INFO KRIMINAL
-->

Rabu, 05 Juni 2024

"Pilkada Kota Solok 2024 Berpotensi Head to Head"

 

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Lembaga survey Liberte Institute merilis hasil survey yang dilaksanakan pada tanggal 22-27 April 2024.

Liberte Institute merupakan salah satu lembaga survey di Sumatera Barat, selalu memonitor perkembangan politik di Kota Solok melalui survey nya.

Direktur Eksekutif Liberte Institute Indrayadi menyebutkan, Pilkada Kota Solok berpotensi besar akan akan head to head, antara pasangan Ramadhani Kirana Putra-Suryadi Nurdal melawan pasangan Nofi Candra-Leo Murphy.

Analisa  Indrayadi tersebut dilihat dari beberapa aspek dalam data survey yg dilakukan secara berkala di Kota Solok.

Analisa pertama, Ramadhani berkemungkinan besar akan menggandeng Suryadi Nurdal untuk menjamin dukungan birokrasi. Sedangkan Nofi Candra akan menggandeng Leo Murphy untuk menjamin dukungan pemilih asal Kabupaten Solok yang tinggal di Kota Solok dan masyarakat asli Kota Solok itu sendiri.

Analisa kedua, komunikasi yg intens antara pasangan tersebut dalam beberapa bulan terakhir, khususnya setelah Lebaran.

analisa ketiga, menjaga koalisi besar dari pusat hingga ke daerah. Hal ini terlihat Leo Murphy yang hampir dipastikan akan mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar serta Nofi Candra yang akan mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra. Diperkirakan, partai-partai yang tergabung dalan koalisi besar Prabowo-Gibran juga akan merapat ke pasangan Nofi Candra-Leo Murphy ini, seperti Demokrat, PBB, Gelora dll, agar semangat pembangunan di pusat juga dapat mengalir ke Kota Solok, sehingga Kota Solok mendapatkan porsi besar dari anggaran pusat untuk mendukung pembangunan Kota Solok. 

Hal ini terbaca dari hasil suŕvey, dimana masyarakat mengharapkan pemimpin yang dekat dengan pemerintahan pusat, sehingga pembangunan Kota Solok akan lebih mudah dilaksanakan.

Sedangkan pasangan Ramadhani-Suryadi Nurdal berpotensi mendapatkan dukungan dari PKS, yang berarti akan membangun koalisi perubahan saat Pilpres.

Dari beberapa komunikasi antar pimpinan Partai di Sumatera Barat, koalisi besar akan diupayakan terlaksana di Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Terus pertanyaan besar nya, pasangan mana yang berpotensi unggul dalam pilkada Kota Solok nanti? 

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan.

Pertama, incumbent itu memiliki sifat yang cenderung stagnan dan sering kali selalu makin turun.

Kedua, pasangan yang tepat selalu menjadi faktor yang menentukan kemenangan pada daerah Kota.

Ketiga, kandidat baru memiliki potensi untuk bergerak lebih leluasa dan masyarakat cenderung suka dengan hal-hal atau tokoh baru.

Dalam hasil survey Liberte institute yang dilaksanakan pada tanggal 22-27 April 2024, dalam pengenalan wajah dan nama bakal Calon Walikota Solok, ada 3 nama yang mendominasi di Kota Solok, calon yang menduduki posisi tertinggi dalam pengenalan wajah adalah  Ramadhani Kirana Putra menduduki posisi tertinggi dengan 97,3 persen, meningkat dari survey pada 2023 yang lalu, yakni 95,1 persen diikuti oleh Nofi Candra sebanyak 96,3 persen, meningkat dari yang sebelumnya 52,6 persen dan selanjutnya Leo Murphy dengan 87,9 persen yang sebelumnya 64 persen. 

Indrayadi  mengatakan, peningkatan signifikan pada pengenalan wajah terjadi pada Nofi Candra dan Leo Murpy. Kalau Nofi Candra peningkatan ini dikarenakan pencalegan pada Pemilu yang lalu, sedangkan Leo Murphy dikarenakan gambar yang terpasang di Kota Solok serta gerakan yang dilakukan.

Ketika responden disebutkan nama Bakal Calon Walikota Solok, Ramadhani Kirana Putra mendapatkan pengenalan nama sebanyak dengan 98,4 persen, diikuti oleh Nofi Candra sebanyak 96,5 persen dan Leo Murphy  dengan 90,5 persen.

Dengan pengenalan wajah dan nama setinggi itu, Indrayadi menilai kalau peta Pilkada Kota Solok nanti dipengaruhi oleh 3 nama sosok tersebut. Sedangkan Suryadi Nurdal masih tertinggal cukup jauh dibandingkan 3 nama tersebut.

Apabila terjadi koalisi antar bakal calon diatas sesuai dengan analisa diatas, maka diperkirakan pasangan Nofi Candra-Leo Murphy akan mendominasi di karena faktor usia pasangan yang lebih muda sehingga dapat di dorong terus untuk bergerak cepat dan banyak tempat.

Liberte Institute yang merupakan Lembaga survey yang tergabung di Asosiasi Lembaga Riset dan Opini Publik Indonesia (AROPI) secara Nasional dan terdaftar di KPU Kota Solok pada Pilkada 2020. Survey telah dilakukan pada 22-27 April 2024 oleh pihaknya dengan wilayah survey seluruh RW, Kelurahan dan Kecamatan di Kota Solok.

“Metode Survei yang kita lakukan dengan metode Multistage Random Sampling, dengan jumlah responden 1.215 responden dengan Margin of Error ± 3 persen. Tingkat kepercayaan hingga 95 persen,” terangnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebutnya, adalah wawancara tatap muka responden dengan menggunakan kuisioner, dengan populasi survey ini adalah masyarakat Kota Solok yang telah memiliki hak pilih.

Pewawancara lapangan minimal telah menyelesaikan S1 dan sebagian merupakan mahasiswa S2. Validasi data dilakukan dengan membandingkan karakteristik demografis dari sampel yang diperoleh dari survei dengan populasi yang diperoleh melalui berbagai riset dan data BPS serta DPT Pemilu 2024.

Wawancara yang dilakukan oleh surveyor dikontrol secara sistematis oleh tim Liberte Institute dengan melakukan cek ulang di lapangan sekitar 30 persen dari total data responden yang masuk, untuk menjamin akurasi data yang diperlukan. (*/Niko Irawan)


Rabu, 22 Mei 2024

Walinagari Sirukam Romi Febriandi Dilaporkan ke Kejari Solok Atas Dugaan Korupsi Dana Desa, BKK, Dana KMN dan Penangan Covid-19

 

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Masyarakat Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumbar, melaporkan Walinagari Sirukam, Romi Febriandi, S.Pd beserta sejumlah perangkat Nagari Sirukam ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok, Selasa (21/05/2024). Romi Febriandi, S.Pd dan sejumlah perangkat nagari, dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyelewengan anggaran di Nagari Sirukam. 

Dalam laporan ke Kejari Solok tersebut, berkas pelaporan ditandatangani oleh sebanyak 22 warga Nagari Sirukam, dan dilengkapi dengan sejumlah barang bukti. Walinagari Romi Febriandi, S.Pd diduga melakukan tindak pidana korupsi dan penyelewengan anggaran terkait empat hal.

Pertama, Pembukaan Jalan Usaha Tani Rimbo Rangik, Jorong Kubang Nan Duo, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, dengan anggaran sebesar Rp104.185.000. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa (DD).

Kedua, Kegiatan Lanjutan Pembangunan Balai Adat Nagari Sirukam dengan anggaran sebesar Rp150.000.000), yabg bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Ketiga, dugaan penyalahgunaan Dana Kredit Mikro Nagari (KMN) sebesar Rp200.000.000. Dana KMN ini, semestinya dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari (BumNag). Namun, uang tersebut dipindahkan ke rekening pribadi Sekretaris Nagari (Sekna) Sirukam, Megi Setrivo.

Keempat, Indikasi Penyelewengan Dana Covid-19 tahun 2020 dan 2021.

Usai melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan penyelewengan ke Kejari Solok, Hendri Naldi, salah satu pelapor mengungkapkan bahwa empat item itu baru sebagian kecil dari sejumlah dugaan pelanggaran oleh Walinagari Romi Febriandi.

"Masih banyak dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Walinagari Sirukam Romi Febriandi tersebut," ungkap Hendri Naldi.

Hendri Naldi menyebutkan bahwa 22 orang yang menandatangani pelaporan ke Kejari Solok ini, baru sebagian kecil dari perwakilan masyarakat Nagari Sirukam, yang sudah gerah dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Walingari. Hendri Naldi juga mengingatkan bahwa pelaporan Walinagari Sirukam tersebut tidak ada unsur kepentingan pribadi.

"Kita berharap dengan adanya laporan tersebut Kejari Solok secepatnya untuk ditindaklanjuti. Hal ini juga sebagai bentuk peringatan bagi masyarakat Nagari Sirukam, untuk tidak main-main dengan anggaran dan hal ini dilakukan untuk perubahan nagari ke yang lebih baik," jelasnya.

Dalam salah satu item laporan, yakni kegiatan Pembukaan Jalan Usaha Tani Rimbo Rangik Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok dengan anggaran sebesar Rp104.185.000, yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD), kegiatan itu diduga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Solok Nomor 31 Tahun 2020, tentang tatacara pengadaan barang dan jasa di nagari (Pasal 12).

Kemudian, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), semuanya diisi oleh perangkat nagari/aparatur nagari tanpa melibatkan unsur masyarakat lain di Nagari Sirukam. Kegiatan Pembukaan Jalan Usaha Tani tersebut seharusnya dilaksanakan tahun 2023, namun faktanya kegiatan itu dilaksanakan tahun 2024.

Lalu, terdapat banyak penyelewengan keuangan, seperti pada RAB terdapat untuk bahan bakar digunakan Dexlite, namun faktanya yang dibeli justru BBM Solar bersubsidi. Bahkan pelaksanaan kegiatan itu diduga memalsukan stempel PT. SPBU Pandan Jauh Kota Solok.

Walinagari Sirukam, Romi Febriandi, S.Pd, yang dikonfirmasi infonews.co.id, mengaku sedang sakit.

"Nanti, kalau sudah agak lumayan (dari sakit), nanti saya komentari," ujrnya. (Niko Irawan)


Rabu, 15 Mei 2024

Sumbar Dihantam Musibah, Kominfo Kabupaten Solok Diduga Ikut Berpolitik Praktis

 

DPRD: Kabupaten Solok juga Dihantam Banjir dan Longsor, Epyardi Masih Bupati Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok kembali menggiring opini terkait "ikut sertanya" Bupati Solok membantu sejumlah daerah-daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumbar. Namun, penggiringan opini tersebut dilakukan secara berlebihan, bahkan membabi-buta. Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, dalam rilis Dinas Kominfo Kabupaten Solok dikesankan sebagai sosok sentral yang membahas penanganan bencana di Sumbar bersama BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) Pusat di Kabupaten Tanah Datar, Selasa (14/5/2024). Epyardi yang masih seorang Bupati dikesankan sudah seperti seorang Gubernur. 

Dinas Kominfo Kabupaten Solok menyebutkan bahwa sebelumnya Bupati Solok bersama Solok Super Team (SST) membantu Kabupaten Agam dengan mengerahkan ekskavator milik Pemkab Solok, dana Baznas Kabupaten Solok Rp25 juta, dan bantuan Korpri Kabupaten Solok sebanyak 100 paket Sembako. Dinas Kominfo Kabupaten Solok juga menyebutkan bahwa Bupati Epyardi Asda membantu dengan uang pribadinya untuk pendirian dapur umum, selimut, pakaian ganti, kain sarung serta bantuan logistik.

Saat berkunjung ke Posko Utama dj Gedung Indo Jalito (Rumah Dinas Bupati Tanah Datar), Epyardi Asda bertemu dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis serta Bupati Tanah Datar Eka Putra. Epyardi menanyakan langsung bagaimana penanganan bencana dan survei puncak Gunung Marapi. Hal itu karena Kabupaten Solok juga memiliki gubung berapi, yakni Gunung Talang.

"Sebagai kepala daerah dan di wilayah kami juga ada gunung berapi yakni Gunung Talang. Maka saya ingin secara jelas bagaimana dan apa penanganan pasca bencana ini. Untuk Marapi ini saya berharap kita semua juga melihat langsung bagaimana kondisi puncak Marapi itu, jangan-jangan nanti masih ada sisa material lahar dingin yang mengancam warga kita di bawah kaki bukit," ujarnya.

Epyardi juga meminta BMKG untuk menjelaskan terkait cuaca yang mempengaruhi Sumbar khususnya daerah yang bedekatan dengan gunung dan perbukitan seperti Kabupaten Solok.

"Kami minta arahan dan penjelasan langsung kepala BNPB dan BMKG, memang penjelasan ini yang kami butuhkan. Kordinasi yang cepat sehingga kami kepala daerah tahu apa yang mesti dilakukan. Salah satu contoh tadi ada solusi dengan relokasi. Kemarin saya telah datang ke Kabupaten Agam, di situ masyarakat melaporkan bahwa mereka sudah takut untuk tinggal kembali di daerah itu, dan ini yang ingin kita carikan solusinya, karena menjadi traumatik bagi mereka. Tadi malam kami mendapatkan musibah yang luar biasa dan menyebabkan terputusnya akses jalan nasional yang ada di Kabupaten Solok menuju Solok Selatan," ucap Epyardi, seraya mengajak Kepala BNPB untuk melihat kondisi di Kabupaten Solok.

Hafni Hafiz: Di Kabupaten Solok Masih Banyak yang Perlu Dibenahi

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, A.Md, menyebutkan bahwa musibah longsor juga menghantam Kabupaten Solok. Yakni jalan Kabupaten yang menghubungkan Nagari Sariak menuju Nagari Sungai Abu, yang membuat akses terputus dan masyarakat terisolir. Hafni Hafiz juga menegaskan bahwa Epyardi Asda masih Bupati Solok, dan memiliki tanggung jawab ke masyarakatnya.

"Pak Epyardi Asda hingga saat ini, masih Bupati Solok. Beberapa saat lalu, jalan Kabupaten yang menghubungkan Nagari Sariak menuju Nagari Sungai Abu, yang membuat akses terputus dan masyarakat terisolir," ungkapnya. 

Bahkan, Hafni Hafiz mengungkapkan bahwa Jalan Lingkar yang menghubungkan Kecamatan Lembah Gumanti dan Danau Kembar, sudah satu tahun tidak diperbaiki. Menurutnya, kondisinya semakin parah dan bisa lagi dilalui mobil.

"Mohon teman-teman media dan netizen untuk memviralkan. Dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD, saya sudah berkali-kali meneriakkan ini. Bahkan sudah membawa Dinas PUPR ke lapangan. Tapi, tak ada progress (kemajuan) hingga kini. Saya memohon dengan penuh harap, agar kita tidak hanya memikirkan daerah (Kabupaten/Kota) lain. Di dalam Kabupaten Solok, masih banyak yang perlu kita benahi," ungkapnya.

Bachtul: Musibah Jangan Jadi Ajang Kampanye

Hal senada juga diungkapkan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Solok, Ir. Bachtul. Anggota DPRD Sumbar dua periode (2004-2009 dan 2009-2014) tersebut meminta agar musibah yang menghantam Sumbar tidak menjadi ajang politik bagi Bupati Solok Epyardi Asda. Politisi dari Nagari Guguak, Kecamatan Gunung Talang itu, juga meminta Epyardi Asda untuk segera pulang, karena Kabupaten Solok juga terkena musibah.

"Di Agam tidak ada jalan Kabupaten Solok, tidak ada irigasi Kabupaten Solok. Tapi disini (Kabupaten Solok), yang terisolir rakyat Epyardi. Pulanglah segera. Lihat masyarakat kita yang terisolir dan terkena musibah. Nanti lah berkampanye untuk Calon Gubernur. Daftar dulu ke KPU Sumbar, baru berkampanye. Saya akan tunaikan janji saya untuk membungkuk 100 kali, jika Epyardi Asda punya nyali untuk ikut Pilgub Sumbar. Kalau tidak, berarti dia pengecut yang tak punya nyali," tegasnya. (Niko Irawan)


Selasa, 07 Mei 2024

Ikut Kontestasi Pilwako Solok, Zulfadli Ilyas Mendaftar di PAN Kota Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Mantan kepala  Dinas Sosial Kota Solok, Zulfadli Ilyas, ikut berkontestasi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solok 2024. Zulfadli Ilyas yang baru 2 bulan ini pensiun dari Aparatur Sipil Negara (ASN) memperlihatkan keseriusannya dengan mendaftar sebagai bakal calon Wakil Walikota ke DPD Partai PAN kota Solok, Senin (6/6/2024). Saat pendaftaran  Zulfadli yang datang bersama koleganya disambut oleh Ketua DPD PAN Kota Solok Yutris Can bersama panitia Penyaringan Bakal Calon Kepala Daerah PAN Kota Solok lainnya.

Selepas temu ramah dan bercengkrama di Kantor DPD PAN Kota Solok yang berada tetap bertahan ditepi Batang Lembang di Kawasan KTK itu, Yutris Can menyampaikan kegembiraannya menyambut kehadiran Zulfadli Ilyas bersama koleganya. Ia menyebutkan, bahwa Zulfadli Ilyas merupakan Balon ketiga  yang mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Wakil Kepala Daerah dari 5 orang yang mengambil formulir.

"Kita Partai PAN Kota Solok membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah bagi siapapun yang berminat untuk maju Pilkada 2024," ujar Yustris Can yang karib di panggil Boris itu.

Disebutkan, selain Zulfadli Bakal Calon lainnya yang telah mengembalikan formulir pendaftaran ke DPD PAN Kota Solok adalah Nofi Candra, Ramadhani Kirana Putra yang sekarang menjabat sebagai Wakil Walikota Solok, kemudian Leo Murphy, Angry Nursya dan Suryadi Nurdal.

"Kita segera memproses pendaftaran calon calon ini. Secepatnya kita akan umumkan siapa yang kita dukung menjadi Calon Walikota atau Wakil Walikota Solok," tutur Yutris Can.

Sementara Zulfadli menyampaikan rasa bangganya karena disambut cukup hangat dan penuh kekerabatan di rumah PAN Kota Solok. 

"Mudah-mudah Berbagai hal luar biasa ini menjadi sinyal bahwa PAN akan mendukung penuh pencalonan kita maju dalam bursa pemilihan Walikota  dan  Wakil walikota Solok periode 2024-2029 ini," ucap Zulfadli Ilyas.

Sekilas riwayat Zulfadli Ilyas, ia pernah menjadi seorang pendidik atau guru agama di Muhammadyah Nagari Sumani, dan tidak beberapa lama menjadi guru agama Zulfadli lulus jadi ASN dan sampai beliau mengakhiri karirnya di ASN dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Solok pada Maret 2024 lalu. (Niko Irawan)


Nofi Candra Maju di Pilkada Kota Solok 2024

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Akhirnya H. Nofi Candra, SE  memutuskan untuk maju pada Pemilihan kepala daerah di Kota Solok, hal itu dilihatkan dirinya ikut mendaftar sebagai bakal calon Walikota Solok ke DPD Partai PAN, Partai Demokrat, dan PPP kota Solok, Senin (6/5/2024)

Keputusan NC, panggilan akrab Nofi Candra maju pada kontestasi Pilkadai di kota Solok, terjawab sudah karena mantan Senator RI asal Sumbar periode 2014 -2019 ini di gadang calon kuat Bupati Solok.

Saat pendaftaran itu,  NC yang datang bersama pengurus dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solok Syaiwat Hamli sekitar pukul 10.00 Wib, disambut hangat oleh Ketua DPD PAN Kota Solok Yutris Chan bersama panitia  Penyaringan Bakal Calon Kepala Daerah PAN Kota Solok lainnya.

Selepas temu ramah dan bercengkrama di Kantor DPD PAN Kota Solok yang berada persis ditepi Batang Lembang di Kawasan KTK itu, Yutris Chan menyampaikan kegembiraannya menyambut kehadiran Nofi Candra bersama Ketua Partai Gerindra Kota Solok bersama jajaran pengurus lainnya. Ia menyebut, bahwa Nofi Candra  merupakan Balon ke Lima  yang mengembalikan formulir pendaftaran Balon Kepala Daerah dari 10 orang yang mengambil formulir.

"Kita Partai PAN Kota Solok membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah bagi siapapun yang berminat untuk maju Pilkada 2024," ujar Yustris Can yang karib di panggil Boris itu.

Disebutkan, selain Nofi Candra, Bakal Calon lainnya yang telah mengembalikan formulir pendaftaran ke DPD PAN Kota Solok adalah Ramadhani Kirana Putra yang sekarang menjabat sebagai Wakil Walikota Solok, kemudian  Leo Murphy, Angry Nursya dan Suryadi Nurdal.

"Kita segera memproses pendaftaran bakal calon ini. Secepatnya akan kita umumkan siapa yang kita dukung menjadi Calon Walikota atau Wakil Walikota Solok," tutur Yutris Can.

Terhadap itu, Nofi Candra menyampaikan rasa bangganya karena disambut cukup hangat dan penuh kekerabatan  di rumah PAN Kota Solok.  "Mudah-mudahan  sambutan yang luar biasa ini menjadi sinyal bahwa PAN akan mendukung penuh pencalonan kita maju dalam bursa pemilihan Walikota Solok periode 2024-2029 ini," ucap Nofi Candra.

Selesai di kantor PAN, masih bersama Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solok Syaiwat Hamli dan pengurus lainya, mantan Calon Bupati Solok tahun 2020 itu, langsung bergerak ke kantor DPC Partai Demokrat Kota Solok dengan agenda yang sama, mengembalikan formulir pendaftaran sebagai Balon Walikota Solok.

Pada hari yang sama, pengusaha sekaligus politisi partai Gerindra itu juga menyambangi kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Solok guna menuntaskan skedul pendaftaran balon Walikota. Di kantor partai berlambang Ka’bah ini, Nofi Candra dan rombongan sudah ditunggu oleh Ketua Dewan Pakar DPW PPP Sumbar Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam, Ketua dan Sekretaris DPC  PPP Kota Solok, Fakria Murphie dan Yavis Tamain, serta ketua penjaringan Balon M. Abrar Sy dan jajaran pengurus lainnya.

Menyambut itu, Ketua DPC PPP Kota Solok Fakria Murphie mengatakan, pihaknya  menyambut positif kedatangan langsung Nofi Candra bersama jajaran pengurus partai Gerindra Kota Solok.

"Kita melihat, kedatangan Nofi Candra membuktikan keseriusannya untuk maju sebagai peserta dalam kontestasi pemilihan Walikota Solok tahun 2024 ini,” kata Fakria Murphe.

Terhadap itu, Bakal Calon Walikota Solok, Nofi Candra mengatakan, dirinya sengaja datang sekaligus bersilaturahmi dengan pengurus PPP guna mengambil sekaligus mengembalikan formulir pendaftaran sebagai Balon Walikota.

Ini bentuk kesungguhan kita maju sebagai calon Walikota Solok, datang ke kantor PPP dan berdiskusi dengan jajaran pengurus partai tentang langkah ke depan. Tentu dengan harapan, PPP akan mendukung pencalonan kita bersama Gerindra,” ujar NC.

Nofi menyebut, dirinya sudah menyatakan sikap untuk maju sebagai Walikota Solok periode 2025-2026. Kendati peluang untuk maju kembali sebagai Bupati Solok sangat terbuka lebar, namun dirinya lebih ingin mengabdi di Kota Solok dan bersama-sama membangun kota ini menjadi lebih maju dan berkembang.

"Insya Allah kita memiliki komitmen tinggi dan ikhtiar  untuk maju  mewujudkan masa depan Kota Solok yang lebih baik. Apalagi ketika PPP  ikut mendukung pencalonan kita," ujar Nofi Candra. (Niko Irawan)


Rabu, 24 April 2024

Mantan Wabup Solok Apresiasi Bupati Solok Carikan Solusi Tambang Galian C Air Dingin

Yulfadri Nurdin: Rakyat Butuh Hidup, Jangan Biarkan Berlarut-Larut

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Tokoh masyarakat Kabupaten Solok H. Yulfadri Nurdin, SH, yang juga pengusaha tambang galian C (tambang batuan) di Air Dingin, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, mengapresiasi niat dan komitmen Bupati Solok, Capt. Epyardi Asda, M.Mar, yang akan mencarikan solusi terhadap permasalahan tambang Galian C di kawasan tersebut. Wakil Bupati Solok periode 2016-2021, Anggota DPRD Sumbar 2014-2015, Anggota DPRD Kabupaten Solok 2004-2009 dan 2009-2014 tersebut, mengatakan bahwa ada ratusan warga daerah tersebut yang menggantungkan hidupnya dari usaha Galian C tersebut. Sementara di sisi lain, ada potensi kerusakan lingkungan maupun jalan nasional. Hal ini menurut Yulfadri harus segera dicarikan solusinya segera.

"Kami, sebagai salah satu pengusaha di tambang Galian C yang sudah beroperasi sekira 80 tahun, optimistis Bupati Solok Epyardi Asda mampu menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Tanpa merugikan siapapun, baik itu pengusaha tambang, masyarakat, maupun lingkungan. Kita berharap, persoalan ini tidak berlarut-larut. Di satu sisi, kegiatan tambang harus jalan karena masyarakat menggantungkan hidup dari situ. Di lain sisi, masyarakat pengguna jalan juga terganggu akibat tata kelola tambang yang tidak baik. Nah, di situlah diperlukan hadirnya negara, harus duduk bersama mencari solusi dengan meminimalisasi dampak," ungkapnya. 

Yulfadri Nurdin membantah bahwa penghentian seluruh aktivitas pertambangan Galian C, juga menimpa lokasi tambang miliknya. Yulfadri menegaskan, bahwa dirinya sudah menutup kawasan tambangnya jauh-jauh hari. Saat ini, dirinya sudah mengubah lokasi tersebut menjadi kawasan wisata kuliner dengan nama Rest Area KM 82. Namun, Yulfadri mengaku sangat merasakan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat yang telah menggantungkan hidupnya dari aktivitas tambang Galian C selama ini.

"Kita berharap, Pemkab Solok bisa sesegera mungkin memanggil seluruh pelaku usaha tambang Galian C, kemudian mencari solusi bersama, membuat kesepakatan bersama dan dilakukan pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Terutama bagaimana menjadikan aktivitas ini win-win solution atau saling menguntungkan, nmun dampak buruknya bisa diminimalkan," ungkapnya. 


Yulfadri juga menegaskan, Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar dengan komitmen yang kuat, akan mampu memperjuangkan masyarakat yang bergantung ke aktivitas tambang Galian C. Meskipun perizinan berada di tingkat provinsi. Karena, warga yang terdampak akibat penghentian aktivitas ini adalah masyarakat Kabupaten Solok. 

"Saya yakin, Pak Epyardi akan mampu memperjuangkan masyarakat dan mencarikan solusi terhadap persoalan ini," tegasnya. 

Sebelumnya, Epyardi Asda meminta maaf kepada masyarakat yang jalannya terganggu. Meski ia atau Pemerintah Kabupaten Solok tidak memiliki kewenangan dalam memperbaiki jalan nasional. Ia berharap agar masalah jalan di nagari yang berada di kabupaten yang ia pimpin itu bisa selesai.

"Saya selaku kepala daerah minta maaf kepada masyarakat kami, baik dari Solok Selatan, Provinsi Jambi dan lainnya. Yakinlah semua pasti ada solusinya," kata Epyardi.

Selain itu ia memahami pada saat ini masuk dalam tahun politik (Pilkada), sehingga yang berkaitan dengan kabupaten yang ia pimpin menjadi sorotan.

"Saya juga paham, ini tahun politik. Semua bisa dibesar-besarkan dan bahkan sudah diarahkan kalau semua ini salah saya. Bahkan jalan nasional ini juga salah saya. Tapi yakinlah semua ada aturannya, jalan provinsi yang tanggungjawab itu provinsi, begitu juga kabupaten yang berwenang ya tentu kabupaten," ucap Epyardi sambil tersenyum. (Niko Irawan)


 

Selasa, 02 April 2024

Komitmen Tanpa Batas, BPJS Kesehatan Berikan Layanan JKN Selama Libur Lebaran

SIARAN PERS


SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Selama periode cuti bersama dan libur lebaran yang jatuh pada tanggal 8 hingga 15 April 2024, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memudahkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memberikan mengakses pelayanan kesehatan yang diperlukan. Komitmen ini mengacu pada prinsip portabilitas yang telah diterapkan BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok, Neri Eka Putri mengatakan prinsip portabilitas tersebut diwujudkan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia, Selasa (2/4). Peserta yang berada di luar wilayah tempat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar, dapat mengakses pelayanan rawat jalan di FKTP lain paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu satu bulan. 

"BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan seperti pelayanan piket di kantor cabang dan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), yang beroperasi dari pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat. Layanan yang disediakan bagi peserta JKN mencakup administrasi, pemberian informasi, dan penanganan pengaduan. Selain itu, peserta JKN juga dapat memanfaatkan layanan administrasi JKN melalui Aplikasi Mobile JKN," terang Neri.

Selain itu, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pemudik selama libur lebaran, BPJS Kesehatan telah menyiapkan Posko Mudik mulai dari tanggal 5 hingga 9 April 2024. Lokasi Posko Mudik Kesehatan tersebar di beberapa titik strategis seperti Terminal Pulo Gebang di Jakarta Timur, Pelabuhan Merak di Banten, Rest Area Tol Cikampek KM 88A di Purwakarta, Rest Area Tol Palikanci KM 207A di Cirebon, Rest Area Tol Ungaran KM 429A di Kabupaten Semarang, Terminal Purabaya di Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar.

"Posko tersebut menyediakan berbagai layanan seperti konsultasi kesehatan, fasilitas relaksasi bagi pemudik, pemeriksaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, tindakan sederhana darurat, dan pemberian rujukan bila diperlukan. Diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses layanan kesehatan selama periode libur lebaran ini," ujar Neri.

Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang dikenal sebagai peserta mandiri, diimbau untuk rutin melakukan pembayaran iuran setiap bulannya per tanggal 10 agar status kepesertaan tetap aktif. BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 960 ribu kanal pembayaran untuk mempermudah peserta JKN dalam melakukan pembayaran iuran. 

Lanjutnya, Neri menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah menerapkan janji layanan JKN di fasilitas kesehatan, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka Transformasi Mutu Layanan.

"Dengan adanya janji layanan JKN, peserta JKN dapat merasakan berbagai kemudahan dalam mengakses layanan JKN. Seperti cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan, dan tidak memerlukan fotokopi berkas. BPJS Kesehatan juga menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan bagi peserta JKN saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, asalkan berobat sesuai prosedur, serta dilayani setara tanpa diskriminasi," jelas Neri.

Peserta JKN dapat langsung menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 untuk pencarian informasi fasilitas terdekat bagi yang melakukan perjalanan mudik. Neri juga menambahkan bahwa peserta JKN juga dapat mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN untuk mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat.

"Kini terdapat fitur i-Care JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Melalui inovasi ini, mempermudah dokter di fasilitas kesehatan mengakses riwayat medis peserta JKN dalam 12 bulan terakhir, guna memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat. Bahkan peserta JKN pun dapat mengakses juga melalui Aplikasi Mobile JKN," ucap Neri.

Neri mengimbau bagi yang melakukan perjalanan mudik untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan makanan bergizi seimbang, kurangi makanan tinggi gula, perbanyak asupan air putih, istirahat cukup, dan usahakan tetap berolahraga ringan.

"Jangan lupa juga untuk selalu memastikan bahwa kepesertaan JKN kita semua aktif, sehingga saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan tidak terkendala," kata Neri. (Niko Irawan)


Informasi lebih lanjut hubungi:

*Kedeputian Bidang Komunikasi Organisasi*

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Website :www.bpjs-kesehatan.go.id

 

Jawab Video Klarifikasi Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra, Jubir Pemkab Solok Safriwal: Tidak Ada Hubungan Senjata Tajam dengan Interpelasi

 Press Release

Jawab Video Klarifikasi Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra, Jubir Pemkab Solok Safriwal: Tidak Ada Hubungan Senjata Tajam dengan Interpelasi

"Sajam Justru Tebar Ketakutan Kepada ASN dan Tamu yang Hadir"

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok dalam video klarifikasi melalui akun tiktok pribadinya beberapa waktu yang lalu terkait tindakannya mengeluarkan senjata tajam  saat memimpin sidang paripurna pada, Kamis (28/3/2024), Dapat kami Jelaskan ada beberapa pernyataan Saudara Ketua DPRD Dodi Hendra yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

1. Gagalnya agenda sidang interpelasi di ruang sidang paripurna DPRD pada tanggal 9 Januari 2024 tidak ada kaitan dengan mengamuknya seorang warga di ruang sidang. 

Hal ini dikarenakan pada saat terjadi peristiwa tersebut ruang sidang paripurna DPRD dalam keadaan kosong (tidak ada aktivitas) Sebagaimana keterangan dan konfirmasi dari Sekretaris DPRD Kabupaten Solok. Warga tersebut datang pada pukul 11.45 WIB, sedangkan dari pagi tidak ada satupun Pimpinan dan Anggota DPRD yang ada di ruang sidang. 

Warga yang mengamuk di ruang sidang adalah warga yang kecewa dan marah kepada Ketua DPRD atas dugaan perkosaan terhadap salah satu warga Kabupaten Solok yang diduga dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok dimana Ketua DPRD seharusnya menjadi panutan, mengayomi dan melindungi warganya. Salah satu warga yang mengamuk adalah paman korban.

Warga yang masuk ke dalam ruang sidang paripurna DPRD tersebut bermaksud meminta penjelasan atas kasus dugaan perkosaan oleh Ketua DPRD, salah seorang warga tersulut emosi karena setelah menunggu lama Ketua DPRD tidak juga bisa ditemui. 

Gagalnya agenda sidang interpelasi justru disebabkan karena tidak tercapainya courum yaitu 50% +1 dari keseluruhan Anggota DPRD. Pada sidang tanggal 5 Januari 2024, sidang paripurna penyampaian laporan usul pelaksanaan hak interpelasi hanya dihadiri 13 orang dari 35 Anggota DPRD, dan pada tanggal 8 Januari 2024 hanya dihadiri 13 orang, dan pada tanggal 9 Januari 2024 sidang paripurna persetujuan pelaksanaan hak interpelasi, tidak seorang pun Pimpinan dan Anggota DPRD yang hadir di ruang sidang paripurna dari pagi sampai malam.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari awal sidang paripurna dalam rangka pelaksanaan hak interpelasi ini tidak pernah mencapai courum, dan pada saat pengambilan keputusan hak angket justru tak satupun Pimpinan dan Anggota DPRD hadir dalam sidang. 

2.Terkait pernyataan Ketua DPRD yang mengatakan adanya dugaan Rp. 10 miliar aset negara diambil atau diluluhkan untuk wisata pribadi adalah tidak benar. Tidak ada aset Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang berada dalam kawasan Objek Wisata Bukit Cambai (Cambai Hill). 

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya satupun aset bangunan maupun tanah yang berada di Kawasan Wisata Bukit Cambai yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Kabupaten Solok. Hal ini juga sudah dipertegas dengan surat keterangan/penjelasan dari Kepala Badan Keuangan Daerah Indra Gusnadi melalui surat Nomor :  900/251/BKD-2023 dan Kepala Bidang Barang Milik Daerah/Aset Kabupaten Solok yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang berada dalam Kawasan Wisata Bukit Cambai tidak tercatat pada kartu inventaris barang sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Solok. Ini berarti bahwa tidak ada tanah dan bangunan di kawasan Bukit Cambai milik Pemda Kabupaten Solok. 

Selain itu tidak ada APBD yang dipergunakan untuk pembangunan objek wisata Bukit Cambai, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen APBD Tahun 2021 sampai dengan saat ini (Tahun Anggaran 2024) tidak ada yang diperuntukan untuk pembangunan objek Wisata Bukit Cambai. Sehingga pernyataan aset negara yang diambil dan diluluhkan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada. 

Terkait dengan Aset Objek wisata Bukit Cambai, Sdr. Dodi Hendra telah melaporkan ke APH (Kapolda dan Kajati), dari hasil gelar perkara di Polda Sumbar tidak ditemukan peristiwa pidana, dari hasil gelar perkara di Kajati Sumbar juga tidak ditemukan perbuatan pidana serta dari hasil gugatan di Pengadilan Negeri Koto Baru juga dinyatakan gugatan pengguggat tidak dapat diterima (ditolak) dan putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Sehingga semua aduan yang dituduhkan tidak terbukti.

Laporan juga di layangkan oleh Sdr Dodi Hendra kepada Kemendagri Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Auditor Itjen Kemendagri, Tim menyatakan pengaduan yang dituduhan Dodi Hendra tidak terbukti, bahkan Tim Auditor Itjen Kemendagri menyayangkan ada laporan seperti ini dan setelah ditinjau ke lapangan ternyata laporan tersebut tidak benar.

3.Sesuai dengan Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 12 menyatakan bahwa  Kepala SKPD selaku pengguna barang yang ditetapkan melalui keputusan Bupati. 

Pada instansi Sekretariat DPRD yang bertindak sebagai kepala SKPD adalah sekretaris DPRD, bukan Ketua DPRD. Sehingga sekretaris DPRD lah yang bertindak sebagai pengguna BMD yang bertanggung jawab terhadap seluruh BMD yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD termasuk aset yang ada dalam ruang sidang DPRD. 

Terkait dengan terjadinya pengrusakan BMD oleh salah seorang warga, maka perlu disampaikan bahwa warga tersebut sudah meminta maaf kepada Sekretaris DPRD dan selaku Pengguna BMD di Sekretariat DPRD sudah sewajarnya Sekretaris DPRD mengambil kebijakan damai dengan warga tersebut yang telah menyadari kekhilafannya. Warga tersebut telah mengganti segala kerusakan yang ada dan meminta maaf kepada Pemerintah Kabupaten Solok dan DPRD Kabupaten Solok melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Solok selaku Pengguna BMD Sekretariat DPRD Kabupaten Solok. 

4.Terkait dengan situasi gedung DPRD saat ini. Menurut keterangan Kasat Pol PP Kabupaten Solok Elafki, bahwasanya setiap saat ada satuan pengamanan yang bertugas menjaga keamanan lingkungan DPRD 24 jam. Dan apabila ada acara khusus di DPRD akan ada penambahan personil dari Satpol PP untuk pengamanan kegiatan, dan tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penggeledahan kedepannya. Mana tahu masih ada saja yang membawa senjata tajam ke dalam ruang sidang. 

Jadi tidak benar kondisi gedung DPRD tidak aman, dan tidak perlu Ketua DPRD membawa senjata tajam ke ruang sidang. 

5.Terkait dengan renovasi rumah dinas ketua DPRD, kegiatan tersebut tidak pernah dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRD maupun DPA SKPD Kabupaten solok lainnya.  Saudara Dodi hendra ketika baru menjabat sebagai Ketua DPRD langsung menunjuk rekanan dalam hal ini  CV. FR untuk melakukan pengerjaan renovasi rumah dinas tersebut, tanpa melalui proses pengadaan yang benar, yaitu dengan proses tender karena nilainya melebihi Rp. 200 juta.  Setelah pekerjaan selesai rekanan menagih pembayaran pekerjaan tersebut ke Sekretariat DPRD dan BKD Kabupaten Solok, tentunya Sekretariat DPRD dan BKD tidak bisa membayar pekerjaan tersebut karena tidak ada dalam DPA. 

Kemudian, disisi lain kondisi Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra membawa senjata tajam ke ruang sidang paripurna baru-baru ini, sebaliknya justru tebar dan membuat ketakutan kepada ASN dan tamu undangan yang hadir dalam sidang tersebut, termasuk dugaan ancaman kepada Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Solok, Epyardi Asda. 

Karena kami melihat, Sajam itu dibawa setelah sebelumnya beberapa kali juga pernah keluar nada ancaman dari Ketua DPRD sendiri dalam beberapa grup percakapan whatapp, bahkan di grup percakapan publik sekalipun. Dimana dalam percakapan itu, terlihat jelas dia akan membuat lobang (melukai/menusuk) pada orang-orang yang dirasanya mengganggu kepentingannya di DPRD saat agenda sidang. Tidak saja ancaman kepada Bupati Solok, pimpinan DPRD yang lain, tetapi juga kepada Sekwan, bahkan kepada ASN yang bertugas di Sekretariat DPRD. 

Demikian penjelasan kami sampaikan untuk dapat meluruskan segala informasi yang berkembang, supaya tidak menjadi bias dan menjadi informasi bohong (hoaks) yang salah di tengah masyarakat. (Dinas Kominfo Kabupaten Solok)

© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved