CPNS 2019 Dibuka 11 November, 197.111 Formasi Tersedia, Ini Syarat-Syaratnya

JAKARTA - Pembukaan pendaftaran rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 akan dilaksanakan melalui portal SSCASN atau Sistem Seleksi Calon ASN. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, pendaftaran daring secara online akan dilakukan pada bulan November 2019.

"Pembukaan pendaftaran secara daring (online) melalui laman https://sscasn.bkn.go.id pada tanggal 11 November 2019 mendatang," ujar Ridwan dikutip Kompas.com, Senin (28/10/2019).

Ridwan menegaskan, satu orang pelamar hanya dapat melamar pada satu formasi di satu instansi. Dia menjelaskan, sejumlah dokumen wajib disiapkan peserta, di mana nantinya akan diunggah ke portal SSCASN. Dokumen tersebut antara lain scan KTP asli, foto, swafoto, ijazah, transkrip nilai asli dan beberapa dokumen pendukung lain yang disyaratkan oleh instansi.

Ridwan menambahkan, dalam masa pengumuman ini, instansi yang membuka formasi CPNS 2019 dapat melakukan pengumuman resmi di situs web dan media sosial masing-masing.

Ketika pendaftaran daring dibuka, masyarakat dapat terlebih dahulu membaca dan memahami segala ketentuan pendaftaran yang ada dalam portal SSCASN.

"Jika ditemukan kesulitan, pelamar dapat mempelajari informasi yang tertuang pada kanal Frequently Asked Question (FAQ) yang menyediakan jawaban atas persoalan yang umumnya menjadi kendala pelamar," ujar dia.

Apabila FAQ tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan pendaftaran, BKN menyediakan kanal helpdesk daring dalam portal yang dapat dijadikan sebagai media pengaduan.

"Dalam kanal tersebut akan tertuang sejumlah tahapan pengaduan yang dapat dilakukan pelamar untuk kemudian disampaikan solusinya oleh petugas helpdesk daring," tutur Ridwan.

Ridwan menambahkan, mulai tanggal 11 November 2019, BKN juga membuka layanan helpdesk luring (offline) di Kantor Pusat BKN, Jalan Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur dan Kantor Regional BKN yang akan memberikan solusi jika kendala pelamar tidak terselesaikan melalui penjelasan FAQ dan helpdesk daring.

Sebelumnya, pengumuman resmi pembukaan rekrutmen CPNS telah disampaikan melalui surat bernomor B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Sebagai tambahan informasi, pemerintah tidak membuka formasi tenaga administrasi di tahun ini, karena jumlahnya sudah hampir separuh dari total di Indonesia.

Sehingga, pada rekrutmen kali ini, pemerintah fokus membuka formasi untuk jabatan yang berkontribusi memberikan perubahan.

Pemerintah akan membuka 197.111 formasi dengan rincian, instansi pusat sebanyak 37.854 formasi pada 68 kementerian/lembaga dan instansi daerah 159.257 formasi pada 462 pemerintah daerah.

Terdapat dua dua jenis formasi yang dibuka pada CPNS tahun 2019 ini, yaitu formasi umum dan formasi khusus.

Formasi khusus meliputi cumlaude, diaspora, dan disabilitas pada Instansi Pusat dan Daerah, serta formasi khusus putra-putri Papua, dan formasi lainnya yang bersifat strategis pada Instansi Pusat.

Sedangkan formasi jabatan yang dibuka adalah tenaga pendidikan, kesehatan, dosen, teknis fungsional, dan teknis lainnya. (*/IN-001)

Jokowi: PP Menjadi Pionir untuk Menjaga Nilai-Nilai Luhur Pancasila

Resmikan Mubes X Pemuda Pancasila, Jokowi: Terus Jaga Pancasila

JAKARTA - Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila. Acara pembukaan digelar di Lagoon Garden, Hotel Sultan, Jakarta, pada Sabtu (26/10/2019). Mengawali sambutannya, Jokowi menyampaikan terima kasih atas peran para kader Pemuda Pancasila di seluruh Tanah Air yang turut menjaga dan menyukseskan penyelenggaraan agenda-agenda politik nasional. Mulai dari pemilu, hingga pelantikan presiden dan wakil presiden yang telah berjalan dengan damai, tertib, dan lancar.

 "Untuk itu saya dan Bapak Ma'ruf Amin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada keluarga besar Pemuda Pancasila karena saya tahu ada peran Pemuda Pancasila di dalamnya," ujar Presiden.



Presiden Jokowi juga menjelaskan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Pada saat itu, Indonesia yang akan merayakan 100 tahun kemerdekaan berpotensi masuk 5 besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita per tahun Rp320 juta.

"Sebuah jumlah yang sangat besar. Itu kalau dihitung per bulan kurang lebih Rp27 juta per kapita per bulan," imbuhnya.



Namun, Presiden Jokowi menjelaskan, untuk mencapai cita-cita tersebut tidaklah mudah. Menurutnya, dibutuhkan kerja keras, inovasi, dan pondasi yang kuat berupa toleransi, persatuan, persaudaraan, dan karakter kebangsaan yang didasarkan Pancasila.

"Oleh sebab itu pada kesempatan yang sangat baik ini saya titip Pemuda Pancasila saya yakin akan terus dan tetap menjaga Pancasila, menjadi motor bagi pengamalan Pancasila untuk memberi jalan bagi pencapaian Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera," tandasnya.



Turut hadir dalam acara pembukaan Mubes X Pemuda Pancasila, antara lain Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo selaku Ketua Panitia Mubes, Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Selain itu tampak hadir juga sejumlah tokoh masyarakat dan ketua umum partai politik serta organisasi kemasyarakatan.



Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Solok, Lamud Wijaya yang juga ikut menghadiri Mubes tersebut, menyatakan pihaknya siap menjadi motor pengamalan Pancasila. Sekaligus menjadi pionir bagi perkembangan nilai-nilai Pancasila untuk masyarakat Kabupaten Solok yang lebih baik.

"Kita siap menjadikan organisasi Pemuda Pancasila sebagai penggerak utama perkembangan di masyarakat. Baik di bidang kepemudaan, maupun masyarakat secara umum," tegasnya.



Lamud Wijaya juga membentangkan sejumlah harapan dan program yang akan diusung di masa kepengurusannya empat tahun ke depan. Sejumlah harapan yang tentunya sebagai upaya merubah imej dan label PP sebagai organisasi yang hanya perkumpulan preman, menjadi organisasi yang memiliki integritas tinggi. Sejumlah program nyata melalui pemberdayaan ekonomi sudah mulai disiapkan untuk menjawab harapan itu.

"Saat ini, meski belum dilantik, namun MPC PP Kabupaten Solok sudah bergerak dengan program nyata. Salah satunya adalah unit usaha Resto yang akan diluncurkan dalam waktu dekat di Jalinsum By Pass Kota Solok. Selain akan menyediakan kopi khas Solok (Solok Radjo) dan kuliner khas Solok, resto ini akan dikelola secara profesional dengan sistem investasi dari anggota dan pembagian hasil berdasarkan persentase saham yang dimiliki.



"Selain membuka lapangan kerja bagi anggota, laba usaha ini juga akan disisihkan untuk organisasi PP Kabupaten Solok," ujar Lamud Wijaya.

Sementara itu, di bidang pertanian, MPC PP Kabupaten Solok saat ini juga telah digerakkan perkebunan serai wangi sebagai bahan baku pembuatan minyak atsiri di daerah Sirukam Kecamatan Payung Sekaki.

"Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan ormas lain di daerah ini dalam mensukseskan berbagai program pemerintah, seperti Empat Pilar Pembangunan di Kabupaten Solok ini," tegas Lamud Wijaya. (rijal islamy)

12 Wakil Menteri Dilantik, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo melantik 12 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jumat (25/10/2019). Mereka akan mendampingi sejumlah menteri untuk masa tugas lima tahun ke depan. Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat dua wakil. Ini sesuai dengan harapan Menteri Erick Thohir sebelumnya yang mengharapkan ada wakil menteri lebih dari satu orang

Hadir pada pelantikan di Istana Negara tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf  Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Para wakil menteri tersebut pagi tadi telah dipanggil ke Istana oleh Presiden Jokowi. Kepada mereka diberikan arahan tentang tugas dan tanggung jawab. (*/IN-001)

Wakil Menteri Kabinet Indonesia
1. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar.
2. Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid.
3. Wakil Menteri Pertahanan: Wahyu Sakti Trenggono.
4. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara.
5. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat: John Wempi Wetipo.
6. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Alue Dohong.
7. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga.
8. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Budi Arie Setiadi.
9. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN): Surya Tjandra.
10. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo.
11. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo.

Komjen Idham Aziz Calon Tunggal Kapolri

JAKARTA - Presiden Jokowi memastikan Jenderal Pol Idham Aziz akan menggantikan Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri.

"Idham Aziz. Ya, kita cuma kirim satu nama itu ke DPR sebagai calon Kapolri," kata Jokowi saat sesi wawancara dengan Wartawan, usai sesi Foto Bersama dengan Menteri Kebinet Indonesia Bersatu, di Istana Negara, Rabu (23/10)

Komjen Idham Aziz akan menggantikan Jenderal Muhammad Tito Karnavian yang secata resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kapolri pada Selasa 22 Oktober 2019.

Pria asal Kendari, Sulawesi Tenggara kelahiran 30 Januari 1963 ini sudah malang melintang di berbagai jabatan di tubuh Polri, terutama di bidang reserse. Ia adalah lulusan Akpol tahun 1988, yang juga dikenal ahli dalam bidang anti-terorisme.

Salah satu yang prestasi Idham paling dikenang publik adalah saat ia tergabung dalam tim Bareskrim yang melumpuhkan teroris kelas kakap Dr. Azahari di Batu, Jawa Timur pada 2005, bersama Tito Karnavian. Di tahun yang sama, Idham juga ditugaskan ke Poso, Sulawesi Tengah untuk membantu Tito dalam upaya melawan teroris.

DPR Uji Kelayakan Pekan Depan

Pimpinan DPR telah menerima surat presiden (surpres) perihal pengangkatan Komjen Pol Idham Aziz sebagai kapolri. Selanjutnya, surat tersebut diserahkan kepada Komisi III DPR sebagai mitra kerja Polri untuk ditindaklanjuti dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, surat tersebut baru dikirimkan pihak istana kepada Setjen DPR sekitar pukul 09.00 WIB tadi. Dia pun membenarkan dalam supres itu nama Kabareskrim Idham Aziz menjadi pilihan presiden untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Tito Karnavian.

"Sudah masuk, sudah masuk. Iya benar, Pak Idham Aziz," kata Dasco, saat dikonfirmasi, Rabu (23/10/2019).

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu mengatakan, surpres tersebut nanti segera dikirim ke Komisi III setelah terbentuk untuk ditindaklanjuti dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). "Nunggu Komisi III disepakati dulu. Kan Komisi III baru minggu depan, setelah itu ya langsung kita adakan fit and proper test. Kan Komisi III nya belum dilantik," ujarnya.

Sementara, sambil menunggunya Komisi III terbentuk, Dasco menyebut sampai hari ini Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto masih akan menjadi pelaksana tugas (plt) kapolri.

Idham Aziz: Siap Terima Amanah

Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Aziz mengaku siap menjadi Kapolri. Idham mengatakan, tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi (fit and proper test) sebagai calon Kapolri. Dia juga mohon doa masyarakat agar bisa menjalani tugas sebagai Kapolri dengan baik.

"Ya, saya tentunya siap menjalankan amanah ini. Bismmillahi tawakkaltu," ujar Idham di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Dia mengungkapkan, sesuai jadwal proses seleksi di Komisi III DPR akan dilaksanakan pekan depan. Belum diketahui pasti, kapan waktunya.

"Saya mohon doa restu karena mungkin minggu depan akan dilakukan fit and proper test. Saya saat ini sedang menyiapkan diri, dan prinsipnya saya siapkan," katanya. (*/IN-001)

Riwayat Jabatan Komjen Idham Azis

02–12–1988: Pamapta Kepolisian Resor Bandung
15–01–1989: Kepala Urusan Bina Operasi Lalu Lintas Kepolisian Resor Bandung
28–04–1991: Kepala Kepolisian Sektor Dayeuhkolot Resor Bandung
05–04–1993: Kepala Kepolisian Majalaya Resor Bandung Kepolisian Wilayah Priangan
01–07–1999: Kepala Unit VC Satuan Serse UM Direktorat Serse Kepolisian Daerah Metro Jaya
27–08–2001: Wakil Kepala Satuan Serse UM Direktorat Serse Kepolisian Daerah Metro Jaya
08–05–2002: Perwira Menengah Sekolah Staf & Kepemimpinan Dediklat Polri
14–12–2002: Kepala Satuan I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya
25–02–2003: Kepala Satuan III/UM Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya
10–09–2004: Wakil Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat
14–10–2004: Inspektur Bidang Operasi Inspektorat Wilayah Daerah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
03–06–2005: Kepala Unit Pemeriksaan Sub Detasemen Investigasi Densus/Anti-Teror
17–01–2006: Kepala Unit IV Direktorat I/Keamanan & Transnasional Badan Reserse Kriminal Polri
09–06–2008: Kepala Sub Detasemen Investigasi Densus 88/Anti-Teror Badan Reserse Kriminal Polri
19–12–2008: Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat
17–10–2009: Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya
29–09–2010: Wakil Kepala Densus 88/Anti-Teror Polri
25–03–2013: Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri
03–10–2014: Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
28–02–2016: Inspektur Wilayah II Inspektorat Wilayah Umum Polri
23–09–2016: Kepala Divisi Profesi & Pengamanan Polri
20–07–2017: Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
22–01–2019: Kepala Badan Reserse Kriminal Polri

Ini Nama-Nama Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi menteri-menteri yang akan membantunya di kabinet. Kabinet ini diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Perkenalan ini berlangsung di tangga veranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Jokowi dan para calon menteri duduk lesehan.

Jokowi lalu memanggil satu persatu nama calon menteri dan mereka berdiri. Dia juga menjelaskan tugas yang akan diemban para menterinya.

Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024:

1. Menko Polhukam: Mahfud MD
2. Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menko Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
4. Menko PMK: Muhadjir Effendy
5. Mensesneg: Pratikno
6. Mendagri: Jenderal Tito Karnavian
7. Menlu: Retno LP Marsudi
8. Menhan: Prabowo Subianto
9. Menkum HAM: Yasonna Laoly
10. Menkeu: Sri Mulyani
11. Menteri ESDM: Arifin Tasrif
12. Menperin: Agus Gumiwang Kartasasmita
13. Mendag: Agus Suparmanto
14. Mentan: Syahrul Yasin Limpo
15. Menteri KLHK: Siti Nurbaya Bakar
16. Menhub: Budi Karya Sumadi
17. Menteri KKP: Edhy Prabowo
18. Menaker: Ida Fauziyah
19. Mendes PDTT: Abdul Halim Iskandar
20. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
21. Menkes: dr Terawan
22. Mendikbud: Nadiem Makarim
23. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
24. Mensos: Juliari Batubara
25. Menteri Agama: Jenderal (Purn) Fachrul Razi
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
27. Menkominfo: Johnny G Plate
28. Menkop UKM: Teten Masduki
29. Menteri PPPA: Gusti Ayu Bintang Darmavati
30. MenPAN-RB: Tjahjo Kumolo
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
32. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil
33. Menteri BUMN: Erick Thohir
34. Menpora: Zainudin Amali

Jaksa Agung: ST Burhanuddin
Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia

Penderita Kusta asal Kabupaten Solok itu, Terbaring Lemah di Gerbang Masjid Ikhwan Dharmasraya

Lagi, Warga Asal Kabupaten Solok Sakit dan Terlantar di Dharmasraya -
Tak Ada yang Peduli, Penderita Kusta Itu Terbaring Lemah di Gerbang Masjid

Tak ada yang ingin sakit, apalagi dalam kondisi miskin. Namun, ketika derita itu datang, nelangsa harus ditanggung sendiri. Dengan tabah. Hal itu dialami M Amin (32), warga asal Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok. Menderita penyakit kusta, bujangan tersebut meringkuk di gerbang Masjid Al Ikhwan, Dharmasraya. Tanpa ada satupun pihak yang peduli, termasuk keluarganya sendiri.

Sesosok laki-laki terbaring lemah di gerbang Masjid Ikhwan, Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasrya, Sumbar. Berbantalkan ransel, berselimutkan kain sarung, beralaskan karpet warna hijau seukuran badan. Tak ada yang berani mendekat, sebab dari jauh, terlihat jelas kaki pria tersebut terbungkus plastik. Diduga menderita penyakit kusta, kedua kakinya sudah terlihat membusuk.

Dengan dahi yang terus mengernyit, tampak jelas lelaki tersebut merintih menahan sakit. Tak bisa kemana-mana, lelaki tersebut "ditemani" sebotol air teh ukuran 600 mililiter dan sebotol air putih ukuran 1,5 liter.



Dari penuturan Reza, salah seorang warga Sungai Rumbai, lelaki tersebut sebelumnya diantarkan oleh salah satu mobil dinas dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada 9 Oktober 2019 lalu.

Dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimilikinya, lelaki berkulit sawo matang tersebut bernama, Muhammad Amin, warga Jorong Pasar Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, kelahiran 11 Desember 1987. Dalam KK-nya, Muhammad Amin hanya sendirian, tanpa sanak saudara dan keluarga lainnya.

Kepala Dinas Sosial P3APPKB Dharmasraya, Bobby Riza mengatakan, pihaknya telah melihat kondisi yang bersangkutan. Menurut Bobby, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Solok, sehubungan kondisi Muhammad Amin. Namun, Dinas Sosial Kabupaten Solok, menjawab bahwa Muhammad Amin bukan lagi warga Kabupaten Solok, lantaran yang bersangkutan telah mengantongi Surat Keterangan Pindah (SKP) ke Pasar Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

"Kita juga telah melaporkan persoalan ini ke Dinsos Sumatera Barat, namun sampai saat ini belum ada respons," ungkapnya.



Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Yandra Prasat, mengatakan secara administrasi negara, Muhammad Amin bukan lagi warga Kabupaten Solok, karena dia telah mengajukan surat pindah, dan sudah dikabulkan. Yakni Surat Keterangan Pindah (SKP) WNI Antar Provinsi dengan Nomor 1302/26092019/0004.

"Kejadian ini sudah yang keempat kalinya dilakukan Muhammad Amin. Secara kemanusian, kami selaku pemeritah telah melakukan yang terbaik untuk dia. Bahkan dia pernah dirawat di RSUP M Djamil Padang, dengan dibiayai oleh Pemkab Solok. Bahkan, hingga saat ini, kami masih berutang di M Djamil sebanyak Rp 16 jutaan," ungkapnya.



Yandra juga menegaskan, pihak Pemkab Solok juga telah menjumpai keluarga Muhammad Amin di Surian. Namun tak ada yang mengubris atau peduli terhadap kondisi M Amin.

"Kami selaku pemerintah sudah memberikan upaya terbaik kepada yang bersangkutan. Baik secara pemerintahan, maupun secara kemanusiaan. Namun, tentu semua itu harus sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Kasus warga asal Kabupaten Solok yang terlantar di Dharmasraya ini bukan kali pertama terjadi. Bahkan, pada 8 Agustus 2019 lalu, petugas medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Solok, di Arosuka, menolak menangani Muhammad Amin. Mirisnya, saat itu, Muhammad Amin masih tercatat sebagai warga Kabupaten Solok. Pasalnya, Surat Keterangan Pindahnya ditandatangani pada 15 Oktober lalu dengan nomor 1302/26092019/0004.



Saat ditolak RSUD Arosuka, M Amin saat itu terlantar dalam kondisi sakit parah di sebuah halte, di Sekapur Jujuhan, dekat wilayah Kabupaten Dharmasraya dan Solok Selatan. Penolakan pasien tersebut terjadi pada Kamis malam (8/8/2019) di RSUD Arosuka, yang merupakan satu-satunya rumah sakit milik daerah Kabupaten Solok.

Kabar dan kronologis penolakan pasien ini, berawal dari informasi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Solok, Kenol, S.Sos, pada Jumat (9/8/2019). Menurut Kenol, dia dikabari oleh temannya, bahwa beredar di grup facebook "Solok Selatan Facebook", bahwa ada orang ber-KTP Surian, Kabupaten Solok terlantar di Sekapur Jujuhan (sekitaran Dharmasraya-red) karena sakit. Sebagai tupoksi kerjanya, Kenol segera merespons dan menindaklanjuti kabar tersebut. Melalui sejumlah teman dan kenalannya, kabar dan keberadaan warga tersebut ditelusuri. Akhirnya, RSUD Dharmasraya mengantarkan pasien tersebut ke RSUD Arosuka.

Kenol bersama Kasi dan staf Dinas Sosial Kabupaten Solok lainnya pun sudah stand by menunggu kedatangan pasien tersebut pada 20.30 WIB, di RSUD Arosuka.

"Saya dan kawan-kawan langsung menunggu warga kita (Kabupaten Solok-red) yang diantarkan langsung dengan ambulans. Namun, ternyata, setiba di RSUD Arosuka, pasien hanya tergeletak di tandu tempat tidur, dan tidak dibawa ke IGD. Pasien tersebut juga tidak ditangani secara serius, justru malah menolak kehadirannya. Saya sempat kesal. Sejatinya kan diperiksa dulu, atau dibawa ke ruangan IGD dulu, ini tidak, langsung ditolak. Padahal kita sama-sama petugas sekaligus pelayan masyarakat Kabupaten Solok. Tentu kita tidak bisa menerima jika masyarakat kita sakit, tidak ada penanganan serius. Sehingga untuk menguatkan tersebut saya minta bukti penolakannya," ujar Kenol sambil memperlihatkan surat penolakan dari RSUD Arosuka tersebut.



Akhirnya, pasien yang bernama  M Yamin tersebut dibawa ke RSUD M Natsir di Kota Solok, yang merupakan Rumah Sakit Solok milik Pemprov Sumbar.

"Sesampai di RSUD M Natsir, pasien langsung dibawa ke ruang IGD dan diperiksa. Karena sakitnya sudah parah, pasien tersebut akhirnya dirujuk ke RSUP M Djamil Padang. Meski akhirnya pasien dirujuk juga ke Padang, tapi pelayanan di RSUD M Natsir Kota Solok sangat bagus. Pokoknya enaklah pelayanan mereka. Kita yang melihat saja puas. Tapi di RSUD kita sendiri, sesama pelayan buat masyarakat kita di Kabupaten Solok, sangat mengecewakan," ujarnya. (***)