INFONEWS

Selasa, 21 Januari 2020

Dua Perempuan, Ini Daftar 55 Walinagari di Kabupaten Solok yang Dilantik

SOLOK - Sebanyak 55 Walinagari terpilih se-Kabupaten Solok periode 2020-2026, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Solok, H Gusmal, SE, MM, Dt Rajo Lelo, di GOR Batutupang, Kotobaru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Senin (20/1/2020).

Pelantikan dihadiri Bupati Solok bersama Hj. Desnadefi Gusmal, Wakil Bupati Yulfadri Nurdin, SH bersama Dahliar Yulfadri, Ketua DPRD Jon Firman Pandu, Wakil Ketua DPRD Renaldo Gusmal dan Lucki Effendi, Kapolres Solok Arosuka AKBP Ferry Irawan, Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, Kajari Solok, Sekda Aswirman, Dandim 0309/Solok, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Anggota DPRD, Camat se-Kabupaten Solok, dan masyarakat.

Dari 54 walinagari yang dilantik, sebanyak dua walinagari merupakan perempuan. Yakni Walinagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya Kasyanti dan Walinagari Bukit Bais, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Usnidar. (PN-001)

Nama-nama Walinagari Kabupaten Solok Periode 2020-2026

1. Adesrial sebagai Walinagari Sungai Durian, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

2. Marlius sebagai Walinagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Lungailasi

3. Safri sebagai Walinagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

4. Zalmianto sebagai Walinagari Selayo Tanang Bukit Sileh, Kecamatan Lembang Jaya

5. Darwin sebagai Walinagari Guguak Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

6. Syahrial sebagai Walinagari Limau Lunggo, Kecamatan Lembang Jaya

7. Edi Setiawan sebagai Walinagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya

8. Rushimal Ulya sebagai Walinagari Taruangtaruang, Kecamatan IX Sungai Lasi

9. Ulil Amri sebagai Walinagari Batu Bajanjang  Kecamatan Lembang jaya

10. Charles Camra sebagai Walinagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang

11. Kasyanti, SP sebagai Walinagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya

12. Janawir sebagai Walinagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi

13. Yatrinaldi Sebagai Walinagari Parambahan, Kkecamatan Bukit Sundi

14. Zulpadri sebagai Walinagari Talang, Kecamatan Gunung Talang

15. Syamsul Azwar sebagai Walinagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang

16. Zulkifli sebagai Walinagari Koto Laweh, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

17. Mardi Henderson Sebagai Walinagari Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang

18.Yonhi Nofri Sebagai Walinagari Pasilihan, Kecamatan X Koto Diatas

19. Eliswandri sebagai Walinagari Siaro-aro, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

20. Syukrion Edi sebagai Walinagari Katialo, Kecamatan X Koto Diatas

21. Marlison sebagai Walinagari Labuah Panjang, Kecamatan X Koto Diatas

22. Asriyandi sebagai Walinagari Bukit Kanduang, Kecamatan X Koto Diatas

23. Irfan Fiktono, S.Pd sebagai Walinagari Tanjuang Balik, Kecamatan X Koto Diatas

24. Fatmi Bahar sebagai Walinagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang

25. Zofra Wandi sebagai Walinagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

26. Syafri Dola sebagai Walinagari Sungai Janiah, Kecamatan Gunung Talang

27. Yuneldi sebagai Walinagari Aia Batumbuak, Kecamatan Gunung Talang

28. Pardinal sebagai Walinagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah

29. Agus Evatra sebagai Walinagari Panyakalan, Kecamatan Kubung

30. Yurdam,SE sebagai Walinagari Tanjuang Alai, Kecamatan X Koto Singkarak

31. Andrian sebagai Walinagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak

32. Rahman, S.Pd sebagai Walinagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak

33. Dasrizal sebagai Walinagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak

34. Joni Martias sebagai Walinagari Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak

35. Masri Bakar sebagai Walinagari Sumani kecamatan X Koto Singkarak

36. Ronal Reagen,ST sebagai Walinagari Selayo, Kecamatan Kubung

37. Henri Y sebagai Walinagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung

38. Mardanus sebagai Walinagari Tanjuang Bingkuang Kecamatan Kubung

39. Rizal Idzeko,SE sebagai Walinagari Gauang, Kecamatan Kubung

40. Yuli Endra sebagai Walinagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung

41. Irwin Saputra Sebagai Walinagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung

42.Afrizal K sebagai Walinagari Kotobaru, Kecamatan Kubung

43. Dodi Hermen sebagai Walinagari Muaro Pingai, Kecamatan Junjuang Siriah

44. Usnidar Sebagai Walinagari Bukit Bais, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

45. Hafizurrahman sebagai Walinagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti

46. Baharuddin sebagai Walinagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti

47. Padriwanto sebagai Walinagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti

48. Viva Martha, A.Md sebagai Walinagari Batu Banyak, Kecamatan Lembang Jaya

49. Yusri sebagai Walinagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin

50. Joni Putra sebagai Walinagari Tanjuang Balik Sumiso, Kecamatan Tigo Lurah

51. Abu Tasar sebagai Walinagari Rangkiang Luluih, Kecamatan Tigo Lurah

52. Romi Febriandi sebagai Walinagari Sirukam, Kecamatan Payuang Sakaki

53. Suardi sebagai Walinagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar

54. Delfi, S.Sos sebagai Walinagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti

55. Darmansyah Sebagai Walinagari Supayang, Kkecamatan Payuang Sekaki.

Senin, 20 Januari 2020

Gusmal: Dana Nagari Besar, Walinagari Jangan Sampai Terjerat Hukum

SOLOK - Sebanyak 55 Walinagari terpilih se-Kabupaten Solok periode 2020-2026, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Solok, H Gusmal, SE, MM, Dt Rajo Lelo, di GOR Batutupang, Kotobaru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Senin (20/1/2020). Pelantikan dihadiri Bupati Solok bersama Hj. Desnadefi Gusmal, Wakil Bupati Yulfadri Nurdin, SH bersama Dahliar Yulfadri. Dari 54 walinagari yang dilantik, sebanyak dua walinagati merupakan perempuan. Yakni Walinagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya Kasyanti dan Walinagari Bukit Bais, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Usnidar.

Bupati Solok, Gusmal, SE, MM, Dt Rajo Lelo dalam amanatnya menyatakan jabatan walinagari merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan keikhlasan. Menurut Gusmal, seluruh walinagari terpilih, harus menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas. Serta bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Selamat bergabung di Pemkab Solok. Pemerintahan adalah kepala daerah dan DPRD. Peraturan-peraturan daerah harus diikuti. Sehingga, pada setiap permasalahan di tingkat nagari atau yang berhubungan dengan kebijakan nagari, harus diikuti dan diselesaikan dengan baik. Tugas walinagari sangat berat. Harus siap 24 jam," ungkapnya.



Gusmal juga menekankan agar walinagari yang sudah dilantik, untuk tidak bermain-main dengan aturan. Menurutnya, saat ini, walinagari mengelola dana yang sangat besar. Untuk di Kabupaten Solok, setiap nagari mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) mencapai rata-rata Rp 2 miliar.

"Bekerjalah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Walinagari mengelola dana yang sangat besar. Hampir Rp 2 miliar setiap nagari. Beberapa nagari di daerah terisolir mendapatkan dana tambahan. Tapi ingat, di satu sisi, aparat penegak hukum akan mengawal pembangunan dan jalannya pemerintahan. Saya tidak lagi ingin terjadi, pengelolaan keuangan yang bermasalah. Dulu, walinagari dan perangkatnya diberi kesempatan oleh inspektorat untuk penyelesaian keuangan. Namun, ke depannya tidak akan ada lagi," ungkapnya.

