ENGLISH EDITION
-->

Rabu, 30 Oktober 2024

HUT ke-5 Partai Gelora, Ajang Penguatan untuk Menangkan NC-LM di Pilkada Kota Solok 2024

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Bertepatan dengan hari sumpah pemuda, yaitu tgl 28 Oktober 2024,seluruh fungsionaris partai Gelombang Rakyat Indonesia (partai Gelora) kota Solok mengadakan syukuran HUT ke 5 di rumah Gelora jalan by pass kelurahan KTK. Acara yg sangat bersejarah ini dihadiri oleh Paslon Walikota dan Wakil Walikota H.Nofi Candra, S.E, dan Leo Murphy, S.H, M.H, 

Dalam kata sambutannya, ketua DPD partai Gelora, Deddy Heriyanto menghimbau kepada seluruh kader dan simpatisan serta keluarga besar partai gelora untuk selalu menjaga iklim pilkada dikota Solok agar selalu kondusif, damai dan penuh persaudaraan. HUT gelora ini kita jadikan sebagai wadah menyatukan tekad dalam memenangkan pasangan yg kita usung, yaitu nomor urut 1. H.Nofi Candra dan bung Leo Murphy. Kita harus pastikan di tanggal 27 November nanti bahwa kandidat nomer urut 1 menang.

Acara yg dimeriahkan oleh pelaku seni kota Solok yaitu QD musik membuat suasana sangat hikmat. Pemotongan nasi tumpeng pertama sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita serahkan kepada bp calon walikota H.Nofi Candra, selanjutnya potongan kedua kita berikan kepada Bung Leo Murphy, calon Wakil Walikota.

Dalam kata sambutannya, Haji Nofi Candra menyampaikan selamat ulang tahun ke 5 Partai Gelora  sekaligus mengapresiasikan komitmen dan keseriusan kawan kawan dipartai gelora dalam memenangkan NcLm dalam kontestasi Pilkada.

beliau juga mengucapkan terimkasih, atas perjuangan partai gelora ditingkat mahkamah konstitusi (MK) dalam membela suara rakyat, sehingga terjadi perubahan undang undang dalam peraturan KPU RI.

Tanpa perubahan peraturan tersebut  mustahil kita dapat mendaftar di KPUD, karena salah satu  persyaratan waktu itu harus dinusung oleh partai politik yang memiliki suara 20% atau memiliki empat kursi DPRD. Hari ini, dengan usungan satu partai saja yaitu Partai Persatuan Pembangunan, kita sudah berhak mendaftar sebagai calon walikota dan wakil walikota periode 2025-2030. Harapan saya, semoga di tahun 2028 nanti, partai Gelora Kota Solok bisa memperoleh kursi di DPRD, ujar H.Nofi Candra penuh motivasi.

Di kesempatan yang sama, bung Leo Murphy juga menyampaikan apresiasi setinggi tingginya kepada seluruh jajaran pengurus, dan seluruh relawan dan simpatisan, atas semangat dan perjuangan membela hak hak demokrasi masyarakat kota Solok. Leo juga mengikuti perkembangan partai ini sejak mulai berdiri tahun 2019. Tokoh tokoh pendiri partai ini adalah mereka yang memiliki wawasan, keberanian dan  nyali besar untuk membawa arah baru Indonesia menuju 5 besar kekuatan dunia.

Leo yakin partai gelora nanti akan menjadi salah satu partai besar secara nasional. teruslah berjuang untuk kota Solok yang lebih maju dan di berkahi, tutur nya.

Menurut informasi dari ketua pelaksana, Muhammad Iqbal, acara ini juga akan di hadiri oleh calon gubernur yg di usung oleh partai gelora, yaitu Bp.Epyardi Asda, namun beberapa jam menjelang acara akan di mulai kami baru dapat informasi bahwa beliau ada kegiatan lain di Pekan Baru.

Hal ini tidak membuat kami patah semangat, karena hadir juga ketua tim pemenangan Otewe Sumbar yaitu, Efriyon Coneng,( anggota DPRD Kota Solok) bersama sdr Angry Nursya S,H sekertaris DPD Partai Amanat Nasional Kota Solok.

Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (DPD PAN) bpk. Efriyon Coneng mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Partai Gelora atas segala persiapan acara ini. kedepannya mari kita tingkatkan kembali kolaborasi ini untuk memenangkan Otewe Sumbar menjadi Gubernur Sumatera Barat periode 2025-2030.

Dalam kesempatan ini  saya ingin memastikan, bahwa kerja sama saya dengan bp.H.Nofi Candra sudah terbangun sejak lama sekali yaitu semasa beliau (H.Nofi Candra) menjabat sebagai senator sumatera barat di DPD RI. Jadi sudah sangat pasti bahwa saya mendukung H.Nofi Candra dan Leo Murphy dalam kontestasi Pilkada kota Solok tahun ini, ujar beliau disambut tepukan tangan para hadirin.

HUT Gelora ke 5 yang diselenggarakan oleh DPD kota Solok juga menghadiri H Jon Afrizal, S.H, Sekretaris Wilayah Sumatera Barat. Beliau menyampaikan bahwa partai Gelora adalah kumpulan orang orang yang mempunyai mimpi besar untuk NKRI agar menjadi "Super Power Baru Dunia",  Refleksi 5 tahun perjalanan partai ini akan selalu kita evaluasi menuju 2029 nanti.

Alhamdulillah di jajaran kementrian merah putih, dua tokoh penting partai Gelora d berikan amanah menjadi wakil menteri.a Yaitu wakil menteri luar negeri bpk Anis Matta (Ketua Umum Partai Gelora Indonesia), beliau ditugaskan fokus tentang urusan dunia Islam.

Juga bang Fajri Hamzah (wakil ketua umum), beliau diamanahkan menjadi wakil menteri perumahan dan kawasan pemukiman. Tentu ini semua akan mempermudah pergerakan pergerakan politik kita kedepan. Sambut pak sekwil gelora penuh bahagia. (Niko Irawan)


Kinerja Bawaslu Kota Solok Semakin Disorot, Rangkaian Pelanggaran Pilkada "Dimentahkan"

Kinerja Bawaslu Kota Solok Semakin Disorot, Rangkaian Pelanggaran Pilkada "Dimentahkan"

Ridho Ananda: Semestinya Dugaan Pelanggaraan Ditindaklanjuti agar Tak Berulang

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, Sumatera Barat, semakin disorot. Bawaslu Kota Solok dinilai tidak peka terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Paslon Pilkada Kota Solok 2024. Terbaru, Paslon Walikota dan Wakil Walikota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM dan H. Suryadi Nurdal, SH, (Dhani-Suryadi) diduga melakukan kegiatan kampanye di fasilitas umum dan menggelar arak-arakan di jalan raya, pada hari Minggu malam (27/10/2024).

Dugaan pelanggaran tersebut dinilai mengangkangi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solok 2024. Pada Minggu malam (27/10/2024) tersebut, Dhani-Suryadi diduga melakukan kegiatan kampanye Pemilu ditengah jalan raya yakni di Simpang Surya di depan di Pasaraya Solok yang merupakan fasilitas umum. Selain itu, pasangan Dhani-Suryadi juga diduga telah melakukan kampanye dengan menggelar pawai dan arak-arakan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya, dari Simpang Surya ke Koto Panjang. 

Kegiatan tersebut disinyalir telah melanggar ketentuan mengenai larangan kampanye Pilkada 2024 yang diatur dalam PKPU nomor 13 tahun 2014 Bab VIII Pasal 57 huruf E dan huruf J, yang berbunyi:

"Huruf E : Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum"

"Huruf J : Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya"

Diketahui, Paslon Dhani-Suryadi dalam kegiatan kampanye melakukan pawai berjalan kaki dari Posko Pemenangan Calon Walikota dan Wawako Solok Dhani-Suryadi Simpang Surya ke Kampung Tarandam Koto Panjang Kota Solok.

Terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu oleh pasangan Dhani-Suryadi tersebut, Anggota Bawaslu Kota Solok Eka Rianto saat dihubungi melalui handphone pribadinya menyebutkan bahwa melalui jajaran Panwascam melihat ada keramaian di Posko Pemenangan Dhani-Suryadi di Simpang Surya.

"Kami melalui Panwascam telah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi dengan Tim Pemenangan Paslon Dhani-Suryadi," sebut Eka Rianto.

Diungkapkannya, pigaknya telah menyampaikan bahwa kegiatan randai yang digelar tidak ada masalah. Tapi randai yang berbau kampanye baru menjadi hal yang harus menjadi perhatian Bawaslu.

"Kami melihat tidak ada aksi kampanye dalam randai dan itu hanya sekadar randai. Kami telah sampaikan ke tim, kalau randai silahkan dilanjutkan namun kampanye tetap di Koto Panjang dan kampanye tidak ada di Simpang Surya," jelasnya.

Lebih lanjut Eka Rianto menyebutkan terkait orasi dalam pawai belum dilihat, sedangkan dari laporan jajaran Panwascam hanya itu.

"Sudah dilakukan pencegahan, kalau ‘Barandai’ silahkan ‘Barandai’, yang kami cegah itu adalah kampanye di saat ‘Barandai’. Temuan kami, ada keramaian, ada randai dan lalu kita lakukan pencegahan jika ada kampanye, karena berkampanye hanya di Koto Panjang," terangnya.

Eka kembali menegaskan berdasarkan penyampaian Panwascam ke Bawaslu bahwa pencegahan telah dilakukan.

Di tempat terpisah, Juru Bicara (Jubir) Tim Hukum Paslon Walikota dan Wawako Solok H. Nofi Candra, SE dan Leo Murphy, SH, MH (NC-LM) Ridho Anandha Jhos Jasticio, SH pada media ini, Selasa (29/10/2024), mengungkapkan adanya kampanye yang dilakukan oleh Paslon 02 (Dhani-Suryadi) pada Minggu malam tanggal 27 Oktober 2024 lalu.

"Paslon Walikota dan Wakil Walikota Solok Dhani-Suryadi melaksanakan kampanye di Jalan Simpang Surya, Air Mati, Koto Panjang, sehingga menimbulkan kemacetan (Menutup akses lalu lintas), dan itu termasuk salah satu pelanggaran," kata Ridho Anandha.

Dijelaskannya, sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024, BAB VIII pasal 57 tentang Larangan dalam kampanye. Kasus ini berpotensi terpenuhi unsur pelanggaran mengganggu ketentraman, ketertiban umum (Pidana).

Selain itu, juga berpotensi terhadap pelarangan kampanye pawai, jalan kaki, penyimpangan terhadap izin (Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye (Pidana).

"Dalam waktu dekat, kami Tim Kuasa Hukum NC-LM akan melaporkan secepatnya, yang diiringi bukti pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh Paslon Nomor 02 tersebut," bebernya.

Diungkapkannya, beberapa laporan pelanggaran yang dimasukkan ke Bawaslu, bertujuan agar terwujudnya demokrasi yang bersih dengan mengikuti, dan mematuhi aturan yang telah tertera.

"Semestinya, dugaan pelanggaraan ditindaklanjuti agar tak terus berulang," tegasnya.

Disebutkannya, terdapat 20 Larangan Kampanye Pilkada 2024 dalam Peraturan KPU Terbaru. Dari mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 hingga menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik langsung maupun tidak langsung.

Masa kampanye Pilkada dimulai per 25 September 2024 dan berakhir pada 23 November 2024. Adapun arti kampanye Pilkada adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah (Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota).

Lebih lanjut, ketentuan mengenai kampanye Pilkada 2024 ini diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang diundangkan pada 20 September 2024. (Niko Irawan)

Rabu, 23 Oktober 2024

"Keberpihakan" Legislator Kota Solok di Pilkada 2024 Terbelah!

Sejarah, Kekerabatan dan Perkawanan yang Menentukan Hasil Pilkada Kota Solok 2024

"Keberpihakan" Legislator Kota Solok di Pilkada 2024 Terbelah!

Cawako-Cawawako Solok H. Nofi Candra, SE - Leo Murphy, SH, MH, "hanya" diusung oleh satu Parpol, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kontestasi Pilkada Kota Solok 2024. Artinya, "hanya" didukung oleh 2 kursi PPP di DPRD Kota Solok 2024-2029. Namun, benarkah hanya dua legislator PPP tersebut yang mendukung NC-LM?

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi satu-satunya partai yang mengusung Pasangan Calon (Paslon) H. Nofi Candra, SE dan Leo Murphy, SH, MH, di kontestasi Pilkada Kota Solok 2024. Partai berlambang Ka'bah tersebut, disebut-sebut sebagai partai penyelamat demokrasi di Kota Solok. Hal ini, karena PPP adalah satu-satunya partai parlemen di DPRD Kota Solok yang mengusung NC-LM dengan komposisi dua kursi. Namun, PPP berhak sebagai pengusung tunggal, karena sesuai dengan keputusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024, PPP menjadi salah satu partai yang memenuhi ambang batas pengusungan kandidat Cawako-Cawawako Solok 2024. PPP Kota Solok berhasil meraih 10,5 persen suara di Pileg 14 Februari 2024, sementara, ambang batas pengusung Pilkada di Kota Solok adalah 10 persen. 

Nama Ketua DPC PPP Kota Solok, Fakhria Murpe menjadi buah bibir, karena "keberaniannya" mengusung NC-LM dan "beradu ilmu" dengan 8 Parpol yang mengusung petahana Wakil Walikota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM dan Suryadi Nurdal, SH. Fakhria Murpe yang lebih dikenal dengan panggilan "Ari Ane", merupakan anak dari Daswippetra Dt Manjinjing Alam, Anggota DPRD Sumbar dua periode (2019-2024 dan 2024-2029) dan Anggota DPRD Kota Solok tiga periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019).

Selain mengusung NC-LM di Pilkada Kota Solok 2024, Fakhria Murpe juga berhasil mengantarkan PPP menggandakan kursi di DPRD Kota Solok 2024-2029. Yakni dari satu kursi di 2019-2024 menjadi dua kursi di periode 2024-2029. Yakni Romi Indra Utama di Dapil Lubuk Sikarah dan Rinaldi dari Dapil Tanjung Harapan. 

"Alhamdulillah. Seluruhnya terjadi karena jalan Allah. Kita hanya wajib berusaha atau berikhtiar, semoga jalan Allah pula yang akan mengantarkan NC-LM ke kursi Walikota dan Wakil Walikota Solok 2025-2030 bersama PPP dan partai-partai lainnya," ujarnya. 

Selain PPP, Nofi Candra dan Leo Murphy, juga didukung oleh delapan partai nonparlemen, yakni Partai Gelora, Partai Buruh, PKB, PKN, PSI, Perindo, Partai Garuda dan Partai Ummat.

Meski hanya diusung satu Parpol, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Nofi Candra, SE dan Leo Murphy, SH, MH, ternyata mendapatkan dukungan "bawah tanah" dari mayoritas Anggota DPRD Kota Solok periode 2024-2029. 

Selain itu, sejumlah kader dan petinggi Parpol pendukung Ramadhani-Suryadi, secara terang-terangan justru mendukung Nofi Candra dan Leo Murphy. Di antaranya, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sumbar, Hendri Irawan, SE, MM, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Solok, Yutris Can, SE. 

Bahkan, Boris (sapaan Yutris Can) didapuk menjadi Ketua Tim Pemenangan NC-LM di Pilkada Kota Solok 2024. Pengalaman mantan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Solok, mantan Ketua DPD PAN Kota Solok dan mantan Ketua DPRD Kota Solok tiga periode (2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2020) tersebut, terbukti menjadi magnet kuat dan membentuk polarisasi politik yang begitu besar di Kota Solok. Sehingga, popularitas dan elektabilitas NC-LM menjadi berlipat ganda.

Setelah KPU Kota Solok menetapkan dua Paslon Pilkada Kota Solok pada 22 September 2024 dan dilanjutkan pengundian nomor urut pada 23 September 2024, polarisasi politik langsung terbentuk. Meski keputusan Parpol secara jelas berdasarkan rekomendasi ke kandidat, namun sejumlah kondisi membuat "keberpihakan" menjadi "berlawanan" dengan rekomendasi Parpol masing-masing. Hal ini, terutama terkait sejarah masa lalu, hubungan kekerabatan, perkawanan, dan hubungan spesial yang sangat menentukan "keberpihakan". 

Meminjam pernyataan dari Wakil Ketua DPW Partai NasDem Sumbar, Hendri Irawan Dt Tambijo: "Secara (rekomendasi) partai mungkin ada di pihak sebelah (Ramadhani-Suryadi), tapi mesin (politik) ada disini (bersama Nofi Candra-Leo Murphy)". Mantan Anggota DPRD Sumbar periode 2004-2009 dari Partai PPP ini, menegaskan bahwa seluruh elemen pemenangan NC-LM bekerja sangat serius di Pilkada Kota Solok 2024 ini. 

Dari 20 Anggota DPRD Kota Solok 2024-2029, sebanyak 18 legislator, secara "kepartaian", berada di pihak RDKP-SN. Namun dari segi sejarah masa lalu, hubungan kekerabatan dan perkawanan, berada di pihak NC-LM. Siapa saja dan dari Parpol mana saja?

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai berlambang Ka'bah tersebut mengirim dua kursi ke DPRD Kota Solok 2024-2029, yakni Romi Indra Utama dari Dapil Lubuk Sikarah dan Rinaldi (Pinal) dari Dapil Tanjung Harapan. Keduanya "dipastikan" berada di barisan NC-LM, karena menjadi Parpol pengusung. Di samping itu, Rinaldi adalah teman sekelas Nofi Candra saat sekolah, sementara Romi Indra Utama adalah "menantu" di Nagari Saniang Baka, kampung halaman Nofi Candra.

Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai berlambang beringin mengirim tiga kursi ke DPRD Kota Solok 2024-2029 dan berstatus sebagai Parpol pemenang Pileg Kota Solok 2024. Yakni Fauzi Rusli dan Rio Putra dari Dapil Lubuk Sikarah dan Irman Yefri Adang dari Dapil Tanjung Harapan. Fauzi Rusli yang merupakan Ketua DPRD Kota Solok didapuk sebagai Ketua Tim Pemenangan RDKP-SN. Rio Putra, yang merupakan anak kandung Ketua DPD Partai Golkar Kota Solok Hj. Nurnisma, diyakini juga menunjukkan keberpihakan ke RDKP-SN. Namun, dilema justru dihadapi oleh Irman Yefri Adang, yakni terkait hubungannya masa lalunya yang sangat erat dengan Nofi Candra. Irman Yefri Adang yang di Pilkada Kota Solok 2020 lalu berpasangan dengan Yutris Can, kalah dari Paslon Zul Elfian Umar dan Ramadhani Kirana Putra. Ditambah lagi, Leo Murphy adalah kader Partai Golkar, yang semestinya mendapat dukungan dari partai berlambang beringin. 

Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Partai besutan Surya Paloh ini, menjadi Parpol pemenang kedua di Pileg 2024 lalu dan mengirim tiga wakil ke DPRD Kota Solok. Yakni Yusmanita yang merupakan kakak kandung Ramadhani Kirana Putra dan Oki Oktaviado dari Dapil Lubuk Sikarah, dan Amrinof Dias Dt Ula Gadang dari Dapil Tanjung Harapan. Ketiga legislator itu diyakini berada di kubu RDKP-SN, namun secara pimpinan Partai NasDem, Ketua DPD NasDem Kota Solok Yoserizal dan Wakil Ketua NasDem Sumbar Hendri Irawan Dt Tambijo, diyakini berada di kubu NC-LM. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

PKS mengirim dua wakilnya ke DPRD Kota Solok 2024-2029. Yakni Mira Harmadia dari Dapil Lubuk Sikarah dan Ade Merta dari Dapil Tanjung Harapan. Meski, PKS memberikan rekomendasi ke RDKP-SN, namun dukungan personal dua legislator itu akan terbelah. Bagi Ade Merta, mungkin bisa "patuh" ke rekomendasi PKS. Namun, tidak demikian halnya bagi Mira Harmadia, yang merupakan sepupu dari Leo Murphy. Ayah dari Mira Harmadia, yakni Alm Haji Syafri Debong (HSDB) merupakan mamak (paman) kandung dari Leo Murphy.

Partai Demokrat

Partai berlambang bintang mercy tersebut, mengirim dua wakilnya ke DPRD Kota Solok. Yakni Deni Nofri Pudung dari Dapil Lubuk Sikarah dan Bayu Kharisma dari Dapil Tanjung Harapan. Kedua legislator yang sama-sama menjalani periode ketiga di DPRD Kota Solok, diyakini berada di pihak NC-LM. Hal ini, karena hubungan erat dan kekeluargaan Deni Nofri Pudung dengan Yutris Can. Sementara, bagi Bayu Kharisma, Cawako Leo Murphy adalah "sumando" (adik ipar)-nya. Meski secara kepartaian Partai Demokrat berada di RDKP-SN, namun secara hubungan kekeluargaan, Deni Nofri Pudung dan Bayu Kharisma berada di pihak NC-LM.

Partai Amanat Nasional (PAN)

PAN mengirimkan dua wakilnya ke DPRD Kota Solok, yakni Rusdi Saleh dari Dapil Lubuk Sikarah dan Efriyon Coneng dari Dapil Tanjung Harapan. Keduanya memiliki hubungan persahabatan yang sangat dekat dengan Nofi Candra dan Leo Murphy. Selain itu, Ketua MPP PAN Kota Solok, Yutris Can adalah Ketua Tim Pemenangan NC-LM.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut mengirim dua kursi ke DPRD Kota Solok, yakni Ardi Alhakim Kidok dari Dapil Lubuk Sikarah dan Rika Hanom dari Dapil Tanjung Harapan. Selain Nofi Candra yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra dan menjadi Caleg Gerindra di Pileg DPR RI 14 Februari 2024 lalu, Ardi Alhakim Kidok dan Rika Hanom dalam kampanye Pileg 2024 lalu, "bertandem" dengan Nofi Candra.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Partai Hanura mengirim dua wakilnya ke DPRD Kota Solok 2024-2029, yakni Rusnaldi dari Dapil Lubuk Sikarah dan Irwan Sari'in dari Dapil Tanjung Harapan. Ketua DPC Hanura Rusnaldi menjadi salah satu "pentolan" untuk pemenangan RDKP-SN di Pilkada Kota Solok 2024. Namun, pertanyaan besar patut dialamatkan ke Irwan Sari'in, karena kedekatannya dengan Yutris Can dan Leo Murphy, serta Nofi Candra.

Partai Bulan Bintang (PBB)

PBB mengirim dua wakilnya ke DPRD Kota Solok 2024-2029. Yakni Wazadly dari Dapil Lubuk Sikarah dan Hendra Saputra dari Dapil Tanjung Harapan. Sebelum memutuskan mendukung RDKP-SN, DPC PBB Kota Solok merupakan partai pendukung utama bagi NC-LM. Namun, di detik-detik akhir, DPP PBB (Pusat) memutuskan mendukung RDKP-SN. (Niko Irawan)

Selasa, 22 Oktober 2024

Anggota DPRD Sumbar H. Daswipetra Dt. Manjinjiang Alam Dukung Program Pakaian Sekolah Gratis di Kota Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat mendukung program pasangan calon walikota dan wakil walikota Nofi Candra dan Leo Murphy mewujudkan pakaian sekolah gratis di Kota Solok. Hal itu disampaikan H. Daswipetra saat menjadi juru kampanye pasangan nomor urut 1 Nofi Candra Leo Murphy di Aia Tajun Kelurahan Simpang Rumbio, Kota Solok, Jumat ( 18/10/2024).

Menurutnya pakaian sekolah gratis merupakan harapan orang tua siswa setiap tahun ajaran baru. Memang biaya sekolah di Kota Solok sudah gratis, tetapi pakaian sekolah akan selalu menjadi pikiran orang tua karena cukup menguras anggaran.

"Melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat, saya akan memperjuangkan pakaian sekolah gratis untuk siswa-siawa SMA di Kota Solok," ujarnya.

Daswipetra Dt. Mjj Alam merupakan anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PPP yang kembali duduk untuk kedua kalinya. Sebelumnya Dt. Mjj Alam merupakan anggota DPRD Kota Solok 3 periode. Ia sangat memahami kondisi Kota Solok dari masa-masa kepemimpinan beberapa  walikota Solok. 

Haji Ane panggilan akrab beliau mengatakan Kota Solok pernah menjadi kota terkaya di Sumatera Barat, dengan APBD 700 an miliar dengan penduduk 50 an ribu. Sekarang APBD 500 miliar penduduk 80 an ribu. Kondisi ini perlu dibuat kajian kenapa terjadi penurunan seperti itu.

Ia mengungkapkan bahwa persoalan warga kota solok hari adalah masalah ekonomi, tingginya angka penggangguran, dan  kemiskinan. 

"Saya sudah ingatkan tolong tingkatkan Nilai Tukar Petani kita. Saat ini Kota Solok terendah dengan NTP 1,1, sementara daerah lainnya di Sumbar berada pada angka 1,8", ujar Ketua Pengprov Kick Boxing Sumbar itu.

Ia melanjutkan bahwa sebagai anggota DPRD Sumbar, telah melatih pembuatan pecel lele untuk masyarakat Kota Solok, dengan diberikan fasilitas seperti gerobak, ikan, beras. Kemudian juga mendorong UMKM di Kota Solok untuk terus tumbuh dengan melibatkan warga lokal seperti pembuatan baju batik untuk sekolah, usaha telur asin dan rendang yang semua tenaga kerjanya dari masyarakat Solok itu sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Solok. (Niko Irawan)


Senin, 21 Oktober 2024

Emiko - Irwan Afriadi Diyakini Raih 65-75 Persen Suara di Pilkada Kabupaten Solok 2024

 

Emiko - Irwan Afriadi Diyakini Raih 65-75 Persen Suara di Pilkada Kabupaten Solok 2024

Tak Lagi Terbendung, "Bersemi" Akan Rangkul Seluruh Elemen Membangun Kabupaten Solok

Jelang berakhirnya paruh pertama masa kampanye Pilkada Kabupaten Solok 2024, Paslon Hj. Emiko, SP dan Irwan Afriadi, disebut sudah mengantongi sekira 46 persen suara. Persentase ini diyakini bakal terus melejit di paruh kedua. Bahkan, persentase kemenangan Paslon "Bersemi" diyakini bakal mencapai 65 persen hingga 75 persen. Bagaimana hal ini bisa terjadi?

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Kampanye Pilkada Kabupaten Solok 2024 segera memasuki paruh kedua. Ketiga pasangan calon (Paslon), yakni H. Budi Satriadi, SKM, MM - Dr. H. Hardinalis Kobal, SE, MM dengan nomor urut 1, Paslon Hj. Emiko, SP - Irwan Afriadi dengan nomor urut 2, dan Jon Firman Pandu, SH - H. Candra, SHI, sudah "tebar pesona" ke masyarakat Kabupaten Solok. Ketiga Paslon sudah turun ke masyarakat dengan menyampaikan program-program, ide dan gagasan, untuk menarik simpati masyarakat. Demikian juga dengan pergerakan "mesin-mesin" politik untuk meyakinkan pemilih terhadap kapasitas dan kelebihan kandidat yang didukung. 

Pasangan Cabup-Cawabup Solok Emiko-Irwan Afriadi, menjadi Paslon yang paling sering turun ke masyarakat. Hal ini terbukti dengan jumlah Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Paslon "Bersemi" yang sudah mencapai lebih dari 140 buah, meski masa kampanye Pilkada belum genap 30 hari. Artinya, paling tidak, Hj. Emiko dan Irwan Afriadi sudah turun di 5 titik setiap hari. Hal ini menjadikan Emiko-Irwan sebagai Paslon yang paling "berkeinginan menang" di Pilkada Kabupaten Solok 2024.

Di sisi lain, turun di minimal 5 titik lokasi kampanye setiap hari, membalikkan prediksi bahwa sosok Emiko dalam kodratnya sebagai perempuan dan statusnya sebagai istri petahana Epyardi Asda, bakal sulit bersaing dengan kandidat lain. Justru, Emiko membuktikan bahwa dirinya adalah seorang perempuan tangguh dan terbukti tidak "bergantung" atau akan "mengekor" ke sang suami, Epyardi Asda, yang juga bertarung di eskalasi Pilkada Sumbar 2024. Pada setiap kampanyenya, Emiko tampil selalu "segar" dan "bugar". 

Bahkan, saat berorasi, Emiko selalu tampil dengan naluri keibuan yang penuh kesantunan untuk menyapa masyarakat. Hal ini, seakan menjadi "antitesis" dari Epyardi Asda yang di setiap turun ke masyarakat, senantiasa "berapi-api". Meski memiliki "frekuensi" dan niat yang sama dalam upaya membangun daerah, Emiko tampil dengan "amplitudo" dan kesan yang berbeda dengan Epyardi Asda. Naluri keibuan yang penuh kesantunan Emiko, ternyata juga menarik simpati dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh politik Kabupaten Solok untuk bergabung dengan Paslon "Bersemi".

Wakil Bupati Solok periode 2016-2021, H. Yulfadri Nurdin, SH, yang sangat dekat dengan Epyardi Asda, mengakui bahwa sosok Emiko sangat berbeda dan memiliki berbagai kelebihan. Yulfadri Nurdin yang sempat menjadi rival Epyardi Asda pada Pilkada Kabupaten Solok 2020 lalu, menilai jika Emiko dan Irwan Afriadi terpilih, akan terjadi lompatan kemajuan bagi Kabupaten Solok. Hal ini menurutnya karena Emiko adalah sosok yang selalu mendengarkan masukan dari siapa saja dan akan memakai orang-orang kompeten dan ahli di bidang masing-masing. 

"Epyardi Asda memiliki segala hal di dunia politik untuk menjadi kepala daerah. Punya kekuasaan politik, punya finasial politik dan "kegilaan" bersikap dalam politik. Namun, sangat disayangkan, segala potensi itu selama ini belum bisa diterima secara penuh dan legowo oleh masyarakat Kabupaten Solok. Mungkin, di masyarakat Sumbar yang heterogen dan menginginkan perubahan, saat ini sudah waktunya. Untuk Kabupaten Solok, puzzle atau bagian yang hilang tersebut, Emiko menjadi sosok yang mampu menjadi perekat. Emiko adalah sosok yang selalu mendengarkan masukan dari siapa saja dan akan memakai orang-orang kompeten dan ahli di bidang masing-masing. Saya yakin, sosok keibuan Emiko akan menjadi penyatu bagi seluruh elemen untuk komitmen membangun Kabupaten Solok lebih maju ke depannya," ungkapnya. 

Yulfadri Nurdin juga menegaskan dirinya sangat mengenal seluruh kontestan di Pilkada Kabupaten Solok 2024. Sebagai mantan Anggota DPRD Kabupaten Solok, Anggota DPRD Sumbar dan Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin akhirnya menetapkan pilihannya kepada Paslon Emiko dan Irwan Afriadi. Hal ini menurutnya sudah melewati rangkaian pertimbangan yang matang.

"Saya sangat mengenal ketiga Paslon yang berkontestasi. Dari segala rangkaian pertimbangan, saya menegaskan berada di barisan Emiko-Irwan. Hal ini terutama demi kemajuan Kabupaten Solok ke depan," tegasnya.

Dalam setiap kampanye dan turun langsung ke masyarakat, Emiko dan Irwan Afriadi senantiasa menegaskan bahwa pihaknya akan merangkul seluruh masyarakat dan segala potensi yang ada. Emiko menyatakan bahwa dirinya sangat terharu dan gembira atas sambutan dari masyarakat. Menurutnya, hal ini memberikan energi besar baginya di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2024. 

"Sambutan dan dukungan ini memberikan semangat dan energi besar bagi kami, sekaligus tanggung jawab untuk merangkul semua elemen masyarakat. Mari kita bersatu untuk membangun Kabupaten Solok ke depan yang lebih baik dan sejahtera," ungkapnya.

Lalu, apa yang membuat Emiko dan Irwan Afriadi menjadi sosok yang paling kuat di Pilkada Kabupaten Solok 2024? Setidaknya, ada 7 faktor yang membuat Paslon "Bersemi" bakal memenangkan Pilkada Kabupaten Solok 27 November 2024. Yakni, dukungan 4 Parpol pengusung, Program Athari Gauthi Ardi, dukungan ASN dan Walinagari, dukungan finansial, dukungan tokoh masyarakat, kapasitas Emiko dan kapasitas Irwan Afriadi. 

Dukungan 4 Parpol Pengusung

Mengusung tagline "Bersemi" atau Bersama Emiko Irwan, Paslon nomor urut 2 ini menggebrak secara superior di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2024. Paslon "Bersemi" diusung kekuatan besar di jagat politik Kabupaten Solok. Koalisi raksasa tersebut berisikan Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Solok 2024-2029 dengan 6 kursi. Kemudian, Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang merupakan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Solok dengan 5 kursi. Lalu Partai Golongan Karya (Golkar) yang merupakan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Solok dengan 5 kursi. Ditambah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 2 kursi. Sehingga, Paslon "Bersemi" didukung oleh 18 kursi dari 35 kursi DPRD Kabupaten Solok 2024-2029.

Secara total suara, dukungan 4 Parpol tersebut sebanyak 108.000 suara atau sekira 58 persen suara di Kabupaten Solok. Sehingga, diprediksi Paslon Emiko-Irwan bakal memenangkan Pilkada Kabupaten Solok di 65 persen hingga 75 suara.

Selain dukungan 18 kursi di DPRD Kabupaten Solok 2024-2029, Paslon "Bersemi" juga didukung kekuatan politik di tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Yakni sebanyak 4 Anggota DPR RI, yakni Athari Gauthi Ardi (PAN), Lisda Rawdha Hendrajoni dan Shadiq Pasadigoe (NasDem) dan Zigo Rolanda (Golkar). Kemudian, 3 Anggota DPRD Sumbar, yakni Lastuti Darni (PAN), Abdul Rahman (NasDem) dan Yogi Pratama (Golkar). Sehingga, kekuatan ini bakal mampu membawa sinergitas dan harmonisasi di Kabupaten Solok ke depan. Yakni hubungan harmonis dan sinergis antara eksekutif dengan legislatif dan kerja sama kuat antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan Kabupaten Solok.

Program Athari Gauthi Ardi

Selama 5 tahun menjadi Anggota DPR RI dari PAN, Athari Gauthi Ardi sudah membawa begitu banyak program yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Yakni bedah rumah, PISEW, P3TGAI, normalisasi sungai, sanitasi pesantren, sanitasi masyarakat dan berbagai program lainnya. Athari Gauthi Ardi di Kabupaten Solok membawa sekira Rp500 miliar APBN ke Kabupaten Solok. Perlu juga diingat, Athari berhasil meraih 49.000 lebih suara di Pileg 14 Februari 2024 lalu, yang hampir dipastikan akan memilih Emiko-Irwan di Pilkada 27 November 2024 nanti. Sehingga, menjadi modal besar bagi pemenangan "Bersemi".

Dukungan ASN dan Walinagari

Selama Epyardi Asda-Jon Firman Pandu menjabat sebagai Bupati-Wakil Bupati Solok, dukungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL), menjadi kekuatan utama dalam perjalanan roda pemerintahan. Meskipun ada aturan netralitas ASN, namun ASN tersebut tetap memiliki hak pilih. Sehingga, kekuatan dari sekira 7.000 ASN akan menjadi salah satu faktor penentu. Hal yang sama juga berlaku bagi 74 walinagari se-Kabupaten Solok. Meskipun, dalam praktiknya, beberapa walinagari melakukan "perlawanan". Namun, persentasenya sangat kecil. 

Dukungan Tokoh Masyarakat

Emiko-Irwan didukung penuh oleh sejumlah tokoh masyarakat, elemen masyarakat di tingkat akar rumput, hingga sejumlah organisasi lain yang telah merasakan efek dari pembangunan yang dilakukan Bupati Epyardi Asda bersama DPRD Kabupaten Solok 2019-2025. Dukungan terhadap Emiko-Irwan terlihat cukup jelas dan terang. Demikian juga, dukungan dari mantan kader Parpol yang berseberangan. Seperti Arlon Sutan Sati dan Septrismen (Gerindra), Yondri Samin (Demokrat), dan sejumlah tokoh lainnya.

Dukungan Finansial

Faktor finansial juga menjadi penentu dalam eskalasi politik, apalagi di kontestasi Pilkada. Dukungan finansial yang dimaksud bukan berbentuk money politics (politik uang), tapi pembiayaan kandidat dan Tim Pemenangan saat turun ke masyarakat. Misalnya, saat kandidat berkampanye, tentu perlu penyediaan tempat, penyediaan makan minum minimal snack dan air mineral, sewa sound system, hingga biaya daya listrik. Biaya tersebut, minimal bisa mencapai Rp3 juta di satu titik. Apalagi, kalau masyarakat yang datang dibantu biaya transportasi, atau diberikan cinderamata. Belum lagi kalau dalam acara tersebut mendatangkan artis atau mengundang kelompok kesenian. 

Pesona Irwan Afriadi

Cawabup Irwan Afriadi juga menebarkan "pesona" terpendam yang belum banyak diketahui. "Negatif campaign" yang digaungkan lawan politik, bahwa Irwan Afriadi adalah orang Sangir, Kabupaten Solok Selatan, ternyata terklarifikasi dengan sendirinya, saat dirinya tampil di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2024. Ternyata, orang tua perempuan Irwan berasal dari Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi. Sementara ayahnya berasal dari Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti. Ternyata, nama "Sangir", didapatkan karena Irwan Afriadi lahir dan besar di Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Sehingga, pasangan Emiko Irwan menjadi pasangan melingkupi ketiga "wilayah politik" di Kabupaten Solok. Yakni wilayah Utara (Emiko dari Nagari Singkarak), Tengah dan Selatan oleh sosok Irwan Afriadi.

Selama 10 tahun menjadi Anggota DPRD Sumbar (2014-2019 dan 2019-2024), kiprah Irwan Afriadi untuk Kabupaten Solok sangat mumpuni. Meskipun, tidak banyak diketahui, karena sosok Irwan yang fokus bekerja dan jarang mengekspos kinerja dan kiprahnya. (Niko Irawan)


Jumat, 18 Oktober 2024

Masyarakat Laing Kecewa dengan Janji Manis Wakil Walikota Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID -  Masyarakat kelurahan Laing, kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, kecewa dengan janji manis Wakil Walikota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra. Hal itu, karena sebelumnya, Wawako menyampaikan dalam tahun 2024 ini akan mendapatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, sebesar -+ 62 Milyar, untuk menuntaskan Pembangunan Jalan Lingkar Utara.

Salah seorang tokoh masyarakat Laing Taluak, Yasril, Dt.Ampang Limo, hal tu disampaikan Wawako beberapa bulan lalu di kantor Lurah Laing di depan kalangan masyarakat yang hadir. Wawako Solok, didampingi Lurah Laing dan pegawai ASN Pemko Solok, mengatakan bahwa pembangunan Jalan Linkar Utara yang masih terbengkalai sekitar -+ 2, 5 km itu akan dituntaskan di tahun 2024. Karena akan mendapatkan anggaran APBN, Sebesar -+ 62 Milyar, dari Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, ucap, Dt.Ampang Limo, di hubungi melalui seluler, Kamis (17/10).

Kabar gembira ini lansung bertebaran ke warga Laing Talua dan Laing Pasir, bahwa jalan lingkar utara akhirnya dapat dituntaskan juga di tahun ini, sebagian warga menyqmbut harapan itu dengan rasa syukur yang tidak bisa di tuangkan dengan kata - kata. Karena hampir 10 tahun kami merasakan kecewa, sedih, putus asa, dan kesal terhadap Pemerintah Kota Solok, dampak dari terbengkalainya pembangunan jalan lingkar utara. ucap, tokoh masyarakat Laing Taluak itu.

Namun belakangan ini kami dapat informasi dari anggota DPRD Kota Solok, dan juga dari pegawai dinas PUPR Kota Solok, bahwa bantuan APBNi dari Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, sebesar -+ 62 Milyar itu," Zonk". Padahal saat Wawako menyampaikan hal tersebut, seolah olah sudah bisa di pastikan bahwa kota Solok dapat bantuan dari Kemeterian PUPR. Maka dari itu kami warga Laing Talua, kecewa dan seperti diberikan harapan palsu oleh Wawako Solok, Ramadhani Kirana Putra, ungkap, Dt. Ampang Limo dengan kesalnya.

Disisi lain, Dt. Muncak Sutan mengatakan, kelurahan Laing yang terdiri dari dua RW dan 5 RT dengan jumlah penduduk sekitar -+ 1600 jiwa, masih di bebani oleh persoalan yang seharusnya sudah lama diselesaikan Pemerintah daerah Kota Solok, baik Eksekutif maupun Legislatif. Sebab akses jalan bagian dari hak masyarakat yang menjadi hal terpenting dimanapun daerahnya. Karena akses jalan memiliki banyak mamfaat seperti, mendukung perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah transportasi, juga membantu pemerataan pembangunan, dan lainnya. Sementara di Kota Kecil ini, hanya dua kecamatan dan 13 kelurahan dengan APBD  yang cukup tinggi -+ 700 Milyar, dilihat dari besaran wilayahnya, kata, salah seorang tokoh Laing Pasir itu, saat dikomfirmasi di salah satu warung kopi di kel. Nanbalimo 

Makanya saya muak membicarakan jalan lingkar utara, lanjut Dt. Muncak Sutan dengan sedikit kesal. Gimana tidak, apabila masuk musim hujan warga laing pasir RW I yang mau mengurus sesuatu ke kantor Lurah di Laing Taluak RW 2, mereka harus berputar melewati nagari Sok Laweh trus melewati jalan lintas Sumatera dan jalan di kelurahan Tanjung Paku menuju Laing Taluak," sebenarnya jarak dari Laing Pasir ke Laing Talauk sangat dekat apabila akses jalan lancar".  Belum lagi anak anak yang bersekolah di Sekolah Dasar no 17 Laing yang berlokasi di jalan lama dan kalau musim hujan akan bertambah parah di karenakan jalan lama yang ditutup tanah merah itu seperti limpur yang dalam bagi anak anak kami.

Selain itu, saya juga mendengarkan lansung dari Wakil Walikota Solok yang menyampaikan bakal mendapat bantuan dari Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, sebesar -+ 62 Milyar, untuk melanjutkan pembangunan Jalan lingkar utara. Ditambah lagi dengan beredarnya di medsoso video Wakil Walikota, Ramadhani Kirana Putra bersana  Eliyardi, Sekretaris dinas PUPR kota Solok, seperti berada di ruang Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR. Namun faktanya hanya pepesan kosong belaka, cetus, Datuak Muncak Sutan.

Saat, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, berkunjung ke kelurahan Laing di dampingi oleh beberapa anggota DPRD Kota Solok, saya memintak bantu agar Pemerintah provinsii Sumbar membantu untuk menyelesaikan jalan lingkar yang terbengkalai itu. Wakil Gubernur itu mengatakan bagaimana pemerintah provins bisa membantu, sementara jalan lingkar utara belum mempunyai status apakah menjadi jalan provinsi maupun jalan nasional, artinya jalan ini masih berstatus jalan kota Solok. Sebenarnya tidaklah sulit untuk menuntaskan jalan lingkar utara bagi Pemko Solok, kata Audy saat berkunjung ke laing, ucap, tokoh masyarakat laing pasir itu.

Padahal tujuan jalan lingkar utara di bangun oleh Walikota Sebelumnya, di mulai dari Banda Panduang, kelurahan Tanah Garam, sampai Laing Pasir, kelurahan Laing, dan tuntasnya tersambung ke jalan lintas Sumatera, di nagari Guguak Sarai Kabupaten Solok, agar truk tonnase, bus dan kendaraan lainnya yang tujuan ke arah utara / Padang Panjang, Bukit Tinggi agar melewati jalan tersebut, disamping akses jalan lingkar utara lancar dan juga berdampak pada peningkatan Ekonomi masyarakat, kata Datuak Muncak menambahkan.

Menurut anggota DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng, SH mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok tahun 2023, untuk kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara  dianggarkan hanya sebesar -+ 200 juta, itu pergunakan untuk pengerasan jalan lingkar dibagian ujung yang akan terhubung ke jalan Lintas Sumatera nagari Guguak Sarai kab. Solok, yang bersebelahan dengan RW 1 Laing Pasir kelurahan Laing Kota Solok. Sementara pada APBD 2024, tidak ada di anggarkan untuk kelanjutan jalan lingkar utara. Dikonfirmasi pada Rabu  (16/10/2024).

Kita melihat, keseriusan dan niat dari Pemko Solok, tidak terlihat untuk menuntaskan pembangunan jalan lingkar utara, karena perjuangan Pemko untuk mendapatkan anggaran APBN dari Kementerian melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, akan sia sia walaupun kita punya jaringan atau koneksi di DPR RI maupun di Kementerian, sebab ada persyaratan yang  belum di selesaikan Pemko Solok, yaitu legalitas jalan lingkar utara tersebut, kata ketua Komisi II DPRD Kota Solok, baru terpilih.

Kita Fraksi PAN DPRD Kota Solok sambung Efriyon Coneng, beberapa bulan lalu juga melakukan komunikasi dan berdiskusi terkait jalan lingkar utara dengan anggota DPR RI dari PAN, ibuk  Athari Gauthi, putrinya bapak Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar, Bupati Solok, saat itu beliau tergabung di Komisi V,  bermitra dengan Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; BMKG serta BNPP/Basarnas.

Hal itu ditanggapi ibuk Dewan pusat yang turun untuk berkunjung dalam rangka Reses anggota DPR RI ke lokasi jalan lingkar utara di kelurahan Laing, kota Solok, dapil Sumbar 1. Dilokasi jalan lingkar tersebut, ada beberapa yang disampaikan di depan kami dan ada beberapa kalangan masyarakat Laing yang ikut. Ibuk Dewan Senayan itu mengatakan terkait dengan tugas, fungsinya dan apa yang telah dikerjakan maupun akqn dilanjutkan untuk pembangunan di wilayah Sumbar I,  seperti pembangunan Normalisasi Sungai Batang Lembang, dan  termasuk akan menjembatani Kekementerian dan Balai Pelaksana Jalan Nasional, agar pembangunan jalan lingkar utara bisa di tuntaskan di tahun 2024. Namun sangat di sayangkan jalan lingkar utara belum terdaftar sebagai jalan nasional atau jalan provinsii. Sebab menurut srikandi senayan itu legalitas jalan lingkar tersebut, adalah syarat utama untuk mendapatkan anggaran APBN dari Kementrian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, paparnya.

Lanjut anggota Dewan Fraksi PAN mengatakan, tidak akan mungkin Kementrian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional akan merealisasikan anggaran APBN untuk melanjutkan pembangunan jalan lingkar utara yang masih tersisa sekitar 2,5 km di lokasi laing taluak sampai laing pasir, kelurahan Laing Kota Solok. Padahal kami di DPRD selalu meminta dan mendorong Pemko untuk melakukan proses hibah jalan lingkar utara itu agar jelas legalitasnya biar menjadi tanggungjawab provinsi atau nasional. Namun sampai sekarang belum juga ada kejelasan dari jalan lingkar tersebut. Sebenarnya selain dari bantuan APBN, Pemko bisa menuntaskan pembangunan jalan lingkar itu menggunakan APBD kita, sebab setelah di hitung oleh dinas terkait berapa akan menghabiskan biaya dan ternyata untuk menuntaskan sisa jalan lingkar utara yang terbengkalai sekitar -+ 2,5 mk itu, sebesar -+ 10 Milyar. Dan apabila jalan lingkar utara selesai akan terkait dengan perda tata ruang yang telah disahkah, pungkas, Politisi PAN Kota Solok

Jalan Lingkar Utara digagas semasa kepemimpinan Yumler Lahar dan Alm, Sabri Yusni sebagai Walikota   dan Wakil Walikota Solok, periode 2000 - 2005 dengan tujuan pengembangan wilayah Kota Solok kedepan. Dan dilanjutkan oleh  Samsu Rahim - Irzal Ilyas sebagai Walikota - Wakil Walikota Solok, periode 2005 2010 , dimulai melaksanakan Pembangunan Jalan Lingkaran Utara. Dan dimasa jabatan Walikota - Wakil Walikota Solok ditempati oleh Irzal Ilyas dan Zul Elfian Umar, periode 2010 - 2015, jalan lingkar utara tetap dilanjutkan pembangunannya sampai ke Laing Taluak. 

Sementara, dimasa kepemimpinan Zul Elfian - Rainier Walikota - Wakil Walikota Solok, periode 2016 - 2021, pelaksanaan pembangunan jalan lingkar utara  terhenti dengan alasan masih ada persoalan pembebasan tanah yang belum di tuntaskan oleh Pemko Solok. Namun di tahun akhir masa jabatan Zul Elfian Umar dan Reinier, persoalan pembebasan tanah tersebut telah dituntaskan oleh Pemko Solok. Namun dimasa kepemimpinan Zul Elfian Umar - Ramadhani Kirana Putra sebagai Walikota - Wakil Walikota Solok, periode 2021 - 2025, pembangunan jalan lingkar utara yang terbengkalai sekitar -+ 2,5 km lagi, tidak dilanjutkan dengan berbagai alasan. (Niko Irawan)


© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved