Pengawal Pribadi Raja Salman Tewas Tertembak

RIYADH - Pengawal pribadi Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz dilaporkan telah tewas akibat ditembak. Jenderal Abelaziz al-Fagham, yang kerap terlihat berada di samping Raja Salman saat menjalankan tugasnya, disebut terlibat pertengkaran di rumah seorang teman.

Menurut pernyataan yang dirilis bada pers Saudi, SPA, Fagham meninggal pada Sabtu (28/9/2019) malam, di Jeddah. Insiden penembakan itu terjadi di luar waktu tugasnya sebagai pengawal raja. Selain Fagham, tujuh orang lain juga dilaporkan cedera, termasuk pasukan keamanan.

"Fagham sedang berkunjung ke rumah temannya di Jeddah, saat salah seorang kenalannya yang bernama Mamdouh al-Ali, datang dan memasuki rumah itu."

"Terjadi pembicaraan antara Fagham dengan Ali yang diyakini berakhir tegang," demikian menurut laporan SPA, yang mengutip pihak berwenang, Minggu (29/9/2019).

"Ali sempat meninggalkan rumah itu namun kembali dengan membawa senjata dan mulai melepaskan tembakan," lanjut laporan tersebut.

Pelaku menembaki Fagham serta melukai dua orang lainnya di dalam rumah, termasuk seorang pekerja asal Filipina dan saudara laki-laki dari pemilik rumah.

Stasiun televisi pemerintah Al-Ekhbariya melaporkan bahwa insiden penembakan terjadi karena permasalahan pribadi, tanpa memberi rincian lebih lanjut.

Pelaku penembakan dilaporkan telah tewas terbunuh, sementara lima personel keamanan luka-luka dalam baku tembak yang terjadi dengan tersangka yang menolak untuk menyerah.

SPA melaporkan bahwa Fagham sempat dilarikan ke rumah sakit untuk menangani luka-lukanya, namun kemudian dinyatakan meninggal.

Pihak keamanan telah meluncurkan penyelidikan atas insiden yang menewaskan pengawal pribadi, yang dikenal dekat dengan Raja Salman.

Kematian Fagham telah memicu reaksi keras dari pengguna media sosial di Arab Saudi, yang mengecam aksi pembunuhan terhadap sosok yang disebut "malaikat pelindung" penguasa Arab Saudi itu.

Kabar insiden yang menewaskan Fagham, yang disebut telah menjalankan tugas sebagai pengawal pribadi raja sejak masa mendiang Raja Abdullah, pertama datang dari penasihat senior Pengadilan Kerajaan Arab Saudi, Turki al-Sheikh.

"Semoga Anda beristirahat dengan tenang, pahlawan..." tulis Sheikh di akun Twitter miliknya. (*/PN-001)

Sumber: kompas.com

Imam Nahrawi Ditahan di Jumat Keramat

JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah diperiksa pada hari Jumat keramat (27/9/2019). Imam Nahrawi sejak Jumat siang diperiksa oleh penyidik KPK sebagai tersangka. Setelah diperiksa selama 7 jam, Imam Nahrawi keluar dari gedung KPK memakai rompi kuning tanda sudah menjadi tahanan.

Imam sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora KONI tahun anggaran 2018.

"Tidak ada pertanyaan ya, tidak ada pertanyaan," kata Imam Nahrawi sembari berjalan ke mobil tahanan KPK.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Imam Nahrawi diperiksa oleh penyidik.

"Dalam pemeriksaan tersebut IN dapat memberikan bantahan-bantahan atas tuduhan yang ditujukan kepada dirinya," kata Febri.

Imam sebelumnya  sudah pernah dipanggil KPK dalam proses penyidikan sejak 25 Juni 2019. Namun, Imam tiga kali tidak memenuhi panggilan tersebut yaitu pada 31 Juli 2019, 2 Agustus 2019 dan 21 Agustus 2019.

"Karena panggilan sudah disampaikan dan saya kira tersangka juga sudah pernah menyampaikan kepada publik bahwa pengunduran diri dari menpora agar fokus pada proses hukum, jadi besoklah saatnya untuk menyampaikan kalau ada klarifikasi-klarifikasi atau bukti-bukti lain," tambah Febri.

KPK dalam perkara ini menetapkan mantan Menpora Imam Nahrowi dan staf khususnya Miftahul Ulum sebagai tersangka penerima suap senilai total Rp 26,5 miliar.

Uang tersebut diduga merupakan "commitment fee" atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

KPK menyatakan bahwa uang Rp 26,5 miliar tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.

Adapun rinciannya dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui Miftahul Ulum menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam selaku Menpora diduga juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar

Imam dan Miftahul disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Imam mundur dari jabatannya sebagai Menpora sejak 19 September 2019, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebagai Plt Menpora. (*/IN-001)

Dulu Berdemo Sekarang Didemo, Ini Deretan Politisi Mantan Pendemo

Sama seperti mahasiswa sekarang ini yang begitu aktif melakukan demo dengan berbagai tuntutan, deretan politikus ini diketahui pernah melakukan hal serupa.

JAKARTA - Beberapa politikus saat ini sedang begitu disorot usai maraknya aksi demo mahasiswa tolak RUU yang tengah berlangsung. Ikut viral di Twitter, potret muda Fahri Hamzah hingga Fadli Zon belum lama ini mencuri perhatian netizen.

Viral di tengah demo mahasiswa tolak RUU, potret muda para politikus ini diunggah pertama kali oleh akun @dianakimaulana pada Selasa (24/9/2019) lalu.

''Aku yang dulu bukanlah yang sekarang'' tulis @dianakimaulana.

Dibuat dalam sebuah thread, unggahan ini memperlihatkan potret empat politikus kenamaan yaitu Fahri Hamzah, Bambang Sudjatmiko, Fadli Zon, hingga Adian Napitupulu.

Sama seperti mahasiswa sekarang ini yang begitu aktif melakukan demo dengan berbagai tuntutan, deretan politikus ini diketahui pernah melakukan hal serupa. Nampak dalam foto mudanya masing-masing, para politikus ini tampil di depan umum dengan megafon dan mic di tangan.

Tidak diketahui dengan pasti apa yang sedang para politikus ini lakukan dalam foto masa mudanya tersebut, Namun, unggahan ini memicu banyak komentar dari netizen.

''Dulu berdemo sekarang ku didemo'' tulis akun @sukasejarah.

''Dulu-dulu dulu ku menderita, sekarang alhamdulillah'' komentar akun @maeine_.

Ini deretan potret muda para politikus yang viral di Twitter.



1. Dikenal sebagai aktivis semasa berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kini Fahri Hamzah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat bidang Kesejahteraan Rakyat sejak tahun 2014.



2. Budiman Sudjatmiko merupakan aktivis yang sempat dituduh mendalangi gerakan menentang Orde Baru dalam peristiwa 1996 lalu, kini dirinya merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejak tahun 2014.



3. Aktif dalam kehidupan politik universitas saat berkuliah di Universitas Indonesia tahun 1990, kini Fadli Zon menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat bidang Politik dan Keamanan sejak tahun 2014.



4. Terkenal sebagai aktivis semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 1991, Adian Napitupulu kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejak tahun 2014 lalu.

Viral di Twitter, unggahan @dianakimaulana mengenai potret muda Fadli Zon hingga Fahri Hamzah ini sudah mendapat 24.457 retweets dan 497 balasan dari netizen. (*/IN-001)

Mahasiswa UNP yang Menurunkan Foto Jokowi Saat Demo di DPRD Sumbar, Resmi Ditahan

PADANG - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar menetapkan TI (19), mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP), sebagai tersangka kasus perusakan di Gedung DPRD, dalam demonstrasi, Rabu (25/9/2019). TI dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Perusakan dengan hukuman maksimal 6,5 tahun penjara. TI ditangkap dan ditahan.

TI diduga melakukan perusakan Gedung DPRD Sumbar dan dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Perusakan dengan maksimal hukuman 6 tahun 6 bulan.



Direktur Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Onny Trimurti, menyatakan pihaknya telah menetapkan satu tersangka atas kasus perusakan Gedung DPRD Sumbar. Saat ini, Dit Reskrimum Polda Sumbar memeriksa 10 mahasiswa lainnya.

"Betul. TI, sudah kami tahan dan ditetapkan sebagai tersangka perusakan Gedung DPRD Sumbar. Siang kami periksa 8 mahasiswa. Kemudian malam ini ada 2 orang lainnya yang kami periksa," kata Onny.

Delapan mahasiswa yang sudah diperiksa sudah diperbolehkan pulang dan sewaktu-waktu bisa kembali dimintai keterangan.

"Kami tadi hanya minta keterangan pada 8 mahasiswa. Setelah itu, kami perbolehkan pulang," ujar dia.



Sebelumnya, seperti diberitakan, buntut dari demo anarkistis di Gedung DPRD Sumbar, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Sumbar berinisial TI (19) diamankan pihak kepolisian. Mahasiswa itu diamankan karena diduga melakukan aksi penurunan foto Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, saat aksi berlangsung, Rabu (25/9/2019).

Setelah diamankan polisi, beredar video permintaan maaf dari TI. Onny mengatakan, pelaku saat diperiksa mengakui perbuatannya menurunkan foto Jokowi.

Selain IT, polisi juga menangkap sejumlah mahasiswa yang diduga melakukan perusakan gedung.

"Ada sejumlah nama lainnya yang kita mintai keterangan terkait aksi demo yang berakhir dengan perusakan gedung," kata Onny.

Penangkapan terhadap para mahasiswa tersebut, setelah pimpinan DPRD Sumbar melaporkan perusakan gedung dan penjarahan barang-barang di DPRD Sumbar ke polisi, Rabu (25/9/2019). Perusakan dan pejarahan terjadi saat aksi demo mahasiswa di Gedung DPRD Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sementara Irsyad Syafar mengatakan, perusakan gedung mengakibatkan perpustakaan, kursi, meja, sound system rusak dan sejumlah kaca pecah.

Demonstran juga melakukan penjarahan di ruangan yang ada di DPRD sehingga menyebabkan hilangnya uang tunai, laptop, sepatu, serta surat penting lainnya.

Demo mahasiswa itu menuntut UU KPK, RKUHP serta sejumlah RUU lainnya dibatalkan.



Diduga Ada Provokasi

Polisi menduga ada penyusup saat aksi demo mahasiswa yang berujung anarkistis di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (25/9/2019). Penyusup diduga memprovokasi sehingga mahasiswa berbuat anarkistis dengan melakukan perusakan gedung DPRD Sumbar.

"Diduga ada penyusup bukan dari mahasiswa," kata Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan, Rabu (25/9/2019).

Yulmar mengatakan, aksi unjuk rasa awalnya berlangsung aman dan tertib. Namun, gelombang massa terus berdatangan sehingga massa semakin banyak dan tidak terkendali lagi. Untuk mengusut kejadian itu, polisi sudah mengambil semua rekaman kamera CCTV yang ada di DPRD Sumbar.

"Rekaman sudah kita ambil. Akan kita usut. Saat ini masih belum ada pendemo yang kita amankan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan demo massa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar berlangsung anarkistis. Setelah melewati barisan polisi, mahasiswa masuk ke gedung DPRD Sumbar. Mereka menduduki ruang sidang utama dan melakukan perusakan. Bahkan massa sempat membakar kursi anggota DPRD Sumbar sebelum akhirnya dipadamkan polisi. (*/IN-001)

Kasus Suap, Polres Tanah Datar OTT Kepala Dinas Koperindag Tanah Datar

TANAH DATAR - Polres Tanah Datar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Koperindag Tanah Datar, MW (55), yang diduga menerima suap, Rabu (24/9/2019). MW diduga menerima suap sebesar Rp 20 juta dari seorang rekanan kontraktor berinisial SY (60). Keduanya ditahan di Mapolres Tanah Datar untuk penyelidikan lanjutan. SY merupakan rekanan kontraktor yang mengerjakan proyek Revitalisasi Pasar Kotobaru, Tanah Datar.

Kapolres Tanah Datar AKBP Rokhmad Hari Purnomo, didampingi Kasat Reskrim AKP Purwanto dalam Press Confrence di Polres Tanah Datar menyatakan MW dan SY ditahan karena kedua tersangka terlibat praktik suap menyuap.

Dari kronologis yang disampaikan AKBP Rokhmad Hari Purnomo, kasus tersebut bermula saat MW selaku Kepla Dinas Koperindag Tanah Datar meminta uang kepada rekanan kontraktor SY untuk keperluan pribadinya. Permintaan tersebut disanggupi SY, dan keduanya menyepakati bertemu di Ruang MW, yakni Kantor Dinas Koperindag Tanah Datar, di wilayah Batu Balang, Tanah Datar, sekira pukul 16.00 WIB.

Tak lama berselang, SY menjumpai MW di kantor Koperindag di Batu Balang. Uang yang telah dijanjikan diserahkan SY, dengan cara menaruh uang di atas MW di bawah sebuah tas. Setelah itu, SY kemudian bersiap meninggalkan ruangan. Namun, Tim Buser Sat Reskrim Tanah Datar langsung melakukan tangkap tangan.

"Informasi kedatangan SY sudah dimonitor dan telah dibuntuti sejak pukul 08.00 WIB oleh tim Buser Sat Reskrim Polres Tanah Datar. Pukul 16.00 WIB itu lah Tim buser beraksi dan meng-OTT (Operasi tangkap tangan) terhadap Kadis MW dan barang bukti uang sebesar Rp 20 juta ditemukan dalam tas tersangka MW," jelas Kapolres Rokhmad.

Tersangka MW, BB dan SY langsung diamankan ke Polres Tanah Datar untuk penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus suap itu.

"Kasus ini akan kita tuntaskan dalam waktu singkat untuk diserahkan ke Kekejaksaan Negeri Tanah Datar," tekan Kapolres Rokhmad.

Kasus suap-menyuap ini (pemberian hadiah) yang dilakukan MW dijerat dengan Pasal 12 huruf a junto Pasal 11 UU 31 tahun 1999 tentang Tipikor (Tindak pidana korupsi) dengan ancaman 20 tahun penjara. Sedangkan pemberi suap, SY, diancam dengan Pasal 5 huruf b UU 31 tahun 1999 tentang Tipikor dengan penjara maksimal 4 tahun kurungan.

Di tempat terpisah, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi kepada awak media di Indo Jolito, mengucapkan apresiasi kepada Polres Tanah Datar yang telah melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum.

Seterusnya agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar, pemerintah akan berikan kesempatan pada kepolisian untuk pemanggilan pihak terkait.

"Kita akan berikan kesempatan untuk pemanggilan saksi-saksi dan pihak lain yang terkait," ucap Irdinansyah.

Irdinansyah juga mengatakan setelah Polres mengeluarkan surat keterangan penetapan tersangka, Pemkab  Tanah Datar akan mengambil kebijakan untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) pada dinas tersebut agar kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Kepada seluruh ASN Kabupaten Tanah Datar, diimbau agar kejadian ini dijadikan pelajaran berharga dan hindari kesalahan sekecil apapun," pungkas Irdinansyah.

Proyek Antisipasi Kemacetan

Revitalisasi Pasar Koto Baru secara resmi dimulai pengerjaannya dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, 20 Juli 2019 lalu. Revitalisasi atau pembangunan Pasar Koto Baru dilaksanakan selama dua tahap. Tahap pertama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan bantuan dana sebesar Rp13,6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan biaya keseluruhan diperkirakan mencapai Rp28,9 miliar. Pemprov Sumbar menargetkan pembangunan pasar tradisional tersebut rampung akhir tahun 2019 mendatang.

Untuk memperlancar revitalisasi Pasar Koto Baru, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menganggarkan dana sebesar Rp4,7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dimanfaatkan untuk pembebasan lahan masyarakat, serta perluasan pasar di bagian belakang.

Proyek ini guna mengantisipasi kemacetan di ruas jalan Pasar Koto Baru X Koto. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, melakukan revitalisasi dengan memperlebar jalan menjadi dua jalur, dan menggeser bangunan pasar yang lama sepanjang belasan meter arah ke belakang, sehingga tidak lagi mengganggu aktivitas bongkar muat barang dan lalu lintas.

Untuk tahap kedua, dibutuhkan biaya tambahan sebesar Rp16 miliar untuk membangun pasar sampai selesai, yakni pembangunan kios pedagang, pembangunan los, pembangunan ruko di bagian Utara, pembangunan fasilitas umum, pagar keliling pasar, gedung pengelola dan menara pandang serta rest area. (*/IN-001)

Wasekjen PAN, Faldo Maldini Gabung ke PSI?

JAKARTA - Faldo Maldini dihebohkan dengan kabar kepindahannya dari PAN ke PSI. Wakil Sekjen PAN asal Sumbar tersebut dikabarkan pindah ke PSI karena muncul iklan foto dirinya bersanding dengan logo partai yang diketuai Grace Natalie itu. Iklan yang dimaksud adalah foto Faldo memakai logo PSI dengan tulisan 'Sumangaik Baru'. Penggalan kata 'Sum(angaik) Bar(u)' diberi warna merah untuk penegasan soal Sumbar atau Sumatera Barat.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest mengatakan hingga pagi tadi, Faldo masih tercatat sebagai kader PAN.

"Faldo masih PAN, dari data yang saya cek per tadi pagi masih PAN," kata Ryan, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

Sementara itu, Faldo Maldini saat dikonfirmasi apakah bergabung dengan PSI, menyatakan minta didoakan. Namun dia tidak menegaskan apakah masih menjadi kader PAN atau sudah pindah ke PSI.

"Saya kalau melihat PSI adalah partai yang berpihak dengan anak muda. Salah satunya adalah membantu kami dalam proses ini. Terkait apakah saya sebagai PAN atau PSI semuanya sudah tertulis di lauhul mahfudz, saya hanya menjalankan tolong doakan saja," ujar Faldo.



Sementara itu terkait dengan adanya iklan foto Faldo memakai logo PSI dengan tulisan 'Sumangaik Baru' di media lokal Sumatera Barat, eks juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu mengaku PSI mau mendukungnya untuk maju di Pilgub Sumbar 2020. Akan tetapi, Faldo masih merahasiakan apakah dia sudah pindah atau belum ke partai anak muda itu.

"Gini loh ada orang yang dukung kita untuk Pilkada masa kita tolak sih, kan PSI mendukung tapi PSI di sana (Sumatera Barat) nggak ada kursi juga, terus PSI bilang PSI komitmen dengan akan mendukung anak muda, kayaknya nggak ada yang lebih muda lagi, anak muda yang didukung PSI untuk Cagub gitu loh," tutur dia.

Sekjen PAN Eddy Soeparno sudah mengucapkan selamat jalan kepada Faldo bila kabar loncat ke PSI benar.

"Andai kata memang PAN dipandang belum bisa menjadi kendaraan politik Adinda Faldo untuk mencapai tujuan mulianya di ladang pengabdian masyarakat, saya akan mengucapkan selamat jalan dan selamat berkarya baginya," ungkap Eddy.



Love and Hate Faldo dan PSI

Isu Wasekjen PAN Faldo Maldini pindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) santer beredar. Terlepas dari itu, Faldo dan PSI punya catatan panas-dingin hubungan, bisa disebut 'love hate relationship'.

Kabar Faldo gabung partai yang diketuai Grace Natalie itu bermula dari iklan di koran lokal Sumatera Barat. Dalam iklan tersebut, foto mantan caleg DPR RI itu bersanding dengan logo PSI dan tulisan berbahasa Minang: 'Sumangaik Baru'.

PAN yang menaungi Faldo belum bisa memberikan tanggapan. Baik Sekjen PAN Eddy Soeparno dan Wasekjen Saleh Partaonan Daulay mengaku harus berbicara terlebih dahulu dengan Faldo.

Pun demikian dengan pengurus pusat PSI yang menyatakan sebaiknya isu itu ditanyakan langsung kepada Faldo. Namun, suara pengurus PSI Sumatera Barat seolah memperkuat kabar Faldo gabung PSI.

"Kami belum bisa menjelaskan secara panjang-lebar. Tapi (rasanya) seperti itulah kira-kira," kata Ketua DPW PSI Sumbar Ari Prima kepada detikcom, Rabu (18/9/2019).

Ari Prima menambahkan sosok Faldo memang diincar untuk Pilgub Sumbar 2020.

Berikut sepenggal kisah antara Faldo Maldini dan PSI:

1. Saling Serang Gegara Pin Emas

Debat ini bermula ketika PSI menyebut Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) terlalu lama menikmati uang rakyat karena menganggap partai berlogo mawar itu mencari popularitas dengan isu pin emas bagi anggota Dewan.

"Sebagai Ketua MPR, seharusnya Pak Zulhas mendukung niat baik PSI untuk tidak ikut menghamburkan uang rakyat. Bukan justru menyerang niat baik kami ini. Ini seperti ingin membiasakan yang benar, tapi diserang oleh yang membenarkan yang biasa," kata juru bicara DPP PSI Dedek Prayudi, Minggu (25/8/2019).

Faldo Maldini membela Zulhas dengan menyinggung biaya pemasangan baliho pemilu PSI di kawasan Gatot Subroto (Gatsu) Jakarta.

"Sudah lama hamburkan uang rakyat? Uang rakyat yang mana? Tugas pemerintah itu bukan berhemat, tapi mengoptimalkan pelayanan. Tidak ada temuan BPK atau KPK-nya. Kalau tidak ada bukti, ya itu lagi halu aja namanya," kata Faldo kepada wartawan, Minggu (25/8/2019).

2. Debat soal 'Negara Punah'

Di masa kampanye Pilpres 2019, Faldo Maldini yang menjadi salah satu juru bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kerap melontarkan pembelaan untuk pasangan calon nomor urut 02 itu. Ketika Prabowo 'diserang' kubu 01--termasuk PSI--karena berbicara 'negara ini bisa punah', Faldo turut pasang badan.

PSI ketika itu menyebut Prabowo tak berhenti menakut-nakuti rakyat dan menyarankan pertobatan.

"Pak Prabowo nggak pernah tobat, selalu menakuti-nakuti rakyat. Apa yang diharapkan kepada capres yang bisanya menebar ketakutan dan pesimisme?" ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Senin (17/12/2018).

Faldo lalu meminta PSI tidak bicara sembarangan. Dia mengatakan tak seharusnya PSI merasa sebagai pihak-pihak yang paling suci.

"Jangan seolah-olah, 'Saya (PSI) suci, lalu Anda pendosa,' gitu mikirnya. Itu pecah belah namanya," ucap Faldo, Selasa (18/12/2018).

3. Gaduh 'Partai Inkonsisten'

Ketika posisi PAN kembali ramai dibahas seiring isu pengunduran diri Asman Abnur dari Kabinet Kerja, PSI mengkritik PAN sebagai partai paling tak konsisten. Untuk diketahui, posisi Asman Abnur sebagai MenPANRB saat itu disoroti lantaran PAN dianggap tak konsisten dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Jusuf Kalla (JK).

"Saya merasa PAN adalah partai yang paling tidak konsisten. Meski banyak beda pandangan, saya hargai Gerindra dan PKS yang istikamah menjadi oposisi," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Selasa (14/8/2018).

Membalas Toni, Faldo lalu mengungkit dukungan PSI kepada tokoh yang sempat diteriaki intoleran.

"PSI kan partai baru ya. Seharusnya fokus mengambil hati rakyat, jangan malah ikut serang-menyerang yang tidak produktif. Sumbang saja idenya, tidak terlalu memikirkan partai lainnya," kata Wasekjen PAN Faldo Maldini kepada wartawan, Selasa (14/8/2018).

4. Mesra soal MK

Saat Prabowo-Sandi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Faldo Maldini membuat video berjudul 'Prabowo Tidak Akan Menang Pemilu di MK' yang diunggahnya ke YouTube. Dilihat detikcom, Senin (17/6/2019), video berdurasi 8 menit 40 detik itu dibagikan Faldo ke jejaring media sosialnya seperti Twitter.

Dalam video tersebut, Faldo menyatakan Prabowo tak akan menang di MK karena sejumlah hal.

"Di video kali ini gua akan menjelaskan tentang peluang Pak Prabowo di MK dan menurut gua Prabowo-Sandi nggak akan menang pemilu di Mahkamah Konstitusi," kata Faldo Maldini mengawali videonya. Faldo telah mengizinkan detikcom mengutip video tersebut.

Ketua DPP PSI Tsamara Amany lalu menyambut baik video Faldo. Tsamara senang jika Faldo akhirnya sadar.

"Untuk Bang Faldo, alhamdulillah kalau sadar dan kembali ke jalan yang benar!" kata Tsamara. (*/IN-001)