pemberian bantuan pengamanan dalam proyek di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika.

Nota kesepahaman tersebut telah ditandatangani Kapolda NTB Irjen Nana Sudjana dan Presiden Direktur PT ITDC Abdulbar M Mansoer di hadapan pejabat utama Polda NTB, Kapolres Lombok Tengah, Jajaran Direksi dan Manajemen PT ITDC.

Kapolda mengatakan, nota kesepahaman ini merupakan bantuan Polri kepada pihak PT ITDC yang memiliki arti penting bagi terselenggaranya tujuan negara, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nota kesepahaman tersebut berisi kegiatan pertukaran data dan/atau informasi, jasa pengamanan, kontinjensi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum.

Selain itu, kegiatan ini juga sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung terselenggaranya proses pembangunan nasional, khususnya faktor keamanan dalam pembangunan perekonomian di wilayah NTB.

Salah satunya mengawal pembangunan destinasi pariwisata super prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Termasuk mendukung kelancaran proses pembangunan infrastruktur sirkuit MotoGP di kawasan Mandalika.

KEK Mandalika merupakan salah satu dari empat destinasi wisata unggulan yang masuk dalam program percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

"Saya berkomitmen terhadap keamanan orang asing atau turis sehingga tidak menjadi korban kejahatan. Kami maksimalkan langkah-langkah pencegahan. Rasa memiliki juga ada pada kami sebagai bagian dari warga NTB," kata Kapolda Nana dalam keterangan tertulis, Kamis (5/9/2019).

Nana mengatakan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, menjadi tanda dimulainya kerja sama yang berpedoman pada prinsip-prinsip saling menguntungkan, kesetaraan dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta akuntabel.

Hal ini berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitas dan Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2019, tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu. (*/IN-001)

Maju di Pilkada Sumbar 2020, Faldo Maldini Mundur dari PAN

JAKARTA - Politikus muda asal Sumbar, Faldo Maldini, resmi mengundurkan diri dari Partai Amanat Nasional. Surat pengunduran diri itu sudah diserahkan Faldo kepada Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno. Dalam surat pengunduran dirinya, Faldo menyatakan telah berkomunikasi tiga kali dengan Eddy dan dua kali dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pilihan mundur itu tak terlepas dari keputusannya maju pemilihan kepala daerah 2020.

"Pilihan ini saya ambil untuk menghindari kegaduhan setelah adanya dukungan dari partai politik lain kepada saya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah," kata Faldo dalam suratnya tertanggal 3 Oktober 2019.

Faldo tak ingin ada anggapan yang memicu kegaduhan. Sebab, PAN memiliki agenda besar yang akan dilaksanakan di waktu dekat sehingga memerlukan keharmonisan di internal organisasi. Dia juga mengaku ingin berfokus dalam pencalonan sebagai kepala daerah itu.

"Saya tidak ingin niatan untuk memperbesar ladang amal dan pengabdian ini membuat saya tidak dapat menjalankan tugas-tugas yang sudah diberikan dan diputuskan oleh pimpinan PAN secara optimal," ujar mantan Wakil Sekretaris Jenderal PAN ini.

Faldo menambahkan, pengunduran dirinya diputuskan secara sadar tanpa ada intervensi pihak mana pun. Dia berterima kasih kepada partai berlambang matahari terbit itu. Menurut Faldo, PAN telah memberinya ruang berkembang dan memulai karir politik dari bawah.

"Pengunduran diri ini melalui proses yang sangat baik, tanpa ada paksaan, dan saya selalu ingin membuka diri silaturahim serta kerja sama di kemudian hari," kata dia.

Meski tak merinci partai mana yang mengusungnya maju pilkada 2020, Faldo sebelumnya terlihat merapat ke Partai Solidaritas Indonesia. Kabar itu lantaran sebuah iklan di halaman pertama Harian Singgalang, koran terbitan Sumatera Barat, edisi Rabu, 18 September 2019.

Dalam iklan tersebut, terpampang foto Faldo mengenakan kopiah dan baju putih disertai tulisan "Sumangaik Baru" (semangat baru) dan logo PSI. Huruf "Sum" dan "Bar" dalam kata Sumangaik Baru itu dicetak merah, sisanya putih. Pada 2020, Sumbar memang salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan gubernur.

Pada 23 September lalu, Faldo bersama politikus PSI Tsamara Amany Alatas dan Dara Nasution mendaftarkan gugatan uji materi batas minimal usia calon kepala daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka meminta batas usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk bupati/wali kota diturunkan. Mereka menilai aturan itu diskriminatif dan tidak adil. Dalam penetapan calon di pilkada Sumbar tahun depan, Faldo Maldini memang masih berusia 29 tahun. Namun kala itu, Faldo belum mengakui akan maju dari PSI. (*/IN-001)

Semen Padang FC Bekuk Tuan Rumah Perseru Badak Lampung FC

BANDAR LAMPUNG - Semen Padang FC memetik hasil sempurna dalam lawatannya ke kandang Perseru Badak Lampung FC, di Stadion Sumpah Pemuda, Kota Bandar Lampung, Sabtu (5/10/2019). Kabau Sirah unggul 1-0 melalui gol yang dicetak Vanderlei Francisco di menit ke-88. Meski menang, hasil ini belum mampu mengangkat posisi Semen Padang FC dari dasar klasemen dengan 19 poin. Namun, selisih poin dari tim-tim di atasnya semakin menipis. Persija Jakarta, Persela Lamongan, Kalteng Putra dan Barito Putra (peringkat 14 hingga 17), kini mengoleksi poin sama, 20 poin.

Jalannya Pertandingan

Badak Lampung langsung berinisiatif menekan tamunya sejak awal laga. Namun hingga 10 menit waktu berjalan, Badak Lampung masih belum mampu membuka keunggulan.

Justru Semen Padang yang mampu keluar dari tekanan dan balas menyerang pertahanan Badak Lampung. Hingga menit ke-25 kedua tim masih berusaha mengurai pertahanan lawan masing-masing.

Semen Padang sebetulnya sempat mendapat satu peluang emas untuk membuka keunggulan. Akan tetapi, bola hasil tendangan Karl Max Barthelemy di depan gawang kawalan Daryono masih membentur mistar.

Kedua kesebelasan masih terus berusaha mencari gol hingga lima menit terakhir babak pertama. Buruknya kualitas penyelesaian akhir kedua tim di kotak penalti lawan menjadi satu faktor yang membuat paruh pertama sepi gol.

Alhasil baik Badak Lampung maupun Semen Padang harus puas dengan skor kacamata untuk memulai babak kedua.

Memasuki babak kedua, permainan kedua tim tetap berlangsung alot, meski berjalan dalam tempo sedang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan kedua tim, namun terganjal penyelesaian akhir yang buruk.

Skor imbang tanpa gol, sepertinya bakal bertahan hingga akhir laga. Namun, dari skenario tendangan bebas pada menit ke-88, Mariando Djonak Uropmabin mengirim umpan menyilang ke kotak penalti Perseru Badak Lampung. Bola yang melayang di lini pertahanan, awalnya sempat coba dijangkau Karl Max Barthelemy lewat tendangan salto. Namun, bola yang terlepas dari Karl Max, jatuh di kaki Varderlei Francisco. Tanpa ampun, tendangan Varderlei berhasil mengoyak gawang Perseru Badak Lampung yang dikawal Daryono.

Di pengujung laga, Vanderlei hampir menggandakan skor. Tapi bola yang sudah di depan gawang gagal dijangkau pemain asal Brazil tersebut.

Hasil ini menjadi tren positif bagi Semen Padang FC, yang tak terkalahkan di empat laga terakhir. Yakni menang atas PSM Makassar dan Perseru Badak Lampung FC, serta dua kali imbang melawan Persib Bandung dan TIRA-Persikabo.

Di laga selanjutnya, Semen Padang bakal memainkan laga tunda melawan Persija Jakarta pada Rabu, 16 Oktober. Setelah menghadapi Persija, Kabau Sirah bakal memainkan laga kandang di Stadion H Agus Salim Padang menjamu Madura United pada Minggu tanggal 20 Oktober dan Persipura Jayapura pada Kamis, 24 Oktober. (IN-001) 

Susunan Pemain:

PERSERU BADAK LAMPUNG FC (5-3-2): 53-Daryono: 16-Saepuloh Maulana, 13-Kurniawan Karman, 35-Reva Adi, 4-Bojan Malisic, 2-Antony Golec; 45-Akbar Tanjung, 8-Frengki Kogoya, 94-Fernandinho; 18-Hariyanto Panto,28-Suhandi
Pelatih: Milan Petrovic.

SEMEN PADANG FC (3-4-3): 12-Teja Paku Alam; 55-M. Rifqi, 27-Dedy Gusmawan, 44-Syaeful Anwar; 10-Dedi Hartono, 4-Yu HyunKoo, 15-Leo Guntara, 87-Flavio Beck; 88-Irsyad Maulana, 9-Karl Max Barthelemy, 99-Vanderlei Francisco.
Pelatih: Eduardo Almeida

Klasemen Liga Indonesia 2019

Unjuk Rasa, Mahasiswa dan DPRD Gelar "Parlemen Jalanan"

Mahasiswa Gelar Aksi Demo ke DPRD Kota Solok
* Tak "Duduki" Gedung Dewan, Mahasiswa "Duduak Baropok" di Aspal

"Gelombang" unjuk rasa mahasiswa akhirnya "sampai" juga di Kota Solok. Demonstrasi menolak RUU KUHP, Revisi UU KPK, Karhutla, dan penanganan sejumlah kasus, dilakukan ke Gedung DPRD Kota Solok, Jumat (4/10/2019). Tak "diterima" masuk seluruhnya ke Gedung dewan, mahasiswa akhirnya "duduak baropok" di jalan aspal di halaman Gedung DPRD.

SOLOK - Mahasiswa Kota Solok yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Mahasiswa Solok (AMS) melakukan unjuk rasa menolak Revisi Undang-Undang KPK, RUU KUHP, penanganan Kebakaran Hutan dan Lahat (Karhutla) dan sejumlah kasus lainnya, ke Gedung DPRD Kota Solok, Jumat (4/10/2019). Orasi mahasiswa diterima oleh 20 orang Anggota DPRD Kota Solok, dan dikawal oleh ratusan personel kepolisian dari Polres Solok Kota.



Para mahasiswa dari Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok dan Akper YPTK Solok, serta dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Solok mengawali aksi dengan berorasi sambil long march dari kampus UMMY Solok menuju kawasan pasar raya, kemudian kembali berkumpul di depan kampus UMMY.

Usai long march, massa aksi kemudian bergerak menuju kantor DPRD kota Solok dengan konvoi menggunakan sepeda motor sampai di dekat Kantor KPU Kota Solok. Peserta aksi damai kemudian berjalan kaki menuju gedung dewan.



Sesampainya di Gedung DPRD Kota Solok, sempat terjadi ketegangan dan perdebatan panjang antara mahasiswa dan Anggota DPRD Kota Solok. Para mahasiswa bersikeras ingin masuk ke ruangan sidang DPRD Kota Solok. Sementara, pimpinan dan anggota DPRD Kota Solok, menyatakan kapasitas Ruang Sidang DPRD tidak mencukupi untuk menampung seluruh mahasiswa yang berdemo. Pimpinan dan anggota DPRD meminta mahasiswa mengirim perwakilan sebanyak 20 orang. Namun, tawaran tersebut ditolak mahasiswa.

Perdebatan panjang pun terjadi. Semula, Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng, sempat berdebat dengan para orator dan koordinator lapangan di lobi Gedung DPRD. Para mahasiswa yang tetap ingin masuk ke Ruang Sidang, dijawab dengan tak kalah sengit oleh Efriyon Coneng.



Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi juga angkat bicara. Menurut Kapolres yang baru hitungan hari menggantikan AKBP Dony Setiawan Dt Pandeka Rajo Mudo tersebut, mengharapkan para mahasiswa bisa bersikap tenang, sebab mahasiswa merupakan representasi kaum intelektual. Menurutnya, sikap dan perilaku mahasiswa akan menjadi panutan bagi elemen masyarakat lainnya.

"Silakan menyampaikan aspirasi, namun harus dengan cara-cara yang tertib. Kita yakin, mahasiswa Kota Solok akan menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara yang elegan," ungkapnya.



Tensi debat kemudian menurun saat Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Ramadhani Kirana Putra, angkat bicara. Ramadhani yang merupakan alumni UMMY dan Ketua HMI Cabang Solok, membuat para mahasiswa yang juga yunior-yunior Ramadhani, akhirnya "melunak". Ramadhani mengharapkan para mahasiswa Kota Solok bisa menyampaikan aspirasi dan tuntutannya dengan tertib dan elegan.

"Adik-adik mahasiswa merupakan generasi intelektual. Sampaikan aspirasi dengan cara-cara yang tertib dan elegan. Jangan sampai terjadi kerusuhan seperti di daerah lain. Jangan sampai menjadi tontonan nasional," ujarnya.



Ramadhani kemudian menekankan bahwa kapasitas Ruang Sidang DPRD Kota Solok tidak mencukupi untuk menampung semua mahasiswa. Ramadhani kemudian menawarkan untuk penyampaian aspirasi dilakukan di lobi gedung DPRD. Para Anggota DPRD akhirnya duduk di lantai lobi dan diikuti para mahasiswa. Namun, saat duduk tersebut, lobi tetap tidak bisa menampung seluruh mahasiswa yang duduk. Akhirnya, "lokasi" dipindahkan ke jalan aspal di halaman gedung.

Para pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok, akhirnya "duduak baropok" (duduk berdiskusi dengan posisi duduk sama tinggi) dengan seluruh mahasiswa yang berunjuk rasa.



Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, menyatakan mengaku sangat salut dan mengapresiasi seluruh mahasiswa yang dinilai sangat tertib menyampaikan aspirasi. Menurutnya, hal itu merupakan budaya dan cara-cara yang pantas ditiru.

"Kami sebagai lembaga dewan, siap menerima aspirasi seluruh masyarakat termasuk kalangan mahasiswa. Namun tentu dengan cara-cara yang etis dan tertib. Jangan sampai terpancing dengan cara-cara yang tidak benar," sebut Yutris Can.



Ketua HMI Cabang Solok, Chandra, yang juga merupakan salah satu Korlap Aksi, meminta DPRD Kota Solok tidak diam dalam menyikapi persoalan yang terjadi saat ini di tingkat nasional.

"Kita ingin, lembaga dewan yang ada di daerah sebagai representasi masyarakat tidak hanya diam terhadap upaya-upaya yang disinyalir untuk melemahkan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi dan RUU KUHP yang dinilai tidak masuk akal," ujarnya.



Menjawab hal itu, Yutris Can bersama anggota DPRD mengaku menyatakan pihaknya seirama dengan mahasiswa, dan dengan tegas untuk menolak aturan-aturan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Kita juga seirama dengan mahasiswa, pemerintah pusat juga harus mengusut tuntas kejahatan pembakaran hutan dan lahan, kasus penembakan mahasiswa dan kerusuhan di Wamena Papua yang menelan korban jiwa masyarakat Minang. Gedung DPRD, merupakan gedung milik rakyat. Seluruh lapisan masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya. Namun, tentu dengan cara-cara yang elegan. Seperti yang dilakukan mahasiswa saat ini," puji Yutris Can.



Dukungan DPRD kota Solok atas tuntutan mahasiswa akhirnya disepakati dibubuhkan dengan surat resmi lembaga dewan untuk disampaikan langsung ke DPR-RI dan pemerintah pusat.

Menjelang pulang, para perwakilan mahasiswa menyerahkan karangan bunga kepada Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can. Kemudian kepada Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK, Polwan Polres Solok Kota, dan sejumlah personel Polres Solok Kota. Hal itu dilakukan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada personel Polres Solok Kota yang telah melakukan pengamanan dengan humanis. Bahkan, sejumlah mahasiswa menyempatkan selfi (swafoto) dengan sejumlah personel.



Dalam pengamanan unjuk rasa tersebut, Polres Solok Kota menurunkan personel dengan kekuatan penuh. Selain Kapolres, juga hadir Kabag Ops Kompol Bresman Simanjuntak, Kasat Intelkam Iptu Luhur Fachri Utomo, Kasat Reskrim Iptu Defrianto, Kasat Lantas Iptu Sugeng Riadi, Kasat Sabhara AKP Poniman, Kasat Resnarkoba AKP Dodi Apendi, KBO Intelkam Iptu Jufrinaldi, KBO Sat Reakrim Ipda Ronald Hidayat, dan personel dari seluruh satuan. (IN-001)

Nuraaen, Menantu yang Viral karena Kabur Saat Ibu Mempelai Pria Tiba di Pernikahan

10 Potret Nuraaen, Menantu yang Viral Gegara Lari Ketika Ibu Mempelai Pria Tiba di Pernikahan

Kamis, 3 Oktober 2019 13:40

•  

Instagram

Foto-foto Nuraaen mempelai wanita yang kabur saat ibu mertua tiba di pernikahan 

10 Potret Nuraaen Istri Sufi Rashid, Menantu yang viral Gegara Lari Ketika Ibu mempelai Pria Tiba di Pernikahan

TRIBUN-TIMUR.COM - VIDEO viral menantu wanita lari ketika Ibu mempelai pria tiba di pernikahan.

Kabarnya Ibu sang pria tak merestui kekasih sang pria.

Menantu wanita tersebut, Nuraaen, menjadi sorotan.

Curhat pria yang gadis pilihannya tak direstui ibunda berakhir dengan peristiwa yang pilu.

Sufi Rashid, tak menyangka akan mengalami peristiwa tak terduga di hari pernikahannya dengan kekasih, Nuraaen.

Dikabarkan, hubungan antara Nuraaen dan sang Ibu berjalan tidak baik.

Ibu Sufi Rashid tidak merestui Nuraaen untuk menjadi istri dari putranya.

Meski begitu, Sufi tetap mantap menikah dan menggelar pesta pada Senin 30 September 2019.

Tiba-tiba, sang ibu yang tidak memberi restu tiba-tiba datang dan menerobos naik ke pelaminan.

Sang Ibu langsung putranya sambil menangis.

Melihat hal tersebut, reaksi Nuraaen pun jadi sorotan.

Nuraaen justru memilih menolehkan wajah dan pergi dari pelaminan.

Sufi Rashid yang tadinya menggandenganya berusaha menggapai tangan Nuraaen.

Namun, Nuraaen telah pergi meninggalkan tempat tersebut.

Video tersebut pun menjadi viral dan menuai beragam reaksi.

Sang Ibu menuliskan rasa kekecewaannya di Facebook.

Berikut foto-foto Nuraaen, sang menantu wanita yang lari ketika Ibu mempelai pria tiba di pernikahan.

1. Bersama Sufi Rashid

Naureen (Instagram Naureen)

'I love wedding so much sebab boleh lawa lawa Congratulations @mohdnorazrie and wife @ainimustafa1 . I doakan semoga perkahwinan you guys bahagia hingga ke Syurga. Amin '

2. Kekuatan cinta diuji

(Naureen (Instagram Naureen)

'Kalau tak jem tu tak raya lah! Sabar okay! #TeamMakKauHIJAU #SHRMZB'

3. Selfie

(Naureen (Instagram Naureen)

'Cupi cakap jum post gambar sama sama, tengok siapa nya like lagi banyak Confirm laaa dia kan!  #postsolemnization'

4. Merah

(Naureen (Instagram Naureen)

'Loved you yesterday, love you still, always have, always will #myhusband #SAH'

5. Henna Night

(Naureen (Instagram Naureen)

'A night to remember. #hennanight #SAH'

6. Sabar

(Naureen (Instagram Naureen)

'When you feel like giving up, remember why you held on for so long in the first place'

7. Tuxedo

(Naureen (Instagram Naureen)

'Because wearing gown is too cliche'

8. Tak direstui sang Ibu

(Naureen (Instagram Naureen)

9. Pergi meninggalkan resepsi pernikahan

(Naureen (Instagram Naureen)

10. Kini jadi viral

(Naureen (Instagram Naureen)

'Alhamdulillah. Officially engaged!
I know that our journey has been a challenge. We have gone through some bad things, painful things, and ugly things. But the important thing is that we’re both still standing strong, and we’re both still crazy about each other.
Our love has seen us through some of the toughest challenges of our lives, and we’re still right here. #SAE'

(Tribunnewsmaker/Talitha Desena)

Tertembak Peluru Karet, Mata Jurnalis Indonesia Veby Mega Dilaporkan Buta

HONG KONG - Salah satu mata jurnalis Indonesia, Veby Mega Indah, dilaporkan buta setelah terkena peluru karet dari polisi Hong Kong. Veby sebelumnya meliput demonstrasi yang mengguncang Hongkong sejak Juni. Saat itu peluru karet menembus kacamata pelindung dalam bentrokan Minggu (29/9/2019).

Dalam video yang beredar dilansir BBC Rabu (2/10/2019), polisi Hong Kong menembakkan peluru karet ke arah demonstran dan jurnalis di bawah jembatan kawasan Wan Chai.

Pengacaranya Veby, Michael Vidler mengatakan, peluru itu menembus kaca Veby Mega Indah dari jarak 12 meter dan melukai dua matanya. Jurnalis Indonesia itu segera dibawa ke rumah sakit. Pada Rabu, dokter menyatakan dia bakal buta di salah satu matanya. Insiden itu terjadi ketika Veby mengenakan rompi berwarna terang dengan helm yang jelas-jelas bertuliskan "pers".

Dia mengungkapkan sebelum penembakan, salah satu jurnalis sempat berteriak "jangan tembak, kami wartawan" sesaat sebelum dia terkena peluru.

Begitu mengetahui ada warganya yang terluka, Konsulat Indonesia di Hong Kong meminta WNI untuk menghindari Wan Chai dan area lain yang terdampak demonstrasi. Anis Hidayah, Direktur Migrant Care, menuturkan pemerintah salah satu pusat finansial dunia itu harus bertanggung jawab atas terlukanya Veby.

"Pemerintah Indonesia melalui konsulat di Hong Kong harus mengambil langkah tegas menginvestigasinya," ujar Anis dikutip The Jakarta Post.

Pada Rabu, para demonstran kembali menggelar aksi mengecam aksi polisi yang mereka anggap terlalu menggunakan kekerasan. Polisi diberitakan menangkap 269 orang, dengan 100 orang dibawa ke rumah sakit dan ada 30 aparat terluka.

Aksi protes mulai terjadi pada awal 2019 di mana pemerintah lokal menggulirkan RUU Ekstradisi yang membuat terduga pelaku kejahatan dikirim ke China daratan.

Bagi pihak kontra, rancangan itu membuat Hong Kong bisa memunculkan kekhawatiran akan terjadinya persidangan yang tidak adil.

Mereka kemudian turun ke jalan sejak Juni, di mana sebulan kemudian, pemimpin Hong Kong Carrie Lam menyatakan bahwa RUU itu "sudah mati".

Namun, meski akhirnya Lam mengumumkan bahwa RUU Ekstradisi itu dicabut, gelombang aksi protes yang tak jarang disertai bentrokan terus terjadi. (*/IN-001)

Polri Tetapkan 4 Tersangka Viralnya Grup Whatsapp STM, Diduga Buatan Polisi

JAKARTA - Kepala Biro (Karo) Penerangan Masyarakat (Penmas), Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan, pihaknya telah menetapkan empat tersangka terkait viral di sosial media Twitter adanya grup Whatsapp pelajar STM yang isinya meminta upah rusuh demonstrasi.

Saat nomor dalam grup tersebut ditelusuri, ternyata diduga malah milik anggota polisi. Hal itu kemudian disinyalir sebagai upaya Polri menyudutkan pelajar STM.

"Sudah diprofilling dan identifikasi akun-akunnya oleh siber. Sudah ada 4 tersangka, tapi nanti setelah ditangkap disampaikan," tutur Dedi saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2019).

Dedi enggan menjelaskan rincian penetapan tersangka tersebut. Yang jelas, kasus itu masih dalam pendalaman Ditsiber Bareskrim Polri. Lebih lanjut, situasi tersebut dinilai sebagai upaya propaganda.

"Nah ini, jadi kita paham betul apa yang ada di media sosial itu. Karena sebagian besar adalah anonymous, narasi-narasi yang dibangun adalah narasi propaganda, tentunya dari direktorat Cyber Bareskrim Polri sudah memprofiling," jelas dia.

Narasi Provokatif

Menurut Dedi, pada akhirnya narasi yang digunakan bersifat provokatif untuk membuat kegaduhan di masyarakat. Sama halnya dengan kasus surat suara tercoblos di tujuh kontainer, dan lainnya.

"Belum bisa dipastikan, kalau itu anggota polisi pun kan belum bisa dipastikan betul anggota atau bukan," pungkas Dedi. (*/IN-001)

Sumber: liputan6.com

La Nyalla Mattalitti Ketua DPD RI 2019-2024

JAKARTA - La Nyalla Mahmud Mattalitti terpilih sebagai Ketua DPD RI periode 2019-2024. La Nyalla terpilih lewat voting. Dalam voting tersebut, tidak semua anggota DPD hadir. Catatan Setjen DPD, anggota DPD yang menggunakan hak suara sebanyak 134 orang.

"Yang tertinggi dengan persetujuan sidang paripurna Ketua La Nyalla Mattalitti, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Mahyudin, Wakil Ketua III Sultan Baktiar. Itulah hasil pemilihan," kata pimpinan sidang Sabam Sirait di ruang rapat paripurna, Nusantara V, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).



Berikut ini hasil voting pemilihan Ketua DPD:

1. La Nyalla Mahmud Mattalitti 47 suara
2. Sultan Baktiar Najamudin 18 suara
3. Mahyudin 28 suara
4. Nono Sampono 40 suara
Abstain 1 suara

Diberitakan sebelumnya, pemilihan ketua melalui mekanisme voting disepakati setelah empat pimpinan DPD bermusyawarah. Pimpinan DPD, Sultan Baktiar, menyebut mekanisme voting disepakati untuk menghindari kesalahpahaman.

"Ada komitmen kuat membuat lembaga ini menjadi lebih kuat, ada kesepakatan, ada komitmen dari dalam hati, baik dari Bang Nono, Bang Mahyudin, dan Bang La Nyalla," ucap Sultan Baktiar dalam sidang.

"Akhirnya rembukan terakhirnya, supaya tak ada salah sangka, supaya tak ada pikiran yang aneh-aneh, ya sudah (pemilihan ketua) kita kembalikan ke sahabat-sahabat semua," imbuhnya. (*/IN-001)

Puan Maharani, Perempuan Pertama Pimpin DPR RI

JAKARTA - Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Hal itu ditetapkan dalam rapat paripurna perdana DPR. Rapat paripurna digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Rapat dipimpin pimpinan DPR sementara, Abdul Wahab Dalimunthe, dari Fraksi Demokrat. Anak dari Alm. Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarno Putri tersebut, menjadi petempuan pertama yang memimpin DPR RI.

Abdul Wahab membacakan hasil keputusan rapat konsultasi yang telah digelar hari ini. Berdasarkan rapat, ditetapkan 5 pimpinan DPR periode 2019-2024.

Ketua dan Wakil Ketua DPR 2019-2024 dipilih berdasarkan hasil Pileg 2019. Partai yang berhak mendapat kursi pimpinan DPR adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, dan PKB. PDIP berhak mendapatkan jatah kursi Ketua DPR karena keluar sebagai pemenang Pemilu 2019.

"Sesuai hasil rapat konsultasi, bahwa pimpinan DPR RI adalah sebagai berikut: Puan Maharani dari PDIP sebagai Ketua DPR RI, Azis syamsuddin dari Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel dari NasDem sebagai Wakil Ketua DPR RI, A Muhaimin Iskandar dari PKB sebagai Wakil Ketua DPR RI," tuturnya.

Rapat paripurna kedua DPR 2019-2024 yang digelar berikutnya, mengumumkan susunan pimpinan sembilan fraksi. Namun, tidak semua fraksi mengumumkan susunan nama pimpinan fraksi. Rapat paripurna yang juga dipimpin oleh Ketua DPR sementara, Abdul Wahab Dalimunthe, menyetujui susunan pimpinan fraksi-fraksi.

Perwakilan fraksi masing-masing membacakan susunan pimpinan fraksi. Dimulai dari partai pemenang pemilu PDI Perjuangan, hingga PPP yang memiliki kursi paling sedikit.



Ini susunan pimpinan fraksi DPR 2019-2024:

Fraksi PDI Perjuangan

Akan disampaikan pada Rabu (2/10).

Fraksi Partai Golkar

Ketua Fraksi: Aziz Syamsuddin
Sekretaris: Adies Kadir
Bendahara: Muhidin

Fraksi Partai Gerindra

Ketua Fraksi: Edhy Prabowo
Sekretaris: Desmond J Mahesa
Bendahara: Novita Wijayanti

Fraksi Partai NasDem

Ketua Fraksi: Ahmad HM Ali
Sekretaris: Saan Mustofa
Bendahara: Ahmad Sahroni

Fraksi PKB

Ketua Fraksi: Cucun A Syamsurizal
Sekretaris: Fathan Subhi
Bendahara: Bertu Merlas

Fraksi Partai Demokrat

Ketua Fraksi: Edhie Baskoro Yudhoyono
Sekretaris dan susunan lengkap akan menyusul.

Fraksi PKS

Ketua Fraksi: Jazuli Juwaini
Sekretaris: Ledia Hanifa
Bendahara: Habib Aboe Bakar

Fraksi PAN

Ketua Fraksi: Mulfachri Harahap
Sekretaris: Yandri Susanto
Bendahara: Eko Hendro Purnomo

Fraksi PPP

Ketua Fraksi: Arsul Sani
Sekretaris: Amir Uskara
Bendahara: Wartiah. (*/IN-001)

Meliput Demo di Hongkong, Jurnalis Indonesia Tertembak di Bagian Dekat Mata

HONGKONG - Seorang jurnalis warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban dalam aksi demonstrasi di Hong Kong. Berdasarkan keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong, wartawan yang diidentifikasi sebagai Veby Mega itu terkena tembakan peluru karet di dekat matanya saat meliput unjuk rasa di daerah Wan Chai pada Minggu, 29 September. Korban dilaporkan berada dalam keadaan sadar dan telah mendapatkan perawatan dokter.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi telah menghubungi Konjen RI di Hong Kong terkait insiden ini dan telah menugaskan tim KJRI memberikan bantuan.

KJRI Hong Kong telah berkomunikasi dengan otoritas Hong Kong mengenai kronologis dan meminta penyelidikan lebih lanjut mengenai kejadian ini, dan akan terus memberikan pendampingan pada korban selama perawatan di rumah sakit.

Demonstrasi di Hong Kong telah berlangsung selama akhir pekan ke-14 berturut-turut. Kementerian LUar Negeri RI sebelumnya telah mengeluarkan peringatan perjalanan kepada WNI yang berencana melakuakn kunjungan ke Hong Kong di tengah situasi yang memanas.



KJRI Minta Hong Kong Selidiki Kasus Tertembaknya Jurnalis Indonesia

Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Hong Kong meminta aparat setempat melakukan penyelidikan atas tembakan peluru karet yang mengenai jurnalis Indonesia. KJRI juga mengatakan sudah berkomunikasi dengan otoritas Hong Kong untuk mengetahui kronologi kejadian.

"Kami telah berkomunikasi dengan otoritas Hong Kong mengenai kronologis dan meminta penyelidikan lebih lanjut mengenai kejadian ini," kata Konsul Jenderal RI untuk Hong Kong Ricky Suhendar dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip detik.com dari Antara, Minggu (29/9/2019).

KJRI sebelumnya mengungkapkan wanita berkewarganegaraan Indonesia bernama Veby Mega terkena tembakan peluru karet di dekat mata. Ketika itu, Veby sedang melakukan kegiatan jurnalistik terkait aksi demonstrasi di kawasan Wanchai, Hong Kong.



Pihak KJRI telah melaporkan insiden tersebut kepada Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Jakarta.

"Ibu Menlu telah menugaskan tim KJRI Hong Kong untuk segera memberikan bantuan ke rumah sakit," ujarnya didampingi Kanselari KJRI Hong Kong Mandala S Purba.

Veby dilaporkan dalam keadaan sadar dan masih dilakukan perawatan.

"Saat ini kondisi Veby dalam keadaan sadar dan masih dalam perawatan dokter," ujar Ricky.

Pihak KJRI Hong Kong akan terus memberikan pendampingan dan bantuan kepada korban selama perawatan di rumah sakit. (*/IN-001)

Provokasi Mahasiswa untuk Turunkan Jokowi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Minta Maaf

PADANG - Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar, Hidayat SS, akhirnya meminta maaf kepada publik usai terekam kamera ikut memprovokasi mahasiswa saat menerima mereka beraudiensi pada (25/9) lalu. Dalam pertemuan yang digelar di dalam gedung DPRD itu, Hidayat terekam berusaha membajak agenda awal mahasiswa untuk berdemonstrasi. Ia menantang mahasiswa apakah berani menurunkan Joko "Jokowi" Widodo dari kursi Presiden.

"Kami kan tidak membuat Undang-Undang adek-adek. UU itu (hasil pembahasan) DPR RI, bukan kerja kami. Kalau boleh saya tantang adek-adek semua, buat rekomendasi hari ini, turunkan Presiden Jokowi. Berani gak?," kata Hidayat lantang ketika itu.

Uniknya sebagian mahasiswa yang ikut audiensi turut menyambut dengan positif kalimat yang dilontarkan oleh Hidayat tersebut. Beruntung, ada salah satu mahasiswa yang menyadarkan kembali rekan-rekannya agar tidak mudah terprovokasi.

"Kawan-kawan! Ingat tujuan kita di sini, jangan terprovokasi! Apa tujuan kita? Tidak ada turunkan Jokowi!," ujar pemuda yang belakangan diketahui bernama Alfiandri, alumni Universitas Andalas jurusan Antropologi angkatan 2011.

Di video itu juga terekam Alfiandri langsung mengonfrontasi Hidayat dan meminta agar tidak memprovokasi rekan-rekannya supaya menurunkan Jokowi.

"Bapak ini adalah (anggota) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Bapak masih kurang yakin apakah suara ini kurang? Ini suara yang mewakili kepentingan rakyat!," kata dia sambil disoraki dengan kata setuju dari rekan-rekannya.

Video itu kemudian menjadi viral dan mendapat sorotan luas dari publik. Dokumentasi tersebut seolah menjadi konfirmasi memang ada pihak-pihak tertentu yang coba membajak agenda mahasiswa.

Lalu, mengapa akhirnya Hidayat meminta maaf ke publik? Apa penjelasannya soal pernyataan bernada provokasi tersebut?

1. Hidayat meminta maaf ke publik dan Jokowi karena telah menimbulkan ketidaknyamanan

Kepada media pada Sabtu (28/9) kemarin, Hidayat akhirnya menyatakan permintaan maaf ke publik dan Presiden Jokowi. Ia mengakui pernyataannya pada Rabu kemarin sudah menimbulkan rasa tidak nyaman dan situasi yang tak kondusif.

"Setelah membaca komentar di media sosial, maka secara sadar atas dasar pemikiran itu dan tanpa tekanan, saya menyatakan permohonan maaf," ujar Hidayat di Padang.

Ia pun meminta maaf kepada Jokowi atas ucapannya yang dinilai provokatif. Menurut Hidayat, ia tidak bermaksud untuk membajak agenda mahasiswa dan mengubahnya menjadi agar menurunkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Tidak ada niat kita untuk melakukan provokasi atau tindakan-tindakan yang di luar konstitusi," tutur dia.

Ia berdalih kalimat itu terlontar secara spontan ketika menerima audiensi dengan 50 mahasiswa. Pihak DPRD ketika itu mengaku tak menemukan solusi bagi tuntutan para mahasiswa.

2. Hidayat juga meminta maaf kepada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto

Selain kepada Jokowi, Hidayat turut meminta maaf kepada ketua umum Gerindra, parpol tempatnya kini bernaung.

"Mungkin Beliau bisa menangkap pesan kadernya tidak konstitusional tapi saya tidak ada niat untuk itu," kata Hidayat lagi.

Di dalam pemberian keterangan pers, Hidayat menjelaskan pada Rabu kemarin mereka didesak oleh perwakilan mahasiswa yang berdemo agar segera berangkat ke Jakarta. Tujuannya, untuk menemui Presiden dan anggota DPR supaya menyampaikan aspirasi mereka yang menolak rancangan Undang-Undang yang bermasalah. Namun, Hidayat dan rekan-rekannya menolak untuk berangkat ke Jakarta karena ada beberapa kendala yang dihadapi.

Akhirnya, diambil keputusan yang dikirim ke Jakarta wakil ketua sementara. Namun, mahasiswa menolak keputusan itu. Mereka khawatir aspirasinya tak benar-benar disampaikan ke Presiden dan DPR.

"Kemudian dengan kondisi di bawah tekanan, secara spontan keluar lah kalimat apa ada agenda lain (seperti) menurunkan Presiden Jokowi," tutur dia.

Namun, apabila meninjau kembali videonya, Hidayat justru menyampaikan kalimat berbeda. Ia jelas-jelas terdengar menantang mahasiswa apakah berani untuk menurunkan Jokowi dari kursi kepresidenan.

3. Sikap Hidayat sebagai anggota DPRD dikritik oleh warganet

Sikap Hidayat selaku anggota DPRD yang malah ikut memprovokasi dan bukan memberi solusi dikritik oleh warganet. Bahkan, sebagian mengaku tidak heran apabila Hidayat mengatakan demikian. Sebab, menurut warganet sejak masih ada sentimen dari Partai Gerindra seolah belum bisa menerima Presiden terpilih adalah Jokowi.

Ada pula warganet yang menanyakan tuntutan untuk menurunkan Jokowi salah alamat, lantaran di parlemen, sebagian besar justru diisi oleh partai pengusung mantan Wali Kota Solo itu. Selain sulit terealisasi, tuntutan tersebut tak masuk akal. (*/IN-001)

Sumber: idntimes.com