INFO BEKASI

Selasa, 17 Desember 2019

Penghargaan Adhi Karyawisata Diskotek Colosseum Dicabut!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan inspektorat untuk memberikan sanksi bagi pejabat DKI yang terbukti lalai memberikan penghargaan Adhi Karyawisata ke diskotek Colosseum. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah DKI Saefullah yang melaporkan bahwa nama Colosseum menjadi salah satu tempat yang mendapat perhatian khusus terkait narkotika.

"Hari ini pak gubernur telah perintahkan pada inspektorat agar melakukan pemeriksaan pada jajaran yang terlibat dalam proses penilaian. Jika terbukti lalai akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/12).

"Jabatan terlibat sementara dinonaktifkan selama pemeriksaan berjalan," lanjut dia.

Saefullah menjelaskan bahwa Anugerah Adhi Karyawisata yang diberikan DKI kepada Colosseum dimaksudkan untuk pemilik bisnis yang memberikan kontribusi. Kemudian DKI memberikan penghargaan kepada usaha yang memberikan pelayanan wisatawan dan pembangunan wisata di Ibu Kota.

"Ada 155 pelaku usaha institusi atau perusahaan yang menjadi nominasi pada penghargaan yang terbagi menjadi 31 kategori," jelas dia.
Lihat juga: Kebijakan Anies soal Diskotek dan DWP, Pukulan bagi FPI Cs

Adapun pemberian penghargaan ini meliputi seleksi administrasi, penilaian kinerja dan penilaian akhir dengan mengunjungi tempat usaha. Seluruh penilaian diberikan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.

Namun nyatanya surat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta tertanggal 10 Oktober menunjukkan ada giat yang mengandung unsur narkotika per tanggal 7 September. Hal itu kata Saefullah menjadi catatan DKI Jakarta.

"Untuk itu Disparbud telah mengambil dan mengeluarkan surat teguran tertulis pada pemilik usaha dan telah diminta untuk membuat pernyataan tertulis, agar lebih meningkatkan pengawasan yang intensif pada pengunjung," tegas dia.

"Berdasarkan fakta tersebut maka pemberian penghargaan pariwisata kepada Colosseum dibatalkan," lanjut dia.

Karena masalah itu, ditegaskan Saefullah bahwa SK nomor 388 tahun 2019 tentang Penetapan Pemenang Adhi Karyawisata 2019 dicabut. Ia juga mengatakan bahwa tandatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sertifikat yang diterima bukan tanda tangan basah.

"Jadi tandatangan gubernur yang cetak bukan yang basah atas nama pemprov DKI. Jadi Proses semuanya ini ada di Dinas Parbud," ujar dia.

Terakhir, Saefullah memastikan bahwa penilaian akan ditinjau kembali ke masa yang akan datang.

"Jadi ke depan kita akan lakukan kajian secara ketat terhadap prosedur dan kriteria penghargaan Adhi Karyawisata. Jadi ini harus betul-betul lebih cermat lagi," tutup dia.

Sebelumnya pada Jumat (13/12), Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Alberto Ali mengatakan Diskotek Colosseum memenangkan penghargaan setelah bersaing dengan 30 diskotek lain di ibu kota.

Alberto menerangkan setidaknya ada tiga alasan mengapa Colosseum menang. Pertama, kata Alberto, karena dedikasi dan karena kinerja.

"Kemudian karena kontribusi terhadap pariwisata Jakarta. Ada tim yang (menilai) itu semua," ungkap Alberto.

Menurut Alberto, pemberian penghargaan kepada diskotek tidak dilarang menurut peraturan. Dalam peraturan yang tertulis, kata Alberto, diskotek adalah salah satu tempat usaha pariwisata.

"Kan diatur dalam undang-undang bahwa diskotek masuk salah satu tempat usaha pariwisata kan, pariwisata jadi kan nggak ada yang ngelarang," tutup dia.

Penghargaan tersebut menuai kritik dari sejumlah kelompok Islam. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif menilai langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotek Colosseum keliru.

Slamet menyebut penghargaan itu keliru lantaran diskotek merupakan tempat yang bertentangan dengan norma agama. Dia menegaskan bakal memberikan teguran kepada Gubernur Anies.

"Penghargaan terhadap diskotek jelas keliru," kata Slamet kepada CNNIndonesia.com, Minggu (15/12).

Front Pembela Islam (FPI) pengharagaan pada diskotek sama sekali tidak berperan dalam membangun karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa. FPI juga mengkritik kebijakan Anies mengizinkan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) di gelar di ibu kota.

"FPI memprotes keras berbagai kebijakan Pemprov DKI Jakarta dengan dua contoh di atas," demikian pernyataan tertulis FPI, Minggu (15/12).

FPI mendesak Anies mengkaji ulang dua kebijakan yang ditolak FPI itu yakni pemberian izin DWP dan penghargaan diskotek. Menurut FPI, lebih baik Anies fokus mengembangkan wisata halal, religi, budaya, sejarah yang juga potensial di Jakarta. (*/IN-001)

Senin, 09 Desember 2019

Lima Obyek Wisata yang Dulu Dipuja, Kini Ditinggalkan


Liburan menjadi salah satu cara jitu untuk menyegarkan kembali pikiran dan semangat untuk kembali menghadapi segala rutinitas yang ada. Ada banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk menghabiskan waktu liburan.
ADVERTISEMENT
Jalan-jalan ke luar negeri sepertinya bisa menjadi pilihan, tapi untuk itu kamu perlu menyiapkan bujet yang tak sedikit. Untuk menyiasatinya kamu bisa mengunjungi destinasi-destinasi wisata hits yang nggak kalah serunya.
Nah, bicara soal destinasi wisata di Indonesia, ternyata ada lho beberapa objek wisata yang hype abis, pada masanya. Namun, karena makin banyaknya objek-objek wisata baru yang bermunculan, perlahan-lahan membuat deretan objek wisata ini ditinggalkan.
Ya, dulu dipuja kini ditinggalkan. Yuk, intip lima objek wisata terbengkalai di Indonesia.
1. Kampung Gajah Wonderland
Mengusung konsep sebuah taman hiburan yang unik, Kampung Gajah Wonderland sempat hits pada masanya. Ada beragam wahana menarik yang bisa ditemukan di tempat ini seperti formula kart, delman royal, dan buggy family.
ADVERTISEMENT
Bisa dibilang Kampung Gajah Wonderland merupakan sebuah tempat wisata yang menawarkan tempat liburan terlengkap untuk keluarga.
Namun pada tahun 2017, taman bermain yang terletak di Bandung ini dinyatakan bangkrut dan ditinggalkan. Bahkan, beberapa waktu lalu taman hiburan ini sempat viral setelah beberapa wisatawan mengabadikan momen di tempat tersebut.
Ketika kamu mengunjungi tempat ini, kamu pun bisa menemukan wahana-wahana yang berserakan berantakan. Keheningan dan derit dari besi-besi bekas serta bangunan-bangunan terbengkalai pun menjadi pemandangan yang akan kamu temukan di tempat ini.
Meski cukup menyeramkan, ternyata ada beberapa wisatawan pecinta adrenalin yang berburu spot foto di sana.
2. Taman Festival Bali
Dahulu, objek wisata yang terletak di Pantai Sanur, Bali pernah menjadi primadona bagi wisatawan. Bahkan, tempat ini pernah jadi taman festival terbesar di Bali.
ADVERTISEMENT
Objek wisata yang dibangun pada tahun 1997 ini terdiri dari wahana permainan, kebun binatang, amfiteater, hingga wisata alam. Sayangnya, tempat ini ditutup dua tahun sejak dibuka, karena bangkrut.
Tempat ini pun kemudian ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Kini, hanya tersisa bekas bangunan yang sudah tidak terawat.
Taman Festival Bali juga pernah terbakar pada tahun 2012 sehingga makin menambah kesan horor. Dinding-dinding bangunannya pun telah ditumbuhi semak belukar.
Kini tempat ini menjadi salah satu lokasi bagi mereka yang ingin menguji adrenalin. Selain itu, tempat ini juga menjadi buruan wisatawan bagi mereka yang ingin spot foto anti-mainstream.
3. Bounty Beach Club Bungalows
Berikutnya ada Bounty Beach Club Bungalows, Lombok. Hotel yang terletak di Gili Meno ini dulu pernah sangat berjaya di awal tahun 2000-an. Namun pasca-kepergian sang pemilik, hotel yang tadinya jadi tempat favorit wisatawan untuk menginap ini menjadi tak terawat.
ADVERTISEMENT
Bounty Beach Club Bungalows akhirnya ditinggalkan begitu saja bak rumah hantu. Kini hanya tersisa tiang-tiang kayu bangunan yang roboh dan usang serta ditumbuhi dengan lumut. Bangunan terbengkalai ini juga menyisakan kursi, meja, hingga kolam renang yang serba berantakan.
Tempat ini pun memiliki aura yang cukup menyeramkan, sehingga bisa membuat bulu kuduk siapa pun merinding ketika menginjakkan kaki di tempat ini.
4. Taman Rekreasi Bedugul Hotel
Dari Lombok bergeser sedikit ke Bali, kamu bisa menemukan tempat wisata lainnya yang juga ditinggalkan yaitu Taman Rekreasi Bedugul Hotel.
Terletak di kawasan Bedugul Bali, hotel ini kabarnya dibangun oleh salah satu keluarga Cendana. Ada yang bilang bahwa bangunan ini dimiliki oleh pengusaha asal Cina. Sayangnya, hingga kini siapa pemilik resmi hotel seram ini tak ada yang tahu pasti.
ADVERTISEMENT
Hotel yang diperkirakan telah berdiri sejak tahun 90-an ini belum sempat beroperasi. Pembangunannya pun bahkan tak rampung, karena ada beberapa bangunan yang dibiarkan terbengkalai begitu saja.
Konon, hotel ini sekarang jadi angker. Bahkan hingga mendapat julukan The Ghost Palace atau Istana Hantu. Keangkerannya pun sampai diberitakan media asing lho.
Banyak cerita yang menyelimuti tempat ini, mulai dari sosok pegawai yang meninggal di sana lantaran kondisi kerja yang tak layak. Arwahnya yang tak tenang kemudian gentayangan dan menjadi penunggu di hotel itu hingga sekarang.
Selain itu, cerita bahwa ada sosok gadis cantik berwajah oriental dengan rambut sepundak yang menggoda pemuda yang lewat situ pada tengah malam.
5. Taman Remaja Surabaya
Terakhir, Taman Remaja Surabaya menjadi salah satu destinasi yang cukup populer di Kota Pahlawan. Wahananya pun terbilang cukup lengkap, mulai dari boom-boom car, rumah hantu, hingga mini coaster bisa ditemukan di tempat tersebut.
ADVERTISEMENT
Taman bermain ini pun menjadi salah satu destinasi liburan favorit keluarga. Namun sayangnya, Pemerintah Kota Surabaya terpaksa menutup Taman Remaja Surabaya, karena dianggap tidak memenuhi beberapa syarat pembangunan. Akhirnya, tempat ini ditinggalkan begitu saja dan dibiarkan terbengkalai tanpa ada kejelasan dari pihak pengelola.
Kamu tertarik mengunjungi deretan tempat ini?
Sumber: kumparan.com

Jumat, 30 Agustus 2019

Operasi Patuh Jaya 2019 Di Bekasi, Ratusan Pelanggar Lalin Terjaring


INFONEWS.CO.ID ■ Pada hari pertama Operasi Patuh Jaya 2019 yang digelar oleh Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Metro Bekasi, berhasil menjaring sebanyak 270 pelanggar. Dari jumlah tersebut, pelanggar terbanyak, justru kendaraan yang melawan arus.

“Hari pertama Operasi Patuh Jaya 2019 dan pelaksanaannya di Cikarang,” papar Kasat Lantas Polres Metro Kaubupaten Bekasi, AKBP Tartono, Jumat (30/8).

Disebutkan Tartono bahwa dari 270 pelanggar, terbanyak adalah melawan arus. “Ini menunjukkan kesadaran berlalu lintas masyarakat masih minim,” tegasnya.

Operasi Patuh Jaya 2018 secara serentak dilaksanakan 29 Agustus sampai dengan 11 September 2019, juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat berlalulintas.

Operasi tersebut juga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, mengurangi angka kecelakaan, dan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas di wilayah DKI Jakarta.

Ada tujuh jenis pelanggaran yang menjadi target operasi adalah:
1. Pengemudi yang melawan arus.
2. Pengemudi yang berusia di bawah 17 tahun.
3. Pengemudi yang menggunakan rotator atau rotator yang bukan peruntukannya.
4. Pengemudi yang menggunakan ponsel saat mengendarai kendaraan bermotor.
5. Pengemudi dan penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI.
6. Pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan narkoba atau minuman keras. ■ RED/GOES

Minggu, 28 Juli 2019

Perangi Faham Radikalisme, Polres Metro Bekasi akan Sosialisasi Ke Sekolah

 Perangi Faham Radikalisme, Polres Metro Bekasi akan Sosialisasi Ke Sekolah

INFONEWS.CO.ID ■ Polres Metro Bekasi bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen penandatangan Nota kesepahaman dan mendukung upaya pencegahan paham radikalisme, yang berlangsung di ruang rapat Polres Metro Bekasi (Jum,at 26/7/2019).

Penandatangan Memorandum Of Understanding (MOU) Nota Kesepahaman tersebut berisi tentang kesepakatan bersama dalam rangka pencegahan penyebaran paham radikalisme di wilayah Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Usai MoU, Eka Supria Atmaja, Bupati Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi apa yang dilakukan Polres Metro Bekasi.

Tak hanya itu, Bupati juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam kegiatan ini.

Baik dari Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun Polres Metro Bekasi menilai positif atas kesepakatan ini. Diharapkan dengan adanya kesepahaman ini, semua dapat bekerja sama dan bersinergi dalam hal pemberian penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme.

Eka Supria Atmaja juga menegaskan pentingnya kebersamaan untuk hasil maksimal atas MoU tersebut.

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Candra Sukma Kumara mengatakan, akan melakukan sosialisasi dengan memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan paham radikalisme.

”Yang menjadi target nantinya kita akan masuk ke sekolah–sekolah. Kita berikan pengertian dan penyuluhan terhadap anak-anak sekolah yang memang rasa ingin tahunya lebih besar," kata Kombes Pol. Candra Sukma Kumara.

Dengan penyuluhan tersebut, kata Candra, dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman bagi para pelajar tentang paham dan aliran yang dapat membahayakan pertumbuhan generasi muda.

"Selain itu, juga sebagai langkah strategi dalam menangkal dan membentengi diri dari paham radikalisme," imbuhnya.

Saya berharap, lanjut Candra, khususnya para generasi muda, baik pelajar mau pun masyarakat akan lebih waspada terhadap ancaman dari luar. Karena itu, generasi muda perlu memahami lingkungannya, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan adanya isu isu berita hoax terkait aliran radikal. (AINSYAM/BBR/MBP-N)

Rabu, 17 Juli 2019

Mendadak 70 Pejabat Pemkab Bekasi di Tes Urine, Hasilnya 2 Terindikasi Positif

Mendadak 70 Pejabat Pemkab Bekasi di Tes Urine, Hasilnya 2 Terindikasi Positif

INFONEWS.CO.ID ■ Sebanyak 70 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi mengikuti tes Urine yang digelar oleh Badan Narkotika Kabupaten Bekasi, Rabu (17/7) bertempat di Aula Kantor Diskominfosantik.

Adapun ASN yang dilakukan tes terdiri dari para Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III).

Dr. Aab selaku Tim Medis Badan Narkotika Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini bertujuan untuk mengedukasi serta memberikan pembinaan kepada para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Menurutnya pengambilan sampel urine yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya ASN yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkoba khususnya di kalangan pejabat.

Dirinya menyampaikan bahwa dari 70 orang yang dilakukan tes urine, terdapat dua orang yang terindikasi positif. Tetapi menurutnya hasil yang ditemukan tidak mengarah kepada penyalahgunaan narkoba dikarenakan dua orang yang dimaksud memiliki bukti sedang dalam masa terapi penyembuhan penyakit dari dokter.

“Dari 70 orang yang diperiksa dengan 6 Parameter pemeriksaan, ada dua orang yang terindikasi positif, namun yang bersangkutan diketahui sedang melakukan masa penyembuhan penyakit,” ucap Dr Aab.

Sementara itu, Alisyahbana selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa pemeriksaan Urine akan dilakukan ke seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi secara bertahap. Saat ini pemeriksaan baru dilakukan kepada Pejabat Eselon II dan III.

“Pemkab Bekasi akan terus bekerjasama dengan BNK Kabupaten Bekasi untuk melakukan Tes Urine ke seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Ali menambahkan, bahwa Pemkab Bekasi mendukung segala upaya pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pemberantasan peredaran Narkoba khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Menurutnya yang dilakukan hari ini juga dalam rangka mendukung terwujudnya Bekasi Baru Bekasi Bersih yang digalakkan oleh Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

“Untuk mewujudkan Bekasi Baru Bekasi Bersih, maka perlu dipastikan bahwa ASN Pemkab Bekasi juga bersih dari penyalahgunaan Narkoba,” tutupnya. (Humas_Kab_Bekasi)

Minggu, 14 Juli 2019

HMI Berharap Kursi Wakil Bupati Bekasi Diemban Para Aktifis


INFONEWS.CO.ID ■ Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi menilai kekosongan kursi wakil bupati di pemerintahan daerah hari ini menjadi sorotan publik. Hal ini yang kemudian membuat pandangan masyarakat menilai negatif soal politik yang ada di Kabupaten Bekasi.

Sudah banyak dari berbagai unsur yang mendaftarkan  diri untuk menduduki kursi wabup, dari tingkat ASN hingga berbagai koalisi ikut merapat khususnya dari partai Golkar, Hanura dan PPP sisanya diisi oleh masyarakat umum.

Kabid PPD (Partisipasi Pembangunan Daerah) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi, Bongsu Syahputra menginginkan mantan-mantan aktivis serta putra daerah untuk bisa mengisi kursi wabup yang masih kosong.

"Aktivis sudah pernah merasakan proses saat mengemban amanah organisasinya. Begitupun putra daerah yang mempunyai nilai plus mengetahui kondisi daerah tersebut secara dalam dan berpengalaman tentang tempat kelahirannya," ujar Bungsu dalam rilisnya pada Sabtu (13/7/2019).

Dia juga  menyayangkan bila kursi tersebut didapatkan oleh koalisi partai (Golkar), mengingat kasus korupsi yang dilakukan Neneng Hasanah Yasin, bisa terulang kembali.

"Bila kita tidak mengantisipasi hal-hal tidak terpuji yaitu korupsi massal dan berjamaah. Bisa terulang kembali kasus  korupsi di Bekasi," pungkasnya.

© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved