INFONEWS.CO.ID ■ Karena Bali memiliki banyak keunikan dan spesialisasi di dunia ini, ia membutuhkan perlindungan dari semua komponen masyarakat. Apalagi, masyarakat Bali wajib melindungi Bali secara keseluruhan.
Penegasan itu dibuat lagi, Gubernur Bali, Dr Wayan Koster di Denpasar, ketika bertemu tatap muka dengan akademisi yang juga menjadi tim ahli dalam penyusunan Pergub dan Peraturan Daerah baru-baru ini.
Koster yang berbicara panjang lebar tentang program kerjanya yang dikemas dalam tema SatLoka Dharma Kertih, mengingatkan bahwa apa yang dilakukan untuk menyelamatkan Bali dari pengepungan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar Bali dihitung dengan cermat. Semua ini akan muncul tentang bagaimana melestarikan agama, budaya Bali dan masyarakat Bali.
Di Mata Koster, Bali memiliki banyak nilai khusus yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia. Dan itu benar-benar harus dilestarikan dan dilindungi, karena itu adalah warisan leluhur orang Bali. Dia mencontohkan, soal populasi, nenek moyang Bali sudah menyatakan cukup banyak anak empat orang, wayan, Made, Nyoman dan Ketut.
Keluarga berencana menurut budaya Bali harus dihitung berdasarkan kemampuan keluarga. Jadi tidak harus dua, kata Koster. Karena itu ia akan meminta BKKBN Bali untuk berhenti berkampanye untuk dua anak yang cukup. Buat sebanyak mungkin anak, setidaknya empat. Dan tidak ada lagi pasektomi.
Menurut Koster ini telah melanggar aturan.
Koster menegaskan bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur jumlah anak, jelasnya. Jadi apa yang BKKBN lakukan sejauh ini tentang dua anak sudah cukup, itu hanya himbauan.
Pada kesempatan itu, Koster mengatakan sejumlah Pergub yang telah diluncurkan semuanya mengarah pada pelestarian budaya Bali. Misalnya, Departemen Bahasa dan Sastra di Bali, badan pengurus pakaian tradisional Bali, yang semuanya bertujuan untuk melestarikan budaya Bali.
Untuk alasan ini, ia meminta para akademisi yang saat ini duduk sebagai tim ahli untuk secara serius memeriksa masalah Bali. Terkait hal itu, ia berharap tim ahli akan mempelajari lebih dalam tentang program kerja yang telah ia rencanakan, membangun Satkerthi Loka Bali.
Koster menyatakan bahwa semua bentuk Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah yang akan diterbitkan dapat memiliki dampak yang lebih luas di Bali, terutama menyangkut kepentingan perempuan, loka kerthih dan sebagainya.
Di depan para cendekiawan yang merupakan bagian dari profesor Universitas Udayana, Koster menyesalkan bahwa hingga saat ini, lembaga pendidikan ini belum mengindahkan Gubernur Bali untuk Pakaian dan adat Bali.
Jika Unud tidak mengindahkan Pergub, saya dapat mengambil tindakan sebagai Gubernur Bali yang memiliki wewenang untuk memberikan tindakan kepada institusi, jelas Koster di depan para profesor dan akademisi Bali.
■ Made Arnawa
FOLLOW THE INFONEWS.CO.ID AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONEWS.CO.ID on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram