INFONEWS

Jumat, 19 Juli 2019

Rusidi Minta Izin Hadirkan Bawaslu Bengkalis Di Sidang MK


INFONEWS.CO.ID ■ Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Provinsi Riau hari ini kembali di gelar di MK. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban Termohon (KPU Riau), Keterangan  dari Bawaslu Riau dan Pihak Terkait.

Sidang dimulai  pukul 08.00 Wib di ruang sidang panel 1 Gedung Mahkamah Konstitusi RI Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat (18/07).

Sebelumnya, Bawaslu Riau sudah menghadiri sidang perdana pada pekan lalu namun dalam sidang permulaan tersebut MKRI masih  pengecekan dan pengesahan alat bukti dari pemohon.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, menjelaskan, pihaknya kali ini menghadiri sidang gugatan PHPU di MKRI didampingi 7 Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota se Riau.

"Sebelumnya, Bawaslu Riau sudah mengkonsolidasikan bahan bahan untuk disampaikan Bawaslu  Riau di MK.Konsolidasi digelar  untuk mendapatkan keterangan terkait hasil pengawasan selama Pileg dan Pilpres ini," ujarnya.

Konsolidasi dengan  Bawaslu Kabupaten/Kota ini menurutnya perlu dilakukan untuk merumuskan keterangan tertulis yang akan disampaikan dalam sidang kedua kali ini.

Saat mendengarkan Keterangan dari Bawaslu Riau terkait dalil Pemohon dari Partai Nasdem dan PDI Perjuangan di Dapil 5 Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis, Rusidi Rusdan Ketua Bawaslu Riau sempat meminta Ketua MK  Anwar Usman agar diizinkan menghadirkan salah satu anggota Bawaslu Bengkalis yang  untuk didengarkan keterangannya secara langsung dalam sidang.

Bawaslu Bengkalis diwakili oleh Anggota nya Harry Rubianto kemudian menyampaikan perihal  hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang menjadi salah satu dalil pemohon.

Sebelumnya, Para pemohon dari Partai Nasdem dan PDI Perjuangan mempermasalahkan Hasil Rekapitulasi di Batin solapan karna KPU tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Bengklais rekapitulasi tungkat kecamatan dan kabupaten.

Selain Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Riau juga menghadirkan 6 Bawaslu lain yang disebutkan dalam Pokok permohonan Pemohon, yaitu Rokan Hulu, Kampar, Indragiri Hulu, Pekanbaru, Siak dan Rokan Hilir.

Sidang panel 1 Majelis MKRI dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih. Sidang MK ini dapat disaksikan secara langsung oleh yang hadir dan disiarkan juga melalui chanel Youtube MKRI.
Sedangkan dari Bawaslu, Ketua Bawaslu RI Abhan hadir langsung dalam ruang sidang.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan bertindak sebagai juru bicara memberi keterangan di dampingi anggota Gema Wahyu Adinata dan Amiruddin Sijaya. Selama tiga jam, Bawaslu Riau dicecar pertanyaan oleh Ketua Majelis Arief Hidayat, begitu juga pihak pemohon yang juga dihadiri oleh dua komisioner KPU Riau Firdaus dan Abdurrahman yang hadir mencoba menjelaskan duduk persoalan yang digugat oleh pemohon.

Sidang ketiga diagendakan pada hari Senin (22/07) untuk mendengarkan hasil rapat permusyawaratan majelis hakim apakah gugatan yang disampaikan oleh para pemohon dapat diterima atau ditolak. (rls)

Aspers Panglima TNI Melepas Keberangkatan 294 Jamaah Calon Haji


INFONEWS.CO.ID ■  Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI, Marsda TNI Dedy Permadi, S.E., M.M.D.S. mewakili Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. melepas keberangkatan 294 Jamaah Calon Haji Badan Koordinasi Urusan Haji (Bakuh) TNI Tahun 1440 H/2019 M., bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2019).

Adapun 294 Jamaah Calon Haji Bakuh TNI tersebut terdiri dari 81 jamaah Mabes TNI, 50 jamaah TNI Angkatan Darat, 81 jamaah TNI Angkatan Laut dan 82 jamaah TNI Angkatan Udara.

Panglima TNI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Marsda TNI Dedy Permadi menyampaikan bahwa Ibadah Haji adalah ibadah yang sangat di idamkan oleh seluruh umat muslim. Di Tanah Suci nanti, Bapak dan Ibu akan menjadi tamu-tamu Allah SWT dan sekaligus juga sebagai duta bangsa Indonesia dan duta TNI.

“Saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian yang pada tahun ini mendapat kesempatan berangkat ke tanah suci untuk menunaikan Ibadah Haji. Jaga selalu kesehatan karena ibadah haji menuntut kekuatan fisik yang prima,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Panglima TNI berpesan agar para Jamaah Calon Haji berkonsentrasi untuk beribadah. “Ingatlah bahwa Allah SWT juga memperhitungkan hubungan kita dengan sesama manusia dan alam sekitar. Gunakanlah waktu yang ada untuk berkonsentrasi beribadah, guna mendapatkan Haji yang Mabrur,” ujarnya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, bimbingan manasik haji yang telah dilaksanakan dapat memberikan gambaran pelaksanaan rukun-rukun dan sunah Haji bagi para jamaah dalam beribadah.

Oleh sebab itu, jagalah perilaku dan sopan santun serta bulatkan tekad dan hindari hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyukan agar ibadah tersebut menjadi sangat bernilai. “Doa kan pula keselamatan untuk rakyat dan bangsa Indonesia serta seluruh prajurit TNI agar senantiasa memperoleh rahmat dari Allah SWT,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Rabu, 17 Juli 2019

Mendadak 70 Pejabat Pemkab Bekasi di Tes Urine, Hasilnya 2 Terindikasi Positif

Mendadak 70 Pejabat Pemkab Bekasi di Tes Urine, Hasilnya 2 Terindikasi Positif

INFONEWS.CO.ID ■ Sebanyak 70 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi mengikuti tes Urine yang digelar oleh Badan Narkotika Kabupaten Bekasi, Rabu (17/7) bertempat di Aula Kantor Diskominfosantik.

Adapun ASN yang dilakukan tes terdiri dari para Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III).

Dr. Aab selaku Tim Medis Badan Narkotika Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini bertujuan untuk mengedukasi serta memberikan pembinaan kepada para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Menurutnya pengambilan sampel urine yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya ASN yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkoba khususnya di kalangan pejabat.

Dirinya menyampaikan bahwa dari 70 orang yang dilakukan tes urine, terdapat dua orang yang terindikasi positif. Tetapi menurutnya hasil yang ditemukan tidak mengarah kepada penyalahgunaan narkoba dikarenakan dua orang yang dimaksud memiliki bukti sedang dalam masa terapi penyembuhan penyakit dari dokter.

“Dari 70 orang yang diperiksa dengan 6 Parameter pemeriksaan, ada dua orang yang terindikasi positif, namun yang bersangkutan diketahui sedang melakukan masa penyembuhan penyakit,” ucap Dr Aab.

Sementara itu, Alisyahbana selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa pemeriksaan Urine akan dilakukan ke seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi secara bertahap. Saat ini pemeriksaan baru dilakukan kepada Pejabat Eselon II dan III.

“Pemkab Bekasi akan terus bekerjasama dengan BNK Kabupaten Bekasi untuk melakukan Tes Urine ke seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Ali menambahkan, bahwa Pemkab Bekasi mendukung segala upaya pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pemberantasan peredaran Narkoba khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Menurutnya yang dilakukan hari ini juga dalam rangka mendukung terwujudnya Bekasi Baru Bekasi Bersih yang digalakkan oleh Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

“Untuk mewujudkan Bekasi Baru Bekasi Bersih, maka perlu dipastikan bahwa ASN Pemkab Bekasi juga bersih dari penyalahgunaan Narkoba,” tutupnya. (Humas_Kab_Bekasi)

Senator DPD RI Fachrul Razi Laporkan Denny Siregar ke Mabes Polri



INFONEWS.CO.ID ■ Senator DPD RI asal Aceh H. Fachrul Razi, MIP dalam pernyataan resminya hari ini, Selasa, 16 Juli 2019, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melaporkan Denny Siregar ke Bareskrim terkait hinaan terhadap masyarakat Aceh melalui video yang diunggah oleh Cokro TV.

Pelaporan ke Polisi oleh Fachrul juga dilakukan bersama Juru Bicara Partai Aceh, Muhammad Saleh, dan Tokoh Masyarakat Aceh di Jakarta, Fahmi Mada. Fachrul dan kawan-kawan menilai bahwa konten video Denny Siregar yang diunggah oleh Cokro TV di situs berbagi video Youtube telah merendahkan harkat dan martabat rakyat, ulama dan Islam di Aceh.

Sebagaimana viral diberitakan sebelumnya, Senator DPD RI asal Aceh Fachrul Razi mengatakan bahwa pernyataan Denny telah merendahkan harga diri Aceh serta merupakan tindakan pidana penyebaran kebencian terhadap Aceh dan Islam di Aceh.

“Saya mengecam keras pernyataan-pernyataan tendensius dan fitnah yang dilakukan oleh Denny yang divideokan dan disebarluaskan kepada publik terkait wacana pelegalan poligami di Aceh," katanya kepada wartawan, Selasa (16/7).

Fachrul Razi mengatakan bahwa perbuatan Denny merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Fachrul Razi mengatakan bahwa mengacu pada Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Denny dianggap melakukan tindakan yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. “Jelas dalam video tersebut dirinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Ancaman hukuman maksimal 4 tahun Penjara,” tegas Fachrul.

Menurut Fachrul Razi, Denny juga terindikasi mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama, dan menghasut orang agar tidak menganut agama apapun. “Penghinaan Denny terhadap Syariat Islam di Aceh dan Ulama dapat dikenai hukuman yang lebih berat, yakni penjara maksimal 5 tahun,” jelas Fachrul.

Hal itu disampaikannya merespon beredarnya video yang berisi pernyataan ulasan Denny atas rencana pelegalan poligami di Aceh. Seperti diketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir, kolumnis partisan Denny Siregar mengeluarkan video berisi sindiran dan cemoohan terhadap pemimpin dan masyarakat Aceh terkait wacana yang sedang hangat, yakni rencana penyusunan qanun (peraturan daerah) tentang Hukum Keluarga.

“Silahkan saja berekspresi dan menyampaikan pendapat atau masukan tentang Aceh, secara demokratis kita terima tapi tidak dengan menyudutkan Aceh, Ulama dan Islam di Aceh dengan cara-cara brutal, tendensius dan menyinggung perasaan masyarakat Aceh,” tegas Fachrul.

Dirinya menyesalkan jika ada oknum yang selalu menjelekkan Aceh. “Kalau tidak paham dengan 'orang Aceh' yang memiliki budaya dan Islam yang kuat, sebaiknya pelajari dulu tentang Aceh, bukannya menuding Aceh dengan tuduhan tendensius," tegas Fachrul.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, sangat menyayangkan jika akhirnya banyak warga yang harus berurusan dengan hukum karena kebebasan berekspresi yang mereka lakukan.

“Sebagai promotor dan penganjur jurnalisme warga, dengan memberikan kesempatan kepada semua warga menyampaikan isi hati, buah pikiran dan pandangannya tentang berbagai hal di sekitarnya, saya sangat prihatin dan menyesalkan kejadian-kejadian yang mengantarkan warga ke jeruji besi karena kebebasan berpendapat itu,” jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Menurutnya, berdasarkan pasal 28F UUD 1945, setiap warga negara dijamin hak azasinya dalam menyampaikan buah pikiran dan gagasan bagi pengembangan dan pembangunan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Namun, sayang sekali, jaminan UUD itu tidak linear dengan kemampuan menyampaikan pendapat kebanyakan rakyat di negeri ini.

“Contohnya yaa Deni Siregar itu. Haknya dijamin UUD, tapi kemampuannya menyampaikan pemikiran kritisnya justru merusak tatanan dan harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Menurut saya, Deni Siregar sedang cari bahan gorengan alternatif ketika fenomena cebong-kampret sudah tidak boleh lagi dijadikan bahan gunjingan dia,” imbuh jebolan pascasarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, ini.

Oleh karena itu, terkait dengan upaya Senator Fachrul Razi melaporkan Deni ke polisi, Wilson mendukung langkah tersebut, sebagai sebuah koreksi atas perilaku ‘menyimpang’ sang penulis partisan dan/atau diduga bayaran yang bersangkutan.

“Tetapi, saya lebih senang apabila Denny Siregar segera menyadari kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf serta melakukan pendekatan kekeluargaan kepada masyarakat Aceh yang merasa tersakiti atas pernyataan dan hinaan dia itu,” ujar tokoh pers nasional yang getol membela wartawan dan pewarta warga itu.

Wilson Lalengke yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 (Kappija-21) itu menghimbau setiap pewarta warga dan masyarakat umum untuk senantiasa meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat agar kontribusi kita yang disampaikan di media massa dan media sosial serta berbagai saluran lainnya bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya sangat menganjurkan agar setiap orang terus-menerus belajar, meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapatnya. Ada tiga prinsip yang harus kita pegang dalam berjurnalisme-warga, yakni 3K: Kebenaran, Kebermaknaan, Kebermanfaatan,” pungkas Wilson Lalengke. (WL)

Selasa, 16 Juli 2019

Panglima TNI : 781 Capaja TNI-Polri Siap Dilantik oleh Presiden RI


INFONEWS.CO.ID ■ Sebanyak 781 Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI-Polri, terdiri dari 259 Akademi Militer (244 putra, 15 putri), 117 Akademi Angkatan Laut (103 putra, 14 putri), 99 Akademi Angkatan Udara (90 putra, 9 putri) dan 306 Akademi Kepolisian (256 putra, 50 putri), siap dilantik oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo sebagai Letnan Dua maupun Inspektur Polisi Dua.

Demikian sambutan pengantar Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. di hadapan Wakil Presiden RI Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, bertempat di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/7/2019).

“Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya karena pada hari ini kita dapat menghadiri acara pembekalan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Calon Perwira Remaja TNI-Polri tahun 2019 dalam keadaan sehat walafiat,” kata Panglima TNI.

Lebih lanjut dikatakan bahwa para Taruna dan Taruni tersebut telah selesai mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan maupun Akademi Kepolisian selama 4 (empat) tahun. “Mereka juga menerima pendidikan integrasi selama 3 (tiga) bulan di Resimen Chandradimuka Akademi TNI,” ucapnya.

“Dengan tulus kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Wapres untuk memberikan pembekalan kepada calon-calon Perwira TNI-Polri yang besok akan dilantik oleh Bapak Presiden sebagai Letnan Dua maupun Inspektur Polisi Dua,” ujar Panglima TNI.

Sementara itu,  Wapres RI Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dalam pembekalannya menyampaikan bahwa para Capaja TNI-Polri harus menguasai teknologi karena saat ini bukan lagi era perang fisik. “Yang terjadi sekarang perang teknologi, dan yang menang akan menguasai teknologi. Di militer, kepolisian juga penguasaan teknologi adalah yang penting,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan yang akan dihadapi Capaja TNI dan Polri juga terkait persaingan teknologi, agar tidak kalah dengan negara lain dalam mengamankan negara. Selain itu, pembangunan dan investasi akan berjalan baik jika kondisi negara aman dan kondusif.

“Kalian berbeda dengan Tentara Angkatan 45. Anda Tentara dan Polisi yang harus mempunyai pemahaman teknologi dan anda harus belajar terus. Bagi TNI perang di masa modern bukan hanya perang fisik. Siapa pun yang menguasai teknologi akan memenangi peperangan,” tuturnya.

Tampak hadir pada acara tersebut diantaranya Kapolri Jenderal Pol Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., Irjen TNI Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., Danjen Akademi TNI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., Kalemdiklat Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, para Asisten Mabes TNI dan Angkatan, Gubernur Akademi Angkatan dan Gubernur Akademi Kepolisian serta para Kabalakpus Mabes TNI dan Angkatan.

Minggu, 14 Juli 2019

DPD RI: Grasi Jokowi Kontraproduktif Terhadap Upaya Perlindungan Anak

DPD RI: Grasi Jokowi Kontraproduktif Terhadap Upaya Perlindungan Anak

INFONEWS.CO.ID ■ Selain Komisi Perlindungan Anak, DPD RI juga menyoroti tajam perihal bebasnya Neil Bantleman, Warga Negara Kanada, terpidana kasus pelecehan seksual anak yang divonis 11 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) pada 2016 lalu karena diberi grasi oleh Presiden Jokowi, karena dinilai kontraproduktif terhadap upaya perlindungan anak.

Pemberian grasi ini menghambarkan ketegasan negara yang menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa setara dengan kejahatan narkoba, terorisme, dan korupsi.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan Politik, Hukum, dan HAM mempertanyakan alasan objektif dan rasional hingga grasi ini diterbitkan oleh Presiden Jokowi. Bagi Fahira, Presiden harus menjelaskan kepada publik secara komprehensif kenapa terpidana kasus pelecehan seksual anak berhak mendapat grasi dan sekarang bebas.

“Memang ini hak Presiden. Tapi publik berhak tahu pertimbangannya pemberian grasi ini apa. Bagi saya pemberian grasi ini kontraproduktif terhadap upaya bangsa ini memerangi kekerasan seksual terhadap anak dengan menjadikannya sebagai kejahatan luar biasa,” tukas Fahira di Jakarta (13/7).

Pemberian grasi ini, lanjut Fahira, akan menjadi preseden tidak baik karena dikhawatirkan langkah ini (pengajuan grasi) bakal diikuti oleh terpidana-terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak lainnya di Indonesia.

“Bagaimana jika ada terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang lainnya berbondong-bondong mengajukan grasi? Saya khawatir muncul persepsi, jika yang 11 tahun saja dapat grasi kenapa yang lain tidak. Ini kan preseden tidak baik,” ujar Senator Jakarta yang juga aktivis perlindungan anak ini.

Menurut Fahira, sesuai konstitusi walau pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden, tetapi dalam prosesnya harus memperhatikan pertimbangan MA atau DPR. Oleh karena itu publik berhak tahu pertimbangan seperti apa dan kondisi apa yang melandasi seorang terpidana kasus pelecehan seksual terhadap anak yang divonis 11 tahun berhak mendapat grasi dan bebas.

“Karena jika pertimbangannya tidak kuat maka sama saja negara menganggap kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan biasa, dan ini mengingkari komitmen kita melawan segala bentuk kekerasan terhadap anak” pungkas Fahira.

Sumber: FI
© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved