Amien Rais: Jangan Paksa Rakyat Untuk Menerima Hasil Kecurangan

INFONEWS.CO.ID ■ Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais menilai kecurangan yang terjadi di Pilpres 2019 sudah terstruktur, sistematis, masif, dan brutal.

Berbekal alasan tersebut, ketua Dewan Kehormatan PAN itu akan menolak hasil keputusan KPU pada 22 Mei mendatang.

Menurutnya, sebagai pemilik akal sehat, maka rakyat tidak boleh dipaksa untuk menerima hasil pemilu yang berlangsung secara curang.

"Jadi tidak ada gunanya, sebagai akal yang berpikir sehat, akalnya akal waras, itu dipaksa untuk menerima hasil pemilu pada 22 Mei,” tegasnya dalam diskusi bertajuk ‘Diduga Terlibat Manipulasi Suara Rakyat: KPU Tidak Layak Dipercaya?’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5).

Mantan Ketua MPR itu menilai bahwa penolakan dilakukan lantaran dia mengakomodir aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia.

"Ini yang penting kita mengakomodir sebagian rakyat yang masih punya harapan ke depan, yang masih percaya bahwa yang hak itu yang menang. Kita tidak akan percaya sama sekali hasil perhitungan KPU," pungkasnya. (rmol)

Pemprov Bali Minta Maaf Terkait Aksi Oknum Guide Pelaku Pelecehan Seksual

INFONEWS.CO.ID ■ Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mengutuk keras aksi oknum guide yang melakukan pelecehan seksual terhadap turis Tiongkok di Tanjung Benoa beberapa waktu lalu.

Penegasan ini disampaikan Cok Ace pada acara pertemuan di Bali Tourism Board yang dihadiri pihak BMR Dive dan Water Sport dan Konsulat Jenderal RRT di Denpasar, Kamis (5/4).

Wagub yang akrab disapa Cok Ace ini mengecam kejadian yang menimpa turis Tiongkok dan meminta oknum pelaku diproses secara hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Cok Ace meminta maaf atas kejadian ini dan berharap bisa menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Bali.
Wagub yang juga Ketua PHRI Bali ini meminta agar perusahaan yang terkait dengan pariwisata melakukan seleksi secara ketat terhadap para pegawainya misalnya melalui psikotes.

Ia meyakini perusahaan pariwisata di Bali tidak memberi ruang untuk perilaku yang tidak senonoh, kejadian ini merupakan murni kelakuan oknum yang mencoreng nama perusahaan dan pemerintah.

“Sekali lagi atas nama Pemprov Bali saya memohon maaf atas kejadian ini,” kata tokoh Puri Ubud ini.

Konsul Jenderal RRT di Bali, Gou Hao Dong memberi apresiasi respon cepat pemerintah terhadap kasus ini. Ia juga sudah mengetahui bahwa tersangka sudah ditangkap dan meyakini pelaku akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Konjen Gou mengaku kejadian ini memang mengejutkan karena masyarakat Tiongkok menganggap Bali sebagai tempat pariwisata yang aman.

Menurutnya, setelah adanya penolakan terhadap pariwisata murah, sudah ada kemajuan besar terhadap kualitas wisatawan Tiongkok yang datang ke Bali. OIeh karena itu Konjen Gou berharap ke depan agar rekrutmen karyawan pariwisata dicek riwayatnya dengan baik.

Selain itu pemandu wisata/guide diharapkan bisa dididik tentang adat atau budaya masing-masing wisatawan. Ia berharap kejadian ini bisa segera diungkap oleh kepolisian.

“Saya berharap hasil penyelidikan agar diumumkan sehingga diketahui oleh masyarakat,” ujarnya.

Seperti diketahui seorang oknum pemandu wisata air di Tanjung Benoa melakukan pelecehan seksual terhadap seorang turis asal Tiongkok. Polisi langsung menangkap oknum tersangka pelaku pada Selasa (23/4) lalu. [pr/r7]

Rizal Ramli: Nasib Pak Jokowi Saja Belum Jelas, Mau Mindahin Ibukota?

INFONEWS.CO.ID ■ Rencana pemerintah untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke sejumlah daerah alternatif terus menjadi sorotan dari sejumlah pihak.

Ekonom Senior Rizal Ramli menilai, memindahkan Ibukota memerlukan biaya yang cukup besar. Sementara pemerintah, dalam sejumlah kebijakannya gagal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang berakibat pada sejumlah permasalahan seperti defisit BPJS.

"Untuk bayar BPJS Kesehatan saja tidak sanggup, mengapa memindahkan Ibukota? Pak Jokowi sing eling, bayar BPJS dulu. Naikkan pertumbuhan ekonomi hingga di atas 5 peren dulu. Naikkan gaji guru honorer dulu, baru bicara pemindahan Ibukota," ujar pria yang akrab disapa RR tersebut, Kamis (2/5).

Tak hanya itu, RR menganggap rencana pemindahan Ibukota yang digagas pemerintahan Jokowi belum pada waktunya. Mengingat, hingga saat ini Jokowi yang juga Calon Presiden belum tentu keluar sebagai pemenang dalam Pilpres 2019, sehingga bisa menjalankan periode pemerintahan keduanya.

"Nasib Pak Jokowi saja belum jelas, mengapa sudah ambil keputusan strategis? Ini juga harus dibahas terbuka dengan DPR yang baru," ujar RR yang juga pernah menjabat menteri di era Jokowi ini.

Lebih lanjut, RR berpesan agar Jokowi belajar dari negara lain yang pernah memindahkan Ibukota, seperti Malaysia.

Menurutnya, pemindahan Ibukota Malaysia ke Putrajaya dilakukan ketika perekonomian negara itu dalam kondisi bagus dan pertumbuhan ekonominya tinggi. (rmol)

Sholawat Badar Sambut Kehadiran Prabowo di Ijtima Ulama III

INFONEWS.CO.ID ■ Prabowo Subianto sore tadi tiba di lokasi Ijtima Ulama III di Hotel Lor in, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5).

Mengenakan kemeja safari berwarna coklat, begitu tiba Prabowo langsung menuju lantai 10 tempat digelarnya Ijtima Ulama III.

Tampak juga Waketum Gerindra Fadli Zon dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais turut mendampingi.

Kehadiran Prabowo pun dielu-elukan peserta, dan tak berapa lama sholawat badar pun menggema.

Menariknya, beberapa peserta Ijtima ulama menyapa Prabowo dengan Presiden.

"Pak Presiden datang," seru peserta Ijtima. Dan Prabowo membalas dengan gerakan hormat.

Begitu ketatnya pengamanan, akhirnya Prabowo tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia langsung diarahkan beberapa ajudannya ke ruang transit.

Sebelumnya, telah hadir Ketum PKS Sohibul Iman dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua PA 212, Ustadz Slamet Maarif menyebutkan salah satu agenda yang dibahas ialah mencari solusi atas kecurangan di Pilpres 2019.

■ Yusuf Mansyur

May Day Besok, Menanti Arahan Kontrak Politik Prabowo

INFONEWS.CO.ID ■ Tanggal 1 Mei 2019 merupakan May Day atau Hari Buruh Internasional yang telah ditetapkan pemerintah sebagai hari libur nasional sejak tahun 2013.

Hari Buruh ini tidak lepas dari demonstrasi yang dilakukan para Serikat Pekerja/Buruh untuk menyampaikan berbagai aspirasinya.

Sejak ditetapkan sebagai hari libur nasional sampai saat ini Hari Buruh di Indonesia masih diwarnai dengan aksi turun ke jalan yang terkesan kurang produktif. Tapi semuanya kembali ke pengurus Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, dunia usaha berharap agar hari buruh jauh dari nuansa politik dan yang paling penting mampu memberikan kesan positif kepada calon investor bahwa kondisi perburuhan kita sangat kondusif dan produktif.

Setelah Pilpres dan Pileg kita menantikan para investor untuk merealisasikan investasinya di Indonesia, tentu mereka butuh stabilisasi politik, keamanan, kepastian hukum, kemudahan perizinan, insentif pajak termasuk kondisi buruh yang jauh dari demonstrasi dan pemogokan.

"Untuk itu kita sangat berharap agar peringatan Hari Buruh tahun ini kalaupun dilakukan aksi turun ke jalan agar dapat berjalan aman, nyaman, sejuk, tenang penuh persatuan. Sehingga para investor dapat menilai bahwa peringatan Hari Buruh di Indonesia sangat kondusif dan tidak mengkawatirkan," jelas Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangannya, Selasa (30/4).

Sarman mengatakan, sinyal positif yang harus disampaikan pada Hari Buruh tahun ini adalah bagaimana Serikat Pekerja dan Serikat Buruh memiliki komitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia para pekerja kita di era revolusi industry 4.0 sehingga memiliki daya saing dan semakin produktif.

"Kita harus mampu menyesuaikan kualitas SDM tenaga kerja kita dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan variatif," ujarnya.

Menyangkut kesepakatan para ketua Umum Serikat Pekerja dan Serikat Buruh dengan Pemerintah saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Jumat, 26 April 2019 untuk merevisi PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, sejauh kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja prinsip pengusaha mendukung.

"Yang jelas semua kebijakan yang menyangkut ketenagakerjaan harus mengedepankan kepentingan bersama, tidak boleh ada kebijakan yang berpihak dan merugikan sepihak. Harapan kami jangan ada kebijakan ketenagakerjaan jangan dipolitisir," pungkasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan, dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2019, Prabowo Subianto kemungkinan akan menyinggung kontrak politiknya bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI).

"Itu (kontrak politik) pasti disinggung sama beliau karena komitmen beliau kontrak politik ya setahun yang lalu. Intinya itu lah pidatonya untuk kebaikan buruh, kebaikan nasib buruh," kata Andre, seperti dikuti dari Kompas.com, Selasa (30/4/2019).

Dan banyak pihak berharap, Prabowo akan memberikan arahan yang sejuk guna memajukan iklim usaha di tanah air.

Senator Aceh: Pernyataan Mahfud MD Untuk Meredam Agar Ijtima Ulama Gagal Dilaksanakan

INFONEWS.CO.ID ■ Pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD yang menggunakan narasi daerah Prabowo menang sebagai Islam 'garis keras' dinilai tidaklah ilmiah.

Salah satu provinsi yang disinggung Mahfud adalah Aceh.

Senator muda DPD RI, Fachrul Razi curiga Mahfud berupaya mengalihkan isu kecurangan pemilu lewat pernyataannya itu.

"Itu adalah pernyataan untuk pengalihan isu kecurangan pemilu agar masyarakat terfokus pada isu daerah yang diklaim radikal," kata Fachrul dalam keterangannya di Jakarta.

Fachrul menekankan, kecurangan Pilpres 2019  sudah masif, sistematis dan terstruktur. Sebagai mantan hakim di MK, ia yakin Mahfud paham betul bagaimana pihak yang merasa dicurangi pada saat melakukan gugatan di MK juga akan mudah dikalahkan nantinya.

"Mahfud mengalihkan dengan isu murah itu agar publik terkonsentrasi pada isu tersebut. Ini cara-cara panik seorang profesor yang kami tahu beliau berpihak ke mana," tegas senator asala Aceh ini.

Ditambah rencana Persaudaraan Alumni (PA) 212 dalam waktu dekat melaksanakan ‎Ijtima ulama III menyikapi kecurangan Pilpres 2019.

"Pernyataan Mahfud juga bertujuan untuk meredam isu agar Ijtima Ulama Jilid 3 agar gagal dilaksanakan," tegasnya.

"Apapun niat statement Mahfud MD, sebagai senator wakil Aceh saya meminta Mahfud MD minta maaf kepada rakyat Aceh," desak Fachrul.

Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) K.H Ahmad Sobri Lubis melalui rekaman video yang tersebar di media sosial menyatakan akan ada Ijtima Ulama ketiga usai Pemilu 2019.

Ijtima ketiga akan menentukan sikap yang ditempuh ulama dan umat Islam dalam menyikapi kecurangan dalam pemilu 2019. (Rmol)