JAKARTA - Siapa sangka sifat asli Menhan Prabowo Subianto ternyata sangat lembut. Hal ini menjadi sorotan saat dirinya menegur bawahannya tertidur. Pasalnya, alih-alih menyeramkan, kelakuan menteri satu ini justru di luar dugaan. Hal ini sontak memberikan perbedaan yang jauh dengan perlakukan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol M Fadil Imran menegur peserta rapatnya yang tertidur.
Berbeda dengan Kapolda Jawa Timur, Menhan Prabowo lebih memilih menegur stafnya yang tertidur dengan membuat sebuah prank. Sebelumnya diketahui, beberapa waktu lalu ada peristiwa tak terduga terjadi saat Irjen Pol M Fadil Imran memimpin sebuah rapat, Jumat (22/5/2020).
Dilansir dari TribunJatim.com, rapat tersebut membicarakan mengenai mekanisme pembentukan program mitigasi bencana pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) berbasis Comunity Policing bernama "Kampung Tangguh".
Program itu akan diterapkan di Kota Surabaya sebagai satu di antara kawasan yang terkategori zona merah. Dengan harapan dapat menjadi semangat bersama mengatasi bencana pandemi Covid-19 di semua wilayah perkampungan se-Jatim.
Rapat tersebut dilakukan bersama Pemkot Surabaya di Gedung Wali Kota Surabaya. Saat itu Kapolda Jatim sempat menegur Kapolsek Gubeng, Kompol Naufil karena kedapatan mengantuk di tengah rapat.
Kapolda Jatim sempat menghentikan pembicaraannya kemudian menegur Kapolsek Gubeng dan menyuruhnya untuk keluar.
Selain menyuruhnya keluar, Kapolsek Jatim tampak memintanya untuk menghadap ke Kabid Propam Polda Jatim untuk melaporkan tindakan lalai yang baru saja dilakukannya.
"Ya dihari kemarin itu ditegur disuruh melapor ke Kabid Propam Jatim karena memang disuruh, kan itu perintah," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya insiden tersebut.
Ia memastikan sikap tegas Kapolda Jatim saat itu murni sebagai bentuk teguran bukan kemarahan.
"Benar. Bukan marah, tapi hanya ditegur. Bedakan marah sama menegur ya," ujarnya saat dikonfirmasi TribunJatim.
Prabowo Prank Staff-nya yang Tertidur
Sementara itu sehari setelah peristiwa tersebut, muncul sebuah video yang memperlihatkan aksi Prabowo Subianto terhadap stafnya.
Video tersebut diunggah akun Instagram @indonesiaadilmakmur pada, Sabtu (23/5/2020).
Berdasarkan pantauan TribunJakarta.com, dalam video yang berdurasi kurang lebih 1 menit itu memperlihatkan aksi kocak sosok Menhan yang dikenal lugas dan tegas.
Awalnya Prabowo sedang menghampiri sebuah meja untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Di belakang meja itu tampak seorang stafnya yang sedang tertidur pulas.
Pada bangunan yang tampak seperti ruang pertemuan itu terdengar suara orang sedang berbicara menyampaikan soal penanganan Covid-19.
Tak terganggu dengan suara pembicara, staf tersebut tetap tertidur pulas. Bahkan ketika Prabowo berdiri tepat di depannya, ia masih tertidur pulas.
Akhirnya pria yang merekam video mencoba membangunkan temannya. Ia memanggil temannya dua kali namun tetap tidak merespons.
Melihat hal tersebut Prabowo memberikan kode kepada pria yang merekam agar jangan membuat suara.
Ide jail melintas di benak Ketua Umum Partai Gerindra itu. Diam-diam dirinya duduk di sebuah kursi kosong di samping stafnya yang sedang tertidur.
Menyadari ada seseorang yang tiba-tiba duduk di sampingnya, sontak staf Prabowo tersebut terbangun. Tak disangka di sampingnya sudah duduk Prabowo dengan raut wajah serius.
Dirinya pun bingung lalu menoleh ke pria yang merekam video. Sontak Prabowo dan perekam video tertawa bersama-sama. Tampak raut wajah pria yang menggunakan masker tersebut tersenyum malu karena dipergoki dan dijaili Prabowo saat tertidur.
Aksi prank Prabowo Subianto itu mendapatkan reaksi positif dari para warganet. (*/IN-001)
SOLOK - Dukungan terhadap Alde Maulana terus mengalir dari berbagai elemen. Alde diduga menjadi korban diskriminasi oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan BPK Perwakilan Sumbar, karena "dipecat" sebagai pegawai BPK Perwakilan Sumbar, dengan alasan tidak sehat secara jasmani dan rohani. Padahal, Alde sudah lulus seleksi dan telah bekerja di BPK RI perwakilan Sumbar lebih dari setahun. Serta telah lulus Diklat Prajabatan dan akan dilantik sebagai PNS.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Solok, Ismael Koto, menegaskan pihaknya sangat mendukung dan sependapat dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi Alde agar tetap mendapatkan haknya. Mantan birokrat senior yang juga Bakal Calon Walikota Solok tersebut berharap BPK Perwakilan Sumbar memulihkan kembali hak Alde Maulana.
"Saya mendukung dan sependapat dengan LBH Padang. Agar hak korban untuk menjadi PNS dipulihkan dan yang bersangkutan tetap menjadi PNS," ungkapnya.
Ismael Koto juga mengingatkan bahwa Alde Maulana sebelumnya sudah menjalani rangkaian seleksi yang sangat ketat. Serta, menempuh seleksi dari jalur disabilitas, bukan dari jalur umum.
"Alde sudah bekerja di BPK Perwakilan Sumbar lebih dari setahun. Jika dia dinyatakan tidak memenuhi syarat, seharusnya sudah sejak lama. Tapi mengapa di saat sudah lulus seleksi, sudah bekerja, dan sudah lulus prajabatan, baru dinyatakan tidak sehat secara jasmani dan rohani. BPK RI dan BPK Perwakilan Sumbar harus mengembalikan hak-hak yang bersangkutan," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng. Pria yang akrab disapa EC tersebut, menyesalkan tindakan BPK RI dan BPK Sumbar, yang dinilainya telah diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, sudah ada aturan bahwasanya penyandang disabilitas bisa menjadi apa saja tanpa diskriminasi.
"Kami sangat menyesalkan hal ini sampai terjadi. Padahal, sebelumnya sudah pernah ada kasus di Solok Selatan, terhadap seorang dokter gigi yang diberhentikan karena penyandang disabilitas. Setelah melewati rangkaian proses, akhirnya hak-hak yang bersangkutan dikembalikan. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap Alde. Sehingga, kebijakan BPK RI dan BPK Sumbar bisa ditinjau ulang dan hak-hak yang bersangkutan dikembalikan. Jangan ada lagi diskriminasi," tegasnya.
Sebelumnya, dugaan tindakan diskriminasi yang mengusik rasa kemanusiaan, dialami seorang warga Sumatera Barat. Alde Maulana (37), laki-laki penyandang disabilitas yang sebelumnya telah dinyatakan lulus menjadi CPNS di Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar akhirnya diberhentikan dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil. Padahal, Alde Maulana sudah lebih satu tahun bekerja di BPK Perwakilan Sumbar dan telah lulus mengikuti prajabatan. Sehingga, hanya tinggal dilantik menjadi PNS. Namun, pada 9 Maret 2020 di kantor BPK Perwakilan Sumbar, korban menerima secara langsung Salinan Surat Keputusan Nomor:73/K/X-X.3/03/2020 bahwa pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil. Pemberhentian dikarenakan korban dianggap tidak sehat secara jasmani dan rohani.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang melalui siaran persnya yang disampaikan Wendra Rona Putra, Sabtu (22/5/2020) menjelaskan, awalnya korban mengikuti seleksi CPNS BPK RI melalui formasi disabilitas dan dinyatakan lulus menjadi CPNS BPK RI 24 Januari 2019. Berdasarkan Surat Keterangan Disabilitas, korban merupakan penyandang disabilitas dengan raga lapang pandang kedua mata sebelah kiri buta 50 persen, lumpuh layu atau kaku tangan dan kaki sebelah kiri. Namun korban dapat melakukan aktivitas keseharian yang bisa dilakukan seperti berdiri, makan dan minum, mandi dan mencuci.
Kemudian koban diwajibkan mengikuti Diklat Orientasi ke-BPK-an di Medan pada bulan Maret 2019. Saat itu, korban mengalami sakit berupa kejang-kejang sehingga tidak mengikuti kegiatan selama dua hari. Hal ini dikarenakan aktivitas fisik berlebihan bagi korban berupa apel pagi dan apel sore tanpa adanya dispensasi bagi korbn yang merupakan penyandang diabilitas. Pasca selesainya Diklat Orientasi, korban kembali melanjutkan pekerjaannya di BPK Sumbar dan diminta oleh tim BPK Pusat untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Gatot Soebroto Jakarta.
Pada 24 Februari 2020, BPK Perwakilan Sumatera Barat melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Golongan III di Auditorium Lantai 4 Gedung A BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Barat. Namun korban tidak memperoleh undangan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS.
Saat itu, BPK perwakilan Sumatra Barat menyampaikan bahwa orang BPK RI akan datang menjelaskan soal status korban. Pada 9 Maret 2020 dikantor BPK Perwakilan Sumbar, korban menerima secara langsung Salinan Surat Keputusan Nomor:73/K/X-X.3/03/2020 bahwa pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil. Pemberhentian dikarenakan korban dianggap tidak sehat secara jasmani dan rohani.
Kontan saja korban kaget dan merasa kecewa. Impiannya untuk menjadi PNS dipatakan BPK RI. Korban lantas melaporkan dugaan diskrminasi terhadap dirinya kepada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Bara dan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Kasus ini kemudian diambil alih oleh Komnas RI dan Ombudsman RI.
Atas kejadian ini, LBH Padang menyampaikan pernyataan bahwa, tindakan BPK RI dan BPK Perwakilan Sumbar tergolong pada tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terhadap hak atas pekerjaan.
Menurut LBH Padang, dalam Pasal 143 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi : "Setiap orang dilarang menghalangi-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak atas pekerjaan". Bahkan terdapat ancaman pidana bagi siapapun yang menghalang-halangi dan atau melarang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya.
LBH Padang menilai, tindakan tim BPK saat dilaksanakannya diklat orientasi tanpa memberikan dispensasi bagi korban untuk tidak mengikuti apel pagi dan sore tergolong pada tindakan diskriminasi. Dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan pada perlakuan khusus dan perlindungan lebih sebagaimana dijamin dalam Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
"Karena itu LBH Padang mendesak BPK Republik Indonesia untuk memulihkan hak korban dengan mengangkat dan melantik korban sebagai PNS di BPK Sumatera Barat. Juga mendesak Komnas HAM RI dan Ombudsman RI mendorong proses penyelesaian konflik di luar pengadilan agar hak-hak korban sesegera mungkin untuk dipulihkan menjadi abdi negara," sebut LBH Padang dalam siaran pernya bernomor :2/S-Pers/LBH-PDG/V/2020. (IN-001)
JAKARTA - Dalam struktur pendidikan nasional, keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat penting. Bahkan dimasukan dalam tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam perundang-undangan.
Terlebih dengan kebutuhan pendidikan karakter saat ini, PAI berperan besar dalam pembentukan karakter peserta didik.
Namun dalam sebuah unggahan, seorang pengguna Facebook Agus S menggunggah tangkapan layar dengan narasi yang menyebut nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.
Menariknya dalam unggahan tersebut disertakan pernyataan Puan Maharani yang menyebutkan syarat jika ingin negara maju dan berkembang, pendidikan Agama Islam harus dihapus.
Terlebih, unggahan itu juga menampakkan tangkapan layar dari sebuah artikel yang terbit dalam salah satu blog.
“Kita jangan diam dong,” demikian bunyi narasi yang diunggah pengguna Facebook Agus S pada 19 Mei 2020
Selain itu, ia juga diketahui menggunggah gambar dengan narasi sebagai berikut:
“Puan: Jika Negara Ingin Maju Dan Berkembang, Pendidikan Agama Islam Harus Di Hapus!!”
Berdasarkan hasil penelurusan PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs Turn Back Hoax, terdapat fakta yang membantah klaim narasi yang membawa nama bahwa Puan Maharani tersebut.
Secara pasti, narasi itu sudah beredar sejak Desember 2018. Bahkan saat itu, diketahui Puan masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun, namanya sudah dicatut seolah-olah membuat pernyataan tersebut.
Padahal dalam fakta sebenarnya, narasi itu merupakan tuduhan yang dialamatkan kepada Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Siti Musdah Mulia.
Namun begitu, Musdah membantah memberikan pernyataan itu. Ia juga membantah satu partai dengan Puan, yakni PDI Perjuangan.
Secara lengkap Turn Back Hoax pernah membuat laporan terkait itu yang terlihat sebagai berikut:
“Klaim postingan bahwa Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, akan menghapus pendidikan agama tidak benar.
"Rujukan postingan itu, yakni operaind[dot]blogspot.com, merupakan laman yang tidak jelas siapa penulisnya dan artikelnya merupakan hasil editan dari beberapa artikel tentang tuduhan kepada Musdah Mulia sebagai Kader PDIP dan inisiator penghapusan pendidikan Agama Islam.
"Artikel yang dirujuk itu pun tidak benar. Sebab, Musdah sudah memberikan klarifikasi melalui video di channel ICRP4Peace Channel. dan menyatakan bahwa isu dirinya kader PDIP dan ingin menghapus pelajaran Agama Islam tidak benar,” demikian bunyi narasi yang ditulis Turn Back Hoax dalam laporannya pada Kamis 13 Desember 2018.
Dengan demikian, narasi yang disebutkan dalam narasi beredar itu sudah terbukti salah. Untuk itu, konten yang mendadak viral itu termasuk dalam kategori Konten yang Menyesatkan atau Misleading Content.**
JAKARTA - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) membuat lima produk inovasi alat kesehatan (alkes) untuk mendukung penanganan COVID-19. Kelima produk tersebut diluncurkan Presiden RI Joko Widodo secara virtual pada Rabu lalu (20/5).
BPPT melalui Satuan Tugas Riset dan Invonasi Teknologi untuk Penanganan COVID-19 (TFRIC-19) memproduksi alkes berupa RDT kit, PCR tes kit, artificial intelligence pendeteksi COVID-19, mobile laboratorium bio safety level 2 dan emergency ventilator. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa karya inovasi ini sangat dibutuhkan di tengah pandemi.
"Saya lihat sendiri, ada rapid test yang waktu saya tanya produksi berapa, sudah kira-kira 100 ribu (unit). PCR test kit sama, apakah sudah produksi, sudah, apakah sudah uji, sudah 100 ribu (unit). Kemudian ada emergency ventilator yang ini kemarin saya lihat ada karya BPPT, ITB, UI, UGM, PT Dharma, PT Poly Jaya, yang mulai dan ini tinggal produksinya," ucap Jokowi dalam sambutan yang diunggah pada kanal YouTube Setpres.
Produk inovasi dari TFRIC-19 mendorong ekosistem dalam negeri, khususnya di bidang kesehatan. Di sisi lain, berbagai produk inovasi karya anak bangsa terwadahi dapat mendukung kesiapan dan ketahanan nasional kita dalam konteks penyakit menular.
Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan bahwa TFRIC-19 merupakan model ekosistem inovasi yang terbangun karena adanya dorongan kebutuhan bersama. Hal tersebut terpicu karena ada rasa kebersamaan yang sangat kuat untuk berbuat sesuatu.
"Untuk itu ditegaskan olehnya, ekosistem inovasi yang sudah terbangun ini harus diteruskan dan diberi penguatan. Berbagai produk inovasi karya anak bangsa pun telah dihasilkan dari sinergi ini yang memang difokuskan untuk penanganan pandemi ini," ujar Hammam dalam keterangan pers BPPT pada Rabu lalu (20/5).
Melihat kondisi ketergantungan Indonesia ketika menghadapi pandemi ini, Hammam menyampaikan bahwa produk inovasi telah menjawab tantangan itu.
"Semoga kondisi ini menjadi pembelajaran nasional yang baik dan harus kita sikapi dengan positif," terang Hammam.
Hammam berharap agar inovasi teknologi untuk substitusi impor, untuk ketahanan nasional, sudah saatnya menjadi prioritas. Ini termasuk upaya mendorong tumbuhnya industri hulu dan industri antara.
Ekosistem inovasi yang dibangun dalam TFRIC-19 merupakan sinergi dan kerja sama antara 11 lembaga litbang, 18 perguruan tinggi, 11 asosiasi atau komunitas, 3 rumah sakit, 2 industri dan 6 start up.
"Sudah semestinya kita patut bersyukur, aksi-aksi TFRIC-19 telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik, dan beberapa produk inovasi TFRIC-19 telah berhasil kita luncurkan kepada masyarakat, dan mendapatkan apresiasi serta dukungan penguatan hilirisasi dari Bapak Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran virtual, siang tadi," katanya.
Namun, tantangan yang kini masih dihadapi terkait dengan pelengkap dari alkes PCR test kit yaitu bahan reagen. Pengembangan alkes sempat terkendala oleh ketersediaan alat reagen yang saat ini masih harus impor. Meski begitu pada akhir Mei 2020 PCR test kit akan rampung didistribusikan ke rumah sakit serta laboratorium yang menguji spesimen COVID-19. (*/IN-001) Sumber: Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional
BOGOR - Habib Bahar bin Smith akan dipindahkan dari Lapas Gunung Sindur di Bogor ke Lapas Klas I Batu Nusakambangan di Cilacap. Pemindahan dilakukan dengan alasan kepentingan pengamanan dan pembinaan.
"Pemindahan yang bersangkutan tidak ada maksud lainnya, selain demi kepentingan pengamanan dan pembinaan untuk yang bersangkutan, yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap asimilasi yang diberikan," ungkap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham dalam siaran persnya, Rabu (20/5/2020).
Habib Bahar sebelumnya kembali dijebloskan ke Lapas Gunung Sindur pada Selasa (19/5). Ia kembali ditahan usai dinilai melanggar asimilasi yang sebelumnya diberikan kepadanya.
Pelanggaran yang dimaksud ialah Habib Bahar dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebab Bahar hadir dalam suatu kegiatan dan memberikan ceramah yang provokatif serta menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah.
Video ceramahnya itu menjadi viral dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Selain itu, ia juga dinilai melanggar aturan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dalam kondisi darurat COVID-19. Sebab Bahar telah mengumpulkan massa dalam ceramahnya itu. Padahal Bogor merupakan salah satu daerah yang sedang menerapkan PSBB.
Habib Bahar akan menjalani sisa masa pidana selama 1 tahun 5 bulan dalam kasus penganiayaan 2 remaja. (*/IN-001)
JAKARTA - Penyandang disabilitas mendapat sentuhan dari Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan (Korbinmas Baharkam) Polri. Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Risyapudin Nursin menyerahkan bantuan sosial dalam rangka solidaritas sosial untuk para penyandang disabilitas di masa wabah Covid-19 itu secara simbolis kepada perwakilannya di Jakarta, Senin, (18/5/2020).
"Dalam situasi pandemik covid-19 yang mewabah saat ini, tubuh kita yang sempurna, sehat jiwa dan raga lengkap kaki tangan, mata, hidung dan panca indera lainnya masih merasakan kesulitan dengan keterbatasan ruang gerak yang diterapkan oleh pemerintah. Apalagi saudara saudara kita yang menyandang disabilitas atau kaum difabel," kata Kakorbinmas di acara penyerahan bansos itu.
Oleh sebab itu, sambungnya, bansos ini diharapkan dapat meringankan beban para penerimanya di kala wabah Covid-19 masih berlangsung. Dengan demikian, bansos ini dapat menunjang kalangan ini menghadapi hambatan dalam menjalani kehidupan mereka yang sudah pasti akan semakin berat di tengah wabah.
Kali ini Kakorbinmas menyalurkan 223 paket bahan pokok untuk para penyandang disabilitas di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Bogor. Masing-masing 10 paket untuk Jakarta Selatan, 58 paket Jakarta Pusat, 54 paket Jakarta Timur, 10 paket Jakarta Utara, 46 paket Jakarta Barat, 24 paket Bekasi, dan 19 paket Bogor.
"Meskipun jumlahnya tidak seberapa, kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para penyandang disabilitas," kata Irjen Risyapudin dalam acara yang berlangsung di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.
Sedangkan perwakilan penyandang disabilitasr yang menerima bansos secara simbolis antara lain, Angga Budi Pras, 29, Catur Sigit Nugroho, 38, dan Muhammad Nadir, 31. Hadir dalam acara itu antara lain Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo, Kabagopsnalev Korbinmas Baharkam Polri Kombes Hendi Handoko, Kasubditbintibsos Korbinmas Baharkam Polri Kombes Rudi Harianto dan para Kasat Binmas jajaran Polda Metro. (*/IN-001)
JAKARTA - Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto,SH.,MH memerintahkan Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri BJP Drs. H Tajjudin MH menyalurkan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) kepada komunitas Polri yang bekerja sebagai pekerja cleaning service dan office boy yang dirumahkan karena dampak covid-19.
Para pekerja cleaning service dan office boy yang sementara ini dirumahkan oleh Pimpinan perusahaan akan mendapat bingkisan berupa paket sembako sebanyak 500 paket, yang masing masing paket berisi beras, minyak goreng,mi instan, gula, masker, desinfektan dan hand sanitizer.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolik kepada 5(lima)perwakilan dari para pekerja office boy dan cleaning service yang dirumahkan, antara lain bernama :
1. Ahmad Ilyas sebagai pekerja pembersih hama dari ASPHAMI.
2. Asrian Nugraha Putra cleaning service Hijau Berdikarj Indonesia (HIBER).
3. Wiwin sales dari Asosiasi Bisnis Alih Daya.
4. Suyatno Driver dari Asosiasi Bisnis Alih Daya.
5. Arya agen dari Asosiasi Bisnis Alih Daya.
Pembagian sembako dilakukan dalam rangka mengantisipasi dampak ekonomi dari Pandemi Covid–19 yang mengakibatkan banyaknya warga yang tidak bekerja lagi atau diistirahatkan untuk mencegah terjadinya social distancing.
Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri BJP Drs H Tajjudin MH berharap dengan diberikannya bantuan sembako ini, para pekerja yang dirumahkan lebih tenang untuk tinggal di rumah selama beberapa hari kedepan.
"Untuk program Solidaritas Baharkam Polri Peduli Sosial akan terus di lanjutkan dalam rangka memperkuat program pembagian sembako yang dilakukan pemerintah dg prioritas untuk wilayah-wilayah yang penduduknya terpapar Covid 19," tutup Drs H Tajjudin MH. (IN-001)
Pasaraya Solok Ditutup, Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf Dibuka Penutupan Pasar Berujung Pembongkaran Lapak Pedagang
Pemko Solok menutup total Pasaraya Solok selama dua hari, sejak Sabtu (2/5/2020) pukul 00.00WIB, hingga Minggu (3/5/2020) pukul 24.00 WIB. Penutupan awalnya ditujukan untuk penyemprotan disinfektan ke seluruh area pasar. Aktivitas jual beli kebutuhan pokok masyarakat kemudian dialihkan ke Pasar Syariah yang diberi nama Pasar Abdurrahman bin Auf, yang berada di samping Terminal Regional Bareh Solok. Namun, saat Pasaraya Solok dibuka pada Senin dinihari, Pemko Solok mengerahkan Satpol PP, membongkar lapak pedagang di Kawasan Jalan Lingkar Koto Panjang, kompleks Pasaraya Solok.
SOLOK - Pemerintah Kota (Pemko) Solok melakukan kebijakan menutup Pasaraya Solok. Meski, pasar serikat itu bukan hanya milik Kota Solok, tapi sejumlah nagari di Kabupaten Solok, Pemko Solok tetap melakukan penutupan, dengan alasan akan melakukan penyemprotan disinfektan. Pasaraya Solok dianggap sebagai kawasan yang sangat rawan penyebaran virus corona (Covid-19). Walaupun, Kota Solok hingga saat ini belum ditemukan adanya warga yang dinyatakan positif Covid-19 di Sumbar.
Walikota Solok Zul Elfian saat mengunjungi Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf, Sabtu (2/5/2020).
Untuk "menggantikan" fungsi Pasaraya Solok sebagai pasar yang menyediakan kebutuhan harian dan kebutuhan pokok masyarakat Kota Solok dan daerah sekitarnya, Pemko Solok mengalihkan aktivitas jual beli ke samping Terminal Regional Bareh Solok (TRBS) di kawasan By Pass Kota Solok. Sejatinya, lokasi tersebut adalah pasar rakyat, tempat bertemunya para pedagang besar dengan pengecer yang akan berjualan di Pasaraya Solok. Pasar rakyat ini, aktif setiap hari Selasa dan hari Jumat, sama seperti hari pekan di Pasaraya Solok.
Di hari pertama "alih fungsi" pasar rakyat tersebut, Walikota Solok Zul Elfian, SH, M.Si, menamakan pasar tersebut Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf. Merujuk pada salah seorang sahabat nabi yang terkenal sebagai sahabat Nabi paling kaya raya sekaligus dermawan. Abdurrahman pernah mengeluarkan 200 uqiyah emas (1 uqiyah setara 31,7475 gram) demi memenuhi kebutuhan logistik selama Perang Tabuk. Dia pun pernah memberikan santunan kepada veteran Perang Badar yang jumlahnya mencapai seratus orang, masing-masing mendapatkan santunan 400 dinar.
Abdurrahman memang sangat pandai dalam berbisnis. Semua kekayaannya pun merupakan hasil perdagangan.
Ketika para sahabat hijrah ke Madinah atas perintah Rasulullah, kaum Anshar rela berbagi harta kekayaan mereka dengan para Muhajirin. Akan tetapi, saat itu Abdurrahman menolak harta dari sahabat Anshar, ia justru bertanya lokasi pasar. Abdurrahman dikenal "bertangan emas", sebab semua bisnis atau perdagangan yang dikelolanya pasti berhasil. Maka, tak heran bila namanya menjadi salah satu dari 10 orang sahabat yang dijanjikan surga.
Walikota Solok Zul Elfian saat mengunjungi Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf, Sabtu (2/5/2020).
"Alhamdulillah, untuk kebutuhan pokok, masyarakat kota Solok dan sekitarnya bisa mendapatkannya di Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf yang sudah dioperasikan di Terminal Bareh Solok," tutur Wali Kota Zul Elfian saat meninjau pengoperasian pasar, Sabtu (2/5/2020).
Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf beroperasi mulai dari jam 06.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Walikota Solok Zul Elfian meminta dinas terkait untuk membantu para pedagang dalam penataan Pasar Syariah Abdurrahman Bin Auf sehingga lebih representatif dan nyaman serta bersih.
Penutupan jalan masuk ke Pasaraya Solok, Sabtu (2/5/2020).
Sebelumnya, Pemko Solok memutuskan untuk menutup akses jalan lingkar Pasaraya Solok setelah adanya seorang pengunjung pasar yang pingsan tiba-tiba saat berbelanja pada Kamis (30/4/2020). Kejadian tersebut mengundang kecemasan masyarakat dan pedagang terkait adanya dugaan penyebaran Corona di Kota Solok . Pemerintah daerah langsung merespons dengan menutup akses jalan lingkar Pasaraya Solok. Tidak hanya sampai disitu, Pemko Solok bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) memutuskan untuk menutup pasar raya Solok secara total selama dua hari penuh untuk dilakukan penyemprotan disinfektan.
Selama masa penutupan total pasar raya Solok, seluruh akses masuk bagi masyarakat umum ke pasar raya Solok dibatasi. Lalu lintas kendaraan di blokir oleh petugas. Tidak ada aktivitas jual beli dan juga kegiatan usaha lainnya. Untuk menjamin penutupan total Pasaraya Solok, Pemko Solok menempatkan personil penjagaan di kawasan jalan lingkar Pasaraya Solok untuk menghindari adanya kegiatan-kegiatan di luar ketentuan selama penutupan total pasar dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Petugas gabungan yang ditempatkan terdiri dari unsur Kodim 0309/Solok, Polres Solok Kota, Satpol PP Kota Solok serta Satpam Pasaraya Solok. Tim dibagi dua shift, siang dan malam.
Wakil Walikota Solok, Reinier (kanan), saat mengunjungi Posko Satgas Penegak PSBB Kota Solok, Sabtu (2/5/2020).
Ketua Satgas Penegak PSBB Kota Solok Reinier, ST, MM, mengatakan, penempatan petugas di titik jalan lingkar pasar raya untuk memastikan berjalannya upaya disinfeksi Pasaraya Solok.
"Selama penutupan pasar raya dan penyemprotan disinfektan, kita minta masyarakat maupun pedagang tidak ada lagi yang beraktivitas di lingkungan pasar supaya berjalan secara efektif dan efisien. Pasaraya Solok merupakan salah satu titik paling rawan terhadap penyebaran virus Corona di kota Solok . Hal itu dikarenakan tingginya aktivitas dan perbauran masyarakat. Yang beraktivitas di pasar raya Solok tidak hanya masyarakat dari kota Solok, namun juga ada masyarakat kita dari daerah lainnya baik yang berdagang maupun yang berbelanja, untuk itu perlu dilakukan penyemprotan secara menyeluruh," sebutnya, Sabtu (2/5/2020).
Suasana pembongkaran lapak pedagang di Jalan Lingkar Koto Panjang, Kompleks Pasaraya Solok, Senin dinihari (4/5/2020).
Lapak Pedagang Dibongkar
Pada Minggu malam atau Senin dinihari, Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solok melakukan pembongkaran lapak-lapak pedagang di Kawasan Jalan Lingkar Koto Panjang. Kegiatan pembongkaran itu, hanya hitungan detik usai kebijakan penutupan total Pasaraya Solok berakhir pada pukul 00.00 WIB, Senin dinihari (4/5/2020).
Donni Firdianto
Pedagang di Pasaraya Solok
Salah seorang pedagang, Donni Firdianto, yang menyempatkan diri merekam detik-detik pembongkaran lapak-lapak pedagang, menyatakan peristiwa itu menyisakan pedih yang mendalam bagi pedagang tradisional di jalan Lingkar Koto Panjang. Menurutnya, di tengah ketakutan masyarakat dan pedagang menghadapi penyebaran Covid-19, bukannya mendapat bantuan dari Pemko Solok, justru mereka menerima perlakuan represif dari aparat Satpol PP dan Satgas Covid-19 dengan membongkar paksa lapak-lapak tempat mereka mencari nafkah.
"Sungguh tindakan ini telah mencabik-cabik rasa kemanusiaan dan moralitas para pengambil kebijakan di Kota Solok. Pedagang tradisional di Jalan Lingkar Koto Panjang, adalah masyarakat dan pedagang berekonomi lemah. Di tengah kesulitan ekonomi karena Covid-19 ini, seharusnya Pemko Solok memberikan beragam kemudahan. Bukan malah sebaliknya," ungkapnya.
Suasana pembongkaran lapak pedagang di Jalan Lingkar Koto Panjang, Kompleks Pasaraya Solok, Senin dinihari (4/5/2020).
Donni Firdianto juga menyatakan dirinya dan pedagang di Kota Solok merasa dibohongi dengan skenario seperti itu. Donni juga mempertanyakan dasar tindakan pembongkaran ini kepada Kasat Pol PP Kota Solok, Ori Affilo, yang terjun langsung dalam operasi ini. Menurutnya, Kasat Pol PP Kota Solok memberikan jawaban bahwa hal ini sudah sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Pemko.
"Saya meminta Kasat Pol PP untuk menunjukkan surat perintah tersebut, dan di hadapan warga serta masyarakat pedagang yang berkumpul pada malam itu, kami semua menyaksikan bahwa di surat tersebut tertulis: penertiban dan pemagaran, bukan pembongkaran. Drama apalagi ini? Pedagang sudah berusaha tunduk dan menjalankan komitmen untuk mematuhi penutupan pasar selama beberapa hari ini. Dalam peristiwa itu, para petugas tidak hanya melanggar aturan dan protokoler kesehatan. Yakni banyak yang tidak memakai APD masker dan tidak ada jarak di antara mereka. Akan tetapi juga tidak sesuai dengan upaya penegakan PSBB yang dicanangkan oleh Pemko Solok. Karena berimplikasi pada kerawanan sosial, ekonomi dan keberlangsungan hidup orang banyak," ungkapnya.
Suasana pembongkaran lapak pedagang di Jalan Lingkar Koto Panjang, Kompleks Pasaraya Solok, Senin dinihari (4/5/2020).
Donni juga mengungkapkan, akibat penutupan Pasaraya Solok selama beberapa hari telah mereduksi potensi ekonomi masyarakat lemah, dan mengakibatkan kerawanan sosial serta menimbulkan keresahan warga kota. Menurutnya, pada kondisi saat ini sangat mengharapkan uluran tangan pemerintah demi kelangsungan hidup mereka. Kota Solok, masih berada pada zona hijau, namun kebijakan pemerintah kota melahirkan noktah noktah penegakkan PSBB yang sesungguhnya.
"Tindakan represif aparat dengan mengesampingkan hajat hidup orang banyak, sungguh telah mengorbankan rasa kemanusiaan, yang seharusnya ditempatkan di atas kepentingan arogansi dan suksesi pencitraan lainnya. Degradasi moralkah ini, atau senyum bahagia mereka di tengah penderitaan masyarakat lemah," ujarnya.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Nasrul Abit, bersama rombongan dari Pemprov Sumbar menyambangi Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf, Senin (4/5/2020). Kunjungan Wagub itu, disambut langsung Walikota Solok Zul Efian, Pj. Sekda Luhur Budianda, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Nova Elfino serta Kepala OPD terkait. Rombongan langsung menyusuri lorong pasar dan bertatapan muka dengan beberapa pedagang yang sedang menggelar dagangannya. Wagub dalam dialognya mengingatkan kepada pedagang untuk senantiasa menerapkan sosial distancing dan menggunakan masker. Selain Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf, Wagub juga berkesempatan meninjau Pasaraya solok dan Posko Covid-19 Kota Solok di Banda Panduang.
"Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Saya apresiasi atas upaya pemko solok dalam penanganan Covid-19, kita sama berdoa virus ini cepat pergi dan Kota Solok tetap berada di zona hijau sampai akhir pandemi. Saya juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa mengikuti himbauan pemerintah, apalagi kita dalam masa PSBB," ungkap Nasrul Abit.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (dua dari kiri), saat mengunjungi Posko Covid-19 Kota Solok di Banda Pandung, Senin (4/5/2020).
Pembongkaran Kembali Dilakukan
Pembongkaran lapak pedagang oleh personel Satpol PP, kembali dilakukan pada Senin malam sekira pukul 21.15 WIB. Dalam penertiban di malam kedua tersebut, terjadi penolakan dan perang mulut antara pedagang dan petugas. Para pedagang mengeluhkan tindakan Pemko Solok yang menertibkan mereka di masa PSBB Covid-19 di Kota Solok. Menurut mereka, saat ini kondisi ekonomi sangat susah. Pedagang tidak banyak berjual beli. Sementara mereka dan keluarga tetap butuh makan.
"Masyarakat yang berbelanja ke Pasaraya Solok semakin lengang. Artinya, aktivitas jual beli sangat minim. Padahal, kami dan keluarga tetap harus makan. Semua orang serba susah, serba tidak berduit. Kemana lagi kami harus mengadu. Dagangan sudah sangat sulit laku. Pemasukan kami makin minim. Masyarakat dianjurkan untuk tidak ke pasar dan keluar rumah. Apakah kami harus mati kelaparan?," ungkap salah satu pedagang yang minta namanya tidak ditulis.
Ori Affilo
Kasat Pol PP Kota Solok
Sementara itu, Kepala Satuan Pol PP Kota Solok Ori Affilo, menyatakan tim yang turun melakukan penertiban adalah tim gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DPK UKM), yang merupakam bagian dari Gugus Tugas Penegakan Pelaksanaan PSBB. Menurutnya, tim tetsebut bertugas memastikan jalur jalan Lingkar Koto Panjang, bebas dari penumpukan pedagang, yang berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19.
"Namun tentu tdk dalam bentuk membubarkan mereka belanja. Karena, wilayah pasar tidak boleh ditutup sama sekali kecuali ada alasan tertentu. Penertiban itu dilakukan Pemko Solok melalui DPK UKM menata kembali agar jalan lingkar bisa dilalui dengan lancar," ungkapnya.
Ori Affilo juga menegaskan, Pemko Solok sebelumnya sudah mengimbau kepada para pedagang yang berjualan tanpa izin untuk pindah ke Pasar Pagi atau Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf. Ori Affilo juga menegaskan, pembongkaran yang dilakukan adalah yang memakai badan jalan dengan membuat tambahan lapak yang melewati batas yang seharusnya.
"Kita tidak membongkar kios, tap lapak-lapak tambahan yang mereka buat tanpa seizin bidang pasar Dinas DPK UKM Kota Solok. Kita mendapatkan dukungan dan bantuan dari lembaga kelurahan, seperti LPMK, RT/RW, dan pemuda. Tujuannya agar jalan Lingkar Koto Panjang bisa berfungsi sebagai jalan alternatif seperti semula. Jadi, kita tidak membongkar lapak-lapak resmi tapi lapak-lapak yang tidak berizin atau lapak liar dan dibuat semaunya yang menghambat jalan," ungkapnya.
Wakil Walikota Solok, Reinier (kanan), saat mengunjungi Pasaraya Solok yang ditutup, Sabtu (2/5/2020).
Ori Affilo juga menegaskan bahwa lapak yang dibongkar adalah milik pedagang liar yang tidak tercatat. Sebelumnya, mereka sudah janjian dengan pihak Bidang Pasar DPK UKM Kota Solok. Bahkan, menurut Ori, sebelumnya mereka minta waktu dua hari. Namun tidak ditepati. Ori juga menegaskan tim yang diturunkan, memiliki surat tugas tersendiri pula.
"Intinya kita tidak membongkar lapak. Cuma menertibkan ujung-ujung lapak yang melewati batas yang dibolehkan, dan lapak-lapak yang tidak berizin," tegasnya. (IN-001)
PADANG - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Sumbar.
Artinya, seperti disampaikan Kepala Biro Humas Setda Prov Sumbar, selaku Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal, mulai Kamis (30/4) telah dapat dicairkan dana JPS kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di kabupaten/kota se-Sumbar.
Besaran dana JPS dari Pemprov Sumbar ini, sebut Jasman, adalah sebesar Rp600.000/Kepala Keluarga (KK) per bulan. Dana JPS akan diberikan selama 3 bulan, yaitu April, Mei dan Juni 2020 dengan total adalah sebesar Rp1.800.000/KK.
Ketentuan siapa masyarakat yang berhak menerima bantuan JPS dari Pemprov Sumbar dimaksud, diatur pada BAB II pasal 2 pada Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2020 tersebut.
Daerah yang telah menyerahkan data masyarakatnya yang berhak menerima dana JPS dan dinyatakan lengkap pada hari ini Kamis 30 April 2020 ke provinsi Sumbar, adalah Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Agam. Masyarakat ketiga daerah ini telah dapat diberikan kucuran dana JPS dari Pemprov Sumbar.
"Kita sangat berharap, kiranya kabupaten dan kota lainnya juga sesegera mungkin menyusul menyerahkan datanya sesuai aturan dan dapat segera mencairkan dananya utk masyarakat terdampak di daerahnya masing- masing," tukuk Jasman.
Sebagai informasi, dana JPS dari Pemprov Sumbar ini langsung diberikan kepada masyarakat untuk jatah 2 (dua) bulan, yaitu bulan April dan Mei 2020. Artinya masyarakat terdampak langsung dapat Rp600.000 x 2 bulan, sebesar Rp1.200.000/KK
Dana JPS dari Pemprov Sumbar ini, lanjut Jasman, nantinya juga akan langsung diserahkan oleh pegawai kantor pos ke rumah masing-masing masyarakat terdampak Covid-19 dan rumahnya akan ditempeli stiker penerima JPS.
"Hal ini bertujuan agar ada transparansi dan agar jangan sampai terjadi pemberian ganda kepada masyarakat," tutup Jasman. (*/IN-001)
Bantuan Pemerintah ke Masyarakat Terdampak Covid-19 Tak Kunjung Cair Warga Kabupaten Solok, Berhentilah Berharap
Warga Kabupaten Solok harap-harap cemas menunggu bantuan pangan (Sembako) dari Pemkab Solok, terkait dampak virus corona (Covid-19). Meski ada anggaran sebesar Rp 25 miliar di relokasi APBD 2020, masyarakat Kabupaten Solok, diharap untuk berhenti berharap. Jangankan bantuan ke masyarakat, biaya untuk personel dan operasional di sejumlah Posko belum cair. Bahkan, Pemkab Solok "ditagih utang" oleh penyedia konsumsi.
SOLOK - DPRD Kabupaten Solok bersepakat dengan Pemkab Solok menganggarkan Rp 25 miliar untuk penanganan virus corona (Covid-19) di Kabupaten Solok. Anggaran tersebut ditujukan untuk penyediaan alat pelindung diri (APD), operasional Posko, hingga bantuan pangan terhadap masyarakat yang terdampak. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Solok bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, bahkan sepakat mengalihkan dana Pokir (Pokok Pikiran) Anggota DPRD ke biaya penanganan Covid-19. Kesepatakan diambil setelah melalui rapat revisi APBD 2020 di Gedung DPRD Kabupaten Solok, Arosuka, Selasa (31/3/2020).
Ketua DPRD Kabupaten Solok Jon Firman Pandu, Bupati Solok Gusmal, Wabup Solok Yulfadri Nurdin.
Ketua DPRD Kabupaten Solok, Jon Firman Pandu, bersama Sekda Kabupaten Solok, Aswirman, menyatakan pengalokasian anggaran di Gugus Tugas Penanganan Covid-19, diharapkan segera terealisasi. Aswirman menyatakan Pemkab Solok juga sudah membentuk Posko Pencegahan Covid-19 di empat titik, yakni Posko Utama di Ruang Danau Dibawah Arosuka, Posko di Biteh Kacang di perbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, Posko di Sungai Lasi yang berbatas dengan Kota Sawahlunto, serta Posko di Lubuk Selasih.
Tidak lama berselang, tepatnya pada 7 April, Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo, bersama Forkopimda dan jajaran Pemkab Solok, meninjau Gudang Bulog di Kotobaru, Kecamatan Kubung. Tampak hadir, Asisten 1 Edisar dan Asisten 2 Medison, Kepala Dinsos Yandra, Kepala Dishub M Jhoni, Kadis Perikanan dan pangan Admaizon, Kepala Kesbangpol Junaidi, Kepala Diskoperindag Eva Nasri. Turut serta Forkopimda Solok seperti Dandim 0309/Solok Letkol ARM Reno Triambodo, Kapolres Solok AKBP Azhar Nugroho, Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi. Rombongan disambut Kepala Bulog Solok, Riza Afriani.
Dalam peninjauan ini, Bupati Solok Gusmal menyatakan setidaknya 5.900 kepala keluarga (KK) akan mendapatkan bantuan pangan. Gusmal juga menyebutkan, Pemprov Sumbar juga akan ikut memberikan bantuan nantinya dengan beberapa ketentuan.
"Setiap orang membutuhkan 9 kg beras selama sebulan, artinya kita membutuhkan 247 ton beras. Nanti kita akan distribusikan dalam waktu dekat yang dikoordinir oleh Dinas Sosial bersama wali nagari dan didampingi oleh TKSK, BSM, Pendamping PKH dan Tagana dalam rangka mempercepat pendistribusian bantuan tersebut," katanya.
Kepala Bulog Solok, Riza Afriani, menjelaskan bahwa saat ini Bulog Solok memiliki stok beras lebih kurang 480 ton. Sementara, peruntukan masing-masing daerah, yakni Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan, masing-masing 100 ton.
Dari perkembangan ini, masyarakat Kabupaten Solok yang terdampak Covid-19, seperti mendapatkan angin segar. Akan dibantu pemerintah dengan kebutuhan pangan, terutama sembako. Bahkan, sejumlah masyarakat juga telah didata sejumlah petugas. Apalagi, sejumlah kebijakan pembatasan sosial, anjuran bekerja dari rumah (work from home) dan tetap di rumah (stay at home), membuat aktivitas sehari-hari masyarakat tersendat. Bantuan dari Pemkab Solok, tentu akan sangat berarti.
Namun, di saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Sumbar diberlakukan padan 22 April hingga 5 Mei, masalah mulai timbul di Kabupaten Solok. Tidak hanya belum turunnya bantuan terhadap warga terdampak, masalah di operasional Posko mulai menggeliat. Padahal, pada 24 April, masyarakat mulai melaksanakan ibadah puasa, yang membuat pengeluaran berbanding terbalik dengan pemasukan. Apalagi, aktivitas masyarakat dibatasi, termasuk peluang pemasukan di bisnis pabukoan.
Bahkan, pada Senin (27/4/2020) lalu, seperti dilansir fajarsumbar.com, petugas garda terdepan Posko Covid-19 di perbatasan Sungai Lasi, mengancam akan mogok kerja. Sebab sampai saat ini insentif mereka belum juga diberikan. Seluruh petugas, kompak menyatakan bahwa konsumsi makan dan minum (termasuk sahur dan berbuka) para petugas dari tanggal 22 April hingga 27 April harus dibayar sendiri-sendiri, tanpa ada kejelasan akan diganti. Hal tersebut dibenarkan Korlap petugas Posko Covid-19 di perbatasan Sungai Lasi, Yuskar, yang juga merupakam Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, Senin (27/4/2020).
Saat persoalan ini ditanyakan ke Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, Armen, AP, MM, dikatakan bahwa hal itu adalah persoalan administrasi keuangan. Armen menegaskan bahwa hal itu bukan kelalaian BPBD. Kalaksa BPBD tersebut menyataka semua biaya makan, minum dan BBM dari tanggal 22 April sudah ditransfer.
Namun penjelasan Armen tersebut dibantah petugas dan Korlap Posko Covid-19 perbatasan Sungai Lasi. Menurut Yuskar, tidak hanya soal makan dan minum petugas perbatasan, bahkan hingga hari ini petugas tak kunjung menerima transfer dana insentif mereka sejak tanggal 22 Maret. Padahal nomor rekening masing-masing petugas sudah dimintai.
Permasalahaan di Posko Sungai Lasi semakin pelik. Setelah Dona (23), pemilik warung nasi yang berlokasi di sebelah Posko Covid-19 tersebut, harus ikut merasakan dampak keterlambatan dari pembayaran makan dan minum petugas Posko. Dilansir dari fajarsumbar.com, Dona mengaku, sejak tanggal 6 April hingga 23 April, Posko telah berutang ke warungnya dengan jumlah yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp 32.173.000. Nilai itu, belum termasuk uang listrik dan uang kebersihan di lokasi tersebut.
"Kami berharap, pihak terkait yang menjanjikan, yang sebelumnya bilang akan dilunasi sebelum bulan puasa, untuk segera dapat dibayarkan secepatnya. Sebab saya butuh karena tidak lagi ada modal untuk saya membeli bahan baku warung saya," ujar Dona.
Permasalahan di Posko Covid-19 di Sungai Lasi, sebetulnya hanya satu persoalan kecil dalam upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Solok. Alokasi anggaran Rp 25 miliar yang digembar-gemborkan DPRD Kabupaten Solok, pada kenyataannya hanyalah deretan angka-angka pembaw angin segar. Masyarakat Kabupaten Solok, seperti disuruh makan makan roti di dalam mimpi. Sebab, di saat terjaga, perut tetap dalam kondisi kosong, karena makan rotinya dalam mimpi.
"Kami dipermainkan. Entah siapa yang berbohong. Yang jelas, kami disuruh makan roti di alam mimpi. Bantuan yang dijanjikan tak pernah ada. Sementara, kami dianjurkan untuk senantiasa di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Kalau memang bantuan itu tidak ada, lebih baik Pemkab Solok jujur. Sehingga, kami tidak berharap lagi," ujar Elfia (42), Warga Kotobaru.
Lalu, dimana letak tersendatnya pencairan dana Covid-19 di Kabupaten Solok? Sehingga, masyarakat dan petugas di garda terdepan Posko Covid-19 harus menanggung akibatnya.
Apalagi, saudara mudanya, Kota Solok, sudah melakukan penyerahan bantuan pangan terhadap warga terdampak, sebelum bulan Ramadhan lalu. Memang, di Kota Solok, DPRD Kota Solok sangat aktif mendorong dan memberikan sejumlah solusi ke Pemko Solok, agar penyerahan bantuan ke masyarakat dan pembiayaan operasional penanganan Covid-19 dilakukan dengan segera.
Bahkan, dari pengajuan dana relokasi anggaran Pemko Solok sebesar Rp 7,3 miliar, oleh DPRD Kota Solok, dana itu dilipatgandakan menjadi Rp 40 miliar. Tentu, ini sebuah perbandingan timpang, Kota Solok dengan hanya memiliki dua kecamatan, menganggarkan Rp 40 miliar, sementara Kabupaten Solok denga 14 kecamatan, hanya menganggarkan Rp 25 miliar untuk penanganan Covid-19 ini.
Penganggaran dan penyediaan data, tentu patut dipertanyakan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di jajaran Pemkab Solok. Yakni Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) yang sebelumnya bernama Bappeda, serta Badan Keuangan Daerah (BKD). Terkait penyediaan data, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) harus memberikan data yang akurat. Sehingga, data ke tingkat provinsi dan pusat tidak ditolak. Di samping itu, jajaran penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan harus dilibatkan, agar jangan sampai dana Covid-19 ini, menyeret aparatur Pemkab Solok ke ranah pidana korupsi. (IN-001)
- Bagaimana para bintang film dewasa menjalani kehidupan setelah move on dari industri pornografi? - Berbagai pengakuan para mantan bintang porno saat mendapat stigma buruk.
Pada musim wabah Corona ini, banyak pihak yang memberikan kesempatan bagi orang-orang di dunia untuk mengisi waktu luang di rumah, salah satunya adalah PornHub! Salah satu situs penyedia video porno terbesar di dunia ini bahkan memberikan akses gratis layanan premium kepada para pengguna!
Bicara soal film-film dewasa, hal yang paling menarik bagi banyak penonton adalah para pemainnya. Di mata penonton, para pemain film porno adalah orang-orang maniak seks yang begitu menikmati pekerjaan mereka. Nyatanya, ada hal kompleks yang dialami oleh para pemain film dewasa. Di saat banyak orang menikmati "masa pensiun", para pemain film dewasa ini harus mengalami pergolakan batin hingga penolakan dari beberapa orang.
Nah, penasaran enggak, sih, apa saja hal-hal yang mereka lakukan setelah pensiun? Apakah kehidupan mereka saat bermain film dewasa begitu menyenangkan dan menghasilkan? Ada beberapa hal yang enggak benar-benar dipahami orang lain soal kehidupan para bintang porno, dan enggak semuanya seindah di layar gawai. Yuk, simak ulasan KINCIR!
Mengapa mereka tertarik untuk masuk ke dunia pornografi?
Film-film porno hadir dan meyakinkan para penontonnya bahwa para bintang di dalamnya merupakan maniak seks. Seolah, semua orang boleh melakukan apa saja kepada mereka demi memuaskan hasrat seksual. Enggak jarang, penonton menjadikan mereka sebagai media fantasi seks yang kadang berlebihan.
Dalam film dokumenter berjudul After Porn Ends, beberapa bintang porno memperlihatkan sisi humanis mereka yang bikin para penonton merasa bersalah karena sudah membayangkan hal macam-macam.
Kebanyakan bintang porno memang memasuki dunia biru ini karena membutuhkan easy money alias uang banyak secara instan. Mereka masih berusia muda, labil, dan ingin senang-senang. Film dokumenterHot Girl Wanted mencatat bahwa ada ribuan gadis pada rentang usia 18-20 tahun di Amerika Serikat yang begitu tertarik untuk menjadi aktris porno.
Dalam film tersebut, Hussie Models, salah satu agensi model dan aktris pornografi, bahkan membuat iklan mengenai betapa mudahnya dapat uang dari menjadi aktris porno. Salah satu agennya, seorang pria, yang bertugas untuk mengumpulkan gadis-gadis tersebut dan "membina mereka".
Seorang bintang porno yang kerap membintangi video-video pendek bertema webcam, Stella May, mengatakan bahwa saat SMA, dia enggak pernah berkeinginan untuk menjadi bintang porno. Cita-citanya adalah kuliah di Universitas Texas dan menjadi cheerleader di sana.
Suatu hari, dia menemukan sebuah situs pencarian model seksi di Austin dan mendaftarnya. Siapa yang menyangka bahwa situs itu merupakan lowongan buat menjadi model panas. "Saya terbiasa mencari uang dengan menjadi pelayan di restoran pizza, jadi, ya, peluang ini.. [peluang mencari uang dalam jumlah besar yang begitu mudah-red]."
Sementara itu, Randy West, seorang aktor porno, mengatakan bahwa dia enggak pernah berniat buat menjadi bintang film dewasa. Awalnya, dia ingin menjadi pemain baseball. Namun, hal tersebut enggak berjalan dengan baik. Bersama teman-temannya, dia pun membentuk sebuah band. Masalahnya, uang yang dihasilkan dari band enggak banyak.
West menemukan sebuah lowongan pekerjaan sebagai model nude dan mulai mendapatkan uang yang lumayan dari sana. Dia pun kerap menjadi model telanjang untuk para murid-murid lukis. West berkata, “Hal tersebut memalukan. Bukan karena telanjang, tetapi saya malu saat harus berbicara sama banyak orang.”
Lain lagi alasan dari Jessica Steinhauser atau yang lebih dikenal dengan nama Asia Carrera. Bintang porno legendaris keturunan Jerman-Jepang ini adalah orang pertama berdarah Asia yang menjadi bintang film dewasa di Amerika Serikat. Dia memasuki dunia tersebut bukan karena uang.
Asia Carrera bahkan bisa mencari uang dengan cara lain. Dia sudah menjadi guru paruh waktu sejak SMA dan merupakan anak yang cerdas. Namun, perempuan dengan IQ 156 ini merasa lelah dengan anggapan geek dan nerd dari orang-orang di sekitar.
"Saya merasa lelah dengan orang-orang yang hanya datang ke saya untuk mencari jawaban dari tes, dan sebagainya", begitu yang dikatakan oleh Asia Carrera di dalam film dokumenter After Porn Ends. "Saya ingin menjadi seseorang yang berada di dalam majalah dan orang-orang begitu terpesona karenanya."
Selain uang dan eksistensi diri, sebetulnya masalah keluarga juga menjadi salah satu alasan mengapa beberapa bintang film dewasa kelas A memutuskan untuk masuk ke jalur itu, seperti Crissy Moran. Dia besar di keluarga broken home. Dia ikut sang ayah yang kemudian menjadi alkoholik karena depresi. Kemudian, dia pindah ke rumah ibunya dan harus menyesuaikan diri kembali.
Moran bergabung ke dalam dunia pornografi saat (lagi-lagi), menemukan tawaran modelling di Internet. Saat diwawancarai dalam After Porn Ends, ada raut sedih saat dia menceritakan perjalanannya di dunia pornografi. Dan ketika menontonnya, kita menyadari bahwa apa yang selama ini kita lihat di video-video biru adalah kepalsuan.
Priya Rai, seorang bintang porno Amerika Serikat berdarah India, diadopsi oleh keluarga Amerika yang religius. Dia adalah anak keempat yang diadopsi di sana. Kondisi keluarganya sangat kondusif, tetapi, menyadari posisi sebagai anak angkat bukanlah hal yang mudah.
Priya hamil di luar nikah pada umur 15 tahun dan hal itu mengubah hidupnya. Di usia belia, dia harus bertanggung jawab sebagai pelajar sekaligus orangtua. Inilah yang membuatnya enggak berkuliah.
Dalam After Porn Ends seri ketiga, Priya Rai memulai karier sebagai penari telanjang. Dia butuh uang yang banyak. Teman-temannya berkata bahwa dia cocok menjadi bintang porno, sehingga dia merasa tak ada salahnya berkarier di sana.
Setahun pertama di industri ini dia lewati dengan berbagai ancaman yang kebanyakan datang dari orang India. Mereka ingin membunuh Priya Rai karena dianggap menghancurkan martabat orang India. Priya Rai berkata, "saya pikir, saya enggak perlu mencemaskan ancaman yang datang dari orang-orang yang enggak dikenal. Toh, mereka enggak membayar tagihan saya."
Apapun alasan mereka, yang jelas, sekali memasuki dunia pornografi, there is no way back. Mereka seolah memasuki sebuah wahana yang enggak punya jalan keluar.
Bagaimana Para Bintang Film Dewasa Ternama Menghabiskan Masa Pensiun Mereka?
Nyatanya, enggak semua bintang film dewasa pensiun di usia tua layaknya pegawai. Ada juga yang "pensiun" di usia muda, seperti Mia Khalifa dan Maria Ozawa.
Maria Ozawa atau yang lebih dikenal dengan nama Miyabi, kini pindah ke Filipina, menjalin hubungan serius dengan seorang koki ternama dan enggak lagi membintangi film dewasa. Dia menata hidup, hanya menerima pekerjaan modelling dengan nuansa seksi, tetapi menolak tawaran untuk berpose nude.
Filipina nampaknya tempat pensiun yang tepat buat Maria Ozawa. Lingkungan cukup menerimanya dengan baik, dia punya teman-teman, hangout setiap minggu, dan senantiasa mengunggah proyek-proyek modelling terbarunya di akun Instagram-nya. Maria Ozawa bahkan mendapatkan peran utama di Nilalang (2015), sebuah film kriminal tentang pemberantasan sindikat mafia Jepang.
Namun, keadaan beberapa bintang porno Amerika Serikat mungkin enggak seindah Maria Ozawa. Lingkungan di Amerika Serikat lebih terbuka, tetapi nyinyiran orang tentang profesi ini juga banyak dan pedes banget. Mia Khalifa, misalnya. Dia memasuki dunia pornografi atas tawaran seorang pria di mal. Butuh waktu dua minggu untuk berpikir mengenai kesempatan tersebut sebelum pada akhirnya disetujuinya.
"Umur saya 21 tahun dan saya sangat bodoh sekali. Saya enggak main media sosial dan saya pikir, kalau saya main video 'panas', enggak ada orang yang ngeh,"ungkapnya dalam wawancara bersama Megan Abbott yang bisa kalian saksikan di bawah ini.
Perkiraan Mia Khalifa salah besar. Wajah Timur Tengah membuat dia jadi viral banget. Orang-orang mengira bahwa dia berkecimpung di sana selama lebih dari setahun. Padahal, Mia hanya bekerja sebagai bintang film dewasa selama tiga bulan. Mia Khalifa berujar sedih, "suasananya menyenangkan. Para aktorsangat baik dan kru-kru memanjakan kami. Namun, saya cuma dibayar seribu dolar (sekitar Rp15 juta) per hari."
Sebentar lagi, Mia Khalifa akan menikah dengan seorang koki. Dia pun kerap menjadi pembawa acara. Namun, begitu dia keluar dari industri film dewasa, kehidupan yang berat harus dilewati. Dia kesulitan mencari pekerjaan karena titel 'mantan bintang porno' yang disandangnya.
Pernah dia menjadi seorang bookkeeper, tetapi enggak bertahan lama karena orang-orang pada akhirnya tahu siapa dia. Di masa akhir kariernya, dia juga diancam akan dibunuh oleh ISIS.
Luke Ford, pengamat industri pornografi, mengatakan dalam After Porn End bahwa setelah kalian memutuskan buat menjadi bintang film dewasa, kalian enggak akan bisa hidup normal. Luke Ford berkata, "manusia butuh manusia lain buat bersosialisasi, tetapi yang terjadi sama para aktor dan aktris film dewasa adalah, mereka terisolasi dan disisihkan."
Hal tersebut enggak bisa dilepaskan dari anggapan masyarakat bahwa para bintang film dewasa adalah objek 'yang bisa diapain aja' dan membawa banyak penyakit. Padahal, secara berkala, para bintang film dewasa mendapatkan tes kesehatan, termasuk tes kesehatan alat kelamin.
Nina Hartley, mengiyakan bahwa kesempatan para bintang film dewasa dalam beberapa bidang terbatas. Nina Hartley memasuki dunia erotis pada tahun 1986-an sebagai penari striptease. Saat itu, dia juga merupakan mahasiswa tingkat dua di nursing school San Francisco State University.
Nina Hartley, layaknya Asia Carrera, adalah seorang bintang film dewasa yang mementingkan pendidikan. Dia bahkan mengambil S2. Pernah ada seseorang yang berkata kepadanya tentang apakah dia tertarik menjadi politikus.
Hartley berkata, "orang seperti saya, dengan foto-foto bersama alat kelamin pria yang terlalu banyak [di Internet] tentu enggak mungkin jadi politikus." Menurutnya, masa lalu adalah satu hal yang bakal dijadikan black campaign apabila dia menjadi bintang film porno.
Nah, bagaimana dengan Asia Carrera sang legenda? Perempuan kelahiran 1973 ini pensiun pada 2005. Pernikahan keduanya, setelah dengan Bud Lee, adalah dengan Don Lemmon, yang meninggal pada 2006. Kini, Asia Carrera tinggal di Utah bersama dua anaknya dan berjuang sebagai seorang single mother.
Usai kematian Don Lemmon, para fans dan rekan-rekannya sempat membuka donasi untuk menopang hidupnya. Dia pun menyerahkan anak ketiganya ke orangtua asuh karena tak sanggup mengurus tiga orang anak.
Tentu saja Asia Carrera alias Jessica menginginkan kehidupan normal. Namun, dia tak menyangka bahwa sang suami meninggal dunia secara mendadak. Dia pun sempat ditahan karena menyetir sambil mabuk.
Namun, Asia Carerra kini sudah mulai memperbaiki hidupnya. Selain menjadi ibu yang baik, banyak berkreasi dan sebagainya, Asia Carrera juga mengambil S2 di Texas. Beberapa hal disesali, karena dia enggak menyangka bahwa hidupnya di usia paruh baya agak berat, dengan rumah di "tengah padang pasir" Amerika Serikat, agak jauh dari pusat kota, mengurus anak seorang diri. Namun, kini dia mencoba bahagia dengan mengurus anak, sesekali berkreasi DIY (do it yourself) bersama mereka.
Asia Carrera kemudian menambahkan bahwa dia bergabung dengan Mensa, sebuah organisasi yang beranggotakan orang-orang dengan IQ tinggi. Namun, Mensa enggan mencantumkan situs pribadi Asia Carrera, lantaran dianggap sebagai tautan menuju pornografi.
Sementara itu, Priya Rai menjalani kehidupan yang lebih baik. Anak pertamanya lulus kuliah dengan IPK tinggi dan anak keduanya cukup cemerlang di sekolah. Namun, dia terpaksa menjaga jarak dengan sang anak. Bahkan, saat wisuda anaknya, dia hanya datang sebentar karena enggan 'mempermalukan' anaknya.
"Waktu melihat anak saya sukses, saya membayangkan masa lalu dan menyesali beberapa hal. Misalnya, kenapa saya enggak kuliah, padahal nilai-nilai saya waktu itu bagus. Mungkin, kalau saya kuliah, bisa seperti anak saya sekarang."
Masa lalu para bintang film dewasa seolah selalu "mengejar" mereka. Bahkan setelah mereka pensiun, cap sebagai bintang ‘film biru’ senantiasa melekat. Pilihan hidup mereka jadi terbatas tentunya. Padahal, banyak di antara mereka yang pensiun bukan hanya karena usia tua, tetapi karena memang sudah lelah berada di dunia itu.
Ada sebuah pernyataan menarik dari Kate Loree, seorang psikoterapis di Los Angeles. Dia merupakan spesialis di bidang seksualitas. Loree sudah banyak menangani para pelaku industri porno. Dilansir Vice, mereka seringkali mengalami ancaman pembunuhan, pemerkosaan, diasingkan oleh kawan dan keluarga, dan begitu sulit bagi mereka buat move-on serta beralih profesi.
Dalam buku When Art Therapy Meets Sex Therapy (2017) karya Einat S. Metzl, itulah alasan kenapa sebaiknya bintang film dewasa disarankan buat enggak kebanyakan bermain media sosial. Memainkannya hanya menambah permasalahan mental saja dan membuat mereka terjebak di dalam depresi serta penyesalan.
Selain itu, agensi dan rumah produksi, menurut Loree, sebaiknya memang enggak cuma berfokus pada profit dan tes kesehatan kelamin saja, tetapi juga pada kesehatan mental. Soalnya, itulah hal yang kerap menjadi permasalahan para aktor dan aktris porno. Terlebih, ketika mereka sudah enggak berurusan sama hal itu.
Pada akhirnya, para bintang film dewasa itu tetap manusia. Mereka punya kehidupan pribadi. Mereka bukan maniak seks, bukanlah barang. Beberapa di antara mereka bahkan sangat berpendidikan dan menjadi orangtua yang baik.
Kalau kalian mau menyelami kehidupan mereka dengan lebih dalam, coba, deh nonton berbagai film dokumenter tentang para bintang film dewasa. Niscaya, kalian bakal memahami bahwa keputusan untuk menjadi bintang porno dan untuk pensiun dari sana adalah keputusan-keputusan yang cukup pelik. (*/IN-001
FOLLOW THE INFONEWS.CO.ID AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONEWS.CO.ID on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram