Tunjangan ASN Dipotong untuk Covid-19? Ini Jawaban Walikota Solok

SOLOK - Di tengah upaya penanganan virus corona (Covid-19) di Kota Solok, Sumatera Barat (Sumbar), beredar selentingan isu terkait imbauan Walikota Solok untuk memotong tunjangan daerah (Tunda) aparatur sipil negara (ASN) di Pemko Solok. Tujuannya, untuk membantu masyarakat yang menjadi dampak dari Covid-19 di Kota Solok. Padahal, ASN di Kota Solok juga terdampak adanya Covid-19 ini. Terkait hal ini, Walikota Solok Zul Elfian Dt Tianso menyatakan hal itu tidak benar. Menurutnya, pihaknya hanya meminta sumbangan sukarela ke ASN untuk membantu meringankan beban masyarakat. Saat ini menurutnya, sudah terkumpul sumbangan dari ASN Pemko Solok sebesar Rp 100 juta.

"Sumbangan dari ASN Pemko Solok, saya tegaskan itu adalah sumbangan seikhlasnya. Tanpa paksaan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi, apa salahnya kita berbagi. Bahkan, saya menyumbangkan 50 persen gaji saya untuk penanganan Covid-19 di Kota Solok," ungkapnya.

Zul Elfian juga menegaskan, Pemko Solok juga melakukan langkah-langkah untuk meringankan beban masyarakat yang semakin berat akibat dampak dari Covid-19 ini. Di antaranya dengan membebaskan retribusi dan sewa kios di Pasaraya Solok yang milik Pemko Solok. Kemudian, pengurangan setoran retribusi parkir dari pengelola perparkiran di Kota Solok.

"Di samping pembebasan sewa kios dan pengurangan setoran parkir ke kas daerah, kita juga saat ini akan mencoba mengusahakan penangguhan angsuran ke perbankan dan lembaga pembiayaan lain. Dalam waktu dekat, kita akan berkomunikasi dengan bank-bank dan leasing di Kota Solok untuk mencari solusi. Sebab, dengan adanya Covid-19 ini, perekonomian dan pemasukan warga jelas sangat menurun," ungkapnya.

Zul Elfian juga menjelaskan, kondisi terkini di Kota Solok, jumlah kasus Covid-19 yang positif tidak ada. Sedangkan orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 366 orang dan pasien dalam pemantauan (PDP) sebanyak 49 orang.

Sejumlah hal dan langkah yang telah dilakukan yaitu membuat edaran tentang bahaya virus corona agar masyarakat selalu waspada dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian membentuk gugus tugas yang telah melakukan penyemprotan disinfektan di tempat fasilitas publik yang ramai di kunjungi oleh masyarakat seperti tempat ibadah, perkantoran, taman, terminal, pasar, jalan umum dan tempat wisata.

"Kita tidak tahu keberadaan virus ini mengendap yang jelas virus ini bisa muncul ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Untuk pencegahan dengan menggunakan disinfektan memang tersedia terbatas. Kadang-kadang hanya diperoleh melalui OPD dengan caranya sendiri. Selain itu kita sudah mengambil langkah yaitu meliburkan anak sekolah sampai tanggal 2 April 2020 dan dalam rencana kami akan memperpanjang masa libur anak sekolah sampai tanggal 21 April 2020," ujarnya.

Zul Elfian juga menyatakan saat ini petugas yang bekerja di lapangan memang mengalami beberapa kendala dan keterbatasan. Di antaranya, terbatasnya alat pelindung diri (APD). Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sedang menunggu anggaran seperti gugus tugas di OPD masing-masing.

Zul Elfian juga merinci, kebutuhan anggaran di sejumlah OPD terkait untuk penanganan Covid-19. Yakni Dinas Perhubungan membutuhkan anggaran sebesar Rp 65.500.000, Satpol PP sebesar Rp 373.200.000, Bagian Perekonomian sebesar Rp 67.500.000, Dinas Perindag Koperasi dan UKM sebesar Rp 12.750.000, Dinas Kesehatan sebesar Rp 3.052.161.807, Camat sebesar Rp 1.500.000.000, BPBD Kota Solok sebesar Rp 1.600.000.000 dan Dinas Sosial sebesar Rp 575.000.000. Sehingga, total anggaran keseluruhannya Rp 7.246.111.807.

"Ke depannya kita akan membentuk Posko di setiap kelurahan yang nantinya akan di kelola oleh RT dan RW serta LPMK dengan melibatkan masyarakat. Di Posko ini, sekali 24 jam akan memantau orang yang datang di wilayahnya masing- masing serta melakukan pendataan," ujarnya. (IN-001)

Pilkada Serentak 2020 Ditunda!

JAKARTA - Komisi II DPR, pemerintah, dan KPU telah selesai menggelar rapat membahas pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di 270 daerah terkait wabah corona yang kasusnya terus meningkat. Hasilnya, seluruh peserta rapat termasuk DKPP dan Bawaslu, sepakat tahapan Pilkada Serentak 2020 yang masih tersisa termasuk pemungutan suara ditunda.

"Melihat perkembangan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komis II DPR menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

Waketum DPP PPP itu menjelasan, ada tiga opsi yang diusulkan KPU di dalam rapat itu. Yaitu ditunda 3 bulan (pemungutan suara 9 Desember), ditunda 6 bulan (pemungutan suara 12 Maret 2021), atau ditunda 12 bulan (pemungutan suara 29 September 2021).

"Namun demikian, sulit dan belum ada satu otoritas pun di dunia ini yang bisa memastikan kapan selesainya pendemi COVID-19 ini. Kita sepakat itu nanti akan diputuskan bersama-sama (dalam rapat lanjutan) antara KPU, Pemerintah dan DPR," kata Arwani.

Akibat penundaan ini, akan diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengganti UU tentang Pilkada.

"Komisi II meminta kepada pemerintah untuk segera menyiapkan payung hukum berupa Perppu terkait penundaan ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Arwani mengatakan, Komisi II DPR meminta agar seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) fokus mendukung program pemerintah dalam menghadapi wabah virus corona.

"Konsekuensi atas penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pademi COVID-19," kata Arwani.

Sebelumnya, KPU telah menunda beberapa tahapan Pilkada akibat virus corona. Tiga tahapan yang ditunda itu yakni pelantikan panitia pemungutan suara (PPS); rekrutmen PPDP serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih; dan verifikasi bakal calon perseorangan. (*/IN-001)

Panglima TNI Pimpin Sertijab Komandan Pusat Polisi Militer

JAKARTA - Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, memimpin serah terima jabatan Komandan Pusat Polisi Militer TNI dari Mayjen TNI Dedy Iswanto, kepada Brigjen TNI Eddy Rate Muis, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/3/2020).

Serah terima jabatan Komandan Pusat Polisi Militer TNI (Danpuspom TNI) berdasarkan Keputusan Panglima TNI nomor Kep/324/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

Selanjutnya, Mayjen TNI Dedy Iswanto, menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). Sedangkan Brigjen TNI Eddy Rate Muis, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hukum Pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla.

Dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) tersebut, Danpuspom TNI Brigjen TNI Eddy Rate Muis melakukan penandatanganan pakta integritas dan berita acara serah terima jabatan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI. Akibat penyebaran virus corona (Covid-19), seluruh personel yang terlibat prosesi Sertijab menggunakan masker, termasuk Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (*/IN-001)

UPDATE Covid-19, Senin (30/3/2020), 1.414 Positif, 75 Sembuh, 122 Meninggal

JAKARTA - Jumlah kasus positif virus corona COVID-19 di Indonesia kembali bertambah. Hingga Senin (30/3/2020), tercatat 1.414 kasus positif, 75 sembuh, dan 122 meninggal.

"Penularan di luar masih terjadi," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona COVID-19, Achmad Yurianto, Senin (30/3/2020).

Kasus positif mengalami penambahan 129 kasus menjadi 1.414. Pasien yang dinyatakan sembuh mengalami penambahan 11 kasus menjadi 75. Sedangkan meninggal bertambah 8 menjadi 122. (*/IN-001)

UPDATE Covid-19 Minggu (29/3/2020), 1.285 Positif, 114 Meninggal, 64 Sembuh

JAKARTA - Jumlah penderita Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia, terus bertambah. Hingga hari ini Minggu 29 Maret 2020, total pasien positif wabah ini telah berjumlah 1.285 orang.

"Jumlah penderita yang meninggal dunia sebanyak 114 orang," kata juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Jakarta Pusat.

Sementara itu, tim medis Indonesia sudah berhasil menyembuhkan sebanyak 64 orang pasien dan kini mereka sudah diperbolehkan pulang.

Kemarin jumlah penderita positif corona sebanyak 1.155 orang, dan 102 di antaranya meninggal dunia. Sedangkan yang berhasil dipulihkan sebanyak 59 orang.

Sementara itu, jumlah penderita corona di seluruh dunia sudah mencapai 665 ribu orang, 30.857 meninggal dunia dan 141 ribu berhasil dipulihkan. (*/IN-001)

UPDATE Sabtu (28/3/2020), Covid-19 di Indonesia 1.155 Kasus, Sembuh 59, Meninggal 102 Orang

JAKARTA - Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan ada penambahan pasien positif Corona menjadi 109 kasus

"Sehingga total 1.155 kasus, pasien sembuh 59 orang, kematian menjadi 102 orang," kata Yurianto, Sabtu, 28 Maret 2020.

Yurianto mengatakan untuk itu menjadi penting bagi masyarakat agar tetap mematuhi anjuran di rumah saja untuk isolasi diri. Selain itu, ia juga meminta masyarakat mengurangi aktivitas dan interaksi di luar rumah.

Ia pun mengingatkan masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun setiap hendak makan atau minum. "Jadi tidak perlu menggunakan hand sanitizer, cukup menggunakan sabun dengan air mengaliar," kata Yurianto. (*/IN-001)

[ copy pasang di sinebar/ lokasi yg memungkinkan... data covid-19 dari kemenkes, update otomatis]