Urgensi Kebersamaan dalam Mengatasi Covid-19

Pemerintah memang harus lebih agresif dan efektif memimpin semua kekuatan di Indonesia untuk berhadapan dengan Covid-19 berserta imbas-imbas yang dibawanya. Tujuannya adalah,  pertama, memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dengan berbagai cara. Kedua, meningkatkan kapasitas medis agar setiap warga terpapar, terutama pasien yang sudah sangat serius, bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit dan pelayanan medis yang baik. Dan ketiga, mencegah penurunan daya beli masyarakat dan pelemahan kapasitas produksi nasional,  agar tidak terjadi krisis ekonomi.

Oleh karena itu, informasi terkait bahaya dan segala macam tetek bengek tentang Corona harus tersebar dan terpahami secara merata. Setiap warga negara, siapa pun dia, perlu menyadari bahwa kita berada dalam satu gerbong.

Apabila ada masalah dengan gerbong, semua orang terkena dampaknya. Jika gerbong hancur, kita semua sebagai bangsa akan ikut hancur. Karena itu, setiap orang, sesuai keahlian dan kemampuan, wajib berkontribusi untuk mengalahkan Corona.

Untuk memutus rantai Corona, maka akhirnya pemerintah memutuskan untuk memberlakukan karantina wilayah, tapi dalam bentuk yang soft. Secara teknis, Presiden Jokowi juga memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditopang oleh kebijakan darurat sipil.

Konon, dari pernyataan-pernyataan pemerintah, PSBB akan diterapkan dengan sangat ketat. Dan jika situasi memburuk, pemerintah menggunakan kebijakan darurat sipil.
Seiring dengan itu, juga diterbitkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Ditegaskan bahwa Covid-19 merupakan penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, Covid-19 di Indonesia wajib ditanggulangi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan tak lupa pula pada hari yang sama diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk boleh meningkatkan belanja negara meski defisit membesar hingga menembus 3% dari PDB. Kewenangan tersebut hanya boleh diberlakukan pada masa penanganan Covid-19 dan periode pemulihan, yakni hingga 2022.
Secara teknis, untuk memerangi Corona dan dampaknya yang besar terhadap perekonomian, pemerintah boleh menggunakan sisa anggaran lebih (SAL), dana abadi, dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara, dan dana yang dikelola badan layanan umum, serta dana yang berasal dari penyertaan modal negara di BUMN.

Selanjutnya, Pemerintah juga boleh menerbitkan recovery bond yang akan dibeli korporasi swasta dan BUMN, individu, dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai lender of the last resort. Dengan diterbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Codid-19, maka karantina wilayah akan terpinggirkan.
Untuk mengantisipasi perbedaan keputusan, maka Presiden Jokowi menegaskan pemerintah daerah (pemda) tidak boleh membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan pusat.

PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 guna mencegah penularan. Pemda yang hendak menerapkan PSBB harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Meski bukan karantina wilayah, PSBB yang dijalankan dengan ketat diyakini mampu membuahkan hasil. Apalagi, dalam pelaksanaannya birokrasi ditopang sepenuhnya oleh Polri dan TNI. Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala gugus tugas di daerah.
Semua program dan kebijakan pemerintah ini hanya bisa terealisasi jika masyarakat mendukung. Oleh karena itu, tokoh-tokoh publik, di pusat mau daerah. Semua pihak harus memahami bahwa langkah awal krusial adalah memutuskan mata rantai penularan Covid-19.

Ini adalah harga mati. Jadi tidak bisa tidak, imbauan pemerintah agar menunda mudik sangat perlu diperhatikan dan ditekankan.  Semua elite harus menyampaikan pesan yang sama soal ini, agar sebaran pemahamannya bisa secara cepat merata.

Lalu imbauan bagi yang sudah terlanjur mudik harus didukung penuh oleh elite dan otoritas terkecil di daerah. Pemudik yang sudah telanjur mudik, wajib isolasi mandiri selama 14 hari. Selama rentang waktu itu, mereka tidak boleh berkontak fisik dengan siapa pun, termasuk keluarga.

Aturan ini hanya bisa berjalan jika kepala daerah, wali nagari, jorong, dusun,  RT, dan RW, proaktif di lapangan. Karena bagaimanapun, upaya memutus rantai penyebaran Corona membutuhkan kolaborasi semua elemen bangsa.
Karena perkara mudik ini bukan perkara sepele. Sekitar 15 juta orang dari Jabodetabek akan mudik untuk Lebaran. Sebagian malah sudah kembali ke kampung. Karena mudik kali ini tak semata-mata karena alasan Idulfitri dan menyekar.

Banyak warga Jabodetabek yang kehilangan pekerjaan akibat penerapan ketentuan physical distancing. Ini menjadi penyebab tambahan mengapa banyak yang memilih opsi mudik. Karena jika PSBB diterapkan, angka pengangguran akan lebih besar lagi. Untuk mencegah lebih lanjut, stimulus sosial ekonomi harus diluncurkan.

Nah, di sinilah peran kebersamaan kembali dibutuhkan. Semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, elite daerah, wali nagari, jorong, dusun, RW dan RT, harus ikut memastikan bahwa yang ditarget oleh stimulus sosial ekonomi pemerintah daerah, adalah kalangan yang benar-benar sesuai dengan kriteria kebijakan, yakni masyarakat yang benar-benar terdampak. Kalangan miskin,  pengangguran karena PHK,  pengangguran karena usahanya terhenti,  dan lain-lain, harus benar-benar tersentuh oleh stimulus ini.

Selain itu, karena kekuatan stimulus sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, maka pemerintah bersama semua kalangan masyarakat, harus berani mengambil peran lebih, untuk memastikan bahwa semua masyarakat yang terimbas tapi belum ter-cover oleh stimulus, juga bisa mendapatkan haknya, terutama dari pemerintah daerah.

Intinya di sini, semua pihak, bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah nagari, elite-elite, tokoh masyarakat, RT, dan RW, harus mengambil peran lebih aktif dan antisipatif, untuk mengurangi dampak ekonomi di daerah, setelah memastikan semua protokol kesehatan dijalankan.
Kebersamaan seperti ini yang dibutuhkan dalam mengusir Corona berserta krisis yang dibawanya ke negeri ini.  Semoga. [*]

Nofi Candra

Anggota DPD RI 2014-2019 dan Bakal Calon Bupati Solok 2021

Kisah Ira Tri Dewi, Pasien Positif Covid-19 yang Pertama Sembuh di Sumbar

Kisah Ira Tri Dewi, Pasien Positif Corona Pertama di Sumbar yang Dinyatakan Sembuh
"Belum Ada Vaksin, Kami Butuh Dukungan dan Doa"

Ira Tri Dewi (40), pasien positif Covid-19 pertama di Sumbar tersebut, juga menjadi pasien pertama yang dinyatakan sembuh! Bagaimana Ira menghadapi ruang isolasi dan kisahnya bisa sembuh dari virus yang telah merenggut ratusan ribu nyawa di dunia ini?

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengumumkan pasien pertama di Sumatera Barat yang positif terjangkit virus corona (Covid-19), Kamis pagi (26/3/2020). Pasien tersebut dirawat di Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi, sejak 20 Maret. Hanya berselang beberapa jam kemudian, Pemprov Sumbar mengumumkan 4 pasien lagi juga positif terjangkit. Sehingga, di hari pertama tersebut, "pertahanan" Ranah Minang menghadapi Covid-19, jebol.

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias (tengah) saat mengumumkan pasien positif Covid-19 pertama di Sumbar, Kamis (26/3/2020).

Kabar pasien pertama positif Covid-19 di Sumbar langsung membuat buncah. Tidak hanya di Ranah Minang, namun juga para perantau asal Sumbar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Di sisi lain, sang pasien, Ira Tri Dewi, begitu syok menerima kabar bahwa dirinya dinyatakan positif Covid-19. Di hari keenam dirawat di Ruang Isolasi RSAM Bukittinggi itu, Ira mengaku pasrah. Sebab, hanya ada dua kemungkinan yang akan didapat. Yakni, meninggal atau sembuh. Dukungan dari orang tua, suami, keluarga, rekan kerja, dan masyarakat, membuat Ira optimistis dengan pilihan sembuh!

Dalam wawancara melalui aplikasi WhatsApp (WA) dengan infonews.co.id, Sabtu (11/4/2020), Ira mengaku pertama kali tidak merasakan gejala apapun saat pulang dari dinas luar (DL) di Jakarta, tanggal 12-14 Maret 2020. Saat itu, dirinya bersama 13 perangkat di Sekretariat DPRD Tanah Datar melakukan kunjungan ke Sekretariat DPD RI. Namun, empat hari kemudian, dirinya merasakan demam, batuk, sakit kepala dan nyeri sendi. Ira kemudian mendatangi salah satu klinik untuk berobat. Oleh pihak klinik tersebut, Ira dirujuk ke RSUD Tanah Datar. Saat itu, dirinya tidak menduga apa-apa. Tapi, setelah pihak RSUD Tanah Datar merujuk dirinya ke RSAM Bukittinggi, Ira baru syok, bahwa dirinya akan diisolasi karena diduga terjangkit virus corona (Covid-19), dengan status pasien dalam pengawasan (PDP). Saat itu, Sumbar hanya memiliki dua rumah sakit rujukan untuk Covid-19, yakni RSAM Bukittinggi dan RS M Djamil Padang. Tanah Datar, lebih dekat ke Bukittinggi daripada ke Kota Padang.


Dalam perjalanannya menggunakan ambulans RSUD Tanah Datar, Ira bertanya-tanya dalam hati, seperti apa nantinya berada di ruang isolasi. Dalam sejumlah artikel dan novel yang pernah dibacanya, diisolasi berarti akan dikurung.

Namun, fikiran "menakutkan" tersebut, tiba-tiba sirna saat Ira sampai di RSAM Bukittinggi. Ira disambut dua orang perawat dan langsung dibawa ke ruangan isolasi. Kedua perawat yang akhirnya akrab dengan dirinya tersebut, adalah Hj. Misfaria Noor .M.Kep.Ns.SP. Kep.MB, yang dipanggilnya Bundo (Bunda) dan Hj. Nefri Elfika S.Kep, yang dipanggilnya dengan sebutan Uni (kakak) Ciam.

"Sambutan mereka merubah stigma saya tentang ruang isolasi. Seketika dirawat di Ruang Isolasi RSAM manjadi nyaman buat saya. Apalagi saat saya melihat dokter Dedi Rahman, S.P yang menyemangati dari ruang monitor isolasi," ungkapnya.

Sementara itu, orang tua, anak dan keluarga besarnya sangat syok dengan isolasi yang dijalani Ira di RSAM. Namun, sang suami cukup tenang menerima informasi isolasi ini. Hanya beberapa menit berada di ruang isolasi, Ira menerima begitu banyak pesan di WA yang rata-rata mendukungnya untuk menghadapi Covid-19 ini.

"Alhamdullilah. Allah memberi saya kekuatan dan kemantapan hati melawan Covid-19 ini. Doa dan dukungan banyak orang, melipatgandakan semangat saya untuk sembuh," ujarnya.


Selama berada di ruang isolasi, Ira mendapatkan perawatan dengan konsumsi antibiotik, vitamin dan obat pereda demam dan nyeri. Namun, hal yang paling menjadi obat baginya adalah dukungan penuh dari keluarga, tetangga, rekan-rekan seprofesi. Serta perawatan dan dukungan psikologis dari perawat dan dokter. Alhasil, Ira banyak menghabiskan waktunya di ruang isolasi dengan video call dengan keluarga, tetangga, teman-teman, terutama suami dan anak-anaknya yang terus memberi semangat.

"Saya merasa nyaman, meski berada di ruang isolasi. Setiap saat, saya habiskan waktu untuk tetap terhubung dengan orang-orang dekat. Melihat wajah suami, anak-anak, keluarga dan teman-teman, membuat saya sangat optimistis," ujarnya.

Di saat sudah merasa nyaman dan merasa sehat, pada Kamis (26/3/2020), Ira langsung syok, saat hasil tes swab tenggorokannya dikeluarkan oleh Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand). Ira dinyatakan positif terjangkit Covid-19. Artinya, Ira harus melanjutkan isolasi dan tetap mendapatkan perawatan dengan konsumsi antibiotik, vitamin dan obat pereda demam dan nyeri. Sebab, hingga saat ini, vaksin untuk Covid-19 belum ada.


Singkat cerita, pada Jumat (3/4/2020), Ira mendapat kabar baik. Hasil tes swab tenggorokannya yang dikeluarkan oleh Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand), menyatakan dirinya negatif Covid-19. Namun, kabar baik ini belum boleh diumumkan, karena untuk memastikan pasien sembuh, harus dua hasil tes yang menyatakan negatif. Akhirnya, tiga hari kemudian, tepatnya pada Senin (6/4/2020), Ira kembali dinyatakan negatif Covid-19.

"Lega rasanya. Kembali bisa berkumpul dengan keluarga dan teman-teman," ungkapnya.

Saat "kembali" ke masyarakat, Ira mengaku dirinya banyak mendapat hikmah dari kejadian ini. Menurutnya, dukungan dari seluruh elemen, akan membuat kesembuhan pasien semakin cepat. Di samping itu, menurutnya, berfikiran positif dan tetap berdoa menjadi kunci.

Sejumlah dampak/efek dirinya setelah dinyatakan positif COVID-19 adalah orang terdekat. Mereka-mereka yang dianggap dekat terpaksa dijauhi di lingkungan. Tak sedikit pula, usaha mereka terpaksa tutup. Menurutnya, hal ini tak lain akibat dari pemberitaan yang sipang siur tentang dirinya.

"Jadi efeknya mereka (orang dekat) kadang dijauhi, usahanya kadang ada yang sudah tutup saat saya dirawat. Begitu banyak efek saat saya dirawat bagi keluarga dan orang terdekat," kenangnya.


Meskipun begitu, Ira mengaku dirinya tak merasa dikucilkan setelah kembali ke rumah. Menurutnya, lingkungan sekitar para tetangga menyambut sangat baik. Meskipun, ia tetap masih berupaya mengisolasi selama 14 hari berikutnya.
Di rumah, Ira masih berupaya untuk tidak kontak langsung dengan anak-anaknya. Ira memilih menjaga jarak satu sampai dua meter, kemudian mengunakan pakai masker.

"Kalau untuk tetangga saya, alhamdulillah saat saya sakit dan sembuh mereka mendukung dengan luar biasa. Terkadang masih ada kesan horor (dari masyarakat) pasien sembuh ini, tapi Alhamdulillah itu sudah cair semua," jelasnya.


Ira juga memberikan semangat kepada para pasien-pasien yang masih berjuang di ruang isolasi. Ia meminta untuk tetap mematuhi semua instruksi dari tim medis yang menangani. 

"Tetap semangat, berdoa kepada Allah,  karena apapun ikhtiar kita selaku manusia tetap Allah yang tentukan. Berdoa dan yakinkan kita bisa sembuh. Kurangi stres, menyederhanakan masalah itu paling penting, jadi tidak terkuras energi memikirkan hal-hal yang rasanya tidak perlu. Fokus untuk sembuh dan berjuang," ujarnya. (IN-001)

10 Daerah yang Ingin Memisahkan Diri dari Indonesia

Ternyata ada cukup banyak daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Mendengar dan mengetahuinya membuat hati jadi miris.

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang membentang sangat luas.

Masyarakat yang heterogen, suku yang beragam, kebiasaan yang berbeda di setiap pulau membuat kita jadi unik di mata negara lain.

Di balik itu ternyata ada hal menyedihkan yang belum banyak diketahui.

Sejak berpuluh tahun lalu, beberapa daerah yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ingin memisahkan dirinya.

Banyak alasan yang melatarbelakangi keinginan masyarakat di wilayah tersebut, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga perbedaan ideologi.

Inilah 11 daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia ataupun telah melakukannya.

Daerah yang Ingin Memisahkan Diri dari Indonesia

1. Maluku

Pada 1950, sekelompok masyarakat Maluku yang tergabung dalam gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia.

Begitu banyak cara yang mereka lakukan agar Maluku bisa merdeka. Salah satunya ialah tindakan separatis yang memanfaatkan lengsernya Suharto.

Tidak main-main, hingga saat ini RMS pun masih eksis bahkan memiliki situs sendiri yang dapat diakses.

Di dalam situs tersebut, terdapat informasi mengenai sejarah RMS. Mereka pun telah membuat bendera beserta lagu kebangsaan.

2. Riau

Masih di tahun 1950-an, muncul kelompok yang ingin memerdekan Riau dari NKRI.

Gerakan tersebut dinamakan Riau Merdeka yang menuntut pemisahan diri karena dianggap sebagai “anak tiri”, padahal..

…Daerah ini memberikan banyak sumber daya penghasil keuntungan untuk negara.

Hingga awal tahun 2000-an gaung dari Riau Merdeka pun masih terdengar.

Dikutip dari news.detik.com, pada 2006 kelompok pro Riau Merdeka menggelar acara peringatan ulang tahun.

Pada kesempatan itu, salah satu tokoh wilayah Riau Tabrani Rab kembali menuntut agar wilayah tersebut bisa merdeka.

3. Papua, Daerah yang Ingin Memisahkan Diri dari Indonesia

Saat masa penjajahan, wilayah Papua dikuasai oleh Belanda dan juga Australia.

Kemudian ketika Indonesia merdeka, Papua pun dinyatakan termasuk menjadi wilayah Indonesia.

Hal ini ditentang oleh banyak masyarakat Papua hingga kemudian mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memisahkan diri pada 1965.

Suara masyarakat Papua untuk bisa lepas dari Indonesia masih terdengar hingga tahun 2017.

Baru-baru ini pun OPM merayakan ulang tahunnya yaitu pada 1 Desember 2017 yang diisi dengan doa bersama.

Di samping itu, dikabarkan banyak tentara OPM yang sudah bersedia kembali masuk menjadi bagian NKRI.

Beberapa waktu ke belakang ini gencar diberitakan mengenai diskriminasi yang dilakukan terhadap warga Papua di Surabaya.

Hal ini lalu kemudian memicu sejumlah tindakan anarkis di Papua untuk menentang perlakuan diskriminatif tersebut.

Banyak yang berpendapat, kejadian ini kembali menghembuskan isu-isu mengenai keinginan Papua untuk berpisah dari NKRI.

4. Aceh

Di tahun 1970-an tokoh bernama Hasan Dik Tiro memimpin gerakan pemisahan Aceh dari Indonesia yang bernama Aceh Merdeka.

Kelompok ini pun kemudian lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Banyak sekali kejadian menyedihkan yang terjadi akibat usaha GAM untuk memerdekakan Aceh.

Disebut-sebut, keinginan Aceh untuk merdeka bukan hanya karena kemauan mendirikan negara berlandaskan syariat Islam.

Alasan lain adalah karena terjadinya ketimpangan ekonomi daerah ini dengan wilayah lain, walaupun Aceh telah memberikan banyak kontribusi bagi Indonesia.

5. Makassar

Menyuarakan kekecewaannya terhadap pemerintah, pada 1999 sejumlah mahasiswa di Kota Makassar Sulawesi Selatan menyuarakan pembentukan Sulawesi Merdeka.

Biarpun begitu, informasi mengenai gerakan ini tidak dapat ditemukan dan bisa dianggap sebagai isu belaka.

6. Kalimantan

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia.

Wilayah ini pun bersatu dengan negara lain di Asean yaitu Malaysia serta Brunei Darussalam.

Pada awal tahun 2000, ada sejumlah kelompok yang membuat gerakan Borneo Merdeka dan menyuarakan keinginan berpisah dengan Indonesia.

Isu ini sendiri disinyalir muncul setelah peristiwa kerusuhan masyarakat Madura dan Dayak di Sampit pada 2001 lalu.

7. Minahasa

Isu Minahasa Merdeka mencuat setelah Basuki Tjahaja Purnama ditahan akibat kasus penistaan agama.

Sebenarnya, gerakan yang menginginkan wilayah Minahasa, Sulawesi Utara untuk merdeka ini sudah sejak lama terdengar.

Keinginan untuk memisahkan diri dari negara ini disebut-sebut akibat konflik rumah peribadatan.

Selain itu ada pula rasa ketidaknyamanan dalam menjalankan ajaran agama kristiani yang menjadi mayortias di daerah tersebut.

8. Bali

Beberapa tahun lalu, ada keinginan dari beberapa masyarakat yang ingin memisahkan Bali dari Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, muncul Gerakan Bali Merdeka (GBM).

Kelompok ini kemudian membuat petisi untuk memerdekakan Bali, namun orang yang menandatanganinya tidak mencapai target.

9. Yogyakarta

Yogyakarta sudah menganut sistem pemerintahan kerajaan sejak masa lampau.

Saat Indonesia meraih kemerdekaannya, kota ini pun diberikan otonomi khusus dan diperbolehkan menganut sistem kerajaan.

Akan tetapi pada 2012 lalu tiba-tiba muncul beberapa pihak yang menyerukan pernyataan bahwa DIY siap bila harus berpisah dengan NKRI.

Itulah mengapa Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia

10. Sumatera Barat

Selain kecamatan dan kelurahan, Sumatera Barat memiliki pembagian wilayah administratif yang disebut sebagai nagari.

Nagari sendiri disebutkan merupakan istilah pengganti untuk menyebut desa di daerah mereka.

Nagari sendiri dikepalai oleh wali nagari yang dibantu beberapa wali jorong.

Pada 2013 lalu DPR-RI mengesahkan RUU Desa

Hal ini ternyata menimbulkan kekecawaan pada pemangku adat Minangkabau yang menilai bahwa RUU tersebut tidak menghormati eksistensi nagari.

Sistem kepemerintahan desa pun dianggap berbeda dengan yang diterapkan di nagari.

Ia meminta nagari di Minangkabau dijadikan sebagai sesuatu yang istimewa seperti Aceh dan DIY.

Bila hal tersebut tak dapat dikabulkan, para pemangku adat meminta agar pemerintah pusat tidak mengobok-obok eksistensi nagari.

11. Timor Timur

Setelah 450 tahun dijajah oleh Bangsa Portugis, Timor Timur kemudian masuk ke dalam wilayah NKRI sebagai provinsi ke 27.

Berpuluh tahun bersama, akhirnya provinsi tersebut lepas dan resmi menjadi sebuah negara pada 2002.

Timor Timur kini lebih dikenal sebagai Republik Demokratik Timor Leste atau Timor Leste.

Update Covid-19, Sabtu 4 April, 2.092 Positif, 190 Meninggal, 191 Sembuh

JAKARTA - Pemerintah kembali memperbarui data kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah pasien positif corona, per Sabtu (4/4), tercatat bertambah sebanyak 106 orang. Juru bicara penanganan corona, Achmad Yurianto, mengungkapkan saat ini secara akumulatif pasien positif corona ada 2.092 orang.

"Masih terjadi penambahan kasus konfirmasi positif 106 orang, sehingga total menjadi 2.092," kata Yurianto di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (3/4) sore.

Sementara itu, jumlah pasien positif virus corona yang meninggal dunia bertambah 16 orang. Dengan begitu, total ada 190 pasien corona yang meninggal.

Yurianto menyebut pasien positif corona yang sembuh juga bertambah 10 orang. Sehingga saat ini tercatat ada 191 pasien yang sembuh dari COVID-19.

Meluasnya penyebaran virus corona ini tak hanya mengancam kesehatan, tapi perekonomian juga ikut terdampak. Misalnya saja di DKI Jakarta per Jumat (3/4) pukul 10.30 WIB total sudah ada 25.408 pekerja yang di-PHK dan dirumahkan melapor ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakergi) DKI Jakarta.

Para pekerja tersebut berasal dari 4.235 perusahaan. Disnakergi DKI Jakarta memang membuka kanal pelaporan untuk pekerja yang terdampak wabah virus corona hingga Sabtu (4/4).

Kepala Disnaker DKI Jakarta Andri Yansyah belum mau mengungkapkan teknis pemberian kartu prakerja dan pemberian subsidi kepada mereka yang sudah mendaftar. Dia hanya mengungkapkan akan ada bantuan dari pemerintah.

"Insyaallah akan ada bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah," kata Andri Yansyah saat dihubungi, Jumat (3/4). (*/IN-001)

Sumber: kumparan.com

UPDATE Covid-19, Senin (30/3/2020), 1.414 Positif, 75 Sembuh, 122 Meninggal

JAKARTA - Jumlah kasus positif virus corona COVID-19 di Indonesia kembali bertambah. Hingga Senin (30/3/2020), tercatat 1.414 kasus positif, 75 sembuh, dan 122 meninggal.

"Penularan di luar masih terjadi," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona COVID-19, Achmad Yurianto, Senin (30/3/2020).

Kasus positif mengalami penambahan 129 kasus menjadi 1.414. Pasien yang dinyatakan sembuh mengalami penambahan 11 kasus menjadi 75. Sedangkan meninggal bertambah 8 menjadi 122. (*/IN-001)

Berhubungan Sesama Jenis di Mihrab Mushalla di Cupak Solok, Pelaku Diduga LGBT Ditangkap Warga

Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo (kiri) bersama Walinagari Cupak Fatmi Bahar Dt Tuo di salah satu kegiatan di Nagari Cupak beberapa waktu lalu.

SOLOK - Warga Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok digegerkan dengan penemuan dua remaja laki-laki yang diduga melakukan hubungan sesama jenis di Mihrab Mushalla, Senin dinihari (2/3/2020). Kedua remaja tersebut, E (23) warga VI Suku Kota Solok dan R (13) warga Air Dingin, Lembah Gumanti Kabupaten Solok, dipergoki warga dalam kondisi bugil.

Walinagari Cupak, Fatmi Bahar Dt Tuo, menuturkan penangkapan keduanya berawal dari kecurigaan warga saat kedua laki-laki tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, minta izin menginap di mushalla, karena kemalaman dan tidak punya ongkos ke Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Oleh warga, kedua remaja ini kemudian diberikan tempat untuk beristirahat di dalam Mushalla Surau Dagang, yang sehari-hari dipakai sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya oleh warga sekitar.

"Keduanya datang sekira pukul 21.00 WIB, hari Minggu (1/3/2020). Keduanya minta izin kepada warga untuk menumpang menginap karena kemalaman dan tidak punya ongkos untuk pulang ke Air Dingin," terang Fatmi Bahar.

Namun sekira pukul 23.00 WIB, warga mulai curiga karena lampu di bagian dalam mushalla dipadamkan. Sekira pukul 03.00 WIB, warga yang penasaran, mendatangi mushalla tersebut secara diam-diam untuk memastikan kondisi yang terjadi. Kecurigaan warga ternyata benar, kedua tersangka dipergoki tengah asik melakukan hubungan sesama jenis di mijrab mushalla dengan kondisi sama-sama bugil.

Kejadian tersebut praktis membuat buncah warga yang ada di sekitar mushalla tersebut. Para pemuda yang sebelumnya duduk di warung di pinggir Jalan Raya Cupak, kemudian berhamburan datang ke lokasi kejadian. Kedua pelaku pun ditangkap warga. Massa yang geram karena ulah pelaku yang telah menodai kesucian tempat ibadah umat Islam tersebut, akhirnya bisa ditwnangkan Walinagari Cupak Fatmi Bahar Dt Tuo yang ikut turun ke lokasi.

"Kedua tersangka kemudian kami serahkan kepada Polsek Gunung Talang untuk diproses secara hukum," Fatmi Bahar.

Kapolres Solok AKBP Azhar Nugroho, melalui Kapolsek Gunung Talang Iptu Azwari Siregar, SH menyatakan kedua pelaku ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Satreskrim Polres Solok.

"Setelah di Polsek Talang, kasus ini kemudian ditangani oleh unit PPA Polres Solok. Sebab, salah seorangnya masoh di bawah umur," ungkapnya.

Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo, menyatakan pihaknya sangat sedih kejadian yang sangat memiriskan ini di Kabupaten Solok. Gusmal mengajak seluruh komponen untuk duduk bersama mencari solusi dari permasalahan ini.

"Setahun yang lalu, kami di Kabupaten Solok pernah melakukan Muzakarah Ulama, untuk menemukan penyebab adanya perilaku LGBT ini. Karena, kalau kita bisa menemukan penyebabnya, pasti ada obatnya," ujarnya.

Gusmal juga meminta segenap elemen masyarakat harus bergerak dan berfikir ke arah itu. Apalagi kalau merujuk ucapan Wagub Sumbar, Nasrul Abit, di sejumlah media beberapa waktu lalu, yang mengatakan Sumbar tertinggi perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) di Indonesia.

"Insyaallah saya kembali akan membicarakannya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kementerian Agama (Kemenag) serta dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk membahas hal ini. Mudah-mudahan kita bisa menemukan obatnya," ungkapnya. (IN-001)

Ponpes Darut Thalib, Pilihan Hidup Keluarga Mualaf Asal Nias di Kota Solok

Pondok Pesantren Darut Thalib, Laing, Kota Solok, Pilihan Hidup Keluarga Mualaf Asal Nias Selatan
Boby Gustiadi: Ponpes Adalah Bengkel Manusia

Pilihan hidup mendirikan pondok pesantren, menghadirkan konsekuensi besar bagi keluarga Thalib. Sebuah keluarga mualaf asal Nias Selatan, Pulau Nias, Sumatera Utara. Alih-alih "menikmati hidup", keluarga ini malah "menceburkan" diri mengurus generasi miskin, bermasalah, bahkan para calon "bandit" dari keluarga broken home. Di usia yang sangat muda, kegetiran dan kepiluan, menjadi "santapan" sehari-hari bagi warga Ponpes yang berdiri tahun 2017 ini.

Pondok pesantren Darut Thalib, berada di Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Sumbar. Untuk mencapai Ponpes ini, tidak begitu sulit. Meski berada di sisi utara Kota Solok yang didominasi kawasan hutan dan peladangan, dibukanya jalan lingkar utara yang menghubungkan kawasan Banda Pandung, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, dengan Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, dan Nagari Guguak Sarai, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, membuat Ponpes ini mudah dicapai. Berdirinya sejumlah perkantoran seperti Kantor DPRD Kota Solok, Rumah Dinas Walikota Solok, Kantor Samsat Laing, Kantor Pengadilan Agama Kota Solok, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II.B Laing, Kota Solok, membuat Ponpes ini berada di kawasan yang cukup ramai. Ponpes ini hanya berjarak sekira belasan meter hingga 1 kilometer dari kantor-kantor tersebut.

Ponpes Darut Thalib di Jalan kapten Bahar Hamid, Laing Taluak, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumbar. 

Dari jalan lingkar utara ke arah Kantor Pengadilan Agama Kota Solok, Samsat Laing, Kantor Lingkungan Hidup Kota Solok, dan saat melewati Lapas Kelas II.B Laing Solok, Ponpes Darut Thalib sudah terlihat. Tepatnya di Jalan kapten Bahar Hamid, Laing Taluak, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Bangunannya terlihat mungil namun berdiri dengan gagah. Di samping kanan bangunan tiga lantai itu, terdapat rumah berwarna hijau milik keluarga Thalib. Keluarga pendiri dan pengurus Ponpes. Di sebelah kirinya, para tukang sedang membangun pondasi bangunan tambahan pesantren yang dananya berasal dari dana hibah APBD Kota Solok 2020.

Saat dilihat lebih detail, gagahnya bangunan yang sejatinya mirip ruko minimalis itu, berasal dari tampilan bagian depan yang penuh dengan ornamen arsitektur masjid dan simbol-simbol keagamaan. Namun ternyata, ornamen arsitektur itu, adalah podium utama pementasan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional Tingkat Sumbar di Kota Solok pada Juni 2019 lalu. Ornamen-ornamen tersebut, memang diminta pihak Ponpes ke Panitia MTQ, lalu ditata pihak Ponpes dijadikan mushalla, dan dihiasi dengan nama dan logo Ponpes dari digital printing (cetakan digital).

"Etalase" Ponpes Darut Thalib di Jalan kapten Bahar Hamid, Laing Taluak, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. 

Ditelusuri lebih ke dalam, lantai dasar Ponpes masih berupa coran semen kasar. Namun di ruang kantor dan ruang majelis guru, dilapisi dengan karpet berwarna merah. Karpet inipun berasal dari "sisa-sisa" helatan MTQ Nasional Tingkat Sumbar di Kota Solok 2019. Dua lantai di atasnya, kondisinya juga separuh siap, dimanfaatkan sebagai asrama santri dan ruang kelas. Di bagian belakang bangunan, terdapat deretan pakaian santri yang sedang dijemur. Terbatasnya ruang, membuat sebagian pakaian santri, juga dijemur menggunakan hanger (penggantung) di sebuah pohon. Sangat miris, saat diketahui bahwa bangunan ini menjadi rumah bagi seratusan santri dan majelis guru (pengasuh pondok).

Pimpinan Ponpes Darut Thalib, Boby Gustiadi Thalib Bu'ulolo, menjamu Anggota DPRD Kota Solok, Rusdi Saleh, yang datang berkunjung pada Senin sore (2/3/2020). Jamuan yang sangat sederhana terhadap anggota dewan yang berpenampilan sederhana pula. Disuguhi air mineral gelas, buah rambutan asal Sijunjung dan duku dari Solok Selatan, percakapan berlangsung santai, namun sangat akrab. Disaksikan belasan majelis guru (pengasuh Ponpes).

Rusdi Saleh (belakang, lima dari kiri) bersama Pimpinan Ponpes Darut Thalib Ustadz Boby Gustiadi Thalib (belakang, enam dari kiri) bersama majelis guru Ponpes Darut Thalib, Senin (2/3/2020).

Boby Gustiadi dengan raut muka yang tenang, mengucapkan terima kasih kepada Pemko Solok dan DPRD Kota Solok yang telah menganggarkan dana hibah ke pesantren Darut Thalib sebesar Rp 500 juta di APBD Kota Solok 2020. Pria kelahiran 11 Agustus 1994 ini, menuturkan dana tersebut dimanfaatkan untuk membangun bangunan baru di bagian kiri bangunan lama.

"Tentu saja, dana sebesar itu sangat berarti bagi kami dan para santri. Jangankan Rp 500 juta, Rp 1.000 saja sangat berarti bagi kami," ujarnya.

Rusdi Saleh
Anggota DPRD Kota Solok/Perwakilan Yayasan Darianis Yatim

Rusdi Saleh yang juga merupakan perwakilan Yayasan Darianis Yatim di Sumbar, menyatakan dirinya sangat tersentuh dengan kondisi Ponpes Darut Thalib. Menurut Rusdi Saleh, di saat Yayasan Darianis Yatim sudah membangun 20 masjid di Kota Solok dengan dana puluhan miliar rupiah, ternyata masih ada lembaga pendidikan keagamaan dengan kondisi yang sangat memiriskan seperti ini. Pria yang sebelum terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Solok 2019-2024, adalah seorang aktivis sosial kemasyarakatan ini, berjanji akan mengupayakan berbagai hal untuk membantu keberlangsungan Ponpes Darut Thalib ini. Baik sebagai anggota dewan, maupun kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan Yenon Orsa, pemilik Yayasan Darianis Yatim.

"Saya adalah aktivis sosial melalui Yayasan Darianis Yatim milik Pak Yenon Orsa. Yayasan sosial yang membangun masjid, membantu biaya pendidikan dan membantu masyarakat yang butuh pertolongan. Ini merupakan komitmen moral kami di yayasan, dan tidak ada sangkut pautnya politik ataupun maksud-maksud lain," tegasnya.

Pembangunan Ponpes Darut Thalib di Jalan kapten Bahar Hamid, Laing Taluak, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat.

Sejak didirikan pada 1 Juli 2017, Ponpes Darut Thalib sempat viral di Kota Solok pada Agustus 2019 lalu. Saat itu, karena keterbatasan ruang belajar, para santri belajar di tenda roder, yang dipinjamkan oleh Polres Solok Kota. Karena viral, akhirnya pihak Darut Thalib dan Polres Solok Kota yang saat itu dipimpin oleh AKBP Dony Setiawan Dt Pandeka Rajo Mudo (kini Kapolres Payakumbuh), menghentikan aktivitas belajar di tenda dan kembali belajar berdesak-desakan di ruangan yang ada, meski over kapasitas.

Beberapa waktu lalu, tersiar kabar bahwa para santri Ponpes Darut Thalib makan dengan lauk seadanya. Bahkan di beberapa hari, para santri makan hanya dengan kerupuk, sayur dan cabai. Pimpinan Pospes, Boby Gustiadi, dan sejumlah majelis guru mencari berbagai upaya untuk mencari dana operasional. Dalam satu bulan Ponpes Darut Thalib membutuhkan setidaknya Rp 8 juta untuk beras, Rp 5 juta untuk lauk pauk, Rp 500 ribu untuk air minum galon, ditambah biaya lainnya seperti listrik, air, buah-buahan, dan sebagainya. Hal inilah yang kemudian mempertemukan pihak Darut Thalib dengan Rusdi Saleh.

"Etalase" Ponpes Darut Thalib di Jalan kapten Bahar Hamid, Laing Taluak, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat.

Kabar ini, akhirnya dibenarkan Boby Gustiadi. Menurut pria lulusan Pesantren Darussalam, Aur Duri, Sumani, Kabupaten Solok tersebut, sebenarnya ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh. Yakni mencari pemasukan dana tambahan, atau mengurangi jumlah santri. Namun, Boby mengaku sangat tidak tega memulangkan sejumlah santri. Saat ini, pemasukan utama Ponpes Darut Thalib adalah usaha keluarganya memasok kebutuhan makan minum untuk tahanan, narapidana dan pegawai di Lapas Kelas II.B Laing Solok. Sementara, pemasukan dari santri sebesar Rp 350 ribu perbulan tidak bisa terlalu diharap. Pasalnya, lebih dari 90 persen santri tidak sanggup membayar.

"Para santri, dengan uang Rp 350 ribu itu hanya untuk membayar biaya makannya perbulan. Mereka berasal dari latar belakang orang yang tak berada. Bahkan dari anak yatim, miskin, dan dari keluarga broken home (perceraian). Kami tidak tega memulangkan mereka. Sebab, prinsip kami, Pondok Pesantren adalah bengkelnya manusia. Mereka tidak akan kami pulangkan jika masih dalam keadaan rusak. Kami dan para santri memiliki keyakinan, akan selalu ada jalan keluar terhadap setiap permasalahan. Tapi jalan keluarnya bukan mundur atau berbalik arah. Alhamdulillah, sekarang ada pihak Yayasan Darianis Yatim yang mau membantu. Kami merasakan memiliki orang tua lagi," ungkapnya.

Boby Gustiadi Thalib Bu'ulolo
Pimpinan Pondok Pesantren Darut Thalib

Keluarga Thalib Bu'ulolo, merupakan keluarga asal Nias Selatan, Pulau Nias, Sumatera Utara. Nama Thalib, merupakan nama kakek Boby Gustiadi saat memutuskan menjadi mualaf setelah menikah dengan Nur Halimah, warga asal Sawah Sudut, Selayo, Kabupaten Solok. Sementara, Bu'ulolo, merujuk pada marga/suku keluarganya.

Pada 2017 lalu, sang Ayah, Suardi Bu'ulolo dan ibunya Witri Anita dan Boby Gustiadi berencana menunaikan ibadah umrah bersama. Saat itu, sang ayah baru pensiun sebagai pegawai di Lapas Kelas II.B Laing Solok. Namun, rencana umrah ini urung dilakukan dan menetapkan hati mendirikan pesantren. Konsepnya, pesantren yang terjangkau masyarakat kelas bawah. Padahal, dengan kondisi perekonomian keluarga yang cukup baik dengan bisnis keluarga yang berjalan lancar, Boby dan keluarganya memilih jalan pengabdian ke masyarakat. Hal itu menurutnya adalah panggilan hati dan wujud rasa syukur. Hal ini turut didukung sang istri, Dewi Septina dan dua anaknya, Mahya dan Khadijah.

Kamar mandi Pondok Pesantren Darut Thalib di Jalan kapten Bahar Hamid, Laing Taluak, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat.

Di tahun pertama, tahun 2017, Ponpes Darut Thalib hanya menerima 7 orang santri dan semua aktivitas pembelajaran dilakukan di rumah yang kini berada di samping kanan gedung. Di tahun kedua, 2018, seiring pembangunan gedung baru, jumlah santri baru meningkat menjadi 33 orang. Di tahun 2019 lalu, jumlah santri baru kembali melonjak menjadi 108 orang. Kondisi ini, beriring dengan penambahan jumlah guru. Saat ini jumlah guru yang mengabdi di Ponpes sebanyak 21 orang. Mereka umumnya bekerja paruh waktu atau juga mengajar di tempat lain. Istilah "pengabdian" benar-benar terbukti bagi para guru disini. Sebab, mereka hanya mendapatkan gaji antara Rp 300 ribu, hingga paling tinggi Rp 1,2 juta. Padahal, kualifikasi mereka adalah sarjana (S1) dan magister (S2), serta alumnus Ponpes dari Pulau Jawa.

"Saat ini, sebelum masuk tahun ajaran baru, sudah ada sekitar 50 santri baru yang mendaftar. Padahal, kami tidak pernah membuat brosur atau pengumuman. Para calon santri yang mendaftar, umumnya beralasan melihat perubahan dari para santri kami saat pulang kampung. Juga dari guru-guru disini, yang bekerja ikhlas, meski hanya menerima pemasukan yang ala kadarnya," ujar Boby.

Bagian samping kanan Pondok Pesantren Darut Thalib di Jalan kapten Bahar Hamid, Laing Taluak, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat.

Sementara itu, Rusdi Saleh mengharapkan Boby dan keluarganya, serta majelis guru di Ponpes Darut Thalib, senantiasa menetapkan hati dan meluruskan niat membangun pendidikan agama. Rusdi Saleh juga mengharapkan Ponpes Darut Thalib berkembang pesat, sesuai niat awal pendirian. Kemudian, menjadi pesantren modern yang mandiri dengan berbagai unit usaha.

"Komitmen Yayasan Darianis Yatim bertemu dengan komitmen Ponpes Darut Thalib. Kita siap mencarikan solusi terkait kendala dan permasalahan yang terjadi. Kita harapkan Ponpes Darut Thalib menggunakan manajemen yang jelas. Sampaikan seluruh permasalahan yang ada dan mohon terima kami sebagai keluarga di Ponpes ini," harapnya.

Maket bangunan baru Pondok Pesantren Darut Thalib di Jalan kapten Bahar Hamid, Laing Taluak, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat.

Rusdi Saleh mengungkapkan, Yayasan Darianis Yatim selain membangun sarana ibadah seperti masjid, juga melakukan sejumlah kegiatan sosial lain di Sumatera Barat. Di antaranya bedah rumah masyarakat miskin, membantu pendidikan dari tingkat SD, SLTP, SLTA, hingga perguruan tinggi. Bahkan, saat ini, ada 4 mahasiswa yang dibantu biaya pendidikannya di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir.

"Pak Yenon Osra hanya berharap, kiprah dan kegiatan Darianis Yatim hendaknya di-support oleh semua elemen masyarakat dan pemerintah setempat. Di Kota Solok misalnya, bisa menjadi kota yang berakhlakul karimah. Salah satunya, menjadikan masjid-masjid sebagai pusat tahfidz Alquran. Sehingga, bisa menjadi daerah yang diberkahi. Demikian juga untuk daerah-daerah lainnya. Sehingga, pemahaman agama bagi generasi penerus ini bisa semakin kuat. Darianis Yatim selalu berusaha menjaga komitmen untuk syiar Islam di Sumbar," harapnya.

Mushalla Pondok Pesantren Darut Thalib di Jalan kapten Bahar Hamid, Laing Taluak, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat.

Rusdi Saleh juga menuturkan, Yayasan Darianis Yatim merupakan sebuah yayasan yang dibentuk oleh perantau asal Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Yenon Orsa. Menurut Rusdi Saleh, yayasan yang berdiri pada tahun 2012 tersebut, bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan pendidikan.

"Tujuan utama, adalah untuk meningkatkan pemahaman agama dan keimanan. Serta mencegah dampak negatif, seperti kenakalan remaja dan penyalahgunaan Narkoba. Perlu diingat, konsep Yayasan Darianis Yatim, memberi dan berbagi, bukan untuk dipuji, tapi untuk berempati dan merasakan apa yang dirasakan orang lain," ujarnya.

Pondok Pesantren Darut Thalib di Jalan kapten Bahar Hamid, Laing Taluak, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat.

Yenon Orsa merupakan tokoh perantau asal Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Yenon Osra sukses dalam bidang pendidikan dan Teknologi Informatika (TI). Melalui Yayasan Darianis Yatim, Yenon Orsa selama dikenal sebagai orang yang banyak membantu biaya pendidikan siswa miskin berprestasi, membangun dan memugar masjid dan mushalla, serta membangun sarana di bidang pendidikan.

Kepercayaan Yenon Orsa ke Rusdi Saleh berawal dari adik kandungnya, Yenna Roseva Boer, yang satu kelas dengan Rusdi Saleh di SMAN 1 Kota Solok. Dari berbagai pertemuan dan kegiatan, Yenon Orsa akhirnya tertarik dengan komitmen dan kejujuran Rusdi Saleh. Hingga akhirnya, Rusdi Saleh menjadi decission maker (pengambil keputusan) di Yayasan Darianis Yatim untuk mengelola seluruh proyek pembangunan masjid, pemberian beasiswa, hingga bantuan kepada masyarakat kurang mampu di Sumbar. (rijal islamy)

Hendra-Mahyuzil Penuhi Syarat Calon Independen di Kabupaten Solok

SOLOK - Kerja keras Komisioner KPU Kabupaten Solok terkait pengecekan blanko dukungan yang berlangsung selama dua hari. Akhirnya, Senin (24/2/2020) menetapkan pasangan Hendra Saputra SH, M.Si - Mahyuzil Rahmat, S.Ag yang disingkat RAMAH (HendRA–MAHyuzil), memenuhi syarat dukungan sebagai calon peserta yang maju dari jalur perseorangan pada Pilkada Kabupaten Solok 2020.

Penetapan itu ditandai dengan penyerahan "Berita Acara" hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok.

Ketua Dewan Relawan RAMAH, Sukhrawardi kepada awak media menyebutkan, penyerahan berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok 2020.

"Alhamdulillah, dinyatakan lolos dan memenuhi syarat. Insya Allah, kita lanjutkan perjuangan ini di tahap berikutnya, Mohon doa," utur Sukhrawardi yang dikenal dengan kepribadian terbuka dan sangat ramah.

Anggota KPU Kabupaten Solok, Defil,  menyebutkan pihaknya telah menetapkan pasangan RAMAH telah memenuhi syarat jumlah dukungan sebanyak  24 ribu lebih e-KTP, dari syarat minimal 23.962 e-KTP. 

"Pengecekan dan penghitungan, kami lakukan selama dua hari," ujarnya.

Untuk proses selanjutnya, kata Defil, KPU akan melakukan verifikasi administrasi selama 1 (satu) bulan. Sedangkan untuk verifikasi faktual, akan berlangsung selama 21 hari.

"Syarat minimal dukungan hanya 23. 962 e-KTP. Sedangkan dari hasil hitungan kami, jumlah dukungan pasangan RAMAH berada di atas angka 24 ribu lebih e-KTP," kata Defil.

Seperti halnya pada Jumat kemarin (21/2/2020). Defil menuturkan bahwa pasangan Hendra-Mahyuzil telah menyerahkan syarat dukungan ke KPU sebagai pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan.

Terpisah, pengamat politik Kabupaten Solok, Hemdrius AS, menyebutkan keputusan Hendra-Mahyuzil maju dari jalur independen, tentunya pasangan itu sepenuhnya menjadi milik rakyat.

"Dengan adanya kandidat nan maju dari jalur perseorangan, maka pemilih punya alternatif pilihan yang lebih tepat," terangnya.

Menurut Hendrius, calon independen akan dapat melebarkan laju gerakan masyarakat secara lebih luas. Artinya, ia bisa lebih merdeka mengambil keputusan dalam memenuhi kepentingan rakyat. Menurut Hendrius, bukti dukungan akan menjadi salah satu referensi yang efektif untuk menganalisa potensi suara.

"Karena hal ini merupakan salah satu referensi, tentunya akan efektif pula untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan strategi meng-update kantong kantong suara. Data bukti dukungan rakyat itu. Insya Allah, akan menjadi medium untuk bertahan atau berada di puncak kemenangan, ujar Hendrius AS. (IN-001)

Sejarah Baru, Zulkifli Hasan Pimpin PAN Dua Periode

KENDARI - Zulkifli Hasan menorehkan sejarah baru di Partai Amanat Nasional (PAN). Untuk kedua kalinya, Zulkifli Hasan terpilih menjadi nakhoda partai berlambang matahari.

Terpilihnya pria yang akrab disapa Zulhas itu setelah pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di Kongres PAN V di Kendari. Zulhas memperoleh suara terbanyak dan didapuk menjadi Ketua Umum PAN terpilih periode 2020-2025.

Pantauan Liputan6.com, Selasa (11/2/2020), suara untuk Caketum PAN Mulfachri Harahap memimpin sejak awal perhitungan. Namun masuk pertengahan, suara untuk Zulkifli Hasan terus bertambah dan menyalip.

Penghitungan suara dilakukan menggunakan metode manual dan digital. Ada tiga layar projektor yang digunakan untuk menampilkan mulai dari proses hingga hasil perhitungan suara.

Tampak pendukung masing-masing Caketum terus memantau jalannya perhitungan suara. Mendekati detik-detik akhir perhitungan suara, massa Zulkifli Hasan mulai bersorak dan meluapkan kegembiraan.

Berdasarkan perhitungan, Zulkifli Hasan memperoleh 331 suara. Sementara Mulfachri Harahab dengan 225 suara dan Drajad Wibowo 6 suara. Sementara yang tidak sah ada 3 suara.



Sejarah Baru

Menilik sejarah PAN sejak berdiri tahun 1998, tak ada ketua umum yang bisa menjabat dua periode.

Amien Rais mendirikan PAN dan terpilih menjadi ketua umum pada Kongres I tahun 1998. Dia lengser dari pucuk pimpinan PAN di Kongres tahun 2005. Dia digantikan Soetrisno Bachir, pengusaha asal Jawa Tengah yang didukungnya.

Hatta Rajasa menjadi ketua umum 2010-2015 di Kongres PAN III. Terakhir di Kongres IV PAN di Bali tahun 2015, Zulkifli Hasan yang mendapat dukungan Amien Rais unggul tipis 6 suara dari Hatta Rajasa.

Amien saat itu beralasan, ingin mentradisikan ketua umum PAN cukup satu periode seperti yang telah dia contohkan. (*/IN-001)

Sumber: Liputan6.com