All Posts - INFONEWS.CO.ID
-->

Minggu, 29 September 2019

Pengawal Pribadi Raja Salman Tewas Tertembak


RIYADH - Pengawal pribadi Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz dilaporkan telah tewas akibat ditembak. Jenderal Abelaziz al-Fagham, yang kerap terlihat berada di samping Raja Salman saat menjalankan tugasnya, disebut terlibat pertengkaran di rumah seorang teman.

Menurut pernyataan yang dirilis bada pers Saudi, SPA, Fagham meninggal pada Sabtu (28/9/2019) malam, di Jeddah. Insiden penembakan itu terjadi di luar waktu tugasnya sebagai pengawal raja. Selain Fagham, tujuh orang lain juga dilaporkan cedera, termasuk pasukan keamanan.

"Fagham sedang berkunjung ke rumah temannya di Jeddah, saat salah seorang kenalannya yang bernama Mamdouh al-Ali, datang dan memasuki rumah itu."

"Terjadi pembicaraan antara Fagham dengan Ali yang diyakini berakhir tegang," demikian menurut laporan SPA, yang mengutip pihak berwenang, Minggu (29/9/2019).

"Ali sempat meninggalkan rumah itu namun kembali dengan membawa senjata dan mulai melepaskan tembakan," lanjut laporan tersebut.

Pelaku menembaki Fagham serta melukai dua orang lainnya di dalam rumah, termasuk seorang pekerja asal Filipina dan saudara laki-laki dari pemilik rumah.

Stasiun televisi pemerintah Al-Ekhbariya melaporkan bahwa insiden penembakan terjadi karena permasalahan pribadi, tanpa memberi rincian lebih lanjut.

Pelaku penembakan dilaporkan telah tewas terbunuh, sementara lima personel keamanan luka-luka dalam baku tembak yang terjadi dengan tersangka yang menolak untuk menyerah.

SPA melaporkan bahwa Fagham sempat dilarikan ke rumah sakit untuk menangani luka-lukanya, namun kemudian dinyatakan meninggal.

Pihak keamanan telah meluncurkan penyelidikan atas insiden yang menewaskan pengawal pribadi, yang dikenal dekat dengan Raja Salman.

Kematian Fagham telah memicu reaksi keras dari pengguna media sosial di Arab Saudi, yang mengecam aksi pembunuhan terhadap sosok yang disebut "malaikat pelindung" penguasa Arab Saudi itu.

Kabar insiden yang menewaskan Fagham, yang disebut telah menjalankan tugas sebagai pengawal pribadi raja sejak masa mendiang Raja Abdullah, pertama datang dari penasihat senior Pengadilan Kerajaan Arab Saudi, Turki al-Sheikh.

"Semoga Anda beristirahat dengan tenang, pahlawan..." tulis Sheikh di akun Twitter miliknya. (*/PN-001)

 Sumber: kompas.com

Jumat, 27 September 2019

Imam Nahrawi Ditahan di Jumat Keramat


JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah diperiksa pada hari Jumat keramat (27/9/2019). Imam Nahrawi sejak Jumat siang diperiksa oleh penyidik KPK sebagai tersangka. Setelah diperiksa selama 7 jam, Imam Nahrawi keluar dari gedung KPK memakai rompi kuning tanda sudah menjadi tahanan.

Imam sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora KONI tahun anggaran 2018.

"Tidak ada pertanyaan ya, tidak ada pertanyaan," kata Imam Nahrawi sembari berjalan ke mobil tahanan KPK.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Imam Nahrawi diperiksa oleh penyidik.

"Dalam pemeriksaan tersebut IN dapat memberikan bantahan-bantahan atas tuduhan yang ditujukan kepada dirinya," kata Febri.

Imam sebelumnya  sudah pernah dipanggil KPK dalam proses penyidikan sejak 25 Juni 2019. Namun, Imam tiga kali tidak memenuhi panggilan tersebut yaitu pada 31 Juli 2019, 2 Agustus 2019 dan 21 Agustus 2019.

"Karena panggilan sudah disampaikan dan saya kira tersangka juga sudah pernah menyampaikan kepada publik bahwa pengunduran diri dari menpora agar fokus pada proses hukum, jadi besoklah saatnya untuk menyampaikan kalau ada klarifikasi-klarifikasi atau bukti-bukti lain," tambah Febri.

KPK dalam perkara ini menetapkan mantan Menpora Imam Nahrowi dan staf khususnya Miftahul Ulum sebagai tersangka penerima suap senilai total Rp 26,5 miliar.

Uang tersebut diduga merupakan "commitment fee" atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

KPK menyatakan bahwa uang Rp 26,5 miliar tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.

Adapun rinciannya dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui Miftahul Ulum menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam selaku Menpora diduga juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar

Imam dan Miftahul disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Imam mundur dari jabatannya sebagai Menpora sejak 19 September 2019, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebagai Plt Menpora. (*/IN-001)

Dulu Berdemo Sekarang Didemo, Ini Deretan Politisi Mantan Pendemo


Sama seperti mahasiswa sekarang ini yang begitu aktif melakukan demo dengan berbagai tuntutan, deretan politikus ini diketahui pernah melakukan hal serupa.

JAKARTA - Beberapa politikus saat ini sedang begitu disorot usai maraknya aksi demo mahasiswa tolak RUU yang tengah berlangsung. Ikut viral di Twitter, potret muda Fahri Hamzah hingga Fadli Zon belum lama ini mencuri perhatian netizen.

Viral di tengah demo mahasiswa tolak RUU, potret muda para politikus ini diunggah pertama kali oleh akun @dianakimaulana pada Selasa (24/9/2019) lalu.

''Aku yang dulu bukanlah yang sekarang'' tulis @dianakimaulana.

Dibuat dalam sebuah thread, unggahan ini memperlihatkan potret empat politikus kenamaan yaitu Fahri Hamzah, Bambang Sudjatmiko, Fadli Zon, hingga Adian Napitupulu.

Sama seperti mahasiswa sekarang ini yang begitu aktif melakukan demo dengan berbagai tuntutan, deretan politikus ini diketahui pernah melakukan hal serupa. Nampak dalam foto mudanya masing-masing, para politikus ini tampil di depan umum dengan megafon dan mic di tangan.

Tidak diketahui dengan pasti apa yang sedang para politikus ini lakukan dalam foto masa mudanya tersebut, Namun, unggahan ini memicu banyak komentar dari netizen.

''Dulu berdemo sekarang ku didemo'' tulis akun @sukasejarah.

''Dulu-dulu dulu ku menderita, sekarang alhamdulillah'' komentar akun @maeine_.

Ini deretan potret muda para politikus yang viral di Twitter.



1. Dikenal sebagai aktivis semasa berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kini Fahri Hamzah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat bidang Kesejahteraan Rakyat sejak tahun 2014.



2. Budiman Sudjatmiko merupakan aktivis yang sempat dituduh mendalangi gerakan menentang Orde Baru dalam peristiwa 1996 lalu, kini dirinya merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejak tahun 2014.



3. Aktif dalam kehidupan politik universitas saat berkuliah di Universitas Indonesia tahun 1990, kini Fadli Zon menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat bidang Politik dan Keamanan sejak tahun 2014.



4. Terkenal sebagai aktivis semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 1991, Adian Napitupulu kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejak tahun 2014 lalu.

Viral di Twitter, unggahan @dianakimaulana mengenai potret muda Fadli Zon hingga Fahri Hamzah ini sudah mendapat 24.457 retweets dan 497 balasan dari netizen. (*/IN-001)

Mahasiswa UNP yang Menurunkan Foto Jokowi Saat Demo di DPRD Sumbar, Resmi Ditahan


PADANG - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar menetapkan TI (19), mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP), sebagai tersangka kasus perusakan di Gedung DPRD, dalam demonstrasi, Rabu (25/9/2019). TI dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Perusakan dengan hukuman maksimal 6,5 tahun penjara. TI ditangkap dan ditahan.

TI diduga melakukan perusakan Gedung DPRD Sumbar dan dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Perusakan dengan maksimal hukuman 6 tahun 6 bulan.



Direktur Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Onny Trimurti, menyatakan pihaknya telah menetapkan satu tersangka atas kasus perusakan Gedung DPRD Sumbar. Saat ini, Dit Reskrimum Polda Sumbar memeriksa 10 mahasiswa lainnya.

"Betul. TI, sudah kami tahan dan ditetapkan sebagai tersangka perusakan Gedung DPRD Sumbar. Siang kami periksa 8 mahasiswa. Kemudian malam ini ada 2 orang lainnya yang kami periksa," kata Onny.

Delapan mahasiswa yang sudah diperiksa sudah diperbolehkan pulang dan sewaktu-waktu bisa kembali dimintai keterangan.

"Kami tadi hanya minta keterangan pada 8 mahasiswa. Setelah itu, kami perbolehkan pulang," ujar dia.



Sebelumnya, seperti diberitakan, buntut dari demo anarkistis di Gedung DPRD Sumbar, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Sumbar berinisial TI (19) diamankan pihak kepolisian. Mahasiswa itu diamankan karena diduga melakukan aksi penurunan foto Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, saat aksi berlangsung, Rabu (25/9/2019).

Setelah diamankan polisi, beredar video permintaan maaf dari TI. Onny mengatakan, pelaku saat diperiksa mengakui perbuatannya menurunkan foto Jokowi.

Selain IT, polisi juga menangkap sejumlah mahasiswa yang diduga melakukan perusakan gedung.

"Ada sejumlah nama lainnya yang kita mintai keterangan terkait aksi demo yang berakhir dengan perusakan gedung," kata Onny.

Penangkapan terhadap para mahasiswa tersebut, setelah pimpinan DPRD Sumbar melaporkan perusakan gedung dan penjarahan barang-barang di DPRD Sumbar ke polisi, Rabu (25/9/2019). Perusakan dan pejarahan terjadi saat aksi demo mahasiswa di Gedung DPRD Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sementara Irsyad Syafar mengatakan, perusakan gedung mengakibatkan perpustakaan, kursi, meja, sound system rusak dan sejumlah kaca pecah.

Demonstran juga melakukan penjarahan di ruangan yang ada di DPRD sehingga menyebabkan hilangnya uang tunai, laptop, sepatu, serta surat penting lainnya.

Demo mahasiswa itu menuntut UU KPK, RKUHP serta sejumlah RUU lainnya dibatalkan.



Diduga Ada Provokasi

Polisi menduga ada penyusup saat aksi demo mahasiswa yang berujung anarkistis di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (25/9/2019). Penyusup diduga memprovokasi sehingga mahasiswa berbuat anarkistis dengan melakukan perusakan gedung DPRD Sumbar.

"Diduga ada penyusup bukan dari mahasiswa," kata Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan, Rabu (25/9/2019).

Yulmar mengatakan, aksi unjuk rasa awalnya berlangsung aman dan tertib. Namun, gelombang massa terus berdatangan sehingga massa semakin banyak dan tidak terkendali lagi. Untuk mengusut kejadian itu, polisi sudah mengambil semua rekaman kamera CCTV yang ada di DPRD Sumbar.

"Rekaman sudah kita ambil. Akan kita usut. Saat ini masih belum ada pendemo yang kita amankan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan demo massa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar berlangsung anarkistis. Setelah melewati barisan polisi, mahasiswa masuk ke gedung DPRD Sumbar. Mereka menduduki ruang sidang utama dan melakukan perusakan. Bahkan massa sempat membakar kursi anggota DPRD Sumbar sebelum akhirnya dipadamkan polisi. (*/IN-001)

Gempa 6,8 SR Guncang Maluku, 20 Orang Tewas


AMBON - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban gempa 6,8 SR yang mengguncang Ambon, Maluku pada Kamis (26/9) per pukul 18.00 WIB mencapai 20 orang.

Sedangkan data korban luka mencapai angka kurang lebih 100 orang di Desa Liang, enam orang luka ringan di Kampung Lha, Desa Liang dan satu orang dengan nama Jono mengalami luka berat di Desa Waisama, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Untuk data kerugian materi, tercatat setidaknya 20 unit rumah rusak sedang, delapan rumah rusak berat serta satu buah bengkel rusak di Dusun Tanah Merah.

Sebanyak 25 unit rumah, satu masjid, tiga ruang kelas sekolah, satu MCK dinyatakan rusak di Kampung Lha. Lalu di Desa Waihula terdapat tujuh rumah rusak total dan lima rumah rusak sedang, di mana penghuni tengah mengungsi di sekitar rumah.

Jumlah pengungsi di seluruh wilayah yang terdampak gempa Ambon diperkirakan mencapai 2 ribu jiwa.

Sejumlah kebutuhan pokok masih dibutuhkan untuk pengungsi seperti tenda, kebutuhan bayi, makanan dan minuman, obat-obatan, pembalut wanita, tempat tidur, selimut, alat penerangan, tandon air serta MCK, dan kit penyembuhan trauma untuk anak bayi dan remaja.

Sementara itu, BPBD Provinsi Maluku dan Kota Ambon mengimbau warga untuk tidak panik dan takut dengan informasi menyesatkan bahwa akan terjadi gempa lebih besar pascagempa magnitudo 6,8 pagi tadi.

"Masyarakat jangan terpancing isu-isu yang berkembang bahwa akan terjadi gempa dengan kekuatan lebih besar hingga memicu tsunami pada sore hingga malam ini," kata Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Provinsi Maluku, John Hursepuny,di Ambon, Kamis (26/9) malam seperti dilansir Antara.

Pihaknya bersama BPBD Kota Ambon terus mengintensifkan sosialisasi dengan menggunakan mobil penerangan untuk megimbau warga agar tidak panik serta tidak mempercayai isu-isu yang berkembang.

Ia membenarkan pascagempa tektonik dengan magnitudonya 6,8 dan kemudian dilakukan pemutakhiran menjadi 6,5, masih masih terjadi gempa susulan hingga Kamis petang, tetapi kekuatannya semakin menurun.

Menurut hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa yang terjadi di Ambon pada Kamis pagi berdasarkan informasi awal magnitudonya 6,8 dan kemudian dilakukan pemutakhiran menjadi 6,5.

"Hingga Kamis petang sudah terjadi lebih dari 70 kali gempa susulan, tetapi kekuatannya semakin kecil. Karena itu masyarakat diimbau untuk tetap waspada, tidak panik dan tidak mudah percaya dengan informasi tidak jelas sumbernya atau hoaks," katanya.

Dari puluhan kali gempa yang mengguncang Ibu Kota Provinsi Maluku tersebut hanya 16 kali yang dirasakan masyarakat di Kairatu dan Ambon dengan skala V MMI, Masohi III MMI dan Banda II MMI. (*/IN-001)

Kamis, 26 September 2019

Kasus Suap, Polres Tanah Datar OTT Kepala Dinas Koperindag Tanah Datar

TANAH DATAR - Polres Tanah Datar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Koperindag Tanah Datar, MW (55), yang diduga menerima suap, Rabu (24/9/2019). MW diduga menerima suap sebesar Rp 20 juta dari seorang rekanan kontraktor berinisial SY (60). Keduanya ditahan di Mapolres Tanah Datar untuk penyelidikan lanjutan. SY merupakan rekanan kontraktor yang mengerjakan proyek Revitalisasi Pasar Kotobaru, Tanah Datar.

Kapolres Tanah Datar AKBP Rokhmad Hari Purnomo, didampingi Kasat Reskrim AKP Purwanto dalam Press Confrence di Polres Tanah Datar menyatakan MW dan SY ditahan karena kedua tersangka terlibat praktik suap menyuap.

Dari kronologis yang disampaikan AKBP Rokhmad Hari Purnomo, kasus tersebut bermula saat MW selaku Kepla Dinas Koperindag Tanah Datar meminta uang kepada rekanan kontraktor SY untuk keperluan pribadinya. Permintaan tersebut disanggupi SY, dan keduanya menyepakati bertemu di Ruang MW, yakni Kantor Dinas Koperindag Tanah Datar, di wilayah Batu Balang, Tanah Datar, sekira pukul 16.00 WIB.

Tak lama berselang, SY menjumpai MW di kantor Koperindag di Batu Balang. Uang yang telah dijanjikan diserahkan SY, dengan cara menaruh uang di atas MW di bawah sebuah tas. Setelah itu, SY kemudian bersiap meninggalkan ruangan. Namun, Tim Buser Sat Reskrim Tanah Datar langsung melakukan tangkap tangan.

"Informasi kedatangan SY sudah dimonitor dan telah dibuntuti sejak pukul 08.00 WIB oleh tim Buser Sat Reskrim Polres Tanah Datar. Pukul 16.00 WIB itu lah Tim buser beraksi dan meng-OTT (Operasi tangkap tangan) terhadap Kadis MW dan barang bukti uang sebesar Rp 20 juta ditemukan dalam tas tersangka MW," jelas Kapolres Rokhmad.

Tersangka MW, BB dan SY langsung diamankan ke Polres Tanah Datar untuk penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus suap itu.

"Kasus ini akan kita tuntaskan dalam waktu singkat untuk diserahkan ke Kekejaksaan Negeri Tanah Datar," tekan Kapolres Rokhmad.

Kasus suap-menyuap ini (pemberian hadiah) yang dilakukan MW dijerat dengan Pasal 12 huruf a junto Pasal 11 UU 31 tahun 1999 tentang Tipikor (Tindak pidana korupsi) dengan ancaman 20 tahun penjara. Sedangkan pemberi suap, SY, diancam dengan Pasal 5 huruf b UU 31 tahun 1999 tentang Tipikor dengan penjara maksimal 4 tahun kurungan.

 Di tempat terpisah, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi kepada awak media di Indo Jolito, mengucapkan apresiasi kepada Polres Tanah Datar yang telah melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum.

Seterusnya agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar, pemerintah akan berikan kesempatan pada kepolisian untuk pemanggilan pihak terkait.

"Kita akan berikan kesempatan untuk pemanggilan saksi-saksi dan pihak lain yang terkait," ucap Irdinansyah.

Irdinansyah juga mengatakan setelah Polres mengeluarkan surat keterangan penetapan tersangka, Pemkab  Tanah Datar akan mengambil kebijakan untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) pada dinas tersebut agar kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Kepada seluruh ASN Kabupaten Tanah Datar, diimbau agar kejadian ini dijadikan pelajaran berharga dan hindari kesalahan sekecil apapun," pungkas Irdinansyah.

Proyek Antisipasi Kemacetan

Revitalisasi Pasar Koto Baru secara resmi dimulai pengerjaannya dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, 20 Juli 2019 lalu. Revitalisasi atau pembangunan Pasar Koto Baru dilaksanakan selama dua tahap. Tahap pertama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan bantuan dana sebesar Rp13,6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan biaya keseluruhan diperkirakan mencapai Rp28,9 miliar. Pemprov Sumbar menargetkan pembangunan pasar tradisional tersebut rampung akhir tahun 2019 mendatang.

Untuk memperlancar revitalisasi Pasar Koto Baru, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menganggarkan dana sebesar Rp4,7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dimanfaatkan untuk pembebasan lahan masyarakat, serta perluasan pasar di bagian belakang.

Proyek ini guna mengantisipasi kemacetan di ruas jalan Pasar Koto Baru X Koto. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, melakukan revitalisasi dengan memperlebar jalan menjadi dua jalur, dan menggeser bangunan pasar yang lama sepanjang belasan meter arah ke belakang, sehingga tidak lagi mengganggu aktivitas bongkar muat barang dan lalu lintas.

Untuk tahap kedua, dibutuhkan biaya tambahan sebesar Rp16 miliar untuk membangun pasar sampai selesai, yakni pembangunan kios pedagang, pembangunan los, pembangunan ruko di bagian Utara, pembangunan fasilitas umum, pagar keliling pasar, gedung pengelola dan menara pandang serta rest area. (*/IN-001)

Rabu, 25 September 2019

Concern Pembinaan Usia Muda, Refrizal Calonkan Diri Jadi Ketua Umum PSSI

JAKARTA - Executive Commitee (Exco) PSSI Pusat, yang juga merupakan politisi senior asal Sumbar, Refrizal, mengambil berkas pendaftaran Calon Ketua Umum PSSI periode 2020-2024.

"Saya adalah Exco yang mengurusi Komite Tetap tentang Pembinaan Usia Muda di PSSI, concern saya adalah pembinaan usia muda pesepakbola kita. Bila nanti saya diamanahkan oleh Kongres PSSI untuk tetap masuk kedalam struktur, saya akan kembangkan lebih jauh," ujarnya.



Di bawah Refrizal, Saat ini usia muda PSSI sudah mempunyai filosofi sepakbola Indonesia (Filanesia), agenda pembinaan usia muda sampai kompetisi usia muda (U19 antar klub). Refrizal juga menilai bahwa pembinaan sepakbola usia muda  sudah cukup baik, walau terdapat kekurangan dibeberapa aspek.

"Pembinaan Usia muda kita cukup baik, bahkan bisa dibilang yang terbaik di ASEAN. Iklim pembinaannya juga bagus, salah satu indikatornya adalah banyaknya jumlah penonton di tiap-tiap pertandingan usia muda," ungkap Refrizal

Sepakbola adalah olahraga kebanggaan Indonesia, pembinaan usia muda harus dikembangkan terutama dengan adopsi sport scientific atau ilmu-ilmu pembinaan olahraga terbaru.

"Usia muda adalah era emas seorang atlit membentuk diri, pembentukan karakter seperti disiplin, penguasaan basic skill dan daya tahan dimulai dari usia ini. Bila kita ingin Timnas yang bagus, kita harus serius melakukan pembinaan grass root," tutup Refrizal. (IN-001)

Wasekjen PAN, Faldo Maldini Gabung ke PSI?


JAKARTA - Faldo Maldini dihebohkan dengan kabar kepindahannya dari PAN ke PSI. Wakil Sekjen PAN asal Sumbar tersebut dikabarkan pindah ke PSI karena muncul iklan foto dirinya bersanding dengan logo partai yang diketuai Grace Natalie itu. Iklan yang dimaksud adalah foto Faldo memakai logo PSI dengan tulisan 'Sumangaik Baru'. Penggalan kata 'Sum(angaik) Bar(u)' diberi warna merah untuk penegasan soal Sumbar atau Sumatera Barat.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest mengatakan hingga pagi tadi, Faldo masih tercatat sebagai kader PAN.

"Faldo masih PAN, dari data yang saya cek per tadi pagi masih PAN," kata Ryan, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

Sementara itu, Faldo Maldini saat dikonfirmasi apakah bergabung dengan PSI, menyatakan minta didoakan. Namun dia tidak menegaskan apakah masih menjadi kader PAN atau sudah pindah ke PSI.

"Saya kalau melihat PSI adalah partai yang berpihak dengan anak muda. Salah satunya adalah membantu kami dalam proses ini. Terkait apakah saya sebagai PAN atau PSI semuanya sudah tertulis di lauhul mahfudz, saya hanya menjalankan tolong doakan saja," ujar Faldo.



Sementara itu terkait dengan adanya iklan foto Faldo memakai logo PSI dengan tulisan 'Sumangaik Baru' di media lokal Sumatera Barat, eks juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu mengaku PSI mau mendukungnya untuk maju di Pilgub Sumbar 2020. Akan tetapi, Faldo masih merahasiakan apakah dia sudah pindah atau belum ke partai anak muda itu.

"Gini loh ada orang yang dukung kita untuk Pilkada masa kita tolak sih, kan PSI mendukung tapi PSI di sana (Sumatera Barat) nggak ada kursi juga, terus PSI bilang PSI komitmen dengan akan mendukung anak muda, kayaknya nggak ada yang lebih muda lagi, anak muda yang didukung PSI untuk Cagub gitu loh," tutur dia.

Sekjen PAN Eddy Soeparno sudah mengucapkan selamat jalan kepada Faldo bila kabar loncat ke PSI benar.

"Andai kata memang PAN dipandang belum bisa menjadi kendaraan politik Adinda Faldo untuk mencapai tujuan mulianya di ladang pengabdian masyarakat, saya akan mengucapkan selamat jalan dan selamat berkarya baginya," ungkap Eddy.



 Love and Hate Faldo dan PSI

Isu Wasekjen PAN Faldo Maldini pindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) santer beredar. Terlepas dari itu, Faldo dan PSI punya catatan panas-dingin hubungan, bisa disebut 'love hate relationship'.

Kabar Faldo gabung partai yang diketuai Grace Natalie itu bermula dari iklan di koran lokal Sumatera Barat. Dalam iklan tersebut, foto mantan caleg DPR RI itu bersanding dengan logo PSI dan tulisan berbahasa Minang: 'Sumangaik Baru'.

PAN yang menaungi Faldo belum bisa memberikan tanggapan. Baik Sekjen PAN Eddy Soeparno dan Wasekjen Saleh Partaonan Daulay mengaku harus berbicara terlebih dahulu dengan Faldo.

Pun demikian dengan pengurus pusat PSI yang menyatakan sebaiknya isu itu ditanyakan langsung kepada Faldo. Namun, suara pengurus PSI Sumatera Barat seolah memperkuat kabar Faldo gabung PSI.

"Kami belum bisa menjelaskan secara panjang-lebar. Tapi (rasanya) seperti itulah kira-kira," kata Ketua DPW PSI Sumbar Ari Prima kepada detikcom, Rabu (18/9/2019).

Ari Prima menambahkan sosok Faldo memang diincar untuk Pilgub Sumbar 2020.

Berikut sepenggal kisah antara Faldo Maldini dan PSI:

 1. Saling Serang Gegara Pin Emas

Debat ini bermula ketika PSI menyebut Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) terlalu lama menikmati uang rakyat karena menganggap partai berlogo mawar itu mencari popularitas dengan isu pin emas bagi anggota Dewan.

"Sebagai Ketua MPR, seharusnya Pak Zulhas mendukung niat baik PSI untuk tidak ikut menghamburkan uang rakyat. Bukan justru menyerang niat baik kami ini. Ini seperti ingin membiasakan yang benar, tapi diserang oleh yang membenarkan yang biasa," kata juru bicara DPP PSI Dedek Prayudi, Minggu (25/8/2019).

Faldo Maldini membela Zulhas dengan menyinggung biaya pemasangan baliho pemilu PSI di kawasan Gatot Subroto (Gatsu) Jakarta.

"Sudah lama hamburkan uang rakyat? Uang rakyat yang mana? Tugas pemerintah itu bukan berhemat, tapi mengoptimalkan pelayanan. Tidak ada temuan BPK atau KPK-nya. Kalau tidak ada bukti, ya itu lagi halu aja namanya," kata Faldo kepada wartawan, Minggu (25/8/2019).

2. Debat soal 'Negara Punah'

Di masa kampanye Pilpres 2019, Faldo Maldini yang menjadi salah satu juru bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kerap melontarkan pembelaan untuk pasangan calon nomor urut 02 itu. Ketika Prabowo 'diserang' kubu 01--termasuk PSI--karena berbicara 'negara ini bisa punah', Faldo turut pasang badan.

PSI ketika itu menyebut Prabowo tak berhenti menakut-nakuti rakyat dan menyarankan pertobatan.

"Pak Prabowo nggak pernah tobat, selalu menakuti-nakuti rakyat. Apa yang diharapkan kepada capres yang bisanya menebar ketakutan dan pesimisme?" ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Senin (17/12/2018).

Faldo lalu meminta PSI tidak bicara sembarangan. Dia mengatakan tak seharusnya PSI merasa sebagai pihak-pihak yang paling suci.

"Jangan seolah-olah, 'Saya (PSI) suci, lalu Anda pendosa,' gitu mikirnya. Itu pecah belah namanya," ucap Faldo, Selasa (18/12/2018).

3. Gaduh 'Partai Inkonsisten'

Ketika posisi PAN kembali ramai dibahas seiring isu pengunduran diri Asman Abnur dari Kabinet Kerja, PSI mengkritik PAN sebagai partai paling tak konsisten. Untuk diketahui, posisi Asman Abnur sebagai MenPANRB saat itu disoroti lantaran PAN dianggap tak konsisten dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Jusuf Kalla (JK).

"Saya merasa PAN adalah partai yang paling tidak konsisten. Meski banyak beda pandangan, saya hargai Gerindra dan PKS yang istikamah menjadi oposisi," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Selasa (14/8/2018).

Membalas Toni, Faldo lalu mengungkit dukungan PSI kepada tokoh yang sempat diteriaki intoleran.

"PSI kan partai baru ya. Seharusnya fokus mengambil hati rakyat, jangan malah ikut serang-menyerang yang tidak produktif. Sumbang saja idenya, tidak terlalu memikirkan partai lainnya," kata Wasekjen PAN Faldo Maldini kepada wartawan, Selasa (14/8/2018).

4. Mesra soal MK

Saat Prabowo-Sandi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Faldo Maldini membuat video berjudul 'Prabowo Tidak Akan Menang Pemilu di MK' yang diunggahnya ke YouTube. Dilihat detikcom, Senin (17/6/2019), video berdurasi 8 menit 40 detik itu dibagikan Faldo ke jejaring media sosialnya seperti Twitter.

Dalam video tersebut, Faldo menyatakan Prabowo tak akan menang di MK karena sejumlah hal.

"Di video kali ini gua akan menjelaskan tentang peluang Pak Prabowo di MK dan menurut gua Prabowo-Sandi nggak akan menang pemilu di Mahkamah Konstitusi," kata Faldo Maldini mengawali videonya. Faldo telah mengizinkan detikcom mengutip video tersebut.

Ketua DPP PSI Tsamara Amany lalu menyambut baik video Faldo. Tsamara senang jika Faldo akhirnya sadar.

"Untuk Bang Faldo, alhamdulillah kalau sadar dan kembali ke jalan yang benar!" kata Tsamara. (*/IN-001)

Selasa, 24 September 2019

KPK OTT Seluruh Direksi Perum Perindo


JAKARTA - KPK menangkap seluruh direksi Perum Perindo. Total sembilan orang diamankan oleh KPK dalam OTT tersebut. Tiga di antaranya ialah direktur Perum Perindo, yakni Direktur Utama Risyanto Suanda, Direktur Keuangan Arief Goentoro, dan Direktur Operasional Farida Mokodompit. Pihak lain yang ditangkap ialah pegawai Perum Perindo dan pihak importir. Diduga, operasi tangkap tangan itu terkait izin impor ikan jenis tertentu. Salah satu jenis ikan yang teridentifikasi saat ini adalah ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan Salem.

Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang USD 30 ribu atau lebih dari Rp 400 juta. Diduga uang tersebut merupakan fee.

"Diduga uang ini merupakan fee jatah kuota impor ikan jenis tertentu yang diberikan Perum Perindo pada pihak swasta," ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif kepada wartawan, Senin (23/9).



Para pihak yang ditangkap itu sedang menjalani pemeriksaan di KPK. Status hukum mereka segera ditentukan dalam waktu dekat.

"Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam untuk menentukan status hukum perkara ini dan status hukum pihak-pihak yang diamankan. KPK berupaya untuk tetap melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di tengah berbagai upaya melemahkan dan memangkas kewenangan KPK," imbuh dia.

Apresiasi Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengapresiasi KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seluruh direksi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo).

"Saya apresiasi, akhirnya orang-orang yang memainkan harga ikan di nelayan bisa tertangkap. Karena saya tidak ada dalam preferensi dalam mendukung impor, karena produk ikan di nelayan sangat banyak," kata Susi menanggapi OTT.



Susi menanggapi hal ini di sela-sela acara di Markas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York, Senin (23/9). Menurut Susi, seharusnya, para pengusaha pengolahan ikan mau turun ke daerah-daerah untuk mencari ikan di nelayan.

"Di nelayan, ikan-ikan yang diimpor itu ada di nelayan-nelayan. Bahkan, selama ini gara-gara impor, harga di nelayan jadi turun," kata Susi.

Susi terkejut saat mengetahui Perindo ikut melakukan impor makerel untuk pindang.

"Saya tidak mendorong impor, karena bisa menjatuhkan harga di nelayan. Kami inginkan pengusaha-pengusaha ikan kaleng jalan ke daerah untuk menyerap hasil tangkapan nelayan di daerah yang banyak. Jadi nanti tidak ada istilah ikan terbuang atau jatuh harganya,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Susi mencurigai bahwa di balik impor, selalu ada rantai rente. Susi juga menegaskan telah mewanti-wanti para dirjen dan direktur di KKP untuk tidak terlibat dalam urusan impor.

"Semangat saya untuk menumbuhkan kemauan pengusaha untuk turun ke daerah untuk serap ikan nelayan kita," pinta Susi.

Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merekomendasi banyaknya impor ikan dengan disetujui Menko Perekonomian. Namun, rekomendasi jumlah ikan yang impor ini bertujuan agar impor dibatasi. Karena itu, sebenarnya impor ikan untuk produk ikan kaleng kini sudah mulai turun dibanding tahun-tahun sebelumnya.



Sejarah Perum Perindo

Perum Perindo merupakan BUMN yang didirikan pada 20 Januari 1990. Awalnya perusahaan itu memiliki nama Perum Prasarana Perikanan Samudera (PPS). Perubahan nama perusahaan menjadi Perum Perindo terjadi pada 2013.

Berkantor pusat di Jalan Muara Baru Ujung Penjaringan, Jakarta Utara, Perum Perindo memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan barang jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan. Pelayanan dan pengembangan untuk pengguna jasa pelabuhan perikanan, yaitu nelayan dan masyarakat yang menggeluti perikanan.

Ada sejumlah lini usaha Perum Perindo, di antaranya sewa lahan dan bangunan; tambat labuh; jasa docking dan perbaikan kapal; sewa cold storage; produksi es; penjualan BBM, air bersih dan perbekalan kapal lainnya. Kemudian budi daya serta produksi pakan ikan dan udang; perdagangan dan pengolahan hasil laut.

Hingga tahun 2018, modal perusahaan yang dimiliki Perum Perindo adalah Rp 341,43 miliar. Sedangkan pendapatannya, Perum Perindo mencatat pada akhir tahun 2018 sebesar Rp 1 triliun.



Perusahaan pelat merah itu beroperasi di sembilan pelabuhan perikanan. Yakni Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di Jakarta; Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan di Belawan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan di Pekalongan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Brondong; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat di Pemangkat; dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi di Prigi.
Kemudian Pelabuhan Perikanan Lampulo di Banda Aceh; Pelabuhan Perikanan Tarakan; dan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin. Kini Perum Perindo mengembangkan operasinya 29 wilayah. (*/IN-001)

Tanpa Penentangan, Bagan dan KJA di Danau Singkarak Ditertibkan Tim Terpadu


SOLOK - Tim Terpadu dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, melakukan penertiban alat tangkap jaring bagan dan keramba jaring apung (KJA) di Danau Singkarak, Senin (23/9/2019). Penertiban yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut dimulai dari daerah Sumpur Kudus, Tanah Datar, hingga ke Singkarak di Kabupaten Solok. Penertiban ini melibatkan sejumlah instansi terkait. Yakni Sat Pol PP Provinsi Sumbar, Sat Pol PP Kabupaten Solok, Sat Pol PP Tanah Datar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar, Kesbag Pol Pemkab Solok, Anggota Korem/WBR, Sat Pol Air Polda Sumbar, Polres Solok Kota, Polres Tanah Datar, Polsek X Koto Dibawah, dan Polsek Junjung Sirih.

Penertiban ini diikuti oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar Yosmeri, Kabid Trantib Pol PP Provinsi Ferdinal, S.STP, Kabid Trantib Pol PP Kabupaten Solok Hendrianto, Kadis Perikanan dan Pangan Kab.Solok Kennedy Hamzah, Kadis Pangan dan Perikanan Tanah Datar Daryanto Sabir, Kabid Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan DKP Provinsi Albert, Kabid Tangkap DKP Sumbar Lisnur, UPTD Konservasi dan Pengawasan Iwan Saiyan, dan Kasi Kesbag Pol Pemkab Solok Nasir.

Sedikitnya, sebanyak 145 personel terlibat dalam penertiban tersebut. Dengan rincian, Anggota Sat Pol PP Sumbar sebanyak 51 orang, Anggota Sat Pol PP Kabupaten Solok sebanyak 20 orang, Anggota Sat Pol PP Tanah Datar sebanyak 20 orang, Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebanyak 30 orang, Petugas PLN Rayon
 Singkarak sebanyak 10 orang, Anggota Korem/WBR sebanyak 4 orang, Personel Sat Pol Air Polda Sumbar sebanyak 6 orang, dan personilllel gabungan Polres Solok Kota dan personel Polsek X Koto Dibawah sebanyak 4 orang.

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok, Kennedy Hamzah di Singkarak, menyatakan penertiban ini adalah lanjutan dari penertiban pada Juli 2019 lalu. Saat itu, penertiban sempat mendapat penolakan dari warga sekitar, sehingga petugas urung melaksanakan penertiban saat itu.

"Penertiban ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 81 Tahun 2017, yang telah disosialisasikan kepada pemilik bagan dari jauh hari bahkan dari akhir 2018. Dalam dua bulan terakhir, kami mencoba meyakinkan masyarakat yang menolak dengan diskusi, kami tidak ingin ada unsur paksaan, ini kan untuk kebaikan bersama," kata Kennedy.

Penertiban di Kawasan Danau Singkarak bagian Kabupaten Solok terlihat cukup ramai. Ratusan masyarakat berkumpul di dekat titik-titik penertiban. Meaki sempat terjadi diskusi dengan petugas, namun masih dalam taraf wajar. Petugas tetap melakukan penertiban.

Kennedy Hamzah menyebutkan penertiban tersebut yang ketiga kalinya dalam tahun ini. Pada awal tahun, Pemkab Solok sudah melakukan penertiban, dan masyarakat menolak, kemudian diberikan tenggat waktu hingga Juli 2019. Lalu pada Juli dilaksanakan juga penertiban, kali ini bersama Pemprov Sumbar, tapi juga mendapat penolakan dari masyarakat.

"Pemkab Solok dan Pemprov Sumbar intens melakukan diskusi dengan masyarakat Danau Singkarak wilayah Solok. Hal ini ditujukan untuk memberikan pemahaman ke pemilik bagan, agar mau menbongkar bagan dan mengganti dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan," lanjutnyam

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Solok, ada enam nagari yang memiliki bagan di Singkarak, yaitu di Nagari Kacang 40 bagan, Tikalak sebanyak 48 bagan, Nagari Singkarak 14 bagan, Saniang Baka 75 bagan, Muaro Pingai sebanyak 52 bagan dan Paninggahan 27 bagan.

Dengan total 256 bagan di sepanjang danau, sebagian bagan telah dibuka oleh masyarakat. Tinggal 165 bagan yang akan dibongkar dalam dua hari. Pada Senin bagan yang berhasil dibongkar mencapai 80 bagan, sisanya dilanjutkan besok Selasa (24/9).

Kennedy juga menjelaskan kondisi di Danau Singkarak saat ini, berdasarkan laporan yang didapat dari tim penyuluh perikanan Kabupaten Solok, ada 30 lebih bagan ukuran jumbo (14×15 meter) dipasang di daerah batas Muaro Pingai dan Saniang Baka. Bagan dipasang dengan konstruksi baja permanen di wilayah tengah dan selatan Danau Singkarak di Muaro Pingai dan Saniang Baka. Karena itu juga ada gesekan antara pemilik bagan yang di tepi dengan pemilik bagan yang di tengah.

"Alasan utamanya, mereka (pemilik bagan) tidak terima jika hanya bagan saja yang ditertibkan, tapi untuk tahap awal ini, kami fokus ke bagan saja, karena sangat sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 81 Tahun 2017," ujarnya.

Untuk menyosialisasikan penggantian bagan dengan alat tangkap ramah lingkungan, Pemkab Solok sebelumnya sudah memfasilitasi nelayan pemilik bagan dengan 34 paket masing-masing 34 perahu. Kemudian 34 jaring Langli berukuran lebih besar dari ukuran biasa agar ikan yang masih kecil tidak tertangkap juga, kemudian 34 unit mesin tempe, dan 34 set alat keselamatan, paket tersebut senilai lebih dari Rp700 juta. Tahun 2019 masing-masing 29 paket Rp700 juta lebih.

"Respon masyarakat cukup positif, beberapa Nagari malah meminta tambahan bantuan paket lagi, dan tahun depan akan kami anggarkan lagi," ujarnya. (IN-001)

Senin, 23 September 2019

Di Padang Pariaman, Kepergok Mesum, Siswi SMP Diperkosa 6 Buruh, Hamil, Trauma, Hingga Putus Sekolah

Viral Hari Ini

VIRAL 5 Fakta Kepergok Mesum dengan Pacar, Siswi Diperkosa 6 Buruh: Trauma, Hamil & Putus Sekolah

VIRAL 5 Fakta Kepergok Mesum dengan Pacar, Siswi Diperkosa 6 Buruh: Trauma, Hamil & Putus Sekolah
dailypost
Viral - 5 Fakta Kepergok Mesum dengan Pacar, Siswi Diperkosa 6 Buruh: Trauma, Hamil dan Putus Sekolah 
Sebuah berita viral hari ini tentang 5 fakta kronologi siswi yang dipaksa layani 6 buruh setelah kepergok mesum dengan pacar.
Siswi malang tersebut kini mengalami trauma, hamil 5 bulan hingga putus sekolah.
Berikut berita selengkapnya.
TRIBUNSTYLE.COM - Kisah viral hari ini dari Padang Pariaman tentang fakta kronologi dari kisah malang siswi yang dipaksa layani 6 buruh setelah kepergok mesum dengan sang pacar.
Siswi malang tersebut saat ini mengalami trauma.
Tak hanya itu, siswi tersebut juga sedang hamil 5 bulan dan putus sekolah.
Berikut 5 fakta kronologi seorang siswi yang dipaksa layani 6 buruh setelah kepergok mesum dengan sang pacar: trauma, hamil dan putus sekolah.




Ilustrasi
Ilustrasi (Stomp - The Straits Times)

• Adegan Panas Suami Istri PNS Jabar Viral di WhatsApp dan Facebook, Ternyata karna Kesalahan Perekam
• 8 FAKTA Video Panas PNS Cantik Pemprov Jabar yang Viral di WhatsApp (WA): Nasib Mbak Cantik Kini
1. Mesum dengan sang pacar di gudang batu bata
Kisah tragis tersebut bermula ketika siswi (DP) yang telah berpacaran dengan RZP (17) sejak Februari 2019 lalu pergi ke sebuah gudang batu bata.
RZP kemudian memaksa DP melakukan hubungan suami istri di gudang tersebut hingga 3 kali dalam rentang waktu tiga minggu.
2. Kepergok buruh dan dipaksa layani 6 buruh
Perbuatan mesum tersebut ternyata diketahui oleh seorang buruh.
Buruh tersebut lantas mengancam akan menyebarkan kejadian DP dengan RZP ke warga apabila tidak bersedia melayani nafsu bejatnya.
"DPO itu mengancam DP akan menyebarkan kejadian antara DP dengan RZP ke warga," ujar Kapolres Padang Pariaman AKBP Rizki Nugroho yang dihubungi Kompas.com, Kamis (12/9/2019) dilansir TribunStyle dari Kompas.com.
DP merasa takut lantas melayani nafsu bejat buruh tersebut bersama rekan-rekannya.
"Karena diancam, DP akhirnya melayani nafsu bejat DPO dengan empat orang rekannya," lanjut Rizki.
Namun berdasarkan pengembangan penyelidikan ternyata tak hanya 4 buruh namun berubah menjadi 6 buruh menjadi tersangka.
3. Trauma dan hamil




Kronologi 3 Oknum Guru Cabuli Tiga Siswi SMP di Serang
Kronologi 3 Oknum Guru Cabuli Tiga Siswi SMP di Serang (India today)

Setelah kejadian malang yang dialaminya, DP dikabarkan sedang hamil 5 bulan dan mengalami trauma.
DP mendapatkan perawatan dari psikiater RSUD Padang Pariaman untuk mengembalikan kondisi psikologisnya yang mengalami trauma mendalam.
Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, AKP Lija Nesmon pada Jumat (13/9/2019).
"Korban mengalami trauma mendalam. Dia ditangani oleh psikiater RSUD dan juga sedang hamil lima bulan," kata Lija Nesmon Jumat (13/9/2019) dilansir TribunStyle dari Kompas.com.
Selama lima bulan mengandung DP menyembunyikan kejadian yang dialaminya hingga akhirnya ketahuan sedang mengandung.
DP Akhirnya mengaku dan orangtua korban melaporkan ke polisi.
"Orangtua korban akhirnya tahu anaknya hamil. Setelah ditanya akhirnya korban mengaku dan akhirnya orangtua korban membuat laporan ke polisi," kata Lija.
4. Putus sekolah
DP (17) yang merupakan pelajar asal Pariaman, Sumatera Barat tersebut kini memutuskan putus sekolah.
Keputusan DP untuk berhenti sekolah tersebut diduga karena malu dengan kejadian malang yang dialaminya.
Informasi tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman AKP Lija Nesmon pada Jumat (20/9/2019).
"Informasi terakhir, dia mengundurkan diri dari sekolah. Mungkin karena malu," kata AKP Lija Nesmon dilansir TribunStyle dari Kompas.com.
5. 4 tersangka telah ditahan 3 kabur
Berdasakan pengembangan kasus awalnya buruh yang hanya 4 menjadi 6 orang tersangka ditambah 1 tersangka pacar korban.
"Dari hasil pengembangan kasus, ternyata ada 7 orang tersangka. Satu orang pacarnya dan enam orang buruh," ujar Lija Nesmon.
Namun 3 orang tersangka tersebut kabur dan masih dalam status daftar pencarian orang (DPO).
Diduga tiga tersangka tersebut kabur keluar dari Padang Pariaman.
"Mereka kabur. Setelah kita cek ke rumahnya, tiga orang itu tidak berada di tempat. Diperkirakan dia kabur dari Padang Pariaman," ujar Lija Nesmon.
Tiga dari enam buruh yang berinisial AH (23), NR (25) dam JT (20) telah ditangkap polisi pada Rabu (11/9/2019). (TrybunStyle.com/Yuliana Kusuma)
Penulis: Yuliana Kusuma Dewi
Editor: Delta Lidina Putri
Sumber: TribunStyle.com
Ikuti kami di
Add Friend
Tags 
viral hari ini
siswi diperkosa buruh
Padang Pariaman

Berita Terkait :#Viral Hari Ini

Video Pilihan
© 2019 TRIBUNnews.com Network, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved