Langgar Awig Awig Desa Adat, Bandara Bali Utara Terancam Batal

INFONEWS.CO.ID ■ Kawasan Bukit Teletabis yang selama ini digadang-gadang Gubernur Bali Dr I Wayan Koster sebagai lokasi bandara Bali Utara di Kubutambahan, Buleleng terancam batal.

Pasalnya, penyerahan lahan seluas 370 hektar milik Desa Adat Kubutambahan oleh Bendesa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Warkandea dinilai melanggar awig-awig.
Masalah itu mengemuka dalam pertemuan antara Komunitas Pemerhati Desa Adat Kubutambahan dengan bendesa Adat Kubutambahan Jro Pasek Warkadea di wantilan Desa Adat setempat, Minggu, (10/2).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri  Camat Kubutambahan, serta unsur Polsek dan Koramil setempat, pihak Komunitas Pemerhati Desa Adat, Jro Mangku Gde Kastawan serta Jro Mangku Arcana Dangin tindakan bendesa adat yang menyerahkan lahan seluas 370 hektar kepada pemerintah untuk dijadikan bandara telah melanggar awig awig desa adat Kubutambahan, pasal 25 ayat 5 yang meyebutkan tidak diizinkan  menjual atau mengesahkan tanah hak milik adat, kalau tidak mendapat persetujuan oleh krama desa.

Kemudian yang disebutkan dengan krama desa adat itu menurut awig awig desa adat Kubutambahan tahun 1990 pasal pasal 5 ayat 1, krama desa terdiri atas; 1, krama desa negak, 2, krama desa lantan dan 3, krama desa sampingan.

Kemudian mengacu pasal  pasal 23 ayat 3, tanah abian tegal milik desa adat Kubutambahan seluas 415,895 hektar.

Berdasarkan awig-awig itulah menurut Arcana pihak bandesa adat telah melakukan pelanggaran, dengan menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah. Lebih-ebih penyerahan lahan tersebut kepada pihak lain tanpa melalui paruman desa adat. Dikatakan dengan adanya pelanggaran tersebut dia meminta dan mengharapkan agar bendesa adat melakukan koreksi terhadap tindakannya.

“Kami tidak anti pembangunan, tetapi tolong jangan lahan duwe pura ini diserahkan kepada pihak lain,” jelas Arcana sembari menambahkan sejatinya lahan tersebut sudah dikontrakan kepada pihak Adi Soehari, pengusaha properti dari Jakarta. Menurut Arcana ini pun dianggap melanggar awig-awig. Dihadapan Jro Bendesa Adat Kubutambahan, disaksikan masyarakat setempat Arcana didampingi pengurus komunitas lainnya, kembali menegaskan pihaknya melakukan bukan berarti anti pembangun.

Dalam kesempatan itu Arcana juga menjelaskan soal pemasangan spanduk di Bukit Telebatis tersebut. Diaktakan pemasangan spanduk dimaksudkan untuk  memberikan pendidikan kepada masyarakat, dimana telah terjadi pelanggaran awig-awig, dimana tanah milik duwe pura ini diserahkan kepada pihak ketiga.

Menanggapi protes dari Komunitas tersebut, Jro Pasek Warkandea menegaskan, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan phak terkait sehubungan dengan adanya rencana pembangunan bandara yang bakal mempergunakan aset dewe pura tersebut. Dan dia berjanji akan menerima masukan dari masyarakat. Dalam kesempatan itu Warkandea menegaskan sejatinya tanah yang digadang-gadang untuk dijadikan bandara Bali utara itu bukanlah tanah dewe milik desa adat Kubutambaham tetapi dewe pura desa. Hal itu juga dibenarkan oleh Jro Mangku Kastawan. Memang bukan duwe Desa Adat Kubutambahan tetapi Dewe {milik} Pura Desa, tetapi pura desa sendiri kan merupakan desa adat juga.

Dalam kesempatan itu Kastawan yang juga salah satu pengurus di Komunitas tersebut menyatakan pihak melakukan aksi protes tersebut sama sekali tidak terkait dengan rencana pembangunan Bandara di daerah ini. Kami lakukan ini hanya untuk memberitahukan kepada masyarakat Desa Kubutambahan, tanah dewe Pura itu sama sekali tidak bisa dijual apalagi dipindatangan kepada pihak lainnya. Sementara selama ini banyak masyarakat tidak tahu kalau status tanah milik desa adat ini sudah blunder, karena sudah dikonratkan kepada pihak lain dan sudah dijadikan jaminan di bank oleh pihak pengontrak.

■ Made A

Rocky dan Neno Ditolak di NTB, Gerindra: Mereka Panik Elektabilitas Petahana Terus Merosot

INFONEWS.CO.ID ■ Pululuhan orang yang mengaku dari Aliansi Pemuda Peduli Nusa Tenggara Barat turun ke jalan guna menolak kedatangan Rocky Gerung, Neno Warisman dan Ustadz Haikal di bundaran Giri Menang Square Lombok Barat, Selasa, (05/03).

Mereka menolak kehadiran para tokoh itu yang sedianya akan mengisi acara di Mataram.

Atas penolakan itu, Gerindra NTB menilai yang dilakukan orang-orang tersebut adalah tindakan tidak terpuji dan terkesan panik mengingat elektabilitas Jokowi yang terus merosot di NTB.

"Penolakan kedatangan Neno Warisman dan Roky Gerung adalah bentuk kepanikan dari petahana dan Tim sukses yang ditugaskan di NTB,” kata Lalu Hizzi, politisi Gerindra, kepada awak media, hari ini.

Dia menyayangkan sikap sekelompok orang yang menolak tersebut. Ia menuding orang yang menolak tersebut tidak mengerti demokrasi.

Terkait dengan spanduk penolakan yang sudah dipasang oleh oknum orang tertentu, Hizzi meminta agar polisi bertindak tegas, tidak tebang pilih dan berani mencegah orang orang yang ia nilai tidak paham demokrasi itu berbuat anarkis.

"Kami berharap ada ketegasan dari aparat Kepolisian atau penyelenggara yang berwenang untuk menindak pelaku pemasangan agar agenda Pemilu Jurdil ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat rasa keadilan untuk semua pihak,” katanya.

Informasinya, Rocky dan Ustadz Haikal Hasan akan menggisi acara talk show di sebuah hotel kawasan Senggigi pada 9 Maret mendatang. Sementara Neno Warisman akan menggelar silaturahmi kebangsaan di Markaz Syariah Al-Mustofa di Banyumulek Lombok Barat, pada 7 Maret mendatang.

■ Ketut Arie Wardhana

Ada Gerakan Pemuda Perangi Sampah Plastik di Bali, Ini Kata Koster

INFONEWS.CO.ID ■ Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi gerakan pemuda yang tergabung dalam wadah Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Bali (PD KMHDI Bali) dan Dewan Perwakilan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Bali dalam mengawal implementasi Peraturan Gubernur Bali Peraturan Gubernur Nomor  97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka acara Dialog Publik yang mengangkat tema ‘Bali Darurat Sampah Plastik, Apa Solusinya?’ di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (28/2/2019).

Menurut Koster, kegiatan ini merupakan inisiatif dan gagasan luar biasa yang patut mendapat apresiasi. Karena dalam bentuk keterlibatan organisasi, baru Peradah dan KMHDI yang melakukan aksi nyata dan terus mengelorakan gerakan pengurangan timbulan sampah plastik.

Koster berharap, gerakan ini diikuti oleh organisasi lain agar pergub tersebut bisa dilaksanakan secara optimal.

Pada bagian lain, Koster juga menyampaikan rasa gembira karena sejumlah peraturan yang dikeluarkan di awal kepemimpinannya mendapat respon serta sambutan luar biasa dari masyarakat.

Ia mencontohkan Pergub Nomor 97 Tahun 2018 yang sejatinya baru diumumkan, namun sudah langsung direspon positif oleh berbagai kalangan.

“Ini merupakan satu-satunya di Indonesia dan menuai pujian dari dunia internasional,” ujarnya.

“Ini tidak berhenti di sini, masih banyak yang harus dilakukan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali,” sambung Koster.

Salah saru program yang berikutnya akan dirancang adalah sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

“Agar tidak seperti sekarang, semuanya numplek di TPA dan menimbulkan masalah yang tak kunjung terpecahkan,” ujarnya.

Khusus untuk penanganan TPA, Koster akan berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Kemaritiman agar persoalan ini segera selesai.

Selain Pergub Nomor 97 Tahun 2018, dua peraturan lainnya yaitu Pergub Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali juga mendapat respon positif.

Menurutnya, selain bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya Bali, dua pergub tersebut juga membawa manfaat ekonomi.

“Ternyata berdampak pada tumbuhnya ekonomi kerakyatan, industri yang berkaitan dengan busana adat tumbuh di mana-mana. Ini tentu sangat menggembirakan,” imbuhnya. (rls)

Lagi Trending di Tabanan, Pembayaran Gaji Kontrak Tertunda

                                                 
INFONEWS.CO.ID ■ Adanya pemberitaan tentang gaji Pegawai Kontrak Ngadat, dan menjadi pergunjingan luas di media sosial membuat Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu memberi penjelasan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan tentu atas tertundanya pembayaran gaji ini, segenap kemampuan OPD di maksimalkan sehingga segera Tuntas.

Terkait dengan pembayaran Gaji Pegawai kontrak sesuai ketentuan adalah setelah mereka bekerja, barulah di Bulan berikutnya di bayarkan gaji atas kinerjanya tersebut. Sehingga gaji bulan januari di terima di Bulan februari, begitu seterusnya sehingga di Bulan Desember pegawai Kontrak menerima Gaji kinerja bulan Nopember dan di akhir bulan karena mekanisme APBD kembali menerima Gaji bulan Desember.

Di awal tahun masing masing OPD mengkaji sesuai kebutuhan tenaga Pegawai Kontrak dengan memperpanjang Kontrak di sesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Sehingga secara mekanisme OPD dengan Jumlah Tenaga Kontrak yang banyak membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan kelengkapan administrasi masing-masing pegawai kontraknya.

Kepala  Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tabanan, DA. Sri Budiarti menyampaikan permohonan maaf  atas keterlambatan pembayaran Gaji Pegawai Kontrak Pemkab Tabanan Tahun 2019. Dirinya menjelaskan adapun kendala keterlambatan pembayaran gaji kontrak Pemkab Tabanan 2019 antara lain di sebabkan oleh beberapa hal seperti, Mekanisme pembaharuan  Kontrak untuk Tahun  anggaran 2019 di masing masing Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ), dimana diperlukan verifikasi, pembuatan Keputusan Kontrak dan Penandatangan Kontrak oleh masing-masing Pegawai Kontrak pada OPD, terutama pada OPD besar memakan waktu yang cukup lama.

Adanya  perubahan mekanisme  peraturan iuran BPJS untuk pegawai kontrak yang harus mengacu pada perpres Nomer 82 Tahun  2018, yang menyatakan bahwa  iuran BPJS Pegawai  Kontrak mengacu dari UMK Kab/Kota, sehingga memerlukan perubahan dan proses di OPD terkait. Ada beberapa OPD yang sudah rampung pengajuan Amprah Gaji kontraknya sehubungan dengan aturan ini harus mengulang kembali menyesuaikan dengan ketentuan tersebut, ungkap Sri Budiarti, Minggu (17/2) kemarin.

Dijelaskan juga ada beberapa  OPD baru menyampaikan permohonan amprah gaji /SPM Gaji kontrak hari jumat, (15/2) siang, sehingga belum bisa diterbitkan SP2D dan perlu waktu untuk  pengecekan kelengkapannya. “Semua itu memerlukan proses yang matang agar tidak terjadi kekeliuran pengamprahan Gaji, sedangkan kegiatan di Pemkab Tabanan begitu banyak dengan kebijakan-kebijakan baru, sehingga kami mohon permakluman semua pihak atas kondisi tersebut,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan Prosedur Pengajuan gaji Pegawai Kontrak juga memerlukan waktu, sehingga terjadi keterlambatan di dalam proses pengkajian di Bakeuda. Segenap kemampuan Bakeuda sudah dioptimalkan dan  sudah bekerja sebaik mungkin  sesuai dengan prosedur yang berlaku. disebutkan mekanisme penerbitan SP2D gaji kontrak adalah  sebagai berikut :

1.    Penandatanganan Kontrak pada masing-masing OPD dan membuat tanda terima dari masing-masing pegawai kontrak;

2.    Menentukan iuran BPJS dan membuat e billing sesuai dengan kode akun;

3.    Membuat SPP dan SPM dari masing-masing OPD;   

4.    Mengajukan ke BUD ( Bakeuda)

5.    Paling lambat 2 hari kerja diterbitkan SP2D apabila SPM lengkap dan benar;

6.    Proses input ke Rekening masing-masing pegawai kontrak. 

“Dan sekarang semua pengajuan gaji Pegawai Kontrak dari masing-masing OPD di Lingkungan Pemkab Tabanan sudah dalam pengkajian di Bakeuda Tabanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Adapun rekap gaji kontrak bulan januari 2019 dari Bakeuda Kabupaten Tabanan, sebagai berikut, diantaranya 24 OPD yang masih proses penerbitan SP2D dan Verifikasi dan 16 OPD terkait yang sudah terbit SP2D dan tahap verifikasi. “Mohon semua Pihak Memaklumi dan bersabar karena proses sedang dioptimalkan, sehingga segera tuntas. Semua Kegiatan Di Pemkab Tabanan adalah Urgent sehingga tidak Benar TAPD dan Bakeuda hanya Fokus terhadap masalah Tunjangan Kinerja saja,” beber Sri Budiarti.

■ Rls/ Made A

WHDI Tabanan Tekankan Kewajiban Menjalankan Dharma Agama dan Dharma Negara

INFONEWS.CO.ID ■ Untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun (HUT) Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) ke-31, WHDI Kabupaten Tabanan gelar berbagai macam lomba. Mulai dari lomba Cerdas Cermat, Dharmawacana dan Lomba Macepat, yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Setempat, Minggu, (17/2). Sekaligus dalam perayaan HUT ke-31 tersebut WHDI Tabanan mengangkat Tema ‘Peran Wanita Hindu Dharma Indonesia Dalam Melaksanakan Dharma Negara’.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan IGN. Supanji, Ny. Putriningsih Wirna Ariwangsa beserta seluruh anggota WHDI Tabanan, termasuk Penasihat dan Ketua WHDI masing-masing Kecamatan, juga peserta lainnya yang mengikuti serangkaian lomba yang diselenggarakan WHDI Tabanan.

Dalam sambutannya Ny. Putrinigsih Wirna Ariwangsa menjelaskan Tema HUT WHDI Kali ini adalah ‘Peran Wanita Hindu Dharma Indonesia Dalam Melaksanakan Dharma Negara’. Karena tema ini dijelaskannya sangat tepat dan relevan diangkat di Tahun politik yang akan digelar 17 april 2019 mendatang. “Tema kali ini mengandung makna bahwa keyakinan umat Hindu memiliki 2 kewajiban atau Dharma yang sering disebut dengan swadharma hidup. Swadharma hidup ini meliputi Dharma Agama dan Dharma Negara,” jelasnya.

Disinggungnya, Dharma Agama dalam artian wajib menjalankan ajaran Weda, dimana ajaran Weda tida hanya memberikan tuntunan untuk berbuat baik, tetapi juga menunjukan jalan untuk dapat mencapai kebahagian dunia. Dan Dharma Negara dalam artian bagaimana WHDI atau umat Hindu bisa menjalankan dan memaknai tahun politik ini dengan damai, sehingga ikut mensukseskan penyelenggaran Pemilu itu nantinya.

“Kewajiban Dharma Agama akan selalu beriringan dengan Kewajiban Dharma Negara. Kedua hal ini tidak pernah terpisahkan, bagaikan dua mata uang logam, berbeda rupa dan bentuk tetapi saling melengkapi satu sama lain. Orang tidaka akan mampu menjalankan kewajiban negara dengan baik apabila sebelumnya tidak memiliki bekal nilai kebenaran Agama,” pungkasnya.

Dijelaskan bahwa Dharma Agama dan Dharma Negara itu memang tidak bisa dipisahkan. Dirinya mengajak seluruh peserta yang hadir saat itu untuk mencermati salah satu Ajaran Hindu dalam hal memilah dan memilih pemimpin di Tahun Politik ini. Ajaran itu disebutkannya adalah Catur Kotamaning Nirpati, yang mempunyai empat bagian yakni, Jnana Wisesa Sudha, Kaprahitaning Praja, Kawiryan dan Wibawa. “Seorang pemilih dalam pemilu haruslah cerdas, sehingga kontribusinya untuk mendukung Pemilu yang berintegritas dan berkualitas dapat dijalankan dengan baik,” jelasnya.

Untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun (HUT) Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) ke-31 tersebut WHDI Kabupaten Tabanan gelar berbagai macam lomba. Mulai dari lomba Cerdas Cermat, Dharmawacana dan Lomba Macepat. Sekaligus lomba ini bertujuan untuk membiasakan generasi millennial Tabanan lebih mencintai dan melestarikan warisan seni, adat dan budaya dari para pendahulu juga melaksanakan Dharma Agama dan Dharma Negara.

Puluhan peserta yang ikut dalam lomba serangkaian HUT WHDI Kabupaten Tabanan, diantaranya berasal dari anggota WHDI itu sendiri dan kaum millennial di 10 Kecamatan se-Kabupaten Tabanan, yang dinilai oleh tim juri dari Pihak Guru Sekolah, pihak PHDI Tabanan dan dari Dinas Pendidikan. Nantinya pemenang lomba ini akan dibina dan disiapkan kembali untuk mengikuti lomba di Tingkat Provinsi.

■ R/ Made A

Seorang Bocah Terjatuh ke Dalam Sumur di Karangasem

INFONEWS.CO.ID ■ Setelah 1 jam lebih melakukan proses evakuasi, tim Basarnas dibantu potensi SAR dari Polsek Manggis, BPBD Kab. Karangasem, Babinsa Manggis, Tim Medis Public Service Center dan warga setempat akhirnya berhasil mengevakuasi korban yang terjatuh ke dalam sumur di karangasem.

Sayangnya, saat dievakuasi kondisi korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Sebelumnya, pada Minggu (17/2) pukul 12.45 wita Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima laporan dari Bapak Ketut Galung Astika Babinsa Manggis bahwa telah terjadi kondisi membahayakan jiwa manusia, satu orang warga terjatuh ke dalam sumur di Dusun Belong Desa Manggis Kab. Karangasem. Korban diketahui bernama I Made Adi Wiguna (5) (laki-laki) warga setempat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Pelaksana Tugas (plt) Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Made Junetra, S.H langsung memerintahkan 1 tim rescue (6 orang personil) Pos SAR Karangasem ke lokasi kejadian untuk memberikan bantuan SAR. Pukul 13,20 wita tim tiba di lokasi kejadian dan langsung melakukan persiapan evakuasi korban.

Proses evakuasi korban berjalan dramatis dengan menggunakan sistem lifting-lowering atau penarikan korban dari dasar sumur menggunakan tali. Pada pukul 14.30 wita korban berhasil dievakuasi ke permukaan sumur. Selanjutnya jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga korban.

Menurut Koordinator Pos SAR Karangasem, I Gusti Ngurah Eka Wyadnyana dalam laporannya ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar kedalaman sumur mencapai 15 meter dan dari informasi kronologis yang ia dapat di lapangan sampai saat ini belum diketahui penyebab jatuhnya korban.

■ RED/ Made A 

Diduga akan Dibawa ke Timor Leste, Satgas Pamtas RI-RDTL Gagalkan Penyelundupan BBM

INFONEWS.CO.ID ■ Pos Napan Bawah Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonif Mekanis 741/GN yang bertempat di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU, kembali berhasil menggagalkan penyelundupan 31 jerigen yang berisi  215 liter BBM dengan jenis  95 liter premium, 90 liter solar dan 30 liter minyak tanah, yang diduga akan diselundupkan ke wilayah Timor Leste melalui jalan tikus yang ada di desa tersebut.

Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav Jonny Harianto G., S.I.P.,  melalui siaran persnya pada Jumat (15/2), di Makodam IX/Udayana, menyampaikan kejadian tersebut berawal pada saat enam orang anggota Pos Napan Bawah yang dipimpin oleh Wadanpos Serda Endrik sedang melaksanakan patroli dari patok ke patok dan tidak jauh dari patok pertama yang telah dilewati anggota pos tiba-tiba melihat dan menemukan timbunan yang ditutupi dahan-dahan pohon dan cukup mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan, hal hasil ditemukan 31 jerigen BBM yang disembunyikan dalam rimbunan pepohonan serta ditutupi patahan ranting.

Dengan adanya penemuan tersebut Wadanpos memerintahkan seluruh anggota untuk melaksanakan pengecekan untuk mencari pemilik barang namun hasilnya nihil.

Langkah selanjutnya Wadan Pos melaporkan penemuan barang tersebut secara hirarkhi dan sesuai dengan rantai komando kepada Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif Mekanis 741/GN Sektor Barat Mayor Inf Hendra Saputra, S.Sos., M.M., M.I.Pol untuk proses lebih lanjut, demikian papar Kapendam.

Kapendam juga menambahkan saat ini barang bukti berupa BBM dalam kemasan 31 buah jerigen sementara masih diamankan di Pos Napan Bawah dan sesuai rencana akan dibawa ke Makosatgas Pamtas RI-RDTL Yonif Mekanis 741/GN Sektor Barat untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan prosedur, demikian tegas Kapendam.

■ RED/ MADE A/ Pendam Udayana

Putri Suastini Koster: PKK Punya Peran Penting Bagi Keluarga

INFONEWS.CO.ID ■ Ketua TP PKK Bali Ny. Putri Suastini Koster mengadakan kunjungan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi program PKK, pada Kamis, (14/2) di Wantilan Jaba Pura Bukit, Desa Bukit, Karangasem.

Selain itu, dilaksanakan pula serah terima bantuan berupa uang sebesar Rp. 27.000.000 serta bibit dan penghargaan pada lansia dan balita setempat.

Menurut Putri Koster, dirinya akan berkunjung ke berbagai desa di Bali guna memastikan sinergi dan sinkronisasi dengan program provinsi. "PKK punya peran penting, untuk kehidupan keluarga, sosial hingga turut usaha memperbaiki kesehatan masyarakat," katanya.

Ny. Putri Koster juga menggugah  para anggota untuk menggalakkan Program Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK dengah menanam tanaman yang bermanfaat di halaman rumah seperti Sayuran dan buah-buahan. " Jangan hanya semangat untuk dilombakan, namun dijadikan kegiatan sehari-hari, ditanamkan di hati, sehingga benar-benar bermanfaat," Kata wanita yang biasa disapa Bunda ini.

Untuk itu, Putri Koster juga mengharapkan dukungan dari para suami, untuk ikut memberikan dukungan bagi istrinya yang turut menggairahkan pergerakan PKK setempat. " Harus didukung,  jangan malah dimarahi ibunya kalau ikut kegiatan PKK," Harapnya.

Putri Koster juga mengingatkan para penggerak PKK untuk tetap mengamalkan 10 program pokok PKK agar senantiasa terlaksana dan bukan hanya wacana. " Ingat untuk dijalankan, jangan cuma ditempel di tembok," Ucapnya.

Selain itu, Dirinya juga mengingatkan pentingnya perhatian ibu dalam keluarga untuk memilih bahan makanan dengan cermat agar anggota keluarga senantiasa sehat. "Cermati dan hindari makanan yang mengandung bahan berbahaya, misalnya pewarna tekstil karena berbahaya bagi kesehatan. Begitupun saat mengolah makanan jangan sampai menggunakan bahan berbahaya," Papar Putri Koster.

Ny Putri Koster dalam kesempatan tersebut juga berkunjung ke kediaman keluarga Putu Rai yang menjadi percontohan program Hatinya PKK di Desa Bukit. Juga meninjau pembuatan jaje kukus serta katik sate yang dikaryakan oleh PKK setempat. Dalam acara tersebut nampak  hadir pula Camat Kec Karangasem. Ketua PKK Desa Bukit serta Perangkat Perbekel dan Lurah.

■ Red / Made A

Gubernur Koster Puji Kapolda Bali Brantas Premanisme

INFONEWS.CO.ID ■ Gubernur Bali I Wayan Koster yang juga didampingi oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menghadiri acara Peluncuran Buku Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Golose berjudul “Inovasi dan Aktualisasi dari Bali, bertempat di Hotel Aston, Denpasar, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster yang juga merupakan sahabat dari Kapolda Bali memberikan apresiasi atas buku yang memotivasi para penegak hukum agar tetap membela rakyat Bali.

“Buku Gebrakan ini dapat diduga isinya, karena saya tahu semenjak beliau menjabat sebagai Kapolda Bali, banyak perubahan yang telah terjadi di Bali, yang paling dirasakan adalah berkurangnya atribut preman yang dulunya menghiasi jalanan serta ditutupnya salah satu tempat hiburan malam yang menjadi tempat peredaran narkoba," ujarnya .

Menurutnya, keberanian Bapak Kapolda Bali dalam memberantas Narkoba dan Premanisme patut untuk diacungi jempol, karena dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat kecil yang sering menjadi sasaran para preman.

“Kelompok preman tidak hanya berkembang di kota namun juga sudah masuk ke desa-desa, mereka bahkan menjadi kurir hingga pemasok narkoba yang sangat menghawatirkan bagi kelangsungan hidup masyarakat Bali," imbuhnya.

Untuk itu melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Bali ini, Koster memandang bahwa sosok pemimpin seperti Bapak Petrus Golose yang transformasional sangat dibutuhkan guna membuat gebrakan di Pulau Bali sesuai dengan teori PRG (Pupulis, Reformis, Good Governance) seperti yang tertuang dalam buku tersebut, sehingga tujuan Polri untuk  melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dapat terwujud. Koster juga berharap buku tersebut dapat memotivasi para pemimpin masa depan khususnya di Bali, maupun para Civitas Akademika dan Para Taruna Taruni Bali guna mewujudkan Bali yang Shanti lan Jagadhita.

■ Red/ Made A