INFO DAERAH

Minggu, 19 Januari 2020

Slogannya ProMoTer, Ternyata Polsek Singkarak Tak Kunjung Berubah

Paradigma baru Polri dengan slogan PROfesional, MOdern, TERpercaya (ProMoTer), membuat chemistry masyarakat dan kepolisian semakin kuat. Namun, pernyataan mengejutkan dilontarkan tokoh masyarakat ke Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi saat kunjungan kerja ke Mapolsek Singkarak, Sabtu (18/1/2020). Mereka sepakat berujar; "Polsek Singkarak Tak Kunjung Berubah!"

SOLOK - Kegiatan kunjungan kerja (Kunker) Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK, bersama seluruh pejabat utama di Polres Solok Kota, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Mapolsek X Koto Dibawah, atau yang lebih dikenal dengan Polsek Singkarak. Rombongan diterima segenap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Forkopincam, dan walinagari terpilih di wilayah hukum Polsek Singkarak. Saat diskusi, para tokoh "sepakat" berujar; "Polsek Singkarak Tak Kunjung Berubah".

Kunker Polres Solok Kota dengan "kekuatan penuh" ke Mapolsek Singkarak, diikuti Wakapolres Kompol Aksalmadi, Kabag Perencanaan Kompol Yus Eri, Kabag Sumda Kompol Irwan Zani, Kasat Intelkam AKP Milson Joni, Kasat Reskrim Iptu Defrianto, Kasat Sabhara AKP Poniman, Kasat Lantas AKP Zamri Naldi, Kasat Bimas Iptu Laydi, Ketua Cabang Bhayangkari Polres Solok Kota Ny. Dessy Ferry Suwandi dan personel dari Mapolres Solok Kota.



Rombongan diterima langsung Kapolsek Singkarak Iptu Ahmad Ramadhan, SH, MH, bersama para Kanit, personel Polsek Singkarak, dan ranting Bhayangkari Singkarak di bawah pimpinan Ny. Lily Ramadhan. Turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Partai Gerindra Septrismen, Vivi Yulia Rahayu dari Partai Golkar, Camat Singkarak Sujanto Amrita, Plt. Danramil Singkarak Yon Efrizal.

Di samping para Forkopimcam tersebut, kedatangan Kapolres Solok Kota dan rombongan juga dihadiri para Walinagari, Ketua KAN, Ketua BPN, dan walinagari terpilih di wilayah hukum Polsek X Koto Dibawah. Yakni Nagari Singkarak, Tikalak, Kacang, Aripan, Koto Sani, Sumani, dan Saningbakar.

Rangkaian kunjungan Kapolres dan rombongan, dimulai dengan makan siang bersama seluruh hadirin. Kemudian dilanjutkan dengan seremonial penanaman pohon oleh Kapolres AKBP Ferry Suwandi dan Ketua Cabang Bhayangkari Solok Kota Ny. Dessy Ferry Suwandi di samping Mapolsek.



Kegiatan utama, yakni sesi tanya jawab dengan tokoh masyarakat berjalan dengan seru! Dimulai dengan paparan Kapolres Ferry Suwandi, di depan sekira 150 hadirin, tentang atensi dari Kapolda Sumbar mengenai pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), bahaya peredaran Narkoba, dan penekanan khusus kepada seluruh personel Polri untuk tidak melakukan pungutan liar.

"Kasus Curanmor saat ini sangat marak di wilayah Sumbar. Sudah seperti minum obat. Pagi terjadi, sore terjadi dan malam pun terjadi. Kita mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat supaya membuat cegah tangkal terhadap kasus Curanmor di wilayah masing-masing. Salah satunya dengan kembali mengaktifkan pos ronda," ujarnya.



Ferry Suwandi juga mengharapkan seluruh masyarakat untuk teliti dan berhati-hati membeli kendaraan bermotor. Terutama dari orang yang tidak dikenal. Sebab bisa disangkal sebagai penadah barang curian. Ferry juga mengharapkan seluruh masyarakat untuk bersama-sama aktif dalam pemberantasan Narkoba. Di akhir arahannya, Ferry juga memberikan penekanan khusus kepada segenap personel agar jangan sekali-kali melakukan pungutan liar.

"Pungutan liar atau Pungli oleh personel, akan sangat merusak citra Polri di masyarakat. Jika ditemukan, akan ditindak tegas," ungkapnya.

Sambutan dan arahan dari Kapolres tersebut ternyata sudah sesuai dengan prediksi hadirin. Suasana pertemuan mendadak memanas saat dibuka sesi tanya jawab. Salah satu tokoh masyarakat, Toyoniyosa, memulai sesi tanya jawab tersebut dengan pernyataannya yang membuat seluruh mata tertuju kepadanya.



"Polsek Singkarak tak kunjung berubah," ujarnya dengan nada datar.

Pernyataan itu, membuat Kapolres Ferry Suwandi langsung mendongak. Namun, setelah melempar senyum, Toyoniyosa menyambung kata-katanya dengan menegaskan bahwa hal itu merujuk pada kantor atau Mapolsek X Koto Dibawah atau Mapolsek Singkarak. Menurutnya, sepanjang pengamatannya selama ini, kondisi bangunan Polsek Singkarak tidak kunjung direhab dan masih merupakan bangunan lama.

"Sebagai masyarakat di sini, kami sangat miris dan prihatin. Mapolsek Singkarak yang berada di jalur perlintasan antar kota di Sumbar dan antar provinsi, seharusnya menjadi kantor yang megah. Namun, saat ini kita bisa lihat sendiri kondisinya. Masih berupa bangunan lama. Tapi hal itu, tidak begitu terperhatikan, karena bagusnya layanan dari Kapolsek Singkarak Ahmad Ramadhan dan jajarannya. Tapi alangkah bagusnya kalau Mapolsek ini dibuat menjadi kantor yang megah. Sebab, akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat kami," ungkapnya.



Pernyataan ini langsung dijawab Kapolres Ferry Suwandi dengan menyatakan pihaknya telah mengusulkan ke Mabes Polri melalui Polda Sumbar untuk pembangunan Mapolsek Singkarak di tahun anggaran 2020. Apalagi menurutnya, atas perjuangan Kapolsek Ahmad Ramadhan dan jajarannya, tanah Mapolsek Singkarak sudah bersertifikat, yang menjadi syarat mutlak anggaran pembangunan bisa dikucurkan.

"Kita sedang menunggu hasilnya. Karena kita hanya mengusulkan. Namun, tahun 2020 ini, Polsek Singkarak mendapatkan dana hibah pembangunan dari Pemkab Solok sebesar Rp 2 miliar. Karena itu, kita sangat berterima kasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Solok, yang telah memperjuangkan ini," ujarnya.



Anggota DPRD Kabupaten Solok, Septrismen Sutan Putiah, menyatakan pengusulan dana hibah untuk pembangunan Mapolsek Singkarak tersebut didasarkan pada kondisi Mapolsek dan aspirasi dari masyarakat.

"Kita sangat komit. Bahwa Polsek Singkarak, dengan beban kerja yang sangat berat, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai," ujarnya.

Sementara itu, Walinagari Singkarak terpilih, Rahman, mengharapkan ke depannya, Polres Solok Kota dan Polsek Singkarak beserta jajarannya, membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat dalam koordinasi di bidang hukum. Sebab menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak paham hukum, dan cenderung diterpa isu yang tak jelas, terutama perangkat pemerintahan di nagari.



Jelang penutupan kegiatan, hadirin dikejutkan dengan kedatangan Kapolres Bukittinggi AKBP Iman Pribadi Santoso bersama rombongannya yang singgah di Dermaga Singkarak, setelah menghadiri Kejuaraan Renang Bhayangkara tingkat Sumatera di Solok Water Park, Kota Solok. Di rombongan tersebut, juga ikut Wakapolres Kompol Sumintak, yang sebelumnya adalah Wakapolres Solok Kota. (rijal islamy)

Jumat, 17 Januari 2020

Polemik PT Dempo di Pessel, Antara Investasi dan Resistensi dari Wakil Rakyat


Polemik PT Dempo Group di Pesisir Selatan
* Antara Investasi dan Penolakan dari Wakil Rakyat


Keberadaan PT Dempo Group menjadi polemik panas antara Pemkab Pessel dan sejumlah Anggota DPRD Pessel. Dempo datang ke Pessel sebagai investor dan mengerjakan sejumlah proyek-proyek strategis. Salah satunya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). Namun, dalam prosesnya, terjadi tarik-menarik kepentingan. Di antara investasi untuk mempercepat pembangunan daerah dan resistensi dari sejumlah wakil rakyat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menegaskan komitmennya mendukung investor yang masuk ke daerah itu. Selain untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, daerah paling selatan Sumbar tersebut butuh investasi untuk kemajuan daerah. Penyebabnya klasik, daerah tersebut memiliki anggaran yang terbatas.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Pesisir Selatan, Suardi, mengatakan, pihaknya butuh investasi untuk mempercepat kemajuan daerah. Menurutnya, menemukan investor yang serius berinvestasi seperti PT Dempo, cukup sulit dan ketika ada yang serius maka wajar pemerintah daerah mendukungnya. Namun, Supardi menegaskan dukungan yang diberikan perlu tidak membabi buta. Mesti ada hal-hal teknis yang dipertimbangkan sebelum bertindak.

"Dukungan yang kita diberikan, mencakup kemudahan memberikan izin, hingga memastikan investor terbebas dari berbagai tekanan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pro dan kontra kehadiran investor merupakan hal biasa, namun jika berada pada batas yang tidak bisa ditolerir Bupati Hendrajoni akan segera turun tangan. Sejauh ini, bupati cukup intens terkait hal itu. Bahkan selalu berada di garis depan jika ada investor yang mendapat berbagai tekanan," ujarnya.

Supardi mencontohkan, saat berbagai isu negatif dihembuskan oleh beberapa kalangan terkait pembangunan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) oleh PT Dempo Sumber Energi di Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Bupati Hendrajoni merespons dengan cepat dengan mendatangi lokasi dan meluruskan informasi yang berkembang.

Dari catatan Supardi, terutama terkait pembangunan PLTMH oleh PT Dempo Sumber Energi, perusahaan itu setidaknya telah mengantongi 10 izin dari DPM PTSP Pessel, serta berbagai dokumen lain baik dari pemerintah provinsi dan pusat. Izin tersebut mulai dari Izin Prinsip Pembangunan PLTMH “Sungai Batang Pelangai Hulu” nomor : 522.540/47/EL.1/HUTSDM/PS/X/2014 yang diterbitkan pada 24 Oktober 2014. Selanjutnya, Izin Lingkungan Pembangunan PLTMH, Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Penjelasan Status Kawasan Hutan PLTMH, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Kemudian, Revisi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Revisi Titik Koordinat Izin Prinsip PLTM Sungai Batang Pelangai Hulu, Revisi Izin Lingkungan, Penambahan Izin Mendirikan Bangunan.

Sementara izin pemerintah pusat yang dikantongi PT Dempo Sumber Energi adalah izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.514/Menlhk/Setjen/PLA.O/8/2019.

"Jadi tidak benar jika ada pihak yang berpendapat PT Dempo Sumber Energi tidak memiliki izin," tegasnya.

Stone Crusher milik PT Dempo Group yang disegel Ditreskrimsus Polda Sumbar, Minggu (12/1/2020).

Disegel Ditreskrimsus Polda Sumbar

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar menyegel areal pemecah batu (Stone Crusher) milik PT Dempo Group di Pesisir Selatan, Minggu (12/1/2020). Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar Kombes Pol Juda Nusa Putra mengatakan, penyegelan dilakukan karena dugaan adanya pertambangan ilegal. Menurut Juda, penyegelan, dilakukan karena PT Dempo Group tidak memiliki izin. Dari pemeriksaan dokumen, PT Dempo Makmur Sejati, perusahaan tersebut tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sejumlah alat-alat pertambangan disita, serta dipasang garis polisi.

"Penyegelan ini kita lakukan supaya tidak ada lagi aktivitas di areal pertambangan di sana, karena pertambangan itu ilegal. Perusahaan tersebut diduga bekerja-sama dengan pihak asing," katanya di Mapolda Sumbar, Rabu, (15/1/2020).

Juda menambahkan, lokasi tambang tersebut berada di pinggir sungai, sedangkan batu-batu yang akan dipecah diambil dari sungai tersebut. Dampak pertambangan itu dapat merusak lingkungan.

"Selain menyegel areal pertambangan, kita juga melakukan penyitaan terhadap alat-alat tambang, seperti satu buah mesin pemecah batu, dua bacthing plan, dua alat berat, dan lainnya," ujarnya.

Pasal yang akan disangkakan nanti adalah pasal 158 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda Rp10 miliar.

Jamalus Yatim
Wakil Ketua DPRD Pessel

Ditolak Pimpinan DPRD Pessel

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat akan menggunakan hak angket dan interpelasi terkait persoalan PT Dempo Sumber Energi. DPRD menilai, pemerintah daerah tidak serius menyikapi persoalan PT Dempo. Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Jamalus Yatim mengatakan, interpelasi dan hak angket tersebut untuk menindak kebijakan pemerintah kabupaten yang seakan melegalkan investasi tanpa izin. Karena itu, DPRD perlu lakukan evaluasi untuk membenahinya.

"Kami dari DPRD akan melakukan sesuai dengan tugas kami, bisa jadi kami akan melangkah lebih jauh, misalnya menggunakan hak angket, interpelasi pada kebijakkan yang salah," ungkap politisi Demkorat ini, kepada Kamis (16/1/2020).

Hak interpelasi yaitu hak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang strategis serta berdampak luas kepada masyarakat. Sedangkan, hak angket yaitu hak untuk melakukan penyelidikan alas kebijakan pcmerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan dan undang-undang.

Jamalus menjelaskan, sejauh ini PT Dempo Sumber Energi telah terbukti beroperasi tanpa izin lengkap. Tapi, pemerintah sendiri tidak pernah mengambil kebijakan tegas. Bahkan, terkesan seperti mendukung.

"Dan ini kami tidak ada indikasi politik, tidak terkait dengan politik apapun. Ini murni untuk kemaslahatan Pesisir Selatan. Karena, kita perlu membenahi setiap persoalan terjadi," terangnya.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Pesisir Selatan, telah menggelar hearing dengan pihak Dempo, di Painan, Rabu 15 Januari 2020. Bahkan, hearing tersebut juga dihadiri pejabat OPD. Dalam hearing tersebut, Ketua Komisi II DPRD Pesisir Selatan, Alkisman, menyatakan pihak PT Dempo tidak bisa membuktikan sejumlah izin yang telah dikantongi. Izinnya belum ada yang lengkap, selain izin menggarap PLTMH.

"Belum ada satu izin-pun. Kecuali izinya satu yakni PLTMH. Sejumlah izin yang diperlukan saat ini, PT Dempo Sumber Energi baru memasukkan berkas. Belum ada satu izin yang dimiliki, seperti izin galian C dan stone crusher yang sudah dioperasikan. Jadi tak ubahnya, seperti orang melamar pekerjaan," jelasnya.

Sementara itu, salah perwakilan PT. Dempo Sumber Energi, Fadlan saat dimintai jawaban oleh wartawan pihak belum bisa mejawab secara rinci. Sebab, dirinya mengaku semuanya masih berproses.

"Untuk sementara ini, kami belum bisa menjawab secara rinci. Dan setiap izin akan terus berproses," terangnya.

Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Jamalus Yatim, menegaskan bakal menindak anggota dewan yang terlibat kongkalikong dengan PT Dempo Sumber Energi. Jamalus menyatakan akan menyeret ke Badan Kehormatan DPRD.

Senada dengan itu, Hakimin, Wakil Ketua dari Fraksi Gerindra juga menegaskan pihaknya akan tegas, dan tidak ada tawar menawar dan akan memproses sesuai peraturan berlaku.

"Kami akan evaluasi jika ada anggota dewan yang bermain. Apalagi untuk memuluskan proyek yang beroperasi dengan izin yang belum lengkap," tegasnya.

Namun, sejauh ini terkait siapa anggota DPRD yang diduga terlibat kongkalikong, unsur pimpinan dewan tersebut belum mau memberikan nama. Dengan alasan sedang mencari bukti yang kuat.

"Karena ini berkaitan dengan lembaga. Jika terbukti akan kami proses secara kelembagaan. Jika pidana, tentu akan kami serahkan kepada penegak hukum," tutupnya. (*/IN-001)

Tarif Prostitusi Online Pelajar di Sumbar Rp 500 Ribu

PADANG - Bisnis pelacuran di Sumatera Barat yang dikenal sebagai daerah agamis bukan lagi ibarat kentut. Aromanya terasa namun wujudnya tidak ada. Bahkan, yang memiriskan, bisnis lendir itu kini sudah merambah ke kalangan pelajar. Terbukti, Polresta Padang mengungkap dua orang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) asal Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, terlibat dalam prostitusi online di Kota Padang. Keduanya, AY (15) dan YF (15) terlibat dalam bisnis lendir bersama mucikari berinisial FB (33) dan dua mucikari lainnya, yang juga masih berumur 16 tahun. Penangkapan tiga muncikari ini dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Kota Padang di kawasan GOR H Agus Salim, Rabu (15/1/2020) dini hari. Sementara, dua korban prostitusi ini diamankan di salah satu hotel.

Polresta Padang menggelar jumpa pers tetang prostitusi online yang melibatkan pelajar yang masih di bawah umur, Kamis (16/01/2020) di Mako Polresta Padang lantai II. Para tersangka ditangkap pada hari Rabu, (15/01/2020) sekitar pukul 03.30 WIB di kawasan GOR H Agus Salim. Mereka ditangkap saat sedang duduk di salah satu cafe tanpa perlawanan.

Dari kronologisnya, modus para pelaku adalah memasukan foto korban ke dalam aplikasi Michat. Kemudian menawarkan korban ke aplikasi media sosial tersebut. Setelah kesepakatan dan harga cocok para tersangka mengantar para korban ke hotel yang telah disepakati. Tarif masing-masing pelajar tersebut Rp 500 ribu, yang hasilnya dibagi dua dengan para mucikari.

Para pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. R (33) tahun berperan mengantar dan menjemput korban, A, (16) tahun dan AS (16) tahun mencari tamu untuk korban mengantar dan menjemput korban.

Korban AY 15 tahun alamat Air Terjun Lansano dan YM 15 tahun Batang Kapas, ke dua korban sama-sama pelajar dari Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Perkara terjadi semenjak tanggal 10 Januari 2020 hingga 12 Januari 2020, bertempat di sejumlah hotel di Kota Padang.

Para pelaku dikenakan pasal 76 i jo pasal 88 UU RI no 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun kurungan dan denda paling banyak Rp 200 juta.

Pengungkapan kasus ini bermula saat Polresta Padang mendapat informasi dari kakak korban bahwa ada dua orang remaja yang sudah meninggalkan rumahnya. Dari informasi itu, Polresta Padang mendapatkan informasi tiga mucikari sedang berada di GOR H Agus Salim Padang dan sedang melakukan transaksi.

"Berdasarkan dua informasi tersebut kita langsung turun ke lapangan mengadakan penyelidikan. Kita coba masuk. Akhirnya, personel kita melakukan transaksi dengan mereka," ungkap Kapolres Kombes Pol Yulmar Try Himawan, Kamis (16/01/2020).

Kapolres Yulmar juga menegaskan pihaknya sangat miris dengan kejadian seperti ini. Kota Padang dan Sumbar menurutnya adalah daerah yang religius.

"Tentu kita selalu serius, ini masalah yang harus kita selesaikan bersama. Karena kenapa anak dibawah umur, mereka pelajar tentu juga menjadi suatu program kita dari Polresta Padang untuk mencegahnya. Bahkan, korban tidak sekolah lagi sejak awal Januari 2020," jelasnya. (IN-001)

Jual Merkuri untuk Tambang Ilegal, Dua Warga Ditangkap

PADANG - Tim Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Direskrimsus Polda Sumbar) berhasil menangkap dua pria penjual bahan kimia berbahaya berupa air raksa atau merkuri di kawasan Jorong Tanjung Salilok Kanagarian Sikabau Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumbar, Kamis (9/1/2020).

Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar AKBP Iwan Ariyandhy, SIK, MH dalam konferensi pers di Mapolda Sumbar, Kamis (16/1/2020), memaparkan, penangkapan terhadap dua pria yang berinisial ZR (49) dan RM (45) bersumber dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan memperjualbelikan air raksa atau merkuri tampa memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP-B2) yang digunakan untuk melakukan illegal mining di Kabupaten Dharmasraya beberapa daerah lain di Sumbar.

Iwan Ariyandhy yang didampingi Kabid Humas Kombes Pol Satake Bayu Setianto beserta jajaran Polda Sumbar lainnya, memaparkan, berbekal informasi masyarakat tersebut tim Ditreskrimsus Polda Sumbar langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) serta melakukan pengecekan terhadap kediaman pelaku ZR di Jorong Tanjung Salilok Nagari Sikabau Pulau Punjung. Benar saja, setelah diperiksa lebih lanjut, pria tersebut didapati memiliki 75 kilogram air raksa untuk diperjualbelikan. Selain itu, tim juga menyita satu unit ponsel yang diduga merupakan alat komunikasi dalam bertransaksi bahan kimia berbahaya secara ilegal.

Sedangkan pelaku RM ditangkap di jalan Adinegoro Simpang Kalumpang Koto Tangah Kota Padang dengan barang bukti (BB) 82 kilogram air raksa atau merkuri. Pelaku merupakan warga Korong Pasar Pauh Kambar Padang Pariaman.

Subdit IV Ditreskrimsus Iwan Ariyandhy mengatakan, atas perbuatan melawan hukum yang mereka perbuat, kedua pelaku dijerat Pasal 104 atau Pasal 106 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 62 ayat (1) junto pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (Humas Polda Sumbar)

Kamis, 16 Januari 2020

Adi Gunawan, Irzal Ilyas, Hendriyas, Sani Mariko, dan Fauzi Ella Sliano, Kuda Hitam di Pilkada Kota Solok 2020

Sikap Demokrat, PBB, PKS, Hanura, NasDem dan PPP di Pilkada Kota Solok 2020
Adi Gunawan, Irzal Ilyas, Hendriyas, Sani Mariko, dan Fauzi Ella Sliano, Kuda Hitam di Pilkada Kota Solok 2020


Pilkada Kota Solok 2020, menjanjikan kejutan besar. Tiga pasang kandidat yang mengapung saat ini, Yutris Can-Irman Yefri Adang, Ismael Koto-Edi Candra, dan Reinier-Andri Maran, belum mampu menjadi magnet bagi enam partai di DPRD Kota Solok yang belum menentukan sikap. Demokrat, PBB, Hanura, NasDem, PKS, dan PPP, diyakini akan melahirkan poros baru di Pilkada Kota Solok 2020. Irzal Ilyas, Hendriyas, Sani Mariko, Fauzi Ella Sliano, hingga mantan Bupati Dharmasraya Adi Gunawan berpeluang menjadi kuda hitam yang akan berlari kencang.
Eskalasi Pilkada Kota Solok 2020 terus bergerak semakin dinamis. Enam partai yang mempunyai kursi di DPRD Kota Solok, hingga saat ini belum "menentukan pilihan". Keenamnya, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga kini belum menentukan sikap. 

Partai Demokrat, Hanura, NasDem, dan PBB telah membuka pendaftaran untuk menjaring bakal calon (Balon) Wako dan Wawako Solok. Hasilnya, mudah ditebak. Pesertanya tidak jauh dari tiga pasang kandidat yang sudah mengapung di masyarakat saat ini. Namun, saat PBB membuka pendaftaran, dua nama "baru" muncul memanaskan eskalasi. Yakni Hendriyas dan Adi Gunawan. Nama Hendriyas, tentu sangat familiar bagi PBB. Pengusaha lokal Kota Solok itu, masih satu keluarga dengan Ketua PBB Kota Solok, Hendra Saputra, dan Anggota DPRD Kota Solok, Wazadly. 

Namun, Adi Gunawan, merupakan orang yang benar-benar baru dalam "poros" Pilkada Kota Solok. Bupati Dharmasraya periode 2010-2015 yang kini menjadi Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Dharmasraya. Adi Gunawan merupakan tokoh asal Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok. 

Pembukaan pendaftaran oleh Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Solok dimulai sejak tanggal 6 hingga 10 Januari 2020. Sementara, pengembalian formulir dijadwalkan pada 13-23 Januari 2020. Pembukaan pendaftaran oleh PBB ini, sangat menarik perhatian bagi para bakal calon Walikota-Wawako Solok. Pasalnya, PBB merupakan partai pengusung utama bagi pasangan Zul Elfian Dt Tianso dan Reinier Dt Mangkuto Alam di Pilkada Kota Solok 2015 lalu. 

Ibarat pepatah Minangkabau, "Maliek contoh ka nan sudah, maliek tuah ka nan manang" (melihat contoh kepada yang telah terjadi, melihat tuah ke yang menang), tuah dan strategi PBB pada 2015 tersebut, menjadi semacam "garansi" kemenangan Pilwako Solok 2020. Apalagi, pada pemilihan legislatif (Pileg) 17 April 2019 lalu, DPC PBB Kota Solok, berhasil menggandakan kursi di DPRD Kota Solok menjadi 2 kursi dari satu kursi di Pileg 2014 lalu. 

Proses pendaftaran dan penetapan Cawako-Cawawako Solok dimulai dari tingkat DPC, kdemudian diplenokan dan dikirim ke DPW. Setelah diplenokan lagi di DPW, berkas pencalonan akan dikirim ke DPP untuk ditetapkan. DPW PBB Sumbar akan mengirim tiga pasang calon ke DPP. Setelah di DPP, akan diputuskan satu pasang calon yang akan diusung oleh DPC PBB Kota Solok. 

"Mesin" PBB di Kota Solok, setidaknya sudah terbukti pada Pileg 17 April 2019 lalu. DPC PBB Kota Solok berhasil mengirim dua wakilnya ke DPRD Kota Solok periode 2019-2024. Jumlah ini meningkat satu kursi dibanding Pileg 2014 lalu. Yakni Hendra Saputra dari Dapil Tanjung Harapan dan Wazadly dari Dapil Lubuk Sikarah. Hendra Saputra meraih 827 suara dari 1.121 suara PBB di Dapil Lubuk Sikarah. Sementara Wazadly mengoleksi 461 suara dari total 1.069 suara yang diraup di Dapil Lubuk Sikarah.

Selain Hendriyas dan Adi Gunawan, tiga nama lagi juga memiliki kemungkinan besar tampil di eskalasi Pilkada Kota Solok 2020. Mereka adalah Ketua DPC Demokrat Kota Solok Irzal Ilyas, kader Hanura Sani Mariko, dan calon perseorangan Fauzi Ella Sliano. 

Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, saat ini merupakan Anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan (Dapil) Solok Raya (Kota Solok, Kabupaten Solok, Solok Selatan). Awalnya, peluangnya untuk "turun gunung" di Pilkada Kota Solok terbilang kecil. Namun, adanya "Mulyadi Effect", yakni tampilnya Ketua DPD Demokrat Sumbar yang kini menjadi Angggota DPR RI, membuat Irzal Ilyas tidak mustahil "dipaksa" ikut bertarung di kontestasi Pilkada Kota Solok. Sesuai dengan misi mengembalikan kebesaran dan kejayaan nama Partai Demokrat di Sumbar. 

Sani Mariko, merupakan salah satu politikus senior di Kota Solok. Pria yang kini menjadi advokat tersebut, pernah tiga periode menjadi Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Yakni sejak periode 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014. Besar kemungkinan, Sani Mariko bakal diusung oleh Partai Hanura. Sebab, di samping kini merupakan kader Hanura, dirinya merupakan kakak kandung dari Ketua DPC Hanura Kota Solok, Rusnaldi. Dengan dua kursi yang dimiliki Hanura di DPRD Kota Solok saat ini, berarti tinggal mencari dua kursi lagi. Sani Mariko bisa sebagai Cawako, maupun Cawawako.

Sementara, Fauzi Ella Sliano, sejak awal kemunculannya di eskalasi Pilkada Kota Solok, telah menegaskan komitmennya maju dari jalur perseorangan (independen). Kekuatan keluarga dan persahabatan Fauzi di Kota Solok, bukan cerita baru. Yang baru adalah, keputusannya terjun ke dunia politik. Sesuatu yang sangat berbeda dengan tipikal keluarga besarnya yang fokus sebagai pengusaha sukses yang sudah turun-temurun di Kota Solok. Didukung dengan latar belakangnya sebagai sarjana dan magister bisnis di Amerika Serikat, kemunculan Fauzi di ranah politik, membawa magnet kuat. 

Sementara, tiga pasang kandidat Walikota-Wakil Walikota yang akan bertarung di kontestasi Pilkada Kota Solok, 23 September 2020 mendatang, sudah "menandatangani" kesepahaman. Ketiga pasang kandidat tersebut, juga telah membangun pencitraan dan menarik simpati masyarakat secara massif. Melalui baliho, spanduk, poster dan berbagai alat peraga lain. 

Yang lebih dahsyat, ketiga pasang kandidat juga "bertarung" di dunia maya dengan pola dan durasi yang sangat intens. Berbagai cara kreatif dan inovatif ditampilkan masing-masing pendukung dan simpatisan di berbagai media sosial, terutama di laman facebook, instagram, hingga twitter. Kemudian di jaringan whatsapp dan telegram. Intensitasnya sangat massif, yang membuat masyarakat saat membuka ponsel, langsung disuguhkan desain grafis kreatif dan kata-kata yang menarik simpati.

Ismael Koto-Edi Candra, menjadi calon yang pertama kali menegaskan berpasangan. Baliho, spanduk, poster dan alat peraga lain sudah bertebaran di seantero Kota Solok. Begitupun di jagat maya. Ismael Koto merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solok yang pada Pilkada Kota Solok 2015 lalu, maju bersama Jon Hendra, Ketua DPD PAN Kota Solok. Saat itu, Ismael Koto-Jon Hendra meraih suara terbanyak kedua setelah Zul Elfian-Reinier. Sementara itu, Edi Candra saat ini adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispenduk KB) Pemko Solok. Sama seperti Edi Candra, Ismael Koto sebelumnya merupakan aparatur sipil negara (ASN) dengan karier yang sangat cemerlang. Banyak menghabiskan pengabdiannya di Solok Selatan, Ismael Koto diamanahkan menjabat Asisten 1, bidang pemerintahan di Pemkab Solsel. 

Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, secara mengejutkan "mendeklarasikan" diri maju sebagai kandidat Walikota Solok, dengan menggandeng mantan Wakil Ketua DPRD Kota Solok dari Partai PAN, Irman Yefri Adang. Majunya Boris (sapaan Yutris Can), membuat peta politik Pilkada Kota Solok 2020 buncah. Sebab, dengan statusnya sebagai Ketua DPRD Kota Solok tiga periode (2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024), Boris dengan berani telah menegaskan siap meninggalkan jabatannya demi bertarung di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Berpasangan dengan Irman Yefri Adang, yang berasal dari PAN, akan membuat Boris-Adang mewujudkan koalisi dua partai pemenang Pileg di Kota Solok sejak era reformasi, yakni Partai Golkar dan PAN.

Kandidat petahana (incumbent) dari Kota Solok diyakini hanya akan memunculkan Wakil Walikota Solok Reinier Dt Mangkuto Alam. Walikota Solok Zul Elfian, telah menegaskan jauh-jauh hari bahwa dirinya tidak akan maju lagi di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Tidak majunya Zul Elfian, membuat kans Reinier cukup besar memenangkan Pilkada Kota Solok 23 September 2020. Sebagai Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Solok dan status sebagai petahana. Reinier menggandeng Ketua PDI Perjuangan, Andri Maran sebagai calon wakilnya. Pilihan ini, dinilai berbagai pihak cukup brilian. Sebab, Andri Marant dikenal sosok milenial yang sukses sebagai pengusaha muda di Kota Solok. 

Ternyata, tiga pasang kandidat Walikota Solok 2020, belum memuaskan bagi masyarakat Kota Solok. Dari sejarahnya, kontestasi Pilkada secara langsung di Kota Solok selalu diisi banyak kontestan. Pilkada langsung perdana pada 2005, diikuti lima pasang calon. Pilkada 2010 diikuti 7 pasang calon, dan Pilkada 2015 lalu diikuti 3 pasang calon. Khusus di Pilkada 2015, salah satu yang membuat pasangan sedikit adalah tidak hadirnya dua partai besar sebagai pengusung, karena permasalahan dualisme kepemimpinan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tingkat pusat. Padahal, saat itu Partai Golkar meraih 4 kursi yang membuat mereka sejatinya bisa mengusung calon sendirian. Sedangkan PPP saat itu punya 2 kursi.

Dari komposisi saat ini, dari 11 partai yang punya kursi di DPRD Kota Solok, lima partai sudah "menentukan sikap", karena diyakini akan mengusung kadernya di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Kelima partai itu adalah Partai Golkar (3 kursi) dan PAN (2 kursi) yang mengusung Yutris Can dan Irman Yefri Adang. Kemudian Partai Gerindra (2 kursi), yang akan mengusung Ismael Koto dan Edi Candra. Lalu PKPI (1 kursi) dan PDIP (2 kursi) bakal mengusung Reinier Dt Mangkuto Alam dan Andri Maran. Sementara, 6 partai belum "menentukan sikap" terkait siapa yang bakal diusung. Keenamnya adalah Demokrat (2 kursi), PBB (2 kursi), PKS (2 kursi), Hanura (2 kursi), NasDem (2 kursi) dan PPP (1 kursi). (rijal islamy)

Rabu, 15 Januari 2020

PWI Sumbar: Wartawan Harus Bermartabat

PWI Kota Solok Dikukuhkan
* Heranof: Wartawan Harus Bermartabat

SOLOK - Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Solok masa bakti 2019-2022, dikukuhkan oleh Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus, di Istiqlal Park, Komplek Lapangan Merdeka, Kota Solok, Rabu (15/1/2020). Kepengurusan yang berjumlah 22 orang tersebut, dipimpin oleh Ketua PWI Kota Solok Wannedi Saman dan Sekretaris Zulnazar. Pengukuhan tersebut dihadiri Walikota Solok Zul Elfian Dt Tianso, Wakil Walikota Solok Reinier Dt Mangkuto Alam, Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can, dan sejumlah pengurus PWI Sumbar dan pengurus PWI dari Sijunjung, Sawahlunto dan Solok Selatan.

Heranof Firdaus
Ketua PWI Sumbar

Dalam arahannya, Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus, menekankan agar PWI Kota Solok menjadi ujung tombak dalam membentuk profesionalitas wartawan di Kota Solok. Yakni menjadi wartawan yang bermartabat. Menurut Heranof, di samping ada kode etik jurnalistik, wartawan Indonesia juga dibekali dengan kode prilaku.

"Wartawan harus menjadi profesi yang bermartabat. Keberadaannya mampu mewujudkan pilar keempat demokrasi. Sehingga, profesionalisme harus senantiasa ditingkatkan, karena sejatinya, tugas PWI adalah melahirkan wartawan yang profesional," tegasnya.

Heranof juga menyatakan, berbagai upaya telah dilakukan organisasi PWI untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas wartawan. Di antaranya dengan menggelar Karya Latihan Wartawan (KLW) dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Menurut Heranof, KLW dan UKW merupakan jalur penting dalam meningkatkan profesionalitas wartawan.

"Kota Solok dan Pesisir Selatan merupakan dua daerah yang telah melaksanakan UKW yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat. Kita harapkan, hal ini mampu diikuti daerah-daerah lain se-Sumbar. Karena itu, hubungan baik antara wartawan dan stake holder di masing-masing daerah harus terus dibina secara profesional juga," harapnya.

Zul Elfian Dt Tianso
Walikota Solok

Tanggapan Heranof langsung dijawab oleh Walikota Solok, Zul Elfian Dt Tianso, dengan menyatakan pihaknya ingin menjadikan Kota Solok sebagai Kota Wartawan. Yakni tempat lahirnya wartawan-wartawan profesional yang mampu memberi sumbangsih fikiran bagi kemajuan daerah. Pemko Solok menurut Zul Elfian, telah berupaya memfasilitasi profesionalitas wartawan Kota Solok dengan membangun Balai Wartawan yang akan diberi nama Balai Rosihan Anwar.

"Kolaborasi Pemko, DPRD dan insan pers, di Kota Beras Serambi Madinah, telah terjalin sangat erat. Banyak masukan dan ide-ide kreatif dari wartawan Kota Solok yang diaplikasikan. Tujuan kita jelas, yakni sesuai dengan jargon kita; Menjadi Wartawan Serambi Madinah. Balai Rosihan Anwar, merupakan wujud dari komitmen kita untuk mendukung keterlibatan wartawan dalam kemajuan daerah," ungkapnya.

Reinier Dt Mangkuto Alam
Wakil Walikota Solok

Senada dengan Zul Elfian, Wakil Walikota Solok Reinier Dt Mangkuto Alam, menyatakan kebersamaan penting untuk komitmen mewujudkan daerah yang maju dari berbagai hal. Reinier menuturkan akselerasi pembangunan di Kota Solok saat ini, tidak terlepas dari ide-ide bernas wartawan.

"Kami merasakan secara langsung, bagaimana ide-ide bernas dari wartawan Kota Solok, diaplikasikan untuk akselerasi pembangunan. Kedekatan pemerintah daerah, DPRD, stake holder dan wartawan Kota Solok, telah bergerak secara profesional. Kami juga merasakan langsung, kritikan tajam dari wartawan di Kota Solok, telah membuat kami menyadari bahwa kami senantiasa diawasi. Sebab, mitra yang baik, adalah mitra yang selalu mengingatkan jika kami dirasa keliru. Senantiasa memberi solusi saat dibutuhkan," ujarnya.

Yutris Can
Ketua DPRD Kota Solok

Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, menekankan dirinya bersama 20 Anggota DPRD Kota Solok, melihat semangat jurnalis di Kota Solok sangat tinggi. Dari berbagai dinamika yang terjadi di Kota Solok, sejalan dengan dinamika jurnalistik. Menurut Ketua DPRD Kota Solok tiga periode ini (2009-2014, 2014-2019, 2019-2024), sebuah pemerintahan tidak akan bisa bergerak dinamis tanpa jurnalis.

"Dinamika pemerintahan, sejalan dengan dinamika jurnalistik, yakni saling mengisi dan saling menjaga Kota Solok. Hal itu telah kita buktikan berkali-kali. Bagaimana peran jurnalis menjadi hal yang tak bisa terlepas dari peran wartawan Kota Solok. Kita sungguh berharap, kemitraan ini senantiasa terjaga ke depannya," tegasnya. (rijal islamy)
© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved