INFONEWS.CO.ID ■ Lembaga Gaya Patriot Kota Bekasi, (GPB) memetakan jumlah gay dan transgender (TJ) di wilayah kota Bekasi jumlahnya mencapai 1.400 orang. Data tersebut sesuai hasil pemetaan disimpulkan jumlah gay sekitar 1200 orang dan 200 orang TJ.
“Lembaga GPB, melibatkan KPA dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, dalam pemetaan terhadap MSM (men who havesex wit man). Data itu dilakukan sejak Wahyudin Masrianto, koordinator program penjangkauan dan rujukan juga sebagai Sekretaris Lembaga GPB, Selasa (4/12/2018).
Dikatakan, MSM adalah laki yang pernah berhubungan dengan laki, meskipun seumur hidup hanya sekali melakukan. MSM faktornya berbagai macam, seperti akibat kekerasan seksual dalam penjara, faktor relasi, hubungan antara bos dan karyawan.
Lebih lanjut Way, sapaan akrab Wahyudin mengakui di Kota Patriot, sudah tidak lagi menemukan gay atau waria yang mangkal di jalan tertentu, tetapi gay sudah mengikuti perkembangan teknologi, sehingga mereka lebih memilih menggunakan media sosial seperti we chat, fb atau twitter.
Terpisah Pembina Yayasan Lembaga Kasih Indonesia (LKI), Basuki menuding Pemerintah melakukan pembiaran terkait meluasnya gay. Pasalnya sampai saat ini belum ada program khusus gay yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun daerah.
“Sampai sekarang secara hukum tidak ada perlindungan hak gay. Padahal gay itu masuk dalam prilaku yang berdampak besar atas penyebaran HIV/AIDS,” ungkap Basuki.
Menurutnya, Narkoba, HIV/AIDS, ada peran negara didalamnya, dengan melakukan rehabilitas bagi pecandu narkoba, dan HIV/AIDS diberi obat pendampingan dan lainya. Sementara untuk gay, juga sebagai perilaku menyimpang yang tidak ubahnya dengan kecanduan, harusnya ada peran negara dalam melakukan rehabilitas atau pembinaan mentalnya.
“Data Yayasan LKI, saat aktif pada tahun 2015 lalu, untuk Bekasi tercatat ada 3500 sampai 4000 orang gay. Sedangkan waria ada 500 orang. Data ini saya bisa tanggung jawabkan,”tegas Basuki.
Dalam kesempatan itu, Basuki yang fokus aksi soal HIV/AIDS, menyinggung stigama soal virus tersebut harus distandarkan. Karena menurutnya, para penderita AIDS itu, yang dikhawatirkan soal sosial bukan penyakitnya. Penderita selama ini lebih cenderung memikirkan status sosial ditengah masyarakat akibat stigma selama ini.
“Pemerintah selama ini fokus melakukan pencegahan pengobatan gratis dan lainnya. Tapi pemerintah belum hadir untuk sosialnya,” tandasnya.
Basuki, mencontohkan para penderita HIV/AIDS, saat ini datang ke dokter bekonsultasi, lalu diberi obat.
“Itu hanya memerlukan waktu setengah jam, lalu 23 jam setengahnya penderita terdampak sosial di lapangan tanpa hadirnya pemerintah atau negara,” tukasnya.
Sumber: ZonaBekasi
FOLLOW THE INFONEWS.CO.ID AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONEWS.CO.ID on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram