INFONEWS.CO.ID ■ Rencana pemerintah untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke sejumlah daerah alternatif terus menjadi sorotan dari sejumlah pihak.
Ekonom Senior Rizal Ramli menilai, memindahkan Ibukota memerlukan biaya yang cukup besar. Sementara pemerintah, dalam sejumlah kebijakannya gagal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang berakibat pada sejumlah permasalahan seperti defisit BPJS.
"Untuk bayar BPJS Kesehatan saja tidak sanggup, mengapa memindahkan Ibukota? Pak Jokowi sing eling, bayar BPJS dulu. Naikkan pertumbuhan ekonomi hingga di atas 5 peren dulu. Naikkan gaji guru honorer dulu, baru bicara pemindahan Ibukota," ujar pria yang akrab disapa RR tersebut, Kamis (2/5).
Tak hanya itu, RR menganggap rencana pemindahan Ibukota yang digagas pemerintahan Jokowi belum pada waktunya. Mengingat, hingga saat ini Jokowi yang juga Calon Presiden belum tentu keluar sebagai pemenang dalam Pilpres 2019, sehingga bisa menjalankan periode pemerintahan keduanya.
"Nasib Pak Jokowi saja belum jelas, mengapa sudah ambil keputusan strategis? Ini juga harus dibahas terbuka dengan DPR yang baru," ujar RR yang juga pernah menjabat menteri di era Jokowi ini.
Lebih lanjut, RR berpesan agar Jokowi belajar dari negara lain yang pernah memindahkan Ibukota, seperti Malaysia.
Menurutnya, pemindahan Ibukota Malaysia ke Putrajaya dilakukan ketika perekonomian negara itu dalam kondisi bagus dan pertumbuhan ekonominya tinggi. (rmol)
FOLLOW THE INFONEWS.CO.ID AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONEWS.CO.ID on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram