INFO BALI
-->

Senin, 17 Juni 2024

Pelaporan Kader oleh LSM, Jon Firman Pandu: Partai Gerindra itu Partai Besar!

 

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Menyikapi adanya beberapa pemberitaan yang menyebutkan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Solok terpilih periode 2024-2024 dari Dapil 4 (Kecamatan Bukit Sundi, Lembang Jaya, Payung Sekaki, Tigo Lurah), Tasman Putra, dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 234 Solidarity Community, ke Mahkamah Partai Gerindra, atas dugaan pemalsuan dokumen saat menjadi Caleg DPRD Kabupaten Solok 2024-2029, Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Solok Jon Firman Pandu, menegaskan bahwa sebagai partai besar, Partai Gerindra memiliki mekanisme dan ada bidang hukum, jika dicurigai adanya pelanggaran hukum atau administrasi di tubuh Partai Gerindra.

"Jika dicurigai adanya pelanggaran hukum, ada mekanismenya dan ada bidang hukum. Jika ada indikasi pidana, tentu pelaporannya ke aparat penegak hukum. Jadi, bukan dengan membawa pihak lain ke permasalahan di tubuh partai. Perlu diingat, Partai Gerindra adalah partai besar," tegasnya.

Jon Firman Pandu, SH, juga meminta kadernya yang belum berhasil dalam pemilihan legislatif 2024 untuk berlapang dada dan berjiwa besar menerima hasil Pileg 14 Februari 2024. Wakil Bupati Solok tersebut mengingatkan bahwa hasil Pileg 14 Februari 2024, mestinya disikapi dengan evaluasi diri dan evaluasi kerja-kerja politik selama masa sosialisasi dan kampanye Pileg.

"Mestinya menjadi bahan evaluasi ke depan, serta bersikap sportif dengan mengakui keunggulan rekan separtai yang sama-sama berjuang. Bukan malah mencari-cari kesalahan dan menebar dugaan-dugaan yang ujung-ujungnya memperburuk citra partai sendiri. Sikapi dengan cara dewasa bahwa proses rekruitmen telah berjalan sesuai mekanisme," ungkapnya.

Terkait dengan mekanisme saat Tasman Putra menjadi Caleg Partai Gerindra DPRD Kabupaten Solok Dapil 4 beberapa waktu lalu, Jon Firman Pandu menegaskan bahwa Tasman Putra menyerahkan ijazah Paket C dengan tahun tamat 2021. Ijazah Paket C tahun 2021 itu, menurut Jon Firman Pandu juga digunakan Tasman Putra untuk mendaftar kuliah di STIA LPPN. Jadi, bukan ijazah Paket C tahun 2018 yang disebutkan oleh beberapa pemberitaan tersebut.

"Sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok dan kebetulan Tasman Putra dan Madra Indriawan serta 5 Caleg Gerindra lainnya berasal dari Dapil saya dulu (Dapil 4), saya melihat dan mengecek sendiri, dan ijazah Tasman Putra jelas tahun 2021, bukan 2018," tegas Anggota DPRD Kabupaten Solok 2014-2019 dan Ketua DPRD Kabupaten Solok 2019-2020 tersebut.

Dari data hasil Pileg 14 Februari 2024 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok, Partai Gerindra di Dapil 4 Kabupaten Solok mendapatkan satu kursi dengan meraih total 5.027 suara. Tasman Putra yang menjadi Caleg nomor urut 1 meraih 1.379 suara. Sementara Madra Indriawan yang merupakan "petahana" setelah menjadi pengganti antarwaktu (PAW) Jon Firman Pandu yang maju ke Pilkada Kabupaten Solok 2020, meraih 1.351 suara atau hanya berselisih 28 suara. 

Menanggapi persoalan ini, Tasman Putra saat dikonfirmasi, mengatakan dirinya hanya memiliki ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Farilla Ilmi, Koto Tangah, Kota Padang pada tahun 2021. Terkait dugaan adanya ijazah tahun 2018, Tasman Putra mengaku tidak mengetahuinya. Pria yang akrab disapa "Petani Milenial" tersebut, juga mengaku sempat mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terhadap tuduhan kepadanya. Namun, sebagai kader Partai Gerindra, dirinya bakal mengikuti dan taat terhadap perintah partai.

"Ijazah saya tahun 2021 dengan tahun masuk 2018. Selain untuk mencaleg, ijazah ini, juga saya gunakan untuk mendaftar kuliah di STIA LPPN sebelumnya. Selama ini, tidak pernah ada masalah. Baru setelah selesai Pileg 14 Februari 2024, (permasalahan) tiba-tiba muncul. Atas saran rekan-rekan dan masyarakat, saya sempat mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum, tapi sebagai kader Partai Gerindra, saat akan taat dan patuh terhadap perintah partai," ujarnya, sambil memperlihatkan ijazah Paket C-nya.

Terkait pelaporan dirinya, Tasman Putra hanya mengaku baru masuk ke dunia politik dan ingin senantiasa belajar. Terutama untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terutama untuk kalangan petani. 

"Saya hanya petani bang. Sementara beliau (Madra Indriawan) sudah saya anggap senior dan kakak. Dalam dunia politik ini, saya banyak belajar ke beliau dan senior-senior Partai Gerindra yang lain. Karena saya baru dalam dunia politik ini dan saya ingin lebih banyak lagi belajar," ujarnya. 

Sebelumnya, dikutip dari beberapa media online, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok 2024-2029 terpilih, dari Partai Gerindra, Tasman Putra dilaporkan ke Mahkamah Partai Gerindra karena diduga memalsukan dokumen saat ikut pencalonan (Calon Legislatif/Caleg) pada Pemilihan Legislatif (Pileg), pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 lalu.

Kader Partai Gerindra Tasman Putra dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 234 Solidarity Community Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), ke Mahkamah Partainya berdasarkan laporan masyarakat yang kebetulan adalah temannya Tasman Putra sendiri.

Teman Tasman Putra tersebut (namanya diminta untuk tidak ditulis dalam pemberitaan ini), mengungkapkan kepada DPW 234 Solidarity Community Sumbar bahwa Tasman Putra tidak tamat sekolah.

DPW 234 Solidarity Community Sumbar kemudian mengecek ke tempat Tasman Putra kuliah, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA LPPN Padang. Di STIA LPPN Padang, diketahui Tasman Putra menggunakan ijazah paket C Tahun 2018, yang diterbitkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Farilla Ilmi Koto Tangah Padang untuk mendaftar kuliah di kampus tersebut.

Selanjutnya, DPW 234 Solidarity Community Sumbar mencoba kroscek ke PKBM Farilla Ilmi Koto Tangah Padang, yang mengeluarkan ijazah paket C dari Tasman Putra pada Tahun 2018 lalu. Di PKBM Farilla Ilmi Koto Tangah Padang, DPW 234 Solidarity Community Sumbar mendapatkan pernyataan bahwa pihak PKBM Farilla Ilmi tidak pernah mengeluarkan ijazah paket C tahun 2018 atas nama Tasman Putra.

Selain itu, DPW 234 Solidarity Community Sumbar juga mendapatkan Barang Bukti (BB), dimana ijazah paket C atas nama Tasman Putra, pada Tahun 2018 tersebut juga telah dilegalisir sebagai syarat untuk mendaftar kuliah di STIA LPPN Padang.

“Hari ini kami sudah melaporkan kasus ini ke Mahkamah Partai Gerindra di Jakarta, dan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar di Padang. Kami bersama masyarakat, LSM serta media yang ada di Sumbar tinggal menunggu hasil dari aparat yang berwenang menangani kasus ini,” ungkap Yonder WF Alvarent, Kamis (13/06/2024).

Yonder WF Alvarent juga menyebutkan bahwa kebenaran harus ditegakkan, dan untuk mendapatkan jabatan haruslah didapatkan dengan cara yang baik dan bersih, karena akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada tuhan.

Kepada Partai Gerindra, ia pun berharap agar segera menuntaskan persoalan tersebut, dan semoga kedepannya tidak ada lagi cara-cara pemalsuan dokumen untuk mendapatkan jabatan yang notabenenya bisa merugikan masyarakat dan partai itu sendiri. (Niko Irawan)


Rabu, 05 Juni 2024

"Pilkada Kota Solok 2024 Berpotensi Head to Head"

 

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Lembaga survey Liberte Institute merilis hasil survey yang dilaksanakan pada tanggal 22-27 April 2024.

Liberte Institute merupakan salah satu lembaga survey di Sumatera Barat, selalu memonitor perkembangan politik di Kota Solok melalui survey nya.

Direktur Eksekutif Liberte Institute Indrayadi menyebutkan, Pilkada Kota Solok berpotensi besar akan akan head to head, antara pasangan Ramadhani Kirana Putra-Suryadi Nurdal melawan pasangan Nofi Candra-Leo Murphy.

Analisa  Indrayadi tersebut dilihat dari beberapa aspek dalam data survey yg dilakukan secara berkala di Kota Solok.

Analisa pertama, Ramadhani berkemungkinan besar akan menggandeng Suryadi Nurdal untuk menjamin dukungan birokrasi. Sedangkan Nofi Candra akan menggandeng Leo Murphy untuk menjamin dukungan pemilih asal Kabupaten Solok yang tinggal di Kota Solok dan masyarakat asli Kota Solok itu sendiri.

Analisa kedua, komunikasi yg intens antara pasangan tersebut dalam beberapa bulan terakhir, khususnya setelah Lebaran.

analisa ketiga, menjaga koalisi besar dari pusat hingga ke daerah. Hal ini terlihat Leo Murphy yang hampir dipastikan akan mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar serta Nofi Candra yang akan mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra. Diperkirakan, partai-partai yang tergabung dalan koalisi besar Prabowo-Gibran juga akan merapat ke pasangan Nofi Candra-Leo Murphy ini, seperti Demokrat, PBB, Gelora dll, agar semangat pembangunan di pusat juga dapat mengalir ke Kota Solok, sehingga Kota Solok mendapatkan porsi besar dari anggaran pusat untuk mendukung pembangunan Kota Solok. 

Hal ini terbaca dari hasil suŕvey, dimana masyarakat mengharapkan pemimpin yang dekat dengan pemerintahan pusat, sehingga pembangunan Kota Solok akan lebih mudah dilaksanakan.

Sedangkan pasangan Ramadhani-Suryadi Nurdal berpotensi mendapatkan dukungan dari PKS, yang berarti akan membangun koalisi perubahan saat Pilpres.

Dari beberapa komunikasi antar pimpinan Partai di Sumatera Barat, koalisi besar akan diupayakan terlaksana di Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Terus pertanyaan besar nya, pasangan mana yang berpotensi unggul dalam pilkada Kota Solok nanti? 

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan.

Pertama, incumbent itu memiliki sifat yang cenderung stagnan dan sering kali selalu makin turun.

Kedua, pasangan yang tepat selalu menjadi faktor yang menentukan kemenangan pada daerah Kota.

Ketiga, kandidat baru memiliki potensi untuk bergerak lebih leluasa dan masyarakat cenderung suka dengan hal-hal atau tokoh baru.

Dalam hasil survey Liberte institute yang dilaksanakan pada tanggal 22-27 April 2024, dalam pengenalan wajah dan nama bakal Calon Walikota Solok, ada 3 nama yang mendominasi di Kota Solok, calon yang menduduki posisi tertinggi dalam pengenalan wajah adalah  Ramadhani Kirana Putra menduduki posisi tertinggi dengan 97,3 persen, meningkat dari survey pada 2023 yang lalu, yakni 95,1 persen diikuti oleh Nofi Candra sebanyak 96,3 persen, meningkat dari yang sebelumnya 52,6 persen dan selanjutnya Leo Murphy dengan 87,9 persen yang sebelumnya 64 persen. 

Indrayadi  mengatakan, peningkatan signifikan pada pengenalan wajah terjadi pada Nofi Candra dan Leo Murpy. Kalau Nofi Candra peningkatan ini dikarenakan pencalegan pada Pemilu yang lalu, sedangkan Leo Murphy dikarenakan gambar yang terpasang di Kota Solok serta gerakan yang dilakukan.

Ketika responden disebutkan nama Bakal Calon Walikota Solok, Ramadhani Kirana Putra mendapatkan pengenalan nama sebanyak dengan 98,4 persen, diikuti oleh Nofi Candra sebanyak 96,5 persen dan Leo Murphy  dengan 90,5 persen.

Dengan pengenalan wajah dan nama setinggi itu, Indrayadi menilai kalau peta Pilkada Kota Solok nanti dipengaruhi oleh 3 nama sosok tersebut. Sedangkan Suryadi Nurdal masih tertinggal cukup jauh dibandingkan 3 nama tersebut.

Apabila terjadi koalisi antar bakal calon diatas sesuai dengan analisa diatas, maka diperkirakan pasangan Nofi Candra-Leo Murphy akan mendominasi di karena faktor usia pasangan yang lebih muda sehingga dapat di dorong terus untuk bergerak cepat dan banyak tempat.

Liberte Institute yang merupakan Lembaga survey yang tergabung di Asosiasi Lembaga Riset dan Opini Publik Indonesia (AROPI) secara Nasional dan terdaftar di KPU Kota Solok pada Pilkada 2020. Survey telah dilakukan pada 22-27 April 2024 oleh pihaknya dengan wilayah survey seluruh RW, Kelurahan dan Kecamatan di Kota Solok.

“Metode Survei yang kita lakukan dengan metode Multistage Random Sampling, dengan jumlah responden 1.215 responden dengan Margin of Error ± 3 persen. Tingkat kepercayaan hingga 95 persen,” terangnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebutnya, adalah wawancara tatap muka responden dengan menggunakan kuisioner, dengan populasi survey ini adalah masyarakat Kota Solok yang telah memiliki hak pilih.

Pewawancara lapangan minimal telah menyelesaikan S1 dan sebagian merupakan mahasiswa S2. Validasi data dilakukan dengan membandingkan karakteristik demografis dari sampel yang diperoleh dari survei dengan populasi yang diperoleh melalui berbagai riset dan data BPS serta DPT Pemilu 2024.

Wawancara yang dilakukan oleh surveyor dikontrol secara sistematis oleh tim Liberte Institute dengan melakukan cek ulang di lapangan sekitar 30 persen dari total data responden yang masuk, untuk menjamin akurasi data yang diperlukan. (*/Niko Irawan)


Rabu, 22 Mei 2024

Walinagari Sirukam Romi Febriandi Dilaporkan ke Kejari Solok Atas Dugaan Korupsi Dana Desa, BKK, Dana KMN dan Penangan Covid-19

 

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Masyarakat Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumbar, melaporkan Walinagari Sirukam, Romi Febriandi, S.Pd beserta sejumlah perangkat Nagari Sirukam ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok, Selasa (21/05/2024). Romi Febriandi, S.Pd dan sejumlah perangkat nagari, dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyelewengan anggaran di Nagari Sirukam. 

Dalam laporan ke Kejari Solok tersebut, berkas pelaporan ditandatangani oleh sebanyak 22 warga Nagari Sirukam, dan dilengkapi dengan sejumlah barang bukti. Walinagari Romi Febriandi, S.Pd diduga melakukan tindak pidana korupsi dan penyelewengan anggaran terkait empat hal.

Pertama, Pembukaan Jalan Usaha Tani Rimbo Rangik, Jorong Kubang Nan Duo, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, dengan anggaran sebesar Rp104.185.000. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa (DD).

Kedua, Kegiatan Lanjutan Pembangunan Balai Adat Nagari Sirukam dengan anggaran sebesar Rp150.000.000), yabg bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Ketiga, dugaan penyalahgunaan Dana Kredit Mikro Nagari (KMN) sebesar Rp200.000.000. Dana KMN ini, semestinya dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari (BumNag). Namun, uang tersebut dipindahkan ke rekening pribadi Sekretaris Nagari (Sekna) Sirukam, Megi Setrivo.

Keempat, Indikasi Penyelewengan Dana Covid-19 tahun 2020 dan 2021.

Usai melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan penyelewengan ke Kejari Solok, Hendri Naldi, salah satu pelapor mengungkapkan bahwa empat item itu baru sebagian kecil dari sejumlah dugaan pelanggaran oleh Walinagari Romi Febriandi.

"Masih banyak dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Walinagari Sirukam Romi Febriandi tersebut," ungkap Hendri Naldi.

Hendri Naldi menyebutkan bahwa 22 orang yang menandatangani pelaporan ke Kejari Solok ini, baru sebagian kecil dari perwakilan masyarakat Nagari Sirukam, yang sudah gerah dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Walingari. Hendri Naldi juga mengingatkan bahwa pelaporan Walinagari Sirukam tersebut tidak ada unsur kepentingan pribadi.

"Kita berharap dengan adanya laporan tersebut Kejari Solok secepatnya untuk ditindaklanjuti. Hal ini juga sebagai bentuk peringatan bagi masyarakat Nagari Sirukam, untuk tidak main-main dengan anggaran dan hal ini dilakukan untuk perubahan nagari ke yang lebih baik," jelasnya.

Dalam salah satu item laporan, yakni kegiatan Pembukaan Jalan Usaha Tani Rimbo Rangik Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok dengan anggaran sebesar Rp104.185.000, yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD), kegiatan itu diduga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Solok Nomor 31 Tahun 2020, tentang tatacara pengadaan barang dan jasa di nagari (Pasal 12).

Kemudian, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), semuanya diisi oleh perangkat nagari/aparatur nagari tanpa melibatkan unsur masyarakat lain di Nagari Sirukam. Kegiatan Pembukaan Jalan Usaha Tani tersebut seharusnya dilaksanakan tahun 2023, namun faktanya kegiatan itu dilaksanakan tahun 2024.

Lalu, terdapat banyak penyelewengan keuangan, seperti pada RAB terdapat untuk bahan bakar digunakan Dexlite, namun faktanya yang dibeli justru BBM Solar bersubsidi. Bahkan pelaksanaan kegiatan itu diduga memalsukan stempel PT. SPBU Pandan Jauh Kota Solok.

Walinagari Sirukam, Romi Febriandi, S.Pd, yang dikonfirmasi infonews.co.id, mengaku sedang sakit.

"Nanti, kalau sudah agak lumayan (dari sakit), nanti saya komentari," ujrnya. (Niko Irawan)


Rabu, 15 Mei 2024

Sumbar Dihantam Musibah, Kominfo Kabupaten Solok Diduga Ikut Berpolitik Praktis

 

DPRD: Kabupaten Solok juga Dihantam Banjir dan Longsor, Epyardi Masih Bupati Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok kembali menggiring opini terkait "ikut sertanya" Bupati Solok membantu sejumlah daerah-daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumbar. Namun, penggiringan opini tersebut dilakukan secara berlebihan, bahkan membabi-buta. Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, dalam rilis Dinas Kominfo Kabupaten Solok dikesankan sebagai sosok sentral yang membahas penanganan bencana di Sumbar bersama BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) Pusat di Kabupaten Tanah Datar, Selasa (14/5/2024). Epyardi yang masih seorang Bupati dikesankan sudah seperti seorang Gubernur. 

Dinas Kominfo Kabupaten Solok menyebutkan bahwa sebelumnya Bupati Solok bersama Solok Super Team (SST) membantu Kabupaten Agam dengan mengerahkan ekskavator milik Pemkab Solok, dana Baznas Kabupaten Solok Rp25 juta, dan bantuan Korpri Kabupaten Solok sebanyak 100 paket Sembako. Dinas Kominfo Kabupaten Solok juga menyebutkan bahwa Bupati Epyardi Asda membantu dengan uang pribadinya untuk pendirian dapur umum, selimut, pakaian ganti, kain sarung serta bantuan logistik.

Saat berkunjung ke Posko Utama dj Gedung Indo Jalito (Rumah Dinas Bupati Tanah Datar), Epyardi Asda bertemu dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis serta Bupati Tanah Datar Eka Putra. Epyardi menanyakan langsung bagaimana penanganan bencana dan survei puncak Gunung Marapi. Hal itu karena Kabupaten Solok juga memiliki gubung berapi, yakni Gunung Talang.

"Sebagai kepala daerah dan di wilayah kami juga ada gunung berapi yakni Gunung Talang. Maka saya ingin secara jelas bagaimana dan apa penanganan pasca bencana ini. Untuk Marapi ini saya berharap kita semua juga melihat langsung bagaimana kondisi puncak Marapi itu, jangan-jangan nanti masih ada sisa material lahar dingin yang mengancam warga kita di bawah kaki bukit," ujarnya.

Epyardi juga meminta BMKG untuk menjelaskan terkait cuaca yang mempengaruhi Sumbar khususnya daerah yang bedekatan dengan gunung dan perbukitan seperti Kabupaten Solok.

"Kami minta arahan dan penjelasan langsung kepala BNPB dan BMKG, memang penjelasan ini yang kami butuhkan. Kordinasi yang cepat sehingga kami kepala daerah tahu apa yang mesti dilakukan. Salah satu contoh tadi ada solusi dengan relokasi. Kemarin saya telah datang ke Kabupaten Agam, di situ masyarakat melaporkan bahwa mereka sudah takut untuk tinggal kembali di daerah itu, dan ini yang ingin kita carikan solusinya, karena menjadi traumatik bagi mereka. Tadi malam kami mendapatkan musibah yang luar biasa dan menyebabkan terputusnya akses jalan nasional yang ada di Kabupaten Solok menuju Solok Selatan," ucap Epyardi, seraya mengajak Kepala BNPB untuk melihat kondisi di Kabupaten Solok.

Hafni Hafiz: Di Kabupaten Solok Masih Banyak yang Perlu Dibenahi

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, A.Md, menyebutkan bahwa musibah longsor juga menghantam Kabupaten Solok. Yakni jalan Kabupaten yang menghubungkan Nagari Sariak menuju Nagari Sungai Abu, yang membuat akses terputus dan masyarakat terisolir. Hafni Hafiz juga menegaskan bahwa Epyardi Asda masih Bupati Solok, dan memiliki tanggung jawab ke masyarakatnya.

"Pak Epyardi Asda hingga saat ini, masih Bupati Solok. Beberapa saat lalu, jalan Kabupaten yang menghubungkan Nagari Sariak menuju Nagari Sungai Abu, yang membuat akses terputus dan masyarakat terisolir," ungkapnya. 

Bahkan, Hafni Hafiz mengungkapkan bahwa Jalan Lingkar yang menghubungkan Kecamatan Lembah Gumanti dan Danau Kembar, sudah satu tahun tidak diperbaiki. Menurutnya, kondisinya semakin parah dan bisa lagi dilalui mobil.

"Mohon teman-teman media dan netizen untuk memviralkan. Dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD, saya sudah berkali-kali meneriakkan ini. Bahkan sudah membawa Dinas PUPR ke lapangan. Tapi, tak ada progress (kemajuan) hingga kini. Saya memohon dengan penuh harap, agar kita tidak hanya memikirkan daerah (Kabupaten/Kota) lain. Di dalam Kabupaten Solok, masih banyak yang perlu kita benahi," ungkapnya.

Bachtul: Musibah Jangan Jadi Ajang Kampanye

Hal senada juga diungkapkan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Solok, Ir. Bachtul. Anggota DPRD Sumbar dua periode (2004-2009 dan 2009-2014) tersebut meminta agar musibah yang menghantam Sumbar tidak menjadi ajang politik bagi Bupati Solok Epyardi Asda. Politisi dari Nagari Guguak, Kecamatan Gunung Talang itu, juga meminta Epyardi Asda untuk segera pulang, karena Kabupaten Solok juga terkena musibah.

"Di Agam tidak ada jalan Kabupaten Solok, tidak ada irigasi Kabupaten Solok. Tapi disini (Kabupaten Solok), yang terisolir rakyat Epyardi. Pulanglah segera. Lihat masyarakat kita yang terisolir dan terkena musibah. Nanti lah berkampanye untuk Calon Gubernur. Daftar dulu ke KPU Sumbar, baru berkampanye. Saya akan tunaikan janji saya untuk membungkuk 100 kali, jika Epyardi Asda punya nyali untuk ikut Pilgub Sumbar. Kalau tidak, berarti dia pengecut yang tak punya nyali," tegasnya. (Niko Irawan)


Selasa, 07 Mei 2024

Ikut Kontestasi Pilwako Solok, Zulfadli Ilyas Mendaftar di PAN Kota Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Mantan kepala  Dinas Sosial Kota Solok, Zulfadli Ilyas, ikut berkontestasi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solok 2024. Zulfadli Ilyas yang baru 2 bulan ini pensiun dari Aparatur Sipil Negara (ASN) memperlihatkan keseriusannya dengan mendaftar sebagai bakal calon Wakil Walikota ke DPD Partai PAN kota Solok, Senin (6/6/2024). Saat pendaftaran  Zulfadli yang datang bersama koleganya disambut oleh Ketua DPD PAN Kota Solok Yutris Can bersama panitia Penyaringan Bakal Calon Kepala Daerah PAN Kota Solok lainnya.

Selepas temu ramah dan bercengkrama di Kantor DPD PAN Kota Solok yang berada tetap bertahan ditepi Batang Lembang di Kawasan KTK itu, Yutris Can menyampaikan kegembiraannya menyambut kehadiran Zulfadli Ilyas bersama koleganya. Ia menyebutkan, bahwa Zulfadli Ilyas merupakan Balon ketiga  yang mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Wakil Kepala Daerah dari 5 orang yang mengambil formulir.

"Kita Partai PAN Kota Solok membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah bagi siapapun yang berminat untuk maju Pilkada 2024," ujar Yustris Can yang karib di panggil Boris itu.

Disebutkan, selain Zulfadli Bakal Calon lainnya yang telah mengembalikan formulir pendaftaran ke DPD PAN Kota Solok adalah Nofi Candra, Ramadhani Kirana Putra yang sekarang menjabat sebagai Wakil Walikota Solok, kemudian Leo Murphy, Angry Nursya dan Suryadi Nurdal.

"Kita segera memproses pendaftaran calon calon ini. Secepatnya kita akan umumkan siapa yang kita dukung menjadi Calon Walikota atau Wakil Walikota Solok," tutur Yutris Can.

Sementara Zulfadli menyampaikan rasa bangganya karena disambut cukup hangat dan penuh kekerabatan di rumah PAN Kota Solok. 

"Mudah-mudah Berbagai hal luar biasa ini menjadi sinyal bahwa PAN akan mendukung penuh pencalonan kita maju dalam bursa pemilihan Walikota  dan  Wakil walikota Solok periode 2024-2029 ini," ucap Zulfadli Ilyas.

Sekilas riwayat Zulfadli Ilyas, ia pernah menjadi seorang pendidik atau guru agama di Muhammadyah Nagari Sumani, dan tidak beberapa lama menjadi guru agama Zulfadli lulus jadi ASN dan sampai beliau mengakhiri karirnya di ASN dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Solok pada Maret 2024 lalu. (Niko Irawan)


Nofi Candra Maju di Pilkada Kota Solok 2024

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Akhirnya H. Nofi Candra, SE  memutuskan untuk maju pada Pemilihan kepala daerah di Kota Solok, hal itu dilihatkan dirinya ikut mendaftar sebagai bakal calon Walikota Solok ke DPD Partai PAN, Partai Demokrat, dan PPP kota Solok, Senin (6/5/2024)

Keputusan NC, panggilan akrab Nofi Candra maju pada kontestasi Pilkadai di kota Solok, terjawab sudah karena mantan Senator RI asal Sumbar periode 2014 -2019 ini di gadang calon kuat Bupati Solok.

Saat pendaftaran itu,  NC yang datang bersama pengurus dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solok Syaiwat Hamli sekitar pukul 10.00 Wib, disambut hangat oleh Ketua DPD PAN Kota Solok Yutris Chan bersama panitia  Penyaringan Bakal Calon Kepala Daerah PAN Kota Solok lainnya.

Selepas temu ramah dan bercengkrama di Kantor DPD PAN Kota Solok yang berada persis ditepi Batang Lembang di Kawasan KTK itu, Yutris Chan menyampaikan kegembiraannya menyambut kehadiran Nofi Candra bersama Ketua Partai Gerindra Kota Solok bersama jajaran pengurus lainnya. Ia menyebut, bahwa Nofi Candra  merupakan Balon ke Lima  yang mengembalikan formulir pendaftaran Balon Kepala Daerah dari 10 orang yang mengambil formulir.

"Kita Partai PAN Kota Solok membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah bagi siapapun yang berminat untuk maju Pilkada 2024," ujar Yustris Can yang karib di panggil Boris itu.

Disebutkan, selain Nofi Candra, Bakal Calon lainnya yang telah mengembalikan formulir pendaftaran ke DPD PAN Kota Solok adalah Ramadhani Kirana Putra yang sekarang menjabat sebagai Wakil Walikota Solok, kemudian  Leo Murphy, Angry Nursya dan Suryadi Nurdal.

"Kita segera memproses pendaftaran bakal calon ini. Secepatnya akan kita umumkan siapa yang kita dukung menjadi Calon Walikota atau Wakil Walikota Solok," tutur Yutris Can.

Terhadap itu, Nofi Candra menyampaikan rasa bangganya karena disambut cukup hangat dan penuh kekerabatan  di rumah PAN Kota Solok.  "Mudah-mudahan  sambutan yang luar biasa ini menjadi sinyal bahwa PAN akan mendukung penuh pencalonan kita maju dalam bursa pemilihan Walikota Solok periode 2024-2029 ini," ucap Nofi Candra.

Selesai di kantor PAN, masih bersama Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solok Syaiwat Hamli dan pengurus lainya, mantan Calon Bupati Solok tahun 2020 itu, langsung bergerak ke kantor DPC Partai Demokrat Kota Solok dengan agenda yang sama, mengembalikan formulir pendaftaran sebagai Balon Walikota Solok.

Pada hari yang sama, pengusaha sekaligus politisi partai Gerindra itu juga menyambangi kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Solok guna menuntaskan skedul pendaftaran balon Walikota. Di kantor partai berlambang Ka’bah ini, Nofi Candra dan rombongan sudah ditunggu oleh Ketua Dewan Pakar DPW PPP Sumbar Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam, Ketua dan Sekretaris DPC  PPP Kota Solok, Fakria Murphie dan Yavis Tamain, serta ketua penjaringan Balon M. Abrar Sy dan jajaran pengurus lainnya.

Menyambut itu, Ketua DPC PPP Kota Solok Fakria Murphie mengatakan, pihaknya  menyambut positif kedatangan langsung Nofi Candra bersama jajaran pengurus partai Gerindra Kota Solok.

"Kita melihat, kedatangan Nofi Candra membuktikan keseriusannya untuk maju sebagai peserta dalam kontestasi pemilihan Walikota Solok tahun 2024 ini,” kata Fakria Murphe.

Terhadap itu, Bakal Calon Walikota Solok, Nofi Candra mengatakan, dirinya sengaja datang sekaligus bersilaturahmi dengan pengurus PPP guna mengambil sekaligus mengembalikan formulir pendaftaran sebagai Balon Walikota.

Ini bentuk kesungguhan kita maju sebagai calon Walikota Solok, datang ke kantor PPP dan berdiskusi dengan jajaran pengurus partai tentang langkah ke depan. Tentu dengan harapan, PPP akan mendukung pencalonan kita bersama Gerindra,” ujar NC.

Nofi menyebut, dirinya sudah menyatakan sikap untuk maju sebagai Walikota Solok periode 2025-2026. Kendati peluang untuk maju kembali sebagai Bupati Solok sangat terbuka lebar, namun dirinya lebih ingin mengabdi di Kota Solok dan bersama-sama membangun kota ini menjadi lebih maju dan berkembang.

"Insya Allah kita memiliki komitmen tinggi dan ikhtiar  untuk maju  mewujudkan masa depan Kota Solok yang lebih baik. Apalagi ketika PPP  ikut mendukung pencalonan kita," ujar Nofi Candra. (Niko Irawan)


Rabu, 24 April 2024

Mantan Wabup Solok Apresiasi Bupati Solok Carikan Solusi Tambang Galian C Air Dingin

Yulfadri Nurdin: Rakyat Butuh Hidup, Jangan Biarkan Berlarut-Larut

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Tokoh masyarakat Kabupaten Solok H. Yulfadri Nurdin, SH, yang juga pengusaha tambang galian C (tambang batuan) di Air Dingin, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, mengapresiasi niat dan komitmen Bupati Solok, Capt. Epyardi Asda, M.Mar, yang akan mencarikan solusi terhadap permasalahan tambang Galian C di kawasan tersebut. Wakil Bupati Solok periode 2016-2021, Anggota DPRD Sumbar 2014-2015, Anggota DPRD Kabupaten Solok 2004-2009 dan 2009-2014 tersebut, mengatakan bahwa ada ratusan warga daerah tersebut yang menggantungkan hidupnya dari usaha Galian C tersebut. Sementara di sisi lain, ada potensi kerusakan lingkungan maupun jalan nasional. Hal ini menurut Yulfadri harus segera dicarikan solusinya segera.

"Kami, sebagai salah satu pengusaha di tambang Galian C yang sudah beroperasi sekira 80 tahun, optimistis Bupati Solok Epyardi Asda mampu menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Tanpa merugikan siapapun, baik itu pengusaha tambang, masyarakat, maupun lingkungan. Kita berharap, persoalan ini tidak berlarut-larut. Di satu sisi, kegiatan tambang harus jalan karena masyarakat menggantungkan hidup dari situ. Di lain sisi, masyarakat pengguna jalan juga terganggu akibat tata kelola tambang yang tidak baik. Nah, di situlah diperlukan hadirnya negara, harus duduk bersama mencari solusi dengan meminimalisasi dampak," ungkapnya. 

Yulfadri Nurdin membantah bahwa penghentian seluruh aktivitas pertambangan Galian C, juga menimpa lokasi tambang miliknya. Yulfadri menegaskan, bahwa dirinya sudah menutup kawasan tambangnya jauh-jauh hari. Saat ini, dirinya sudah mengubah lokasi tersebut menjadi kawasan wisata kuliner dengan nama Rest Area KM 82. Namun, Yulfadri mengaku sangat merasakan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat yang telah menggantungkan hidupnya dari aktivitas tambang Galian C selama ini.

"Kita berharap, Pemkab Solok bisa sesegera mungkin memanggil seluruh pelaku usaha tambang Galian C, kemudian mencari solusi bersama, membuat kesepakatan bersama dan dilakukan pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Terutama bagaimana menjadikan aktivitas ini win-win solution atau saling menguntungkan, nmun dampak buruknya bisa diminimalkan," ungkapnya. 


Yulfadri juga menegaskan, Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar dengan komitmen yang kuat, akan mampu memperjuangkan masyarakat yang bergantung ke aktivitas tambang Galian C. Meskipun perizinan berada di tingkat provinsi. Karena, warga yang terdampak akibat penghentian aktivitas ini adalah masyarakat Kabupaten Solok. 

"Saya yakin, Pak Epyardi akan mampu memperjuangkan masyarakat dan mencarikan solusi terhadap persoalan ini," tegasnya. 

Sebelumnya, Epyardi Asda meminta maaf kepada masyarakat yang jalannya terganggu. Meski ia atau Pemerintah Kabupaten Solok tidak memiliki kewenangan dalam memperbaiki jalan nasional. Ia berharap agar masalah jalan di nagari yang berada di kabupaten yang ia pimpin itu bisa selesai.

"Saya selaku kepala daerah minta maaf kepada masyarakat kami, baik dari Solok Selatan, Provinsi Jambi dan lainnya. Yakinlah semua pasti ada solusinya," kata Epyardi.

Selain itu ia memahami pada saat ini masuk dalam tahun politik (Pilkada), sehingga yang berkaitan dengan kabupaten yang ia pimpin menjadi sorotan.

"Saya juga paham, ini tahun politik. Semua bisa dibesar-besarkan dan bahkan sudah diarahkan kalau semua ini salah saya. Bahkan jalan nasional ini juga salah saya. Tapi yakinlah semua ada aturannya, jalan provinsi yang tanggungjawab itu provinsi, begitu juga kabupaten yang berwenang ya tentu kabupaten," ucap Epyardi sambil tersenyum. (Niko Irawan)


 

Selasa, 02 April 2024

Komitmen Tanpa Batas, BPJS Kesehatan Berikan Layanan JKN Selama Libur Lebaran

SIARAN PERS


SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Selama periode cuti bersama dan libur lebaran yang jatuh pada tanggal 8 hingga 15 April 2024, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memudahkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memberikan mengakses pelayanan kesehatan yang diperlukan. Komitmen ini mengacu pada prinsip portabilitas yang telah diterapkan BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok, Neri Eka Putri mengatakan prinsip portabilitas tersebut diwujudkan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia, Selasa (2/4). Peserta yang berada di luar wilayah tempat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar, dapat mengakses pelayanan rawat jalan di FKTP lain paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu satu bulan. 

"BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan seperti pelayanan piket di kantor cabang dan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), yang beroperasi dari pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat. Layanan yang disediakan bagi peserta JKN mencakup administrasi, pemberian informasi, dan penanganan pengaduan. Selain itu, peserta JKN juga dapat memanfaatkan layanan administrasi JKN melalui Aplikasi Mobile JKN," terang Neri.

Selain itu, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pemudik selama libur lebaran, BPJS Kesehatan telah menyiapkan Posko Mudik mulai dari tanggal 5 hingga 9 April 2024. Lokasi Posko Mudik Kesehatan tersebar di beberapa titik strategis seperti Terminal Pulo Gebang di Jakarta Timur, Pelabuhan Merak di Banten, Rest Area Tol Cikampek KM 88A di Purwakarta, Rest Area Tol Palikanci KM 207A di Cirebon, Rest Area Tol Ungaran KM 429A di Kabupaten Semarang, Terminal Purabaya di Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar.

"Posko tersebut menyediakan berbagai layanan seperti konsultasi kesehatan, fasilitas relaksasi bagi pemudik, pemeriksaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, tindakan sederhana darurat, dan pemberian rujukan bila diperlukan. Diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses layanan kesehatan selama periode libur lebaran ini," ujar Neri.

Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang dikenal sebagai peserta mandiri, diimbau untuk rutin melakukan pembayaran iuran setiap bulannya per tanggal 10 agar status kepesertaan tetap aktif. BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 960 ribu kanal pembayaran untuk mempermudah peserta JKN dalam melakukan pembayaran iuran. 

Lanjutnya, Neri menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah menerapkan janji layanan JKN di fasilitas kesehatan, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka Transformasi Mutu Layanan.

"Dengan adanya janji layanan JKN, peserta JKN dapat merasakan berbagai kemudahan dalam mengakses layanan JKN. Seperti cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan, dan tidak memerlukan fotokopi berkas. BPJS Kesehatan juga menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan bagi peserta JKN saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, asalkan berobat sesuai prosedur, serta dilayani setara tanpa diskriminasi," jelas Neri.

Peserta JKN dapat langsung menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 untuk pencarian informasi fasilitas terdekat bagi yang melakukan perjalanan mudik. Neri juga menambahkan bahwa peserta JKN juga dapat mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN untuk mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat.

"Kini terdapat fitur i-Care JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Melalui inovasi ini, mempermudah dokter di fasilitas kesehatan mengakses riwayat medis peserta JKN dalam 12 bulan terakhir, guna memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat. Bahkan peserta JKN pun dapat mengakses juga melalui Aplikasi Mobile JKN," ucap Neri.

Neri mengimbau bagi yang melakukan perjalanan mudik untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan makanan bergizi seimbang, kurangi makanan tinggi gula, perbanyak asupan air putih, istirahat cukup, dan usahakan tetap berolahraga ringan.

"Jangan lupa juga untuk selalu memastikan bahwa kepesertaan JKN kita semua aktif, sehingga saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan tidak terkendala," kata Neri. (Niko Irawan)


Informasi lebih lanjut hubungi:

*Kedeputian Bidang Komunikasi Organisasi*

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Website :www.bpjs-kesehatan.go.id

 

Jawab Video Klarifikasi Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra, Jubir Pemkab Solok Safriwal: Tidak Ada Hubungan Senjata Tajam dengan Interpelasi

 Press Release

Jawab Video Klarifikasi Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra, Jubir Pemkab Solok Safriwal: Tidak Ada Hubungan Senjata Tajam dengan Interpelasi

"Sajam Justru Tebar Ketakutan Kepada ASN dan Tamu yang Hadir"

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok dalam video klarifikasi melalui akun tiktok pribadinya beberapa waktu yang lalu terkait tindakannya mengeluarkan senjata tajam  saat memimpin sidang paripurna pada, Kamis (28/3/2024), Dapat kami Jelaskan ada beberapa pernyataan Saudara Ketua DPRD Dodi Hendra yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

1. Gagalnya agenda sidang interpelasi di ruang sidang paripurna DPRD pada tanggal 9 Januari 2024 tidak ada kaitan dengan mengamuknya seorang warga di ruang sidang. 

Hal ini dikarenakan pada saat terjadi peristiwa tersebut ruang sidang paripurna DPRD dalam keadaan kosong (tidak ada aktivitas) Sebagaimana keterangan dan konfirmasi dari Sekretaris DPRD Kabupaten Solok. Warga tersebut datang pada pukul 11.45 WIB, sedangkan dari pagi tidak ada satupun Pimpinan dan Anggota DPRD yang ada di ruang sidang. 

Warga yang mengamuk di ruang sidang adalah warga yang kecewa dan marah kepada Ketua DPRD atas dugaan perkosaan terhadap salah satu warga Kabupaten Solok yang diduga dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok dimana Ketua DPRD seharusnya menjadi panutan, mengayomi dan melindungi warganya. Salah satu warga yang mengamuk adalah paman korban.

Warga yang masuk ke dalam ruang sidang paripurna DPRD tersebut bermaksud meminta penjelasan atas kasus dugaan perkosaan oleh Ketua DPRD, salah seorang warga tersulut emosi karena setelah menunggu lama Ketua DPRD tidak juga bisa ditemui. 

Gagalnya agenda sidang interpelasi justru disebabkan karena tidak tercapainya courum yaitu 50% +1 dari keseluruhan Anggota DPRD. Pada sidang tanggal 5 Januari 2024, sidang paripurna penyampaian laporan usul pelaksanaan hak interpelasi hanya dihadiri 13 orang dari 35 Anggota DPRD, dan pada tanggal 8 Januari 2024 hanya dihadiri 13 orang, dan pada tanggal 9 Januari 2024 sidang paripurna persetujuan pelaksanaan hak interpelasi, tidak seorang pun Pimpinan dan Anggota DPRD yang hadir di ruang sidang paripurna dari pagi sampai malam.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari awal sidang paripurna dalam rangka pelaksanaan hak interpelasi ini tidak pernah mencapai courum, dan pada saat pengambilan keputusan hak angket justru tak satupun Pimpinan dan Anggota DPRD hadir dalam sidang. 

2.Terkait pernyataan Ketua DPRD yang mengatakan adanya dugaan Rp. 10 miliar aset negara diambil atau diluluhkan untuk wisata pribadi adalah tidak benar. Tidak ada aset Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang berada dalam kawasan Objek Wisata Bukit Cambai (Cambai Hill). 

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya satupun aset bangunan maupun tanah yang berada di Kawasan Wisata Bukit Cambai yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Kabupaten Solok. Hal ini juga sudah dipertegas dengan surat keterangan/penjelasan dari Kepala Badan Keuangan Daerah Indra Gusnadi melalui surat Nomor :  900/251/BKD-2023 dan Kepala Bidang Barang Milik Daerah/Aset Kabupaten Solok yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang berada dalam Kawasan Wisata Bukit Cambai tidak tercatat pada kartu inventaris barang sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Solok. Ini berarti bahwa tidak ada tanah dan bangunan di kawasan Bukit Cambai milik Pemda Kabupaten Solok. 

Selain itu tidak ada APBD yang dipergunakan untuk pembangunan objek wisata Bukit Cambai, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen APBD Tahun 2021 sampai dengan saat ini (Tahun Anggaran 2024) tidak ada yang diperuntukan untuk pembangunan objek Wisata Bukit Cambai. Sehingga pernyataan aset negara yang diambil dan diluluhkan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada. 

Terkait dengan Aset Objek wisata Bukit Cambai, Sdr. Dodi Hendra telah melaporkan ke APH (Kapolda dan Kajati), dari hasil gelar perkara di Polda Sumbar tidak ditemukan peristiwa pidana, dari hasil gelar perkara di Kajati Sumbar juga tidak ditemukan perbuatan pidana serta dari hasil gugatan di Pengadilan Negeri Koto Baru juga dinyatakan gugatan pengguggat tidak dapat diterima (ditolak) dan putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Sehingga semua aduan yang dituduhkan tidak terbukti.

Laporan juga di layangkan oleh Sdr Dodi Hendra kepada Kemendagri Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Auditor Itjen Kemendagri, Tim menyatakan pengaduan yang dituduhan Dodi Hendra tidak terbukti, bahkan Tim Auditor Itjen Kemendagri menyayangkan ada laporan seperti ini dan setelah ditinjau ke lapangan ternyata laporan tersebut tidak benar.

3.Sesuai dengan Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 12 menyatakan bahwa  Kepala SKPD selaku pengguna barang yang ditetapkan melalui keputusan Bupati. 

Pada instansi Sekretariat DPRD yang bertindak sebagai kepala SKPD adalah sekretaris DPRD, bukan Ketua DPRD. Sehingga sekretaris DPRD lah yang bertindak sebagai pengguna BMD yang bertanggung jawab terhadap seluruh BMD yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD termasuk aset yang ada dalam ruang sidang DPRD. 

Terkait dengan terjadinya pengrusakan BMD oleh salah seorang warga, maka perlu disampaikan bahwa warga tersebut sudah meminta maaf kepada Sekretaris DPRD dan selaku Pengguna BMD di Sekretariat DPRD sudah sewajarnya Sekretaris DPRD mengambil kebijakan damai dengan warga tersebut yang telah menyadari kekhilafannya. Warga tersebut telah mengganti segala kerusakan yang ada dan meminta maaf kepada Pemerintah Kabupaten Solok dan DPRD Kabupaten Solok melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Solok selaku Pengguna BMD Sekretariat DPRD Kabupaten Solok. 

4.Terkait dengan situasi gedung DPRD saat ini. Menurut keterangan Kasat Pol PP Kabupaten Solok Elafki, bahwasanya setiap saat ada satuan pengamanan yang bertugas menjaga keamanan lingkungan DPRD 24 jam. Dan apabila ada acara khusus di DPRD akan ada penambahan personil dari Satpol PP untuk pengamanan kegiatan, dan tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penggeledahan kedepannya. Mana tahu masih ada saja yang membawa senjata tajam ke dalam ruang sidang. 

Jadi tidak benar kondisi gedung DPRD tidak aman, dan tidak perlu Ketua DPRD membawa senjata tajam ke ruang sidang. 

5.Terkait dengan renovasi rumah dinas ketua DPRD, kegiatan tersebut tidak pernah dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRD maupun DPA SKPD Kabupaten solok lainnya.  Saudara Dodi hendra ketika baru menjabat sebagai Ketua DPRD langsung menunjuk rekanan dalam hal ini  CV. FR untuk melakukan pengerjaan renovasi rumah dinas tersebut, tanpa melalui proses pengadaan yang benar, yaitu dengan proses tender karena nilainya melebihi Rp. 200 juta.  Setelah pekerjaan selesai rekanan menagih pembayaran pekerjaan tersebut ke Sekretariat DPRD dan BKD Kabupaten Solok, tentunya Sekretariat DPRD dan BKD tidak bisa membayar pekerjaan tersebut karena tidak ada dalam DPA. 

Kemudian, disisi lain kondisi Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra membawa senjata tajam ke ruang sidang paripurna baru-baru ini, sebaliknya justru tebar dan membuat ketakutan kepada ASN dan tamu undangan yang hadir dalam sidang tersebut, termasuk dugaan ancaman kepada Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Solok, Epyardi Asda. 

Karena kami melihat, Sajam itu dibawa setelah sebelumnya beberapa kali juga pernah keluar nada ancaman dari Ketua DPRD sendiri dalam beberapa grup percakapan whatapp, bahkan di grup percakapan publik sekalipun. Dimana dalam percakapan itu, terlihat jelas dia akan membuat lobang (melukai/menusuk) pada orang-orang yang dirasanya mengganggu kepentingannya di DPRD saat agenda sidang. Tidak saja ancaman kepada Bupati Solok, pimpinan DPRD yang lain, tetapi juga kepada Sekwan, bahkan kepada ASN yang bertugas di Sekretariat DPRD. 

Demikian penjelasan kami sampaikan untuk dapat meluruskan segala informasi yang berkembang, supaya tidak menjadi bias dan menjadi informasi bohong (hoaks) yang salah di tengah masyarakat. (Dinas Kominfo Kabupaten Solok)

Sabtu, 30 Maret 2024

Termasuk Epyardi Asda, H. Budi Global Siap Hadapi Siapapun di Pilkada Kabupaten Solok 2024

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Percaturan Pilkada 2024 di Kabupaten Solok semakin manarik, seru dan menjadi panas, setelah muncul sosok nama yang tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat Kabupaten Solok, yaitu H. Budi Satriadi, SKM, MM atau yang lebih dikenal dengan sebutan Budi Global dengan latar belakang seorang Pengusaha.

Pengusaha sukses asal Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok ini siap untuk maju pada pilkada 2024 di Kab. Solok, dia menyampaikan bahwa tidak takut berhadapan dengan calon - calon lain, baik itu Bupati Solok Epyardi Asda, Jumat (29/3/2024).

H. Budi Satriadi, SKM, MM, (Budi Global). Baginya, sebagai putra daerah, siapapun mempunyai hak untuk memimpin, dan mengabdi untuk membangun daerahnya dari keterpurukan. “Apalagi, itu diawali dengan niat yang baik sehingga pengabdian terhadap daerah tersebut terasa sedang beribadah,” ujar Budi Satriadi

Baginya, Bupati Solok, Epyardi Asda itu juga hanya seorang manusia biasa yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang harus ditakutkan untuk bersaing dengannya pada Pilkada Kabupaten Solok 2024 nanti.

Pria yang akrab disapa “Budi Global” itu menegaskan bahwa dirinya akan merangkul semua pihak, baik di saat kontestasi Pilkada maupun jika nantinya terpilih. Selain itu, dirinya akan fokus mengabdi untuk menjadikan Kabupaten Solok lebih maju.

Budi Satriadi yang suka menerima masukan, saran dan kritikan dari seluruh unsur masyarakat termasuk insan pers, menyebutkan bahwa Kabupaten Solok harus dibangun bersama, karena tidak bisa seorang diri atau sekelompok orang saja. Semua elemen dan semua pihak harus dirangkul, terlibat agar memiliki tanggung jawab pada dirinya sendiri, keluarga dan ke daerah.

“Muaranya adalah untuk kesejahteraan semua orang tanpa didampinginya. Pemerintah harus hadir dalam setiap permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Sebaliknya, seluruh masyarakat turut serta membangun daerah sesuai kapasitasnya masing-masing,” paparnya.

Budi Satriadi menyatakan jika dirinya mendapatkan amanah dari masyarakat Kabupaten Solok untuk menjadi Kepala Daerah, target utamanya adalah menjadikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Kabupaten Solok berada di 10 besar Sumatera Barat (Sumbar).

Menurutnya, selama tiga tahun belakangan, IPM Kabupaten Solok berada di peringkat 17 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, dan itu artinya IPM Kabupaten Solok berada di peringkat tiga terbawah.

“Kabupaten Solok merupakan daerah yang memiliki potensi ruah, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA). Mulai dari pertanian, pariwisata, perkebunan, perikanan, hingga pertambangan. Namun, potensi itu belum tergarap secara maksimal, karena kurangnya stimulan dan akses ke sumber-sumber pendapatan, dan keinginan pemimpin daerah,” sebutnya.

Pengusaha sukses yang taat pada aturan tersebut mengatakan dirinya ingin pembangunan di Kabupaten Solok didasarkan pada potensi masing-masing wilayah, dan pemerintah hadir dengan stimulasi, fasilitas dan inovasi.

“Konsepnya mirip dengan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni setiap kawasan dibangun berdasarkan potensi yang dimiliki,” jelasnya.

Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Budi Satriadi menegaskan bahwa Kabupaten Solok dikaruniai oleh para aparatur sipil negara (ASN), para guru, pengusaha, petani dan masyarakat yang memiliki daya juang dan ketekunan tinggi.

Hal itu dibuktikan dengan banyaknya warga Kabupaten Solok yang memiliki peran besar di berbagai daerah di Sumbar, maupun di perantauan. Menurutnya warga asal Kabupaten Solok diterima dengan baik di daerah lain, demikian juga warga daerah lain juga diterima dengan baik di Kabupaten Solok.

“Potensi SDA dan SDM tersebut, secara logikanya mampu membawa daerah dan masyarakat Kabupaten Solok sejahtera. Namun kenyataannya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Solok berada di peringkat ketiga terbawah. Hal ini sungguhlah miris, tentu harus ada pembaharuan. Hal inilah yang memantapkan diri saya untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 27 November 2024 mendatang,” ungkapnya.

Budi Satriadi juga menyatakan akan maju dari jalur Partai Politik (Parpol) di Pilkada 2024. Dikatakannya, saat ini dirinya sudah menjalin komunikasi serius dengan sekira 5 partai yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten Solok 2024-2029. Demikian juga dengan tokoh-tokoh masyarakat se-Kabupaten Solok.

“Alhamdulillah. Tanggapan mereka (Parpol dan tokoh masyarakat) sangat positif dan antusias dengan niat, itikad dan komitmen saya untuk maju menjadi Calon Kepala Daerah. Optimisme ini, diharapkan akan menjalar ke seluruh wilayah dan seluruh elemen di Kabupaten Solok,” harapnya.

Seperti diketahui, nama Budi Satriadi (Budi Global) saat ini mulai menjadi buah bibir di masyarakat Kabupaten Solok, sebagai salah satu calon kandidat Bupati Solok. Puluhan balihonya sudah tersebar di sejumlah titik-titik strategis di Kabupaten Solok.

Namun seiring dengan namanya yang terus diperbincangkan, hantaran kampanye negatif juga ikut mengiringi kepopulerannya. Apalagi sebagai pengusaha yang bergerak di dunia pertambangan dan perkayuan, sosok yang sangat supel tersebut dicoba untuk melekatkan cap pengusaha yang beraktivitas di jalur ilegal.

“Saya pastikan, seluruh bidang usaha yang saya geluti, semuanya legal. Sesuai dengan prinsip hidup saya dalam berusaha, saya tidak akan memulai sesuatu jika belum lengkap dan memenuhi seluruh persyaratan. Demikian juga dengan Pilkada, saya tidak akan memutuskan maju, jika syarat dan rukun belum terpenuhi. Termasuk dengan kepastian syarat kursi partai, maupun dengan biaya operasional,” tegasnya.

Sekilas H. Budi Satriadi, SKM, MM

Budi Satriadi lahir di Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumbar pada tanggal 17 Mei 1976. Di saat dirinya berumur 1 tahun, ayahnya meninggal dunia, yang sekaligus menjadikan ibunya yang seorang guru menjadi “Single parent”.

Menempuh pendidikan awal di SDN 1 Alahan Panjang (Tamat tahun 1989) dan SMPN 1 Alahan Panjang, Budi Satriadi kemudian melanjutkan ke ⁠SMA Adabiah Padang (Tamat tahun 1995). Budi kemudian memilih masuk ke ⁠Akademi Keperawatan (Akper) Depkes RI Padang dan tamat tahun 1998.

Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) diperolehnya pada tahun 2007 di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand) Padang. Sementara itu, gelar Magister Manajemen (MM) diraihnya setelah menyelesaikan S-1 di Universitas Putra Indonesia (UPI) Padang tahun 2011.

Setelah tamat dari Akper Depkes Padang pada tahun 1998, Budi Satriadi langsung lulus dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penempatannya adalah sebagai perawat di Ruang Operasi RSUP M Djamil Padang. Budi kemudian menjadi Ahli Mesin Jantung di Ruang Operasi RSUP M Djamil Padang pada tahun 2001.

Di sela menjalani rutinitas sebagai paramedis di rumah sakit terbesar di Sumbar sejak tahun 1998, Budi Satriadi membangun perusahaan CV Salsabilla Jaya Utama pada tahun 2000, yang bergerak di bidang Peralatan Kesehatan dan Laboratorium. ⁠

Dengan perusahaan ini, Budi Satriadi mengimpor peralatan medis. Selanjutnya, pada tahun 2004, Budi Satriadi menjadi Direktur Utama di PT Global Mineral Sejahtera yang bergerak di bidang pertambangan pertambangan besi. Di saat inilah, panggilan “Budi Global” melekat padanya.

Pada tahun 2005, saat mulai merasakan tantangan baru di tambang biji besi, Budi Satriadi mengambil pilihan tersulit dalam hidupnya, yakni memilih mundur sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuannya agar fokus ke dunia pertambangan.

Di tahun yang sama, Budi Satriadi menjadi ⁠Direktur Utama PT Global Forwarding Company (Perusahaan Agen Kapal) dan Direktur Utama PT Global Stevedoring Company (Perusahaan bongkar muat kapal).

Kemudian, ⁠berlanjut menkadi Direktur PT Budi Satriadi Industries (Smelter Besi) tahun 2008-sekarang), ⁠PT Kuansing Mineral Sejahtera (tambang dan pengolahan/Stone Crusher Batuan) tahun 2010-sekarang, dan ⁠PT Kuansing Makmur Sejahtera (General Kontraktor) 2014 -sekarang.

Pada tahun 2012, Budi Satriadi yang semakin akrab disapa “Budi Global” mulai masuk ke sejumlah organisasi. Yakni menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Kabupaten Solok tahun 2012-2015. Kemudian, Pengurus BPD Hipmi Sumbar 2015-2020.

Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian, ⁠Pengurus Masyarakat Alam Gumanti 2023 sampai sekarang. Ketua Persatuan Golf Indonesia (PGI) Sumbar (2022-2026).

Dari pernikahannya dengan Hj. Rozalinda, S.ST, mereka dikaruniai empat orang anak. Yakni Abid Aziz Adinda, ⁠Afrand Shah Adinda, ⁠Akhtar Nafis Adinda dan ⁠Gibran Khalfani Adinda. (Niko Irawan)


Sabtu, 23 Maret 2024

Wako Solok Serahkan Bantuan untuk Korban Bencana di Pesisir Selatan


SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Jum'at (22/03/24) Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar secara langsung berkunjung dan menyerahkan bantuan uang tunai Rp 20 Juta atas bencana alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan beberapa waktu lalu.

Kunjungan wako didampingi Plt.Kepala Dinas Sosial Kota Solok, Bitel, Kalaksa BPBD Kota Solok, Herman, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok, Nurzal Gustim, Kepala Dinas Pertanian Kota Solok, Zulkifli, Kasatpol PP Kota Solok, Zulkarnaini beserta rombongan lainnya.

Kedatangan rombongan Kota Solok disambut langsung Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar didampingi Sekda Pesisir Selatan, Mawardi Roska dan beberapa kepala OPD terkait Pemkab Pessel di Kantor Bupati Pesisir Selatan.

Wako Zul Elfian Umar mengucapkan rasa duka yang mendalam atas musibah yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga musibah ini tidak membuat Pessel terpuruk namun bersama mengambil hikmah dibalik musibah ini.

"Bantuan ini mungkin bukan seberapa, namun semoga dapat menjadi sedikit pelipur lara bagi Pesisir Selatan. Pak Bupati, Pak Sekda bersama seluruh OPD terkait agar senantiasa sehat selalu karena kami yakin perlu perjuangan ekstra untuk memulihkan kondisi masyarakat Pessel pasca bencana alam ini," ucap wako.

Menanggapi itu, Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Walikota Solok beserta rombongan yang telah hadir langsung ke Pesisir Selatan serta menyerahkan bantuan tersebut.

"Kehadiran Wako Solok beserta rombongan tentu akan menjadi Sitawa Sidingin bagi kami, penyejuk dan penyemangat bagi kami dalam melewati masa-masa setelah bencana ini," ujar Bupati.

Data sampai saat ini, terdapat 489 rumah rusak berat akibat banjir dan tanah longsor. Dari jumlah itu paling banyak terdapat di Kecamatan Sutera, yakni sebanyak 127 unit, kemudian Linggo Sari Baganti 115 unit, Tarusan 86 unit, Lengayang 83 unit, Kecamatan IV Jurai 49 unit, Batang Kapas 20 unit. Sedangkan di kecamatan lainnya sebanyak 8 unit. 

korban jiwa yang ditemukan dalam banjir dan longsor di Pesisir Selatan mencapai 25 orang. Empat orang lainnya belum ditemukan, yaitu 2 orang di lokasi banjir bandang Kampung Langgai, Kecamatan Sutera; 1 orang di mobil terseret arus banjir di Kecamatan Koto XI Tarusan; dan 1 orang terseret arus banjir di Kecamatan Bayang.

Untuk masa Tanggap darurat bencana 14 hari pertama akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi 7 Maret 2024 lalu berakhir Kamis (21/3) ini. 

"Karena kondisi di lapangan masih membutuhkan, sehingga dilakukan penambahan selama 14 hari ke depan," tutupnya.

Seusai menyerahkan bantuan di Kantor Bupati Pesisir Selatan, Wako beserta rombongan juga singgah di Posko Kesehatan Kota Solok untuk Bencana Banjir dan Longsor Pessel yang berlokasi di Barung-Barung Balantai.

Dilokasi itu, Dinas Sosial Kota Solok juga menyerahkan bantuan beras untuk posko yang juga akan dimanfaatkan bersama masyarakat sekitar posko. (Niko Irawan)

Rabu, 20 Maret 2024

Jubir Pemkab Solok: Pemprov Sumbar Berdalih Tidak Ada Laporan ke Kemendagri

Press Release 


Jubir Pemkab Solok: Pemprov Sumbar Berdalih Tidak Ada Laporan ke Kemendagri

Pemkab Solok Ungkap Pencapaian Selama 3 Tahun Dipimpin Bupati Solok, Epyardi Asda

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Berdasarkan Release yang dimuat pada beberapa Media Online terkait Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang membantah kabar Gubernur Mahyeldi telah melaporkan Bupati Solok ke Kementerian Dalam Negeri atas sejumlah pelanggaran, melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan Mursalim.

Menanggapi hal tersebut Juru Bicara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Safriwal, S.Si, M.CIO menyatakan bahwa Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 120/035/Pem-Otda/2024 tanggal 17 Januari 2024 kepada Menteri Dalam Negeri secara jelas meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap Pemerintah Kabupaten Solok. 

Seharusnya Pemerintah Propinsi terlebih dahulu menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok dengan cara membentuk Tim melalui Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan baik berupa monitoring, pemantauan atau bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, dikarenakan berdasarkan surat pengaduan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Solok menyampaikan surat Cq/melalui Gubernur Sumbar sesuai surat Ketua DPRD Kabupaten Solok Nomor : 000.1.5/KAB/DPRD 2024 tanggal 09 Januari 2024. (Pasal Pasal 3, Pasal 10 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Jika dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi memang ditemukan indikasi terhadap point pengaduan atau terjadi kendala/halangan oleh Pemerintah Kabupaten Solok, barulah Pemerintah Provinsi menyampaikan Laporan hasil pembinaan dan pengawasan secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri  (Pasal Pasal 3, Pasal 10 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Dari hasil Laporan Pembinaan/Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi tersebut barulah Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengambil Langkah selanjutnya (Pasal 3, Pasal 10, pasal 24 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Namun kondisi yang terjadi, Surat Ketua DPRD Kabupaten Solok tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dengan melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara langsung, tetapi justru menyurati kementeriaan Dalam Negeri untuk bisa memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Pemeritah Daerah Kabupaten Solok sesuai Surat Gubernur Sumbar kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor : 120/035/Pem-Otda/2024 tanggal 17 Januari 2024

Pasal 10 ayat (1) huruf b yang berbunyi : “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Pembinaan Umum dan Teknis”

Pasal 10 ayat (7) point a yang berbunyi “Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat: a. belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; atau”

Penjelasan Pasal 10 ayat (7) Yang dimaksud dengan "belum mampu melakukan pcngawasan umum dan teknis" dibuktikan dengan surat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Yang dimaksud dengan "tidak melakukan pengawasan umum dan teknis" dibuktikan dengan laporan hasil pemantauan dan/ atau evaluasi dari Kementerian.

Dalam surat tersebut juga tersirat seolah-olah roda Pemerintahan di Bawah Kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, M.Mar tidak berjalan dengan baik. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya. Justru selama kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, M.mar Pemerintah Kabupaten Solok sudah berada pada kondisi yang jauh lebih baik, bahkan terbaik di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari Sudah banyaknya penghargaan dan prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Solok baik di Tingkat Propinsi maupun Nasional.

Berikut beberapa penghargaan yang telah diraih selama kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, M.Mar :

Sektor pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Solok saat ini menjadi yang terbaik di Sumatera Barat hal ini dibuktikan dengan diperolehnya Penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sebagai Predikat Tertinggi Tingkat Kabupaten di Sumatera Barat tentang Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022.

Sektor kesehatan Kabupaten Solok memperoleh penghargaan dari BKKBN RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas pencapaian penurunan angka stunting (17/02/23), Penghargaan TOP INOVASI WISI  Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 (9/11/21), Penghargaan Bebas Frambusia Tingkat Nasional di Lombok Nusa Tenggara Barat (31/05/2022), penghargaan dari BKKBN RI perwakilan Propinsi Sumatera Barat atas pencapaian penurunan angka stunting (17/02/23), Penghargaan Bupati Solok dan Ketua TP-PKK Kab. Solok Jadi Duta Orang Tua Hebat dari BKKBN RI  (12/12/23).

Sektor Pariwisata Kabupaten Solok meraih Penghargaan Best Tourism National dari ASITA (30/09/21),  Peringkat pertama kategori Daya Tarik Wisata Unggulan (DTWU) tahun 2021, untuk Kawasan Geopark Singkarak-Danau Kembar (17/11/21)

Penghargaan berupa Anugerah Meritokrasi tahun 2023 dengan kategori baik dalam penerapan Sistem Merit dan kualitas Pengisian Jabatan Tinggi Pratama dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (07/12/2023)

Sektor Pendidikan : kabupaten yang dipimpin Bupati Epyardi Asda mendapat rapor pendidikan tertinggi se-Sumatera Barat (Sumbar) yang dinilai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (30/10/2023)

Penghargaan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repubik Indonesia (01/02/23)

Memperoleh Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 (19/12/23)

Penghargaan Smart Living dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (14/12/21)

Pemerintah Kabupaten Solok  mendapat  Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut (27/05/22), Penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Pendukung UMKM terkolaboratif Wilayah Sumatera Barat Tahun 2022 (30/11/2022), Pemerintah Kabupaten Solok Mendapatkan Opini WTP atas LKPD Tahun 2022 dari BPK RI (12/05/2023), dan Penghargaan Terbaik 3 dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) (29 Oktober 2023).

Penghargaan Piagam Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Kategori Kota Kecil (05/03/24).

Peningkatan nilai RB dari Tahun 2021 sampai dengan 2023, dimana Tahun 2021 bernilai C. Untuk Tahun 2022 bernilai B dan Tahun 2023 bernilai BB.

Semasa kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap perolehan DAK. Hal ini dapat dilihat dari perolehan dana DAK dari tahun ke Tahun yakni pada tahun 2020 hanya 53 miliar dan Ketika tahun pertama Bupati Epyardi Asda yaitu tahun 2021 DAK Kab Solok meningkat menjadi  sebesar 99 M, tahun 2022 sebesar 109 M, 2023 sebesar 87 M, dan tahun 2024 sebesar 107 Miliyar.

Anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan infrastruktur Kabupaten Solok Seperti :

Telah diaspalnya ruas jalan :

Rangkiang Luluih - Sumiso dengan anggaran 1,8 M

Muaro Sabiak Aia - Garabak Data dengan anggaran 1,2 M

Talang Babungo - Sungai Abu dengan anggaran 2,2 M

Bukit Cambai dengan anggaran 1,5 M

Simpang Tanjuang Nan IV- Kp. Bt. Dalam dengan anggaran 8, 9 M

Batas Kota Muaro Paneh- Bukit Sileh dengan anggaran 3 M

Dan juga telah dibangunnya : 

Gedung Tourist Information Center di Koto Baru dengan anggaran 2, 9 M

Gedung Perpustakaan Daerah di Koto Baru dengan anggaran 10 M

Pasar Agropolitan Sungai Nanam dengan anggaran 2,8 M. (*/PN-001)

Sumber: Press Release Dinas Kominfo Kabupaten SolokPress Release

Pemprov Sumbar Berdalih Tidak Ada Laporan ke Kemendagri, Pemkab Solok Ungkap Pencapaian Selama 3 tahun Dipimpin Bupati Solok, Epyardi Asda


SOLOK, PATRONNEWS.CO.ID - Berdasarkan Release yang dimuat pada beberapa Media Online terkait Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang membantah kabar Gubernur Mahyeldi telah melaporkan Bupati Solok ke Kementerian Dalam Negeri atas sejumlah pelanggaran, melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan Mursalim.

Menanggapi hal tersebut Juru Bicara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Safriwal, S.Si, M.CIO menyatakan bahwa Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 120/035/Pem-Otda/2024 tanggal 17 Januari 2024 kepada Menteri Dalam Negeri secara jelas meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap Pemerintah Kabupaten Solok. 

Seharusnya Pemerintah Propinsi terlebih dahulu menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok dengan cara membentuk Tim melalui Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan baik berupa monitoring, pemantauan atau bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, dikarenakan berdasarkan surat pengaduan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Solok menyampaikan surat Cq/melalui Gubernur Sumbar sesuai surat Ketua DPRD Kabupaten Solok Nomor : 000.1.5/KAB/DPRD 2024 tanggal 09 Januari 2024. (Pasal Pasal 3, Pasal 10 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Jika dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi memang ditemukan indikasi terhadap point pengaduan atau terjadi kendala/halangan oleh Pemerintah Kabupaten Solok, barulah Pemerintah Provinsi menyampaikan Laporan hasil pembinaan dan pengawasan secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri  (Pasal Pasal 3, Pasal 10 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Dari hasil Laporan Pembinaan/Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi tersebut barulah Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengambil Langkah selanjutnya (Pasal 3, Pasal 10, pasal 24 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Namun kondisi yang terjadi, Surat Ketua DPRD Kabupaten Solok tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dengan melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara langsung, tetapi justru menyurati kementeriaan Dalam Negeri untuk bisa memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Pemeritah Daerah Kabupaten Solok sesuai Surat Gubernur Sumbar kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor : 120/035/Pem-Otda/2024 tanggal 17 Januari 2024.

Pasal 10 ayat (1) huruf b yang berbunyi : “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Pembinaan Umum dan Teknis”.

Pasal 10 ayat (7) point a yang berbunyi “Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat: a. belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; atau Penjelasan Pasal 10 ayat (7) Yang dimaksud dengan "belum mampu melakukan pcngawasan umum dan teknis" dibuktikan dengan surat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Yang dimaksud dengan "tidak melakukan pengawasan umum dan teknis" dibuktikan dengan laporan hasil pemantauan dan/ atau evaluasi dari Kementerian.

Dalam surat tersebut juga tersirat seolah-olah roda Pemerintahan di Bawah Kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, M.Mar tidak berjalan dengan baik. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya. Justru selama kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, M.mar Pemerintah Kabupaten Solok sudah berada pada kondisi yang jauh lebih baik, bahkan terbaik di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari Sudah banyaknya penghargaan dan prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Solok baik di Tingkat Propinsi maupun Nasional.

Berikut beberapa penghargaan yang telah diraih selama kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, M.Mar :

Sektor pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Solok saat ini menjadi yang terbaik di Sumatera Barat hal ini dibuktikan dengan diperolehnya Penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sebagai Predikat Tertinggi Tingkat Kabupaten di Sumatera Barat tentang Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022.

Sektor kesehatan Kabupaten Solok memperoleh penghargaan dari BKKBN RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas pencapaian penurunan angka stunting (17/02/23), Penghargaan TOP INOVASI WISI  Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 (9/11/21), Penghargaan Bebas Frambusia Tingkat Nasional di Lombok Nusa Tenggara Barat (31/05/2022), penghargaan dari BKKBN RI perwakilan Propinsi Sumatera Barat atas pencapaian penurunan angka stunting (17/02/23), Penghargaan Bupati Solok dan Ketua TP-PKK Kab. Solok Jadi Duta Orang Tua Hebat dari BKKBN RI  (12/12/23).

Sektor Pariwisata Kabupaten Solok meraih Penghargaan Best Tourism National dari ASITA (30/09/21),  Peringkat pertama kategori Daya Tarik Wisata Unggulan (DTWU) tahun 2021, untuk Kawasan Geopark Singkarak-Danau Kembar (17/11/21)

Penghargaan berupa Anugerah Meritokrasi tahun 2023 dengan kategori baik dalam penerapan Sistem Merit dan kualitas Pengisian Jabatan Tinggi Pratama dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (07/12/2023)

Sektor Pendidikan : kabupaten yang dipimpin Bupati Epyardi Asda mendapat rapor pendidikan tertinggi se-Sumatera Barat (Sumbar) yang dinilai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (30/10/2023)

Penghargaan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repubik Indonesia (01/02/23)

Memperoleh Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 (19/12/23)

Penghargaan Smart Living dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (14/12/21)

Pemerintah Kabupaten Solok  mendapat  Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut (27/05/22), Penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Pendukung UMKM terkolaboratif Wilayah Sumatera Barat Tahun 2022 (30/11/2022), Pemerintah Kabupaten Solok Mendapatkan Opini WTP atas LKPD Tahun 2022 dari BPK RI (12/05/2023), dan Penghargaan Terbaik 3 dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) (29 Oktober 2023).

Penghargaan Piagam Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Kategori Kota Kecil (05/03/24).

Peningkatan nilai RB dari Tahun 2021 sampai dengan 2023, dimana Tahun 2021 bernilai C. Untuk Tahun 2022 bernilai B dan Tahun 2023 bernilai BB.

Semasa kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap perolehan DAK. Hal ini dapat dilihat dari perolehan dana DAK dari tahun ke Tahun yakni pada tahun 2020 hanya 53 miliar dan Ketika tahun pertama Bupati Epyardi Asda yaitu tahun 2021 DAK Kab Solok meningkat menjadi  sebesar 99 M, tahun 2022 sebesar 109 M, 2023 sebesar 87 M, dan tahun 2024 sebesar 107 Miliyar.

Anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan infrastruktur Kabupaten Solok Seperti :

Telah diaspalnya ruas jalan :

- Rangkiang Luluih - Sumiso dengan anggaran 1,8 M

- Muaro Sabiak Aia - Garabak Data dengan anggaran 1,2 M

- Talang Babungo - Sungai Abu dengan anggaran 2,2 M

- Bukit Cambai dengan anggaran 1,5 M

- Simpang Tanjuang Nan IV- Kp. Bt. Dalam dengan anggaran 8, 9 M

- Batas Kota Muaro Paneh- Bukit Sileh dengan anggaran 3 M

Dan juga telah dibangunnya : 

- Gedung Tourist Information Center di Koto Baru dengan anggaran 2, 9 M

- Gedung Perpustakaan Daerah di Koto Baru dengan anggaran 10 M

- Pasar Agropolitan Sungai Nanam dengan anggaran 2,8 M. (*/Niko Irawan)

Sumber: Press Release Dinas Kominfo Kabupaten Solok

 

TSR I Pemko Solok Kunjungi Masjid Raudhatul Jannah Kelurahan PPA

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar bersama Tim Safari Ramadhan I Kota Solok melakukan kunjungan ke Masjid Raudhatul Jannah, Kelurahan Pasar Pandan dan Air Mati (PPA), Selasa (19/03/24).

TSR I Pemko Solok beranggotakan Rektor Ummy, Syahro Ali Akbar, Anggota DPRD Kota Solok, Andi Marianto, Kakan Kemenag Kota Solok, Mustafa, Kepala BKD Kota Solok, Novirna Handayani, Ketua Baznas Kota Solok, Zaini, Ketua MUI Kota Solok, Dedi Jonedi, Pimpinan Bank Nagari Solok, Albert Junaidi, Kepala Dinas PUPR Kota Solok, Afrizal, Kepala Bagian AP Setda Kota Solok, Suci Sofiani Saidani, Kabag Kesra Setda Kota Solok, Feri Hendria, Kabag Prokomp Setda Kota Solok, Deddy Agung Pratama, Direktur PDAM, Rabbiluski.

Selanjutnya, Wartawan TVRI Sumbar, Arie Setiawan, Info Publik Solok, Beny Junaidi, Wartawan Harian Rakyat Sumbar, Welluril serta Wartawan Kabar Sumbar.com, Fernandez.

Pada kunjungan kali ini, wako memberikan mandat kepada Ketua Baznas Kota Solok, Zaini untuk memberikan sambutan kepada jamaah Masjid.

Zaini dalam sambutannya mengatakan Wako dan Wawako Solok telah sepakat untuk mewujudkan Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah yang Berjuara (Berkah, Maju dan Sejahtera). Ini tentu perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kota Solok

Bagi masyarakat Kota Solok yang tersangkut atau terjerat Rentenir, bisa mendaftar ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Solok untuk selanjutnya akan dibantu oleh Baznas Kota Solok. Selanjutnya juga untuk bantuan modal UMKM juga bisa diajukan ke Baznas Kota Solok dengan melampirkan surat keterangan miskin.

TSR I Pemko Solok juga menyerahkan bantuan pembangunan Masjid berupa uang tunai sejumlah Rp 3 juta dan Bantuan dari Bank Nagari Cabang Solok Rp 2,5 Juta. (Niko Irawan)


Selasa, 19 Maret 2024

Tim 18 TSR Pemko Solok Sambangi Masjid Nur Syuhada

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Tim Safari Ramadhan (TSR) Tim 18 Kota Solok melaksanakan kunjungan perdana ke Masjid Nur Syuhada, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Senin (18/3/2024). TSR bertujuan untuk mempererat silahturahmi dengan masyarakat sekitar, serta menjaring masukan dari masyarakat/jamaah.

Tim 18 terdiri dari Yoseriizal, SH, sebagai Ketua Tim 18 yang juga Ketua Komisi III DPRD Kota Solok. Kemudian, Hanif, S.Sos, MM Kadis Perkim sebagai Wakil Ketua I, Ade Kurniati, S.Pt, Kadis Pangan, Wakil Ketua II, Zahirman, SE, M.Si Kabag BPJ, anggota, Muslim Imam, S.Ag,MM Sekretaris Dinas Sosial, sebagai anggota, Jalinus Hadis, SE Ketua DPC Muhammadiyah sebagai anggota, Dedi Rinaldi, ST Kabag Fasilitasi DPRD, Abdul Hanan, S.Pd anggota KPU sebagai anggota tim dan 3 orang wartawan solok sebagai peliput.

Ketua Tim 18 Yoserizal, SH menjabarkan beberapa program pemerintah kota Solok, pembangunan rumah sakit daerah yang dikerjakan pemerintah Kota Solok mulai kelihatan gedung fisik RSD tersebut telah berdiri, mudah2an dalam waktu dekat ini sudah tutas, apabila rumah sakit daerah ini mulai di operasionalkan bisa menampung tenaga kerja dari berbagai bidang. Dengan adanya rumah sakit daerah, hal itu bisa mengakomodir seluruh BPJS kota solok. Selain itu pemerintah kota Solok juga membangun gelanggang olahraga. Dan Berkelanjutan pembangunan batang lembang agar  kota solok bisa terhindar dari banjir.

Untuk melanjutkan pembangunan jalan lingkar utara di kelurahan laiang, insyaAllah dalam tahun ini akan dituntaskan. Dan PDAM juga selalu berupaya menambah sumber sumber air agar bisa mencukupi kebutuhan air bersih.

Masukan masyarakat atau jamaah masjid Nur Syuhada, pembangunan jalan lingkar yang akan diselesaikan, namun masih ada beberapa persolan yang harus diperhatikan, jalan penerangan masih minim, dampak dari itu masih banyak anak-anak muda yang balap liar, serta tawuran, jadi kami sebagai masyarakat memintak kepada instansi terkait untuk memjadi catatan agar hal ini bisa diatasi.

Tim 18 Safari Ramadhan melaksanakan kunjungan di 3 masjid yang ada di kota Solok, hari pertama masjid Nur Syuhada Kelurahan VI Suku, hari kedua masjid Nurul Ilmi kelurahan Simpang Rumbio, dan di hari ketiga masjid Al Muhsinin kelurahan PPA. Selain itu di penghujung waktu kegiatan, tim 18 menyerahkan bantuan sebanyak 3 juta rupiah kepada pengurus masjid Nur Syuhada. (Niko Irawan)

Beri Bantuan Uang Tunai, Bupati Epyardi Asda Diserbu Emak-Emak di Pessel

Keterangan Pers

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Bupati Solok Epyardi Asda bersama Ketua TP PKK Kabupaten Solok Emiko Epyardi menyerahkan bantuan berupa kompor gas beserta tabungnya, tikar, baju layak pakai, hingga truk dan alat berat berupa loader kepada warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) pada Senin (18/3/2024).

Namun, di salah satu rumah warga yang rusak diterjang banjir, Epyardi memberikan bantuan berupa uang tunai kepada pemilik rumah senilai Rp2 juta. 

Melihat banyaknya ibu-ibu atau emak-emak yang berkeluh kesah tentang kondisi ekonomi mereka, Epyardi inisiatif memberi bantuan berupa uang kepada warga.

Sontak warga yang mayoritas emak-emak itu menyerbu Epyardi Asda. Dengan wajah penuh harap dan bahagia mereka satu persatu menerima uang dari mantan kapten kapal itu.

"Pak ambo lun dapek bantuan(uang). Tolong bantu kami," salah satu teriakan emak-emak.

Mendengar hal tersebut, Epyardi yang dibantu ajudannya memberikan uang tersebut kepada warga yang meminta.

Epyardi terlihat tersenyum, ketika warga yang tadinya murung karena kondisi rumahnya rusak, sawah mereka yang hilang, dan harta benda yang terseret banjir. Kini bisa sedikit tersenyum karena bantuan tersebut.

"Di bulan puasa ini, kenikmatan itu tidak hanya soal berbuka puasa saja,tetapi berbagi dan bisa membuat masyarakat yang susah bisa tersenyum," kata Epyardi Asda.

Atik salah satu warga yang mendapat bantuan merasa senang atas kunjungan  Bupati Solok Epyardi Asda.

Ia berharap bantuan seperti itu bisa mengalir kepada korban atau masyarakat yang terdampak banjir.

"Inilah yang kami butuhkan pak. Bantuan seperti ini, baik itu uang atau pun alat-alat yang memang kami butuhkan saat ini. Contoh beliau menyerahkan kompor gas plus tabung gasnya, tikar dan baju layak pakai. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Epyardi Asda dan masyarakat Kabupaten Solok," tuturnya. (*/Niko Irawan)

 

TSR I Pemko Solok Kunjungi Masjid Syukur Kelurahan Simpang Rumbio

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar bersama Tim Safari Ramadhan I Kota Solok melakukan kunjungan ke Masjid Syukur, Kelurahan Simpang Rumbio, Senin(18/03/24).

TSR I Pemko Solok beranggotakan Rektor Ummy, Syahro Ali Akbar, Anggota DPRD Kota Solok, Andi Marianto, Kakan Kemenag Kota Solok, Mustafa, Kepala BKD Kota Solok, Novirna Hendayani, Ketua Baznas Kota Solok, Zaini, Ketua MUI Kota Solok, Dedi Jonedi, Pimpinan Bank Nagari Solok, Albert Junaidi, Kepala Dinas PUPR Kota Solok, Afrizal, Kepala Bagian AP Setda Kota Solok, Suci Sofiani Saidani, Kabag Kesra Setda Kota Solok, Feri Hendria, Kabag Prokomp Setda Kota Solok, Deddy Agung Pratama, Direktur PDAM, Rabbiluski.

Wako dalam sambutannya menyampaikan beberapa program pembangunan yang akan diselesaikan pada Tahun 2024 ini yakni Operasional RSUD Kota Solok di Banda Panduang serta GOR Marah Adin di Laing.

"Untuk itu, mohon doa dari seluruh masyarakat agar terealisasi dengan baik dan tahun ini akan selesai pengerjaannya," ujar wako.

Selanjutnya, Bulan Ramadhan Tahun 1445 H/2024 M ini merupakan tahun terakhir Tim Safari Ramadhan Wako dan Wawako Solok di periode ini. " Semoga hubungan baik yang telah terjalin selama ini akan tetap terjaga sampai kapanpun," tutup wako.

TSR I Pemko Solok juga menyerahkan bantuan pembangunan Masjid berupa uang tunai sejumlah 3 juta Rupiah ditambah Bantuan dari Bank Nagari Cabang Solok serta dari Walikota Solok, 1 Juta Rupiah untuk Baitul Mal Wattamwil Masjid Syukur Simpang Rumbio. (Niko Irawan)


Tim II Safari Ramadhan Kunjungi Masjid Al Manar Nan Balimo

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Wakil Walikota Solok,Dr.H.Ramadhani Kirana Putra beserta rombongan tim II safari ramadhan kota solok mengunjungi Masjid Al Manar kelurahan Nan Balimo, Senin (18/03/2024). 

Tim II terdiri dari, Kepala Bappeda,Anggota DPRD Kota Solok, Ketua GOW, Kakan Kesbangpol, Kabag Umum, Anggota KPU, Ketua Bundo Kanduang, Kasubag Protokol Serta Wartawan. 

Mengawali sambutan wawako ucapkan terima kasih atas penyambutan pengurus dan jamaah masjid Al Manar Kelurahan Nan Balimo Kota Solok. 

Wawako juga sampaikan bahwa visi kota solok menjadi kota serambi madinah yang berkah maju dan sejahtera merupakan komitmen pemerintah dalam memakmurkan mesjid yang mana mesjid tidak hanya sebagai tempat ibadah namun juga sebagai tempat perkembangan ekonomi kemasyarakatan. 

"Menjadikan Solok Kota beras serambi madinah merupakan komitmen dari bapak walikota solok bapak Zul Elfian Umar dari periode kepemimpinan sebelumnya, kita saat ini menguatkan agar visi itu terwujud serta menjadi kota yang berkah maju dan sejahtera" ucap wawako. 

Dalam kesempatan ini pula wawako menyampaikan program-program pemerintah yang sudah berjalan dan akan dilaksanakan diantaranya renovasi rumah ibadah yang ada di kota solok, jaminan pendidikan bagi penghafal quran ke luar negeri, jaminan kesehatan bagi masyarakat kota serta pembangunan rumah sakit umum daerah dan Gelanggang Olahraga di kota solok. 

Disamping itu, Wawako menyampaikan bahwa kedatangannya bersama rombongan ke Masjid Al Manar juga untuk meyerahkan bantuan pembangunan Masjid berupa uang tunai sejumlah 3 juta rupiah. 

“Mudah-mudahan dengan kedatangan tim safari Ramadan ini memberikan semangat baru bagi jemaah untuk terus melanjutkan pembangunan dan memakmurkan Masjid Al Manar," tutupnya.

Selain itu wawako juga membuka ruang diskusi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan saran dan masukan kepada pemerintah. (Niko Irawan)


© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved