INFONEWS

Jumat, 20 September 2019

Sertijab 13 Kapolres, Kapolda Sumbar: Berikan Layanan Terbaik ke Masyarakat

PADANG - Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal melantik 14 perwira di wilayah hukum Polda Sumbar dalam prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Markas Polda Sumbar Jl. Sudirman, Kota Padang, Kamis (19/9). Sertijab tersebut berdasarkan Surat Telegram Mabes Polri nomor ST/2317/KEP/2019. Sertijab tersebut dihadiri Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Damisnur, pejabat utama Polda Sumbar, para Kapolres, Pamen Polda Sumbar, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Ade Fakhrizal, Pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar, dan Ketua Bhayangkari Cabang se-Sumbar.

Kapolres yang melaksanakan Sertijab tersebut Kapolres Limapuluh Kota AKBP Haris Hadis dipromosikan menjadi Wakapolresta Padang. Posisi AKBP Haris digantikan oleh AKBP Sri Wibowo, yang sebelumnya menjabat Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas (Dit Lantas) Polda Sumbar.

Kapolres Pasaman AKBP Hasanuddin, dimutasi ke Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumbar dengan jabatan baru sebagai Inspektur Bidang (Irbid). Jabatan Kapolres Pasaman dijabat oleh AKBP Hendri Yahya, yang sebelumnya adalah Kapolres Kepulauan Mentawai. Jabatan AKBP Hendri Yahya di Polres Kepulauan Mentawai diisi AKBP Dody Prawiranegara, yang sebelumnya Penyidik Madya I Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat.

Sertijab Kapolres Payakumbuh.

AKBP Endrastiawan Setyowibowo, Kapolres Payakumbuh dipromosikan sebagai Wakil Kepala Pusat Pendidikan (Wakapusdik) Pembinaan Masyarakat (Binmas) Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri. Penggantinya adalah AKBP Dony Setiawan, yang sebelumnya Kapolres Solok Kota.

Jabatan Kapolres Solok Kota diisi oleh Kapolres Agam AKBP Ferry Suwandi. Pengganti AKBP Ferry Suwandi adalah AKBP Dwi Nur Setiawan, dari Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sumbar.

Kapolres Bukittinggi dari AKBP Arly Jembar Jumhana, dipromosikan sebagai Wakil Direktur (Wadir) Reserse Kriminal Umum Polda Babel. Jabatannya digantikan oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Iman Pribadi Santoso. Tongkat komando di Polres Pasbar kini dipegang oleh AKBP Fery Herlambang, yang sebelnya menjabat Kapolres Pesisir Selatan.

Kapolres Pesisir Selatan diisi oleh AKBP Cepi Noval, yang sebelumnya menjabat Kapolres Padang Panjang. Posisi AKBP Cepi Noval di Polres Padang Panjang kini dijabat oleh AKBP Sugeng Hariyadi, yang sebelumnya adalah Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar.

Kapolres Tanah Datar AKBP Bayuaji Yudha Prajas, dipromosikan ke Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Baharkam) Polri sebagai Kasubbaglog Bagsumda Rorenmin Baharkam Polri. Posisinya akan digantikan oleh AKBP Rokhmad Hari Purnomo, dari Kasubdit IV Dit Reskrimsus Polda Sumbar.

Kapolres Padang Pariaman AKBP Rizki Nugroho, dipromosikan ke Polda Sumbar sebagai Kepala Bagian (Kabag) Informasi dan Logistik (Infolog) Biro Logistik (Rolog) Polda Sumbar. Posisinya digantikan oleh AKBP Zamroni Wibowo, yang sebelumnya adalah Kapolres Sawahlunto. Pengganti AKBP Zamroni di Sawahlunto adalah AKBP Junaidi Nur, yang bertugas di Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri.

AKBP Dony Setiawan (kiri) bersama Ny. Meiza Dony Setiawan bersama Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi (kanan) bersama Ny. Dessy Ferry Suwandi usai Sertijab di Mapolda Sumbar, Kamis (19/9/2019).

Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal menegaskan bahwa serah terima jabatan pada setiap organisasi merupakan hal penting dan strategis. Tujuan utamanya adalah memelihara dinamika dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

"Mutasi jabatan merupakan proses regenerasi kepemimpinan dan promosi bagi personel Polri. Hal itu merupakan wujud penghargaan yang diberikan organisasi kepada personel Polri yang dinilai telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik atas dedikasi, kinerja dan pengabdian yang tinggi," tegas Kapolda.

Kapolda Niniak Mamak tersebut mengharapkan agar amanah dan kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri kepada personel tersebut, untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal di wilayah tugasnya yang baru. Irjen Pol Fakhrizal juga mengingatkan, mutasi ke tempat yang baru tersebut, harus dipandang sebagai upaya menambah wawasan dan pola pikir, serta dapat dijadikan sarana dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

"Khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," jelas Jenderal Bintang Dua itu.

AKBP Dony Setiawan bersama Ny. Meiza Dony Setiawan dalam balutan pakaian Datuk dan Bundo Kandung di Solok.

Bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Solok Kota, kepindahan AKBP Dony Setiawan, terasa cukup membuat kecewa. Hal itu terlihat dari berbagai postingan masyarakat di akun Medsos dan jaringan whatsapp. Meski memaklumi bahwa perwira asal Kertapati Palembang tersebut adalah abdi negara yang harus siap ditempatkan dimana saja. Namun, Dony selama ini sudah dianggap terlalu dekat dengan masyarakat di wilayah hukum Polres Solok Kota.

Sebelumnya, Dony Setiawan ditugaskan Polres Solok Kota menggantikan Kapolres sebelumnya, AKBP Susmelawati Rosya. Berbagai terobosan terkait layanan masyarakat yang dilakukan Dony di Mapolres Solok Kota, sangat memudahkan masyarakat. Bahkan, kedekatannya dengan seluruh elemen masyarakat, membuat perwira asal Palembang tersebut dinobatkan sebagai warga kehormatan Kota Solok dan dianugerahi gelar Sangsako Adat dengan gelar Datuk Pandeka Rajo Mudo.

Di bawah kepemimpinan Dony Setiawan, Mapolres Solok Kota disulap menjadi tempat yang sangat memanjakan masyarakat. Dengan fasilitas dan layanan personel layaknya di hotel berbintang. Imbasnya, layanan dan fasilitas di Mapolres Solok Kota sangat memanjakan masyarakat membuat Polres Solok Kota meraih prediket prestisius, yakni Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada akhir tahun 2018 lalu. Bahkan, akhir tahun ini, Polres Solok Kota sedang berjuang mendapatkan prediket Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

"Tentu kita berharap, Pak Ferry Suwandi akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Dony Setiawan selama ini. Apalagi, Pak Ferry sudah sangat berpengalaman, karena sebelumnya juga Kapolres di Agam. Beda orang, tentu beda juga sentuhannya. Tapi kita harapkan Pak Ferry akan lebih baik dari Pak Dony," ujar Junairi Nursali, pengelola parkir di Taman Syech Kukut Kota Solok, yang lokasi parkirnya direlakan dipakai untuk layanan pembuatan SIM, pembayaran pajak dan layanan lainnya di setiap Sabtu malam dan Minggu pagi oleh Polres Solok Kota. (rijal islamy)

Kamis, 19 September 2019

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Tersangka Kasus Dana Hibah KONI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi beserta asisten pribadinya, Miftahul Ulum, sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

"Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua orang tersangka yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019).

Alex menuturkan, Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000.

"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000 tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018," ujar Alex seperti dikutip kompas.com.

Akibat perbuatannya, Imam dan Miftahul disangka melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Siap ikuti proses hukum

Imam Nahrawi menyatakan siap menjalani proses hukum setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus suap terkait dana hibah Kemenpora kepada KONI.

"Tentu saya sebagai warga negara Indonesia akan patuh, akan mengikuti proses hukum yang ada, dan sudah barang tentu kita harus kunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Imam di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Rabu (18/9/2019) malam.

Namun demikian, Imam belum mengetahui poin-poin yang dituduhkan KPK kepadanya. Imam membantah bahwa ia telah menerima suap dan meminta KPK membuktikan adanya dugaan suap senilai Rp 26.500.000.000 yang diarahkan kepasanya.

"Tentu saya sebagai warga negara punya hak juga untuk memberikan jawaban sebenar-benarnya agar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik dengan lancar dan tentu pada saatnya tentu harus kita buktikan bersama-sama," ujar Imam.

Imam berharap, kasus yang menjeratnya itu tidak berkaitan dengan hal-hal politis.

"Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat di luar hukum dan karenanya saya akan menghadapi dan tentu kebenaran harus dibuka seluas luasnya selembar lebarnya. Saya akan mengikuti proses hukum yang ada," kata dia.

Tanggapan istana dan PKB

Istana Kepresidenan menyatakan menghormati langkah KPK yang menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka.

"Kita hormati proses hukumnya," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati kepada Kompas.com, Rabu (18/9/2019).

Terkait kemungkinan Imam mengundurkan diri dari kabinet, Adita belum bisa memastikan.

Sementara itu, parpol Imam Nahrawi berasal, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan memberikan bantuan hukum.

"Kami akan memberikan advokasi atau pendampingan," kata Sekjen PKB Hasanuddin Wahid melalui pesan singkat, Rabu (18/9/2019).

Ia mengatakan, PKB menghormati sepenuhnya keputusan KPK. Wahid menambahkan, PKB juga akan menanyakan langsung kepada Imam terkait kasus yang melibatkannya itu. Wahid pun meminta publik mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kasus ini.

Saat ditanya apakah PKB akan memberhentikan Imam dari keanggotaan partai, ia menyatakan bakal mengadakan rapat untuk menyikapi hal tersebut.

"Kami akan rapat, melakukan kajian mendalam untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," ujarnya. (*/IN-001)

Rabu, 18 September 2019

Keluarga Miskin di Kota Solok Tinggal 0,98 Persen, PE Capai 5,85 Persen


Rumah Tangga Miskin di Kota Solok Tinggal 0,98 Persen
Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok 5,85 Persen


Walikota dan Wakil Walikota Solok, Zul Elfian Dt Tianso dan Reinier Dt Mangkuto Alam tahun 2018 lalu, pernah menegaskan Pemko Solok tidak akan mengganti atau membeli mobil dinas baru, jika jumlah rumah tangga miskin di Kota Solok belum mencapai angka di bawah 1 persen. Penegasan itu, memantik seluruh aparatur Pemko Solok bergerak cepat. Bukan untuk berharap mobil dinas baru, tapi penegasan Zul Elfian Reinier tersebut menjadi sindiran bagi seluruh aparatur di Kota Beras Serambi Madinah (julukan Kota Solok), bahwa sebagai pelayan masyarakat, ASN dituntut untuk bekerja keras. Hasilnya, beberapa waktu lalu, data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah keluarga miskin di Kota Solok menyentuh angka 0,98 persen.


KEMISKINAN, merupakan masalah global yang terjadi di seluruh belahan dunia. Di negara-negara maju sekalipun, kemiskinan tetap ada, apalagi di Indonesia, atau Sumatera Barat sebagai daerah berkembang. Pemberantasan kemiskinan dilakukan dengan dua pola, yakni dari lapisan masyarakat bawah, dan dari kebijakan pemerintahan yang pro kesejahteraan rakyat. Meski begitu, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif. Sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan sebagian lagi memahaminya dari sudut ilmiah dari kemapanan.

Pada zaman dahulu kala, kemiskinan dipandang sebagai kondisi kurangnya materi. Seperti kurang makanan, kurangnya pakaian, dan perumahan yang kurang layak. Di masa kini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar sebagai warga negara.

Hal ini disadari betul oleh duet Zul Elfian-Reinier yang diberi amanah oleh masyarakat memimpin Kota Solok periode 2016-2021. Tentu, sebagai orang yang diberikan amanah, Zul Elfian-Reinier diharapkan masyarakat untuk membawa Kota Solok menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang dan menjadi duet yang penuh dengan terobosan.

Di awal kepemimpinannya, duet tersebut, dihadapkan kenyataan bahwa kesejahteraan di Kota Solok masih "bermasalah". Data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), keluarga miskin di Kota Solok berjumlah 859 KK atau 4.333 jiwa dari jumlah penduduk 65.157 jiwa. Artinya, jumlah keluarga miskin di Kota Solok sebesar 6,6 persen.

Menyadari hal ini, Zul Elfian-Reinier, langsung tancap gas. Meski upaya penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, namun duet tersebut tetap bekerja sesuai langkah awal. Penanggulangan kemiskinan memang tidak seperti membalik telapak tangan. Tidak semudah diucapkan, dan selalu saja ada kendala, serta tudingan sinis dari berbagai pihak. Zul Elfian-Reinier menyadari dibutuhkan sinergi dan kemitraan dengan semua pihak. Kemiskinan yang disepakati sebagai masalah, harus dituntaskan secara bersama-sama dan komitmen untuk saling berpacu.

Sejak tahun 2016 hingga 2018, Pemko Solok di era kepemimpinan Zul Elfian dan Reinier, melakukan berbagai langkah berani dan tidak populer. Yakni penerapan sejumlah kebijakan untuk melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Bahkan, intervensi tersebut dilakukan hingga ke dalam rumah tangga warga Kota Solok. Hal itu, merujuk pada penyebab kemiskinan itu sendiri. Di antaranya, mengubah sejumlah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang membuat mereka menjadi miskin. Seperti malas bangun pagi, suka berjudi, terlibat Narkoba, hingga kebiasaan-kebiasaan kecil seperti merokok. Pendekatan personal ke masyarakat, dilakukan dengan langsung datang dan naik ke atas rumah warga.

Tindakan ini, sempat menjadi polemik, karena Pemko Solok dinilai sudah ikut mencampuri urusan rumah tangga warganya. Namun, dengan latar belakang Zul Elfian yang seorang "Buya", dan Reinier Dt Mangkuto Alam sebagai datuk di Kota Solok, keduanya melakukan pendekatan halus, sesuai perannya masing-masing. Dengan jargon Kota Beras Serambi Madinah, Zul Elfian dan Reinier melakukan pendekatan agama dan secara adat. Hasilnya, sejumlah terobosan lahir, di antaranya program Subuh Berjamaah, Maghrib Mengaji, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), insentif bagi warga yang bisa berhenti merokok, dan sejumlah program-program lainnya.

Jika dirunut ke belakang, upaya Pemko Solok dalam menekan angka kemiskinan memang tidak mudah. Pembangunan berbagai sektor kehidupan masyarakat terus menjadi fokus dan menjadi sebuah komitmen yang kuat. Bagi Zul Elfian dan Reinier, dalam menanggulangi kemiskinan fokus utama adalah menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan karakter. Sehingga membangun mental masyarakat melalui program keagamaan dan adat serta pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar warga kota secara layak, Zul Elfian bersama Reinier terus menggenjot aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Bahkan penurunan angka kemiskinan dijadikannya sebagai salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan program pemerintahan yang telah dijalankan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemko Solok. Artinya pembangunan yang dilakukan harus mampu memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat.

Strategi yang dilakukan Pemko Solok untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin di Kota Solok, dilakukan dengan memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi. Kemudian, mengoptimalkan layanan pendidikan bagi keluarga miskin berprestasi, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan non formal, perbaikan pelayaan kesehatan bagi ibu hamil pasca melahirkan dan masyarakat miskin serta perbaikan rumah tidak layak huni pun terus didorong.

Kebijakan yang diterapkan Pemko Solok dalam penanganan kemiskinan baru menunjukkan hasil. Di akhir tahun 2018 dilakukan verifikasi dan validasi lapangan oleh Dinas Sosial Kota Solok. Hasilnya, terjadi penurunan jumlah keluarga miskin di Kota Solok. Angkanya, menunjukan angka di bawah 1 persen yakni sebesar 0,98 persen. Artinya jumlah masyarakat kurang mampu di Kota Solok sebanyak 147 KK dengan 720 jiwa dari jumlah penduduk 73.614 jiwa.

Pertumbuhan ekonomi Kota Solok memiliki tren yang positif. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Solok tercatat sebesar 5,76 persen dan terus meningkat menjadi 5,85 persen pada tahun 2018. Pertumbuhan tiap tahunnya memang relatif kecil karena dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan juga meningkat. IPM sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan nilai IPM di Kota Solok, dimana pada tahun 2016 nilai IPM Kota Solok sebesar 77,07 meningkat menjadi 77,44 pada tahun 2017. Untuk tahun 2018 data untuk Indeks Pembangunan Manusia sampai publikasi ini diterbitkan belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data.

Capaian tahun 2018 untuk rata-rata lama sekolah diperoleh angka sebesar 16,18 artinya rata-rata penduduk kota Solok telah mencapai tamat tingkat 2 SLTA, sedangkan rata-rata hasil perolehan nilai Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Dasar dengan 53,5 artinya dari 42 sekolah SD yang ada di Kota Solok yang nilai rata-rata UN perolehannya telah mencapai 7,7 sebesar 26 SD sedangkan untuk SMP capaian Nilai UN adalah 0 (nol) artinya dari semua 7 sekolah SMP yang ada di Kota Solok nilai rata-rata UN belum ada yang mencapai nilai 6 (enam).

"Komitmen kita jelas. Masing-masing dinas atau OPD terkait harus mampu berkontribusi positif dalam mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, masing-masing dinas harus mengevaluasi kinerjanya, sehingga memiliki acuan untuk program ke depan. Saya merasa sangat beruntung memiliki seorang wakil seperti Pak Reinier, yang selalu mendukung penuh setiap program yang dijalankan," ujar Zul Elfian Dt Tianso

"Dari awal, niat kami maju adalah komitmen untuk berbakti ke Kota Solok. Sehingga, seluruh warga Kota Solok dan daerah Kota Solok di seluruh aspek, bisa lebih baik ke depannya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tidak terkira kepada seluruh aparatur Pemko Solok, DPRD Kota Solok, stake holder, dan seluruh elemen masyarakat yang selalu mendukung penuh setiap program kami. Mari terus kita jaga komitmen untuk sama-sama berkontribusi positif untuk kemajuan Kota Solok ke depannya," ujar Reinier Dt Mangkuto Alam. (*/IN-001)

Selasa, 17 September 2019

Tandang ke Markas Persib, Semen Padang FC Tanpa Irsyad Maulana


PADANG - Semen Padang FC akan melakoni laga super berat menghadapi Persib Bandung di Stadion Jalak Harupat, Rabu (18/9/2019). Skuat Semen Padang FC sudah berada di Bandung sejak Senin (16/9/2019). Di laga tandang perdana putaran kedua Liga 1 2019 tersebut, Kabau Sirah tampil tanpa diperkuat talenta lokalnya, Irsyad Maulana. Gelandang enerjik yang menjadi idola publik Ranah Minang tersebut saat ini sedang dalam pemulihan cedera. Laga kontra Persib, akan jadi ajang pembuktian pelatih anyar asal Portugal, Eduardo Almeida. Pelatih berlisensi UEFA A Pro tersebut, dituntut mengembalikan mental skuat Kabau Sirah di kandang Maung Bandung, sekaligus mengangkat tim yang saat ini sedang terjerembab di dasar klasemen.

Direktur Umum Semen Padang FC, Hermawan Ardiyanto mengatakan Semen Padang membawa 18 pemain ke Bandung. Ban kapten yang sebelumnya lekat di lengan Irsyad, kini Berpindah ke Dedi Gusmawan. Hermawan juga mengatakan pelatih baru Eduardo Almeida yang masih dalam pengurusan administrasinya sebagai pelatih baru ke PT LIB, diharapkan bisa mendampingi tim di pinggir lapangan.

Sementara itu, Eduardo Almeida yang sudah mulai memimpin latihan pada Sabtu, (14/9/2019), mengatakan bahwa dirinya harus bisa membawa tim keluar dari zona degradasi. Almeida mengatakan di laga perdana kontra Persib, dirinya hanya menargetkan meraih poin.

"Ini pertama kali saya menjadi pelatih di Indonesia, target saya tim bisa bertahan di Liga 1. Target menghadapi Persib, adalah meraih poin," ungkapnya di situs resmi semenpadangfc.co.id

Tanpa Irsyad Maulana, Semen Padang FC mendapat angin segar dengan kembali bergabungnya striker asing Karl Max Barthelemy, usai membela timnas Chad di ajang kualifikasi Piala Dunia zona Afrika. Kabau Sirah juga akan diperkuat dua pemain lainnya. Yakni Flavio Beck Junior dan Vanderlei Fransisco. Demikian juga pemain kunci lainnya, Dedi Hartono, yang absen saat menghadapi PSS Sleman, Jumat (13/9/2019).

"Kita tahu Persib adalah tim besar dan kuat di Indonesia. Mereka memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan tampil di kandang sendiri. Tapi, kita sudah siap untuk menghadapi mereka dan mencuri poin," ujarnya. (*/IN-001)

Pemain Semen Padang ke Bandung

Kiper:
Teja Paku Alam
Rendy Oscario

Belakang:
Leo Guntara
Roni Rosadi
Marko Kabiay
Syaeful Anwar
M Rifqi
Dedi Gusmawan
Agung Prasetyo

Tengah:
Yuu Hyun Koo
Manda Cingi
Fridolin Yoku
Flavio Beck Junior
Rosad Setiawan

Depan:
Vanderley Fransisco
Karl Max Bathelemy
Apriogi
Dedi Hartono

DPD Gerindra Sumbar Didemo, Terkait Penunjukan Ketua DPRD


PADANG - Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Front Perjuangan Partai Gerindra, mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar di Jalan Bagindo Aziz Chan, Sawahan, Padang Timur, Kota Padang, Senin (16/9/2019). Massa tersebut berunjuk rasa terkait penunjukan pimpinan DPRD di Sumbar yang dianggap melenceng. Salah satunya, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar, Desrio Putra, yang terpilih dan menjadi Ketua Sementara DPRD Sumbar, tidak didefinitifkan menjadi Ketua DPRD Sumbar. DPP Partai Gerindra justru memberikan "mandat" ke Supardi, sebagai Ketua DPRD Sumbar periode 2019-2024. Sejumlah orator menyebut Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Nasrul Abit, harus bertanggung jawab dan dinilai sudah tidak layak memimpin Partai Gerindra Sumbar. Nasrul Abit, yang juga Wakil Gubernur Sumbar, "membalas" dengan menyebutkan para dalang unjuk rasa akan ditindak tegas.

Massa unjuk rasa mendatangi Kantor DPD Gerindra Sumbar sekira pukul 10.30 WIB dengan membawa berbagai macam spanduk. Seperti bertuliskan "Berantas mafia jabatan dalam partai Gerindra", hingga yang hingga "Nafsu besar suara kurang". Massa juga bergantian melakukan orasi dengan pengeras suara. Intinya, mereka menolak Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD di Sumbar yang disebutkan tidak masuk akal.



 Dengan menggunakan pengeras suara, massa secara bergantian berorasi. Dikutip berbagai media, massa berorasi untuk menyuarakan penolakan Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD yang tidak jelas alasan penunjukannya. Menurut mereka ada beberapa Ketua DPRD, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang sangat perlu dipertanyakan penunjukannya. Mereka mensinyalir adanya permainan dalam penunjukan.

"Partai Gerindra jangan dirusak seperti itu. Dengan hormat, Pak Prabowo. Ketua DPD (Partai Gerindra) Sumbar, dengan hormat Bapak Nasrul Abit, tidak layak anda memimpin Gerindra Sumbar. sesalnya.Kita tidak ingin Gerindra diolok-olok. Kami meminta DPP Gerindra dan jajarannya di Jakarta untuk memberantas mafia jabatan di Partai Gerindra," ungkap salah seorang orator.

Andri Wijaya
Koordinator Aksi


Massa yang dipimpin Koordinator Aksi Andri Wijaya tersebut menganggap penunjukan Ketua DPRD diwarnai praktek jual beli jabatan. Massa hanya berorasi dan tidak ingin perwakilan DPD Partai Gerindra Sumbar memberikan keterangan dalam orasi mereka. Massa juga mengklaim akan datang kembali dengan jumlah yang banyak pada Rabu (18/9).

Andri Wijaya mengatakan, aksi unjuk rasa dilakukan untuk menolak semua SK DPP Partai Gerindra tentang pemilihan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumbar. Karena adanya indikasi yang tidak benar dan tidak ada kejelasan penunjukannya.

"Para pimpinan DPRD tersebut harusnya diambil dari KSB (Ketua, Sekretaris, Bandara). Dan juga kita melihat perolehan suara yang ada di Sumbar, Dapil 1 Sumbar 98 ribu. Saya dalam hal ini tidak mendukung siapa, saya hanya ingin memberikan aspirasi dari kader Gerindra," ujarnya.

Andri meminta Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit untuk bertanggung jawab atas yang telah dilakukan. Ia juga mengatakan agar Ketua Umum Prabowo Subianto dapat membrantas mafia jabatan.

"Kita mulai dari Sumbar dan mudah-mudahan diikuti oleh provinsi lain. Kemudian kami mendesak Ketua Dewan Pembina meninjau ulang semua SK yang sudah dikeluarkan," ujarnya.

Nasrul Abit
Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar


Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Nasrul Abit, menegaskan, sistem yang berjalan di tubuh partai besutan Prabowo Subianto itu adalah top to bottom. Dengan begitu, pihak yang berada di bawah siap melaksanakan apa yang diintruksikan oleh pengurus pusat.

"AD/RT partai menyatakan bahwa keputusan untuk menunjuk ketua dan wakil ketua DPRD itu termasuk Ketua Fraksi itu adalah kewenangan DPP. Saya selaku ketua DPD tentu harus mengamankan dan melaksanakan SK tersebut," ujarnya.

Nasrul Abit berharap, semua kader partai Gerindra Sumbar bisa memahami apa yang telah diputuskan DPP Gerindra. Namun, Nasrul juga menegaskan akan mencari dalang di balik aksi demonstrasi tersebut. Jika itu berasal dari kader yang sudah terpilih, hal tersebut bisa mengancam posisi yang  bersangkutan.

"Hentikan itu (demo). DPP nanti bisa turun, jangan lakukan (demo). Kalau terlibat, nanti DPP bisa ambil tindakan. Sayang kalau belum bekerja saja, sudah kena PAW. Sebab, ada sanksinya itu. Saya tidak bisa menahan," tegasnya.



Nasrul Abit mengajak semua pihak yang belum diamanahkan sebagai ketua DPRD untuk bersabar. Serta ikhlas menerima keputusan itu. Menurutnya, kader harus banyak bersyukur. Sebab, sudah terpilih menjadi anggota DPRD itu sudah hebat. Sedangkan calon yang lain saja banyak yang tidak terpilih jadi anggota DPRD.

"Kembalikan saja kepada Allah SWT. Mungkin memang nasibnya memang belum jadi ketua. Bersabarlah, yang lain sudah habis-habisan tapi tidak terpilih," katanya. (*/PN-001)

Minggu, 15 September 2019

F-Kuwas: Pemkab Solok Lemah dalam Sosialisasi Tour de Singkarak 2019


SOLOK - Meski iven balap sepeda Tour de Singkarak (TdS) 2019 hanya tinggal hitungan pekan, namun gebyar dan sosialisasi dari Pemkab Solok sangat minim. Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Solok, mulai mengeluhkan minimnya sosialisasi iven sport tourism terbesar di Sumbar tersebut. Bahkan sejumlah wartawan di Kabupaten Solok dan Kota Solok, merasa seakan ditinggalkan jelang gelaran iven. Hal itu terbukti, dengan bel adanya pertemuan antara Pemkab Solok dengan insan pers di Solok, membahas sosialisasi TdS 2019.



Ketua Forum Komunikasi Wartawan Solok (F-Kuwas), Raunis Natase, menyatakan peran Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Kabupaten Solok dalam gebyar TdS 2019 sangat minim. Menurut pria yang akrab disapa Roni Natase tersebut, menyebutkan, masyarakat Kabupaten Solok dan Kota Solok baru tahu TdS saat media di Kabupaten Solok dan media nasional menghebohkan TdS 2019 tidak melewati kawasan Singkarak.

"Kabupaten Solok adalah rumahnya Tour de Singkarak. Ikon tersebut harus abadi di sini. Pemkab Solok lemah dalam sosialisasi. Seolah-olah tidak memandang ini sebagai ajang internasional. Padahal tujuan awal TdS adalah untuk memperkenalkan pariwisata di Kabupaten Solok dan Sumbar. Masyarakat bisa melihat sendiri saat ini, iven hanya tinggal hitungan minggu, namun tidak ada sosialisasi berupa spanduk, umbul-umbul, baliho dan iven pendukung TdS. Bahkan, Pemkab Solok belum sekalipun bertemu dengan insan pers Kabupaten Solok membahas TdS ini. Baik secara formal maupun informal. Seolah-olah TdS 2019 ini tidak ada atau sekadar numpang lewat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Roni Natase menyebutkan, sejak iven perdana pada 2009, Kabupaten Solok tidak pernah absen. Bahkan di iven perdana itu, Dermaga Singkarak menjadi tempat start sekaligus finish etape pamungkas. Di saat itu, menurut Roni, di Kabupaten Solok digelar sangat banyak iven yang membuat daerah saat itu sangat ramai. Salah satunya iven Featival Singkarak Danau Kembar (FSDK) yang saat itu mampu memecahkan dua rekor MURI.

"Sangat miris dan sangat disayangkan. Saat ini, gebyar TdS meredup dengan kurangnya sosialisasi dari Pemkab Solok. Contoh kecil saja, berapa banyak masyarakat Solok yang tahu, bahwa logo Tour de Singkarak sudah berubah tahun ini?," ungkapnya.



Gelaran TdS 2019 merupakan kali ke-11 di Sumbar, beberapa waktu lalu menjadi berita heboh. Pasalnya, dari jadwal dan rute sementara yang dikeluarkan Panpel, tidak satupun rute yang melintasi kawasan Danau Singkarak. Bahkan dari 9 etape yang direncanakan, Kabupaten Solok sebagai salah satu penggagas TdS, hanya kebagian secuil rute. Yakni etape VI dari Arosuka ke Muaro Labuh. Setelah jadwal dan rute tersebar luas, Dinas Pariwisata Sumbar dan Pemkab Solok jadi saling tuding.

Awalnya, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian, menyebutkan bahwa Etape VI Tour de Singkarak 2019, yang menurut rencana start di Kabupaten Solok dan finish di Kabupaten Solok Selatan, adalah usulan dari Pemkab Solok. Yakni mengusulkan pemindahan start, dari semula di Dermaga Singkarak ke Taman Hutan Kota Wisata (THKW) Arosuka. Akibat pemindahan titik start, kawasan Danau Singkarak tidak dilewati pebalap. Karena jika harus mengitari Danau Singkarak, jarak lintasan menyentuh angka 250 kilometer ke Solok Selatan.

Hal ini ditanggapi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Solok Saiyo Sakato (S3) dan Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Solok Saiyo Sakato, Eddie Moeras, menegaskan tidak benar rute TdS 2019 yang tidak melintasi kawasan Singkarak, adalah permintaan dari Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo. Menurut Eddie Moeras dalam rilisnya, permintaan start TdS 2019 di Arosuka sudah benar, sekaligus untuk memperkenalkan ibu kota Kabupaten Solok ke nasional maupun mancanegara.

"Untuk itu sekiranya ada rute yang dipersingkat sehingga tidak melebihi batas pebalap sepeda, namun tidak menghilangkan rute melewati Danau Singkarak sebagai ikon pariwisata Kabupaten Solok khususnya dan Sumbar umumnya. Namanya juga Tour de Singkarak, masa tidak melewati Danau Singkarak ya," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Solok, Nasripul Romika, membantah kalau bupati Solok yang meminta pemindahan rute TdS. Nasripul menjelaskan bahwa Pemkab Solok memang meminta agar lokasi start di Kabupaten Solok dilakukan di Taman Hutan Kota Wisata (THKW) di Arosuka.

"Jadi bukan meminta agar jangan lewat Singkarak. Tapi kita meminta agar start etape di THKW. Tawaran itu, ditujukan agar Arosuka lebih dikenal masyarakat luas," kata Nasripul, melalui selulernya, Selasa (10/8).

Nasripul juga menegaskan bahwa survey rute TdS dilakukam sepenuhnya oleh tim Union Cycliste Internationale (UCI. Nasripul yang merupakan Kabag Humas Pemkab Solok saat TdS perdana pada 2009, menyatakan tim UCI telah melakukan dua kali survey. Dari berbagai pertimbangan, tim UCI menurutnya mendukung usulan supaya Arosuka dijadikan lokasi start. (rijal islamy)
© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved