Sertijab 13 Kapolres, Kapolda Sumbar: Berikan Layanan Terbaik ke Masyarakat

PADANG - Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal melantik 14 perwira di wilayah hukum Polda Sumbar dalam prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Markas Polda Sumbar Jl. Sudirman, Kota Padang, Kamis (19/9). Sertijab tersebut berdasarkan Surat Telegram Mabes Polri nomor ST/2317/KEP/2019. Sertijab tersebut dihadiri Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Damisnur, pejabat utama Polda Sumbar, para Kapolres, Pamen Polda Sumbar, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Ade Fakhrizal, Pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar, dan Ketua Bhayangkari Cabang se-Sumbar.

Kapolres yang melaksanakan Sertijab tersebut Kapolres Limapuluh Kota AKBP Haris Hadis dipromosikan menjadi Wakapolresta Padang. Posisi AKBP Haris digantikan oleh AKBP Sri Wibowo, yang sebelumnya menjabat Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas (Dit Lantas) Polda Sumbar.

Kapolres Pasaman AKBP Hasanuddin, dimutasi ke Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumbar dengan jabatan baru sebagai Inspektur Bidang (Irbid). Jabatan Kapolres Pasaman dijabat oleh AKBP Hendri Yahya, yang sebelumnya adalah Kapolres Kepulauan Mentawai. Jabatan AKBP Hendri Yahya di Polres Kepulauan Mentawai diisi AKBP Dody Prawiranegara, yang sebelumnya Penyidik Madya I Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat.

Sertijab Kapolres Payakumbuh.

AKBP Endrastiawan Setyowibowo, Kapolres Payakumbuh dipromosikan sebagai Wakil Kepala Pusat Pendidikan (Wakapusdik) Pembinaan Masyarakat (Binmas) Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri. Penggantinya adalah AKBP Dony Setiawan, yang sebelumnya Kapolres Solok Kota.

Jabatan Kapolres Solok Kota diisi oleh Kapolres Agam AKBP Ferry Suwandi. Pengganti AKBP Ferry Suwandi adalah AKBP Dwi Nur Setiawan, dari Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sumbar.

Kapolres Bukittinggi dari AKBP Arly Jembar Jumhana, dipromosikan sebagai Wakil Direktur (Wadir) Reserse Kriminal Umum Polda Babel. Jabatannya digantikan oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Iman Pribadi Santoso. Tongkat komando di Polres Pasbar kini dipegang oleh AKBP Fery Herlambang, yang sebelnya menjabat Kapolres Pesisir Selatan.

Kapolres Pesisir Selatan diisi oleh AKBP Cepi Noval, yang sebelumnya menjabat Kapolres Padang Panjang. Posisi AKBP Cepi Noval di Polres Padang Panjang kini dijabat oleh AKBP Sugeng Hariyadi, yang sebelumnya adalah Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar.

Kapolres Tanah Datar AKBP Bayuaji Yudha Prajas, dipromosikan ke Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Baharkam) Polri sebagai Kasubbaglog Bagsumda Rorenmin Baharkam Polri. Posisinya akan digantikan oleh AKBP Rokhmad Hari Purnomo, dari Kasubdit IV Dit Reskrimsus Polda Sumbar.

Kapolres Padang Pariaman AKBP Rizki Nugroho, dipromosikan ke Polda Sumbar sebagai Kepala Bagian (Kabag) Informasi dan Logistik (Infolog) Biro Logistik (Rolog) Polda Sumbar. Posisinya digantikan oleh AKBP Zamroni Wibowo, yang sebelumnya adalah Kapolres Sawahlunto. Pengganti AKBP Zamroni di Sawahlunto adalah AKBP Junaidi Nur, yang bertugas di Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri.

AKBP Dony Setiawan (kiri) bersama Ny. Meiza Dony Setiawan bersama Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi (kanan) bersama Ny. Dessy Ferry Suwandi usai Sertijab di Mapolda Sumbar, Kamis (19/9/2019).

Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal menegaskan bahwa serah terima jabatan pada setiap organisasi merupakan hal penting dan strategis. Tujuan utamanya adalah memelihara dinamika dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

"Mutasi jabatan merupakan proses regenerasi kepemimpinan dan promosi bagi personel Polri. Hal itu merupakan wujud penghargaan yang diberikan organisasi kepada personel Polri yang dinilai telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik atas dedikasi, kinerja dan pengabdian yang tinggi," tegas Kapolda.

Kapolda Niniak Mamak tersebut mengharapkan agar amanah dan kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri kepada personel tersebut, untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal di wilayah tugasnya yang baru. Irjen Pol Fakhrizal juga mengingatkan, mutasi ke tempat yang baru tersebut, harus dipandang sebagai upaya menambah wawasan dan pola pikir, serta dapat dijadikan sarana dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

"Khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," jelas Jenderal Bintang Dua itu.

AKBP Dony Setiawan bersama Ny. Meiza Dony Setiawan dalam balutan pakaian Datuk dan Bundo Kandung di Solok.

Bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Solok Kota, kepindahan AKBP Dony Setiawan, terasa cukup membuat kecewa. Hal itu terlihat dari berbagai postingan masyarakat di akun Medsos dan jaringan whatsapp. Meski memaklumi bahwa perwira asal Kertapati Palembang tersebut adalah abdi negara yang harus siap ditempatkan dimana saja. Namun, Dony selama ini sudah dianggap terlalu dekat dengan masyarakat di wilayah hukum Polres Solok Kota.

Sebelumnya, Dony Setiawan ditugaskan Polres Solok Kota menggantikan Kapolres sebelumnya, AKBP Susmelawati Rosya. Berbagai terobosan terkait layanan masyarakat yang dilakukan Dony di Mapolres Solok Kota, sangat memudahkan masyarakat. Bahkan, kedekatannya dengan seluruh elemen masyarakat, membuat perwira asal Palembang tersebut dinobatkan sebagai warga kehormatan Kota Solok dan dianugerahi gelar Sangsako Adat dengan gelar Datuk Pandeka Rajo Mudo.

Di bawah kepemimpinan Dony Setiawan, Mapolres Solok Kota disulap menjadi tempat yang sangat memanjakan masyarakat. Dengan fasilitas dan layanan personel layaknya di hotel berbintang. Imbasnya, layanan dan fasilitas di Mapolres Solok Kota sangat memanjakan masyarakat membuat Polres Solok Kota meraih prediket prestisius, yakni Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada akhir tahun 2018 lalu. Bahkan, akhir tahun ini, Polres Solok Kota sedang berjuang mendapatkan prediket Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

"Tentu kita berharap, Pak Ferry Suwandi akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Dony Setiawan selama ini. Apalagi, Pak Ferry sudah sangat berpengalaman, karena sebelumnya juga Kapolres di Agam. Beda orang, tentu beda juga sentuhannya. Tapi kita harapkan Pak Ferry akan lebih baik dari Pak Dony," ujar Junairi Nursali, pengelola parkir di Taman Syech Kukut Kota Solok, yang lokasi parkirnya direlakan dipakai untuk layanan pembuatan SIM, pembayaran pajak dan layanan lainnya di setiap Sabtu malam dan Minggu pagi oleh Polres Solok Kota. (rijal islamy)

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Tersangka Kasus Dana Hibah KONI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi beserta asisten pribadinya, Miftahul Ulum, sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

"Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua orang tersangka yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019).

Alex menuturkan, Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000.

"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000 tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018," ujar Alex seperti dikutip kompas.com.

Akibat perbuatannya, Imam dan Miftahul disangka melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Siap ikuti proses hukum

Imam Nahrawi menyatakan siap menjalani proses hukum setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus suap terkait dana hibah Kemenpora kepada KONI.

"Tentu saya sebagai warga negara Indonesia akan patuh, akan mengikuti proses hukum yang ada, dan sudah barang tentu kita harus kunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Imam di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Rabu (18/9/2019) malam.

Namun demikian, Imam belum mengetahui poin-poin yang dituduhkan KPK kepadanya. Imam membantah bahwa ia telah menerima suap dan meminta KPK membuktikan adanya dugaan suap senilai Rp 26.500.000.000 yang diarahkan kepasanya.

"Tentu saya sebagai warga negara punya hak juga untuk memberikan jawaban sebenar-benarnya agar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik dengan lancar dan tentu pada saatnya tentu harus kita buktikan bersama-sama," ujar Imam.

Imam berharap, kasus yang menjeratnya itu tidak berkaitan dengan hal-hal politis.

"Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat di luar hukum dan karenanya saya akan menghadapi dan tentu kebenaran harus dibuka seluas luasnya selembar lebarnya. Saya akan mengikuti proses hukum yang ada," kata dia.

Tanggapan istana dan PKB

Istana Kepresidenan menyatakan menghormati langkah KPK yang menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka.

"Kita hormati proses hukumnya," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati kepada Kompas.com, Rabu (18/9/2019).

Terkait kemungkinan Imam mengundurkan diri dari kabinet, Adita belum bisa memastikan.

Sementara itu, parpol Imam Nahrawi berasal, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan memberikan bantuan hukum.

"Kami akan memberikan advokasi atau pendampingan," kata Sekjen PKB Hasanuddin Wahid melalui pesan singkat, Rabu (18/9/2019).

Ia mengatakan, PKB menghormati sepenuhnya keputusan KPK. Wahid menambahkan, PKB juga akan menanyakan langsung kepada Imam terkait kasus yang melibatkannya itu. Wahid pun meminta publik mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kasus ini.

Saat ditanya apakah PKB akan memberhentikan Imam dari keanggotaan partai, ia menyatakan bakal mengadakan rapat untuk menyikapi hal tersebut.

"Kami akan rapat, melakukan kajian mendalam untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," ujarnya. (*/IN-001)

Keluarga Miskin di Kota Solok Tinggal 0,98 Persen, PE Capai 5,85 Persen

Rumah Tangga Miskin di Kota Solok Tinggal 0,98 Persen
Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok 5,85 Persen

Walikota dan Wakil Walikota Solok, Zul Elfian Dt Tianso dan Reinier Dt Mangkuto Alam tahun 2018 lalu, pernah menegaskan Pemko Solok tidak akan mengganti atau membeli mobil dinas baru, jika jumlah rumah tangga miskin di Kota Solok belum mencapai angka di bawah 1 persen. Penegasan itu, memantik seluruh aparatur Pemko Solok bergerak cepat. Bukan untuk berharap mobil dinas baru, tapi penegasan Zul Elfian Reinier tersebut menjadi sindiran bagi seluruh aparatur di Kota Beras Serambi Madinah (julukan Kota Solok), bahwa sebagai pelayan masyarakat, ASN dituntut untuk bekerja keras. Hasilnya, beberapa waktu lalu, data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah keluarga miskin di Kota Solok menyentuh angka 0,98 persen.

KEMISKINAN, merupakan masalah global yang terjadi di seluruh belahan dunia. Di negara-negara maju sekalipun, kemiskinan tetap ada, apalagi di Indonesia, atau Sumatera Barat sebagai daerah berkembang. Pemberantasan kemiskinan dilakukan dengan dua pola, yakni dari lapisan masyarakat bawah, dan dari kebijakan pemerintahan yang pro kesejahteraan rakyat. Meski begitu, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif. Sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan sebagian lagi memahaminya dari sudut ilmiah dari kemapanan.

Pada zaman dahulu kala, kemiskinan dipandang sebagai kondisi kurangnya materi. Seperti kurang makanan, kurangnya pakaian, dan perumahan yang kurang layak. Di masa kini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar sebagai warga negara.

Hal ini disadari betul oleh duet Zul Elfian-Reinier yang diberi amanah oleh masyarakat memimpin Kota Solok periode 2016-2021. Tentu, sebagai orang yang diberikan amanah, Zul Elfian-Reinier diharapkan masyarakat untuk membawa Kota Solok menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang dan menjadi duet yang penuh dengan terobosan.

Di awal kepemimpinannya, duet tersebut, dihadapkan kenyataan bahwa kesejahteraan di Kota Solok masih "bermasalah". Data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), keluarga miskin di Kota Solok berjumlah 859 KK atau 4.333 jiwa dari jumlah penduduk 65.157 jiwa. Artinya, jumlah keluarga miskin di Kota Solok sebesar 6,6 persen.

Menyadari hal ini, Zul Elfian-Reinier, langsung tancap gas. Meski upaya penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, namun duet tersebut tetap bekerja sesuai langkah awal. Penanggulangan kemiskinan memang tidak seperti membalik telapak tangan. Tidak semudah diucapkan, dan selalu saja ada kendala, serta tudingan sinis dari berbagai pihak. Zul Elfian-Reinier menyadari dibutuhkan sinergi dan kemitraan dengan semua pihak. Kemiskinan yang disepakati sebagai masalah, harus dituntaskan secara bersama-sama dan komitmen untuk saling berpacu.

Sejak tahun 2016 hingga 2018, Pemko Solok di era kepemimpinan Zul Elfian dan Reinier, melakukan berbagai langkah berani dan tidak populer. Yakni penerapan sejumlah kebijakan untuk melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Bahkan, intervensi tersebut dilakukan hingga ke dalam rumah tangga warga Kota Solok. Hal itu, merujuk pada penyebab kemiskinan itu sendiri. Di antaranya, mengubah sejumlah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang membuat mereka menjadi miskin. Seperti malas bangun pagi, suka berjudi, terlibat Narkoba, hingga kebiasaan-kebiasaan kecil seperti merokok. Pendekatan personal ke masyarakat, dilakukan dengan langsung datang dan naik ke atas rumah warga.

Tindakan ini, sempat menjadi polemik, karena Pemko Solok dinilai sudah ikut mencampuri urusan rumah tangga warganya. Namun, dengan latar belakang Zul Elfian yang seorang "Buya", dan Reinier Dt Mangkuto Alam sebagai datuk di Kota Solok, keduanya melakukan pendekatan halus, sesuai perannya masing-masing. Dengan jargon Kota Beras Serambi Madinah, Zul Elfian dan Reinier melakukan pendekatan agama dan secara adat. Hasilnya, sejumlah terobosan lahir, di antaranya program Subuh Berjamaah, Maghrib Mengaji, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), insentif bagi warga yang bisa berhenti merokok, dan sejumlah program-program lainnya.

Jika dirunut ke belakang, upaya Pemko Solok dalam menekan angka kemiskinan memang tidak mudah. Pembangunan berbagai sektor kehidupan masyarakat terus menjadi fokus dan menjadi sebuah komitmen yang kuat. Bagi Zul Elfian dan Reinier, dalam menanggulangi kemiskinan fokus utama adalah menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan karakter. Sehingga membangun mental masyarakat melalui program keagamaan dan adat serta pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar warga kota secara layak, Zul Elfian bersama Reinier terus menggenjot aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Bahkan penurunan angka kemiskinan dijadikannya sebagai salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan program pemerintahan yang telah dijalankan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemko Solok. Artinya pembangunan yang dilakukan harus mampu memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat.

Strategi yang dilakukan Pemko Solok untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin di Kota Solok, dilakukan dengan memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi. Kemudian, mengoptimalkan layanan pendidikan bagi keluarga miskin berprestasi, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan non formal, perbaikan pelayaan kesehatan bagi ibu hamil pasca melahirkan dan masyarakat miskin serta perbaikan rumah tidak layak huni pun terus didorong.

Kebijakan yang diterapkan Pemko Solok dalam penanganan kemiskinan baru menunjukkan hasil. Di akhir tahun 2018 dilakukan verifikasi dan validasi lapangan oleh Dinas Sosial Kota Solok. Hasilnya, terjadi penurunan jumlah keluarga miskin di Kota Solok. Angkanya, menunjukan angka di bawah 1 persen yakni sebesar 0,98 persen. Artinya jumlah masyarakat kurang mampu di Kota Solok sebanyak 147 KK dengan 720 jiwa dari jumlah penduduk 73.614 jiwa.

Pertumbuhan ekonomi Kota Solok memiliki tren yang positif. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Solok tercatat sebesar 5,76 persen dan terus meningkat menjadi 5,85 persen pada tahun 2018. Pertumbuhan tiap tahunnya memang relatif kecil karena dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan juga meningkat. IPM sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan nilai IPM di Kota Solok, dimana pada tahun 2016 nilai IPM Kota Solok sebesar 77,07 meningkat menjadi 77,44 pada tahun 2017. Untuk tahun 2018 data untuk Indeks Pembangunan Manusia sampai publikasi ini diterbitkan belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data.

Capaian tahun 2018 untuk rata-rata lama sekolah diperoleh angka sebesar 16,18 artinya rata-rata penduduk kota Solok telah mencapai tamat tingkat 2 SLTA, sedangkan rata-rata hasil perolehan nilai Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Dasar dengan 53,5 artinya dari 42 sekolah SD yang ada di Kota Solok yang nilai rata-rata UN perolehannya telah mencapai 7,7 sebesar 26 SD sedangkan untuk SMP capaian Nilai UN adalah 0 (nol) artinya dari semua 7 sekolah SMP yang ada di Kota Solok nilai rata-rata UN belum ada yang mencapai nilai 6 (enam).

"Komitmen kita jelas. Masing-masing dinas atau OPD terkait harus mampu berkontribusi positif dalam mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, masing-masing dinas harus mengevaluasi kinerjanya, sehingga memiliki acuan untuk program ke depan. Saya merasa sangat beruntung memiliki seorang wakil seperti Pak Reinier, yang selalu mendukung penuh setiap program yang dijalankan," ujar Zul Elfian Dt Tianso

"Dari awal, niat kami maju adalah komitmen untuk berbakti ke Kota Solok. Sehingga, seluruh warga Kota Solok dan daerah Kota Solok di seluruh aspek, bisa lebih baik ke depannya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tidak terkira kepada seluruh aparatur Pemko Solok, DPRD Kota Solok, stake holder, dan seluruh elemen masyarakat yang selalu mendukung penuh setiap program kami. Mari terus kita jaga komitmen untuk sama-sama berkontribusi positif untuk kemajuan Kota Solok ke depannya," ujar Reinier Dt Mangkuto Alam. (*/IN-001)

Tandang ke Markas Persib, Semen Padang FC Tanpa Irsyad Maulana

PADANG - Semen Padang FC akan melakoni laga super berat menghadapi Persib Bandung di Stadion Jalak Harupat, Rabu (18/9/2019). Skuat Semen Padang FC sudah berada di Bandung sejak Senin (16/9/2019). Di laga tandang perdana putaran kedua Liga 1 2019 tersebut, Kabau Sirah tampil tanpa diperkuat talenta lokalnya, Irsyad Maulana. Gelandang enerjik yang menjadi idola publik Ranah Minang tersebut saat ini sedang dalam pemulihan cedera. Laga kontra Persib, akan jadi ajang pembuktian pelatih anyar asal Portugal, Eduardo Almeida. Pelatih berlisensi UEFA A Pro tersebut, dituntut mengembalikan mental skuat Kabau Sirah di kandang Maung Bandung, sekaligus mengangkat tim yang saat ini sedang terjerembab di dasar klasemen.

Direktur Umum Semen Padang FC, Hermawan Ardiyanto mengatakan Semen Padang membawa 18 pemain ke Bandung. Ban kapten yang sebelumnya lekat di lengan Irsyad, kini Berpindah ke Dedi Gusmawan. Hermawan juga mengatakan pelatih baru Eduardo Almeida yang masih dalam pengurusan administrasinya sebagai pelatih baru ke PT LIB, diharapkan bisa mendampingi tim di pinggir lapangan.

Sementara itu, Eduardo Almeida yang sudah mulai memimpin latihan pada Sabtu, (14/9/2019), mengatakan bahwa dirinya harus bisa membawa tim keluar dari zona degradasi. Almeida mengatakan di laga perdana kontra Persib, dirinya hanya menargetkan meraih poin.

"Ini pertama kali saya menjadi pelatih di Indonesia, target saya tim bisa bertahan di Liga 1. Target menghadapi Persib, adalah meraih poin," ungkapnya di situs resmi semenpadangfc.co.id

Tanpa Irsyad Maulana, Semen Padang FC mendapat angin segar dengan kembali bergabungnya striker asing Karl Max Barthelemy, usai membela timnas Chad di ajang kualifikasi Piala Dunia zona Afrika. Kabau Sirah juga akan diperkuat dua pemain lainnya. Yakni Flavio Beck Junior dan Vanderlei Fransisco. Demikian juga pemain kunci lainnya, Dedi Hartono, yang absen saat menghadapi PSS Sleman, Jumat (13/9/2019).

"Kita tahu Persib adalah tim besar dan kuat di Indonesia. Mereka memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan tampil di kandang sendiri. Tapi, kita sudah siap untuk menghadapi mereka dan mencuri poin," ujarnya. (*/IN-001)

Pemain Semen Padang ke Bandung

Kiper:
Teja Paku Alam
Rendy Oscario

Belakang:
Leo Guntara
Roni Rosadi
Marko Kabiay
Syaeful Anwar
M Rifqi
Dedi Gusmawan
Agung Prasetyo

Tengah:
Yuu Hyun Koo
Manda Cingi
Fridolin Yoku
Flavio Beck Junior
Rosad Setiawan

Depan:
Vanderley Fransisco
Karl Max Bathelemy
Apriogi
Dedi Hartono

DPD Gerindra Sumbar Didemo, Terkait Penunjukan Ketua DPRD

PADANG - Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Front Perjuangan Partai Gerindra, mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar di Jalan Bagindo Aziz Chan, Sawahan, Padang Timur, Kota Padang, Senin (16/9/2019). Massa tersebut berunjuk rasa terkait penunjukan pimpinan DPRD di Sumbar yang dianggap melenceng. Salah satunya, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar, Desrio Putra, yang terpilih dan menjadi Ketua Sementara DPRD Sumbar, tidak didefinitifkan menjadi Ketua DPRD Sumbar. DPP Partai Gerindra justru memberikan "mandat" ke Supardi, sebagai Ketua DPRD Sumbar periode 2019-2024. Sejumlah orator menyebut Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Nasrul Abit, harus bertanggung jawab dan dinilai sudah tidak layak memimpin Partai Gerindra Sumbar. Nasrul Abit, yang juga Wakil Gubernur Sumbar, "membalas" dengan menyebutkan para dalang unjuk rasa akan ditindak tegas.

Massa unjuk rasa mendatangi Kantor DPD Gerindra Sumbar sekira pukul 10.30 WIB dengan membawa berbagai macam spanduk. Seperti bertuliskan "Berantas mafia jabatan dalam partai Gerindra", hingga yang hingga "Nafsu besar suara kurang". Massa juga bergantian melakukan orasi dengan pengeras suara. Intinya, mereka menolak Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD di Sumbar yang disebutkan tidak masuk akal.



 Dengan menggunakan pengeras suara, massa secara bergantian berorasi. Dikutip berbagai media, massa berorasi untuk menyuarakan penolakan Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD yang tidak jelas alasan penunjukannya. Menurut mereka ada beberapa Ketua DPRD, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang sangat perlu dipertanyakan penunjukannya. Mereka mensinyalir adanya permainan dalam penunjukan.

"Partai Gerindra jangan dirusak seperti itu. Dengan hormat, Pak Prabowo. Ketua DPD (Partai Gerindra) Sumbar, dengan hormat Bapak Nasrul Abit, tidak layak anda memimpin Gerindra Sumbar. sesalnya.Kita tidak ingin Gerindra diolok-olok. Kami meminta DPP Gerindra dan jajarannya di Jakarta untuk memberantas mafia jabatan di Partai Gerindra," ungkap salah seorang orator.

Andri Wijaya
Koordinator Aksi

Massa yang dipimpin Koordinator Aksi Andri Wijaya tersebut menganggap penunjukan Ketua DPRD diwarnai praktek jual beli jabatan. Massa hanya berorasi dan tidak ingin perwakilan DPD Partai Gerindra Sumbar memberikan keterangan dalam orasi mereka. Massa juga mengklaim akan datang kembali dengan jumlah yang banyak pada Rabu (18/9).

Andri Wijaya mengatakan, aksi unjuk rasa dilakukan untuk menolak semua SK DPP Partai Gerindra tentang pemilihan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumbar. Karena adanya indikasi yang tidak benar dan tidak ada kejelasan penunjukannya.

"Para pimpinan DPRD tersebut harusnya diambil dari KSB (Ketua, Sekretaris, Bandara). Dan juga kita melihat perolehan suara yang ada di Sumbar, Dapil 1 Sumbar 98 ribu. Saya dalam hal ini tidak mendukung siapa, saya hanya ingin memberikan aspirasi dari kader Gerindra," ujarnya.

Andri meminta Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit untuk bertanggung jawab atas yang telah dilakukan. Ia juga mengatakan agar Ketua Umum Prabowo Subianto dapat membrantas mafia jabatan.

"Kita mulai dari Sumbar dan mudah-mudahan diikuti oleh provinsi lain. Kemudian kami mendesak Ketua Dewan Pembina meninjau ulang semua SK yang sudah dikeluarkan," ujarnya.

Nasrul Abit
Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Nasrul Abit, menegaskan, sistem yang berjalan di tubuh partai besutan Prabowo Subianto itu adalah top to bottom. Dengan begitu, pihak yang berada di bawah siap melaksanakan apa yang diintruksikan oleh pengurus pusat.

"AD/RT partai menyatakan bahwa keputusan untuk menunjuk ketua dan wakil ketua DPRD itu termasuk Ketua Fraksi itu adalah kewenangan DPP. Saya selaku ketua DPD tentu harus mengamankan dan melaksanakan SK tersebut," ujarnya.

Nasrul Abit berharap, semua kader partai Gerindra Sumbar bisa memahami apa yang telah diputuskan DPP Gerindra. Namun, Nasrul juga menegaskan akan mencari dalang di balik aksi demonstrasi tersebut. Jika itu berasal dari kader yang sudah terpilih, hal tersebut bisa mengancam posisi yang  bersangkutan.

"Hentikan itu (demo). DPP nanti bisa turun, jangan lakukan (demo). Kalau terlibat, nanti DPP bisa ambil tindakan. Sayang kalau belum bekerja saja, sudah kena PAW. Sebab, ada sanksinya itu. Saya tidak bisa menahan," tegasnya.



Nasrul Abit mengajak semua pihak yang belum diamanahkan sebagai ketua DPRD untuk bersabar. Serta ikhlas menerima keputusan itu. Menurutnya, kader harus banyak bersyukur. Sebab, sudah terpilih menjadi anggota DPRD itu sudah hebat. Sedangkan calon yang lain saja banyak yang tidak terpilih jadi anggota DPRD.

"Kembalikan saja kepada Allah SWT. Mungkin memang nasibnya memang belum jadi ketua. Bersabarlah, yang lain sudah habis-habisan tapi tidak terpilih," katanya. (*/PN-001)

Para Tokoh yang Diprediksi Bakal Maju di Pilkada Kota Solok 2020

>

https://youtu.be/WLBjhsx67Pw

F-Kuwas: Pemkab Solok Lemah dalam Sosialisasi Tour de Singkarak 2019

SOLOK - Meski iven balap sepeda Tour de Singkarak (TdS) 2019 hanya tinggal hitungan pekan, namun gebyar dan sosialisasi dari Pemkab Solok sangat minim. Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Solok, mulai mengeluhkan minimnya sosialisasi iven sport tourism terbesar di Sumbar tersebut. Bahkan sejumlah wartawan di Kabupaten Solok dan Kota Solok, merasa seakan ditinggalkan jelang gelaran iven. Hal itu terbukti, dengan bel adanya pertemuan antara Pemkab Solok dengan insan pers di Solok, membahas sosialisasi TdS 2019.



Ketua Forum Komunikasi Wartawan Solok (F-Kuwas), Raunis Natase, menyatakan peran Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Kabupaten Solok dalam gebyar TdS 2019 sangat minim. Menurut pria yang akrab disapa Roni Natase tersebut, menyebutkan, masyarakat Kabupaten Solok dan Kota Solok baru tahu TdS saat media di Kabupaten Solok dan media nasional menghebohkan TdS 2019 tidak melewati kawasan Singkarak.

"Kabupaten Solok adalah rumahnya Tour de Singkarak. Ikon tersebut harus abadi di sini. Pemkab Solok lemah dalam sosialisasi. Seolah-olah tidak memandang ini sebagai ajang internasional. Padahal tujuan awal TdS adalah untuk memperkenalkan pariwisata di Kabupaten Solok dan Sumbar. Masyarakat bisa melihat sendiri saat ini, iven hanya tinggal hitungan minggu, namun tidak ada sosialisasi berupa spanduk, umbul-umbul, baliho dan iven pendukung TdS. Bahkan, Pemkab Solok belum sekalipun bertemu dengan insan pers Kabupaten Solok membahas TdS ini. Baik secara formal maupun informal. Seolah-olah TdS 2019 ini tidak ada atau sekadar numpang lewat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Roni Natase menyebutkan, sejak iven perdana pada 2009, Kabupaten Solok tidak pernah absen. Bahkan di iven perdana itu, Dermaga Singkarak menjadi tempat start sekaligus finish etape pamungkas. Di saat itu, menurut Roni, di Kabupaten Solok digelar sangat banyak iven yang membuat daerah saat itu sangat ramai. Salah satunya iven Featival Singkarak Danau Kembar (FSDK) yang saat itu mampu memecahkan dua rekor MURI.

"Sangat miris dan sangat disayangkan. Saat ini, gebyar TdS meredup dengan kurangnya sosialisasi dari Pemkab Solok. Contoh kecil saja, berapa banyak masyarakat Solok yang tahu, bahwa logo Tour de Singkarak sudah berubah tahun ini?," ungkapnya.



Gelaran TdS 2019 merupakan kali ke-11 di Sumbar, beberapa waktu lalu menjadi berita heboh. Pasalnya, dari jadwal dan rute sementara yang dikeluarkan Panpel, tidak satupun rute yang melintasi kawasan Danau Singkarak. Bahkan dari 9 etape yang direncanakan, Kabupaten Solok sebagai salah satu penggagas TdS, hanya kebagian secuil rute. Yakni etape VI dari Arosuka ke Muaro Labuh. Setelah jadwal dan rute tersebar luas, Dinas Pariwisata Sumbar dan Pemkab Solok jadi saling tuding.

Awalnya, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian, menyebutkan bahwa Etape VI Tour de Singkarak 2019, yang menurut rencana start di Kabupaten Solok dan finish di Kabupaten Solok Selatan, adalah usulan dari Pemkab Solok. Yakni mengusulkan pemindahan start, dari semula di Dermaga Singkarak ke Taman Hutan Kota Wisata (THKW) Arosuka. Akibat pemindahan titik start, kawasan Danau Singkarak tidak dilewati pebalap. Karena jika harus mengitari Danau Singkarak, jarak lintasan menyentuh angka 250 kilometer ke Solok Selatan.

Hal ini ditanggapi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Solok Saiyo Sakato (S3) dan Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Solok Saiyo Sakato, Eddie Moeras, menegaskan tidak benar rute TdS 2019 yang tidak melintasi kawasan Singkarak, adalah permintaan dari Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo. Menurut Eddie Moeras dalam rilisnya, permintaan start TdS 2019 di Arosuka sudah benar, sekaligus untuk memperkenalkan ibu kota Kabupaten Solok ke nasional maupun mancanegara.

"Untuk itu sekiranya ada rute yang dipersingkat sehingga tidak melebihi batas pebalap sepeda, namun tidak menghilangkan rute melewati Danau Singkarak sebagai ikon pariwisata Kabupaten Solok khususnya dan Sumbar umumnya. Namanya juga Tour de Singkarak, masa tidak melewati Danau Singkarak ya," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Solok, Nasripul Romika, membantah kalau bupati Solok yang meminta pemindahan rute TdS. Nasripul menjelaskan bahwa Pemkab Solok memang meminta agar lokasi start di Kabupaten Solok dilakukan di Taman Hutan Kota Wisata (THKW) di Arosuka.

"Jadi bukan meminta agar jangan lewat Singkarak. Tapi kita meminta agar start etape di THKW. Tawaran itu, ditujukan agar Arosuka lebih dikenal masyarakat luas," kata Nasripul, melalui selulernya, Selasa (10/8).

Nasripul juga menegaskan bahwa survey rute TdS dilakukam sepenuhnya oleh tim Union Cycliste Internationale (UCI. Nasripul yang merupakan Kabag Humas Pemkab Solok saat TdS perdana pada 2009, menyatakan tim UCI telah melakukan dua kali survey. Dari berbagai pertimbangan, tim UCI menurutnya mendukung usulan supaya Arosuka dijadikan lokasi start. (rijal islamy)

"Indonesia Bukan Lagi Darurat Narkoba, Tapi Sudah Bencana Narkoba"

LAMPUNG - Ketua DPD GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika) Provinsi Lampung H.Tony Eka Candra memberikan materi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika (P4GN) dalam rangka Program Orientasi Perguruan Tinggi (Propti) Tahun Akademik 2019/2020 di Kampus Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung, Sabtu (14/9/2019).

Hadir dalam kesempatan tersebut Rektor UTB DR. Agus Mardianto, MM., Wakil Rektor 1 Suhaimi, S.Sos.,M.Kom., Wakil Rektor 2 DR.Hasan Basri, S.Sos., M.Si dan Wakil Rektor 3 Riza Yudha Patria, SH.,M.Kn. Turut hadir juga mendampingi Ketua Harian Granat Lampung Drs.Rusfian,MIP, Konselor Granat Lampung Rachmat Cahya Aji, Kepala Sekretariat Granat Lampung Nazirhan,SH dan Jajaran Pengurus lainnya.

Dalam paparannya, Ketua DPD GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika) Provinsi Lampung H.Tony Eka Candra mengupas habis dan merasa prihatin, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran empuk pasar besar peredaran dan perdagangan narkoba di dunia, hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna yang mencapai 18 ribu orang meninggal dunia sia-sia setiap tahunnya.



Tony yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung ini menjelaskan, Jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah Ganja, Ekstasi dan Sabu, yang menyasar pada kelompok yang awalnya hanya mencoba pakai terutama kelompok Pelajar, Mahasiswa dan kelompok Pekerja usia produktif.

Memang bisnis haram ini sangat menggiurkan bagi kelompok tertentu karna perputaran uang yang sangat besar, hal ini sesuai dengan hukum pasar, permintaan semakin besar mengakibatkan suplay yang semakin besar pula.

Sebab itu, Pemerintah sudah menabuh genderang perang untuk mencegah dan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang belakangan ini terus mengalami peningkatan, bahkan penggunanyapun semakin beragam, lintas usia dan lintas profesi.

"Indonesia saat ini sudah bukan lagi Darurat Narkoba, tetapi sudah Bencana Narkoba," imbuh Tony dihadapan 543 Mahasiswa yang hadir, Sabtu (14/9/2019).



Menurutnya, meningkatnya penggunaan narkoba di Indonesia, karna kurangnya pemahaman tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri, dibarengi dengan kurangnya kepedulian masyarakat, dan terkadang aspek penegakan hukumnyapun masih lemah dan tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, Tony yang juga ketua PD VIII FKPPI Provinsi Lampung ini menilai Pemerintahpun dianggap gagal untuk mencegah masuknya barang haram tersebut ke Indonesia, dan belum berhasil dalam upaya melakukan rehabilitasi bagi pecandu yang jumlahnya semakin meningkat.

"Begitu banyaknya pintu masuk yang tidak resmi, terutama dari jalur laut, karna luasnya bentangan pantai di Indonesia, hingga banyak yang tidak terpantau oleh aparat penegak hukum kita, bisa masuk dari pelabuhan-pelabuhan tikus yang jumlahnya sangat banyak," terangnya.

Pemegang sabuk hitam (DAN VI) Karateka ini mengatakan, pengguna narkoba saat ini, sekitar 5,9 juta jiwa secara nasional, 128.529 jiwa di Provinsi Lampung, 22 persen di antaranya adalah para pelajar dan mahasiswa calon penerus generasi bangsa, sebagian lagi masih dalam usia produktif. Pecandu narkoba tersebut sebagian kecil saja yang dapat pulih kembali kepada kehidupan normal, karena sebagian berakhir idiot dan menjadi beban keluarga, beban masyarakat sekaligus beban negara, bahkan banyak yang menunggu kematiannya.

Penyalahguna Narkoba di Provinsi Lampung menempati urutan ke-3 dari 10 Provinsi di Sumatera, dan urutan ke-8 dari 34 Provinsi di Indonesia. dengan jumlah penyalahguna sebanyak 128.529 jiwa.

"Setiap hari 50 orang mati sia-sia karena narkoba, bahkan mencapai 18 ribu orang setiap tahunnya" ungkapnya.



Oleh sebab itu, diperlukan metode yang masif terpadu dan berkesinambungan. dalam rangka mencegah kejahatan, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba, selain itu juga dibutuhkan sinergi, peran aktif dan pendayagunaan seluruh komponen dan potensi bangsa, serta dukungan dan partisipasi dari segenap lapisan masyarakat dalam menghadapi bencana narkoba, menuju Indonesia yang sehat dan bebas narkoba

Menurutnya, ada empat metode yang harus dilakukan secara bersamaan. Pertama Preemtif, dengan melakukan cegah dini untuk menyampaikan informasi yang seluas luasnya kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, agar timbul kesadaran untuk tidak menggunakannya, upaya ini biasa disebut "KIE" Komunikasi, Informasi dan Edukasi, tuturnya.

Kemudian Preventif, yaitu upaya mencegah masuknya barang haram narkoba ke Indonesia, baik melalui jalur darat, bandara, pelabuhan, dan pintu-pintu masuk pelabuhan tikus disepanjang bentangan pantai yang ada di Indonesia.

"Kurangnya aparat penegak hukum, bisa dilakukan upaya dengan melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat," imbuhnya.



Upaya preventif ini juga dapat dilakukan dengan cara razia secara berkesinambungan terhadap tempat-tempat yang rentan dan biasa dijadikan tempat transaksi narkoba.

Kemudian Represif, yaitu upaya penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di dalam upaya ini harus ada sinergi dan konsistensi antara Kepolisian, BNN, Jaksa serta Hakim dalam menegakkan Hukum.

"Para produsen, sindikat, bandar dan pengedar narkoba yang merupakan musuh bangsa dan musuh negara sekaligus musuh umat manusia, harus dihukum seberat-beratnya dengan hukuman mati, hal ini dilakukan agar menjadi efek takut bagi yang ingin mencoba menjadi bandar atau pengedar narkoba" jelasnya lagi.

Terakhir Rehabilitasi, upaya ini dilakukan bagi para pecandu, yang sudah ketergantungan terhadap narkoba, metodenya dengan rehabilitasi medis, psikis dan sosial. Upaya ini harus dilakukan terpadu dan terintegrasi.

Tony meyakini, dengan metode tadi apabila dilakukan secara masif, terpadu dan berkesinambungan serta didukung oleh segenap komponen dan potensi bangsa dan masyarakat, maka peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ini semakin hari, akan semakin kecil.

Ketua DPC Organda Bandar Lampung ini juga mengajak kepada segenap lapisan masyarakat serta komponen dan potensi bangsa untuk turut serta membantu pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena tanggung jawab terhadap pemberantasan peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba ini, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab segenap komponen dan potensi bangsa serta masyarakat Indonesia.

"Jika semua lapisan masyarakat serta segenap komponen dan potensi bangsa bersatu padu dalam mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, maka masuknya barang haram tersebut dapat dicegah, dan akan mempersempit ruang gerak para pengedar dan bandar narkoba, sehingga cita-cita Indonesia yang sehat dan bebas narkoba dapat diwujudkan," pungkasnya. (seno aji)

Komitmen Ormas Agara, Perteguh Persatuan Bangsa

BANDA ACEH - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Kabupaten Aceh Tenggara, diharapkan dapat menguatkan komitmen memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian harapan yang dinukilkan Sekretaris Daerah Aceh Tenggara, Riduan, MSi, ketika menyampaikan sambutan bupati setempat, saat pembukaan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Ormas di aula Setdakab, Kutacane, Sabtu (14/9/2019).

Disebut Riduan,  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2016 tentang organisasi kemasyarakatan. Dijelaskan bahwa organisasi dimaksud, dibentuk masyarakat secara sukarela. Berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

"Karna Ormas dibentuk secara swadaya dengan tujuan partisipasi dalam pembangunan. Maka merajut persatuan dan kesatuan adalah suatu yang mutlak. Aceh Tenggara tidak boleh tercerai berai," harap Sekda.

Untuk itu, lanjut Riduan, diperlukan adanya pemberdayaan. Hal itu merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan ormas, dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan ormas dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel dan profesional.

Kemudian, tambahnya, pentingnya pegawasan. Untuk menjamin agar kinerja ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Ketika pemberdayaan dilakukan. Maka pengawasan menjadi penting. Disinilah peran pemerintah sebagai pendorong kreatifitas Ormas dalam bersinergi membangun daerah, bangsa dan negara," ulas Riduan.

Lanjutnya, pemberdayaan ormas harus selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan atau program perencanaan pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran dan integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Bila itu selaras dengan segala aspek. Dipastikan semakin sinergi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa semakin kokoh," pungkas Riduan. (*/IN-001)

617 Kendaraan Ditilang Selama Operasi Patuh Singgalang 2019

SOLOK - Operasi Patuh Singgalang 2019 telah digelar di wilayah hukum Polres Solok Kota, sejak tanggal 29 Agustus 2019, berakhir Rabu (11/9/2019) pukul 24.00 WIB. Operasi patuh yang sasarannya adalah pengendara sepeda motor roda dua yang melawan arus, plat nomor tidak sesuai aslinya, pembonceng tidak memakai helm atau dua-duanya, melanggar lampu merah, melanggar marka jalan dan garis stop, naik motor lebih dari dua orang, tidak menyalakan lampu di siang hari dan kelengkapan lainnya.

Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan melalui Kasat Lantas Iptu Sugeng Riadi, menyatakan selama Operasi Patuh 2019 di wilayah hukum Polres Solok Kota, dilakukan penilangan terhadap 617 kendaraan dan 137 teguran. Sugeng Riadi menyatakan pelanggaran terbanyak adalah pengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm pengaman mencapai 255 pelanggaran, 84 pelanggaran pengendara kendaraan bermotor masih di bawah umur dan 37 pelanggaran pengemudi melawan arus.

"Selama operasi juga diambil tindakan terhadap 73 pelanggaran pengemudi tidak memakai safety belt dan 168 pelanggaran tidak lengkap surat kendaraan, seperti STNK dan pajak kendaraan yang habis masa berlakunya," ungkapnya.

Sugeng Riadi juga menyatakan selama operasi, barang bukti yang disita sebanyak 617 buah terdiri dari SIM sebanyak 198 lembar, STNK 190 lembar dan kendaraan bermotor sebanyak 229 unit. Sementara untuk jumlah kecelakaan selama operasi patuh berjumlah 2 kejadian dengan korban 4 orang dan kerugian materil sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

"Kendaraan yang diambil tindakan tilang selanjutkan melaksanakan sidang di pengadilan dan membayar denda tilang pada bank. Kemudian, pengendara atau pengemudi mengambil barang bukti yang ditahan di Satlantas Polres Solok Kota," ujarnya.

Sugeng Riadi juga mengatakan, meskipun Operasi Patuh Singgalang 2019 sudah berakhir, namun pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor daerah itu diimbau agar benar-benar mematuhi aturan sehingga tercipta tertib berlalu lintas.

"Pihak kepolisian tetap mengambil tindakan terhadap pelanggaran karena berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, pengemudi melawan arus, dan  pengendara kendaraan bermotor masih di bawah umur," tegasnya. (IN-001)

Kabau Sirah Tersungkur Lagi di Kandang Sendiri

PADANG - Semen Padang kalah tipis 0-1 dari tamunya PSS Sleman dalam laga pekan ke-18 Shoppe Liga 1 2019 di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (13/9/2019). Gol kemenangan PSS dibuat Sidik Saimima pada menit ke-83. Dengan tambahan tiga angka ini, Elang Jawa (jukukan PSS) menembus posisi keempat klasemen Liga 1 2019 dengan raihan 27 poin hasil dari 18 kali bertanding. Sementara itu, Semen Padang masih ada di posisi paling buncit dengan koleksi 11 poin.

Di laga yang berlangsung sengit tersebut, Semen Padang sebenarnya terus mengurung pertahanan PSS pada 15 menit pertama. Namun, upaya Irsyad dan Yogi masih mudah dimentahkan bek lawan.

Pada menit ke-20 Apriyogi yang lepas dari kawalan dijatuhkan di dalam kotak penalti. Namun, wasit tidak menganggapnya sebagai pelanggaran.

PSS Sleman, yang terus mendapat tekanan, hanya sesekali melakukan serangan balik. Tapi, usaha mereka juga selalu kandas di pertahanan Semen Padang.

Semen Padang nyaris membuka keunggulan menit 36. Tapi, tendangan Irsyad dari luar kotak penalti masih membentur tiang gawang.

Jelang babak pertama berakhir, Semen Padang memperoleh tendangan bebas di depan kotak penalti. Irsyad yang mengambil eksekusi gagal memanfaatkannya dengan baik.

Babak Kedua

Seperti di babak pertama, Semen Padang lebih banyak menguasai permainan. Tapi, mereka juga belum mampu mencetak gol. Bahkan, pada menit ke-52 lewat serangan cepat PSS Sleman berhasil menjebol gawang Teja Paku Alam. Namun, gol Haris Tuharea dianulir wasit karena posisinya dianggap offside.

Giliran Semen Padang yang mendapat peluang emas. Namun, tendangan Apriyogi terlalu lemah sehingga bola diamankan kiper PSS Sleman dengan mudah. Peluang kembali didapat PSS Sleman pada menit ke-65. Bokhasvili berhasil melewati beberapa pemain Semen Padang gagal meneruskan bola dengan baik.

Usaha pemain PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-83. Memanfaatkan kelengahan bek Semen Padang, Sidik Saimima berhasil menjebol gawang tim tuan rumah.

Tertinggal satu gol, Semen Padang mencoba lebih meningkatkan tekanan. Tapi, hingga laga usai mereka gagal mencetak gol balasan. (*/IN-001)

Susunan Pemain
SEMEN PADANG (4-2-3-1): Teja Paku Alam (kiper); Dedi Gusmawan, M. Rifqi, Boas Atururi, Agung Preasetyo, Yoo Hyun Koo, Irsyad Maulana, Leo Guntara, Manda Cingi, R. Setiawan, A.Yogi.

PSS SLEMAN (4-4-2): Ega Rizky (kiper); Alfonso De La, J.Sukmara, I.Ciptadi, D.Rachman, Guilherme, Sidik Saimima, R. Kambuaya, Yevhen Bokhasvili, Haris Tuharea, R. Perkasa.

Irjen Pol Firli Bahuri Terpilih Jadi Pimpinan KPK, Ini Janjinya Berantas Korupsi

JAKARTA - Irjen Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK. Saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Firli menyoroti soal pencegahan korupsi. Selain itu, juga ingin mengawal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Sejumlah hal dipaparkan Firli dalam fit and proper test. Selagi dia menjelaskan visi-misinya, layar yang berada di belakang Firli menampilkan poin-poin yang sedang dijelaskan.

"Kita ingin dalam rangka melakukan pencegahan kita ingin membangun generasi berkarakter. Kita juga akan bekerja sama dengan anggota Dewan, partai politik," kata Firli dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, dikutip detik.com, Kamis (12/9/2019).

Slide yang berada di belakang Firli berganti sesuai dengan apa yang disampaikan. Begitu pula saat Firli menjelaskan strateginya dalam memberantas korupsi.

"Kami akan fokus kepada pelaksanaan good government, clean governance," sebut Firli.

Selain itu, Irjen Firli Bahuri mengatakan pengembalian kerugian negara (asset recovery) juga bagian penting dari agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan barang sitaan dari perkara korupsi sebagai asset recovery.

"Berarti ada yang harus kita kerjakan agar kita bisa mengembalikan kerugian negara, berupa penyitaan aset dari hasil korupsi dan tentu kita gunakan untuk aset recovery," kata Firli.

Firli menilai penindakan tindak pidana korupsi tidak sekadar menghukum dan memenjarakan orang, tapi juga harus memperhatikan pengembalian kerugian negara.

"Karena sesungguhnya penegakan hukum tujuan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum seseorang, memasukkan orang dalam penjara. Tapi hal yang paling penting bagaimana kita bisa mengurangi kerugian negara, kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara. Itu hal yang paling penting," ucapnya.

Untuk itu, dia memiliki program untuk memperkuat implementasi dan regulasi. Sebab, ia mengaku prihatin banyak orang ditahan karena OTT tapi belum maksimal dalam mengembalikan kerugian negara.

"Ketiga, memperkuat implementasi, regulasi. Kita banyak orang ketahan OTT, mohon maaf karena OTT banyak sekali, saya sedih sekali. Berarti ada yang harus kita kerjakan agar kita bisa mengembalikan kerugian negara," ucapnya.

Selain itu, Firli juga akan membentuk KPK perwakilan di daerah-daerah. "Ini penting mengingat luas wilayah kita dari Sabang sampai Merauke," kata Firli.

Firli juga ingin KPK mengawal pemindahan ibu kota Indonesia. Dia mencontohkan program mitigasi yang diajukannya sebagai capim KPK dengan proyek pemerintah saat ini, yaitu pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Firli mengatakan seharusnya sedari awal KPK ikut dalam pembahasan tersebut dengan pemerintah.

"Ini kan ada kegiatan, Pak, pemerintah menetapkan bahwa pindah ibu kota ke daerah Kalimantan. Seharusnya mulai sekarang KPK sudah bekerja," kata Firli saat fit and proper test.

Firli mengatakan KPK bisa mulai berbicara dengan Kementerian PUPR serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Langkah itu, disebut Firli, dapat membuat KPK menyelamatkan uang negara sedari awal.

Komisi III DPR sebelumnya menentukan 5 calon pimpinan (capim) KPK setelah fit and proper test. Penentuan itu dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting.

"Dengan ini terjaring lima, Nawawi, Lili Pintauli, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri," ujar Ketua Komisi III DPR yang memimpin rapat Azis Syamsuddin, Jumat dinihari (13/9).

Dalam voting itu, Firli Bahuri mendapat 56 suara. Setelah rapat diskors 5 menit, Ketua Komisi III Azis Syamsuddin mengumumkan Irjen Firli Bahuri menjadi Ketua KPK. Sementara Nawawi Pomolango, Lili Pintauli, Nurul Ghufron, Alexander Marwata menjadi wakil ketua KPK. (*/IN-001)

Semen Padang Datangkan Pelatih Asing Asal Portugal, Eduardo Almeida

PADANG - Manajemen Semen Padang FC mengakhiri masa tugas Pelatih Kepala, Welliansyah, di tim Kabau Sirah. Berada di juru klasemen Liga 1, manajemen mendatangkan pelatih impor asal Portugal, Eduardo Almeida. Pelatih yang memiliki Lisensi Kepelatihan UEFA A Pro ini, ditargetkan membawa Semen Padang FC selamat dari degradasi Liga 1 2019. Almeida menjadi pelatih asing asal Eropa kedua yang membesut Semen Padang FC, setelah pelatih asal Moldova, Arcan Iurie Anatolievici, pada musim 2009-2010. Saat itu, Arcan Iurie berhasil membawa Kabau Sirah promosi dari Divisi Utama ke ISL (Indonesian Super League) 2010-2011. Mungkinkah Almeida mampu mengikuti jejak Arcan Iurie, atau justru ikut menjadi bagian keterpurukan Kabau Sirah musim 2019-2020 ini?

Selain mendatangkan beberapa pemain baru dibursa transfer pertengahan musim 2019, managemen tim Semen Padang FC juga mendatangkan Pelatih Kepala baru untuk menukangi tim mengarungi putaran kedua Shopee Liga 1 2019.

Menangani Semen Padang FC, akan menjadi awal karir Eduardo Almeida di Indonesia. Sebelumnya, Eduardo menangani tim Ubon United di kompetisi liga Thailand. Selain itu, beberapa tim di Asia juga pernah tangani Eduardo. Seperti Melaka United (Malaysia), T-Team (Malaysia), South China (Hongkong), Lenexang United (Laos) dan beberapa klub di Portugal dan Tanzania.

Eduardo Almeida sendiri sudah tiba di Padang sore ini, Kamis (12/9) dan langsung memantau latihan tim Semen Padang FC di Lapangan Sepakbola Semen Padang.

Chief Executive Officer (CEO) Semen Padang FC, Hasfi Rafiq yang ikut mendampingi Eduardo menyebutkan mendatangkan pelatih asing sebagai bentuk keseriusan tim untuk berbenah dan keluar dari zona merah. Rafiq menyebutkan Eduardo dinilai adalah sosok yang cocok untuk berkolaborasi dengan Weliansyah dan jajaran tim kepelatihan.

"Kita ingin memperbaiki tim secara keseluruhan sebagai bentuk keseriusan kita berbenah diputaran kedua. Dari hasil evaluasi dan pemahaman kita bersama bukan saya saja sebagai manajemen tim, kita perlu memperkuat tim termasuk tim kepelatihan. Dengan adanya pelatih baru mungkin akan ada poin-poin tersendiri bagi dia untuk membangun tim," ujarnya dikutip situs resmi semenpadangfc.co.id.

Rafiq menyatakan Eduardo adalah pelatih yang bagus dan juga sudah mengetahui banyak tentang Semen Padang FC. Mungkin selama ini sudah melihat info, searching berita tentang tim.

"Kita harapkan dia akan memiliki metode tersendiri untuk membangun tim dengan dibantu tim pelatih yang ada dan bisa membawa tim ini keluar dari zona degradasi," tambahnya.

Rafiq menambahkan, Eduardo tentunya membutuhkan waktu untuk bisa menyusun tim sesuai dengan formasi yang diinginkannnya. Selain itu, Eduardo baru akan dikenalkan beberapa hari ke depan setelah semua dokumennya beres.

"Eduado hari ini baru datang dan kita sempat berdiskusi. Yang jelas dia akan sangat memperhatikan materi tim yang ada sekarang untuk mempersiapkan taktik dan strategi dia ke depan. Mungkin butuh waktu beberapa hari untuk dia mempelajari tim. Kita akan segera menyelesaikan semua dokumen yang dibutuhkan dan meresmikan dia sebagai pelatih kepala tim," ujarnya. (IN-001)



Biodata Eduardo Almeida

Nama Lengkap: Eduardo Filipe Arroja Almeida
Tempat Lahir: Lisboa, Portugal
Tanggal Lahir: 22 Maret 1978 (usia 41 tahun)
Tinggi: 1,76 m
Pendidikan: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Lisensi Kepelatihan: UEFA Pro Licence

Karir Kepelatihan :
2001–2003 : Benfica U16 (Assistant manager)
2003–2004 : Benfica U16
2004–2005 : União Almeirim U19
2005–2007 : Atlético do Cacém (Assistant manager)
2007–2008 : South China (Assistant manager)
2008–2009 : Atlético do Cacém
2009–2010 : African Lyon
2010–2011 : Real (Assistant manager)
2011–2012 : Naval (Assistant manager)
2012–2013 : A.S.C.
2013–2014 : T-Team
2014 : Kozármisleny
2014 : African Lyon
2014–2015 : Lanexang United
2015–2016 : Pinhalnovense
2016 : Angrense
2017–2018 : Melaka United
2018–2019 : Ubon United

BJ Habibie Wafat, Indonesia Berduka

JAKARTA - Presiden ke-3 Indonesia, Bacharudin Jusuf Habibie tutup usia pada pukul 18.05 WIB di RSPAD Gatot Soebroto. Habibie meninggal dunia setelah dirawat sejak Minggu (8/9) lalu.

Habibie lahir di Parepare, Sulsel, pada 27 Juni 1936. Ia merupakan Presiden RI ke-3 menggantikan Soeharto, yang mengundurkan diri pada 1998. Sebelumnya, Habibie menjabat wakil presiden.

Habibie, yang merupakan anak ke-4 dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA Tuti Marini Puspowardojo, menuntut ilmu di SMA Kristen Dago. Ia lalu belajar tentang keilmuan teknis mesin di Fakultas Teknik Universitas Teknologi Bandung pada 1954.

Pada 1955-1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat, hingga menerima gelar doktoringenieur dengan predikat summa cum laude.

Karir Habibie di bidang teknologi sangat moncer. Ia pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Atas prestasinya, Habibie pun dilirik oleh Presiden Soeharto. Ia awalnya menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi pada 1978 hingga 1998.

Bukan hanya kepada Indonesia, kiprah Habibie cukup berpengaruh di dunia. Ia dikenal mahir dalam membuat pesawat. Beberapa pesawat yang berhasil dibuat Habibie adalah R80 dan N250. Habibie diketahui juga ikut serta mendesain pesawat angkut militer C-130 Hercules. Ia pun juga punya andil dalam terciptanya pesawat Do 31, jet transportasi eksperimental VTOL Jerman Barat yang dibangun oleh Dornier.

Puncak karir Habibie adalah saat ia diangkat sebagai presiden pada 1998. Ia diangkat menjadi presiden pada 21 Mei 1998, setelah menjabat Wapres sejak 14 Maret di tahun yang sama.

Tak sampai 2 tahun, Habibie pun digantikan Abdurrrahman Wahid pada 20 Oktober 1999. Habibie juga merupakan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang pertama. Ia terpilih secara aklamasi pada 7 Desember 1990.



Kisah cinta Habibie dan istrinya, Hasri Ainun Besari, sangat fenomenal. Bahkan kisah cinta pasangan yang menikah pada 12 Mei 1962 tersebut diangkat ke layar lebar hingga menjadi sekuel.

Ainun dikenal setia menemani Habibie. Bahkan Ainun rela menemani suaminya tinggal di Jerman dalam keadaan pas-pasan ketika Habibie tengah meniti karir.

Untuk mengabdi kepada keluarga, Ainun bahkan rela melepaskan karir sebagai dokter. Habibie dan Ainun dikaruniai dua putra, Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie.

Saat Ainun Habibie meninggal pada 25 Mei 2010 karena kanker ovarium, masyarakat Indonesia turut merasakan duka Habibie. Ini mengingat Ainun senantiasa selalu menemani Habibie, meski ternyata ia sedang sakit. Habibie pun lalu membuat sebuah buku tentang perjalanan cintanya dengan Ainun.

Ainun Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Habibie diketahui tak pernah absen datang ke makam Ainun.



Sosok BJ Habibie dikenal sebagai Bapak Iptek Indonesia. Pemberian predikat itu pernah disampaikan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Habibie merupakan tokoh senior Partai Golkar. Hingga akhir usianya, Habibie selalu menjadi rujukan para tokoh partai berlambang pohon beringin itu.

"Kita menyebut beliau (BJ Habibie) sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan dan Teknologi," kata SBY pada 20 Januari 2010.

Menurut SBY, Habibie layak menerima predikat tersebut karena jasa dan kontribusinya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Hal senada disampaikan Presiden Joko Widodo. Jokowi memuji sosok Habibie sebagai ilmuwan kelas dunia dan bapak teknologi Indonesia.

"Bapak Habibie dikenal sebagai seorang ilmuwan kelas dunia, bapak teknologi Indonesia, Presiden Republik Indonesia ketiga," kata Jokowi di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Dia mengatakan Habibie adalah sosok yang menjadi teladan. Jokowi menyampaikan rasa dukacita atas nama rakyat Indonesia.

"Saya atas nama seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah menyampaikan duka yang mendalam, menyampaikan belasungkawa mendalam atas berpulangnya ke Rahmatullah Bapak Prof BJ Habibie," ujarnya. (*/IN-001)

TdS 2019 Tak Lewati Singkarak, Pemkab Solok dan DPP S3 Bereaksi Keras

SOLOK - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Solok Saiyo Sakato (S3) menanggapi dan meluruskan pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian, terkait tidak masuknya kawasan Singkarak dalam rute Tour de Singkarak (TdS) 2019. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Solok Saiyo Sakato, Eddie Moeras, menegaskan tidak benar rute TdS 2019 yang tidak melintasi kawasan Singkarak, adalah permintaan dari Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo. Menurut Eddie Moeras dalam rilisnya, permintaan start TdS 2019 di Arosuka sudah benar, sekaligus untuk memperkenalkan ibu kota Kabupaten Solok ke nasional maupun mancanegara.

"Untuk itu sekiranya ada rute yang dipersingkat sehingga tidak melebihi batas pebalap sepeda, namun tidak menghilangkan rute melewati Danau Singkarak sebagai ikon pariwisata Kabupaten Solok khususnya dan Sumbar umumnya. Namanya juga Tour de Singkarak, masa tidak melewati Danau Singkarak ya," ujarnya.

Eddie Moeras menjelaskan, rute ini merupakan kajian tim teknis di lapangan dan bukan Bupati Solok. Eddie berharap kajian ini perlu dipertimbangkan kembali.

"Kalau kelebihan jarak tempuh, kenapa perlu mempertimbangkan sampai ke Provinsi Jambi segala. Ini kami rasa kurang rasional. Apakah proyek ini sudah berubah menjadi proyek Sumbar dan Jambi," tuturnya.



Sementara itu, Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Solok, Nasripul Romika, membantah kalau bupati Solok yang meminta pemindahan rute TdS. Nasripul menjelaskan bahwa Pemkab Solok memang meminta agar lokasi start di Kabupaten Solok dilakukan di Taman Hutan Kota Wisata (THKW) di Arosuka.

"Jadi bukan meminta agar jangan lewat Singkarak. Tapi kita meminta agar start etape di THKW. Tawaran itu, ditujukan agar Arosuka lebih dikenal masyarakat luas," kata Nasripul, melalui selulernya, Selasa (10/8).

Nasripul juga menegaskan bahwa survey rute TdS dilakukam sepenuhnya oleh tim Union Cycliste Internationale (UCI. Nasripul yang merupakan Kabag Humas Pemkab Solok saat TdS perdana pada 2009, menyatakan tim UCI telah melakukan dua kali survey. Dari berbagai pertimbangan, tim UCI menurutnya mendukung usulan supaya Arosuka dijadikan lokasi start.

"Start di Arosuka, tetapi tidak berarti meninggalkan Singkarak sebagai rute TdS," ungkapnya.

Nasripul kemudian memaparkan kronologis survey, bahwa tim UCI (Union Ciclyste Internationale) awalnya menyarankan untuk mencari alternatif lokasi start pada etape TdS 2019, selain dermaga Singkarak. Menurut Nasripul, berdasarkan indikator penilaian, untuk lokasi dermaga Singkarak yang dilaksanakan setiap tahunnya, cenderung kurang representatif dari sisi estetika.

"Kawasan Dermaga Singkarak kurang representatif. Baik untuk dokumentasi maupun dari sisi kelayakan daya tampung parkir kendaraan dan kebutuhan acara pembukaan, seperti tenda, riging dan sebagainya, kurang memadai. Berdasarkan kajian itu, bersama tim UCI dicari alternatif yang dianggap layak untuk lokasi start. Selain ditawarkan jalan lurus depan Kantor Camat Singkarak yang pernah dipakai sebagai lokasi finish TdS tahun 2014 dan 2015, juga kawasan THKW Arosuka. Setelah dilakukan survei terhadap 2 lokasi tersebut, maka pilihan sementra ditetapkan THKW Arosuka sebagai lokasi start," ungkap Nasripul.

Menurut Nasripul, Kawasan Arosuka dianggap representatif baik dari sisi kelayakan dan estetika lokasi start. Tim UCI bahkan merekomendasikan Arosuka lokasi terbaik dari lokasi start di daerah lain yang telah disurvei sebelumnya.

"Tetapi, dengan rekomendasi itu bukan berarti meninggalkan Singkarak sebagai rute. Itu berbeda pengertiannya," kata Nasripul.



Lebih lanjut, Nasripul menyatakan hasil survey tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan dan surat menyurat antara tim UCI, Disparprov Sumbar dan Pemkab Solok. Isinya, permintaan jalur untuk etape TdS di Kabupaten Solok. Yakni start dilakukan di THKW Arosuka, kemudian mengelilingi Danau Singkarak terus ke arah Kubang Nan Duo, Sungai Nanam, Alahan Panjang dan terus ke Solsel. Tawaran itu ditindaklanjuti dengan survey lanjutan oleh tim UCI. Kemudian diperoleh hasil bahwa apabila melewati rute usulan dari Pemkab Solok, jarak tempuh akan melebihi batas standar jarak per etape untuk balap sepeda, yakni hampir mencapai 250 kilometer. Hal ini dikhawatirkan akan banyak pembalap yang mengalami cedera atau gagal finish sesuai batas waktu, sehingga tidak dapat ikut untuk etape selanjutnya.

"Berdasarkan hasil survei lanjutan, maka akan dipertimbangkan kembali rute etape TdS di Kabupaten Solok yang sesuai dengan lokasi start dan jarak yang pas, tetapi tidak meninggalkan identitas Danau Singkarak. Hingga saat ini, lokasi start dan jarak yg ditempuh etape TdS masih terus berubah secara dinamis, sampai dilaksanakan survei TdS ke-3 di bulan Oktober. Jadi ini belum final. Tempat star dan rute yang dilalui masih dinamis," ungkapnya.

Nasripul juga menyatakan, pihaknya juga memberikan sejumlah pertimbangan ke tim UCI dan Dinas Pariwisata Sumbar, agar TdS 2019 tetap bisa melalui Kawasan Singkarak. Pertimbangan pertama, lokasi start tetap di THKW Arosuka, kemudian mengitari Danau Singkarak dan menuju Solok Selatan. Namun, titik finish di Solok Selatan diperpendek. Misalnya di daerah Parik Gadang Diateh, Solsel, atau di dekat perbatasan dengan Kabupaten Solok, setelah Surian.

"Jadi, karena mengitari Danau Singkarak, titik finish tidak lagi di Muaro Labuah, karena terlalu jauh," ungkapnya.

Alternatif berikutnya menurut Nasripul, adalah dengan menambah jarak etape 1 dari Kota Pariaman ke Tanah Datar.  Yakni start di Pantai Gandoriah, Kota Pariaman dan Finish di Istano Basa Pagaruyung, Batusangkar, Tanah Datar. Etape tersebut memiliki panjang lintasan sejauh 107.3 kilometer.

"Karena jarak etape 1 hanya 107,3 kilometer, bisa dilakukan penambahan rute mengitari Danau Singkarak. Yakni para pebalap bisa masuk melalui Sumpur, lalu mengelilingi Danau Singkarak, dan keluar di daerah Ombilin, lalu ke Istano Basa Pagaruyung," ungkapnya. (PN-001)



Stage TdS 2019:

Stage 1
Start Pantai Gandoriah, Kota Pariaman - Finish di Istana Basa Pagaruyung, Batusangkar. Panjang lintasan 107.3 km.



Stage 2
Start Kantor Bupati Pasaman - Finish di Jam Gadang, Bukittinggi. Panjang lintasan 112.2 km.



Stage 3
Start Lembah Harau, Limapuluh Kota - Finish di Padang Panjang. Panjang lintasan 125.6 km.



Stage 4
Start Kantor Bupati Dharmasraya - Finish di Lapangan Segitiga Sawahlunto. Panjang lintasan 205.3 km.



Stage 5
Start Kantor Dispar Payakumbuh - Finish di Ambun Pagi, Agam. Panjang lintasan 206.5 km.



Stage 6
Start Taman Hutan Wisata Arosuka, Kabupaten Solok - Finish di Ruang Terbuka Hijau Muaro Labuah, Solok Selatan. Panjang lintasan 173.2 km.



Stage 7
Start Air Terjun Telun Berasap - Finish di Dermaga Kerinci, Provinsi Jambi. Panjang lintasan 82.9 km.



Stage 8
Start Lapangan Merdeka Sungai Penuh - Finish di Alun-Alun Painan, Pesisir Selatan. Panjang lintasan 200.4 km.



Stage 9
Start Pantai Carocok, Pessel - Finish Pantai Cimpago, Kota Padang. Panjang lintasan 107.7 km.

KPAI Tuding Ada Eksploitasi Anak, PB Djarum Hentikan Audisi Umum 2020

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) salah satu lembaga non struktural, menuding ada unsur eksploitasi anak dalam audisi PB Djarum. Buntut dari polemik tersebut, PB Djarum pilih hentikan audisi umum tahun depan. Tagar #bubarkanKPAI bahkan menjadi trending di Twitter, Senin (9/9/2019). KPAI bersama Yayasan Lentera Anak menuding adanya eksplotasi anak dalam audisi beasiswa bulutangkis yang diselenggarakan oleh PB Djarum.

Beberapa hal yang menjadi sorotan adalah adanya brand image pada anak-anak peserta audisi. Peserta audisi dianggap harus menggunakan kaos bertuliskan DJARUM yang memiliki jenis huruf sama dengan merek rokok.

PB Djarum juga dianggap memanfaatkan pembinaan anak-anak untuk menjadi bagian dari strategi pemasaran.

Setelah melakukan sejumlah diskusi, PB Djarum akhirnya tak memberikan kaos berlogo DJARUM pada anak-anak peserta audisi di GOR Satria Purwokerto pada Minggu (8/9/2019) hingga Selasa (10/9/2019).

Pada kesempatan tersebut, Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin mengumumkan bahwa PB Djarum akan menghentikan audisi umum tahun depan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari polemik berkepanjangan meski pihaknya telah memberi bukti dan penjelasan.

"Kita sudah menjelaskan dan banyak bukti kalau PB Djarum itu bukan produk tembakau, dan tahun lalu pun kita dapat penghargaan sebagai Institusi Olahraga of the Year dari Menpora. Itu bukti nyata kita bukan produk rokok," ujar Yoppy, Sabtu (7/9/2019), dikutip dari pbdjarum.org.

Keputusan PB Djarum menghentikan audisi umum beasiswa bulutangkis mulai tahun depan menjadi pembicaraan di berbagai media sosial termasuk Twitter.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kemudian memberikan tanggapan terkait berhentinya audisi umum beasiswa bulutangkis PB Djarum.

Ketua KPAI, Susanto, mengatakan pihaknya tak memiliki niat untuk menghentikan audisi.

"Perlu kami sampaikan bahwa KPAI tidak terbesit niat untuk menghentikan audisi," dalam keterangan tertulis, Senin (9/9/2019) dikutip dari Kompas.com.

Susanto menyebut, KPAI mendukung audisi serta pengembangan minat dan bakat anak.

Pihaknya juga berharap audisi-audisi pencarian minat dan bakat terus berlanjut dengan memperhatikan aturan-aturan tertulis.

Dalam kasus PB Djarum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2019 yang mengatur tentang penggunaan merek, logo, maupun gambar produk tembakau.

Susanto juga menegaskan, KPAI hanya menjalankan tugas dengan tujuan peraturan dapat ditaati.

"Kami mendukung agar prestasi anak terus bertumbuh dan membanggakan Indonesia ke depan. Jadi, peraturan KPAI hanya menjalankan tugas agar peraturan tersebut ditaati oleh semua pihak," katanya.

Sementara itu, tanggapan lain juga datang dari Komisioner KPAI Sitti Hikmawanty.

Senada dengan Susanto, Sitti menyebut pihaknya tak melarang proses audisi PB Djarum.

PB Djarum dianggap melakukan eksploitasi anak secara terselubung.

“Perlu ditegaskan rekrutmen ini dalam bentuk audisi tidak kami larang.”

“Yang dilarang adalah bentuk eksploitasi terselubungnya,” kata Sitti, Minggu (8/9/2019) siang dikutip dari Kompas.com.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini.

Berikut 9 anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat:

Ketua: Dr. Susanto, MA

Wakil Ketua: Rita Pranawati, MA

Anggota:

Ai Maryati Solihah, M.Si.,

Jasra Putra, M.Pd.,

Margaret Aliyatul Maimunah, M.Si.,

Putu Elvina, MM.,

Retno Listyarti, M.Si.,

Susianah, M.Si.,

Sitti Hikmawatty, M.Pd

Berapa Gaji dan Tunjangan Anggota di Lembaga Non Struktural (LNS)?

Selain untuk ASN, pemerintah juga akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pimpinan dan pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) pada lembaga Non Struktural (LNS).

Pertimbangan pemberian THR bagi pimpinan dan pegawai non-PNS pada LNS ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam menyambut Hari Raya keagamaan.

Dilansir oleh wikipedia, saat ini ada setidaknya lebih dari 100 LNS di Indonesia, di antaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dewan Pers, Kompolnas,  Badan Amil Zakat Nasional, Bawaslu, Komnas HAM, dan lainnya.

Pada 6 Mei 2019 lalu, seperti dilansir setkab.go.id, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non-Struktural (tautan: PP Nomor 37 Tahun 2019).

“Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS diberikan Tunjangan Hari Raya,” bunyi Pasal 2 PP ini.

Pimpinan pada LNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, terdiri atas:

a. ketua/kepala;

b. wakil ketua/wakil kepala;

c. sekretaris; dan/atau

d. anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai non-PNS yang menerima gaji ke-13 ini harus memenuhi syarat minimal telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh selama satu tahun.

Daftar LNS yang pimpinan dan pegawai non-PNS yang menerima gaji ke-13 ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Apabila pimpinan dan pegawai non-PNS menerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda maka diberikan gaji ke-13 sekaligus gaji ke-13 penerima pensiun janda/duda atau THR penerima tunjangan janda/duda.

Pimpinan dan pegawai non-PNS pada LNS yang ditetapkan pembubarannya oleh Presiden tetap diberikan gaji ke-13.

Dengan persyaratan masih melaksanakan tugas sampai batas waktu pengalihan LNS kepada kementerian/lembaga (K/L) serta masih menerima penghasilan pada bulan Juni.

Dari jumlah gaji dan tunjangan bisa dilihat dari daftar gaji ke-13 yang diterima tahun 2019 ini:

Kepala/Ketua LNS: Rp 26,23 juta

Wakil Kepala/Ketua LNS: Rp 24,72 juta

Sekretaris: Rp 23,42 juta

Anggota: Rp 23,42 juta

Pegawai setara eselon I: Rp 20,73 juta

Pegawai setara eselon II: Rp 16,26 juta

Pegawai setara eselon III: Rp 11,53 juta

Pegawai setara eselon IV: Rp 8,84 juta

LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada APBN. (*)

Sumber: Tribunnews.com, Kompas.com

Indonesia Digulung Thailand 3-0 di Gelora Bung Karno

Timnas Indonesia takluk 0-3 dari Thailand pada matchday kedua putaran kedua Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).

JAKARTA - Timnas Indonesia kembali gagal mengamankan tiga poin saat menjamu timnas Thailand di SUGBK. Bermain di depan pendukung sendiri, Indonesia dipaksa menyerah tiga gol tanpa balas oleh Thailand. Tiga gol dari Thailand diciptakan oleh Supachok Sarachat (55' dan 72') dan penalti Theerathon Bunmatan pada menit ke-64. Pada babak pertama, baik timnas Indonesia maupun Thailand masih kesulitan mencetak gol.

Satu-satunya peluang berbahaya dimiliki Indonesia pada menit ke-34. Sayangnya, Irfan Bachdim yang tinggal berhadapan dengan kiper gagal mengoptimalkan peluang. Skor 0-0 menutup jalannya pertandingan Indonesia kontra Thailand pada babak pertama.

Pada babak kedua, timnas Indonesia mencoba keluar dari tekanan dengan melakukan serangan lewat sektor sayap. Pada menit ke-48, Alberto Goncalves gagal mengoptimalkan umpan silang dari Andik Vermansah di area penalti Thailand.

Tiga menit berselang, peluang emas dimiliki Indonesia setelah Andik Vermansah di dekat kotak penalti Thailand. Namun, sepakan dari Irfan Bachdim masih melambung dari gawang Thailand. Thailand sukses memimpin 1-0 setelah Supachok Sarachat mencetak gol pada menit ke-55.

Tendangan melengkung Supachok dari luar kotak penalti tak mampu diblok oleh Andritany Ardhiyasa. Pada menit ke-64, Thailand mendapatkan penalti setelah Supachok Sarachat dijatuhkan oleh Andritany di kotak penalti. Eksekusi penalti Theerathon Bunmathan membuat Thailand unggul 2-0 atas Indonesia.

Pada menit ke-72, Supachok Sarachat mencetak gol keduanya dan membuat Thailand unggul 3-0. Ia sukses meneruskan umpan dari Theerathon Bunmatan pada sektor kiri penyerangan Thailand. Tak ada gol lagi hingga wasit meniup peluit akhir babak kedua. Skor akhir 3-0 untuk kemenangan Thailand atas tuan rumah Indonesia.

Dengan hasil ini, Indonesia tak beranjak dari juru kunci klasemen Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Sedangkan Thailand berpeluang naik ke puncak klasemen sembari menunggu hasil Malaysia versus Uni Emirat Arab. Thailand membukukan empat poin dari dua pertandingan awal Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. (*/IN-001)

SUSUNAN PEMAIN

INDONESIA (4-2-3-1): 22-Andritany Ardhiyasa; 3-Yustinus Pae, 23-Hansamu Yama Pranata, 5-Yanto Basna, 14-Ruben Sanadi; 13-Manahati Lestusen, 8-Evan Dimas Darmono; 21-Andik Vermansah (7-Saddil Ramdani 73'), 17-Irfan Bachdim (15-Osas Saha 65'), 10-Stefano Lilipaly; 9-Alberto Goncalves

Pelatih: Simon McMenemy

THAILAND (4-2-3-1): 23-Siwarak Tedsungnoen; 19-Tristan Do, 3-Theerathon Bunmathan (2-Sasalak Haiprakhon 75'), 6-Pansa Hemviboon, 14-Manuel Bihr; 16-Phitiwat Sukjitthammakul, 4-Sarach Yooyen; 18-Ekanit Panya (21-Sivakorn Tiatrakul 76'), 7-Supachok Sarachat, 10-Chanathip Songkrasin; 9-Supachai Jaided.

Pelatih: Akira Nishino