INFONEWS.CO.ID

INFONEWS

Ads

RELIGIUS

INFO TERKINI

OPINI RAKYAT

INFO RAMADAN

INFO BUDAYA

Jumat, 19 Juli 2019

Kepala Staf Umum TNI Ikuti Ceramah Rohani Islam


INFONEWS.CO.ID ■ Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto  bersama Danjen Akademi TNI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., pejabat Mabes TNI, segenap Prajurit dan PNS Mabes TNI serta Ibu-ibu Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI Pragati Wira Anggini (IKKT PWA) mengikuti ceramah rohani Islam di Masjid Sudirman Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (17/7/2019).

K.H. Taufiqorrahman, S.Q yang sehari-hari menjabat Pimpinan Ponpes Tahfidzul Qur’an Daarut Taufiq Ar Rahman Cilandak dalam ceramahnya menyampaikan antara lain tentang pentingnya dalam menunaikan Ibadah Haji di Mekkah dan bagaimana implikasi seorang mukmin menjadi Haji Mabrur.

Ditempat terpisah, juga dilaksanakan ceramah agama Katholik di  Gereja Bunda Maria Fatima Mabes TNI oleh Romo Antonius Didit Soepartono, Pr Paroki Maria Vianney, agama Kristen Protestan di Gereja Bukit Kasih, Mabesal, Cilangkap oleh Pendeta Lusindo YL Tobing, M.Th GBI Nehemia Jakpus, dan agama Hindu di Pura Tri Jaya Dharma, Mabes TNI oleh Ipda Pol I Wayan Kantun Mandara, S.Ag., M.Fil.H. Satbrimob Polda Metro Jaya.


Aspers Panglima TNI Melepas Keberangkatan 294 Jamaah Calon Haji


INFONEWS.CO.ID ■  Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI, Marsda TNI Dedy Permadi, S.E., M.M.D.S. mewakili Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. melepas keberangkatan 294 Jamaah Calon Haji Badan Koordinasi Urusan Haji (Bakuh) TNI Tahun 1440 H/2019 M., bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2019).

Adapun 294 Jamaah Calon Haji Bakuh TNI tersebut terdiri dari 81 jamaah Mabes TNI, 50 jamaah TNI Angkatan Darat, 81 jamaah TNI Angkatan Laut dan 82 jamaah TNI Angkatan Udara.

Panglima TNI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Marsda TNI Dedy Permadi menyampaikan bahwa Ibadah Haji adalah ibadah yang sangat di idamkan oleh seluruh umat muslim. Di Tanah Suci nanti, Bapak dan Ibu akan menjadi tamu-tamu Allah SWT dan sekaligus juga sebagai duta bangsa Indonesia dan duta TNI.

“Saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian yang pada tahun ini mendapat kesempatan berangkat ke tanah suci untuk menunaikan Ibadah Haji. Jaga selalu kesehatan karena ibadah haji menuntut kekuatan fisik yang prima,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Panglima TNI berpesan agar para Jamaah Calon Haji berkonsentrasi untuk beribadah. “Ingatlah bahwa Allah SWT juga memperhitungkan hubungan kita dengan sesama manusia dan alam sekitar. Gunakanlah waktu yang ada untuk berkonsentrasi beribadah, guna mendapatkan Haji yang Mabrur,” ujarnya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, bimbingan manasik haji yang telah dilaksanakan dapat memberikan gambaran pelaksanaan rukun-rukun dan sunah Haji bagi para jamaah dalam beribadah.

Oleh sebab itu, jagalah perilaku dan sopan santun serta bulatkan tekad dan hindari hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyukan agar ibadah tersebut menjadi sangat bernilai. “Doa kan pula keselamatan untuk rakyat dan bangsa Indonesia serta seluruh prajurit TNI agar senantiasa memperoleh rahmat dari Allah SWT,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Kamis, 18 Juli 2019

Stadion GBLA Terlihat Megah, Tapi Kontruksi Bangunan Mengalami Amblas


INFONEWS.CO.ID ■ Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang menjadi icon Kota Bandung kini kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal, pembangunannya telah menelan anggaran Rp 545 miliar lebih.

Stadion berkapasitas 80 ribu penonton tersebut pernah mengalami masalah hukum. Dimana Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung bertanggung jawab sepenuhnya atas kondisi stadion itu. Namun, ketika hasil audit dilakukan BPK RI. Pembangunan GBLA berujung dengan korupsi. Bahkan, pihak penyidik Bareskim Polri menaksir kerugian pembangunan GBLA sebesar Rp 100 miliar lebih.

PT Penta Rekayasa (konsultan perencana) dan PT Adhi Karya (kontraktor pelaksana pekerjaan), PT Indah Karya (konsultan manajemen kontruksi) mengerjakan proyek itu pada tahun anggaran 2009 hingga 2013.

Stadion GBLA terakhir kali hanya digunakan pada perhelatan pembukaan PON 2016. Namun sesudah itu, keberadaan konstruksi mengalami penurunan pada strutur bangunan.

Sampai akhirnya stadion GBLA dibiarkan tidak terurus sampai sekarang.

Menanggapi hal ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, jika pemerintah kota (pemkot) Bandung tidak sanggup untuk mengelola Stadion GBLA sebaiknya assetnya diserahkan kepada Pemdaprov.

"Nanti pihak Pemprov akan mengelola dengan anggran APBD Provinsi," kata pria yang akrab disapa Emil ini.

Dia memastikan, jika diserahkan pengelolaannya kepada provinsi, pihaknya siap mengalokasikan anggaran untuk mengurus stadion yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat itu.

” Kalau memang gara-gara anggaran kecil jadi terbengkalai dan pemkot mau menyerahkan ke Provinsi nanti kita urus dengan dana provinsi dengan senang hati kita urus," kata Emil.

Dia mengatakan, untuk urusan asset sebetulnya serah terima aset pemerintah sudah biasa terjadi. Bahkan, Pemdaprov pernah melakukan penyerahan aset ke pemerintah pusat juga.

“Sebenarnya sama-sama aset negara, yang membedakan adalah sakunya. Satu saku Pemerintah Pusat, satu saku Pemdaprov dan satu saku Pemdakab/Pemkot. Tiga-tiganya sama-sama negara,” kata dia.

Emil menuturkan, saat masih menjabat Wali Kota sebetulnya sudah ada rencana untuk pengelolaan stadion diserahkan kepada Persib. Akan tetapi, sebelum niat itu terwujud ia mengaku tidak bisa menindak lanjutinya. Sebab, keburu terpilih jadi gubernur.

“Dulu, saat jadi wali kota proses itu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung," katanya.

Dia menilai, untuk pengelolaan stadion, idealnya diserahkan kepada pihak ketiga. Sebab, peran pemerintah bukan operator tapi regulator.

"Idiealnya, itu dikelola pihak ketiga dengan prosedur yang baik, idealnya ke Persib saja, nanti mereka bisa kerjasama B to B bisa beriklan atau apapun terserah kesepakatan," pungkasnya.

Kerusakan stadion berkapasitas 38.000 penonton tersebut berada di beberapa titik, baik di dalam maupun luar stadion.

"Kursi-kursi di beberapa tribun lantai satu banyak yang rusak, kondisinya ada yang bengkok, patah, sampai engsel (penopang) kursi lepas," ujar Dede Soleh dari pengelola Stadion GBLA, kemarin.

Saat Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) ketika baru saja diresmikan terlihat megah dengan rumput lapangan yang hijau. Akan tetapi kontruksi bangunan mengalami amblas karena kondisi tanah yang labil.



Rabu, 17 Juli 2019

Bentrok di Register 45 Mekarjaya Mesuji Telan 3 Korban

Bentrok di Register 45 Mekarjaya Mesuji Telan 3 Korban

INFONEWS.CO.ID ■ Dua kelompok warga terlibat bentrok di Register 45 Mekarjaya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung pada Rabu (17/7) siang. Tiga orang dilaporkan tewas akibat bentrokan ini.

"Iya benar terjadi bentrok, anggota sedang berada di lokasi," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad, di Bandarlampung. Seperti dilansir Antara.

Informasi di TKP menyebutkan, kedua kelompok yaitu wilayah Mesuji Raya bentrok dengan kelompok Mekar Jaya yang diduga buntut dari masalah kendaraan bajak milik salah satu kelompok tersebut.

Namun pihak lain menyebutkan kasus ini bermula dari persoalan lahan.

Sejumlah orang yang diduga dari kelompok tersebut merebut paksa Bajak hingga terjadi cekcok dan pertikaian hingga  mengakibatkan adanya korban.

Peristiwa ini kemudian berkembang dan kejadian tersebut mengakibatkan 9 orang alami luka bacok, dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Insiden ini juga mengakibatkan 3 orang dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini berada di Puskesmas Simpang Pematang.

Meski dinyatakan kondusif oleh pihak kepolisian, sejumlah petugas tampak siaga di beberapa tempat rawan guna antipasi rusuh lanjutan. Pihak kepolisian dari resort Mesuji dibantu personil Kodim 0426 disiagakan. (Mardiyanto)

Baznas: Potensi Zakat Nasional Mencapai Rp 233,8 Triliun Setiap Tahun


INFONEWS.CO.ID ■ Hasil riset Pusat Kajian Strategis (Puskas) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menunjukkan, potensi zakat nasional mencapai Rp 233,8 triliun per tahun.

Sementara potensi zakat Provinsi Jawa Barat yang mencapai Rp 26,845 triliun per tahun merupakan jumlah ketiga terbesar di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Menyikapi hal itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan kesadaran masyarakat Jawa Barat untuk membayar zakat setiap tahunnya terus meningkat.

Baznas Jawa Barat (Jabar) sendiri menyebut pengumpulan zakat di Jabar setiap tahunnya meningkat antara 25% hingga 30%.

"Zakat di Jabar sangat potensial maka perlu dikelola dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan," kata Uu saat ditemui usai membuka Gebyar Festival Zakat ke-3 dan Rapat Kerja Daerah (Rekerda) Baznas Jabar di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Rabu (17/7/2019).

Selain kesadaran masyarakat, lanjut Uu, harus ada sedikit unsur pemaksaan untuk membayar zakat khususnya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan tersebut sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memotong sebagian gaji ASN-nya untuk dibayarkan zakat. Uu pun mengimbau 27 kepala daerah di Jabar untuk melakukan hal serupa seperti di Pemerintah Provinsi Jabar.

"Kami sudah buat Pergub (Peraturan Gubernur) untuk ASN dan seperti yang diumumkan pada Idul Fitri kemarin, penerimaan zakatnya yaitu Rp 300 miliar," ujar Uu.

"Nanti akan saya sampaikan ke Pak Emil (Ridwan Kamil) harus ada penekanan kepada kepala daerah untuk membuat aturan kepada ASN mewajibkan membayar zakat dipotong dari gaji. Seperti di Garut Rp 2,5 milyar perbulan ini berkat keberanian kepala daerahnya," imbuhnya.

Potensi zakat Provinsi Jabar sebesar Rp 26,845 triliun per tahun ini hampir mendekati jumlah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) APBD Jabar per tahun yang mencapai lebih dari Rp 34 triliun.

Bila dikelola dengan optimal, Ketua Baznas Jabar, Arif Ramdani, mengatakan potensi zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan di Jabar.

"Mudah-mudahan bisa mengoptimalkan potensi tersebut sehingga kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan mendukung visi Jabar juara lahir batin," ujar Arif Ramdani.

Dia pun menyebut bahwa Gebyar Festival Zakat ke-3 dalam rangkaian Rakerda Baznas Jabar ini bertujuan untuk penguatan komitmen dalam mengemban amanah pengelolaan zakat agar tercapai tujuan pengentasan kemiskinan.

"Juga untuk konsolidasikan potensi zakat di Baznas 27 kabupaten dan kota," katanya.

Adapun, laporan keuangan Baznas Jabar yang diikuti 80% Baznas kota dan kabupaten dari tahun 2015-2018 sudah diaudit dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam kelembagaan, Baznas Jabar juga telah mendapat akreditasi A dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kepercayaan masyarakat kepada kami juga telah dibuktikan dengan diraihnya penghargaan pelopor kebangitan ekonomi umat berbasis zakat," tutup Arif.

Babinsa Kelurahan Kratonan Hadiri Pembukaan Penilaian Pukesmas Berprestasi


INFONEWS.CO.ID ■ Hari ini, Rabu tanggal 17 Juli 2019, Pukul 07.30 Wib sampai selesai Babinsa Kratonan Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta, Serka Yudi Widiyanto menghadiri kegiatan pembukaan Penilaian Pukesmas Berprestasi di Aula UPT Pukesmas Kratonan Jln Pringgodani No.34 Kratonan Kelurahan Kratonan kecamatan Serengan, Kota Surakarta.

Untuk mendukung Kegiatan Pembukaan Penilaian Pukesmas Berperstasi Babinsa ikut juga menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan tersebut di UPT Pukesmas Kratonan.

Sambutan dari kepala Dinas kesehatan Surakarta dr.Sri Wahyuningsih mengucapkan selamat  datang kepada tim penilai pukesmas dan tamu undangan, pukesmas Kratonan merupakan salah satu dari tuju pukesmas di wilayah surakarta dan merupakan pukesmas di daerah padat penduduk, tetapi dengan kebersamaan di wilayah maka pukesmas sudah BLUD ( badan layanan Umum Daerah ) dengan posisi pukesmas blud bisah melayani masyarakat dengan  bagus dan maksimal.

Hadir dalam giat tersebut tampak Kepala dinas kesehatan Surakarta dr. Sri Wahyuningsih, Camat Serengan
Islamtini.

Sedangkan yang lainnya tampak juga dari Tim Penilai dr. Dani, kemudian Lurah Kratonan Ibu Diah Widiastuti, Lurah Joyotakan Probo, Kanit Binmas polsek AKP Mariyanto, dan Ketua PKK Kratonan Ibu Sri Murtini.

(Agus)

Mendadak 70 Pejabat Pemkab Bekasi di Tes Urine, Hasilnya 2 Terindikasi Positif

Mendadak 70 Pejabat Pemkab Bekasi di Tes Urine, Hasilnya 2 Terindikasi Positif

INFONEWS.CO.ID ■ Sebanyak 70 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi mengikuti tes Urine yang digelar oleh Badan Narkotika Kabupaten Bekasi, Rabu (17/7) bertempat di Aula Kantor Diskominfosantik.

Adapun ASN yang dilakukan tes terdiri dari para Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III).

Dr. Aab selaku Tim Medis Badan Narkotika Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini bertujuan untuk mengedukasi serta memberikan pembinaan kepada para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Menurutnya pengambilan sampel urine yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya ASN yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkoba khususnya di kalangan pejabat.

Dirinya menyampaikan bahwa dari 70 orang yang dilakukan tes urine, terdapat dua orang yang terindikasi positif. Tetapi menurutnya hasil yang ditemukan tidak mengarah kepada penyalahgunaan narkoba dikarenakan dua orang yang dimaksud memiliki bukti sedang dalam masa terapi penyembuhan penyakit dari dokter.

“Dari 70 orang yang diperiksa dengan 6 Parameter pemeriksaan, ada dua orang yang terindikasi positif, namun yang bersangkutan diketahui sedang melakukan masa penyembuhan penyakit,” ucap Dr Aab.

Sementara itu, Alisyahbana selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa pemeriksaan Urine akan dilakukan ke seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi secara bertahap. Saat ini pemeriksaan baru dilakukan kepada Pejabat Eselon II dan III.

“Pemkab Bekasi akan terus bekerjasama dengan BNK Kabupaten Bekasi untuk melakukan Tes Urine ke seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Ali menambahkan, bahwa Pemkab Bekasi mendukung segala upaya pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pemberantasan peredaran Narkoba khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Menurutnya yang dilakukan hari ini juga dalam rangka mendukung terwujudnya Bekasi Baru Bekasi Bersih yang digalakkan oleh Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

“Untuk mewujudkan Bekasi Baru Bekasi Bersih, maka perlu dipastikan bahwa ASN Pemkab Bekasi juga bersih dari penyalahgunaan Narkoba,” tutupnya. (Humas_Kab_Bekasi)

Senator DPD RI Fachrul Razi Laporkan Denny Siregar ke Mabes Polri



INFONEWS.CO.ID ■ Senator DPD RI asal Aceh H. Fachrul Razi, MIP dalam pernyataan resminya hari ini, Selasa, 16 Juli 2019, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melaporkan Denny Siregar ke Bareskrim terkait hinaan terhadap masyarakat Aceh melalui video yang diunggah oleh Cokro TV.

Pelaporan ke Polisi oleh Fachrul juga dilakukan bersama Juru Bicara Partai Aceh, Muhammad Saleh, dan Tokoh Masyarakat Aceh di Jakarta, Fahmi Mada. Fachrul dan kawan-kawan menilai bahwa konten video Denny Siregar yang diunggah oleh Cokro TV di situs berbagi video Youtube telah merendahkan harkat dan martabat rakyat, ulama dan Islam di Aceh.

Sebagaimana viral diberitakan sebelumnya, Senator DPD RI asal Aceh Fachrul Razi mengatakan bahwa pernyataan Denny telah merendahkan harga diri Aceh serta merupakan tindakan pidana penyebaran kebencian terhadap Aceh dan Islam di Aceh.

“Saya mengecam keras pernyataan-pernyataan tendensius dan fitnah yang dilakukan oleh Denny yang divideokan dan disebarluaskan kepada publik terkait wacana pelegalan poligami di Aceh," katanya kepada wartawan, Selasa (16/7).

Fachrul Razi mengatakan bahwa perbuatan Denny merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Fachrul Razi mengatakan bahwa mengacu pada Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Denny dianggap melakukan tindakan yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. “Jelas dalam video tersebut dirinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Ancaman hukuman maksimal 4 tahun Penjara,” tegas Fachrul.

Menurut Fachrul Razi, Denny juga terindikasi mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama, dan menghasut orang agar tidak menganut agama apapun. “Penghinaan Denny terhadap Syariat Islam di Aceh dan Ulama dapat dikenai hukuman yang lebih berat, yakni penjara maksimal 5 tahun,” jelas Fachrul.

Hal itu disampaikannya merespon beredarnya video yang berisi pernyataan ulasan Denny atas rencana pelegalan poligami di Aceh. Seperti diketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir, kolumnis partisan Denny Siregar mengeluarkan video berisi sindiran dan cemoohan terhadap pemimpin dan masyarakat Aceh terkait wacana yang sedang hangat, yakni rencana penyusunan qanun (peraturan daerah) tentang Hukum Keluarga.

“Silahkan saja berekspresi dan menyampaikan pendapat atau masukan tentang Aceh, secara demokratis kita terima tapi tidak dengan menyudutkan Aceh, Ulama dan Islam di Aceh dengan cara-cara brutal, tendensius dan menyinggung perasaan masyarakat Aceh,” tegas Fachrul.

Dirinya menyesalkan jika ada oknum yang selalu menjelekkan Aceh. “Kalau tidak paham dengan 'orang Aceh' yang memiliki budaya dan Islam yang kuat, sebaiknya pelajari dulu tentang Aceh, bukannya menuding Aceh dengan tuduhan tendensius," tegas Fachrul.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, sangat menyayangkan jika akhirnya banyak warga yang harus berurusan dengan hukum karena kebebasan berekspresi yang mereka lakukan.

“Sebagai promotor dan penganjur jurnalisme warga, dengan memberikan kesempatan kepada semua warga menyampaikan isi hati, buah pikiran dan pandangannya tentang berbagai hal di sekitarnya, saya sangat prihatin dan menyesalkan kejadian-kejadian yang mengantarkan warga ke jeruji besi karena kebebasan berpendapat itu,” jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Menurutnya, berdasarkan pasal 28F UUD 1945, setiap warga negara dijamin hak azasinya dalam menyampaikan buah pikiran dan gagasan bagi pengembangan dan pembangunan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Namun, sayang sekali, jaminan UUD itu tidak linear dengan kemampuan menyampaikan pendapat kebanyakan rakyat di negeri ini.

“Contohnya yaa Deni Siregar itu. Haknya dijamin UUD, tapi kemampuannya menyampaikan pemikiran kritisnya justru merusak tatanan dan harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Menurut saya, Deni Siregar sedang cari bahan gorengan alternatif ketika fenomena cebong-kampret sudah tidak boleh lagi dijadikan bahan gunjingan dia,” imbuh jebolan pascasarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, ini.

Oleh karena itu, terkait dengan upaya Senator Fachrul Razi melaporkan Deni ke polisi, Wilson mendukung langkah tersebut, sebagai sebuah koreksi atas perilaku ‘menyimpang’ sang penulis partisan dan/atau diduga bayaran yang bersangkutan.

“Tetapi, saya lebih senang apabila Denny Siregar segera menyadari kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf serta melakukan pendekatan kekeluargaan kepada masyarakat Aceh yang merasa tersakiti atas pernyataan dan hinaan dia itu,” ujar tokoh pers nasional yang getol membela wartawan dan pewarta warga itu.

Wilson Lalengke yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 (Kappija-21) itu menghimbau setiap pewarta warga dan masyarakat umum untuk senantiasa meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat agar kontribusi kita yang disampaikan di media massa dan media sosial serta berbagai saluran lainnya bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya sangat menganjurkan agar setiap orang terus-menerus belajar, meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapatnya. Ada tiga prinsip yang harus kita pegang dalam berjurnalisme-warga, yakni 3K: Kebenaran, Kebermaknaan, Kebermanfaatan,” pungkas Wilson Lalengke. (WL)

Selasa, 16 Juli 2019

BNPB : Kekeringan Landa 7 Provinsi di Indonesia

BNPB : Kekeringan Landa 7 Provinsi di Indonesia

INFONEWS.CO.ID ■ Pelaksana Harian Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo mengatakan kekeringan terjadi di tujuh provinsi di Indonesia. Salah satunya Jawa Barat.

"Banyak lokasi yang terjadi kekeringan, seperti  di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," katanya di Jakarta, Selasa (17/7/2019).

Ia menjelaskan, secara keseluruhan terdapat sebanyak 79 kabupaten/kota di tujuh provinsi tersebut yang mengalami kekeringan dengan perincian 1.969 desa/kelurahan di 556 kecamatan.

BNPB memperkirakan masih ada wilayah lain yang juga akan mengalami kekeringan karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim kemarau 2019 akan terjadi pada pertengahan Agustus.

"BNPB sudah mempersiapkan dana siap pakai apabila ada daerah yang kekeringan dan memerlukan bantuan," katanya.

Selain itu, kata dia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing daerah juga tetap berupaya mengatasi kekeringan bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat.

"Pengiriman air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan terus dilakukan menggunakan mobil-mobil tangki. BPBD juga mengupayakan pembuatan sumur bor dan hidran umum," katanya.

Di beberapa wilayah, terutama yang mengalami hingga 60 hari tanpa hujan, kata dia, juga sudah dilakukan operasi udara untuk membuat hujan buatan. Namun, data rinci tentang operasi tersebut masih dikumpulkan.

"BNPB dan BPBD juga berupaya dengan melakukan kampanye hemat air," demikian Agus Wibowo.(Antara) 

Bali Diguncang Gempa Siswa SD Berhamburan Ke Luar

  Bali Diguncang Gempa Siswa SD Berhamburan Ke Luar

INFONEWS.CO.ID ■ Gempa berkekuatan 6.0 Skala Richter (SR) mengguncang sejumlah wilayah di Provinsi Bali, di antaranya Nusa Dua, Denpasar, Tabanan dan Jembrana, Selasa (16/7/2019) pukul 07:36 WIB.

Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Informasi dari BMKG Denpasar menyebutkan gempa yang berpusat di 9.11 lintang selatan, 114.54 bujur timur, dengan kedalaman 68 km itu terjadi di 83 km barat daya Nusa Dua, 84 km barat daya Jembrana, 89 km barat daya Denpasar, 90 km barat Daya Tabanan, dan 917 km tenggara Jakarta.

"Murid-murid sekolah di Kabupaten Jembrana berhamburan keluar, salah satunya murid di MTs Darussalam Pengambengan, Negara. Semuanya panik, termasuk guru," kata warga Negara, Kabupaten Jembrana, Irfan.

Getaran gempa berkekuatan 6 SR yang berpusat di Bali juga terasa di Lombok dan menimbulkan kepanikan warga.

Warga yang tinggal di kawasan permukiman berhamburan ke luar karena guncangan gempa sangat terasa kuat.

Serta siswa dan siswi sekolah dasar yang sedang kegiatan belajar mengajar turut berhamburan ke luar.

"Gempa terasa kencang sekali," kata Nining warga Kota Mataram.

Orang tua murid di sejumlah sekolah juga mengecek anak-anaknya karena khawatir terjadi gempa kembali.

"Saya harus mengecek anak saya, gempanya lumayan lama," kata orang tua murid yang tinggal di Karang Bedil. (Antara)

Panglima TNI : 781 Capaja TNI-Polri Siap Dilantik oleh Presiden RI


INFONEWS.CO.ID ■ Sebanyak 781 Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI-Polri, terdiri dari 259 Akademi Militer (244 putra, 15 putri), 117 Akademi Angkatan Laut (103 putra, 14 putri), 99 Akademi Angkatan Udara (90 putra, 9 putri) dan 306 Akademi Kepolisian (256 putra, 50 putri), siap dilantik oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo sebagai Letnan Dua maupun Inspektur Polisi Dua.

Demikian sambutan pengantar Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. di hadapan Wakil Presiden RI Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, bertempat di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/7/2019).

“Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya karena pada hari ini kita dapat menghadiri acara pembekalan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Calon Perwira Remaja TNI-Polri tahun 2019 dalam keadaan sehat walafiat,” kata Panglima TNI.

Lebih lanjut dikatakan bahwa para Taruna dan Taruni tersebut telah selesai mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan maupun Akademi Kepolisian selama 4 (empat) tahun. “Mereka juga menerima pendidikan integrasi selama 3 (tiga) bulan di Resimen Chandradimuka Akademi TNI,” ucapnya.

“Dengan tulus kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Wapres untuk memberikan pembekalan kepada calon-calon Perwira TNI-Polri yang besok akan dilantik oleh Bapak Presiden sebagai Letnan Dua maupun Inspektur Polisi Dua,” ujar Panglima TNI.

Sementara itu,  Wapres RI Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dalam pembekalannya menyampaikan bahwa para Capaja TNI-Polri harus menguasai teknologi karena saat ini bukan lagi era perang fisik. “Yang terjadi sekarang perang teknologi, dan yang menang akan menguasai teknologi. Di militer, kepolisian juga penguasaan teknologi adalah yang penting,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan yang akan dihadapi Capaja TNI dan Polri juga terkait persaingan teknologi, agar tidak kalah dengan negara lain dalam mengamankan negara. Selain itu, pembangunan dan investasi akan berjalan baik jika kondisi negara aman dan kondusif.

“Kalian berbeda dengan Tentara Angkatan 45. Anda Tentara dan Polisi yang harus mempunyai pemahaman teknologi dan anda harus belajar terus. Bagi TNI perang di masa modern bukan hanya perang fisik. Siapa pun yang menguasai teknologi akan memenangi peperangan,” tuturnya.

Tampak hadir pada acara tersebut diantaranya Kapolri Jenderal Pol Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., Irjen TNI Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., Danjen Akademi TNI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., Kalemdiklat Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, para Asisten Mabes TNI dan Angkatan, Gubernur Akademi Angkatan dan Gubernur Akademi Kepolisian serta para Kabalakpus Mabes TNI dan Angkatan.

Dansatgas TMMD ke-105 Harap Warga Suku Anak Dalam Bisa Mendapat Pendidikan


INFONEWS.CO.ID ■ Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 Kodim 0415/Batanghari, Letkol Inf Widi Rahman, S.H., M.Si. berharap agar Suku Anak Dalam mempunyai wawasan luas dan berpendidikan layaknya seperti masyarakat lain yang berada di Desa Ladang Peris dan sekitarnya.

“Saya berharap warga Suku Anak Dalam bisa berpendidikan, minimal bisa menulis dan membaca,” kata Letkol Inf Widi Rahman di Jambi, Senin (15/7/2019).

Lebih lanjut dikatakan bahwa pada saat upacara pembukaan TMMD ke-105 tahun 2019 beberapa waktu lalu, sekitar 35 warga Suku Anak Dalam di undang menghadiri kegiatan tersebut. “Warga Suku Anak Dalam bisa membaur dan mudah bersosialisasi dengan masyarakat,” ungkapnya.

Letkol Inf Widi Rahman juga mengatakan bahwa Kodim 1405/Batanghari telah menunjuk Sertu Giman selaku Babinsa wilayah pemukiman warga Suku Anak Dalam untuk dapat mengajari mereka melalui sekolah alam, minimal bisa menulis dan membaca.

Dansatgas TMMD ke-105, Letkol Inf Widi Rahman berpesan agar Sertu Giman melaksanakan tugas mengajari warga Suku Anak Dalam dengan baik tanpa pamrih.  “Intinya berbuat tulus dan ikhlas tanpa pamrih,” ucapnya.

Minggu, 14 Juli 2019

Semarakkan HUT Ke-9 Solo CFD, Dandim 0735 Surakarta Ikuti Senam Bersama

   Semarakkan HUT Ke-9 Solo CFD, Dandim 0735 Surakarta Ikuti Senam Bersama

INFONEWS.CO.ID ■ Ribuan masyarakat kompak dan bersemangat dalam mengikuti gerakan "Senam Pagi Indonesia" dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 Solo Car Free Day di Bundaran Gladag hingga APILL Aston sepanjang 3,5 kilometer, Minggu (14/7/2019).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo bersama Wawali Achmad Purnomo, Dandim 0735 Surakarta Letkol Inf. Ali Akhwan, dan Kapolresta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo berada di spot panggung utama Ngarsopuro juga turut mengikuti gerakan demi gerakan senam bergabung bersama peserta lainnya yang dipandu oleh instruktur senam.

Ada empat jenis senam yang diperagakan dalam perhelatan itu, yakni senam kesegaran jasmani (SKJ) jadoel, gemu famire, poco-poco, dan senam Indonesia Pusaka untuk pendinginan.

Peserta yang turut serta mulai dari pelajar, kelurahan, ASN, TNI/Polri OPD aktif dan pensiunan, komunitas senam, perbankan, VIP Sponsor, panitia, hingga wartawan, setiap segmen instruktur peserta ada sebanyak 200 orang dengan panjang barisan 75 meter.

Wali Kota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo menyampaikan, kegiatan "Senam Pagi Indonesia" ini merupakan implementasi slogan yang kerap didengungkan Wali Kota, yakni Waras Wargane.

Kedepan Rudy juga ingin senam di masyarakatkan.

"Saya berharap melalui senam massal ini masyarakat Kota Solo tetap sehat berpikir, sehat berbicara dan sehat bertindak. Jumlahnya yang terdaftar 9.000 dan banyak juga masyarakat yang ikut secara spontan. Ke depan instansi-instansi bisa rutin setiap hari Jumat menggelar senam. Di HUT ke-9 semoga CFD semakin bermanfaat bagi masyarakat," Tuturnya.

Sementara itu, Koordinator instruktur senam M Yanto mengatakan, SKJ jadoel tersebut merupakan pilihan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang ingin mempopulerkan kembali senam tersebut. Sebelum pelaksanaan, pihaknya bersama seluruh instruktur telah menggelar latihan bersama 6 kali dan pre-event di CFD sebanyak 2 kali.

“Gerakannya semua jenis senam, kita bikin mudah dan simpel agar masyarakat mudah menirukannya dan selaras,” Pungkas Yanto.

■ Rls

TNI Bekali Wawasan Kebangsaan Kepada Ratusan Guru di UMP Purwokerto

  TNI Bekali Wawasan Kebangsaan Kepada Ratusan Guru di UMP Purwokerto

INFONEWS.CO.ID ■ Ratusan sarjana pendidikan yang sedang menempuh Pendidikan Profesi Guru di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) mendapat pembekalan wawasan kebangsaan, pendidikan katarakter dan bela negara, dalam acara Penguatan Karakter, Wawasan Kebangsaan dan Pengembangan Guru Profesional bagi mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan gelombang 2 tahun 2019, hari Minggu (14/7).

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Drs. Pudiyono, M.Hum  mengatakan, "Universitas Muhammadiyah Purwokerto,  merupakan salah satu dari 54 perguruan tinggi yang dipercaya menyelenggarakan Pendidikan  Profesi Guru dari 421 perguruan tinggi di Indonesia. Lulusan PPG ini nantinya akan mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya dan pendidikan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi profesi guru. Selain itu,  PPG ini juga membekali kepada para sarjana pendidikan agar menjadi lebih profesional menjalani profesinya sebagai pendidik anak bangsa." Acara sendiri dibuka oleh Rektor UMP DR. Anjar Nugroho, M.S.I,  M.H.I.

 BACA JUGA : Wanita Itu Istimewa 

Salah satu narasumber Mayor Amir Ma'ruf dari Korem 071 Wijayukusuma yang membawakan materi Memperkokoh Wawasan Kebangsaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara mengatakan, "Guru sebagai agen perubahan sangat vital perannya dalam menanamkan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda terutama anak didiknya di sekolah."

Amir juga menambahkan,"Dua aspek penting dalam pendidikan, yaitu aspek kognitif yang berkaitan dengan kecerdasan inteluaktual otak dan aspek afektif yang berkaitan dengan kecerdasan emosional yang implementasinya mengolah perilaku anak didik menjadi santun, menghormati orang tua dan cinta tanah air harus berjalan beriringan."

Niken Septirisa, salah satu peserta yang berasal dari Banyumas mengatakan, "Saya merasa menjadi lebih percaya diri, menghargai para pendiri bangsa, menambah kebanggaan akan cinta tanah air yang mana harus saya tularkan kepada anak didik saya nantinya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena mendapat buku dari narasumber yang TNI, Mayor Amir Ma'ruf."


Sumur Resapan Yonmek 741, Berbuah Granat Tangan


INFONEWS.CO.ID ■ Berkat sumur resapan yang dibuat Satgas bersama warga, yang manfaatnya langsung dapat dirasakan. Seorang warga Desa Sungkaen secara sukarela menyerahkan satu buah granat tangan ke Pos Baen.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 741/GN, Mayor Inf Hendra Saputra, dalam rilis tertulisnya, di Kabupaten TTU, NTT, Minggu (14/7/2019).

Diungkapkan Hendra, kejadian bermula dari pembuatan sumur resapan yang dibuat Satgas bersama masyarakat.

"Selama empat hari, Wadanpos beserta enam orang warga, gotong-royong membuat sumur resapan," ujarnya.

"Keesokan harinya, ketua adat mengundang anggota pos untuk mengikuti upacara adat dan makan bersama di tempat pembuatan sumur resapan," terangnya.

Menanggapi undangan ketua adat, lanjut Dansatgas, Danpos beserta beberapa anggota menghadiri acara adat sebagai rasa syukur warga, karena telah dibuatkan sumur resapan oleh pos.

"Saat acara, seorang warga yang enggan disebutkan namanya, meminta Wadanpos untuk ikut ke rumahnya," ucapnya.

"Setiba di rumah, ia masuk kedalam dan mengambil sesuatu dari kamarnya. Saat keluar, warga tersebut kembali dengan membawa satu buah granat tangan," tambahnya.

Atas hasil temuan tersebut, Dankipur satu, Lettu Inf Teguh Prasetyo, S.T, melaporkan kejadian kepada Dansatgas dan menyerahkan barang bukti berupa satu buah granat ke Mako Satgas.

"Dengan adanya penyerahan granat tangan secara sukarela, merupakan bentuk empati warga kepada Satgas, karena selalu hadir dan berbuat yang terbaik untuk desa binaan," ungkapnya.

"Kita terus memberikan penekanan dan mendorong jajaran, untuk tetap fokus dalam pelaksanaan tugas, apalagi menjelang purna tugas," lanjutnya

"Tidak ada kata berhenti sebelum tugas dinyatakan selesai," tandasnya. (Dispenad).


DPD RI: Grasi Jokowi Kontraproduktif Terhadap Upaya Perlindungan Anak

DPD RI: Grasi Jokowi Kontraproduktif Terhadap Upaya Perlindungan Anak

INFONEWS.CO.ID ■ Selain Komisi Perlindungan Anak, DPD RI juga menyoroti tajam perihal bebasnya Neil Bantleman, Warga Negara Kanada, terpidana kasus pelecehan seksual anak yang divonis 11 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) pada 2016 lalu karena diberi grasi oleh Presiden Jokowi, karena dinilai kontraproduktif terhadap upaya perlindungan anak.

Pemberian grasi ini menghambarkan ketegasan negara yang menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa setara dengan kejahatan narkoba, terorisme, dan korupsi.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan Politik, Hukum, dan HAM mempertanyakan alasan objektif dan rasional hingga grasi ini diterbitkan oleh Presiden Jokowi. Bagi Fahira, Presiden harus menjelaskan kepada publik secara komprehensif kenapa terpidana kasus pelecehan seksual anak berhak mendapat grasi dan sekarang bebas.

“Memang ini hak Presiden. Tapi publik berhak tahu pertimbangannya pemberian grasi ini apa. Bagi saya pemberian grasi ini kontraproduktif terhadap upaya bangsa ini memerangi kekerasan seksual terhadap anak dengan menjadikannya sebagai kejahatan luar biasa,” tukas Fahira di Jakarta (13/7).

Pemberian grasi ini, lanjut Fahira, akan menjadi preseden tidak baik karena dikhawatirkan langkah ini (pengajuan grasi) bakal diikuti oleh terpidana-terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak lainnya di Indonesia.

“Bagaimana jika ada terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang lainnya berbondong-bondong mengajukan grasi? Saya khawatir muncul persepsi, jika yang 11 tahun saja dapat grasi kenapa yang lain tidak. Ini kan preseden tidak baik,” ujar Senator Jakarta yang juga aktivis perlindungan anak ini.

Menurut Fahira, sesuai konstitusi walau pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden, tetapi dalam prosesnya harus memperhatikan pertimbangan MA atau DPR. Oleh karena itu publik berhak tahu pertimbangan seperti apa dan kondisi apa yang melandasi seorang terpidana kasus pelecehan seksual terhadap anak yang divonis 11 tahun berhak mendapat grasi dan bebas.

“Karena jika pertimbangannya tidak kuat maka sama saja negara menganggap kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan biasa, dan ini mengingkari komitmen kita melawan segala bentuk kekerasan terhadap anak” pungkas Fahira.

Sumber: FI

Komnas Perlindungan Anak Sayangkan Jokowi Kabulkan Grasi Kasus Kekerasan Terhadap Siswa JIS

  Komnas Perlindungan Anak Sayangkan Jokowi Kabulkan Grasi Kasus Kekerasan Terhadap Siswa JIS

INFONEWS.CO.ID ■ Kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang mengabulkan permohonan grasi terpidana kasus kejahatan seksual terhadap siswa di Jakarta International School (JIS) yang berlokasi di  Jakarta Selatan dilakukan Neil Bantlemen warga negara Kanada  telah mencederai dan melemahkan Gerakan Masyarakat dan para Pegiat Perlindungan Anak dalam Memutus Mata Rantai Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi komitmen Gerakan Nasional.

Permohonan grasi yang didasarkan pada UU RI  Nomor :  22 Tahun 2002 tentang grasi itu artinya Neil Bantlemen mengakui kesalahannya dan kemudian minta pengampunan kepada Presiden atas perbuatannya. Karena grasi merupakan pengakuan bersalah, pengampunan berupa perubahan,  pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan presiden.

Oleh sebab itu, atas  pengabulan grasi terhadap kejahatan seksual itu, Komnas Perlindungan Anak menilai justru grasi yang diberikan Presiden telah mengabaikan isi dari Ketentuan UU RI nomor : 17 tahun 2016 mengenai Penerapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor :  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai lembaga independen yang diberikan mandat, tugas dan tugas oleh masyarakat untuk memberikan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia, segera menulis surat kepada Presiden RI untuk mempertanyakan latar belakang dan pertimbangan pemberian grasi kepada mantan guru di Jakarta Internasional School  (JIS) itu yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) dengan hukuman 11 tahun penjara.

BACA JUGA:  Bagaimana Agar Anak Menjadi Penurut? 

"Rasanya kok saya tidak percaya Presiden Jokowi mengabulkan permohonan grasi predator kejahatan seksual terhadap anak,  sementara atas maraknya kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak 10 tahun belakangan ini di Indonesia,  beliaulah yang menaruh perhatian serius terhadap masalah ini dengan menerbitkan Perpu Nomor  : 01 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU RI bomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,   agar para Predator kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia dapat dikenakan sanksi hukum luar biasa dan menempatkan dan menetapkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa  (extra ordinary crime) dan kejahatan seksual itu juga disetarakan dengan tindak pidana khusus seperti narkoba terorisme dan korupsi dan para predator kejahatan seksual terhadap anak dapat dihukum seumur hidup dan hukuman mati serta dapat pula ditambahkan dengan hukuman tambahan dan atau pemberatan berupa kebiri (kastrasi) melalui suntik kimia dan pemasangan chip di tubuh para predator. 

Namun dengan berbagai hukuman tambahan dan  pemberatan itu,  pertanyaan mendasar dengan alasan dan pertimbangan apakah bapak Presiden Jokowidodo memberikan grasi kepada Neil Bantlemen sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap siswanya di Jakarta International School (JIS) itu", demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak di Denpasar Sabtub (13/07).

Arist mengatakan  sekalipun Presiden mengabulkan  permohonan  grasi Neil Bantlemen, Komnas Perlindungan Anak terus mengajak dan  mendorong semangat masyarakat dan para pegiat perlindungan anak anak di Indonesia untuk tidak henti-hentinya terus  memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap anak dan meneruskan Aksi Nasional Memutus mata rantai Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia sebagai Komitmen Nasional berbasis Masyarakat. 

Dan demi kepentingan terbaik bagi anak khususnya anak korban kejahatan seksual, atas pengabulan grasi yang diberikan Presiden kepada mantan guru JIS itu,  Komnas Anak akan terus berusaha untuk mendapatkan informasi dari Presiden.

Arist menjelaskan, bahwa pada April 2005 PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Neil Bantlemen karena dinyatakan bersalah telah melakukan kejahatan seksual terhadap siswanya di JIS.

Tidak menerima putusan ini kemudian Neil mengajukan banding atas putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dan oleh engadilan Tinggi Jakarta pada Agustus 2015 putusan PN Jakarta Selatan itu dianulir dan Neil dinyatakan bebas,  namun setelah bebas 2 bulan,  kembali lagi Neil menghuni penjara karena tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) memvonis Neil bersalah dengan menghukum 11 tahun penjara.

Namun melalui Keppres Nomor 13/G/ 2019 tertanggal 19 Juni 2019 hukuman Neil menjadi berkurang dari 11 tahun menjadi 5 tahun dan 1 bulan serta denda 100.000.000,  akhirnya  20 Juni 2019 dibebaskan dan saat ini  Neil Bantlemen sudah berada di negaranya Kanada. (rls/Red)

HMI Berharap Kursi Wakil Bupati Bekasi Diemban Para Aktifis


INFONEWS.CO.ID ■ Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi menilai kekosongan kursi wakil bupati di pemerintahan daerah hari ini menjadi sorotan publik. Hal ini yang kemudian membuat pandangan masyarakat menilai negatif soal politik yang ada di Kabupaten Bekasi.

Sudah banyak dari berbagai unsur yang mendaftarkan  diri untuk menduduki kursi wabup, dari tingkat ASN hingga berbagai koalisi ikut merapat khususnya dari partai Golkar, Hanura dan PPP sisanya diisi oleh masyarakat umum.

Kabid PPD (Partisipasi Pembangunan Daerah) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi, Bongsu Syahputra menginginkan mantan-mantan aktivis serta putra daerah untuk bisa mengisi kursi wabup yang masih kosong.

"Aktivis sudah pernah merasakan proses saat mengemban amanah organisasinya. Begitupun putra daerah yang mempunyai nilai plus mengetahui kondisi daerah tersebut secara dalam dan berpengalaman tentang tempat kelahirannya," ujar Bungsu dalam rilisnya pada Sabtu (13/7/2019).

Dia juga  menyayangkan bila kursi tersebut didapatkan oleh koalisi partai (Golkar), mengingat kasus korupsi yang dilakukan Neneng Hasanah Yasin, bisa terulang kembali.

"Bila kita tidak mengantisipasi hal-hal tidak terpuji yaitu korupsi massal dan berjamaah. Bisa terulang kembali kasus  korupsi di Bekasi," pungkasnya.

Sabtu, 13 Juli 2019

Panglima TNI Saksikan Latihan Puncak TNI AL Armada Jaya di Pantai Banongan


INFONEWS.CO.ID ■ Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., Pangkostrad Letjen TNI Besar Harto Karyawan, S.H., M.Tr.(Han) dan Pangkoarmada III Laksda TNI I.N.G. Ariawan, S.E., M.M. selaku penasehat latihan menyaksikan secara langsung Operasi Amfibi dan pendaratan Pasukan Pendarat Marinir pada latihan puncak TNI AL Armada Jaya XXXVII Tahun 2019 di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (13/7/2019) melalui monitor pengawas yang di-streaming-kan dari seluruh unsur latihan perang laut besar-besaran tersebut.

Pelaksanaan latihan tersebut dalam rangka menguji kemampuan prajurit dan unsur-unsur TNI AL pada kegiatan Latihan Gabungan TNI Tahun 2019. Latihan puncak TNI AL Armada Jaya XXXVII Tahun 2019 melibatkan 8.493 personel, terdiri dari 1.959 personel terlibat pada tahap latihan Geladi Posko dan 6.534 personel terlibat pada tahap Manuvra Lapangan.

Para personel Manuvra Lapangan tersebut terbagi dalam beberapa Komando Tugas (Kogas), diantaranya Komando Tugas Laut Gabungan (Kogaslagab), Komando Tugas Gabungan Amfibi (Kogasgabfib), Komando Tugas Gabungan Pendaratan Administrasi (Kogasgabratmin) dan Komando Tugas Gabungan Pertahanan Pantai (Kogasgabhantai).

Sementara Alutsista yang terlibat dalam latihan ini terdiri dari Kapal Perang RI (KRI) berbagai jenis (Kapal Selam, Kapal Perusak Kawal Rudal, Kapal Cepat Rudal, Kapal Angkut Tank, Kapal Buru Ranjau, Kapal Tanker, Kapal Bantu Tunda dan Kapal Bantu Rumah Sakit).

Selain Kapal Perang, juga melibatkan berbagai unsur Pesawat Udara (Fixed Wing dan Rotary Wing), serta Alutsista Marinir seperti BMP-3F, LVT-7, BVP-2, KAPA-K61, How 105, RM-70 Grad, PK dan Rubber Boat, serta puluhan kendaraan pendarat Amfibi milik Korps Marinir.

Adapun sasaran Latihan puncak TNI AL Armada Jaya XXXVII Tahun 2019 antara lain terciptanya kemampuan perorangan maupun satuan untuk mengaplikasikan dan menerapkan Doktrin Operasi Laut Gabungan, Operasi Amfibi, Operasi Pendaratan Administrasi, Operasi Pertahanan Pantai dan Operasi Dukungan Doktrin-doktrin Matra Laut lainnya.

Panglima TNI Tinjau Kesiapan Prajurit Yonif Rider 509/Balawara Yudha Kostrad


INFONEWS.CO.ID ■ Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., meninjau kesiapan pasukan Yonif Raider 509/Balawara Yudha Kostrad yang akan melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG di Papua, dengan jumlah 450 personel, bertempat di Mayonif Raider 509/BY Kostrad, Jember, Jawa Timur, Jumat (12/7/2019).

Pada kunjungannya, Panglima TNI  didampingi antara lain Pangkostrad TNI Letjen TNI Besar Harto Karyawan, Pangdivif II Kostrad, Asops Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Askomlek Panglima TNI dan Pejabat Petinggi TNI lainnya yang disambut langsung oleh jajaran Forpimda Jember.

Dalam sambutannya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa kunjungan ini untuk melihat kesiapan prajurit TNI yang akan ditugaskan di Papua, terutama mengenai peralatan dan bekal. “Tadi juga diberikan tambahan peralatan terutama untuk menghadapi persoalan di luar pengacau. Jadi mereka nanti berangkat dengan selamat dan lengkap, pulangpun selamat dan lengkap,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI, oleh karenanya kualitas prajurit menjadi perhatian serius, apalagi kondisi medan di Papua merupakan perbukitan dan rawa, sehingga yang dihadapi oleh prajurit tidak hanya pengacau keamanan, tapi juga hal lain, seperti penyakit malaria, maupun lainnya.

“Melihat sorotan mata prajurit Condromowo (sebutan untuk pasukan Yonif Rider 509), saya yakin prajurit TNI ini bisa mengatasi segala rintangan yang akan dihadapi di Papua nanti,” ucap Panglima TNI.

Pada sementara yang sama, Dansatgas Pamtas RI-PNG dari Yonif R 509/Balawara Yudha Letkol Inf Wira Muharromah mengatakan bahwa kunjungan Panglima TNI di Jember merupakan support yang luar biasa, sehingga menambah semangat pasukannya menjelang pemberangkatan Pamtas ke Papua.

“Kunjungan Panglima TNI ke Yonif 509 merupakan support dan pemberi semangat pasukan kami yang luar biasa, sehingga kami sangat yakin bisa menjalankan tugas ini sebaik mungkin, dan doa dari masyarakat agar kami semua bisa kembali dengan selamat dan lengkap,” ujar Letkol Inf Wira Muharromah.

INFO TNI POLRI

INFO DAERAH

INFO BEKASI

INFO SPORT

INFO BALI

© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved