Kasus Suap, Polres Tanah Datar OTT Kepala Dinas Koperindag Tanah Datar

TANAH DATAR - Polres Tanah Datar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Koperindag Tanah Datar, MW (55), yang diduga menerima suap, Rabu (24/9/2019). MW diduga menerima suap sebesar Rp 20 juta dari seorang rekanan kontraktor berinisial SY (60). Keduanya ditahan di Mapolres Tanah Datar untuk penyelidikan lanjutan. SY merupakan rekanan kontraktor yang mengerjakan proyek Revitalisasi Pasar Kotobaru, Tanah Datar.

Kapolres Tanah Datar AKBP Rokhmad Hari Purnomo, didampingi Kasat Reskrim AKP Purwanto dalam Press Confrence di Polres Tanah Datar menyatakan MW dan SY ditahan karena kedua tersangka terlibat praktik suap menyuap.

Dari kronologis yang disampaikan AKBP Rokhmad Hari Purnomo, kasus tersebut bermula saat MW selaku Kepla Dinas Koperindag Tanah Datar meminta uang kepada rekanan kontraktor SY untuk keperluan pribadinya. Permintaan tersebut disanggupi SY, dan keduanya menyepakati bertemu di Ruang MW, yakni Kantor Dinas Koperindag Tanah Datar, di wilayah Batu Balang, Tanah Datar, sekira pukul 16.00 WIB.

Tak lama berselang, SY menjumpai MW di kantor Koperindag di Batu Balang. Uang yang telah dijanjikan diserahkan SY, dengan cara menaruh uang di atas MW di bawah sebuah tas. Setelah itu, SY kemudian bersiap meninggalkan ruangan. Namun, Tim Buser Sat Reskrim Tanah Datar langsung melakukan tangkap tangan.

"Informasi kedatangan SY sudah dimonitor dan telah dibuntuti sejak pukul 08.00 WIB oleh tim Buser Sat Reskrim Polres Tanah Datar. Pukul 16.00 WIB itu lah Tim buser beraksi dan meng-OTT (Operasi tangkap tangan) terhadap Kadis MW dan barang bukti uang sebesar Rp 20 juta ditemukan dalam tas tersangka MW," jelas Kapolres Rokhmad.

Tersangka MW, BB dan SY langsung diamankan ke Polres Tanah Datar untuk penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus suap itu.

"Kasus ini akan kita tuntaskan dalam waktu singkat untuk diserahkan ke Kekejaksaan Negeri Tanah Datar," tekan Kapolres Rokhmad.

Kasus suap-menyuap ini (pemberian hadiah) yang dilakukan MW dijerat dengan Pasal 12 huruf a junto Pasal 11 UU 31 tahun 1999 tentang Tipikor (Tindak pidana korupsi) dengan ancaman 20 tahun penjara. Sedangkan pemberi suap, SY, diancam dengan Pasal 5 huruf b UU 31 tahun 1999 tentang Tipikor dengan penjara maksimal 4 tahun kurungan.

Di tempat terpisah, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi kepada awak media di Indo Jolito, mengucapkan apresiasi kepada Polres Tanah Datar yang telah melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum.

Seterusnya agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar, pemerintah akan berikan kesempatan pada kepolisian untuk pemanggilan pihak terkait.

"Kita akan berikan kesempatan untuk pemanggilan saksi-saksi dan pihak lain yang terkait," ucap Irdinansyah.

Irdinansyah juga mengatakan setelah Polres mengeluarkan surat keterangan penetapan tersangka, Pemkab  Tanah Datar akan mengambil kebijakan untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) pada dinas tersebut agar kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Kepada seluruh ASN Kabupaten Tanah Datar, diimbau agar kejadian ini dijadikan pelajaran berharga dan hindari kesalahan sekecil apapun," pungkas Irdinansyah.

Proyek Antisipasi Kemacetan

Revitalisasi Pasar Koto Baru secara resmi dimulai pengerjaannya dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, 20 Juli 2019 lalu. Revitalisasi atau pembangunan Pasar Koto Baru dilaksanakan selama dua tahap. Tahap pertama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan bantuan dana sebesar Rp13,6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan biaya keseluruhan diperkirakan mencapai Rp28,9 miliar. Pemprov Sumbar menargetkan pembangunan pasar tradisional tersebut rampung akhir tahun 2019 mendatang.

Untuk memperlancar revitalisasi Pasar Koto Baru, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menganggarkan dana sebesar Rp4,7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dimanfaatkan untuk pembebasan lahan masyarakat, serta perluasan pasar di bagian belakang.

Proyek ini guna mengantisipasi kemacetan di ruas jalan Pasar Koto Baru X Koto. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, melakukan revitalisasi dengan memperlebar jalan menjadi dua jalur, dan menggeser bangunan pasar yang lama sepanjang belasan meter arah ke belakang, sehingga tidak lagi mengganggu aktivitas bongkar muat barang dan lalu lintas.

Untuk tahap kedua, dibutuhkan biaya tambahan sebesar Rp16 miliar untuk membangun pasar sampai selesai, yakni pembangunan kios pedagang, pembangunan los, pembangunan ruko di bagian Utara, pembangunan fasilitas umum, pagar keliling pasar, gedung pengelola dan menara pandang serta rest area. (*/IN-001)

Wasekjen PAN, Faldo Maldini Gabung ke PSI?

JAKARTA - Faldo Maldini dihebohkan dengan kabar kepindahannya dari PAN ke PSI. Wakil Sekjen PAN asal Sumbar tersebut dikabarkan pindah ke PSI karena muncul iklan foto dirinya bersanding dengan logo partai yang diketuai Grace Natalie itu. Iklan yang dimaksud adalah foto Faldo memakai logo PSI dengan tulisan 'Sumangaik Baru'. Penggalan kata 'Sum(angaik) Bar(u)' diberi warna merah untuk penegasan soal Sumbar atau Sumatera Barat.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest mengatakan hingga pagi tadi, Faldo masih tercatat sebagai kader PAN.

"Faldo masih PAN, dari data yang saya cek per tadi pagi masih PAN," kata Ryan, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

Sementara itu, Faldo Maldini saat dikonfirmasi apakah bergabung dengan PSI, menyatakan minta didoakan. Namun dia tidak menegaskan apakah masih menjadi kader PAN atau sudah pindah ke PSI.

"Saya kalau melihat PSI adalah partai yang berpihak dengan anak muda. Salah satunya adalah membantu kami dalam proses ini. Terkait apakah saya sebagai PAN atau PSI semuanya sudah tertulis di lauhul mahfudz, saya hanya menjalankan tolong doakan saja," ujar Faldo.



Sementara itu terkait dengan adanya iklan foto Faldo memakai logo PSI dengan tulisan 'Sumangaik Baru' di media lokal Sumatera Barat, eks juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu mengaku PSI mau mendukungnya untuk maju di Pilgub Sumbar 2020. Akan tetapi, Faldo masih merahasiakan apakah dia sudah pindah atau belum ke partai anak muda itu.

"Gini loh ada orang yang dukung kita untuk Pilkada masa kita tolak sih, kan PSI mendukung tapi PSI di sana (Sumatera Barat) nggak ada kursi juga, terus PSI bilang PSI komitmen dengan akan mendukung anak muda, kayaknya nggak ada yang lebih muda lagi, anak muda yang didukung PSI untuk Cagub gitu loh," tutur dia.

Sekjen PAN Eddy Soeparno sudah mengucapkan selamat jalan kepada Faldo bila kabar loncat ke PSI benar.

"Andai kata memang PAN dipandang belum bisa menjadi kendaraan politik Adinda Faldo untuk mencapai tujuan mulianya di ladang pengabdian masyarakat, saya akan mengucapkan selamat jalan dan selamat berkarya baginya," ungkap Eddy.



Love and Hate Faldo dan PSI

Isu Wasekjen PAN Faldo Maldini pindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) santer beredar. Terlepas dari itu, Faldo dan PSI punya catatan panas-dingin hubungan, bisa disebut 'love hate relationship'.

Kabar Faldo gabung partai yang diketuai Grace Natalie itu bermula dari iklan di koran lokal Sumatera Barat. Dalam iklan tersebut, foto mantan caleg DPR RI itu bersanding dengan logo PSI dan tulisan berbahasa Minang: 'Sumangaik Baru'.

PAN yang menaungi Faldo belum bisa memberikan tanggapan. Baik Sekjen PAN Eddy Soeparno dan Wasekjen Saleh Partaonan Daulay mengaku harus berbicara terlebih dahulu dengan Faldo.

Pun demikian dengan pengurus pusat PSI yang menyatakan sebaiknya isu itu ditanyakan langsung kepada Faldo. Namun, suara pengurus PSI Sumatera Barat seolah memperkuat kabar Faldo gabung PSI.

"Kami belum bisa menjelaskan secara panjang-lebar. Tapi (rasanya) seperti itulah kira-kira," kata Ketua DPW PSI Sumbar Ari Prima kepada detikcom, Rabu (18/9/2019).

Ari Prima menambahkan sosok Faldo memang diincar untuk Pilgub Sumbar 2020.

Berikut sepenggal kisah antara Faldo Maldini dan PSI:

1. Saling Serang Gegara Pin Emas

Debat ini bermula ketika PSI menyebut Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) terlalu lama menikmati uang rakyat karena menganggap partai berlogo mawar itu mencari popularitas dengan isu pin emas bagi anggota Dewan.

"Sebagai Ketua MPR, seharusnya Pak Zulhas mendukung niat baik PSI untuk tidak ikut menghamburkan uang rakyat. Bukan justru menyerang niat baik kami ini. Ini seperti ingin membiasakan yang benar, tapi diserang oleh yang membenarkan yang biasa," kata juru bicara DPP PSI Dedek Prayudi, Minggu (25/8/2019).

Faldo Maldini membela Zulhas dengan menyinggung biaya pemasangan baliho pemilu PSI di kawasan Gatot Subroto (Gatsu) Jakarta.

"Sudah lama hamburkan uang rakyat? Uang rakyat yang mana? Tugas pemerintah itu bukan berhemat, tapi mengoptimalkan pelayanan. Tidak ada temuan BPK atau KPK-nya. Kalau tidak ada bukti, ya itu lagi halu aja namanya," kata Faldo kepada wartawan, Minggu (25/8/2019).

2. Debat soal 'Negara Punah'

Di masa kampanye Pilpres 2019, Faldo Maldini yang menjadi salah satu juru bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kerap melontarkan pembelaan untuk pasangan calon nomor urut 02 itu. Ketika Prabowo 'diserang' kubu 01--termasuk PSI--karena berbicara 'negara ini bisa punah', Faldo turut pasang badan.

PSI ketika itu menyebut Prabowo tak berhenti menakut-nakuti rakyat dan menyarankan pertobatan.

"Pak Prabowo nggak pernah tobat, selalu menakuti-nakuti rakyat. Apa yang diharapkan kepada capres yang bisanya menebar ketakutan dan pesimisme?" ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Senin (17/12/2018).

Faldo lalu meminta PSI tidak bicara sembarangan. Dia mengatakan tak seharusnya PSI merasa sebagai pihak-pihak yang paling suci.

"Jangan seolah-olah, 'Saya (PSI) suci, lalu Anda pendosa,' gitu mikirnya. Itu pecah belah namanya," ucap Faldo, Selasa (18/12/2018).

3. Gaduh 'Partai Inkonsisten'

Ketika posisi PAN kembali ramai dibahas seiring isu pengunduran diri Asman Abnur dari Kabinet Kerja, PSI mengkritik PAN sebagai partai paling tak konsisten. Untuk diketahui, posisi Asman Abnur sebagai MenPANRB saat itu disoroti lantaran PAN dianggap tak konsisten dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Jusuf Kalla (JK).

"Saya merasa PAN adalah partai yang paling tidak konsisten. Meski banyak beda pandangan, saya hargai Gerindra dan PKS yang istikamah menjadi oposisi," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Selasa (14/8/2018).

Membalas Toni, Faldo lalu mengungkit dukungan PSI kepada tokoh yang sempat diteriaki intoleran.

"PSI kan partai baru ya. Seharusnya fokus mengambil hati rakyat, jangan malah ikut serang-menyerang yang tidak produktif. Sumbang saja idenya, tidak terlalu memikirkan partai lainnya," kata Wasekjen PAN Faldo Maldini kepada wartawan, Selasa (14/8/2018).

4. Mesra soal MK

Saat Prabowo-Sandi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Faldo Maldini membuat video berjudul 'Prabowo Tidak Akan Menang Pemilu di MK' yang diunggahnya ke YouTube. Dilihat detikcom, Senin (17/6/2019), video berdurasi 8 menit 40 detik itu dibagikan Faldo ke jejaring media sosialnya seperti Twitter.

Dalam video tersebut, Faldo menyatakan Prabowo tak akan menang di MK karena sejumlah hal.

"Di video kali ini gua akan menjelaskan tentang peluang Pak Prabowo di MK dan menurut gua Prabowo-Sandi nggak akan menang pemilu di Mahkamah Konstitusi," kata Faldo Maldini mengawali videonya. Faldo telah mengizinkan detikcom mengutip video tersebut.

Ketua DPP PSI Tsamara Amany lalu menyambut baik video Faldo. Tsamara senang jika Faldo akhirnya sadar.

"Untuk Bang Faldo, alhamdulillah kalau sadar dan kembali ke jalan yang benar!" kata Tsamara. (*/IN-001)

KPK OTT Seluruh Direksi Perum Perindo

JAKARTA - KPK menangkap seluruh direksi Perum Perindo. Total sembilan orang diamankan oleh KPK dalam OTT tersebut. Tiga di antaranya ialah direktur Perum Perindo, yakni Direktur Utama Risyanto Suanda, Direktur Keuangan Arief Goentoro, dan Direktur Operasional Farida Mokodompit. Pihak lain yang ditangkap ialah pegawai Perum Perindo dan pihak importir. Diduga, operasi tangkap tangan itu terkait izin impor ikan jenis tertentu. Salah satu jenis ikan yang teridentifikasi saat ini adalah ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan Salem.

Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang USD 30 ribu atau lebih dari Rp 400 juta. Diduga uang tersebut merupakan fee.

"Diduga uang ini merupakan fee jatah kuota impor ikan jenis tertentu yang diberikan Perum Perindo pada pihak swasta," ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif kepada wartawan, Senin (23/9).



Para pihak yang ditangkap itu sedang menjalani pemeriksaan di KPK. Status hukum mereka segera ditentukan dalam waktu dekat.

"Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam untuk menentukan status hukum perkara ini dan status hukum pihak-pihak yang diamankan. KPK berupaya untuk tetap melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di tengah berbagai upaya melemahkan dan memangkas kewenangan KPK," imbuh dia.

Apresiasi Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengapresiasi KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seluruh direksi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo).

"Saya apresiasi, akhirnya orang-orang yang memainkan harga ikan di nelayan bisa tertangkap. Karena saya tidak ada dalam preferensi dalam mendukung impor, karena produk ikan di nelayan sangat banyak," kata Susi menanggapi OTT.



Susi menanggapi hal ini di sela-sela acara di Markas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York, Senin (23/9). Menurut Susi, seharusnya, para pengusaha pengolahan ikan mau turun ke daerah-daerah untuk mencari ikan di nelayan.

"Di nelayan, ikan-ikan yang diimpor itu ada di nelayan-nelayan. Bahkan, selama ini gara-gara impor, harga di nelayan jadi turun," kata Susi.

Susi terkejut saat mengetahui Perindo ikut melakukan impor makerel untuk pindang.

"Saya tidak mendorong impor, karena bisa menjatuhkan harga di nelayan. Kami inginkan pengusaha-pengusaha ikan kaleng jalan ke daerah untuk menyerap hasil tangkapan nelayan di daerah yang banyak. Jadi nanti tidak ada istilah ikan terbuang atau jatuh harganya,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Susi mencurigai bahwa di balik impor, selalu ada rantai rente. Susi juga menegaskan telah mewanti-wanti para dirjen dan direktur di KKP untuk tidak terlibat dalam urusan impor.

"Semangat saya untuk menumbuhkan kemauan pengusaha untuk turun ke daerah untuk serap ikan nelayan kita," pinta Susi.

Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merekomendasi banyaknya impor ikan dengan disetujui Menko Perekonomian. Namun, rekomendasi jumlah ikan yang impor ini bertujuan agar impor dibatasi. Karena itu, sebenarnya impor ikan untuk produk ikan kaleng kini sudah mulai turun dibanding tahun-tahun sebelumnya.



Sejarah Perum Perindo

Perum Perindo merupakan BUMN yang didirikan pada 20 Januari 1990. Awalnya perusahaan itu memiliki nama Perum Prasarana Perikanan Samudera (PPS). Perubahan nama perusahaan menjadi Perum Perindo terjadi pada 2013.

Berkantor pusat di Jalan Muara Baru Ujung Penjaringan, Jakarta Utara, Perum Perindo memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan barang jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan. Pelayanan dan pengembangan untuk pengguna jasa pelabuhan perikanan, yaitu nelayan dan masyarakat yang menggeluti perikanan.

Ada sejumlah lini usaha Perum Perindo, di antaranya sewa lahan dan bangunan; tambat labuh; jasa docking dan perbaikan kapal; sewa cold storage; produksi es; penjualan BBM, air bersih dan perbekalan kapal lainnya. Kemudian budi daya serta produksi pakan ikan dan udang; perdagangan dan pengolahan hasil laut.

Hingga tahun 2018, modal perusahaan yang dimiliki Perum Perindo adalah Rp 341,43 miliar. Sedangkan pendapatannya, Perum Perindo mencatat pada akhir tahun 2018 sebesar Rp 1 triliun.



Perusahaan pelat merah itu beroperasi di sembilan pelabuhan perikanan. Yakni Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di Jakarta; Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan di Belawan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan di Pekalongan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Brondong; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat di Pemangkat; dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi di Prigi.
Kemudian Pelabuhan Perikanan Lampulo di Banda Aceh; Pelabuhan Perikanan Tarakan; dan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin. Kini Perum Perindo mengembangkan operasinya 29 wilayah. (*/IN-001)

Tanpa Penentangan, Bagan dan KJA di Danau Singkarak Ditertibkan Tim Terpadu

SOLOK - Tim Terpadu dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, melakukan penertiban alat tangkap jaring bagan dan keramba jaring apung (KJA) di Danau Singkarak, Senin (23/9/2019). Penertiban yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut dimulai dari daerah Sumpur Kudus, Tanah Datar, hingga ke Singkarak di Kabupaten Solok. Penertiban ini melibatkan sejumlah instansi terkait. Yakni Sat Pol PP Provinsi Sumbar, Sat Pol PP Kabupaten Solok, Sat Pol PP Tanah Datar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar, Kesbag Pol Pemkab Solok, Anggota Korem/WBR, Sat Pol Air Polda Sumbar, Polres Solok Kota, Polres Tanah Datar, Polsek X Koto Dibawah, dan Polsek Junjung Sirih.

Penertiban ini diikuti oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar Yosmeri, Kabid Trantib Pol PP Provinsi Ferdinal, S.STP, Kabid Trantib Pol PP Kabupaten Solok Hendrianto, Kadis Perikanan dan Pangan Kab.Solok Kennedy Hamzah, Kadis Pangan dan Perikanan Tanah Datar Daryanto Sabir, Kabid Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan DKP Provinsi Albert, Kabid Tangkap DKP Sumbar Lisnur, UPTD Konservasi dan Pengawasan Iwan Saiyan, dan Kasi Kesbag Pol Pemkab Solok Nasir.

Sedikitnya, sebanyak 145 personel terlibat dalam penertiban tersebut. Dengan rincian, Anggota Sat Pol PP Sumbar sebanyak 51 orang, Anggota Sat Pol PP Kabupaten Solok sebanyak 20 orang, Anggota Sat Pol PP Tanah Datar sebanyak 20 orang, Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebanyak 30 orang, Petugas PLN Rayon
 Singkarak sebanyak 10 orang, Anggota Korem/WBR sebanyak 4 orang, Personel Sat Pol Air Polda Sumbar sebanyak 6 orang, dan personilllel gabungan Polres Solok Kota dan personel Polsek X Koto Dibawah sebanyak 4 orang.

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok, Kennedy Hamzah di Singkarak, menyatakan penertiban ini adalah lanjutan dari penertiban pada Juli 2019 lalu. Saat itu, penertiban sempat mendapat penolakan dari warga sekitar, sehingga petugas urung melaksanakan penertiban saat itu.

"Penertiban ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 81 Tahun 2017, yang telah disosialisasikan kepada pemilik bagan dari jauh hari bahkan dari akhir 2018. Dalam dua bulan terakhir, kami mencoba meyakinkan masyarakat yang menolak dengan diskusi, kami tidak ingin ada unsur paksaan, ini kan untuk kebaikan bersama," kata Kennedy.

Penertiban di Kawasan Danau Singkarak bagian Kabupaten Solok terlihat cukup ramai. Ratusan masyarakat berkumpul di dekat titik-titik penertiban. Meaki sempat terjadi diskusi dengan petugas, namun masih dalam taraf wajar. Petugas tetap melakukan penertiban.

Kennedy Hamzah menyebutkan penertiban tersebut yang ketiga kalinya dalam tahun ini. Pada awal tahun, Pemkab Solok sudah melakukan penertiban, dan masyarakat menolak, kemudian diberikan tenggat waktu hingga Juli 2019. Lalu pada Juli dilaksanakan juga penertiban, kali ini bersama Pemprov Sumbar, tapi juga mendapat penolakan dari masyarakat.

"Pemkab Solok dan Pemprov Sumbar intens melakukan diskusi dengan masyarakat Danau Singkarak wilayah Solok. Hal ini ditujukan untuk memberikan pemahaman ke pemilik bagan, agar mau menbongkar bagan dan mengganti dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan," lanjutnyam

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Solok, ada enam nagari yang memiliki bagan di Singkarak, yaitu di Nagari Kacang 40 bagan, Tikalak sebanyak 48 bagan, Nagari Singkarak 14 bagan, Saniang Baka 75 bagan, Muaro Pingai sebanyak 52 bagan dan Paninggahan 27 bagan.

Dengan total 256 bagan di sepanjang danau, sebagian bagan telah dibuka oleh masyarakat. Tinggal 165 bagan yang akan dibongkar dalam dua hari. Pada Senin bagan yang berhasil dibongkar mencapai 80 bagan, sisanya dilanjutkan besok Selasa (24/9).

Kennedy juga menjelaskan kondisi di Danau Singkarak saat ini, berdasarkan laporan yang didapat dari tim penyuluh perikanan Kabupaten Solok, ada 30 lebih bagan ukuran jumbo (14×15 meter) dipasang di daerah batas Muaro Pingai dan Saniang Baka. Bagan dipasang dengan konstruksi baja permanen di wilayah tengah dan selatan Danau Singkarak di Muaro Pingai dan Saniang Baka. Karena itu juga ada gesekan antara pemilik bagan yang di tepi dengan pemilik bagan yang di tengah.

"Alasan utamanya, mereka (pemilik bagan) tidak terima jika hanya bagan saja yang ditertibkan, tapi untuk tahap awal ini, kami fokus ke bagan saja, karena sangat sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 81 Tahun 2017," ujarnya.

Untuk menyosialisasikan penggantian bagan dengan alat tangkap ramah lingkungan, Pemkab Solok sebelumnya sudah memfasilitasi nelayan pemilik bagan dengan 34 paket masing-masing 34 perahu. Kemudian 34 jaring Langli berukuran lebih besar dari ukuran biasa agar ikan yang masih kecil tidak tertangkap juga, kemudian 34 unit mesin tempe, dan 34 set alat keselamatan, paket tersebut senilai lebih dari Rp700 juta. Tahun 2019 masing-masing 29 paket Rp700 juta lebih.

"Respon masyarakat cukup positif, beberapa Nagari malah meminta tambahan bantuan paket lagi, dan tahun depan akan kami anggarkan lagi," ujarnya. (IN-001)

"Terlalu Dekat" dengan Masyarakat, Kapolres Ini Menangis Saat Dimutasi

Mutasi 13 Kapolres di Sumbar menyisakan banyak kisah. Sejak komitmen Profesional, Modern, Terpercaya (ProMoTer), disuarakan petinggi Polri, tercipta jalinan hubungan "spesial" antara korps Bhayangkara dengan masyarakat. Mutasi para perwira, meninggalkan kesedihan mendalam. 

Seorang gadis kecil penjual onde-onde menyeruak masuk, menembus barisan polisi, saat prosesi pisah sambut Kapolres Padang Panjang, di halaman Mapolres Padang Panjang, Sabtu (21/9/2019). Pisah sambut itu digelar untuk melepas AKBP Cepi Noval, S.I.K, dan menyambut AKBP Sugeng Hariyadi, S.I.K, MH. Entah apa yang ada di fikiran anak kecil tersebut. Sehingga dengan berani menembus kerumunan polisi dan tokoh masyarakat, tokoh adat dan para pejabat di Padang Panjang tersebut.

Dengan pakaian "seadanya", khas pedagang keliling, anak kecil ini dengan keberanian luar biasa, sudah berada di hadapan AKBP Cepi Noval. Kapolres yang sudah lebih dua tahun berdinas di Polres Padang Panjang tersebut terkejut. Dalam hitungan detik, anak tersebut menangis! Air matanya tumpah di hadapan perwira kelahiran Purwakarta, 29 November 1977 tersebut.



Sebagai orang Sunda yang terkenal lembut, AKBP Cepi Noval, ternyata tak tahan mendapat kejutan seperti itu. Tamatan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1999 tersebut, juga menangis!

Sambil menghapus air mata anak pedagang onde-onde tersebut, Cepi Noval berusaha menghibur sang anak. Kapolres ganteng tersebut ternyata selama ini adalah langganan sang anak. Diungkapkannya, setiap bertemu sang anak, Cepi Noval akan selalu memborong habis dagangannya.



"Nak. Bapak pamit ya. Rajin belajar, dan banyak sabar ya nak. Jangan takut, ada Kapolres baru," ungkapnya haru sambil menghapus air mata si gadis kecil yang meleleh bening di kedua pipinya.

"Gadis kecil penjual onde-onde itu masih sekolah," ungkap Sang Kapolres tersendat.

Prosesi Kenal Pamit Kapolres Padang Panjang di Aula Rapat Polres Padang Panjang yang dihadiri segenap mitra Polres, diliputi suasana haru. Tangis Cepi tidak bisa berhenti, meski dia sudah berusaha menguatkan dirinya. Sang istri Ny. Mayri Cepi Noval pun terlihat "sabak" dan banyak menekurkan kepala.

Selama hampir tiga tahun di Padang Panjang, AKBP Cepi Noval memang diketahui memiliki hubungan baik dengan banyak kalangan di Padang Panjang. Menurutnya, hal ini merupakan refleksi dari komitmen ProMoTer Polri. Sehingga, polisi dituntut menjadi teman sekaligus pengayom bagi masyarakat.

Puncaknya, pada 15 Mei 2018 lalu, Cepi Noval diangkat menjadi anak kemenakan Lareh Nan Panjang dan dianugerahi gelar Sutan Rajo Bagindo.



AKBP Cepi Noval berulang kali mengakui bahwa Padang Panjang adalah kampung keduanya setelah Purwakarta, Jawa Barat. Dia mengakui memiliki orang tua angkat, saudara angkat dan banyak teman di Padang Panjang. Hubungan spesial juga dibangunnya dengan seluruh insan pers di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Cepi Noval juga berharap di Pesisir Selatan, dirinya akan mendapatkan sambutan yang sama.

"Banyak sekali kenangan indah yang sudah terbangun. Terus terang, saya sangat bangga, bisa diterima dengan sangat baik di Padang Panjang. Di sini, saya serasa berada di kampung saya di Purwakarta. Karena saya merasa menjadi seperti keluarga di sini. Saya berharap, masyarakat juga bisa menerima Pak Sugeng Hariadi sebagai keluarga baru di sini," ujar Cepi terisak.



Beberapa hari sebelumnya, Cepi Noval melakukan "napak tilas" di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Sejumlah tempat disambangi untuk pamit secara pribadi dengan masyarakat. Pertemuannya dengan masyarakat juga berlangsung haru. Meski tidak bisa sepenuhnya menerima Cepi Noval pindah, masyarakat mengaku mendoakan agar Cepi Noval bisa lebih sukses di tempat yang baru.

Bahkan, Cepi Noval juga mengunjungi barber shop (tempat potong rambut) langganannya, Jimmy Barber's. Pemiliknya, Jimmy Azta, adalah orang "diperkenankan" memegang dan "mengacak-acak" kepala sang Kapolres.



"Semoga sukses di tempat yang baru Pak. Kalau nanti ke Padang Panjang, mampir lah ke sini," ujar Jimmy.

Kapolres Padang Panjang yang baru AKBP Sugeng Hariyadi, S.I.K, MH, mengagumi hubungan batin yang tercipta di antara AKBP Cepi Noval dengan berbagai lapisan masyarakat di Padang Panjang. Sugeng Hariadi juga meminta dukungan yang sama selama menjabat sebagai Kapolres Padang Panjang. Meski dia mengakui selama dua tahun bertugas di Sumbar masih belum memahani aspek budaya dan bahasa Minang, yang menjadi bahasa pengantar masyarakat Sumbar.

"Dalam geleng alun tantu indak, dalam angguak alun tantu iyo. Jadi kesan saya, jadi gak pasti, walau artinya bukan seperti itu," ujar Sugeng yang mendapat sambutan tertawa dari para undangan yang hadir.

Tapi dia berjanji akan mempelajari lebih dalam seluk beluk adat dan budaya Minang bersama para ninik mamak di Padang Panjang. Sebab pemahaman itu penting dalam menjalankan tugas kepolisian sebagai pelayanan masyarakat.



Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal melantik 14 perwira di wilayah hukum Polda Sumbar dalam prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Markas Polda Sumbar Jl. Sudirman, Kota Padang, Kamis (19/9). Sertijab tersebut berdasarkan Surat Telegram Mabes Polri nomor ST/2317/KEP/2019. Sertijab tersebut dihadiri Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Damisnur, pejabat utama Polda Sumbar, para Kapolres, Pamen Polda Sumbar, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Ade Fakhrizal, Pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar, dan Ketua Bhayangkari Cabang se-Sumbar.

Kapolres yang melaksanakan Sertijab tersebut Kapolres Limapuluh Kota AKBP Haris Hadis dipromosikan menjadi Wakapolresta Padang. Posisi AKBP Haris digantikan oleh AKBP Sri Wibowo, yang sebelumnya menjabat Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas (Dit Lantas) Polda Sumbar.

Kapolres Pasaman AKBP Hasanuddin, dimutasi ke Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumbar dengan jabatan baru sebagai Inspektur Bidang (Irbid). Jabatan Kapolres Pasaman dijabat oleh AKBP Hendri Yahya, yang sebelumnya adalah Kapolres Kepulauan Mentawai. Jabatan AKBP Hendri Yahya di Polres Kepulauan Mentawai diisi AKBP Dody Prawiranegara, yang sebelumnya Penyidik Madya I Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat.

AKBP Endrastiawan Setyowibowo, Kapolres Payakumbuh dipromosikan sebagai Wakil Kepala Pusat Pendidikan (Wakapusdik) Pembinaan Masyarakat (Binmas) Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri. Penggantinya adalah AKBP Dony Setiawan, yang sebelumnya Kapolres Solok Kota.

Jabatan Kapolres Solok Kota diisi oleh Kapolres Agam AKBP Ferry Suwandi. Pengganti AKBP Ferry Suwandi adalah AKBP Dwi Nur Setiawan, dari Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sumbar.

Kapolres Bukittinggi dari AKBP Arly Jembar Jumhana, dipromosikan sebagai Wakil Direktur (Wadir) Reserse Kriminal Umum Polda Babel. Jabatannya digantikan oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Iman Pribadi Santoso. Tongkat komando di Polres Pasbar kini dipegang oleh AKBP Fery Herlambang, yang sebelumnya menjabat Kapolres Pesisir Selatan.

Kapolres Pesisir Selatan diisi oleh AKBP Cepi Noval, yang sebelumnya menjabat Kapolres Padang Panjang. Posisi AKBP Cepi Noval di Polres Padang Panjang kini dijabat oleh AKBP Sugeng Hariyadi, yang sebelumnya adalah Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar.

Kapolres Tanah Datar AKBP Bayuaji Yudha Prajas, dipromosikan ke Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Baharkam) Polri sebagai Kasubbaglog Bagsumda Rorenmin Baharkam Polri. Posisinya akan digantikan oleh AKBP Rokhmad Hari Purnomo, dari Kasubdit IV Dit Reskrimsus Polda Sumbar.

Kapolres Padang Pariaman AKBP Rizki Nugroho, dipromosikan ke Polda Sumbar sebagai Kepala Bagian (Kabag) Informasi dan Logistik (Infolog) Biro Logistik (Rolog) Polda Sumbar. Posisinya digantikan oleh AKBP Zamroni Wibowo, yang sebelumnya adalah Kapolres Sawahlunto. Pengganti AKBP Zamroni di Sawahlunto adalah AKBP Junaidi Nur, yang bertugas di Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal menegaskan bahwa serah terima jabatan pada setiap organisasi merupakan hal penting dan strategis. Tujuan utamanya adalah memelihara dinamika dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

"Mutasi jabatan merupakan proses regenerasi kepemimpinan dan promosi bagi personel Polri. Hal itu merupakan wujud penghargaan yang diberikan organisasi kepada personel Polri yang dinilai telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik atas dedikasi, kinerja dan pengabdian yang tinggi," tegas Kapolda.

Kapolda Niniak Mamak tersebut mengharapkan agar amanah dan kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri kepada personel tersebut, untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal di wilayah tugasnya yang baru. Irjen Pol Fakhrizal juga mengingatkan, mutasi ke tempat yang baru tersebut, harus dipandang sebagai upaya menambah wawasan dan pola pikir, serta dapat dijadikan sarana dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

"Khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," jelas Jenderal Bintang Dua itu. (rijal islamy)

Pakai Sapu Lidi, Tujuh Tahanan Mapolres Semarang Kabur

SEMARANG - Sebanyak tujuh tahanan kabur dari sel tahanan Mapolres Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/9/2019).

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Agus Triadmaja mengatakan, tujuh tahanan tersebut diduga telah merencanakan pelarian mereka sejak jauh hari. Mereka beberapa kali memantau situasi penjagaan. Setelah situasi dirasa aman, mereka langsung melancarkan niatnya.

Ketujuh tahanan kabur sekitar pukul 02.51 WIB dengan cara mencuri kunci sel yang tergantung di tembok saat tidak ada petugas yang berjaga di lokasi.

"Ketujuh tahanan itu katanya kabur dengan mencuri kunci sel tahanan yang digantungkan di tembok. Salah satu tahanan memakai ujung sapu lidi yang dirangkai menjadi alat untuk mengaitkan kunci yang digantung dekat dengan bangunan sel tahanan," ujar Agus, dikutip kompas.com, Sabtu (21/9/2019).

Para tahanan diduga kabur melewati samping Mapolres Semarang. Dari tujuh tahanan, enam tahanan merupakan tersangka kasus pencurian dan satu tahanan kasus narkoba.

Hingga kini identitas para tahanan yang kabur dari Mapolres Semarang belum diketahui. Namun, personel Polda bersama Unit Reserse Polres Semarang saat ini sedang memburu keberadaan tahanan di sejumlah titik.

Pihaknya juga masih menyelidiki empat penjaga sel tahanan di Mapolres Semarang terkait penjagaan yang longgar untuk mengantisipasi terjadinya kelalaian.

"Kami selidiki apakah saat jaga tidak bergantian atau memang ditinggal dalam keadaan sepi. Ini masih ditindaklanjuti pemeriksaan," ujar Agus.

Polisi juga sudah melakukan upaya koordinasi dengan keluarga tahanan jika mengetahui keberadaan keluarga mereka yang kabur untuk segera menyerahkan diri. (*/IN-001)

Viral Video Panas ASN Pemprov Jabar, Pelakunya Ternyata Guru SMK

BANDUNG - Teka-teki tersebarnya foto dan video syur "Mbak cantik" pakai seragam pegawai Pemprov Jabar yang bikin penasaran kini terbongkar. Berdasarkan kronologinya, pelaku sengaja menyebarkan foto dan video syur itu di media sosial.

Penyebarnya berinisial RIA, guru mesin otomotif dengan status honorer di Purwakarta. Rupanya, penyebar ini sekaligus juga perekam adegan panas Mbak cantik berseragam PNS Pemprov Jabar.

Mulanya, ia menyebarkan video syur itu ke sebuah grup Facebook. Ada dua video yang dibagikan RIA pada Agustus 2019.

"Agustus 2019, tersangka mendistribusikan dua konten video adegan suami istri ke Facebook," kata Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar, AKBP Harry Brata.

Akibatnya, video tersebut pun banyak disebarkan kembali oleh warganet. Video syur itu terhitung sampai dua ribu kali disebarkan ulang. Kemudian, ada pula yang menyebarkannya di Twitter. Sebuah akun Twitter mengunggah itu pada 14 September 2019.



Tersebarnya video syur Mbak cantik berseragam PNS Pemprov Jabar ini pun viral. Puncaknya, Kamis (19/9/2019), viralnya foto dan video syur itu menjadi pemberitaan media massa.

Hal yang mencuri perhatian dan menjadi sorotan adalah logo Pemprov Jabar dari pakaian yang dikenakan wanita dalam video.

Di media sosial Twitter, viral foto dan video yang memperlihatkan seorang perempuan berkerudung dan mengenakan seragam PNS atau ASN, beradegan tak senonoh.

Terkait hal ini, pihak Pemprov Jabar sampai buka suara untuk menindaklanjutinya. Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bahkan turut melacak wajah wanita cantik di database ASN Pemprov Jabar.

Namun, hasilnya nihil. Tak ada wajah yang sama antara potret pada video syur dengan kumpulan potret di database ASN Pemprov Jabar.

Kini terungkap sudah bahwa si Mbak cantik itu memang bukan PNS Pemprov Jabar. Ia adalah RJ. Rupanya RJ dan RIA sempat menjalin hubungan asmara. Latar belakang hubungan asmara inilah yang membuat Ria nekat menyebar video syur RJ.

Kepada polisi, RIA mengaku tak sudi diputusin oleh RJ. Alasan itulah yang membuat pelaku malah bertindak gegabah. Ia tak terima ditinggalkan oleh si Mbak cantik, wanita pujaannya.

"Tersangka tidak rela ditinggalkan dan mengakhiri hubungan dengan saudari RJ sehingga memotivasi tersangka untuk mengunggah video ke grup," katanya.

Nasib RIA dan RJ Sekarang

Mbak cantik berseragam PNS pada foto dan video syur adalah guru Bahasa Inggris di sebuah SMK swasta di Purwakarta. Usianya 30 tahun. Ia bukan guru PNS, Mbak cantik itu seorang guru honorer.

Hubungan suami istri itu dilakukan di dalam mobil. Adegan panas dilakukan di parkiran sebuah pusat perbelanjaan. Rupanya, adengan suami istri itu direkam oleh pria yang berada dalam mobil bersama RJ. Ia adalah RIA yang juga guru di SMK yang sama.



Hal ini siampaikan Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar, AKBP Harry Brata, Jumat (20/9/2019).

"Menggunakan handphone, merekam adegan hubungan suami istri yang dilakukan di kendaran roda empat," ujarnya dikutip tribunjabar.id.

Kini, nasib si pria ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Diketahui, tersangka dijerat Pasal Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 Uu Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain Ria, nasib Mbak cantik pemeran video syur itu pun sudah ditangkap polisi. Keduanya sudah diamankan polisi di Purwakarta. (*/IN-001)

Sertijab 13 Kapolres, Kapolda Sumbar: Berikan Layanan Terbaik ke Masyarakat

PADANG - Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal melantik 14 perwira di wilayah hukum Polda Sumbar dalam prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Markas Polda Sumbar Jl. Sudirman, Kota Padang, Kamis (19/9). Sertijab tersebut berdasarkan Surat Telegram Mabes Polri nomor ST/2317/KEP/2019. Sertijab tersebut dihadiri Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Damisnur, pejabat utama Polda Sumbar, para Kapolres, Pamen Polda Sumbar, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Ade Fakhrizal, Pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar, dan Ketua Bhayangkari Cabang se-Sumbar.

Kapolres yang melaksanakan Sertijab tersebut Kapolres Limapuluh Kota AKBP Haris Hadis dipromosikan menjadi Wakapolresta Padang. Posisi AKBP Haris digantikan oleh AKBP Sri Wibowo, yang sebelumnya menjabat Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas (Dit Lantas) Polda Sumbar.

Kapolres Pasaman AKBP Hasanuddin, dimutasi ke Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumbar dengan jabatan baru sebagai Inspektur Bidang (Irbid). Jabatan Kapolres Pasaman dijabat oleh AKBP Hendri Yahya, yang sebelumnya adalah Kapolres Kepulauan Mentawai. Jabatan AKBP Hendri Yahya di Polres Kepulauan Mentawai diisi AKBP Dody Prawiranegara, yang sebelumnya Penyidik Madya I Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat.

Sertijab Kapolres Payakumbuh.

AKBP Endrastiawan Setyowibowo, Kapolres Payakumbuh dipromosikan sebagai Wakil Kepala Pusat Pendidikan (Wakapusdik) Pembinaan Masyarakat (Binmas) Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri. Penggantinya adalah AKBP Dony Setiawan, yang sebelumnya Kapolres Solok Kota.

Jabatan Kapolres Solok Kota diisi oleh Kapolres Agam AKBP Ferry Suwandi. Pengganti AKBP Ferry Suwandi adalah AKBP Dwi Nur Setiawan, dari Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sumbar.

Kapolres Bukittinggi dari AKBP Arly Jembar Jumhana, dipromosikan sebagai Wakil Direktur (Wadir) Reserse Kriminal Umum Polda Babel. Jabatannya digantikan oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Iman Pribadi Santoso. Tongkat komando di Polres Pasbar kini dipegang oleh AKBP Fery Herlambang, yang sebelnya menjabat Kapolres Pesisir Selatan.

Kapolres Pesisir Selatan diisi oleh AKBP Cepi Noval, yang sebelumnya menjabat Kapolres Padang Panjang. Posisi AKBP Cepi Noval di Polres Padang Panjang kini dijabat oleh AKBP Sugeng Hariyadi, yang sebelumnya adalah Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar.

Kapolres Tanah Datar AKBP Bayuaji Yudha Prajas, dipromosikan ke Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Baharkam) Polri sebagai Kasubbaglog Bagsumda Rorenmin Baharkam Polri. Posisinya akan digantikan oleh AKBP Rokhmad Hari Purnomo, dari Kasubdit IV Dit Reskrimsus Polda Sumbar.

Kapolres Padang Pariaman AKBP Rizki Nugroho, dipromosikan ke Polda Sumbar sebagai Kepala Bagian (Kabag) Informasi dan Logistik (Infolog) Biro Logistik (Rolog) Polda Sumbar. Posisinya digantikan oleh AKBP Zamroni Wibowo, yang sebelumnya adalah Kapolres Sawahlunto. Pengganti AKBP Zamroni di Sawahlunto adalah AKBP Junaidi Nur, yang bertugas di Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri.

AKBP Dony Setiawan (kiri) bersama Ny. Meiza Dony Setiawan bersama Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi (kanan) bersama Ny. Dessy Ferry Suwandi usai Sertijab di Mapolda Sumbar, Kamis (19/9/2019).

Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal menegaskan bahwa serah terima jabatan pada setiap organisasi merupakan hal penting dan strategis. Tujuan utamanya adalah memelihara dinamika dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

"Mutasi jabatan merupakan proses regenerasi kepemimpinan dan promosi bagi personel Polri. Hal itu merupakan wujud penghargaan yang diberikan organisasi kepada personel Polri yang dinilai telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik atas dedikasi, kinerja dan pengabdian yang tinggi," tegas Kapolda.

Kapolda Niniak Mamak tersebut mengharapkan agar amanah dan kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri kepada personel tersebut, untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal di wilayah tugasnya yang baru. Irjen Pol Fakhrizal juga mengingatkan, mutasi ke tempat yang baru tersebut, harus dipandang sebagai upaya menambah wawasan dan pola pikir, serta dapat dijadikan sarana dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

"Khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," jelas Jenderal Bintang Dua itu.

AKBP Dony Setiawan bersama Ny. Meiza Dony Setiawan dalam balutan pakaian Datuk dan Bundo Kandung di Solok.

Bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Solok Kota, kepindahan AKBP Dony Setiawan, terasa cukup membuat kecewa. Hal itu terlihat dari berbagai postingan masyarakat di akun Medsos dan jaringan whatsapp. Meski memaklumi bahwa perwira asal Kertapati Palembang tersebut adalah abdi negara yang harus siap ditempatkan dimana saja. Namun, Dony selama ini sudah dianggap terlalu dekat dengan masyarakat di wilayah hukum Polres Solok Kota.

Sebelumnya, Dony Setiawan ditugaskan Polres Solok Kota menggantikan Kapolres sebelumnya, AKBP Susmelawati Rosya. Berbagai terobosan terkait layanan masyarakat yang dilakukan Dony di Mapolres Solok Kota, sangat memudahkan masyarakat. Bahkan, kedekatannya dengan seluruh elemen masyarakat, membuat perwira asal Palembang tersebut dinobatkan sebagai warga kehormatan Kota Solok dan dianugerahi gelar Sangsako Adat dengan gelar Datuk Pandeka Rajo Mudo.

Di bawah kepemimpinan Dony Setiawan, Mapolres Solok Kota disulap menjadi tempat yang sangat memanjakan masyarakat. Dengan fasilitas dan layanan personel layaknya di hotel berbintang. Imbasnya, layanan dan fasilitas di Mapolres Solok Kota sangat memanjakan masyarakat membuat Polres Solok Kota meraih prediket prestisius, yakni Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada akhir tahun 2018 lalu. Bahkan, akhir tahun ini, Polres Solok Kota sedang berjuang mendapatkan prediket Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

"Tentu kita berharap, Pak Ferry Suwandi akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Dony Setiawan selama ini. Apalagi, Pak Ferry sudah sangat berpengalaman, karena sebelumnya juga Kapolres di Agam. Beda orang, tentu beda juga sentuhannya. Tapi kita harapkan Pak Ferry akan lebih baik dari Pak Dony," ujar Junairi Nursali, pengelola parkir di Taman Syech Kukut Kota Solok, yang lokasi parkirnya direlakan dipakai untuk layanan pembuatan SIM, pembayaran pajak dan layanan lainnya di setiap Sabtu malam dan Minggu pagi oleh Polres Solok Kota. (rijal islamy)

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Tersangka Kasus Dana Hibah KONI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi beserta asisten pribadinya, Miftahul Ulum, sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

"Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua orang tersangka yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019).

Alex menuturkan, Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000.

"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000 tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018," ujar Alex seperti dikutip kompas.com.

Akibat perbuatannya, Imam dan Miftahul disangka melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Siap ikuti proses hukum

Imam Nahrawi menyatakan siap menjalani proses hukum setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus suap terkait dana hibah Kemenpora kepada KONI.

"Tentu saya sebagai warga negara Indonesia akan patuh, akan mengikuti proses hukum yang ada, dan sudah barang tentu kita harus kunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Imam di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Rabu (18/9/2019) malam.

Namun demikian, Imam belum mengetahui poin-poin yang dituduhkan KPK kepadanya. Imam membantah bahwa ia telah menerima suap dan meminta KPK membuktikan adanya dugaan suap senilai Rp 26.500.000.000 yang diarahkan kepasanya.

"Tentu saya sebagai warga negara punya hak juga untuk memberikan jawaban sebenar-benarnya agar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik dengan lancar dan tentu pada saatnya tentu harus kita buktikan bersama-sama," ujar Imam.

Imam berharap, kasus yang menjeratnya itu tidak berkaitan dengan hal-hal politis.

"Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat di luar hukum dan karenanya saya akan menghadapi dan tentu kebenaran harus dibuka seluas luasnya selembar lebarnya. Saya akan mengikuti proses hukum yang ada," kata dia.

Tanggapan istana dan PKB

Istana Kepresidenan menyatakan menghormati langkah KPK yang menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka.

"Kita hormati proses hukumnya," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati kepada Kompas.com, Rabu (18/9/2019).

Terkait kemungkinan Imam mengundurkan diri dari kabinet, Adita belum bisa memastikan.

Sementara itu, parpol Imam Nahrawi berasal, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan memberikan bantuan hukum.

"Kami akan memberikan advokasi atau pendampingan," kata Sekjen PKB Hasanuddin Wahid melalui pesan singkat, Rabu (18/9/2019).

Ia mengatakan, PKB menghormati sepenuhnya keputusan KPK. Wahid menambahkan, PKB juga akan menanyakan langsung kepada Imam terkait kasus yang melibatkannya itu. Wahid pun meminta publik mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kasus ini.

Saat ditanya apakah PKB akan memberhentikan Imam dari keanggotaan partai, ia menyatakan bakal mengadakan rapat untuk menyikapi hal tersebut.

"Kami akan rapat, melakukan kajian mendalam untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," ujarnya. (*/IN-001)

F-Kuwas: Pemkab Solok Lemah dalam Sosialisasi Tour de Singkarak 2019

SOLOK - Meski iven balap sepeda Tour de Singkarak (TdS) 2019 hanya tinggal hitungan pekan, namun gebyar dan sosialisasi dari Pemkab Solok sangat minim. Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Solok, mulai mengeluhkan minimnya sosialisasi iven sport tourism terbesar di Sumbar tersebut. Bahkan sejumlah wartawan di Kabupaten Solok dan Kota Solok, merasa seakan ditinggalkan jelang gelaran iven. Hal itu terbukti, dengan bel adanya pertemuan antara Pemkab Solok dengan insan pers di Solok, membahas sosialisasi TdS 2019.



Ketua Forum Komunikasi Wartawan Solok (F-Kuwas), Raunis Natase, menyatakan peran Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Kabupaten Solok dalam gebyar TdS 2019 sangat minim. Menurut pria yang akrab disapa Roni Natase tersebut, menyebutkan, masyarakat Kabupaten Solok dan Kota Solok baru tahu TdS saat media di Kabupaten Solok dan media nasional menghebohkan TdS 2019 tidak melewati kawasan Singkarak.

"Kabupaten Solok adalah rumahnya Tour de Singkarak. Ikon tersebut harus abadi di sini. Pemkab Solok lemah dalam sosialisasi. Seolah-olah tidak memandang ini sebagai ajang internasional. Padahal tujuan awal TdS adalah untuk memperkenalkan pariwisata di Kabupaten Solok dan Sumbar. Masyarakat bisa melihat sendiri saat ini, iven hanya tinggal hitungan minggu, namun tidak ada sosialisasi berupa spanduk, umbul-umbul, baliho dan iven pendukung TdS. Bahkan, Pemkab Solok belum sekalipun bertemu dengan insan pers Kabupaten Solok membahas TdS ini. Baik secara formal maupun informal. Seolah-olah TdS 2019 ini tidak ada atau sekadar numpang lewat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Roni Natase menyebutkan, sejak iven perdana pada 2009, Kabupaten Solok tidak pernah absen. Bahkan di iven perdana itu, Dermaga Singkarak menjadi tempat start sekaligus finish etape pamungkas. Di saat itu, menurut Roni, di Kabupaten Solok digelar sangat banyak iven yang membuat daerah saat itu sangat ramai. Salah satunya iven Featival Singkarak Danau Kembar (FSDK) yang saat itu mampu memecahkan dua rekor MURI.

"Sangat miris dan sangat disayangkan. Saat ini, gebyar TdS meredup dengan kurangnya sosialisasi dari Pemkab Solok. Contoh kecil saja, berapa banyak masyarakat Solok yang tahu, bahwa logo Tour de Singkarak sudah berubah tahun ini?," ungkapnya.



Gelaran TdS 2019 merupakan kali ke-11 di Sumbar, beberapa waktu lalu menjadi berita heboh. Pasalnya, dari jadwal dan rute sementara yang dikeluarkan Panpel, tidak satupun rute yang melintasi kawasan Danau Singkarak. Bahkan dari 9 etape yang direncanakan, Kabupaten Solok sebagai salah satu penggagas TdS, hanya kebagian secuil rute. Yakni etape VI dari Arosuka ke Muaro Labuh. Setelah jadwal dan rute tersebar luas, Dinas Pariwisata Sumbar dan Pemkab Solok jadi saling tuding.

Awalnya, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian, menyebutkan bahwa Etape VI Tour de Singkarak 2019, yang menurut rencana start di Kabupaten Solok dan finish di Kabupaten Solok Selatan, adalah usulan dari Pemkab Solok. Yakni mengusulkan pemindahan start, dari semula di Dermaga Singkarak ke Taman Hutan Kota Wisata (THKW) Arosuka. Akibat pemindahan titik start, kawasan Danau Singkarak tidak dilewati pebalap. Karena jika harus mengitari Danau Singkarak, jarak lintasan menyentuh angka 250 kilometer ke Solok Selatan.

Hal ini ditanggapi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Solok Saiyo Sakato (S3) dan Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Solok Saiyo Sakato, Eddie Moeras, menegaskan tidak benar rute TdS 2019 yang tidak melintasi kawasan Singkarak, adalah permintaan dari Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo. Menurut Eddie Moeras dalam rilisnya, permintaan start TdS 2019 di Arosuka sudah benar, sekaligus untuk memperkenalkan ibu kota Kabupaten Solok ke nasional maupun mancanegara.

"Untuk itu sekiranya ada rute yang dipersingkat sehingga tidak melebihi batas pebalap sepeda, namun tidak menghilangkan rute melewati Danau Singkarak sebagai ikon pariwisata Kabupaten Solok khususnya dan Sumbar umumnya. Namanya juga Tour de Singkarak, masa tidak melewati Danau Singkarak ya," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Solok, Nasripul Romika, membantah kalau bupati Solok yang meminta pemindahan rute TdS. Nasripul menjelaskan bahwa Pemkab Solok memang meminta agar lokasi start di Kabupaten Solok dilakukan di Taman Hutan Kota Wisata (THKW) di Arosuka.

"Jadi bukan meminta agar jangan lewat Singkarak. Tapi kita meminta agar start etape di THKW. Tawaran itu, ditujukan agar Arosuka lebih dikenal masyarakat luas," kata Nasripul, melalui selulernya, Selasa (10/8).

Nasripul juga menegaskan bahwa survey rute TdS dilakukam sepenuhnya oleh tim Union Cycliste Internationale (UCI. Nasripul yang merupakan Kabag Humas Pemkab Solok saat TdS perdana pada 2009, menyatakan tim UCI telah melakukan dua kali survey. Dari berbagai pertimbangan, tim UCI menurutnya mendukung usulan supaya Arosuka dijadikan lokasi start. (rijal islamy)

"Indonesia Bukan Lagi Darurat Narkoba, Tapi Sudah Bencana Narkoba"

LAMPUNG - Ketua DPD GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika) Provinsi Lampung H.Tony Eka Candra memberikan materi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika (P4GN) dalam rangka Program Orientasi Perguruan Tinggi (Propti) Tahun Akademik 2019/2020 di Kampus Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung, Sabtu (14/9/2019).

Hadir dalam kesempatan tersebut Rektor UTB DR. Agus Mardianto, MM., Wakil Rektor 1 Suhaimi, S.Sos.,M.Kom., Wakil Rektor 2 DR.Hasan Basri, S.Sos., M.Si dan Wakil Rektor 3 Riza Yudha Patria, SH.,M.Kn. Turut hadir juga mendampingi Ketua Harian Granat Lampung Drs.Rusfian,MIP, Konselor Granat Lampung Rachmat Cahya Aji, Kepala Sekretariat Granat Lampung Nazirhan,SH dan Jajaran Pengurus lainnya.

Dalam paparannya, Ketua DPD GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika) Provinsi Lampung H.Tony Eka Candra mengupas habis dan merasa prihatin, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran empuk pasar besar peredaran dan perdagangan narkoba di dunia, hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna yang mencapai 18 ribu orang meninggal dunia sia-sia setiap tahunnya.



Tony yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung ini menjelaskan, Jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah Ganja, Ekstasi dan Sabu, yang menyasar pada kelompok yang awalnya hanya mencoba pakai terutama kelompok Pelajar, Mahasiswa dan kelompok Pekerja usia produktif.

Memang bisnis haram ini sangat menggiurkan bagi kelompok tertentu karna perputaran uang yang sangat besar, hal ini sesuai dengan hukum pasar, permintaan semakin besar mengakibatkan suplay yang semakin besar pula.

Sebab itu, Pemerintah sudah menabuh genderang perang untuk mencegah dan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang belakangan ini terus mengalami peningkatan, bahkan penggunanyapun semakin beragam, lintas usia dan lintas profesi.

"Indonesia saat ini sudah bukan lagi Darurat Narkoba, tetapi sudah Bencana Narkoba," imbuh Tony dihadapan 543 Mahasiswa yang hadir, Sabtu (14/9/2019).



Menurutnya, meningkatnya penggunaan narkoba di Indonesia, karna kurangnya pemahaman tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri, dibarengi dengan kurangnya kepedulian masyarakat, dan terkadang aspek penegakan hukumnyapun masih lemah dan tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, Tony yang juga ketua PD VIII FKPPI Provinsi Lampung ini menilai Pemerintahpun dianggap gagal untuk mencegah masuknya barang haram tersebut ke Indonesia, dan belum berhasil dalam upaya melakukan rehabilitasi bagi pecandu yang jumlahnya semakin meningkat.

"Begitu banyaknya pintu masuk yang tidak resmi, terutama dari jalur laut, karna luasnya bentangan pantai di Indonesia, hingga banyak yang tidak terpantau oleh aparat penegak hukum kita, bisa masuk dari pelabuhan-pelabuhan tikus yang jumlahnya sangat banyak," terangnya.

Pemegang sabuk hitam (DAN VI) Karateka ini mengatakan, pengguna narkoba saat ini, sekitar 5,9 juta jiwa secara nasional, 128.529 jiwa di Provinsi Lampung, 22 persen di antaranya adalah para pelajar dan mahasiswa calon penerus generasi bangsa, sebagian lagi masih dalam usia produktif. Pecandu narkoba tersebut sebagian kecil saja yang dapat pulih kembali kepada kehidupan normal, karena sebagian berakhir idiot dan menjadi beban keluarga, beban masyarakat sekaligus beban negara, bahkan banyak yang menunggu kematiannya.

Penyalahguna Narkoba di Provinsi Lampung menempati urutan ke-3 dari 10 Provinsi di Sumatera, dan urutan ke-8 dari 34 Provinsi di Indonesia. dengan jumlah penyalahguna sebanyak 128.529 jiwa.

"Setiap hari 50 orang mati sia-sia karena narkoba, bahkan mencapai 18 ribu orang setiap tahunnya" ungkapnya.



Oleh sebab itu, diperlukan metode yang masif terpadu dan berkesinambungan. dalam rangka mencegah kejahatan, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba, selain itu juga dibutuhkan sinergi, peran aktif dan pendayagunaan seluruh komponen dan potensi bangsa, serta dukungan dan partisipasi dari segenap lapisan masyarakat dalam menghadapi bencana narkoba, menuju Indonesia yang sehat dan bebas narkoba

Menurutnya, ada empat metode yang harus dilakukan secara bersamaan. Pertama Preemtif, dengan melakukan cegah dini untuk menyampaikan informasi yang seluas luasnya kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, agar timbul kesadaran untuk tidak menggunakannya, upaya ini biasa disebut "KIE" Komunikasi, Informasi dan Edukasi, tuturnya.

Kemudian Preventif, yaitu upaya mencegah masuknya barang haram narkoba ke Indonesia, baik melalui jalur darat, bandara, pelabuhan, dan pintu-pintu masuk pelabuhan tikus disepanjang bentangan pantai yang ada di Indonesia.

"Kurangnya aparat penegak hukum, bisa dilakukan upaya dengan melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat," imbuhnya.



Upaya preventif ini juga dapat dilakukan dengan cara razia secara berkesinambungan terhadap tempat-tempat yang rentan dan biasa dijadikan tempat transaksi narkoba.

Kemudian Represif, yaitu upaya penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di dalam upaya ini harus ada sinergi dan konsistensi antara Kepolisian, BNN, Jaksa serta Hakim dalam menegakkan Hukum.

"Para produsen, sindikat, bandar dan pengedar narkoba yang merupakan musuh bangsa dan musuh negara sekaligus musuh umat manusia, harus dihukum seberat-beratnya dengan hukuman mati, hal ini dilakukan agar menjadi efek takut bagi yang ingin mencoba menjadi bandar atau pengedar narkoba" jelasnya lagi.

Terakhir Rehabilitasi, upaya ini dilakukan bagi para pecandu, yang sudah ketergantungan terhadap narkoba, metodenya dengan rehabilitasi medis, psikis dan sosial. Upaya ini harus dilakukan terpadu dan terintegrasi.

Tony meyakini, dengan metode tadi apabila dilakukan secara masif, terpadu dan berkesinambungan serta didukung oleh segenap komponen dan potensi bangsa dan masyarakat, maka peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ini semakin hari, akan semakin kecil.

Ketua DPC Organda Bandar Lampung ini juga mengajak kepada segenap lapisan masyarakat serta komponen dan potensi bangsa untuk turut serta membantu pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena tanggung jawab terhadap pemberantasan peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba ini, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab segenap komponen dan potensi bangsa serta masyarakat Indonesia.

"Jika semua lapisan masyarakat serta segenap komponen dan potensi bangsa bersatu padu dalam mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, maka masuknya barang haram tersebut dapat dicegah, dan akan mempersempit ruang gerak para pengedar dan bandar narkoba, sehingga cita-cita Indonesia yang sehat dan bebas narkoba dapat diwujudkan," pungkasnya. (seno aji)

617 Kendaraan Ditilang Selama Operasi Patuh Singgalang 2019

SOLOK - Operasi Patuh Singgalang 2019 telah digelar di wilayah hukum Polres Solok Kota, sejak tanggal 29 Agustus 2019, berakhir Rabu (11/9/2019) pukul 24.00 WIB. Operasi patuh yang sasarannya adalah pengendara sepeda motor roda dua yang melawan arus, plat nomor tidak sesuai aslinya, pembonceng tidak memakai helm atau dua-duanya, melanggar lampu merah, melanggar marka jalan dan garis stop, naik motor lebih dari dua orang, tidak menyalakan lampu di siang hari dan kelengkapan lainnya.

Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan melalui Kasat Lantas Iptu Sugeng Riadi, menyatakan selama Operasi Patuh 2019 di wilayah hukum Polres Solok Kota, dilakukan penilangan terhadap 617 kendaraan dan 137 teguran. Sugeng Riadi menyatakan pelanggaran terbanyak adalah pengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm pengaman mencapai 255 pelanggaran, 84 pelanggaran pengendara kendaraan bermotor masih di bawah umur dan 37 pelanggaran pengemudi melawan arus.

"Selama operasi juga diambil tindakan terhadap 73 pelanggaran pengemudi tidak memakai safety belt dan 168 pelanggaran tidak lengkap surat kendaraan, seperti STNK dan pajak kendaraan yang habis masa berlakunya," ungkapnya.

Sugeng Riadi juga menyatakan selama operasi, barang bukti yang disita sebanyak 617 buah terdiri dari SIM sebanyak 198 lembar, STNK 190 lembar dan kendaraan bermotor sebanyak 229 unit. Sementara untuk jumlah kecelakaan selama operasi patuh berjumlah 2 kejadian dengan korban 4 orang dan kerugian materil sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

"Kendaraan yang diambil tindakan tilang selanjutkan melaksanakan sidang di pengadilan dan membayar denda tilang pada bank. Kemudian, pengendara atau pengemudi mengambil barang bukti yang ditahan di Satlantas Polres Solok Kota," ujarnya.

Sugeng Riadi juga mengatakan, meskipun Operasi Patuh Singgalang 2019 sudah berakhir, namun pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor daerah itu diimbau agar benar-benar mematuhi aturan sehingga tercipta tertib berlalu lintas.

"Pihak kepolisian tetap mengambil tindakan terhadap pelanggaran karena berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, pengemudi melawan arus, dan  pengendara kendaraan bermotor masih di bawah umur," tegasnya. (IN-001)

Irjen Pol Firli Bahuri Terpilih Jadi Pimpinan KPK, Ini Janjinya Berantas Korupsi

JAKARTA - Irjen Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK. Saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Firli menyoroti soal pencegahan korupsi. Selain itu, juga ingin mengawal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Sejumlah hal dipaparkan Firli dalam fit and proper test. Selagi dia menjelaskan visi-misinya, layar yang berada di belakang Firli menampilkan poin-poin yang sedang dijelaskan.

"Kita ingin dalam rangka melakukan pencegahan kita ingin membangun generasi berkarakter. Kita juga akan bekerja sama dengan anggota Dewan, partai politik," kata Firli dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, dikutip detik.com, Kamis (12/9/2019).

Slide yang berada di belakang Firli berganti sesuai dengan apa yang disampaikan. Begitu pula saat Firli menjelaskan strateginya dalam memberantas korupsi.

"Kami akan fokus kepada pelaksanaan good government, clean governance," sebut Firli.

Selain itu, Irjen Firli Bahuri mengatakan pengembalian kerugian negara (asset recovery) juga bagian penting dari agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan barang sitaan dari perkara korupsi sebagai asset recovery.

"Berarti ada yang harus kita kerjakan agar kita bisa mengembalikan kerugian negara, berupa penyitaan aset dari hasil korupsi dan tentu kita gunakan untuk aset recovery," kata Firli.

Firli menilai penindakan tindak pidana korupsi tidak sekadar menghukum dan memenjarakan orang, tapi juga harus memperhatikan pengembalian kerugian negara.

"Karena sesungguhnya penegakan hukum tujuan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum seseorang, memasukkan orang dalam penjara. Tapi hal yang paling penting bagaimana kita bisa mengurangi kerugian negara, kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara. Itu hal yang paling penting," ucapnya.

Untuk itu, dia memiliki program untuk memperkuat implementasi dan regulasi. Sebab, ia mengaku prihatin banyak orang ditahan karena OTT tapi belum maksimal dalam mengembalikan kerugian negara.

"Ketiga, memperkuat implementasi, regulasi. Kita banyak orang ketahan OTT, mohon maaf karena OTT banyak sekali, saya sedih sekali. Berarti ada yang harus kita kerjakan agar kita bisa mengembalikan kerugian negara," ucapnya.

Selain itu, Firli juga akan membentuk KPK perwakilan di daerah-daerah. "Ini penting mengingat luas wilayah kita dari Sabang sampai Merauke," kata Firli.

Firli juga ingin KPK mengawal pemindahan ibu kota Indonesia. Dia mencontohkan program mitigasi yang diajukannya sebagai capim KPK dengan proyek pemerintah saat ini, yaitu pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Firli mengatakan seharusnya sedari awal KPK ikut dalam pembahasan tersebut dengan pemerintah.

"Ini kan ada kegiatan, Pak, pemerintah menetapkan bahwa pindah ibu kota ke daerah Kalimantan. Seharusnya mulai sekarang KPK sudah bekerja," kata Firli saat fit and proper test.

Firli mengatakan KPK bisa mulai berbicara dengan Kementerian PUPR serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Langkah itu, disebut Firli, dapat membuat KPK menyelamatkan uang negara sedari awal.

Komisi III DPR sebelumnya menentukan 5 calon pimpinan (capim) KPK setelah fit and proper test. Penentuan itu dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting.

"Dengan ini terjaring lima, Nawawi, Lili Pintauli, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri," ujar Ketua Komisi III DPR yang memimpin rapat Azis Syamsuddin, Jumat dinihari (13/9).

Dalam voting itu, Firli Bahuri mendapat 56 suara. Setelah rapat diskors 5 menit, Ketua Komisi III Azis Syamsuddin mengumumkan Irjen Firli Bahuri menjadi Ketua KPK. Sementara Nawawi Pomolango, Lili Pintauli, Nurul Ghufron, Alexander Marwata menjadi wakil ketua KPK. (*/IN-001)

Semen Padang Datangkan Pelatih Asing Asal Portugal, Eduardo Almeida

PADANG - Manajemen Semen Padang FC mengakhiri masa tugas Pelatih Kepala, Welliansyah, di tim Kabau Sirah. Berada di juru klasemen Liga 1, manajemen mendatangkan pelatih impor asal Portugal, Eduardo Almeida. Pelatih yang memiliki Lisensi Kepelatihan UEFA A Pro ini, ditargetkan membawa Semen Padang FC selamat dari degradasi Liga 1 2019. Almeida menjadi pelatih asing asal Eropa kedua yang membesut Semen Padang FC, setelah pelatih asal Moldova, Arcan Iurie Anatolievici, pada musim 2009-2010. Saat itu, Arcan Iurie berhasil membawa Kabau Sirah promosi dari Divisi Utama ke ISL (Indonesian Super League) 2010-2011. Mungkinkah Almeida mampu mengikuti jejak Arcan Iurie, atau justru ikut menjadi bagian keterpurukan Kabau Sirah musim 2019-2020 ini?

Selain mendatangkan beberapa pemain baru dibursa transfer pertengahan musim 2019, managemen tim Semen Padang FC juga mendatangkan Pelatih Kepala baru untuk menukangi tim mengarungi putaran kedua Shopee Liga 1 2019.

Menangani Semen Padang FC, akan menjadi awal karir Eduardo Almeida di Indonesia. Sebelumnya, Eduardo menangani tim Ubon United di kompetisi liga Thailand. Selain itu, beberapa tim di Asia juga pernah tangani Eduardo. Seperti Melaka United (Malaysia), T-Team (Malaysia), South China (Hongkong), Lenexang United (Laos) dan beberapa klub di Portugal dan Tanzania.

Eduardo Almeida sendiri sudah tiba di Padang sore ini, Kamis (12/9) dan langsung memantau latihan tim Semen Padang FC di Lapangan Sepakbola Semen Padang.

Chief Executive Officer (CEO) Semen Padang FC, Hasfi Rafiq yang ikut mendampingi Eduardo menyebutkan mendatangkan pelatih asing sebagai bentuk keseriusan tim untuk berbenah dan keluar dari zona merah. Rafiq menyebutkan Eduardo dinilai adalah sosok yang cocok untuk berkolaborasi dengan Weliansyah dan jajaran tim kepelatihan.

"Kita ingin memperbaiki tim secara keseluruhan sebagai bentuk keseriusan kita berbenah diputaran kedua. Dari hasil evaluasi dan pemahaman kita bersama bukan saya saja sebagai manajemen tim, kita perlu memperkuat tim termasuk tim kepelatihan. Dengan adanya pelatih baru mungkin akan ada poin-poin tersendiri bagi dia untuk membangun tim," ujarnya dikutip situs resmi semenpadangfc.co.id.

Rafiq menyatakan Eduardo adalah pelatih yang bagus dan juga sudah mengetahui banyak tentang Semen Padang FC. Mungkin selama ini sudah melihat info, searching berita tentang tim.

"Kita harapkan dia akan memiliki metode tersendiri untuk membangun tim dengan dibantu tim pelatih yang ada dan bisa membawa tim ini keluar dari zona degradasi," tambahnya.

Rafiq menambahkan, Eduardo tentunya membutuhkan waktu untuk bisa menyusun tim sesuai dengan formasi yang diinginkannnya. Selain itu, Eduardo baru akan dikenalkan beberapa hari ke depan setelah semua dokumennya beres.

"Eduado hari ini baru datang dan kita sempat berdiskusi. Yang jelas dia akan sangat memperhatikan materi tim yang ada sekarang untuk mempersiapkan taktik dan strategi dia ke depan. Mungkin butuh waktu beberapa hari untuk dia mempelajari tim. Kita akan segera menyelesaikan semua dokumen yang dibutuhkan dan meresmikan dia sebagai pelatih kepala tim," ujarnya. (IN-001)



Biodata Eduardo Almeida

Nama Lengkap: Eduardo Filipe Arroja Almeida
Tempat Lahir: Lisboa, Portugal
Tanggal Lahir: 22 Maret 1978 (usia 41 tahun)
Tinggi: 1,76 m
Pendidikan: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Lisensi Kepelatihan: UEFA Pro Licence

Karir Kepelatihan :
2001–2003 : Benfica U16 (Assistant manager)
2003–2004 : Benfica U16
2004–2005 : União Almeirim U19
2005–2007 : Atlético do Cacém (Assistant manager)
2007–2008 : South China (Assistant manager)
2008–2009 : Atlético do Cacém
2009–2010 : African Lyon
2010–2011 : Real (Assistant manager)
2011–2012 : Naval (Assistant manager)
2012–2013 : A.S.C.
2013–2014 : T-Team
2014 : Kozármisleny
2014 : African Lyon
2014–2015 : Lanexang United
2015–2016 : Pinhalnovense
2016 : Angrense
2017–2018 : Melaka United
2018–2019 : Ubon United

Kadispar: Tour de Singkarak 2019 Tak Lewati Kawasan Singkarak, Karena Permintaan Bupati Solok

PADANG - Kejuaraan Balap Sepeda Internasional Tour de Singkarak (TdS) 2019 bakal berlangsung pada 2 hingga 10 November 2019. Helatan Tour de Singkarak (TdS) memasuki tahun penyelenggaraan ke-11. Penyelenggaraan TdS tahun ini semakin diperluas jangkauannnya hingga sembilan etape yang melintasi 16 kabupaten/kota di Sumbar, dan ditambah dua kabupaten di Provinsi Jambi. Namun, 3 kabupaten/kota di Sumbar tidak bakal dilewati sport tourism terbesar di Sumbar tersebut. Ketiga daerah tersebut adalah Kota Solok, Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai. Tapi yang lebih menyesakkan, meski namanya Tour de Singkarak, tidak satupun etape yang bakal melewati Danau Singkarak.

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian, menjelaskan tidak adanya etape yang melintasi kawasan Singkarak, merupakam permintaan dari Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo. Menurut Oni Yulfian, Bupati Solok meminta start Tour de Singkarak di Arosuka.

"Ini berbeda dari tahun sebelumnya, start Tour de Singkarak itu kan di dermaga pinggir Singkarak. Lalu peserta TdS nanti akan mengelilingi Danau Singkarak. Kalau start-nya dipindahkan ke Arosuka itu rutenya bertambah sekitar 30 kilometer. Rute itu sudah melewati dari batas pembalap," ujar Oni Yulfian, dikutip tribunnews.com, Senin (9/9/2019).

Oni Yulfian
Kepala Dinas Pariwisata Sumbar

Permintaan tersebut, kata Oni, dipertimbangkan pihak Dinas Pariwisata Sumbar dan panitia penyelenggara dengan melakukan survei ke lokasi.

"Jadi, waktu itu tim survei Dinas Pariwisata Sumbar bertemu dengan tim Kabupaten Solok. Namun, saya belum menerima laporan dari mereka, jadinya seperti apa," ungkap Oni Yulfian.

Beralihnya lokasi start TdS di Kabupaten Solok, kata Oni, itu adalah kesepakatan dengan Bupati Solok.

"Setelah diterima nanti laporan dari tim survei seperti apa jadinya, baru nanti dirapatkan. Insya Allah besok kami rapatkan," sambung Oni.

Oni juga menyebut sebetulnya tidak ada masalah jika iven balap sepeda itu tidak menjadikan start maupun finish di Danau Singkarak.

"Ya, sebenarnya tidak ada masalah, selama namanya masih Tour De Singkarak gak masalah, apalagi itu keinginan dari daerah tersebut," ujar Oni Yulfian.

Sementara untuk etape yang melewati dua daerah di Jambi, ia menyebut masih belum ada keputusan.

"Memang benar rencananya dua daerah tersebut akan dijadikan etape, tapi belum diputuskan. Keputusannya itu besok baru kita rapatkan," ucap Oni.

Oni Yulfian menyebut sejauh ini untuk persiapan TdS sudah sesuai rencana. Ia berharap ke depan pelaksanaan TdS lancar tanpa hambatan, sebab TdS adalah ajang Sumbar dongkrak pariwisata. (*/IN-001)



Stage TdS 2019:

Stage 1
Start Pantai Gandoriah, Kota Pariaman - Finish di Istana Basa Pagaruyung, Batusangkar. Panjang lintasan 107.3 km.



Stage 2
Start Kantor Bupati Pasaman - Finish di Jam Gadang, Bukittinggi. Panjang lintasan 112.2 km.



Stage 3
Start Lembah Harau, Limapuluh Kota - Finish di Padang Panjang. Panjang lintasan 125.6 km.



Stage 4
Start Kantor Bupati Dharmasraya - Finish di Lapangan Segitiga Sawahlunto. Panjang lintasan 205.3 km.



Stage 5
Start Kantor Dispar Payakumbuh - Finish di Ambun Pagi, Agam. Panjang lintasan 206.5 km.



Stage 6
Start Taman Hutan Wisata Arosuka, Kabupaten Solok - Finish di Ruang Terbuka Hijau Muaro Labuah, Solok Selatan. Panjang lintasan 173.2 km.



Stage 7
Start Air Terjun Telun Berasap - Finish di Dermaga Kerinci, Provinsi Jambi. Panjang lintasan 82.9 km.



Stage 8
Start Lapangan Merdeka Sungai Penuh - Finish di Alun-Alun Painan, Pesisir Selatan. Panjang lintasan 200.4 km.



Stage 9
Start Pantai Carocok, Pessel - Finish Pantai Cimpago, Kota Padang. Panjang lintasan 107.7 km.