14 Anggota Panwaslu Meninggal Saat Mengawasi Pemilu 2019

INFONEWS.CO.ID ■ Ada 14 orang anggota Panwaslu meninggal saat mengawasi Pemilu 2019. Tidak itu saja, ada 325 orang anggota Panwaslu yang sakit dan mengalami kekerasan maupun meninggal saat pelaksanaan Pemilu.

"Data terbaru, total 325 Panwas yang mengalami sakit, kekerasan, hingga meninggal," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, Minggu (21/4/2019).

Afif seperti dirilis detik.com menyebutkan, pihaknya ikut berduka terkait banyaknya petugas pengawas yang sakit hingga meninggal.

Menurutnya, para petugas telah berjuang sebagai pengawas demokrasi.

Berdasarkan data Bawaslu, petugas yang mengalami kecelakaan, kekerasan hingga meninggal dunia ini terdapat di beberapa provinsi hingga kabupaten/kota. Jumlah terbesar terdapat pada petugas yang mengalami rawat jalan dengan jumlah 137 orang, rawat inap 85 orang dan kecelakaan 74 orang.

Berikut daftar jajaran pengawas pemilu yang mengalami sakit, kekerasan, kecelakaan dan meninggal pada saat tugas pengawasan,:

-Rawat inap 85 orang, tersebar di 21 provinsi, 43 kabupaten/kota;

-Rawat jalan 137 orang, tersebar di 20 provinsi, 52 kabupaten/kota;

-Kekerasan 15 orang, tersebar di 11 provinsi, 14 kabupaten/kota;

-Kecelakaan 74 orang, tersebar di 20 provinsi, 47 kabupaten/kota;

-Meninggal dunia 14 orang, tersebar di 5 provinsi, 11 kabupaten/kota.

Rektor Universitas Udayana Mendapat Kenang-Kenangan dari Kapolda Bali

INFONEWS.CO.ID ■ Usai Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa), Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus R. Golose memberikan penyerahan kenang-kenangan kepada Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. Dr. Anak Agung Raka Sudewi berupa Pedang Perwira Tinggi (Pati), Sabtu, 20/4.

Pelaksanaan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan yang berlangsung sangat meriah ini diiasi dengan pemberian kenang-kenangan oleh Kapolda Bali kepada Rektor Universitas Udayana.

Kapolda Bali pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih atas pemberian Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan yang diberikan oleh Universitas Udayana, dimana Universitas Udayana sebelum memberikan penganugerahan ini sudah melakukan berbagai penelitian, tahapan-tahapan dan proses sampai diberikannya Penganugerahan Doctor Honoris Causa ini.

Kapolda Bali menambahkan gelar ini bukan untuk saya saja tetapi ini adalah apresiasi Universitas Udayana kepada seluruh jajaran Polda Bali. “Jadi seluruh personel Polda Bali juga menerina Honoris Causa,” tutupnya.

■ Made Asnawa

Kapolda Bali Raih Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan

INFONEWS.CO.ID ■ Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus R. Golose mendapatkan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari Universitas Udayana, dimana penganugerahan ini merupakan kali ke tiga yang diberikan oleh Universitas Udayana kepada seseorang yang dinilai telah berjasa dan/atau berkarya luar biasa.

Seperti yang disampaikan oleh Rektor  Universitas Udayana Prof. Dr. Dr. Anak Agung Raka Sudewi bahwa gelar kehormatan yang diberikan oleh Universitas Udayana ini merupakan, gelar kehormatan kepada seseorang yang dinilai telah berjasa dan/atau berkarya luar biasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya dan berjasa dalam bidang kemanusiaan/kemasyarakatan.

Irjen Pol. Dr. Petrus R. Golose diberikan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa), karena  kita ketahui bersama bahwa beliau sebagai Kapolda Bali telah mampu memberikan perubahan besar terhadap paradigma masyarakat kepada Kepolisian khususnya di Provinsi Bali.

Berbagai terobosan telah dilakukan salah satunya adalah yang langsung melibatkan Universitas Udayana untuk melaksanakan penelitian bersama Universitas Indonesia terhadap penilaian masyarakat kepada Kepolisian, kepemimpinan transformasional, pengelolaan sumber daya manusia dan perencanaan strategis.

“Dari hasil penilaian tersebut faktor kepemimpinan transformasional Irjen Pol. Dr. Petrus R. Golose berhasil mendapat penilaian tertinggi,” ucap  Rektor  Universitas Udayana.

Penilaian terhadap kepemimpinan di Polda Bali saat ini sangat sesuai dengan realita, sangat menonjolkan aspek intellectual simulation dapat dimaknai bahwa kecerdasan dan rasionalitas membuat serta mengambil keputusan dalam mengatasi masalah yang ada.

Telah berhasil membawa perubahan yang signifikan dalam kinerja Polda Bali dan mampu memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat termasuk wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Disamping bertugas di Kepolisian beliau juga merupakan Dosen Tetap atau Luar Biasa pada Pascasarjana Universitas Indonesia, Universitas Pertahanan, STIK, Sespimmen dan Sespimti serta Lemhanas RI.

Bersamaan dengan itu, Irjen. Pol. Petrus Reinhard Golose  secara konsisten dan produktif telah mengembangkan berbagai disiplin ilmu hukum yang sangat penting bagi tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita dewasa ini.

Antara lain dalam bidang hukum kejahatan terorganisir (the law of organized crime), hukum tindak kejahatan ekonomi dan korporasi (the law of economic and corporate crime), hukum kejahatan internet (the law of cybercrime), dan hukum kejahatan terorisme (the law of terrorism), baik nasional maupun internasional, sehingga Ijen. Pol. Petrus Reinhard Golose dikenal sebagai figur rujukan dalam bidang disiplin dan praktek hukum tersebut.

Untuk itu pada hari ini setelah memenuhi persyararatan yang ditentukan dan mendapatkan pertimbangan Senat Universitas Udayana, Universitas Udayana dengan bangga menganugerahkan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam Bidang Ilmu Hukum kepada Irjen. Pol. Petrus Reinhard Golose.

Atas dedikasi dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang Ilmu Hukum dan penegakan hukum yang tentunya berdampak sangat luas terhadap kesejahteraan masyarakat. “Saya mewakili seluruh civitas akademika Universitas Udayana mengucapkan selamat kepada Bapak Irjen. Pol. Petrus Reinhard Golose atas gelar Doktor Kehormatan ini,” tutup Rektor  Universitas Udayana A.A. Raka Sudewi.

■ Made Asnawa

Luhut Diutus Jokowi, BPN: Pak Prabowo Masih Fokus Kawal C1

INFONEWS.CO.ID ■ Pasca coblosan, Capres nomor urut 01 Joko Widodo telah mengirim utusan untuk bertemu dengan Prabowo.

Seperti yang disampaikan Jokowi bahwa pilpres tidak akan memutuskan hubungan silaturahmi dan Ia sudah mengirim utusan untuk mulai merajut kembali persahabatan dengan Prabowo.

Terkait hal ini, kabarnya Jokowi mengirim Luhut Binsar Pandjaitan untuk bertemu Prabowo. Namun niat baik ini belum bisa direalisasikan segera.

Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar menjelaskan ada rencana tersebut, namun belum dilakukan karena Prabowo masih ingin berfokus mengawal penghitungan suara.

"Sampai dengan malam ini, Pak Prabowo belum dan tidak memutuskan menerima utusan Pak Jokowi yakni Pak Luhut untuk bertemu beliau di Kertanegara. Pak Prabowo masih fokus memperjuangkan dan mengawal agar rakyat terus mengawal C1," kata Dahnil melalui cuitannya di akun Twitter @Dahnilanzar, pada Sabtu (20/4).

Sementara Direktur Media dan Komunikasi BPN, Hashim Djojohadikusumo kepada awak media mengatakan Jokowi mengirim Luhut Binsar Pandjaitan untuk bertemu Prabowo.

"Pak Luhut Pandjaitan akan bertemu Pak Prabowo," kata Hashim di Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jakarta, Sabtu (20/4).

Rencana pertemuan itu akan dilakukan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (21/4). Namun Hashim juga belum bisa memastikan jadi atau tidaknya pertemuan tersebut.

■ R/007

Surat Terbuka Mustofa Nahrawardaya Untuk Ketua KPU RI

Surat Terbuka Mustofa Nahrawardaya Untuk Ketua KPU RI

Jakarta, 20 April 2019

Yth. Sdrku Arif Budiman
di tempat.

Dalam rangka ikut mengontrol dan membantu transparansi input data dari Dokumen C1 ke aplikasi milik KPU, masyarakat kini tak lagi bebas berpartisipasi karena khawatir ada jebakan dari pihak tertentu, pasca diumumkannya ancaman penangkapan bagi penyebar hoax C1 oleh Polisi.

Sebenarnya niat masyarakat baik: ikut mengawal agar tidak ada kecurangan selama Pemilu. Tetapi niat baik saja, ternyata tidak cukup. Karena ada pihak lain yang mungkin tidak tenang jika masyarakat ikut mengontrol kerja KPU. Saluran kontrol masyarakat, paling mudah adalah media sosial. Namun karena ancaman dari aparat, diduga dapat mengurangi semangat atau bahkan menyurutkan niat baik tersebut, karena ancaman itu, sangat terasa beroma politiknya.

Oleh karena itu, beberapa hal berikut ini mungkin bisa jadi pertimbangan agar keinginan masyarakat ikut mengontrol proses input data, bisa diakomodir dengan baik, demi kepentingan bersama.

Pertama, terbukti banyak kecurangan selama pencoblosan, bahkan pasca pencoblosan. Kejadian tersebut kemudian diabadikan oleh warga. Selanjutnya, warga mengirim bukti kecurangan ke media sosial;

Kedua, selain marak kecurangan, ada kecurigaan bahwa petugas KPU terlalu banyak tugas sehingga sangat berpotensi salah input. Terkait hal ini pun sudah diakui KPU. Kondisi ini sangat rawan diganggu pihak lain untuk mengacaukan angka-angka;

Ketiga, ada kecurigaan sebagian operator input data di KPU, tidaklah netral sehingga berpotensi memanipulasi data yang masuk. Banyaknya salah input, diindikasikan dari persoalan ini sebagai sebabnya.

Keempat, ada kecurigaan, di dalam Partai Politik juga ada oknum yang bermain mengatur angka untuk kepentingan internal Parpol. Akibatnya, ada pihak lain yang tidak ikhlas jika ini terjadi karena sepatutnya Pemilu dijauhkan dari upaya rekayasa.

Kelima, Polisi mengeluarkan ancaman akan menangkap siapapun yang menyebar hoax C1 karena info hoax dapat menyesatkan masyarakat. Hal ini, jelas menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan bahkan menakut-nakuti warga yang akan berpartisipasi membantu KPU;

Keenam, masyarakat luas kini sebagian telah memegang bukti foto C1 dari hasil foto di TPS, yang mana dokumen tersebut akan menjadi dokumen kunci penting demi JURDIL nya Pemilu.

Atas 6 (enam) pertimbangan itu, sudilah kiranya KPU melakukan langkah Penyelamatan Pemilu dari efek saling curiga diantara elemen Bangsa. Langkah penyelamatan ini, jika bisa dilakukan KPU, maka akan jadi terobosan yang hebat. Saya yakin, niat masyarakat memposting C1 yang dimilikinya adalah dalam rangka membantu KPU menggelar proses Demokrasi yang Jurdil. Bukan untuk menyesatkan masyarakat. Karenanya, alangkah pentingnya KPU ambil langkah ini.

Sebagai usulan, sudilah kiranya dalam halaman web resmi, KPU bersedia memposting SEMUA DOKUMEN C1 BERHOLOGRAM, dan Dokumen C1 tersebut disandingkan dengan HASIL INPUT DATA/TPS. Postingan Dokumen C1 oleh KPU, mudah-mudahan akan membantu masyarakat turut serta berpartisipasi membangun demokrasi yang penuh syak wasangka ini. Sehingga, ketika ada kesalahan input data, KPU cukup merevisi angka sesuai C1 yang ada terpampamg di web, dan di sisi lain, tidak ada kekhawatiran masyarakat membantu KPU, karena dokumen yang dipakai untuk mengontrol, jelas berasal dari KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara Pemilu yang sah. Sedangkan dokumen yang di tangan masyarakat, hanya akan digunakan untuk pembanding semata. Selama dijinkan UU Pemilu, dan tidak menabrak aturan lain, saya kira langkah ini sebagai jawaban KPU bagi masyarakat luas, demi terciptanya proses Pemilu yang Jujur dan Adil. Jangan sampai, niat masyarakat melaporkan indikasi kecurangan, justru berujung pada pemenjaraan. Saya masih punya keyakinan, bahwa semua elemen Bangsa, masih punya harapan agar Pemilu 2019, dapat berakhir dgn suasana gembira, tanpa ada yang tersakiti, dan bahkan bisa saling memahami dan sadar pada masing-masing posisinya.

Mungkin ada yang bertanya, mengapa KPU harus posting dokumen C1 dalam websitenya? Salah satu alasan krusial adalah untuk menghindari kriminalisasi pihak tertentu menggunakan fasilitas dan perangkat oknum aparat, bahkan kekuasan, terhadap niat baik masyarakat memprotes kecurangan Pemilu. Karena masyarakat hanya bisa men-capture atau memotret data yang ada di layar komputer. Sementara, KPU bisa mengedit data setiap saat. Sehingga ada potensi terjadinya kriminalisasi masyarakat hanya karena laporan masyarakat dianggap laporan hoax akibat perbedaan data di laporan, dengan data yang sudah diedit atau direvisi KPU. Semoga menjadi perhatian KPU.

Demikian surat saya kirim melalui WhatsApp (WA), dan sengaja saya buat terbuka agar masyarakat mengetahui duduk masalahnya. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih. Terimakasih.

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۗ 

“Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.”
(QS. Ali ‘Imran/3: Ayat 5)

Salam
MUSTOFA NAHRAWARDAYA
Anggota Majelis Pustaka & Informasi PP Muhammadiyah

(Macanpadi)

Prosentase Kemenangan Jokowi di Bali Tertinggi di Indonesia

INFONEWS.CO.ID ■ Gubernur Bali Wayan Koster memperoleh kejutan manis Kamis petang saat Presiden RI dan Capres Terpilih Joko Widodo (Jokowi) menghubunginya melalui telepon. Jokowi menyampaikan apresiasinya atas dukungan luar biasa rakyat Bali pada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

“Beliau menelepon pukul 18.30 saat saya masih berada di Jaya Sabha,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu.

Koster merupakan Gubernur dan Ketua DPD PDI Perjuangan pertama yang ditelepon Jokowi. Hal ini sebagai apresiasi atas tingginya suara yang dicapai pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres kali ini.

“Beliau telah menerima laporan bahwa prosentase suara Capres no 01 mencapai 92 persen di Bali, prosentase tertinggi di antara 34 propinsi di Indonesia, beliau mengucapkan terima kasih atas pencapaian itu,” kata Koster.

Pencapaian prosentase tersebut merupakan sebuah surprise bagi Jokowi, yang sebelumnya memperkirakan bahwa dukungan di Bali akan mencapai 80 persen.

“Jadi beliau juga ingin menitipkan ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat Bali atas dukungan yang luar biasa itu,” imbuhnya.

Jokowi juga mengapresiasi kerja dan pendekatan yang telah dilakukan Koster terhadap para tokoh masyarakat saat acara tatap muka pada 22 maret lalu di Ardha Candra. Meski diguyur hujan lebat, acara tatap muka antara Jokowi dan ribuan tokoh masyarakat Bali itu berlangsung hangat dan penuh gelak tawa.

Di akhir percakapan telepon itu, Koster menyampaikan rencananya untuk menghadap Presiden guna menyampaikan sejumlah aspirasi untuk pembangunan Bali di masa mendatang.

“Beliau menyambut baik dan meminta saya untuk menghadap minggu depan di Istana,” ujar Koster.

■ Made Asnawa

Bupati Klungkung: Penerapan Pemberdayaan Perlu Adanya Dukungan Semua Pihak

INFONEWS.CO.ID ■ Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung Ny. Ayu Suwirta dan Wakil TP PKK Kabupaten Klungkung Ny. Sri Kasta menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 dan Lomba Kewanitaan dalam rangka Peringatan Puputan Klungkung ke-111 dan HUT Kota Semarapura ke-27 tahun 2019, bertempat di balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, kemarin.

Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung Ny. Ayu Suwirta menyampaikan rasa syukur dalam memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ini, dan harus selalu menimbulkan gelora, yakni dapat membawa semangat baru dan energy baru kepada setiap gerak langkah dan kridanya Gerakan PKK.

"Semangat yang menggelora itu harus senantiasa kita miliki, karena Tim Penggerak PKK sebagai mitra kerja Pemerintah haruslah mampu menjadi pelopor dan pembaharu yang inspiratif," katanya.

Pada HKG PKK ke-47 tahun 2019 ini mengambil tema “Tingkatkan Kinerja Gerakan PKK Selaras dengan Program Pemerintah”, yang mengandung makna bahwa Tim Penggerak PKK sebagai Mitra kerja Pemerintah berkewajiban untuk secara konsisten mengiringi,  dan mendukung garis kebijakan Program Pemerintah.

Melalui tema HKG-PKK tahun 2019 ini, Ayu mengajak seluruh jajaran Tim Penggerak PKK, untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan fasilitasi yang berkelanjutan kepada kader-kader PKK termasuk Kader Dasawisma, Karena kepada mereka sesungguhnya terletak fungsi kinerja dan program-program PKK, guna tetap berjalan selaras dengan program-program pemerintah.

Sementara itu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyampaikan dalam memperingati HKG-PKK tahun 2019 tidak hanya bersifat seremonial saja. Sejalan dengan Tema HKG PKK Tahun 2019, Bupati Suwirta mengharapkan agar Pemberdayaan kesejahteraan keluarga harus diselaraskan dengan program Pemerintahan.

Bupati Suwirta meminta Kepada TP PKK Kabupaten Klungkung untuk bisa menjadi penunjang bagi kegiatan Pemerintah, baik itu dimasing-masing OPD maupun di Pemerintahan Desa. Bupati Suwirta menghimbau kepada Semua istri pejabat di lingkungan Pemkab Klungkung atau ASN yang terlibat menjadi pengurus di PKK, agar dapat Serius dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdapat di PKK Kabupaten Klungkung.

"Dalam menerapkan konsep pemberdayaan ini, perlu dukungan semua pihak terkait," ujar Bupati Suwirta.

Bupati Suwirta mengatakan bahwa Pemkab Sudah melaksanakan beberapa program Pemberdayaan diantaranya, di bidang kesehatan, Kabupaten Klungkung sudah menjamin kesehatan seluruh masyarakat Klungkung dengan program UHC, Dibidang pendidikan, melalui Program Angkutan Siswa Gratis, Dibidang ketenagakerjaan, Pemkab akan memberangkatkan Anak muda dari KK Miskin untuk bekerja ke kapal pesiar secara gratis, Budidaya tanaman Hidroponik masuk Desa, Enterpreneur masuk Desa dan Pemberdayaan dibidang lainnya.

■ Made Asnawa

Banyak Anggota KPPS Meninggal Menjadi Perhatian Serius Golkar Jabar

INFONEWS.CO.ID ■ Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengaku prehatin dengan banyaknya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia akibat kelelahan melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu 2019.

Golkar, katanya, sangat prihatin dengabn banyaknya anggota KPPS dan anggota keamanan yang meninggal setelah menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu Presiden pemilihan maupun legislatif dan DPD.

Oleh karena itu, KPU harus segera melakukan evaluasi total terhadap penyelenggaraan pemilu tersebut. Terutama, adanya beberapa petugas penyelenggara pemungutan yang meninggal dunia pada 17 April kemarin.

“Banyaknya petugas KPPS yang meninggal membutuhkan penyikapan yang serius dari pemerintah. Setelah proses Pemilu selesai ini harus dievaluasi segera pemerintah,” katanya di Bandung, Jumat (19/4).

Dedi menilai, kasus meninggal dunia anggota KPPS dan anggota keamanan banyak disebabkan kelelahan dan kondisi fisik yang kurang prima. Sebab, dalam pemilihan kali ini proses pemungutan suara menggabungkan pemilihan presiden, DPR hingga DPRD tingkat kabupaten. Sehingga, untuk perhitungan suara ditingkat TPS memakan waktu sangat lama.

“Ini pemilu paling melelahkan, memakan waktu dari pagi hingga larut malam,” ujarnya.

Dedi menuturkan, sejak proses pemilihan hingga penghitungan suara, banyak tempat pemungutan suara (TPS) baru menuntaskan sampai dini hari bahkan menjelang pagi hari. Ini pun, belum jika terjadi pencoblosan ulang hingga penghitungan ulang.

Selain itu, kata Dedi, para penyelenggara pemilu seringkali mendapat berbagai tekanan hebat dari berbagai pihak, jika sedikit saja terjadi kesalahan. Tekanan psikologis dari para calon legislatif.

“Tekanan psikologisnya jadi beragam, harus ngurus Pilpres terus legislatif. Konsentrasi bisa terpecah, belum lagi kelelahan cape,” imbuhnya.

KPU juga harus bisa memberikan perhatian terhada durasi kampanye yang terlalu panjang. Sehingga, pada Pemilu 2019 kali ini menyebabkan masalah psikologis sosial yang begitu berat menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran. 

Pasca Pemilu, Pamtas Yonif PR 328 Kostrad Tingkatkan Kegiatan Patroli di Perbatasan

INFONEWS.CO.ID ■ Pasca melaksanakan pengamanan pesta demokrasi yang di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 17 April 2019 lalu, Pamtas Yonif PR 328 Kostrad terus meningkatkan kegiatan patroli di wilayah Pemerintah Kabupaten Keerom, utamanya di daerah perbatasan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa aman, sejuk dan damai dalam pelaksanaan Pemilu di wilayah Papua dan pasca pemilu tanpa ada hambatan dan gangguan.

Wadansatgas Pamtas Yonif PR 328 Kostrad, Kapten Inf Masroel mengatakan akan mendukung penuh keamanan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Keerom.

“Kami siap dalam melaksanakan bantuan kepada KPU dan Bawaslu dalam mengamankan jalannya Pemilu di wilayah Keerom,” katanya, usai menggelar Do’a bersama di Gedung Pramuka Swakarsa Kabupaten Keerom, Jayapura, belum lama ini.

Selain itu, kata Kapten Inf Masroel, Personel Satgas akan terus melaksanakan kegiatan berupa patroli dan sweeping di wilayah perbatasan, pun hingga pasca pemilu untuk menghindari dan mencegah kerawanan yang mugkin terjadi.

■ Rasyid/Penkostrad

Pilih Calon Prajurit Profesional, Pangdam Pimpin Sidang Calon Tamtama

INFONEWS.CO.ID ■ Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P., selaku Ketua Sub Panpus memimpin langsung Sidang Pemilihan Tingkat Pusat Calon Tamtama (Cata) PK TNI AD Gelombang I TA.  2019 untuk wilayah Provinsi Bali, NTB dan NTT yang dilaksanakan di Aula Ngurah Rai Rindam IX/Udayana, Tabanan, Kamis (18/4).

Sidang ini merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian tahapan seleksi yang telah dijalani oleh seluruh peserta calon prajurit Tamtama, dengan tujuan untuk mencari calon prajurit yang benar-benar memenuhi syarat agar dapat dididik dan dilatih menjadi Prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional. 

Pada kesempatan tersebut Pangdam IX/Udayana membacakan sambutan dari Aspers Kasad yang pada intinya menyampaikan tentang kebijakan di bidang personel Tahun 2019. Salah satunya adalah menetapkan pertumbuhan personel secara proporsional melalui prinsip Proportional Growth Of Personnel (PGP) dimana jumlah personel tidak dibatasi pada besaran angka tertentu melainkan didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kesiapan satuan satuan jajaran TNI AD.

Guna mewujudkan hal tersebut maka intake personel melalui rekrutmen/werving terus-menerus ditingkatkan jumlahnya secara bertahap, sehingga diharapkan akan segera terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD sesuai dengan konsep piramida komposisi personel.

Saat ini pimpinan TNI AD sangat concern terhadap kondisi tidak meratanya jumlah personel TNI AD antara satuan di wilayah pulau jawa dan luar pulau jawa khususnya wilayah Indonesia Timur. Sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya pemenuhan personel di wilayah Indonesia Timur melalui rekrutmen maupun pemindahan.

Selaku Ketua Sidang Pemilihan Tingkat Pusat, Pangdam secara khusus menekankan kepada Tim Rik/Uji, agar benar-benar menjalankan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab, profesional, proporsional, transparan dan seobyektif mungkin serta sesuai aturan yang berlaku agar didapatkannya calon prajurit yang sesuai harapan.

“Semoga acara sidang pemilihan ini dapat menghasilkan Calon Prajurit Tamtama PK TNI AD yang berkualitas, terstandarisasi sesuai ketentuan dan harapan TNI Angkatan Darat,” demikian harap Pangdam.

Para peserta Cata PK TNI AD Gel. I TA 2019 yang telah dinyatakan lulus tingkat Panda dan Sub Panda wilayah Kodam IX/Udayana sebanyak 332 orang calon, untuk selanjutnya akan diseleksi lagi dan berhak mengikuti pendidikan sebanyak 220 orang Calon Tamtama sesuai dengan jumlah alokasi pendidikan dan yang memenuhi kriteria Prajurit TNI Angkatan Darat.

Turut hadir dalam acara tersebut Pawas Itjenad Kolonel Inf Lukmansyah, Mtr(Han), Pawas Spamad Kolonel Czi I Made Tirka Nurgaduh, S.I.P.,  Wakil Ketua Sidang Pemilihan Kolonel Inf Jhonny Djamaris, S.I.P., Danrindam IX/ Udayana, Aspers Kasdam IX/Udayana, Para Ketua Tim dan Panitia Rik/Uji Sub Panpus Sidang Pemilihan Tingkat Pusat Cata PK TNI AD Gel. I TA 2019. (Pendam IX/Udayana)

Aparat Keamanan Kawal Pemindahan Kotak Suara

INFONEWS.CO.ID ■ Tugas aparat keamanan dalam mengawal dan  mengamankan Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 ini belum berakhir. Usai tahap pencoblosan yang berlangsung tanggal 17 April, TNI-Polri kembali berjibaku melakukan pengawalan pemindahan kotak suara dari TPS hingga ke tingkat Provinsi.

“Setelah dari TPS pengiriman kotak suara kita kawal ke tingkat pemilihan Kecamatan yaitu PPK, dari PPK ke tingkat kabupaten dan selanjutnya ke KPU Provinsi", kata Kapolresta Denpasar Kombes Ruddi Setiawan didampingi Dandim 1611 Badung Letkol Inf Handoko Yudho Wibowo, Kamis (18/04) di Denpasar.

Pemindahan kotak suara dari tingkat TPS ke tingkat yang lebih tinggi terang Kapolresta harus dilakukan pengawalan ketat oleh aparat keamanan. Hal itu dikarenakan potensi kerawanan tetap tinggi di antaramya mengantisipasi kemungkinan adanya perampasan surat suara.

“Ini sekaligus untuk menjaga dari ancaman orang tak bertanggung jawab terhadap petugas TPS dan KPPS, seperti penganiayaan, perusakan pembakaran maupun masalah lainnya", bebernya.

Sebelumnya kata Kapolresta Denpasar, dirinya bersama Dandim 1611/Badung bersama-sama melakukan pengecekan pengamanan kotak suara yang disimpan di kantor Kecamatan Kuta Selatan.

“Selain itu, kami, Polri dan TNI tetap mengintensifkan dan meningkatkan kegiatan patroli terpadu agar keamanan wilayah tetap terjaga pasca pencoblosan 17 April 2019 kemarin", tegas Kapolresta Denpasar.

Sementara itu Dandim 1611/Badung mengatakan personelnya tetap melekat bersama Polri dalam melaksanakan pengamanan dan pengawalan proses Pilpres dan Pileg 2019 terutama proses pencoblosan dan setelahnya.

Dijelaskan juga bahwa di wilayah tugas Kodim 1611/Badung yang meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, secara umum pelaksanaan Pilpres dan Pileg berlangsung aman, lancar dan kondusif.

"Kita apresiasi terhadap kondisi ini dan tentu juga partisipasi masyarakat yang antusias melaksanakan hak politiknya," pungkasnya.

■ Made Asnawa

Real Count BPN Sudah 77.94 Persen, Prabowo-Sandi Unggul 63 Persen

INFONEWS.CO.ID ■ Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi masih terus melakukan rekapitulasi data TPS guna merampungkan proses real count internal Pilpres 2019.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (18/4), hingga pukul 22.00 WIB tadi, BPN telah merekapitulasi 633.939 TPS dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia. Artinya, jumlah data yang masuk telah mencapai 77,94 persen.

Direktorat Satgas BPN Iman Sufaat mengatakan, proses rekapitulasi dilakukan oleh para ahli IT BPN dan diverifikasi oleh ahli IT dari berbagai perguruan tinggi.

Hasilnya, Paslon 02 Prabowo-Sandiaga Uno unggul jauh dari Paslon 01 Jokowi-Maruf Amin.

"Sementara ini  pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin meraih total suara 37 persen, sedangkan pasangan Prabowo-Sandi meraih 63 persen," katanya, merujuk pada hasil perhitungan per pukul 22.00 WIB hari ini.

Iman menambahkan, dalam melakukan proses real count ini pihaknya dibantu oleh para saksi dan relawan yang tersebar di seluruh tanah air.

"Kami mengimbau seluruh saksi dan relawan agar terus berjuang untuk mengawal proses perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU," katanya. (Sumber chat: Ayojagatps.com)

Dalam Situasi Seperti Ini, Kemana KPU dan Bawaslu?

Dalam situasi seperti ini, harusnya KPU, Bawaslu dan DKPP lah yang banyak bicara bukan peserta pemilu dan lembaga survey. Negara hilang ketika di tengah masyarakat terjadi pembelahan dan keresahan. Tiba-tiba semua jadi ngambang. Ini bahaya.

Sementara media sosial dan masyarakat melaporkan dari TPS masing-masing tentang kejanggalan, kecurangan dan dugaan pelanggaran. Otoritas negara penyelenggara pemilu diam seribu bahasa. Ruang publik jadi kompetisi lanjutan. Ada apa dengan kalian KPU, Bawaslu?

Seharusnya pencoblosan adalah akhir kompetisi. Lalu kalau ada sengketa kita tunggu proses hukum. Tapi, absennya KPU & Bawaslu secara tegas, penuh basa-basi dan tidak memberikan kepastian membuat masyarakat tetap tidak tenang.

Saya menghimbau agar KPU dan Bawaslu khususnya agar mengaktifkan Media Centernya sehingga kalau bisa 24 jam pengaduan masyarakat ditanggapi, sehingga seluruh dugaan kejanggalan, dan kecurangan mendapatkan penjelasan yang memadai dan memuaskan.

Hanya dengan cara itu masa-masa pasca pencoblosan ini berlangsung damai. Pasangan 02 telah menyampaikan pesan agar pendukungnya tenang dan damai. Maka seharusnya KPU dan Bawaslu menyambut baik dengan mengaktifkan Media Center dan pusat respon yang aktif 24 jam.

Sekali lagi, jangan buka celah sengketa lanjutan. Jangan biarkan rakyat saling berkompetisi data tentang kecurangan dan kejanggalan. KPU dan Bawaslu harus turun tangan menjawab semuanya. Sekarang. Jangan tunggu situasi lain. Sekian.

Twitter @Fahrihamzah 17/4/2019
Oleh : Fahri Hamzah

Cegah Kegiatan Illegal, Satgas Pamtas Terima Penghargaan Dari Badan Karantina Pertanian

INFONEWS.CO.ID ■ Kegiatan-kegiatan Illegal kerap kali terjadi di wilayah perbatasan baik melalui jalan-jalan tikus ataupun tanpa melalui prosedur aturan yang berlaku, selain merugikan negara kegiatan Illegal juga dapat menurunkan tingkat perekonomian Warga.

Selama lima bulan bertugas dalam menjaga wilayah perbatasan RI-PNG, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif PR 328 Kostrad telah berhasil mengamankan kegiatan Illegal yang terjadi di wilayah perbatasan berupa Vanilli, kayu Masohi, kayu Gaharu dan Gelembung Ikan Kakap.

Bertempat di Gedung Negara Provinsi Papua, Dansatgas Pamtas Yonif PR 328 Kostrad, Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M, Tr (Han) mendapatkan penghargaan atas kontribusi dan dedikasi dalam menggagalkan kegiatan-kegiatan illegal terhadap hasil pertanian baik keluar ataupun ke dalam wilayah Indonesia, Senin (15/04).

“Ini merupakan kinerja bersama seluruh unsur yang ada di perbatasan dan merupakan komitmen Satgas Yonif PR 328 Kostrad dalam menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan dari kegiatan-kegiatan Illegal dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Mayor Inf Erwin.

Dalam acara Coffe Morning “Sinergitas karantina Pertanian Bersama Instansi Terkait Dalam Mendukung Ekspor Produk Pertanian di provinsi Papua” Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan RI Bapak Ir. Ali Jamal, MP., Ph.d. mengucapkan terima kasih atas kontribusi bagi Stake holder yang berada di perbatasan.

“Terima kasih atas kerja sama yang sudah dilakukan oleh seluruh Stake holder baik Satgas, kepolisian dan pihak Bea Cukai. Kedepan kami harapkan agar dapat membantu untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan sektor ekonomi di wilayah Papua dalam kegiatan ekspor,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah (Sekda Prov. Papua) Bapak Titus Emanuel, Danlantamal X  Jayapura, BNPP PLBN Skouw, Kanwil Kemhan RI, Kasrem 172/PWY, Diskrimsus Polda Papua, Badan Imigrasi Papua, Bea Cukai  Prov. Papua, Kadin Prov. Papua, Dinas Perkebunan Papua, Dinas Perikanan Papua, Dinas PKH Prov. Papua dan seluruh Instansi terkait.

■ Rasyid/Penkostrad 

Prabowo Sandi Deklarasi Sebagai Presiden dan Wapres 2019-2024

INFONEWS.CO.ID ■ Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno petang ini (18/04) secara resmi mendeklarasikan kemenangan atas pasangan petahana Joko Widodo-Maruf Amin.

Deklarasi kemenangan disampaikan Prabowo bersama Sandiaga Uno didampingi tokoh koalisi di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (18/4).

"Pada hari ini saya Prabowo Subianto dan saudara Sandiaga Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024," kata Prabowo

Prabowo menyebut keunggulan pihaknya berdasarkan laporan real count dan rekapitulasi formulir C1 adalah 62 persen di atas petahana.

Deklarasi kemenangan ini diakui Prabowo sebagai respon atas dugaan adanya kecurangan dalam proses Pemilu kali ini.

"Kita sudah punya bukti-bukti, adanya usaha dengan berbagai kecurangan mulai dari berbagai tingkatan," tukas Prabowo.

Sebelumnya, Pengelola aplikasi Jurdil 2019 merilis perolehan suara dalam pemilihan presiden 2019.

Dalam siaran langsung di Radio Bravos, Kamis (18/4), disebutkan Paslon 02 Prabowo-Sandiaga Uno untuk sementara unggul atas Paslon 01 Jokowi-Maruf Amin.

Pengelola Aplikasi 2019 Alita Ilyas, mengatakan, hingga pukul 15.25 WIB tadi telah masuk sebanyak 4.000 data kepada tim Aplikasi Jurdil 2019. Dari jumlah itu, 1.600 data di antaranya telah selesai diverifikasi.

"Dari 1.600 data yang diverifikasi itu, secara nasional 01 memperoleh 39,5 persen, sementara 02 memperoleh 58,2 persen," kata Alita dalam siaran langsung dengan Radio Bravos.

Disebutkan, tren perolehan suara untuk Paslon 02 terus meningkat. Sebelumnya, baru ada 1.328 data yang masuk, Prabowo-Sandi memperoleh 57,5 persen. Sementara saat ini, perolehan keduanya sudah 58,2 persen.

Alita Ilyas menambahkan, data yang mereka peroleh bersifat random berdasarkan laporan dari masyarakat. Data yang masuk berupa angka perolehan di TPS dan foto form C1 yang sudah ditandatangani petugas.

"Angka dan foto itu harus sama," imbuhnya. (RM)