Gusmal dalam amanatnya juga menegaskan bahwa setelah dilantik, para walinagari harus segera menetapkan rencana pembangunan
jangka menengah (RPJM) nagari. Hal itu menurutnya harus selaras dengan RPJM Kabupaten Solok dan RPJM Sumbar. Gusmal juga mengingatkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Solok di angka 5,92 persen. Sehingga, hal itu menjadi salah satu tugas berat Pemkab Solok hingga ke tingkat nagari.

"Tahun 2019, realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) hanya 71 persen. Ini menjadi piutang pemerintah ke masyarakat. Sehingga, tugas pertama walinagari yang dilantik adalah menyusun RPJM Nagari yang selaras dengan RPJM Kabupaten dan RPJM Proovinsi. Realisasi ADD akan dipersentase dengan PBB. Karena itu, tidak ada lagi waktunya walinagari bermain-main. Harus langsung bekerja. Sehingga, pembangunan bisa langsung berakselerasi," ungkapnya.

Gusmal juga mengungkapkan, sejumlah program dari pemerintah pusat terkait kebijakan khusus dari Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Beberapa di antaranya adalah program pengembangan SDM. Kemudian pendaftaran sertifikasi tanah lengkap (PTSL).

"Semua kebijakan dan aturan tersebut harus didukung dan disosialisasikan ke seluruh masyarakat. Para istri walinagari, tugasnya juga sangat berat dalam mendukung kerja suami. Harus rela, ikhlas dan siap mendukung kegiatan suami. Jangan merongrong kegiatan suami. Tapi harus memahami tugas," lanjutnya.

Terakhir, Gusmal juga mengingatkan dalam tahun politik nanti, para walinagari tidak boleh menjadi bagian dalam kampanye politik. Walinagari dilarang menggunakan kewenangannya mendukung salah satu calon Bupati dan Gubernur.

"Pada Pilkada 2020 ini, para walinagari tidak boleh berpihak ke siapapun. Harus mengutamakan netralitas. Sehingga tercipta iklim demokrasi yang sehat dan jujur," tegasnya. (IN-001)

Pelaku Curanmor di Pasaraya Solok Ditangkap

SOLOK - Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Solok Kota melakukan penangkapan terhadap AP (30) warga Jorong Koto panjang Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, Sabtu malam (18/1/2020), sekira pukul 22.00 WIB. AP diduga kuat melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JM2113HK2747 dan nomor mesin JM21E1273252. Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/10/B/I/2020/Polres Solok Kota, tanggal 18 Januari 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/05/I/2020/Reskrim, tanggal 18 Januari 2020, serta Surat perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/I/2020/Reskrim, tanggal 18 Januari 2020.

Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK, melalui Kasat Reskrim Iptu Defrianto, SH, MH, menyatakan kronologis penangkapan bermula saat korban, Andi Sepriandi (33), warga Parak Gadang Jorong Batu Palano, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, melaporkan kehilangan sepeda motor pada Jumat pagi (17/1/2020) sekira pukul 05.00 WIB di kawasan Pasaraya Kota Solok.

"Pada hari Hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekira pkl 09.00 WIB diterima laporan oleh SPKT Polres Solok Kota tentang dugaan tindak pidana pencurian terhadap satu unit sepeda motor. Dari laporan itu, anggota Sat Reskrim Polres Solok Kota melakukan penyelidikan, diperoleh informasi/fakta-fakta bahwa yang diduga melakukan pencurian tersebut adalah AP. Selanjutnya pada hari Sabtu tgl 18 Januari 2020, dilakukan penangkapan terhadap tersangka saat berada di jalan di Jorong Koto Panjang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok," ungkapnya.

Tersangka AP berikut barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Tersangka diduga melanggar Pasal 363 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

"Kita harapkan masyarakat terus berhati-hati dengan barang milik pribadinya. Salah satunya dengan memberikan pengamanan ekstra berupa kunci ganda terhadap sepeda motor," harapnya. (IN-001)

Minggu, 19 Januari 2020

Slogannya ProMoTer, Ternyata Polsek Singkarak Tak Kunjung Berubah

Paradigma baru Polri dengan slogan PROfesional, MOdern, TERpercaya (ProMoTer), membuat chemistry masyarakat dan kepolisian semakin kuat. Namun, pernyataan mengejutkan dilontarkan tokoh masyarakat ke Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi saat kunjungan kerja ke Mapolsek Singkarak, Sabtu (18/1/2020). Mereka sepakat berujar; "Polsek Singkarak Tak Kunjung Berubah!"

SOLOK - Kegiatan kunjungan kerja (Kunker) Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK, bersama seluruh pejabat utama di Polres Solok Kota, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Mapolsek X Koto Dibawah, atau yang lebih dikenal dengan Polsek Singkarak. Rombongan diterima segenap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Forkopincam, dan walinagari terpilih di wilayah hukum Polsek Singkarak. Saat diskusi, para tokoh "sepakat" berujar; "Polsek Singkarak Tak Kunjung Berubah".

Kunker Polres Solok Kota dengan "kekuatan penuh" ke Mapolsek Singkarak, diikuti Wakapolres Kompol Aksalmadi, Kabag Perencanaan Kompol Yus Eri, Kabag Sumda Kompol Irwan Zani, Kasat Intelkam AKP Milson Joni, Kasat Reskrim Iptu Defrianto, Kasat Sabhara AKP Poniman, Kasat Lantas AKP Zamri Naldi, Kasat Bimas Iptu Laydi, Ketua Cabang Bhayangkari Polres Solok Kota Ny. Dessy Ferry Suwandi dan personel dari Mapolres Solok Kota.



Rombongan diterima langsung Kapolsek Singkarak Iptu Ahmad Ramadhan, SH, MH, bersama para Kanit, personel Polsek Singkarak, dan ranting Bhayangkari Singkarak di bawah pimpinan Ny. Lily Ramadhan. Turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Partai Gerindra Septrismen, Vivi Yulia Rahayu dari Partai Golkar, Camat Singkarak Sujanto Amrita, Plt. Danramil Singkarak Yon Efrizal.

Di samping para Forkopimcam tersebut, kedatangan Kapolres Solok Kota dan rombongan juga dihadiri para Walinagari, Ketua KAN, Ketua BPN, dan walinagari terpilih di wilayah hukum Polsek X Koto Dibawah. Yakni Nagari Singkarak, Tikalak, Kacang, Aripan, Koto Sani, Sumani, dan Saningbakar.

Rangkaian kunjungan Kapolres dan rombongan, dimulai dengan makan siang bersama seluruh hadirin. Kemudian dilanjutkan dengan seremonial penanaman pohon oleh Kapolres AKBP Ferry Suwandi dan Ketua Cabang Bhayangkari Solok Kota Ny. Dessy Ferry Suwandi di samping Mapolsek.



Kegiatan utama, yakni sesi tanya jawab dengan tokoh masyarakat berjalan dengan seru! Dimulai dengan paparan Kapolres Ferry Suwandi, di depan sekira 150 hadirin, tentang atensi dari Kapolda Sumbar mengenai pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), bahaya peredaran Narkoba, dan penekanan khusus kepada seluruh personel Polri untuk tidak melakukan pungutan liar.

"Kasus Curanmor saat ini sangat marak di wilayah Sumbar. Sudah seperti minum obat. Pagi terjadi, sore terjadi dan malam pun terjadi. Kita mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat supaya membuat cegah tangkal terhadap kasus Curanmor di wilayah masing-masing. Salah satunya dengan kembali mengaktifkan pos ronda," ujarnya.



Ferry Suwandi juga mengharapkan seluruh masyarakat untuk teliti dan berhati-hati membeli kendaraan bermotor. Terutama dari orang yang tidak dikenal. Sebab bisa disangkal sebagai penadah barang curian. Ferry juga mengharapkan seluruh masyarakat untuk bersama-sama aktif dalam pemberantasan Narkoba. Di akhir arahannya, Ferry juga memberikan penekanan khusus kepada segenap personel agar jangan sekali-kali melakukan pungutan liar.

"Pungutan liar atau Pungli oleh personel, akan sangat merusak citra Polri di masyarakat. Jika ditemukan, akan ditindak tegas," ungkapnya.

Sambutan dan arahan dari Kapolres tersebut ternyata sudah sesuai dengan prediksi hadirin. Suasana pertemuan mendadak memanas saat dibuka sesi tanya jawab. Salah satu tokoh masyarakat, Toyoniyosa, memulai sesi tanya jawab tersebut dengan pernyataannya yang membuat seluruh mata tertuju kepadanya.



"Polsek Singkarak tak kunjung berubah," ujarnya dengan nada datar.

Pernyataan itu, membuat Kapolres Ferry Suwandi langsung mendongak. Namun, setelah melempar senyum, Toyoniyosa menyambung kata-katanya dengan menegaskan bahwa hal itu merujuk pada kantor atau Mapolsek X Koto Dibawah atau Mapolsek Singkarak. Menurutnya, sepanjang pengamatannya selama ini, kondisi bangunan Polsek Singkarak tidak kunjung direhab dan masih merupakan bangunan lama.

"Sebagai masyarakat di sini, kami sangat miris dan prihatin. Mapolsek Singkarak yang berada di jalur perlintasan antar kota di Sumbar dan antar provinsi, seharusnya menjadi kantor yang megah. Namun, saat ini kita bisa lihat sendiri kondisinya. Masih berupa bangunan lama. Tapi hal itu, tidak begitu terperhatikan, karena bagusnya layanan dari Kapolsek Singkarak Ahmad Ramadhan dan jajarannya. Tapi alangkah bagusnya kalau Mapolsek ini dibuat menjadi kantor yang megah. Sebab, akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat kami," ungkapnya.



Pernyataan ini langsung dijawab Kapolres Ferry Suwandi dengan menyatakan pihaknya telah mengusulkan ke Mabes Polri melalui Polda Sumbar untuk pembangunan Mapolsek Singkarak di tahun anggaran 2020. Apalagi menurutnya, atas perjuangan Kapolsek Ahmad Ramadhan dan jajarannya, tanah Mapolsek Singkarak sudah bersertifikat, yang menjadi syarat mutlak anggaran pembangunan bisa dikucurkan.

"Kita sedang menunggu hasilnya. Karena kita hanya mengusulkan. Namun, tahun 2020 ini, Polsek Singkarak mendapatkan dana hibah pembangunan dari Pemkab Solok sebesar Rp 2 miliar. Karena itu, kita sangat berterima kasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Solok, yang telah memperjuangkan ini," ujarnya.



Anggota DPRD Kabupaten Solok, Septrismen Sutan Putiah, menyatakan pengusulan dana hibah untuk pembangunan Mapolsek Singkarak tersebut didasarkan pada kondisi Mapolsek dan aspirasi dari masyarakat.

"Kita sangat komit. Bahwa Polsek Singkarak, dengan beban kerja yang sangat berat, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai," ujarnya.

Sementara itu, Walinagari Singkarak terpilih, Rahman, mengharapkan ke depannya, Polres Solok Kota dan Polsek Singkarak beserta jajarannya, membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat dalam koordinasi di bidang hukum. Sebab menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak paham hukum, dan cenderung diterpa isu yang tak jelas, terutama perangkat pemerintahan di nagari.



Jelang penutupan kegiatan, hadirin dikejutkan dengan kedatangan Kapolres Bukittinggi AKBP Iman Pribadi Santoso bersama rombongannya yang singgah di Dermaga Singkarak, setelah menghadiri Kejuaraan Renang Bhayangkara tingkat Sumatera di Solok Water Park, Kota Solok. Di rombongan tersebut, juga ikut Wakapolres Kompol Sumintak, yang sebelumnya adalah Wakapolres Solok Kota. (rijal islamy)

Jumat, 17 Januari 2020

Polemik PT Dempo di Pessel, Antara Investasi dan Resistensi dari Wakil Rakyat


Polemik PT Dempo Group di Pesisir Selatan
* Antara Investasi dan Penolakan dari Wakil Rakyat


Keberadaan PT Dempo Group menjadi polemik panas antara Pemkab Pessel dan sejumlah Anggota DPRD Pessel. Dempo datang ke Pessel sebagai investor dan mengerjakan sejumlah proyek-proyek strategis. Salah satunya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). Namun, dalam prosesnya, terjadi tarik-menarik kepentingan. Di antara investasi untuk mempercepat pembangunan daerah dan resistensi dari sejumlah wakil rakyat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menegaskan komitmennya mendukung investor yang masuk ke daerah itu. Selain untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, daerah paling selatan Sumbar tersebut butuh investasi untuk kemajuan daerah. Penyebabnya klasik, daerah tersebut memiliki anggaran yang terbatas.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Pesisir Selatan, Suardi, mengatakan, pihaknya butuh investasi untuk mempercepat kemajuan daerah. Menurutnya, menemukan investor yang serius berinvestasi seperti PT Dempo, cukup sulit dan ketika ada yang serius maka wajar pemerintah daerah mendukungnya. Namun, Supardi menegaskan dukungan yang diberikan perlu tidak membabi buta. Mesti ada hal-hal teknis yang dipertimbangkan sebelum bertindak.

"Dukungan yang kita diberikan, mencakup kemudahan memberikan izin, hingga memastikan investor terbebas dari berbagai tekanan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pro dan kontra kehadiran investor merupakan hal biasa, namun jika berada pada batas yang tidak bisa ditolerir Bupati Hendrajoni akan segera turun tangan. Sejauh ini, bupati cukup intens terkait hal itu. Bahkan selalu berada di garis depan jika ada investor yang mendapat berbagai tekanan," ujarnya.

Supardi mencontohkan, saat berbagai isu negatif dihembuskan oleh beberapa kalangan terkait pembangunan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) oleh PT Dempo Sumber Energi di Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Bupati Hendrajoni merespons dengan cepat dengan mendatangi lokasi dan meluruskan informasi yang berkembang.

Dari catatan Supardi, terutama terkait pembangunan PLTMH oleh PT Dempo Sumber Energi, perusahaan itu setidaknya telah mengantongi 10 izin dari DPM PTSP Pessel, serta berbagai dokumen lain baik dari pemerintah provinsi dan pusat. Izin tersebut mulai dari Izin Prinsip Pembangunan PLTMH “Sungai Batang Pelangai Hulu” nomor : 522.540/47/EL.1/HUTSDM/PS/X/2014 yang diterbitkan pada 24 Oktober 2014. Selanjutnya, Izin Lingkungan Pembangunan PLTMH, Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Penjelasan Status Kawasan Hutan PLTMH, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Kemudian, Revisi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Revisi Titik Koordinat Izin Prinsip PLTM Sungai Batang Pelangai Hulu, Revisi Izin Lingkungan, Penambahan Izin Mendirikan Bangunan.

Sementara izin pemerintah pusat yang dikantongi PT Dempo Sumber Energi adalah izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.514/Menlhk/Setjen/PLA.O/8/2019.

"Jadi tidak benar jika ada pihak yang berpendapat PT Dempo Sumber Energi tidak memiliki izin," tegasnya.

Stone Crusher milik PT Dempo Group yang disegel Ditreskrimsus Polda Sumbar, Minggu (12/1/2020).

Disegel Ditreskrimsus Polda Sumbar

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar menyegel areal pemecah batu (Stone Crusher) milik PT Dempo Group di Pesisir Selatan, Minggu (12/1/2020). Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar Kombes Pol Juda Nusa Putra mengatakan, penyegelan dilakukan karena dugaan adanya pertambangan ilegal. Menurut Juda, penyegelan, dilakukan karena PT Dempo Group tidak memiliki izin. Dari pemeriksaan dokumen, PT Dempo Makmur Sejati, perusahaan tersebut tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sejumlah alat-alat pertambangan disita, serta dipasang garis polisi.

"Penyegelan ini kita lakukan supaya tidak ada lagi aktivitas di areal pertambangan di sana, karena pertambangan itu ilegal. Perusahaan tersebut diduga bekerja-sama dengan pihak asing," katanya di Mapolda Sumbar, Rabu, (15/1/2020).

Juda menambahkan, lokasi tambang tersebut berada di pinggir sungai, sedangkan batu-batu yang akan dipecah diambil dari sungai tersebut. Dampak pertambangan itu dapat merusak lingkungan.

"Selain menyegel areal pertambangan, kita juga melakukan penyitaan terhadap alat-alat tambang, seperti satu buah mesin pemecah batu, dua bacthing plan, dua alat berat, dan lainnya," ujarnya.

Pasal yang akan disangkakan nanti adalah pasal 158 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda Rp10 miliar.

Jamalus Yatim
Wakil Ketua DPRD Pessel

Ditolak Pimpinan DPRD Pessel

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat akan menggunakan hak angket dan interpelasi terkait persoalan PT Dempo Sumber Energi. DPRD menilai, pemerintah daerah tidak serius menyikapi persoalan PT Dempo. Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Jamalus Yatim mengatakan, interpelasi dan hak angket tersebut untuk menindak kebijakan pemerintah kabupaten yang seakan melegalkan investasi tanpa izin. Karena itu, DPRD perlu lakukan evaluasi untuk membenahinya.

"Kami dari DPRD akan melakukan sesuai dengan tugas kami, bisa jadi kami akan melangkah lebih jauh, misalnya menggunakan hak angket, interpelasi pada kebijakkan yang salah," ungkap politisi Demkorat ini, kepada Kamis (16/1/2020).

Hak interpelasi yaitu hak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang strategis serta berdampak luas kepada masyarakat. Sedangkan, hak angket yaitu hak untuk melakukan penyelidikan alas kebijakan pcmerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan dan undang-undang.

Jamalus menjelaskan, sejauh ini PT Dempo Sumber Energi telah terbukti beroperasi tanpa izin lengkap. Tapi, pemerintah sendiri tidak pernah mengambil kebijakan tegas. Bahkan, terkesan seperti mendukung.

"Dan ini kami tidak ada indikasi politik, tidak terkait dengan politik apapun. Ini murni untuk kemaslahatan Pesisir Selatan. Karena, kita perlu membenahi setiap persoalan terjadi," terangnya.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Pesisir Selatan, telah menggelar hearing dengan pihak Dempo, di Painan, Rabu 15 Januari 2020. Bahkan, hearing tersebut juga dihadiri pejabat OPD. Dalam hearing tersebut, Ketua Komisi II DPRD Pesisir Selatan, Alkisman, menyatakan pihak PT Dempo tidak bisa membuktikan sejumlah izin yang telah dikantongi. Izinnya belum ada yang lengkap, selain izin menggarap PLTMH.

"Belum ada satu izin-pun. Kecuali izinya satu yakni PLTMH. Sejumlah izin yang diperlukan saat ini, PT Dempo Sumber Energi baru memasukkan berkas. Belum ada satu izin yang dimiliki, seperti izin galian C dan stone crusher yang sudah dioperasikan. Jadi tak ubahnya, seperti orang melamar pekerjaan," jelasnya.

Sementara itu, salah perwakilan PT. Dempo Sumber Energi, Fadlan saat dimintai jawaban oleh wartawan pihak belum bisa mejawab secara rinci. Sebab, dirinya mengaku semuanya masih berproses.

"Untuk sementara ini, kami belum bisa menjawab secara rinci. Dan setiap izin akan terus berproses," terangnya.

Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Jamalus Yatim, menegaskan bakal menindak anggota dewan yang terlibat kongkalikong dengan PT Dempo Sumber Energi. Jamalus menyatakan akan menyeret ke Badan Kehormatan DPRD.

Senada dengan itu, Hakimin, Wakil Ketua dari Fraksi Gerindra juga menegaskan pihaknya akan tegas, dan tidak ada tawar menawar dan akan memproses sesuai peraturan berlaku.

"Kami akan evaluasi jika ada anggota dewan yang bermain. Apalagi untuk memuluskan proyek yang beroperasi dengan izin yang belum lengkap," tegasnya.

Namun, sejauh ini terkait siapa anggota DPRD yang diduga terlibat kongkalikong, unsur pimpinan dewan tersebut belum mau memberikan nama. Dengan alasan sedang mencari bukti yang kuat.

"Karena ini berkaitan dengan lembaga. Jika terbukti akan kami proses secara kelembagaan. Jika pidana, tentu akan kami serahkan kepada penegak hukum," tutupnya. (*/IN-001)

Tarif Prostitusi Online Pelajar di Sumbar Rp 500 Ribu

PADANG - Bisnis pelacuran di Sumatera Barat yang dikenal sebagai daerah agamis bukan lagi ibarat kentut. Aromanya terasa namun wujudnya tidak ada. Bahkan, yang memiriskan, bisnis lendir itu kini sudah merambah ke kalangan pelajar. Terbukti, Polresta Padang mengungkap dua orang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) asal Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, terlibat dalam prostitusi online di Kota Padang. Keduanya, AY (15) dan YF (15) terlibat dalam bisnis lendir bersama mucikari berinisial FB (33) dan dua mucikari lainnya, yang juga masih berumur 16 tahun. Penangkapan tiga muncikari ini dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Kota Padang di kawasan GOR H Agus Salim, Rabu (15/1/2020) dini hari. Sementara, dua korban prostitusi ini diamankan di salah satu hotel.

Polresta Padang menggelar jumpa pers tetang prostitusi online yang melibatkan pelajar yang masih di bawah umur, Kamis (16/01/2020) di Mako Polresta Padang lantai II. Para tersangka ditangkap pada hari Rabu, (15/01/2020) sekitar pukul 03.30 WIB di kawasan GOR H Agus Salim. Mereka ditangkap saat sedang duduk di salah satu cafe tanpa perlawanan.

Dari kronologisnya, modus para pelaku adalah memasukan foto korban ke dalam aplikasi Michat. Kemudian menawarkan korban ke aplikasi media sosial tersebut. Setelah kesepakatan dan harga cocok para tersangka mengantar para korban ke hotel yang telah disepakati. Tarif masing-masing pelajar tersebut Rp 500 ribu, yang hasilnya dibagi dua dengan para mucikari.

Para pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. R (33) tahun berperan mengantar dan menjemput korban, A, (16) tahun dan AS (16) tahun mencari tamu untuk korban mengantar dan menjemput korban.

Korban AY 15 tahun alamat Air Terjun Lansano dan YM 15 tahun Batang Kapas, ke dua korban sama-sama pelajar dari Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Perkara terjadi semenjak tanggal 10 Januari 2020 hingga 12 Januari 2020, bertempat di sejumlah hotel di Kota Padang.

Para pelaku dikenakan pasal 76 i jo pasal 88 UU RI no 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun kurungan dan denda paling banyak Rp 200 juta.

Pengungkapan kasus ini bermula saat Polresta Padang mendapat informasi dari kakak korban bahwa ada dua orang remaja yang sudah meninggalkan rumahnya. Dari informasi itu, Polresta Padang mendapatkan informasi tiga mucikari sedang berada di GOR H Agus Salim Padang dan sedang melakukan transaksi.

"Berdasarkan dua informasi tersebut kita langsung turun ke lapangan mengadakan penyelidikan. Kita coba masuk. Akhirnya, personel kita melakukan transaksi dengan mereka," ungkap Kapolres Kombes Pol Yulmar Try Himawan, Kamis (16/01/2020).

Kapolres Yulmar juga menegaskan pihaknya sangat miris dengan kejadian seperti ini. Kota Padang dan Sumbar menurutnya adalah daerah yang religius.

"Tentu kita selalu serius, ini masalah yang harus kita selesaikan bersama. Karena kenapa anak dibawah umur, mereka pelajar tentu juga menjadi suatu program kita dari Polresta Padang untuk mencegahnya. Bahkan, korban tidak sekolah lagi sejak awal Januari 2020," jelasnya. (IN-001)
© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved