INFO DAERAH
-->

Kamis, 02 Februari 2023

8 Penambang Ilegal Ditangkap di Sibarambang Solok

SOLOK - Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Solok Kota mengungkap kasus dugaan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI), di Nagari Sibarambang, Kecamatan X koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu sore (1/2/2023) sekira pukul 15.00 WIB. 

Kapolres Solok Kota AKBP Ahmad Fadilan, S.Si, M.Si, M.Sc, melalui Kasat Reskrim AKP Evi Wansri, SH, menyebutkan saat dilakukan penggerebekan oleh anggota Satreskrim, diamankan sebanyak 8 orang laki-laki, yang diduga sebagai pelaku. Dari delapan orang tersebut, 6 orang di antaranya merupakan warga Tasikmalaya, Jawa Barat dan 2 orang warga Agam, Sumatera Barat.

Diterangkan AKP Evi Wansri, terungkapnya perkara itu berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan adanya dugaan penambangan emas ilegal di Nagari Sibarambang yang telah berjalan selama beberapa minggu. 

Memperoleh informasi tersebut, Kapolres Solok Kota melalui Kasat Reskrim menerjunkan Anggota pada hari (1/2) sekira pukul 14.00 WIB untuk melakukan Penyelidikan ke lokasi, guna memastikan kebenarannya. 

"Hingga akhirnya, sekira pukul 15.00 WIB, petugas sampai di lokasi dan menemukan 8 orang terduga pelaku, dimana 6 (enam) orang diduga berperan sebagai pekerja dan 2 (dua) orang pemilik atau yang mendanai kegiatan penambangan emas yang diduga ilegal itu," sebut Evi Wansri. 

AKP Evi Wansri memegaskan para pekerja tambang bekerja atas suruhan dari pemilik atau yang mendanai, berinisial K dan F. Aktivitas tambang ilegal ini sudah berlangsung sejak awal Januari 2023.

"Mereka melakukan kegiatan penambangan emas dengan mengunakan zat air raksa dan membuat terowongan dengan menggali tanah untuk mencari emas. Saat ini para pekerja dan pemilik modal telah diamankan di Polres Solok Kota untuk dilakukan proses hukum selanjutnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kasat Reskrim menyebutkan selain menangkap delapan orang itu, sejumlah barang bukti juga ikut diamankan. Yakni 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, 1 (satu) unit mesin pemecah batu merk Ryu warna hijau, 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, dan 1 (satu) botol air raksa sebanyak 1 ons.

"Mereka diduga melanggar Pasal 158 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, dan terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar," ungkapnya. 

Sebelumnya, sebanyak delapan orang yang diduga melakukan penambangan emas ilegal di Puncak Jorong Tinggi, Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok diamankan jajaran Sat Reskrim Polres Solok Kota, Rabu sore (1/2/2023).

Penambangan yang aktivitasnya dihentikan oleh polisi itu dilakukan dengan cara menggali dinding bukit. Kemudian material galian diproses mengunakan mesin dengan alat bantu gelondongan untuk mendapatkan emas.

Walinagari Sibarambang Rudi Hartono dalam peristiwa tersebut mengaku nyaris kecolongan. Dikatakannya, kejadian itu diketahuinya setelah ada polisi yang menelepon memberitahukan hal tersebut. Adanya tambang tanpa izin yang digerebek juga diperkuat adanya informasi walijorong setempat.

"Saya nyaris kecolongan. Infonya terduga yang diamankan polisi merupakan warga Gresik, sejauh ini saya belum mengetahui ada warga nagarinya yang terlibat," tambah Rudi Hartono. (Niko Irawan)


Rabu, 01 Februari 2023

Kabupaten Solok Turunkan Angka Stunting Hingga 15,9 Persen Selama Tahun 2022

SOLOK - Kasus stunting di Kabupaten Solok pada tahun 2021, yang diumumkan di awal tahun 2022, menjadi aib yang sungguh menyayat hati bagi masyarakat Kabupaten Solok. Dari 19 Kabupaten/Kota di Sumbar, Kabupaten Solok menjadi daerah dengan tingkat stunting tertinggi. Yakni sebesar 40,1 persen anak di Kabupaten Solok dinyatakan mengidap stunting! Hal ini tentu menjadi sebuah anomali, karena di tanah yang begitu subur dan kaya dengan bahan pangan tersebut, para generasi penerusnya terkena stunting. 

Tipikal Bupati Solok, Capt. Epyardi Asda, M.Mar, yang keras dan dikenal senantiasa berfikir dengan dengan logika, tentu sangat "taburansang" (marah) dengan kenyataan di tahun 2021 tersebut. Namun, "buransang" tersebut harus dikulum dalam-dalam, karena data dan angka itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar.

"Buransang" Epyardi Asda, yang meski harus ditelan di dalam hati tersebut, tentu saja sangat beralasan. Kabupaten Solok adalah lumbung pangan di Sumbar. Kurang apa lagi Kabupaten Solok terkait gizi dan ketersediaan bahan pangan. Dari sisi ketersediaan karbohidrat, Kabupaten Solok sudah lama dikenal sebagai penghasil beras terbaik di Sumbar, bahkan dikenal ke seluruh Indonesia. Tidak hanya beras, Kabupaten Solok juga penghasil kentang, singkong, ubi jalar sebagai sumber karbohidrat. 

Sebagai penghasil protein, sejumlah daerah adalah sentra lauk-pauk berupa perikanan dan peternakan. Bicara buah-buahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Solok adalah penghasil buah-buahan berkualitas tinggi, bahkan kualitas ekspor. Apalagi jika bicara tentang sayur-sayuran, hampir seluruh wilayah di Sumbar mendapat suplai dari Kabupaten Solok. Melengkapi daftar "Empat Sehat Lima Sempurna", yakni terkait pemenuhan kebutuhan susu, sejumlah titik di Kabupaten Solok merupakan penghasil susu, seperti Sirukam Dairy di Payung Sekaki dan Moosa di Lembah Gumanti. 

Terkait keilmuan pangan, Kabupaten Solok menjadi daerah yang memiliki Badan Penelitian Tanaman Pangan (BPTP) di Sukarami, Balai Penelitian Buah (Balitbu) di Aripan dan Balai Penelitian Tanaman Tropika (Balitro) di Sumani. Sehingga, fakta stunting di Kabupaten Solok pada tahun 2021 adalah sesuatu yang tak bisa diterima oleh nalar dan akal sehat. Baik oleh Pemkab Solok, maupun masyarakat Kabupaten Solok secara umum. 

"Buransang" diam Bupati Epyardi Asda, Pemkab Solok dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Solok tersebut, akhirnya terjawab di awal 2023. Fakta berbalas fakta! Kerja keras seluruh elemen masyarakat dan Pemkab Solok di bawah "komando" Dinas Pertanian Kabupaten Solok, akhirnya berbuah hasil manis. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mengeluarkan hasil bahwa angka stunting di Kabupaten Solok turun drastis ditahun 2022. SSGI Kabupaten Solok selama tahun 2022 turun drastis menjadi 24,2 persen, dari 40,1 persen di tahun 2021, atau turun sebanyak 15,9 persen. 
Zulhendri, SKM, M.Kes

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, Zulhendri, SKM, M. Kes, memilih tidak berkomentar banyak terkait hal ini. Zulhendri memilih merendah, dengan mengatakan bahwa penurunan angka stunting ini adalah prestasi dan hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat Kabupaten Solok. 

"Alhamdulillah. Ini adalah buah dari kerja keras dan keterlibatan semua pihak dalam penurunan angka stunting. Sehingga, pada tahun 2022 ini Kabupaten Solok mengalami penurunan yang sangat drastis mencapai 15,9 persen dibandingkan tahun 2021," ujar Zulhendri.

Penurunan tertinggi di Sumatera Barat, menurut Zulhendri, dilakukan dengan berbagai strategi. Mulai dari pendirian Pos Gizi dan memantau Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita dan anak. Pencegahan stunting menurut Zulhendri dimulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita hingga anak-anak.

"Strategi Pemerintah Kabupaten Solok dalam menurunkan angka stunting, melibatkan seluruh Dinas, apalagi di bawah kepemimpinan Bupati Solok, bapak Epyardi Asda, yang selalu mengingatkan kepada semua OPD dan semua pihak agar permasalahan stunting di Kabupaten Solok dapat ditangani dengan baik dan semuanya untuk ikut terlibat menanganinya. Intinya Bapak Bupati meminta semua OPD Pemkab Solok menyelesaikan permasalahan stunting bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga stunting bisa cepat turun, seperti hasil yang didapat saat ini,” ujarnya.

Terkait upaya ke depan, Zulhendri menyatakan dengan hasil saat ini pada tahun 2023 seluruh elemen masyarakat diminta agar mempertahankan angka stunting tidak naik lagi dan terus menurun.

"Untuk 2023 kita akan melakukan berbagai strategi lagi, sehingga angka stunting di Kabupaten Solok terus mengalami penurunan," tuturnya. (niko irawan)


 

Senin, 16 Januari 2023

Vonis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung Sungguh Janggal

Pulau Punjung - Vonis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, keliru dan sangat janggal dalam perkara dugaan pengrusakan hutan. Sidang dipimpin oleh Fajar Puji Sembodo, SH, dengan Hakim Anggota Taufik Ismail, SH dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, SH, pada Jumat sore (13/1/2023). 

Drs. Werhanudin Bin Sa'id, pensiunan PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan periode 2014-2019 tersebut didakwa melanggar UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 92 ayat 1 huruf b juncto pasal 17 ayat 2 huruf a. Sesuai dengan Nomor Register Perkara 102/Pid.B/LH/2022/PN.Plj. Werhanudin divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dan dijatuhi pidana 5 tahun penjara dan denda Rp.1 miliar.

Penasehat Hukum (PH) Werhanudin, yakni Inra, SH, mengaku sangat kecewa dengan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider selama 2 bulan. Menurutnya, keputusan ini adalah keputusan yang sangat keliru dan banyak kejanggalan. Mulai dari proses di Dinas Kehutanan, Polres Dharmasraya, Kejaksaan Negeri Dharmasraya, hingga Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Dharmasraya. Padahal TKP-nya bukan di Dharmasraya.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) "memaksakan" bahwa lokasi perkara berada di Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Jorong Mendawa, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung Dharmasraya. 

Padahal lokasi perkara berada di Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, dan lahan seluas 15.638,94 hektare itu merupakan hak milik pribadi Werhanudin, sesuai dengan ranji dan alas hak ulayat adat yang dimiliki dan diakui oleh niniak mamak setempat. Locus delicti (tempat kejadian perkara) yang dinilai terjadi error in objecto sehingga melanggar kompetensi relatif. Seharusnya proses perkara ini dilaksanakan di wilayah hukum, Kabupaten Solok Selatan, dan disidang di Pengadilan Negeri Kotobaru Solok. 

Kemudian, Majelis Hakim juga menolak Sidang Lokasi (Pemeriksaan Setempat) yang diajukan oleh terdakwa sendiri, untuk memastikan lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini merupakan hak terdakwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Per-MA) No.1 tahun 2014 tentang Pemeriksaan Setempat. Sementara Majelis Hakim menolak dengan alasan usia terdakwa yang sudah tua, meskipun hal itu justru diajukan oleh terdakwa sendiri. 

Selain itu Hakim juga menolak hak terdakwa untuk menghadiri saksi, padahal dalam Undamg Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 65 tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Yang lebih fatal, terkait alat bukti yang disita berupa alat berat jenis Dozer. Perlu diingat bahwa, dozer yang diamankan oleh Polhut (Polisi Kehutanan) di lokasi adalah jenis Dozer Caterpillar D3, sementara yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum adalah Dozer merek Caterpillar D6D. Banyak hal-hal lain yang tidak masuk akal yang ditimpakan kepada klien kami. Maka kami memutuskan banding atas vonis ini," ujarnya. (NI)

Minggu, 15 Januari 2023

Pelantikan 48 Pejabat Pemko Solok, BKPSDM Langgar UU Keterbukaan Informasi Publik

SOLOK - Sebanyak 48 orang pejabat Pemko Solok, yang terdiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Atministrator dan Pengawasan dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota Solok Zul Elfian Umar, di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kota Solok, Jumat (13/1/2022). Meski pelantikan berjalan dengan lancar, namun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solok, tidak bersedia memberikan rilis nama-nama 48 pejabat tersebut, padahal nama2 pejabat yang baru saja dilantik itu sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahuinya.

Kepala BKPSDM Kota Solok, Bitel, yang dihubungi Wartawan infonews.co.id melalui seluler mintak rilis nama 48 pejabat yang dilantik itu, namun tidak ada jawaban dari Kepala BKPSDM. Hal ini jelas sekali kepala BKPSDM Kota Solok, melanggar Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dari para pejabat yang mengambil sumpah jabatan tersebut, salah satunya Nurzal Gustim, S.STP, M.Si, Kabag Protokoler dan Komunikasi Balaikota Solok yang diangkat sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Kota Solok. 

Wako dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Di Jumat berkah ini, semoga sumpah yang diucapkan tidak hanya sekedar diucapkan, namun betul-betul dilaksanakan.

"Di awal tahun ini, kita harus bersama mewujudkan harapan masyarakat. Kita tidak bisa pungkiri, meskipun saat ini Kota kita masih tertinggal, namun harus tetap bersyukur karena angka kemiskinan dan angka stunting rendah. Untuk itu, diawal tahun 2023 ini kami berharap agar kinerja kita harus jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Pahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, selesaikan kerja dan berikan yang terbaik untuk Kota Solok," tegas Wako.

Zul Elfian Umar berharap ke depannya dengan slogan baru, yakni Solok Berjuara  (Berkah, Maju dan Sejahtera) dapat diwujudkan. Menurutnya, itu merupakaan tugas bersama dan berharap semua OPD agar bersinergi dan berkolaborasi menyelasaikan segala persoalan.

"Kepada pejabat yang baru dilantik, langsung lakukan koordinasi dan konsolidasi, serta rencanakan kegiatan strategis," ujar Wako.

Wako juga menjelaskan, dalam menempatkan pejabat, bukan hal yang ringan namun merupakan kerja berat, banyak pertimbangan. 

"Bapak ibuk orang terpilih, buktikan kami tidak salah pilih, jangan buat kami menyesal serta buktikan dengan kinerja yang baik," tutup Zul Elfian Umar.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas oleh Wali Kota Solok, Sekda Kota Solok, beserta para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Solok.

Turut hadir, Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, Sekretaris Daerah Kota Solok, Syaiful A, Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, beserta seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Solok. (niko irawan)

Jumat, 13 Januari 2023

Direksi Aqua dan Pemkab Solok Sepakat Selesaikan Masalah PHK Karyawan

 

SOLOK - Manajemen PT Tirta Investama (Aqua Group) melakukan pertemuan dengan Pemkab Solok terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 101 karyawan Aqua Solok beberapa waktu lalu. Pertemuan yang dilakukan di Ruang Kerja Bupati Solok, Arosuka, Kamis (12/1/2023) itu dihadiri oleh Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si, Pimpinan Direksi Pusat PT. Tirta Investama Indonesia Rizki Raksnugraha dan Bernas, Kepala Dinas DPMPTSP dan NAKER Drs. Aliber Mulyadi, MM, dan Jajaran Manajemen PT. Tirta Investama Kabupaten Solok. 

Pertemuan Bupati Solok bersama Manajemen Kantor Pusat PT. Tirta Investama diadakan dalam rangka penyelesaian permasalahan yang tengah terjadi antara Pihak Manajemen dengan Serikat Pekerja Aqua Group di Kabupaten Solok.

Epyardi Asda menyampaikan, dalam permasalahan yang terjadi kedua belah pihak tentu memiliki keinginan yang terbaik bagi kedua belah pihak. 

"Sebagai kepala daerah, saya memiliki keinginan untuk mengabdikan diri demi kesejahteraan masyarakat. Saya sangat menyayangkan pemecatan secara sepihak terhadap karyawan PT. Tirta Investama di Solok ini," ujarnya.

Pimpinan Tinggi kantor pusat PT. Tirta Investama Rizki Raksnugraha, menyampaikan permintaan maaf dari pihak manajemen pusat atas permasalahan yang tengah terjadi di Kabupaten Solok. Rizki juga menyampaikan ucapan terimakasih atas evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok. Sehingga pihak Manajemen dapat belajar dan membenahi kekurangan yang ada dalam pengelolaan perusahaan dan kepegawaian.

"Berbagai langkah penyelesaian tengah dijalankan sesuai dengan peraturan dan hukum. Pihak manajemen PT. Tirta Investama berharap para pekerja dapat bekerja kembali sesuai dengan kesepakatan yang nantinya dapat disepakati bersama," ujarnya.

Epyardi Asda berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai sehingga dapat memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak yang sedang bertentangan. 

"Kita berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik ibarat pepatah Minangkabau 'Mengambil Rambut dalam Tumpukan Tepung, Rambut dapat diambil tanpa terputus sedangkan tepung tetap utuh dan tidak berserakan," tuturnya.

Lebih lanjut demi penyelesaian permasalahan yang tengah terjadi, Bupati Solok menyarankan akan mengambil alih permasalahan yang terjadi antara Manajemen dan Serikat Pekerja PT. Tirta Investama. Pemkab Solok, menurut Epyardi akan siap mencarikan solusi yang saling menguntungkan antara pihak Manajemen dan Serikat Pekerja.

Menanggapi hal itu pihak manajemen yang saat itu melalui dua orang Pimpinan Tinggi dari Kantor Pusat Jakarta, telah menyetujui bahwa akan menyerahkan penyelesaian permasalahan kepada Bupati Solok bersama jajaran Pemkab Solok. (niko irawan)

Kamis, 12 Januari 2023

Pemkab Solok-Aqua Solok Sepakat Selesaikan PHK Karyawan

SOLOK - Manajemen PT Tirta Investama (Aqua Group) melakukan pertemuan dengan Pemkab Solok terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 101 karyawan Aqua Solok beberapa waktu lalu. Pertemuan yang dilakukan di Ruang Kerja Bupati Solok, Arosuka, Kamis (12/1/2023) itu dihadiri oleh Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si, Pimpinan Direksi Pusat PT. Tirta Investama Indonesia Rizki Raksnugraha dan Bernas, Kepala Dinas DPMPTSP dan NAKER Drs. Aliber Mulyadi, MM, dan Jajaran Manajemen PT. Tirta Investama Kabupaten Solok. 

Pertemuan Bupati Solok bersama Manajemen Kantor Pusat PT. Tirta Investama diadakan dalam rangka penyelesaian permasalahan yang tengah terjadi antara Pihak Manajemen dengan Serikat Pekerja Aqua Group di Kabupaten Solok.

Epyardi Asda menyampaikan, dalam permasalahan yang terjadi kedua belah pihak tentu memiliki keinginan yang terbaik bagi kedua belah pihak. 

"Sebagai kepala daerah, saya memiliki keinginan untuk mengabdikan diri demi kesejahteraan masyarakat. Saya sangat menyayangkan pemecatan secara sepihak terhadap karyawan PT. Tirta Investama di Solok ini," ujarnya.

Pimpinan Tinggi kantor pusat PT. Tirta Investama Rizki Raksnugraha, menyampaikan permintaan maaf dari pihak manajemen pusat atas permasalahan yang tengah terjadi di Kabupaten Solok. Rizki juga menyampaikan ucapan terimakasih atas evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok. Sehingga pihak Manajemen dapat belajar dan membenahi kekurangan yang ada dalam pengelolaan perusahaan dan kepegawaian.

"Berbagai langkah penyelesaian tengah dijalankan sesuai dengan peraturan dan hukum. Pihak manajemen PT. Tirta Investama berharap para pekerja dapat bekerja kembali sesuai dengan kesepakatan yang nantinya dapat disepakati bersama," ujarnya.

Epyardi Asda berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai sehingga dapat memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak yang sedang bertentangan. 

"Kita berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik ibarat pepatah Minangkabau 'Mengambil Rambut dalam Tumpukan Tepung, Rambut dapat diambil tanpa terputus sedangkan tepung tetap utuh dan tidak berserakan," tuturnya.

Lebih lanjut demi penyelesaian permasalahan yang tengah terjadi, Bupati Solok menyarankan akan mengambil alih permasalahan yang terjadi antara Manajemen dan Serikat Pekerja PT. Tirta Investama. Pemkab Solok, menurut Epyardi akan siap mencarikan solusi yang saling menguntungkan antara pihak Manajemen dan Serikat Pekerja.

Menanggapi hal itu pihak manajemen yang saat itu melalui dua orang Pimpinan Tinggi dari Kantor Pusat Jakarta, telah menyetujui bahwa akan menyerahkan penyelesaian permasalahan kepada Bupati Solok bersama jajaran Pemkab Solok. (Niko Irawan)

 

© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved