INFONEWS

Jumat, 19 Juli 2019

Rusidi Minta Izin Hadirkan Bawaslu Bengkalis Di Sidang MK


INFONEWS.CO.ID ■ Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Provinsi Riau hari ini kembali di gelar di MK. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban Termohon (KPU Riau), Keterangan  dari Bawaslu Riau dan Pihak Terkait.

Sidang dimulai  pukul 08.00 Wib di ruang sidang panel 1 Gedung Mahkamah Konstitusi RI Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat (18/07).

Sebelumnya, Bawaslu Riau sudah menghadiri sidang perdana pada pekan lalu namun dalam sidang permulaan tersebut MKRI masih  pengecekan dan pengesahan alat bukti dari pemohon.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, menjelaskan, pihaknya kali ini menghadiri sidang gugatan PHPU di MKRI didampingi 7 Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota se Riau.

"Sebelumnya, Bawaslu Riau sudah mengkonsolidasikan bahan bahan untuk disampaikan Bawaslu  Riau di MK.Konsolidasi digelar  untuk mendapatkan keterangan terkait hasil pengawasan selama Pileg dan Pilpres ini," ujarnya.

Konsolidasi dengan  Bawaslu Kabupaten/Kota ini menurutnya perlu dilakukan untuk merumuskan keterangan tertulis yang akan disampaikan dalam sidang kedua kali ini.

Saat mendengarkan Keterangan dari Bawaslu Riau terkait dalil Pemohon dari Partai Nasdem dan PDI Perjuangan di Dapil 5 Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis, Rusidi Rusdan Ketua Bawaslu Riau sempat meminta Ketua MK  Anwar Usman agar diizinkan menghadirkan salah satu anggota Bawaslu Bengkalis yang  untuk didengarkan keterangannya secara langsung dalam sidang.

Bawaslu Bengkalis diwakili oleh Anggota nya Harry Rubianto kemudian menyampaikan perihal  hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang menjadi salah satu dalil pemohon.

Sebelumnya, Para pemohon dari Partai Nasdem dan PDI Perjuangan mempermasalahkan Hasil Rekapitulasi di Batin solapan karna KPU tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Bengklais rekapitulasi tungkat kecamatan dan kabupaten.

Selain Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Riau juga menghadirkan 6 Bawaslu lain yang disebutkan dalam Pokok permohonan Pemohon, yaitu Rokan Hulu, Kampar, Indragiri Hulu, Pekanbaru, Siak dan Rokan Hilir.

Sidang panel 1 Majelis MKRI dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih. Sidang MK ini dapat disaksikan secara langsung oleh yang hadir dan disiarkan juga melalui chanel Youtube MKRI.
Sedangkan dari Bawaslu, Ketua Bawaslu RI Abhan hadir langsung dalam ruang sidang.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan bertindak sebagai juru bicara memberi keterangan di dampingi anggota Gema Wahyu Adinata dan Amiruddin Sijaya. Selama tiga jam, Bawaslu Riau dicecar pertanyaan oleh Ketua Majelis Arief Hidayat, begitu juga pihak pemohon yang juga dihadiri oleh dua komisioner KPU Riau Firdaus dan Abdurrahman yang hadir mencoba menjelaskan duduk persoalan yang digugat oleh pemohon.

Sidang ketiga diagendakan pada hari Senin (22/07) untuk mendengarkan hasil rapat permusyawaratan majelis hakim apakah gugatan yang disampaikan oleh para pemohon dapat diterima atau ditolak. (rls)

Aspers Panglima TNI Melepas Keberangkatan 294 Jamaah Calon Haji


INFONEWS.CO.ID ■  Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI, Marsda TNI Dedy Permadi, S.E., M.M.D.S. mewakili Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. melepas keberangkatan 294 Jamaah Calon Haji Badan Koordinasi Urusan Haji (Bakuh) TNI Tahun 1440 H/2019 M., bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2019).

Adapun 294 Jamaah Calon Haji Bakuh TNI tersebut terdiri dari 81 jamaah Mabes TNI, 50 jamaah TNI Angkatan Darat, 81 jamaah TNI Angkatan Laut dan 82 jamaah TNI Angkatan Udara.

Panglima TNI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Marsda TNI Dedy Permadi menyampaikan bahwa Ibadah Haji adalah ibadah yang sangat di idamkan oleh seluruh umat muslim. Di Tanah Suci nanti, Bapak dan Ibu akan menjadi tamu-tamu Allah SWT dan sekaligus juga sebagai duta bangsa Indonesia dan duta TNI.

“Saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian yang pada tahun ini mendapat kesempatan berangkat ke tanah suci untuk menunaikan Ibadah Haji. Jaga selalu kesehatan karena ibadah haji menuntut kekuatan fisik yang prima,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Panglima TNI berpesan agar para Jamaah Calon Haji berkonsentrasi untuk beribadah. “Ingatlah bahwa Allah SWT juga memperhitungkan hubungan kita dengan sesama manusia dan alam sekitar. Gunakanlah waktu yang ada untuk berkonsentrasi beribadah, guna mendapatkan Haji yang Mabrur,” ujarnya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, bimbingan manasik haji yang telah dilaksanakan dapat memberikan gambaran pelaksanaan rukun-rukun dan sunah Haji bagi para jamaah dalam beribadah.

Oleh sebab itu, jagalah perilaku dan sopan santun serta bulatkan tekad dan hindari hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyukan agar ibadah tersebut menjadi sangat bernilai. “Doa kan pula keselamatan untuk rakyat dan bangsa Indonesia serta seluruh prajurit TNI agar senantiasa memperoleh rahmat dari Allah SWT,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Rabu, 17 Juli 2019

Mendadak 70 Pejabat Pemkab Bekasi di Tes Urine, Hasilnya 2 Terindikasi Positif

Mendadak 70 Pejabat Pemkab Bekasi di Tes Urine, Hasilnya 2 Terindikasi Positif

INFONEWS.CO.ID ■ Sebanyak 70 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi mengikuti tes Urine yang digelar oleh Badan Narkotika Kabupaten Bekasi, Rabu (17/7) bertempat di Aula Kantor Diskominfosantik.

Adapun ASN yang dilakukan tes terdiri dari para Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III).

Dr. Aab selaku Tim Medis Badan Narkotika Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini bertujuan untuk mengedukasi serta memberikan pembinaan kepada para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Menurutnya pengambilan sampel urine yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya ASN yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkoba khususnya di kalangan pejabat.

Dirinya menyampaikan bahwa dari 70 orang yang dilakukan tes urine, terdapat dua orang yang terindikasi positif. Tetapi menurutnya hasil yang ditemukan tidak mengarah kepada penyalahgunaan narkoba dikarenakan dua orang yang dimaksud memiliki bukti sedang dalam masa terapi penyembuhan penyakit dari dokter.

“Dari 70 orang yang diperiksa dengan 6 Parameter pemeriksaan, ada dua orang yang terindikasi positif, namun yang bersangkutan diketahui sedang melakukan masa penyembuhan penyakit,” ucap Dr Aab.

Sementara itu, Alisyahbana selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa pemeriksaan Urine akan dilakukan ke seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi secara bertahap. Saat ini pemeriksaan baru dilakukan kepada Pejabat Eselon II dan III.

“Pemkab Bekasi akan terus bekerjasama dengan BNK Kabupaten Bekasi untuk melakukan Tes Urine ke seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Ali menambahkan, bahwa Pemkab Bekasi mendukung segala upaya pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pemberantasan peredaran Narkoba khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Menurutnya yang dilakukan hari ini juga dalam rangka mendukung terwujudnya Bekasi Baru Bekasi Bersih yang digalakkan oleh Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

“Untuk mewujudkan Bekasi Baru Bekasi Bersih, maka perlu dipastikan bahwa ASN Pemkab Bekasi juga bersih dari penyalahgunaan Narkoba,” tutupnya. (Humas_Kab_Bekasi)

Senator DPD RI Fachrul Razi Laporkan Denny Siregar ke Mabes Polri



INFONEWS.CO.ID ■ Senator DPD RI asal Aceh H. Fachrul Razi, MIP dalam pernyataan resminya hari ini, Selasa, 16 Juli 2019, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melaporkan Denny Siregar ke Bareskrim terkait hinaan terhadap masyarakat Aceh melalui video yang diunggah oleh Cokro TV.

Pelaporan ke Polisi oleh Fachrul juga dilakukan bersama Juru Bicara Partai Aceh, Muhammad Saleh, dan Tokoh Masyarakat Aceh di Jakarta, Fahmi Mada. Fachrul dan kawan-kawan menilai bahwa konten video Denny Siregar yang diunggah oleh Cokro TV di situs berbagi video Youtube telah merendahkan harkat dan martabat rakyat, ulama dan Islam di Aceh.

Sebagaimana viral diberitakan sebelumnya, Senator DPD RI asal Aceh Fachrul Razi mengatakan bahwa pernyataan Denny telah merendahkan harga diri Aceh serta merupakan tindakan pidana penyebaran kebencian terhadap Aceh dan Islam di Aceh.

“Saya mengecam keras pernyataan-pernyataan tendensius dan fitnah yang dilakukan oleh Denny yang divideokan dan disebarluaskan kepada publik terkait wacana pelegalan poligami di Aceh," katanya kepada wartawan, Selasa (16/7).

Fachrul Razi mengatakan bahwa perbuatan Denny merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Fachrul Razi mengatakan bahwa mengacu pada Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Denny dianggap melakukan tindakan yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. “Jelas dalam video tersebut dirinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Ancaman hukuman maksimal 4 tahun Penjara,” tegas Fachrul.

Menurut Fachrul Razi, Denny juga terindikasi mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama, dan menghasut orang agar tidak menganut agama apapun. “Penghinaan Denny terhadap Syariat Islam di Aceh dan Ulama dapat dikenai hukuman yang lebih berat, yakni penjara maksimal 5 tahun,” jelas Fachrul.

Hal itu disampaikannya merespon beredarnya video yang berisi pernyataan ulasan Denny atas rencana pelegalan poligami di Aceh. Seperti diketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir, kolumnis partisan Denny Siregar mengeluarkan video berisi sindiran dan cemoohan terhadap pemimpin dan masyarakat Aceh terkait wacana yang sedang hangat, yakni rencana penyusunan qanun (peraturan daerah) tentang Hukum Keluarga.

“Silahkan saja berekspresi dan menyampaikan pendapat atau masukan tentang Aceh, secara demokratis kita terima tapi tidak dengan menyudutkan Aceh, Ulama dan Islam di Aceh dengan cara-cara brutal, tendensius dan menyinggung perasaan masyarakat Aceh,” tegas Fachrul.

Dirinya menyesalkan jika ada oknum yang selalu menjelekkan Aceh. “Kalau tidak paham dengan 'orang Aceh' yang memiliki budaya dan Islam yang kuat, sebaiknya pelajari dulu tentang Aceh, bukannya menuding Aceh dengan tuduhan tendensius," tegas Fachrul.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, sangat menyayangkan jika akhirnya banyak warga yang harus berurusan dengan hukum karena kebebasan berekspresi yang mereka lakukan.

“Sebagai promotor dan penganjur jurnalisme warga, dengan memberikan kesempatan kepada semua warga menyampaikan isi hati, buah pikiran dan pandangannya tentang berbagai hal di sekitarnya, saya sangat prihatin dan menyesalkan kejadian-kejadian yang mengantarkan warga ke jeruji besi karena kebebasan berpendapat itu,” jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Menurutnya, berdasarkan pasal 28F UUD 1945, setiap warga negara dijamin hak azasinya dalam menyampaikan buah pikiran dan gagasan bagi pengembangan dan pembangunan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Namun, sayang sekali, jaminan UUD itu tidak linear dengan kemampuan menyampaikan pendapat kebanyakan rakyat di negeri ini.

“Contohnya yaa Deni Siregar itu. Haknya dijamin UUD, tapi kemampuannya menyampaikan pemikiran kritisnya justru merusak tatanan dan harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Menurut saya, Deni Siregar sedang cari bahan gorengan alternatif ketika fenomena cebong-kampret sudah tidak boleh lagi dijadikan bahan gunjingan dia,” imbuh jebolan pascasarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, ini.

Oleh karena itu, terkait dengan upaya Senator Fachrul Razi melaporkan Deni ke polisi, Wilson mendukung langkah tersebut, sebagai sebuah koreksi atas perilaku ‘menyimpang’ sang penulis partisan dan/atau diduga bayaran yang bersangkutan.

“Tetapi, saya lebih senang apabila Denny Siregar segera menyadari kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf serta melakukan pendekatan kekeluargaan kepada masyarakat Aceh yang merasa tersakiti atas pernyataan dan hinaan dia itu,” ujar tokoh pers nasional yang getol membela wartawan dan pewarta warga itu.

Wilson Lalengke yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 (Kappija-21) itu menghimbau setiap pewarta warga dan masyarakat umum untuk senantiasa meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat agar kontribusi kita yang disampaikan di media massa dan media sosial serta berbagai saluran lainnya bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya sangat menganjurkan agar setiap orang terus-menerus belajar, meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapatnya. Ada tiga prinsip yang harus kita pegang dalam berjurnalisme-warga, yakni 3K: Kebenaran, Kebermaknaan, Kebermanfaatan,” pungkas Wilson Lalengke. (WL)

Selasa, 16 Juli 2019

Panglima TNI : 781 Capaja TNI-Polri Siap Dilantik oleh Presiden RI


INFONEWS.CO.ID ■ Sebanyak 781 Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI-Polri, terdiri dari 259 Akademi Militer (244 putra, 15 putri), 117 Akademi Angkatan Laut (103 putra, 14 putri), 99 Akademi Angkatan Udara (90 putra, 9 putri) dan 306 Akademi Kepolisian (256 putra, 50 putri), siap dilantik oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo sebagai Letnan Dua maupun Inspektur Polisi Dua.

Demikian sambutan pengantar Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. di hadapan Wakil Presiden RI Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, bertempat di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/7/2019).

“Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya karena pada hari ini kita dapat menghadiri acara pembekalan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Calon Perwira Remaja TNI-Polri tahun 2019 dalam keadaan sehat walafiat,” kata Panglima TNI.

Lebih lanjut dikatakan bahwa para Taruna dan Taruni tersebut telah selesai mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan maupun Akademi Kepolisian selama 4 (empat) tahun. “Mereka juga menerima pendidikan integrasi selama 3 (tiga) bulan di Resimen Chandradimuka Akademi TNI,” ucapnya.

“Dengan tulus kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Wapres untuk memberikan pembekalan kepada calon-calon Perwira TNI-Polri yang besok akan dilantik oleh Bapak Presiden sebagai Letnan Dua maupun Inspektur Polisi Dua,” ujar Panglima TNI.

Sementara itu,  Wapres RI Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dalam pembekalannya menyampaikan bahwa para Capaja TNI-Polri harus menguasai teknologi karena saat ini bukan lagi era perang fisik. “Yang terjadi sekarang perang teknologi, dan yang menang akan menguasai teknologi. Di militer, kepolisian juga penguasaan teknologi adalah yang penting,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan yang akan dihadapi Capaja TNI dan Polri juga terkait persaingan teknologi, agar tidak kalah dengan negara lain dalam mengamankan negara. Selain itu, pembangunan dan investasi akan berjalan baik jika kondisi negara aman dan kondusif.

“Kalian berbeda dengan Tentara Angkatan 45. Anda Tentara dan Polisi yang harus mempunyai pemahaman teknologi dan anda harus belajar terus. Bagi TNI perang di masa modern bukan hanya perang fisik. Siapa pun yang menguasai teknologi akan memenangi peperangan,” tuturnya.

Tampak hadir pada acara tersebut diantaranya Kapolri Jenderal Pol Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., Irjen TNI Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., Danjen Akademi TNI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., Kalemdiklat Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, para Asisten Mabes TNI dan Angkatan, Gubernur Akademi Angkatan dan Gubernur Akademi Kepolisian serta para Kabalakpus Mabes TNI dan Angkatan.

Minggu, 14 Juli 2019

DPD RI: Grasi Jokowi Kontraproduktif Terhadap Upaya Perlindungan Anak

DPD RI: Grasi Jokowi Kontraproduktif Terhadap Upaya Perlindungan Anak

INFONEWS.CO.ID ■ Selain Komisi Perlindungan Anak, DPD RI juga menyoroti tajam perihal bebasnya Neil Bantleman, Warga Negara Kanada, terpidana kasus pelecehan seksual anak yang divonis 11 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) pada 2016 lalu karena diberi grasi oleh Presiden Jokowi, karena dinilai kontraproduktif terhadap upaya perlindungan anak.

Pemberian grasi ini menghambarkan ketegasan negara yang menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa setara dengan kejahatan narkoba, terorisme, dan korupsi.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan Politik, Hukum, dan HAM mempertanyakan alasan objektif dan rasional hingga grasi ini diterbitkan oleh Presiden Jokowi. Bagi Fahira, Presiden harus menjelaskan kepada publik secara komprehensif kenapa terpidana kasus pelecehan seksual anak berhak mendapat grasi dan sekarang bebas.

“Memang ini hak Presiden. Tapi publik berhak tahu pertimbangannya pemberian grasi ini apa. Bagi saya pemberian grasi ini kontraproduktif terhadap upaya bangsa ini memerangi kekerasan seksual terhadap anak dengan menjadikannya sebagai kejahatan luar biasa,” tukas Fahira di Jakarta (13/7).

Pemberian grasi ini, lanjut Fahira, akan menjadi preseden tidak baik karena dikhawatirkan langkah ini (pengajuan grasi) bakal diikuti oleh terpidana-terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak lainnya di Indonesia.

“Bagaimana jika ada terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang lainnya berbondong-bondong mengajukan grasi? Saya khawatir muncul persepsi, jika yang 11 tahun saja dapat grasi kenapa yang lain tidak. Ini kan preseden tidak baik,” ujar Senator Jakarta yang juga aktivis perlindungan anak ini.

Menurut Fahira, sesuai konstitusi walau pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden, tetapi dalam prosesnya harus memperhatikan pertimbangan MA atau DPR. Oleh karena itu publik berhak tahu pertimbangan seperti apa dan kondisi apa yang melandasi seorang terpidana kasus pelecehan seksual terhadap anak yang divonis 11 tahun berhak mendapat grasi dan bebas.

“Karena jika pertimbangannya tidak kuat maka sama saja negara menganggap kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan biasa, dan ini mengingkari komitmen kita melawan segala bentuk kekerasan terhadap anak” pungkas Fahira.

Sumber: FI

Komnas Perlindungan Anak Sayangkan Jokowi Kabulkan Grasi Kasus Kekerasan Terhadap Siswa JIS

  Komnas Perlindungan Anak Sayangkan Jokowi Kabulkan Grasi Kasus Kekerasan Terhadap Siswa JIS

INFONEWS.CO.ID ■ Kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang mengabulkan permohonan grasi terpidana kasus kejahatan seksual terhadap siswa di Jakarta International School (JIS) yang berlokasi di  Jakarta Selatan dilakukan Neil Bantlemen warga negara Kanada  telah mencederai dan melemahkan Gerakan Masyarakat dan para Pegiat Perlindungan Anak dalam Memutus Mata Rantai Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi komitmen Gerakan Nasional.

Permohonan grasi yang didasarkan pada UU RI  Nomor :  22 Tahun 2002 tentang grasi itu artinya Neil Bantlemen mengakui kesalahannya dan kemudian minta pengampunan kepada Presiden atas perbuatannya. Karena grasi merupakan pengakuan bersalah, pengampunan berupa perubahan,  pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan presiden.

Oleh sebab itu, atas  pengabulan grasi terhadap kejahatan seksual itu, Komnas Perlindungan Anak menilai justru grasi yang diberikan Presiden telah mengabaikan isi dari Ketentuan UU RI nomor : 17 tahun 2016 mengenai Penerapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor :  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai lembaga independen yang diberikan mandat, tugas dan tugas oleh masyarakat untuk memberikan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia, segera menulis surat kepada Presiden RI untuk mempertanyakan latar belakang dan pertimbangan pemberian grasi kepada mantan guru di Jakarta Internasional School  (JIS) itu yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) dengan hukuman 11 tahun penjara.

BACA JUGA:  Bagaimana Agar Anak Menjadi Penurut? 

"Rasanya kok saya tidak percaya Presiden Jokowi mengabulkan permohonan grasi predator kejahatan seksual terhadap anak,  sementara atas maraknya kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak 10 tahun belakangan ini di Indonesia,  beliaulah yang menaruh perhatian serius terhadap masalah ini dengan menerbitkan Perpu Nomor  : 01 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU RI bomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,   agar para Predator kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia dapat dikenakan sanksi hukum luar biasa dan menempatkan dan menetapkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa  (extra ordinary crime) dan kejahatan seksual itu juga disetarakan dengan tindak pidana khusus seperti narkoba terorisme dan korupsi dan para predator kejahatan seksual terhadap anak dapat dihukum seumur hidup dan hukuman mati serta dapat pula ditambahkan dengan hukuman tambahan dan atau pemberatan berupa kebiri (kastrasi) melalui suntik kimia dan pemasangan chip di tubuh para predator. 

Namun dengan berbagai hukuman tambahan dan  pemberatan itu,  pertanyaan mendasar dengan alasan dan pertimbangan apakah bapak Presiden Jokowidodo memberikan grasi kepada Neil Bantlemen sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap siswanya di Jakarta International School (JIS) itu", demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak di Denpasar Sabtub (13/07).

Arist mengatakan  sekalipun Presiden mengabulkan  permohonan  grasi Neil Bantlemen, Komnas Perlindungan Anak terus mengajak dan  mendorong semangat masyarakat dan para pegiat perlindungan anak anak di Indonesia untuk tidak henti-hentinya terus  memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap anak dan meneruskan Aksi Nasional Memutus mata rantai Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia sebagai Komitmen Nasional berbasis Masyarakat. 

Dan demi kepentingan terbaik bagi anak khususnya anak korban kejahatan seksual, atas pengabulan grasi yang diberikan Presiden kepada mantan guru JIS itu,  Komnas Anak akan terus berusaha untuk mendapatkan informasi dari Presiden.

Arist menjelaskan, bahwa pada April 2005 PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Neil Bantlemen karena dinyatakan bersalah telah melakukan kejahatan seksual terhadap siswanya di JIS.

Tidak menerima putusan ini kemudian Neil mengajukan banding atas putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dan oleh engadilan Tinggi Jakarta pada Agustus 2015 putusan PN Jakarta Selatan itu dianulir dan Neil dinyatakan bebas,  namun setelah bebas 2 bulan,  kembali lagi Neil menghuni penjara karena tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) memvonis Neil bersalah dengan menghukum 11 tahun penjara.

Namun melalui Keppres Nomor 13/G/ 2019 tertanggal 19 Juni 2019 hukuman Neil menjadi berkurang dari 11 tahun menjadi 5 tahun dan 1 bulan serta denda 100.000.000,  akhirnya  20 Juni 2019 dibebaskan dan saat ini  Neil Bantlemen sudah berada di negaranya Kanada. (rls/Red)

Sabtu, 13 Juli 2019

Panglima TNI Tinjau Kesiapan Prajurit Yonif Rider 509/Balawara Yudha Kostrad


INFONEWS.CO.ID ■ Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., meninjau kesiapan pasukan Yonif Raider 509/Balawara Yudha Kostrad yang akan melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG di Papua, dengan jumlah 450 personel, bertempat di Mayonif Raider 509/BY Kostrad, Jember, Jawa Timur, Jumat (12/7/2019).

Pada kunjungannya, Panglima TNI  didampingi antara lain Pangkostrad TNI Letjen TNI Besar Harto Karyawan, Pangdivif II Kostrad, Asops Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Askomlek Panglima TNI dan Pejabat Petinggi TNI lainnya yang disambut langsung oleh jajaran Forpimda Jember.

Dalam sambutannya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa kunjungan ini untuk melihat kesiapan prajurit TNI yang akan ditugaskan di Papua, terutama mengenai peralatan dan bekal. “Tadi juga diberikan tambahan peralatan terutama untuk menghadapi persoalan di luar pengacau. Jadi mereka nanti berangkat dengan selamat dan lengkap, pulangpun selamat dan lengkap,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI, oleh karenanya kualitas prajurit menjadi perhatian serius, apalagi kondisi medan di Papua merupakan perbukitan dan rawa, sehingga yang dihadapi oleh prajurit tidak hanya pengacau keamanan, tapi juga hal lain, seperti penyakit malaria, maupun lainnya.

“Melihat sorotan mata prajurit Condromowo (sebutan untuk pasukan Yonif Rider 509), saya yakin prajurit TNI ini bisa mengatasi segala rintangan yang akan dihadapi di Papua nanti,” ucap Panglima TNI.

Pada sementara yang sama, Dansatgas Pamtas RI-PNG dari Yonif R 509/Balawara Yudha Letkol Inf Wira Muharromah mengatakan bahwa kunjungan Panglima TNI di Jember merupakan support yang luar biasa, sehingga menambah semangat pasukannya menjelang pemberangkatan Pamtas ke Papua.

“Kunjungan Panglima TNI ke Yonif 509 merupakan support dan pemberi semangat pasukan kami yang luar biasa, sehingga kami sangat yakin bisa menjalankan tugas ini sebaik mungkin, dan doa dari masyarakat agar kami semua bisa kembali dengan selamat dan lengkap,” ujar Letkol Inf Wira Muharromah.

Jumat, 12 Juli 2019

Langkah Antisipasi Kasus Anthraks Menjelang Idul Adha


INFONEWS.CO.ID ■  Menjelang Hari Raya Idul Adha, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menghimbau masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan timbulnya kasus Anthraks pada hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. I Ketut Diarmita, Dirjen PKH, Kementan menyampaikan pesan tersebut melalui rilisnya, Kamis, 11 Juli 2019.

Menurutnya, Anthraks, penyakit hewan yang disebabkan bakteri ini bisa menyerang hewan seperti sapi, kerbau, dan kambing/domba. Namun, Anthraks bisa juga ditularkan ke manusia (zoonosis) melalui kontak dengan hewan tertular atau benda/lingkungan yang sudah dicemari agen penyakit.

“Walaupun berbahaya, penyakit anthrax di daerah tertular bisa dicegah dengan vaksinasi yang disediakan pemerintah,” sebut Ketut.

Untuk daerah bebas Anthraks, lanjut dokter ahli di bidang peternakan ini, penyakit Anthraks bisa dicegah dengan pengawasan lalu lintas hewan yang ketat. “Saat ini, beberapa provinsi di Indonesia memang tercatat pernah melaporkan kasus Anthrax. Namun dengan program pengendalian yang ada, kasus tersebut sifatnya sporadis dan dapat segera terkendali, sehingga kerugian peternak dapat diminimalisir dan ancaman kesehatan masyarakat bisa kita tekan,” tambah Ketut.

Terkait lalulintas dan perdagangan hewan rentan Anthraks yang berasal dari daerah tertular seperti halnya Gunung Kidul dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia, Ketut menegaskan bahwa sesuai dengan standar Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dalam penanganan wabah Anthrax, jika di wilayah tersebut dalam waktu 20 hari tidak ada kasus (kematian) maka Anthraks di wilayah tersebut dapat dinyatakan terkendali. Dengan demikian lalulintas dan perdagangan hewan rentan dapat dilakukan sepanjang hewan tidak berasal dari wilayah yang sedang wabah. “Hewan juga harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan hasil uji laboratorium,” tambah Ketut lagi.

Pejabat teras di Kementerian Pertanian ini juga meminta agar masyarakat melaporkan hewan yang menunjukan gejala sakit atau ternak yang mati mendadak kepada petugas kesehatan hewan. Juga, dia menegaskan agar melarang pemotongan hewan yang sakit atau yang menunjukan gejala klinis Anthraks.

Sebagai langkah kewaspadaan terhadap Anthrax menjelang Idul Adha ini, Ketut telah meminta Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi dan kabupaten/kota untuk segera melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di tempat penampungan/pemasaran. Selain itu, unit terkait melakukan pengaturan dan pengawasan tempat penampungan/pemasaran hewan, pengawasan pelaksanaan dan jadwal vaksinasi anthraks, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas dan panitia pelaksana kurban, serta pemeriksaan teknis pada hewan sebelum dan setelah pemotongan saat pelaksanaan kurban.

Memastikan Hewan Qurban Bebas Anthrax

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, Kementan, Syamsul Ma’arif menjelaskan bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018, penyembelihan hewan kurban di Indonesia mencapai 1.224,284 ekor, terdiri dari 342.261 ekor sapi, 11.780 ekor kerbau, 650.990 ekor kambing, dan 219.253 ekor domba. Kebutuhan ternak untuk ibadah kurban tahun 2019 ini diprediksi akan meningkat sekitar 10% dari kebutuhan tahun 2018.

“Sebagai bentuk perlindungan kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit seperti Anthrax, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita akan segera terjunkan Tim Pemantauan Hewan Kurban di seluruh Indonesia yang terdiri dari petugas pusat, provinsi, kab/kota, juga dari unsur mahasiswa kedokteran hewan, dan organisasi profesi,” jelas Syamsul.

Sementara itu, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan memberikan tips memilih hewan kurban yang sehat yaitu dengan cara memilih hewan di tempat penampungan/pemasaran hewan kurban yang telah ditetapkan/diawasi oleh pemerintah. Pembeli juga perlu memastikan hewan memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dinas/petugas kesehatan hewan. Selain itu, penting untuk mencermati pada saat dilihat/diperiksa, hewan kurban tersebut bernafas teratur, berdiri tegak dan tidak ada luka, bola mata bening dan tidak ada pembengkakan, area mulut dan bibir bersih, lidah bergerak bebas dan air liur cukup membasahi rongga mulut, area anus bersih, dan kotoran padat.

“Dengan memastikan aspek-aspek tersebut, maka hewan kurban yang dipilih aman dari kemungkinan sakit dan menularkannya kepada kita,” ujar Fajar. (PBI/Red)

Kamis, 11 Juli 2019

Paus Ini Mati Membusuk, Ditemukan Warga di Pantai Bambang

  Paus Ini Mati Membusuk, Ditemukan Warga di Pantai Bambang

INFONEWS.CO.ID ■ Masyarakat Dusun Rekasan Desa Bago Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang digegerkan dengan temuan seekor ikan paus yang mati membusuk di pesisir pantai Bambang, hari ini (11/07).

Temuan ini, pertama kali diketahui Siyo (47th) pada saat akan pergi ke sawah yang lokasinya dekat dengan pesisir pantai Bambang.

saat itu, Siyo melihat ada benda besar dan baunya menyengat, setelah didekati ternyata bangkai ikan paus yang berukuran panjang sekitar 11 meter. Selanjutnya temuan tersebut dilaporkan kepada Kepala Dusun Rekasan dan Polsek Pasirian.

Personil Polsek Pasirian yang mendengar informasi tersebut segera mendatangi lokasi. Setelah berkoordinasi dengan masyarakat, anggota Polsek Pasirian mengajak Masyarakat dan Satgas Keamanan Desa setempat untuk mengubur paus tersebut di lokasi penemuan.

Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH mengungkapkan “Melihat kondisi ikan paus yang sudah membusuk tersebut dimungkinkan ikan paus sebesar 4 kali tubuh orang dewas itu sudah mati beberapa hari yang lalu di lautan. Bangkai yang terombang ambing dilautan tersebut.

Paus diduga terseret ombak hingga ke pesisir dan terdampar di pantai Bambang.

"Disini saya menghimbau agar tetap menjaga kelestarian laut, karena jika dilihat sebenarnya paus tersebut bisa tumbuh lebih besar lagi. Namun karena pencemaran di lautan mungkin penyebab kematian mamalia ini.

Kedepan, lanjut Kapolres, marilah kita jaga alam kita agar hal seperti ini tidak terjadi lagi.

“Kami juga tetap akan melakukan penyelidikan tentang sebab-sebab kematian ikan paus tersebut, apakah ada perburuan ikan paus oleh nelayan atau sebab-sebab lain seperti pencemaran dilautan,” pungkasnya.

Sementara warga sepakat bangkai paus segera dikubur supaya tidak menimbulkan bau busuk, karena ukurannya yang sangat besar. Dengan panjang 11 meter, Tinggi 100 cm, dan Lebar badan 150 cm.

Kasum TNI : Kerja Sama Militer Jadi Fokus Dalam Tingkatkan Hubungan Diplomatik RI-AS

  Kasum TNI : Kerja Sama Militer Jadi Fokus Dalam Tingkatkan Hubungan Diplomatik RI-AS

INFONEWS.CO.ID ■  Hubungan pertahanan dan kerja sama militer khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu fokus dalam meningkatkan hubungan diplomatik RI-AS yang sudah berjalan selama 70 tahun sejak dibuka resmi pada tanggal 28 Desember 1949.

Demikian disampaikan Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto yang mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada saat mengunjungi National Defense University di  Washington D.C. dalam rangka 3rd United Nations Chiefs of Defense Staff Conference di Amerika Serikat, Selasa (9/7/2019).

Selanjutnya Kasum TNI mengatakan bahwa hubungan RI-AS sudah berada pada tahapan "Strategic Partnership", hal tersebut menunjukkan pentingnya bagi kedua negara untuk secara bersama-sama berbagi tanggung jawab mencari solusi atas tantangan global dan menguatkan kerja sama strategis antara kedua negara.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Senior Vice President NDU,  Ambassador Arnold A. Chacon mengatakan bahwasannya saat ini NDU sedang mengembangkan suatu wadah alumni yang dapat menjadi Network positif bagi para alumninya, terutama dalam mendiskusikan segala isu strategis yang sedang berkembang. Wadah alumni ini diharapkan dapat memberi feed back positif bagi kemajuan NDU.

Ambassador Arnold A. Chacon juga berharap agar jumlah perwira TNI yang ditugaskan belajar di NDU setiap tahunnya akan semakin bertambah, juga pertukaran dosen antara NDU dan UNHAN akan menjadi kegiatan positif yang menunjukkan eratnya hubungan bilateral kedua negara.

Dalam kunjungan tersebut Kasum TNI didampingi Waasops Panglima TNI Marsma TNI Marsma TNI M. Khairil Lubis, Komandan PMPP TNI Brigjen TNI Victor H. Simatupang, M.Bus, Kapuskersin TNI Laksma TNI Didik Kurniawan, S.T., M.Si., dan Athan RI di Washington D.C Marsma TNI A. Joko Takarianto.

BACA JUGA: Bakamla Gandeng Stakeholder Perkuat Sistem Penanganan Insiden di Laut dengan US Coast Guard      


Senin, 08 Juli 2019

Bawa Paket Sabu, 2 Pria Ini Diamankan Satgas Kostrad

  Bawa Paket Sabu, 2 Pria Ini Diamankan Satgas Kostrad

INFONEWS.CO.ID ■ Seakan tak pernah lelah dalam berkomitmen mencegah peredaran barang terlarang, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif PR 328/Dgh Kostrad terus melaksanakan sweeping. Kegiatan Ini pun berhasil setelah mengamankan 2 orang pemuda yang membawa sabu didalam bungkus rokok.

Disampaikan oleh Dansatgas Pamtas Yonif PR 328/DGH Kostrad, Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr (Han) kejadian bermula saat Pos Nafri yang dipimpin oleh Letda Inf Ahmad Mukti melakukan sweeping pada (06/07/2019). Sabtu malam pukul 21.30 Wit.

“Pada saat melaksanakan sweeping, Praka Doni memeriksa sebuah kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Amiruddin (35 Th) dan Apriadi (35 Th) Warga Arso 2. Pada saat dilakukan pemeriksaan pada Amiruddin terlihat panik dan seakan menyembunyikan sesuatu dari kantongnya, personel satgas pun mendapatkan 1 paket sabu siap pakai yang ditaruh didalam bungkus rokok,” jelas Mayor Inf Erwin.

Dilanjutkan Mayor Inf Erwin, personel Satgas juga mengamankan 3 alat hisap sabu.

“Alat hisap sabu diamankan dari kantong celana milik Apriadi. Untuk sabu yang diamankan seberat 2 gram yang rencananya akan digunakan dirumah Amiruddin,” ucap Dansatgas.

Modus yang digunakan untuk transaksi sabu yang dilakukan oleh pelaku menggunakan modus sistem tempel, “Modus sistem tempel, dimana pembeli menunggu di suatu tempat dan bertemu dengan pembawa barang, kemudian sipembawa barang menghampiri dan memberikan barang tersebut kepada pemberi tanpa ada komunikasi,” jelasnya.

Kedua pelaku merupakan pengguna yang sudah 7 bulan menggunakan sabu-sabu.

“Untuk saat ini keduanya telah kami serahkan kepada yang berwajib untuk diproses lebih lanjut,” tuturnya.

■ Albert / Penkostrad

Minggu, 07 Juli 2019

4 Jam Lalui Medan Sulit, Satgas Pamtas 301 Berhasil Evakuasi Warga

4 Jam Lalui Medan Sulit, Satgas Pamtas 301 Berhasil Evakuasi Warga

INFONEWS.CO.ID ■ Satuan Penugasan Pengaman Perbatasan Batalyon Infanteri Raider 301/Prabu Kian Santang selalu memberikan bantuan yang tulus dan ikhlas kepada masyarakat. Hal itu terbukti saat anggota Pos Sei Kelik melaksanakan evakuasi warga yang sakit di rumah gubuk Dusun Sei Kelik, Desa Senaning, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang.

Komamdan Satgas Yonif Raider 301/PKS, Letkol Inf Andi Hasbulah mengatakan, proses evakuasi tersebut bermula laporan dari Lubis (60) yang merupakan saudara dari Idris datang ke Pos untuk meminta bantuan kepada anggota kesehatan Pos Sei Kelik, Pratu Alan untuk diberi pengobatan lantaran penyakit strokenya kambuh.

Lanjutnya, Pratu Alan laporan kepada Danpos Sei Kelik, Letda Arm Tri Ardian untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Idris, setelah selesai diperiksa dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan harus segera dievakuasi ke Puskesmas terdekat.

"Empat orang anggota Pos Sei Kelik dipimpin, Letda Arm Tri Ardian berangkat menuju rumahnya untuk membantu membuat tandu yang akan digunakan untuk membawa Bapak Idris turun ke Desa Sei Kelik dengan jarak 4 jam perjalanan darat dan melewati medan yang sangat terjal serta harus menyeberangi sungai Ketungau untuk sampai ditujuan. Selain itu juga, evakuasi ini dibantu oleh warga sekitar.

Setelah sampai tujuan di Desa Sei Kelik. Selanjutnya, Bapak Idris akan dibawa menuju Puskesmas Senaning untuk mendapatkan penangan lebih lanjut," ucapnya di Sintang, Minggu (07/7/19).

Selain itu juga, kegiatan ini merupakan perwujudan dari 8 wajib TNI Yaitu menjadi contoh dan mempelopori usaha usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Anggota Satgas Yonif Raider 301/PKS selalu siap sedia apabila masyarakat membutuhkan bantuan.

"Semoga Bapak Idris diberi kesembuhan, sehingga bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala," pungkasnya

Sementara itu, Bapak Lubis (60) sebagai perwakilan dari keluarga Bapak Idris menyampaiakan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Anggota Pos Sei Kelik Yonif R 301/PKS, karena senantiasa siap sedia membantu warga sekitar yang mengalami kesulitan.

■ sumber : Pendam XII/Tpr 

Almarhum Sutopo Akan Dimakamkan di Boyolali

 Almarhum Sutopo Akan Dimakamkan di Boyolali

INFONEWS.CO.ID ■ Jenazah Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho pada Minggu (7/7/2019) sore akan dipulangkan dari Guangzhou, China, dan selanjutnya akan dimakamkan di Boyolali, Jawa Tengah, tempat kelahirannya.

Kepala Bidang Humas BNPB Rita Rosita. S seperti dilansirkan Antara mengatakan, jenazah Sutopo akan dibawa dari China menuju Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan selanjutnya akan dibawa ke Boyolali.

Sementara itu, Konsulat Jenderal RI di Guangzhou mengatakan tengah mengupayakan pemulangan jenazah Sutopo Purwo Nugroho secepatnya.

Sutopo meninggal dunia pada Minggu pukul 02.20 waktu Guangzhou, saat menjalani perawatan untuk mengobati penyakit kankernya di Guangzhou St. Stamford Modern Cancer Hospital.

Ia berpulang meninggalkan istri, Retno Utami Yulianingsih, serta dua anak, Muhammad Ivanka Rizaldy Nugroho dan Muhammad Aufa Wikantyasa Nugroho. (Antara)

Sabtu, 06 Juli 2019

Besok Pagi Terbang ke Tanah Suci, Calhaj Asal Sukoharjo Ketahuan Bawa Powerbank

  Besok Pagi Terbang ke Tanah Suci, Calhaj Asal Sukoharjo Ketahuan Bawa Powerbank

INFONEWS.CO.ID ■ Jamaah calon haji (Calhaj) asal Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lewat embarkasi Adi Soemarmo, akan diberangkatkan pada Minggu (7/7/2019) pagi.

Sebanyak 358 orang rombongan Calhaj kelompok terbang (Kloter) I dari Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar mulai masuk Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, pada Sabtu (6/7/2019).

Sehari sebelumnya, barang - barang bawaan jamaah Calhaj yang dikemas dalam koper tertutup sudah tiba lebih dulu untuk pemeriksaan pabean dengan x-ray.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Adi Soemarmo Solo, menjelaskan kepada wartawan, pemeriksaan tersebut berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 15 Tahun 2018, tentang barang-barang yang dilarang dalam penerbangan.
Sesuai aturan, barang yang dilarang adalah bahan peledak, cairan dengan volume tertentu, makanan dengan bau menusuk, serta barang lain sesuai dengan aturan penerbangan.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas pemeriksa mendapati sejumlah koper yang berisi powerbank untuk telepon seluler.

Kepala Seksi Koper PPIH Embarkasi Adi Soemarmo Solo, Sukamdi, mengatakan powerbank merupakan salah satu benda yang dilarang dibawa dalam penerbangan.

"Seluruh koper yang kami terima harus diperiksa sebelum kami serahkan ke pihak Garuda Indonesia. Dalam pemeriksaan melalui X-ray, petugas mendapati barang yang dilarang berupa powerbank di dalam delapan koper,” katanya.

Petugas PPIH memanggil ke-8 pemilik koper tersebut agar membuka koper masing-masing dan mengeluarkan barang bawaannya yang terlarang.

Calhaj yang kedapatan membawa powerbank sempat kebingungan mencarinya, dengan alasan yang menata barang bawaan tersebut termasuk powerbank adalah keluarganya.

"Sebenarnya saya sudah diberitahu larangan membawa powerbank di pesawat. Tetapi saya khilaf karena mengikuti saran teman untuk memasukkan powerbank dalam koper," tutur Calhaj asal Sukoharjo, Dewi Setyowati.

Berdasarkan jadwal pemberangkatan jemaah Calhaj lewat embarkasi Adi Soemarmo Solo, sebanyak 358 Calhaj Kloter I dari Kabupaten Sukoharjo akan bertolak ke Tanah Suci pada Minggu pukul 05.35.

Para tamu Allah tersebut akan dilepas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Bandara Adi Internasional Soemarmo Solo.

Pada musim haji 2019 ini, sebanyak 34.171 Calhaj asal Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, akan diberangkatkan dari embarkasi Adi Soemarmo Solo dalam 97 Kloter.

Terkait dengan kabar tentang wabah hepatitis A yang muncul di Jawa Timur, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Tenny Setyoharini, yang dihubungi wartawan memastikan di Kota Solo tidak terjangkit wabah hepatitis A.

Dia berpesan khususnya kepada para jemaah Calhaj agar menjaga kesehatan melalui perilaku pola hidup bersih sehat atau PHBS, misalnya cuci tangan sebelum makan dan semacamnya.

■ sumber: PR/rls

Jumat, 05 Juli 2019

MUI: Memberi Selamat Pada Kecurangan Itu Dilarang Allah

  MUI: Memberi Selamat Pada Kecurangan Itu Dilarang Allah

INFONEWS.CO.ID ■ Jika diyakini Pemilu 2019 curang maka hak siapapun, termasuk Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak memberi ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Maruf Amin.

"Allah melarang ucapkan selamat pada kecurangan. Apalagi membantu mendukung koalisi dengan kecurangan karena kecurangan itu dosa, munkar, menjadi sumber perpecahan dan  permusuhan," kata pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anton Tabah Digdoyo kepada redaksi, Jumat (5/7).

"Baca Al Quran V/2 dan XI/113. Al Quran lengkap bahas hal ini," imbuh Anton.

Menurut Anton, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri di media mengakui Pemilu 2019 banyak terjadi kecurangan. Sehingga mengherankan pernyataan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam pembacaan naskah putusan bahwa kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) seperti didalilkan Tim Hukum Prabowo-Sandi adalah ranah lembaga lain, yakni Bawaslu RI.

BACA JUGA: Bahasa Apa yang Digunakan Bangsa Jin? 

MK menegaskan, hanya bisa mengadili kecurangan angka-angka.

"Lah curang itu dari angka-angka. Kita sepakat dengan Prof Rocky Gerung harusnya MK teliti alat bukti dengan cermat bukan langsung buat kesimpulan," ujarnya.

BACA JUGA: Ma’ruf Amin Membenarkan Akan Ada Menteri Dari PBNU 

Kembali masalah ucapan selamat pada sesuatu yang terindikasi curang. Anton mengingatkan, jangankan curang, di dalam ajaran Islam itu diatur tidak boleh sembarangan memberi salam.

"Islam memang sangat detail maka ilmuwan-ilmuwan Barat akui Islam bukan sekadar agama terakhir tapi juga peradaban baru yang komplit," pungkas mantan petinggi Polri ini. (Sumber: rmol)


Lagi, Mabes TNI Mutasi Jabatan dan Promosi 28 Perwira Tinggi

Lagi, Mabes TNI Mutasi Jabatan dan Promosi 28 Perwira Tinggi

INFONEWS.CO.ID ■ Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi, guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, TNI melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Perwira Tinggi (Pati) TNI.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/686/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan promosi dan mutasi jabatan 28 Pati TNI yang terdiri dari 15 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 8 (delapan) Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 5 (lima) Pati jajaran TNI Angkatan Udara.

Dalam mutasi jabatan tersebut tercatat sebagai berikut : 15 Pati TNI AD, yaitu Mayjen TNI Darlan Harahap, S.I.P. dari Pa Sahli Tk. III Bid Banusia Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Heboh Susanto dari Staf Khusus Kasad menjadi Pa Sahli Tk. III Bid Banusia Panglima TNI, Mayjen TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS. dari Kapuskes TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI dr. Bambang Dwi Hasto, Sp.B., FInaCs., M.Si dari Kapuskesad menjadi Kapuskes TNI, Brigjen TNI Dr. dr. Tugas Ratmono, Sp.S dari Ka Medik RSPAD GS Puskesad menjadi Kapuskesad,  Kolonel Ckm dr. Lukman Ma’ruf Sp.BS., M.Kes dari Ketua Komite Riset RSPAD GS Puskesad menjadi Ka Medik RSPAD GS Puskesad, Brigjen TNI dr. Heru Pranata dari Waka RSPAD GS Puskesad menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Ckm dr. Albertus Budi Sulistya, Sp. THT-KL., MARS dari Koorsahli Bid Kesehatan RSPAD GS Puskesad menjadi Waka RSPAD GS Puskesad, Brigjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A. dari Danrem 171/PVT (Sorong) Kodam XVI/Cen menjadi Danrem 181/PVT (Sorong) Kodam XVII/Ksr (validasi orgas).

Brigjen TNI I Ketut Duara S.E., M.Tr., (Han) dari Pa Sahli Tk. II Lingkungan Hidup Sahli Bid Wassus dan LH Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI, Brigjen TNI Asep Wasisto dari Pa Sahli Tk. II Kumham dan Narkoba Sahli Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Lingkungan Hidup Sahli Bid Wassus dan LH Panglima TNI, Kolonel Inf Sofyan Yahya Botutihe, M.B.A. dari Anjak Bid Sosial dan Budaya Nasional pada Deputi Bid. Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas menjadi Pa Sahli Tk. II Kumham dan Narkoba Sahli Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI, Kolonel Chb Victor Prihatino Tobing, S.M., dari Pamen Dithubad menjadi Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi Digital pada Deputi Bid. Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, Brigjen TNI Fabian Albert Embran dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

8 (delapan) Pati TNI Angkatan Laut, yaitu Laksma TNI Angkasa Dipua, S.E., M.M dari Kadispamal menjadi Aspam Kasal, Kolonel Laut (T) Wisnu Sumarto, S.T., M.Si. (Han) dari Paban 1/Ren Sintel TNI menjadi Kadispamal, Laksma TNI Sugiarto, S.E. dari Pati Sahli Kasal Bid. Soskumdang menjadi Staf Khusus Kasal, Kolonel Laut (P) Hargianto, S.E., M.M., M.Si (Han) dari Paban Utama HAM Sahli Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Soskumdang, Laksma TNI Bambang Udoyo dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksma TNI Ir. Muharam Ibrahim, M.A.P. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksma TNI Ika Irwanto, S.T., M.M dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksda TNI I Nyoman Nesa dari Sahli Bid. Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam menjadi Pati Mabes TNI AL (meninggal dunia).

5 (lima) Pati TNI Angkatan Udara, yaitu Marsma TNI Adityawarman, S.E., M.M., dari Kapusinfostrahan Bainstrahan Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsda TNI Supriharsanto dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsda TNI Eko Supriyanto S.E., M.M. dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma TNI Dadang Hermawan, M.Sc dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma TNI Drs. V. Agus S., M.Si dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).

■ Red/Puspen TNI

Kamis, 04 Juli 2019

Ini di Purwakarta, ASN Merokok Saat Jam Kerja Dikenakan Sanksi Harus Beli 10 Al Qur'an


INFONEWS.CO.ID ■ Pemkab Purwakarta mengeluarkan aturan larangan merokok disaat jam kerja baik untuk ASN maupun Non ASN.

Menurut Bupati yang biasa disapa Ambu ini, apabila pegawai yang kedapatan merokok saat jam kerja akan mendapatkan sanksi membeli minimal 10 ekslempar Kitab Suci Al-Quran.

Dengan larangan tersebut diharapkan pelayanan dan pekerjaan para pegawai baik di lingkungan Pemkab Purwakarta maupun OPD bisa berjalan optimal, apalagi sudah tertuang dalam aturan peraturan bupati.

"Alasan utamanya, pegawai harus fokus bekerja. Selain itu, demi kesehatan dan kebersihan juga. Jangan sampai, ruang kerja penuh dengan asap rokok ataupun sisa pembakaran rokok," ujar Anne di Purwakarta. Kamis (4/7/2019).

Peraturan ini sudah mulai berjalan bahkan dalam tahap sosialisasi kepada seluruh pegawai diseluruh OPD di Purwakarta, termasuk sanksi bagi yang melanggar. Karena apabila yang melanggar maka akan dikenakan sanksi dengan mewakafkan Al-Quran.

Tambah Anne, sudah ada 3 ASN yang sudah terkena sanksi, ketika dirinya melakukan sidak dan mendapati ASN di lingkungan Setda Purwakarta kedapatan asik merokok.

"Kemarin kita berikan sanksi langsung, ya terkena sanksi harus menyumbangkan Kitab Suci Al-Quran, ya sampai hari ini ada 30 kitab," ujarnya.

Nantinya setiap Al-Quran yang terkumpul menurut Anne kan diberikan kepada Masjid, Mushola, Madrasah ataupun sekolah termasuk anak - anak yang belum memiliki Al-Quran.

"Dengan aturan ini diharapkan pegawai dapat sadar bahwa pentingnya kesehatan serta lingkungan kerja yang nyaman, aman dan rapih serta bebas dari asap rokok," katanya.

Sedangkan menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta, Asep Supriatna, mengatakan, larangan ini sudah lama digulirkan.

"Kedepan, kita akan membentuk tim pengawasan khusus yang setiap saat bisa berkeliling ke seluruh OPD," ungkapnya.

Bila tim ini, sudah terbentuk maka tidak ada toleransi lagi. Pegawai yang tertangkap tangan merokok di sembarang tempat, maka akan dikenakan sanksi. Termasuk juga sosialisasinya. Namun, tetap saja ada pegawai yang membandel dengan merokok di ruang dan jam kerja.

"Kita harapkan kedepan tidak ada lagi pegawai yang merokok saat bekerja," jelasnya.

■ Rls/Dadang

Penyerapan Kartu Pencari Kerja Di Jembrana Cukup Tinggi


INFONEWS.CO.ID ■ Penyerapan kartu pecari kerja ( pencaker) di Jembrana tergolong tinggi. Pada tahun 2018, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jembrana  telah mengeluarkan 1377 kartu pencari kerja bagi warga Jembrana.

Kartu yang dulu dikenal dengan nama kartu kuning itu, sangat penting sebagai prasyarat melamar pekerjaan. Tidak hanya diinstansi negeri tapi juga dibeberapa perusahaan swasta.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jembrana I Komang Suparta, rabu ( 3/7).

Dilanjutkannya, fungsi kartu kuning sendiri saat ini bukan hanya menjadi syarat untuk melamar pekerjaan saja.

BACA JUGA: Cara Menghilangkan Penghalang Jodoh 

"Kartu pencaker itu juga penting supaya Dinas PMPTSPTK  bisa mendata jumlah pencari kerja di daerah. Bukan hanya untuk melamar kerja saja,” terang Suparta. 

Ia menambahkan, banyak orang mengira kartu pencaker ini hanya berfungsi saat melengkapi pendaftaran CPNS, tapi sebenarnya lebih dari itu. Melalui kartu itu, pihak dinas juga bisa mendata apabila pencari kerja belum dan sudah mendapatkan pekerjaan.
“ Dulu kartu ini dikenal dengan  kartu kuning karena warna setelah dicetak  kuning. Tapi sekarang disebut kartu pencaker , dengan warna cetakan putih, “papar Suparta.

Namun Komang Suparta tak menampik, masyarakat yang mencari  kartu pencaker melonjak jumlahnya  saat masa-masa pendaftaran CPNS . Seperti tahun 2018 lalu, biasanya  tiap bulan yang memohon pencaker rata-rata diangka 60-an orang. Sedangkan dibulan juli tahun lalu, saat dimulainya pendaftaran CPNS, jumlahnya melonjak menjadi 485 orang .

”Hal ini dikarenakan adanya permintaan warga untuk mengikuti test CPNS. Tahun ini juga kita antisipasi untuk memenuhi kebutuhan warga. Kedepan tentu akan kita sempurnakan dengan  sistem berbasis online yang memudahkan mengakses data-data. Termasuk info pekerjaan yang cocok bagi mereka melalui  Informasi kerja online,“ ungkap mantan Kabag Humas Protokol ini.

Disinggung mengenai langkah- langkah membantu pencari kerja, Pemkab Jembrana ternyata telah menyiapakan sejumlah program. Ia menjelaskan berbagai program itu  guna mendukung angkatan kerja mencari pekerjaan . Seperti  melalui sejumlah program pelatihan berdasarkan trend terkini  maupun potensi permintaan pasar kerja kedepan.

Ada juga kegiatan Job Fair yang mempertemukan pencari kerja dengan penyedia pekerjaan/perusahaan. Selanjutnya mengadakan  program peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga tenaga kerja yg sudah bekerja makin produktif, serta dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga penempatan tenaga kerja yang berijin resmi untuk menyalurkan tenaga kerja.(**)

Selasa, 02 Juli 2019

Dalam Sebulan, Indah Putri Indriani Didemo Tiga Kali Terkait Sungai Rongkong

Sungai Rongkong

INFONEWS.CO.ID ■ Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani kembali di demo oleh masyarakat terkait sungai Rongkong di tiga lokasi yaitu di jembatan Sabbang, Kantor Bupati serta di Kantor DPRD Luwu Utara.

Sebelumnya, pada 19 Juni 2019 lalu, Indah didemo oleh Masyarakat Tandung yang menolak pembangunan bendungan di desa mereka.

Massa aksi yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Aliran (Amal) Sungai Rongkong tersebut bahkan rela menempuh perjalanan sekitar 25 kilometer dari desa mereka untuk melakukan aksi penolakan di Tugu Durian, Kecamatan Sabbang.

Sepekan kemudian, Rabu 26 Juni 2019, Indah kembali didemo oleh masyarakat yang menamakan diri AMDAS (Aliansi Masyarakat Daerah Aliran Sungai) Rongkong.

Massa aksi tersebut menuntut pemerintah yang dipimpin oleh istri politisi Partai Golkar tersebut untuk melakukan normalisasi Sungai Rongkong, penetapan garis sempadan Sungai Rongkong dan penertiban tambang galian.

Tak berselang lama, Senin 1 Juli 2019 Indah kembali didemo oleh AMDAS Rongkong dengan tuntutan yang sama. Bahkan massa aksi membakar ban bekas di Kantor depan Bupati Lutra.

Amdas Rongkong, Didit Prananda ketika diwawancara oleh awak media beberapa waktu lalu menuturkan bahwa selama empat tahun kepemimpinan Bupati Luwu Utara, Sungai Rongkong sampai hari ini tidak mendapat perhatian besar oleh pemerintah.

"Kecemasan masyarakat yang selama ini ada, itu dimanfaatkan oleh elit-elit politik, bukan hanya Bupati saja tapi ada beberapa elit-elit politik yang memanfaatkan hal tersebut sehingga menjadi kebohongan-kebohongan," tuturnya.

Redaksi Sulsel : Putri

© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved