Kantor Wali Nagari Panas Diperiksa Jaksa, Elmas Dafri Lebih Pilih Berada di Cafe

 

Tanah Datar - Pemeriksaan marathon tim Pidsus Kajari Tanah Datar di Kantor Wali Nagari Gurun membuat Elmas Dafri tidak betah di kantor. Hal ini disampaikan Wakil Ketua BPRN Gurun Imal Daryanto, kehadiran jaksa yang bergelap-gelap di ruangan BPRN karena tak ada aliran listrik tetap berlangsung beberapa hari dan besok Selasa juga akan dilakukan penambahan informasi dari pekerja kegiatan fisik tahun 2024 bersumber dari dana desa.

Imal Daryanto menyampaikan dalam minggu ini tak melihat keberadaan Dafri di Kantor Wali Nagari sejak sepekan jaksa ada di Nagari Gurun.

Kabarnya beliau datang sebentar dan langsung pergi tidak kembali sampai jam kantor berakhir tapi muncul postingan nya di Sosmed sedang di cafe, sedang makan obat dan hal lainnya.

BPRN berharap Dafri kooperatif saja dengan pihak kejaksaan bila perlu bantu panggil orang orang yang mangkir dimintai keterangan oleh jaksa. Apalagi Pimpro-nya beliau yang tunjuk. Agar ini cepat selesai, tidak perlu takut kalau benar dan pemeriksaan ini hal biasa saja dan lumrah. (***)

Pemkab Solok Ajukan 13 Formasi JPT Pratama ke BKN untuk Lelang Jabatan

 

INFONEWS.co.id - Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemkab Solok, Drs. Bustamar, MM, menyebutkan bahwa Pemkab Solok telah mengajukan 13 formasi JPT Pratama (eselon II) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) untuk dilakukan seleksi terbuka (Selter). Saat ini, menurut Bustamar, Pemkab Solok dan Tim Pansel JPT Pratama sedang menunggu rekomendasi dari BKN yang diperkirakan akan keluar dalam beberapa hari ke depan.

"Kita sudah mengajukan sebanyak 13 formasi JPT Pratama ke BKN. Saat ini sedang menunggu rekom BKN. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini rekom BKN keluar dan bisa diumumkan pelaksanaan seleksi terbuka," ujarnya.

Saat ditanya apa saja 13 formasi tersebut, Bustamar tidak bersedia merinci. 

"Maaf, ditunggu lah rekom BKN keluar untuk jumlah jabatan Selter yang disetujui," ujarnya singkat.

Meski Ketua Pansel JPT Pratama Pemkab Solok Drs. Bustamar, MM, tidak bersedia merinci 13 formasi tersebut, namun dari komposisi jabatan yang saat ini, sudah dapat diketahui sebanyak 11 jabatan yang sedang "lowong", karena sedang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Artinya, ada 2 formasi lagi yang diajukan ke Pansel. Dari 2 formasi itu, satu jabatan sudah pasti, yakni jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) yang saat ini dijabat oleh Romi Hendrawan, S.Sos, M.Si, yang sedang menunggu Rekomendasi Dirjen Dukcapil untuk mengisi posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil).

Sementara, satu jabatan lagi yang akan di-Selter-kan adalah antara Kepala Disduk Capil yang dijabat oleh Ricky Carnova, S.STP, M.Si, Kepala Dinas Perhubungan yang dijabat oleh Muhammad Djoni, S.STP, M.Si atau Kepala Inspektorat (Inspektur) yang dijabat oleh Dery Akmal, SH. 

14 Pejabat Definitif Hasil Jobfit

Sebelumnya, Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH didampingi Wakil Bupati Solok H. Candra, SH.I, melantik 14 pejabat eselon II Pemkab Solok di Aula Gedung C Setda Kabupaten Solok, Jumat pagi (26/9/2025), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 800.1.3.3/267/BKPSDM-2025 tentang pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II.b di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok. 

Para pejabat yang dilantik adalah Drs. Zaitul Ikhlas, AP, M.Si sebagai Asisten Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten 1), Jefrizal, S.Pt, MT sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 2), Eva Nasri, SH, MM sebagai Asisten Administrasi Umum (Asisten 3), Drs. Irwan Efendi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik, Deni Prihatni, ST, MT sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir. Desmalia Ramadhanur sebagai Kepala Dinas Sosial, Elafki S.Pd, MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Zulhendri, SKM, M.Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Effia Vivi Fortuna Adhadi, ST, MM sebagai Kepala Dinas PUPR, Ir. Syoufitri, MM sebagai Kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Asnur, SH, MM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Drs. Aliber Mulyadi Kepala Dinas PTSP Naker, Radiatul Hayat, SH, MH Kepala DKUKMPP, Dr. Maryeti Marwazi, MARS sebagai Kepala DPPKBP3A. Sementara, 1 orang pejabat lagi, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Romi Hendrawan, pelantikannya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil), ditunda karena menunggu Rekomendasi dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil.

11 Jabatan Diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt)

Sebanyak 12 pejabat struktural, mayoritas Sekretaris OPD, ditunjuk oleh Jon Firman Pandu - Candra. Mereka adalah Kurniati, S.Si, M.Si sebagai Plt Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Drs. Muhammad Alfajri, sebagai Plt Kepala Satpol PP & Damkar. Marcos Sophan, S.Pt, M.Si sebagai Plt Kepala BKPSDM. Nafri, ST, MT, M.Sc sebgai Plt Kepala Barenlitbang. Marizal, Sos, MM sebagai Plt Kepala BPBD. Safriwal, S.Si, M.CIO sebagai Plt Kepala Dinas Kominfo. drg. Aida Herlina sebagai Plt Kepala Pariwisata dan Kebudayaan. Rafki, SE sebagai Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jasra Arnoda, SH sebagai Plt Sekretaris DPRD (Sekwan). Sony Sondra, SE, M.Si sebagai Plt Kepala BKD. Sebelumnya, juga sudah menunjuk Imran sebagai Plt Kepala Dinas Pertanian.

Komposisi Tim Pansel

Tim Pansel JPT Pratama Pemkab Solok diketuai oleh Drs. Bustamar, MM dengan Anggota Devi Kurnia, SH, MM, Medison, S.Sos, M.Si, Dr. Is Prima Nanda, dan Dr. Sudarman. Siapa saja mereka, dan apa latar belakangnya?

Ketua Pansel, Drs. Bustamar, MM

Drs. Bustamar, MM adalah pamong senior di Kabupaten Solok sejak awal menjadi ASN. Sejumlah jabatan strategis pernah dijabat Bustamar. Di antaranya, Camat, Kepala BKD, hingga Asisten 

Namun, perjalanan karier Bustamar tak lepas dari dinamika. Saat Pilkada Kabupaten Solok tahun 2010, Bustamar menjadi barisan "birokrat pejuang" Bupati Incumbent saat itu Gusmal, SE, MM yang berpasangan dengan kakak kandung Epyardi Asda, yakni Edi Erizon. Namun, saat Syamsu Rahim dan Desra Ediwan Anantanur memenangi Pilkada 2010, Bustamar dan barisan "birokrat pejuang" lainnya justru "tabang ambue" atau melarikan diri ke sejumlah daerah di Sumbar bahkan hingga ke luar provinsi.

Tapi, justru karena "eksodus" akibat Pilkada 2010 itu yang membuat karier Bustamar menjadi "moncer". Bustamar akhirnya menjadi dosen Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Baso, Agam. Bahkan, naik kelas menjadi Wakil Direktur dan mencapai puncak karier menjadi Direktur APDN Baso. 

Anggota Pansel, Medison, S.Sos, M.Si

Medison, S.Sos, M.Si menjalani karier yang cukup gemilang. Berbekal dengan latar belakang pendidikan mumpuni, yakni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan magister di Universitas Andalas (Unand) Padang, Medison sempat menjabat sebagai Camat Kamang Baru Sijunjung, Kepala DPMN Sijunjung, Kepala DPMN Kabupaten Solok, Asisten II Pemkab Solok. Hingga di masa kepemimpinan Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar dan Jon Firman Pandu, SH, Medison mencapai puncak karier kepegawaian sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok pada pertengahan tahun 2021, dan bertahan hingga kini.

Anggota Pansel, Devi Kurnia, SH, MM

Menyebut nama Devi Kurnia, yang lebih dikenal dengan panggilan "Ipung", tidak bisa dilepaskan dari sosok mantan Bupati Solok, Gubernur Sumbar dan Mendagri Dr. H. Gamawan Fauzi, SH, MM. Di Kabupaten Solok dan Pemprov Sumbar, wanginya nama "Ipung" begitu semerbak dengan sejumlah jabatan mentereng yang dijabatnya. Baik selama di Pemkab Solok, maupun di Pemprov Sumbar, hingga jabatan terakhir sebagai Asisten 1 Pemprov Sumbar. Bahkan, Ipung sempat menjabat sebagai Pejabat (Pj) Bupati Solok pada 2020.

Anggota Pansel, Dr. Is Prima Nanda

Is Prima Nanda merupakan anak kandung mantan Gubernur Sumbar, Zainal Bakar. Namun, meski tak menempuh jalur politik, Is Prima Nanda, berkibar di jalur dosen di Fakultas Teknik Universitas Andalas (Unand). Saat ini, Is Prima Nanda adalah Dekan Fakultas Teknik Unand.

Anggota Pansel, Dr. Sudarman

Sudarman merupakan dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Masuknya Dr. Sudarman ke Tim Pansel JPT Pratama Pemkab Solok, diduga untuk "menghargai" Wakil Bupati Solok H. Candra, SH.I, yang juga merupakan alumni UIN Imam Bonjol Padang. (*)

Diduga Langgar Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, Parik Paga Nagari Gurun Minta Jaksa Periksa BUMNag dan Rekening Mesjid yang hilang

 

Tanah Datar, INFONEWS.co.id — Kehadiran beberapa orang jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanah Datar yang selama empat hari terakhir melakukan pemeriksaan terkait penggunaan Dana Desa Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, mendapat apresiasi dari masyarakat dan lembaga unsur nagari setempat.

Menurut informasi yang dihimpun, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan kegiatan lain pada tahun anggaran 2024–2025.

Hengki, salah seorang pemuda yang juga bagian dari Parik Paga Nagari Gurun, meminta agar jaksa tidak hanya berhenti pada pemeriksaan proyek fisik, tetapi juga menelusuri dugaan pelanggaran Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada kegiatan BUMNag Saiyo Sakato.

“Ada kegiatan bernilai di atas Rp200 juta yang dilakukan dengan penunjukan langsung oleh pemerintah nagari. Ini jelas melanggar aturan pengadaan barang dan jasa,” ungkap Hengki.

Ia menjelaskan, dana yang digunakan oleh BUMNag sebagian bersumber dari hibah Kementerian Desa untuk program pupuk dan LPG, serta Dana Desa yang semestinya diperuntukkan bagi peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Namun, anggaran tersebut justru dialihkan ke kerja sama dengan salah satu perusahaan di Kecamatan Pariangan.

“Padahal pendamping desa, saudari Tina, sudah mengingatkan agar kerja sama itu dibatalkan karena melanggar aturan. Tapi tetap dilanjutkan, bahkan berulang kali,” tambahnya.

Parik Paga Nagari Gurun meminta jaksa memeriksa pengurus dan dewan pengawas BUMNag, agar tidak hanya pengurus di atas kertas yang menjadi korban, sementara aktor intelektual di balik kebijakan tetap bebas.

“Periksa juga oknum di BUMNag bersama Sungai Tarab yang merekomendasikan kerja sama lintas kecamatan itu. Jangan ada yang ditutupi,” tegas Hengki.

Selain itu, ia menyoroti kerusakan mesin fotokopi milik BUMNag yang telah menghabiskan belasan juta rupiah untuk biaya perbaikan namun hingga kini tak bisa digunakan.

“Ini harus diusut tuntas. Jangan sampai ada dusta di antara kita, apalagi sampai merugikan masyarakat nagari,” ujarnya kecewa.

Menurutnya, buruknya pengelolaan BUMNag merupakan cerminan kegagalan pemerintah nagari dalam memetakan potensi sumber daya masyarakat serta ketidakmampuan membaca peluang ekonomi lokal sesuai program prioritas nasional pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Kami tidak ingin kegagalan BUMNag ini juga terjadi pada Koperasi Merah Putih Gurun. Lakukan rekrutmen pengurus secara profesional melalui panitia seleksi, bukan penunjukan tim sukses wali nagari,” ucap Hengki.

Ia menegaskan, jika pengelolaan BUMNag dan koperasi terus salah arah, maka Dana Desa yang menjadi sumber pendanaan pembangunan akan menjadi taruhan dan berpotensi disalahgunakan.

Menutup pernyataannya, Hengki berharap aparat penegak hukum serius mengusut dugaan penyimpangan ini.

“Pak Jaksa, tolong bersihkan kampung kami dari penyalahgunaan Dana Desa. Ke depan, kami ingin ada alokasi dana untuk kegiatan pemuda, bundo kanduang, dan lembaga unsur lainnya. Pembangunan bukan hanya fisik, tapi juga pembangunan SDM yang berkarakter,” pungkasnya. Ada juga infornasi rekening mesjid yang tidak dilaporkan saat serah terima dengan pengurus , tak perlu jengah untuk kebaikan bersama  (***)

Aroma Propaganda dan Dana Desa, Wali Gurun Dikepung Sorotan Publik

 

INFONEWS.CO.ID — Suasana di Nagari Gurun kembali memanas. Setelah kabar pemeriksaan penggunaan Dana Desa oleh pihak kejaksaan mencuat, kini muncul dugaan bahwa Wali Nagari Gurun, Elmas Dafri, turut memainkan isu yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat adat.

Beberapa pemuda Nagari Gurun, seperti Hengki dan Silya Ateng, menilai munculnya berita yang menimbulkan perpecahan di kalangan ninik mamak bukan sekadar kebetulan. Mereka menduga ada kepentingan politik yang dimainkan dari balik layar.

“Sudah sering Wali bikin isu yang memecah masyarakat. Kali ini kami yakin juga ada arahannya,” ungkap Hengki dengan nada kecewa.

Selain itu, proses pencalonan Elmas Dafri yang sempat diwarnai tanda tanya kini kembali disorot. Dari surat dukungan ninik mamak yang tidak jelas asalnya, hingga ranji keturunan yang masih dipertanyakan. Bahkan, latar pendidikan Dafri ikut menuai perbincangan setelah beredar dokumen yang menunjukkan ijazah Paket C dari Tanjung Alam—bertolak belakang dengan klaim sebagai alumni SMA Negeri 2 Batusangkar.

Yang tak kalah menarik, baliho kampanye Elmas Dafri bertebaran di berbagai titik Nagari Gurun, menampilkan sederet program unggulan seperti pembangunan kantor wali nagari baru dan pengadaan ambulans nagari. Namun bagi sebagian warga, janji itu hanya tinggal tulisan di spanduk, tanpa wujud nyata di lapangan.

“Dulu bilang kantor baru dan ambulans nagari segera diwujudkan, tapi sampai kini entah di mana hasilnya,” ujar salah satu warga dengan nada getir.

Ketegangan di tengah masyarakat adat pun semakin terasa. Banyak pihak menilai gaya komunikasi Wali Nagari Gurun yang suka memainkan isu justru menjadi sumber kegaduhan baru. Sementara di saat bersamaan, aparat hukum tengah menelusuri penggunaan anggaran desa yang dinilai janggal.

Kini, sorotan publik terhadap kepemimpinan Elmas Dafri makin tajam. Dari masalah moral politik hingga transparansi penggunaan dana, semua mata tertuju ke arah Nagari Gurun.

Malam-malam di Nagari Gurun kini tak lagi tenang. Isu demi isu terus bergulir, dan bayang-bayang pemeriksaan jaksa membuat banyak pihak tak bisa tidur nyenyak—terutama sang Wali Nagari sendiri. (Red)

Anggota DPR RI Asal Sumbar dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, NGOPI di Kota Solok

SOLOK - Anggota DPR RI Komisi VIII Dapil I Sumatera Barat dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Dr. H. Lisda Hendrajoni, SE, MM.Tr, menggelar NGOPI (Ngobrol Pendidikan Islam), dengan Tema "Mengembangkan Kearifan Lokal untuk Indonesia Emas 2045" di Solok Premier Hotel, Selasa (14/10/2025). NGOPI dalam Seminar Nasional nasional ini, dihadiri oleh Walikota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, yang juga Wakil Ketua DPW Partai NasDem Sumbar.

Usai mengikuti seminar, Walikota Ramadhani bersama Lisda Hendrajoni dan Bunda Literasi Kota Solok Ny. Dona Ramadhani melanjutkan agenda dengan mengunjungi Festival Literasi Kota Solok, di Gedung Perpustakaan Kota Solok. Mereka meninjau bazar buku dan bazar UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan festival tersebut.

Dr. Lisda Hendrajoni menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal restorasi pendidikan Islam di Sumbar. Yakni dengan melakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kemajuan pendidikan Islam di Sumbar. Menurutnya, Pendidikan Islam merupakan kunci untuk meraih Indonesia Emas, khususnya di Sumatera Barat. 

"Pendidikan Islam adalah kunci untuk meraih Indonesia emas. Indonesia yang berkarakter dan sejahtera. Untuk itulah saya hadir mewakili kita semua di legislatif," ujarnya. 

Ketua Garnita NasDem Sumbar itu juga mengatakan pendidikan di Indonesia yang telah berubah dari waktu ke waktu, begitu juga dengan pola asuh yang mempengaruhi pola pendidikan anak-anak usia dini. Mantan Pramugari Garuda Indonesia dan Pramugari pesawat Kepresidenan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, juga mengingatkan bahwa pendekatan keagamaan, senyum dan kontak mata antara guru dan siswa sangat menentukan pendidikan yang berkarakter.

"Selain pendidikan agama, senyum menjadi salah satu pola dasar pendidikan untuk anak anak kita. Begitu juga eye contact (kontak mata) supaya komunikasi kita tersampaikan dengan baik dan di terima oleh anak anak sehingga memancing minat dan bakat anak," ucap Lisda. (NI_01)

PDAM Kabupaten Solok Seharusnya Menerapkan Social Oriented, bukan Business Oriented

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Solok, seharusnya menerapkan social oriented (berorientasi sosial), bukan business oriented (berorientasi bisnis). Hal itu disampaikan ketua fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Solok, Ismael Koto, SH.

Maka itu Ismael Koto meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi prinsip kerja PDAM Kabupaten Solok, karena Air adalah kebutuhan semua makhluk hidup, tidak hanya manusia. Tidak punya rumah, masih bisa hidup, tapi tidak punya air tak bisa hidup," ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok tersebut.

Ismael Koto juga mengatakan, dalam manajemen pengelolaan PDAM, tidak ada salahnya pemerintah melakukan hal serupa, seperti perlakuan pada pembiayaan BPJS Kesehatan. Intinya Ismael Koto meminta agar pemerintah daerah memperlakukan kebutuhan masyarakat akan air bersih sama dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

"Selama ini, pemerintah (Pemkab Solok) membiayai BPJS Kesehatan untuk warga. Tentu prinsip kerja yang sama bisa dilakukan terhadap manajemen pengelolaan PDAM Kabupaten Solok. Intinya, manajemen PDAM agar menerapkan social oriented (berorientasi sosial), bukan business oriented (berorientasi bisnis). Intinya kita meminta agar pemerintah daerah memperlakukan kebutuhan masyarakat akan air bersih sama dengan kebutuhan pelayanan kesehatan," ucapnya.

Jika hal ini terwujud, Ismael Koto menyatakan hal ini merupakan sejarah bagi pemerintahan di Sumbar, bahkan di Indonesia. Menurutnya, terobosan ini bukan hal yang mustahil dilakukan. Bahkan, selama ini sejumlah PDAM di berbagai daerah telah menerapkan perlakuan tarif sosial ke sejumlah fasilitas sosial dan keagamaan.

"Seperti halnya BPJS Kesehatan, dimana pemerintah memberikan alokasi khusus ke masyarakat kurang mampu, prinsip ini bisa juga diaplikasikan dalam manajemen PDAM. Bahkan, Pemkab Solok bisa memberikan perlakuan yang sama ke seluruh masyarakat," paparnya. (Niko Irawan)

Medison: Saya Pejabat Karier, Bukan Politisi

SOLOK, INFONEWS.CO.ID saya ditunjuk sebagai Sekda Kabupaten Solok, bukan karena kedekatan politik. Saya pejabat karier, bukan politisi. Kalau saya tidak dibutuhkan, saya tidak akan memaksakan diri. Tapi saya diminta langsung oleh Bupati Jon Firman Pandu untuk tetap membantu roda pemerintahan. Di tengah kondisi fiskal daerah yang sangat menantang, posisi Sekda bukan untuk bermain politik, tapi untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan,hal itu disampaikan Medison pasca dirinya dituding terlibat dalam politik praktis dalam Pilkada Kabupaten Solok dan Pilkada Sumbar tahun 2024 lalu.

Pamong senior asal Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya tersebut, disebut mendukung Paslon Capt. Epyardi Asda, M.Mar - Ekos Albar di Pilgub Sumbar dan Emiko, SP - Irwan Afriadi di Pilkada Kabupaten Solok 2024. Selain itu, Medison juga disebut-sebut sebagai "otak" dalam pergeseran jabatan di Pemkab Solok sejak JFP-Candra dilantik pada 20 Februari 2025. Medison dianggap ingin jabatannya sebagai Sekda, tetap berlanjut. Sehingga, dituding bermuka tembok.

Medison juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin ikut terseret ke dunia politik pemerintahan. Sehingga, tudingan-tudingan negatif terhadap dirinya, dianggap sebagai pemacu semangat untuk berbuat lebih baik lagi ke tanah kelahiran dan kampung halamannya, Kabupaten Solok. 

"Netralitas ASN itu harga mati. Saya sadar betul posisi saya sebagai pejabat karier, bukan politisi. Justru saya selama ini berupaya menjaga birokrasi agar tetap steril dari politik praktis. Perlu diingat, bahwa seluruh pejabat di pemerintahan adalah pejabat karier, bukan pejabat politik," katanya.

Medison juga menyayangkan tudingan bahwa dirinya mengatur penempatan pejabat berdasarkan kedekatan, seperti isu pelantikan istri Bupati sebagai Kabag Prokomp. Ia menegaskan bahwa semua penempatan dilakukan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku.

"Saya bekerja sesuai sistem. Saya bukan ‘pengatur jabatan’ seperti yang dituduhkan. Semua mutasi dan promosi selalu melalui mekanisme resmi. Soal Ibu Ketua TP-PKK yang juga menjabat Kabag Prokomp, itu adalah hasil dari proses yang melibatkan banyak pihak dan tetap sesuai aturan," katanya.

Terkait sorotan publik dan munculnya isu-isu lama yang menyeret namanya sejak di Kabupaten Sijunjung, Medison menyatakan bahwa ia sudah kenyang dengan dinamika birokrasi dan tetap memilih fokus bekerja daripada meladeni rumor.

"Saya tidak mau habiskan waktu meladeni opini yang dibuat untuk menjatuhkan. Fokus saya bekerja dan membantu Bupati dan Wakil Bupati agar bisa membawa Solok lebih baik,” tegasnya lagi.

Medison juga menegaskan bahwa tantangan keuangan yang dihadapi Pemkab Solok saat ini sangat berat. Dengan pemotongan anggaran hingga 50 persen, banyak program harus direstrukturisasi. Ditambah lagi dengan kondisi internal pemerintahan yang masih belum sepenuhnya solid.

"Kita sedang hadapi efisiensi anggaran yang luar biasa besar. Bukan hanya Solok, hampir semua daerah di Indonesia merasakannya. Tapi tantangan itu makin berat karena saya melihat ada kurangnya kekompakan di tubuh pemerintahan kita. Di sinilah peran Sekda menjadi penting sebagai penghubung antara visi dan misi Bupati-Wakil Bupati dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Sudah cukup polemik. Saatnya kita bekerja. Rakyat menunggu hasil, bukan drama. Jangan biarkan dinamika politik merusak semangat pelayanan publik. Sekda itu bukan tokoh politik, saya ada untuk memfasilitasi sistem pemerintahan, bukan menjadi bagian dari kontestasi," jelasnya.

 Medison, S.Sos, M.Si  Alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) angkatan III ini, adalah pejabat karier, bukan politisi. Medison yang menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok sejak masa Capt. Epyardi Asda, M.Mar dan Jon Firman Pandu, SH (2021-2025),

Iskan Nofis: Medison Sangat Layak dan Pantas Dipertahankan

Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Iskan Nofis, ikut buka suara terkait tudingan terhadap Sekda Kabupaten Solok, Medison. Iskan Nofis menegaskan bahwa selama ini, terutama setelah Jon Firman Pandu - Candra terpilih, perjalanan pemerintahan berjalan dinamis. Iskan Nofis mengakui, bahwa memang ada beberapa pihak yang tak terfasilitasi. Tapi secara umum pemerintahan berjalan sangat baik. 

"Jabatan Sekda adalah jabatan karier di pemerintahan, bukan jabatan politik. Selama ini, pemerintahan berjalan sangat dinamis. Sebagai 'anak buah' Jon Firman Pandu, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok, saya menilai Sekda Medison sangat pantas dan layak dipertahankan," tegasnya.

Iskan Nofis juga mengharapkan semua pihak di Kabupaten Solok agar berfikir jernih dan menghilangkan tendensi negatif. Menurutnya, sosok Sekda serta pejabat di Pemkab Solok, adalah orang-orang yang mampu menjalankan, menjaga, dan mampu menutupi kekurangan pimpinan dalam pemerintahan. Sehingga dibutuhkan sosok-sosok profesional di bidangnya masing-masing.

"Selama enam tahun saya di DPRD Kabupaten Solok, saya melihat peran Sekda beserta jajarannya sangat besar dalam menjaga roda perjalanan pemerintahan. Secara politik, saya akan senantiasa menjaga JFP. Sehingga dalam menjalankan pemerintahannya, bisa nyaman," ungkapnya. 

Syamsu Rahim: JFP Mau jadi Bupati Biasa atau Luar Biasa?

Mantan Bupati Solok periode 2010-2015, Drs. Syamsu Rahim menilai polemik yang diarahkan kepada Sekda Kabupaten Solok, Medison, segalanya terpulang ke Bupati dan Wakil Bupati Solok, JFP-Candra. Menurut mantan Ketua DPRD Kota Sawahlunto dua periode, Walikota Solok (2005-2010) dan Bupati Solok (2010-2015) tersebut, pengisian jabatan di OPD adalah hak kepala daerah, namun tetap dengan aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan tertentu. 

"Seluruh jajaran pemerintahan, baik dari tingkat staf, kasi, kasubag, Kabid, Kabag, Kadis, termasuk Sekda, adalah orang-orang yang akan bekerja untuk kepala daerah. Karena itu, kepala daerah akan memilih orang yang mampu membuatnya nyaman dan mampu menjalankan visi-misinya," ujarnya.

Syamsu Rahim juga mengatakan dirinya sudah berulang kali mengingatkan Jon Firman Pandu, apakah akan menjadi bupati biasa atau ingin "naik kelas" menjadi bupati luar biasa. Jika JFP-Candra mengangkat orang-orangnya menduduki jabatan pemerintahan, itu adalah hal yang biasa saja. Namun, jika JFP-Candra mampu merangkul orang-orang yang punya kapabilitas, namun disinyalir menjadi lawan politiknya di Pilkada 2024 lalu, JFP-Candra akan menjadi kepala daerah yang luar biasa.

"Jika ada pejabat yang disinyalir menjadi lawan politik, diangkat menjadi pejabat, makan loyalitasnya akan sangat luar biasa untuk pemerintahan. Mereka akan mati-matian bekerja," ungkapnya. (Niko Irawan)

SIPD Kabupaten Solok Terkunci, Gaji ASN Belum Dibayar, Ini Penjelasan Sekda Medison

Solok, Infonews.co.id - Akibat Pimpinan DPRD bersama Anggota DPRD Kabupaten Solok belum juga menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran terkait pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Maka berdampak pada Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Bulai Mei 2025 belum bisa dibayarkan. Padahal, seluruh OPD di Pemkab Solok (terkecuali Setwan) sudah melakukan entri data dengan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sekda Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si, mengakui bahwa SIPD Kabupaten Solok memang terkunci, alias terblokir. Penyebabnya karena tidak memenuhi perintah dalam Inpres No.1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Namun, karena dituding menjadi penyebab masalah ini, Medison akhirnya buka suara. Menurutnya, dari 26 OPD Pemkab Solok dan 14 Kantor Kecamatan, penyebab terblokirnya SIPD Pemkab Solok adalah karena proses revisi efisiensi anggaran sesuai Inpres No.1 tahun 2025 belum dientri. 

"Gaji ASN Pemkab Solok belum bisa dbayarkan karena SIPD masih terkunci. Hal ini karena proses Revisi Efisiensi sesuai Inpres 1/2025 belum selesai. Dari 26 OPD dan 14 kantor kecamatan, seluruh OPD lainnya sudah dirasionalisasi 50 persen, kecuali Sekretariat DPRD (Setwan). Khususnya belanja Perjadin (Perjalanan Dinas) DPRD. Laporan dari Sekwan, Pimpinan DPRD masih belum bersedia SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)-nya dirasionalkan 50 persen, sehingga belum dientri. Terhadap tudingan kepada saya, biar masyarakat Kabupaten Solok yang menilai," tegas Medison. 

Hal senada juga diakui Sekwan Zaitul Ikhlas. Menurutnya, gaji ASN belum bisa dibayarkan karena SIPD masih terkunci, karena Proses Revisi Efisiensi sesuai Inpres 1/2025 belum selesai. 

"Sesuai permintaan Pimpinan DPRD, Sekretariat DPRD belum mengentri belanja revisi sesuai Inpres No.1 tahun 2025, khususnya belanja Perjalanan Dinas Anggota DPRD. Terkait hal ini, Pimpinan DPRD akan bertemu Bupati terkait efisiensi Perjadin untuk mendukung Tupoksi DPRD," ungkapnya. (Niko Irawan)