Pembunuhan Wartawan di Sumut, Tersangka Kesal Dimintai Jatah Rp12 Juta Perbulan dan 2 Butir Ekstasi Tiap Malam

MEDAN - Sujito (57), otak pelaku pembunuhan pemimpin redaksi (Pemred) media online lassernewstoday.com Mara Salem Harahap atau Marsal Harahap (42), mengaku sakit hati karena dimintai "jatah" uang sebesar Rp12 juta perbulan oleh korban. Selain itu, korban juga disebut meminta jatah dua butir pil ekstasi setiap malam.  Sujito merupakan bos dari Ferrari Hotel & KTV di Jalan Sisingamangaraja, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diketahui, Sujito pernah maju menjadi Calon Walikota Siantar. 

Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak, dalam jumpa pers di Polres Pematangsiantar, Kamis (24/6/2021), mengungkapkan bahwa tersangka Sujito menyuruh anak buahnya yang juga manajer humasnya, YFP (31), memberi pelajaran kepada Mara Salem Harahap atau Marsal Harahap(42). 

"Kalau begini orangnya, cocoknya dibedil," kata Sujito itu kepada YFP, seperti ditirukan oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak.

Menurut Kapolda, motif penembakan, karena tersangka S sakit hati terhadap korban yang selalu memberitakan Narkoba di Ferrari. Selain itu, korban meminta jatah Rp12 juta per bulan dan berupa 2 butir pil ekstasi (narkoba senilai Rp200 ribu) per malam.

"Kalau jatah itu tidak diberi, korban membuat pemberitaan. Hal ini membuat usaha pelaku terganggu," ujarnya.

Kapolda juga menjelaskan, tersangka Sujito meminta bantuan manajer humasnya, YFP. Tujuannya, untuk memberi pelajaran kepada korban. YFP kemudian meminta kenalannya, yang seorang oknum anggota TNI berinisial AS, untuk membantu memberi "pelajaran" kepada korban. Namun, yang terjadi selanjutnya, korban justru kehilangan nyawa. 

Seperti diberitatakan sebelumnya, penembak mati wartawan di Siantar disebut menerima upah Rp18 juta. Dari hasil penyelidikan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) terungkap tersangka AS dan YFP menerima uang Rp18 juta, dari tersangka S, pemilik Ferrari dan Resto Kota Pematang Siantar.

Dari uang Rp18 juta itu, Rp10 juta diberikan kepada tersangka AS, seorang oknum TNI. Sementara, tersangka YFP menerima uang sebesar Rp8 juta.

Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak, dalam konferensi pers itu menyebutkan Sujito terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp15 juta ke rekening AS. Diduga, uang itu digunakan untuk pembelian senjata api (senpi). (*/IN-001)

Sumber: pojoksatu, jpnn, tribunnews

Terpapar Covid-19, Ketua Presidium IPW Neta S Pane Meninggal Dunia

BEKASI - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meninggal dunia di RS Mitra Keluarga, Bekasi Barat, pada Rabu (16/6) pukul 10.40 WIB. Informasi ini dibenarkan oleh kerabatnya Yon Moeis. Neta disebut meninggal karena covid-19. 

"Betul, tadi sekitar pukul 10.40 WIB di RS Mitra Bekasi Barat. Neta telah dirawat di rumah sakit sejak 5 Juni lalu karena positif Covid-19," katanya.

Informasi ini juga dibenarkan Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia. 

"Iya benar, kita sampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kita kehilangan pengamat kepolisian yang kritis dan banyak memberi masukan dalam memajukan Polri yang semakin baik," tuturnya.

Neta merupakan Ketua Presidium IPW sejak 2004 hingga sekarang. Aktivis kelahiran Medan, 18 Agustus 1964 ini memulai kariernya di bidang jurnalistik dengan menjadi reporter di SKH Merdeka di Jakarta. Ia kemudian menjadi Wakil Pimpinan Redaksi Surat Kabar Jakarta tahun 2002-2004. Neta kemudian aktif sebagai aktivis hingga menjabat Ketua Presidium IPW.

IPW sendiri adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi kinerja kepolisian. Anggota lembaga ini terdiri dari pengamat, wartawan, pakar, hingga akademisi yang peduli masalah kepolisian. Ia kerap mengkritisi berbagai kasus kepolisian sejak dulu hingga sekarang.

Terbaru, Neta memberikan pernyataan soal penyerangan terduga teroris ke Mabes Polri pada April lalu. Ia saat itu menyebut kelompok teroris ingin menunjukkan lemahnya sistem keamanan Mabes Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (*/IN-001)

Ternyata, Ada 97 Ribu ASN Misterius yang Digaji dan Menerima Pensiun Sejak 2014

JAKARTA - Badan Kepegawaian Nasional menemukan 97.000 aparatur sipil negara (ASN) misterius pada 2014. Mereka dibayarkan gajinya dan menerima uang pensiun, namun tak jelas orangnya dan pekerjaan yang dilakukan.

"Hasilnya ternyata hampir 100 ribu tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun tapi tidak ada orangnya,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Senin (24/5/2021).

Diakui Bima hal itu terjadi karena kurangnya pemutakhiran data. Dia memastikan hal itu sudah selesai sejak lama. Data ASN saat ini juga sudah lebih akurat. 

"Kasus itu sudah diselesaikan lama dan database-nya juga sudah semakin akurat. Walaupun masih ada 1-2 yang muncul kembali tapi tidak signifikan," ucapnya.

Bima menyebut dari 97.000 data ASN misterius tersebut, ada yang telah diblokir, atau baru ditemukan orangnya. Mereka yang ditemukan pun beragam, mulai dari sakit hingga meninggal dunia.

"Ada yang diblokir, ada yang baru ketemu orangnya di daerah terpencil, ada yang sudah meninggal, ada yang sakit stroke lama tidak masuk kantor, dan lain-lain," tutur Bima.

Ia memastikan, agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari, maka ASN diwajibkan melakukan update data mulai Juli 2021. BKN juga telah bekerja sama dengan PT Taspen untuk data pensiunan.

"Pemutakhiran data mandiri yang akan dilakukan ini adalah untuk mencegah agar masalah yang seperti itu tidak terjadi lagi. Selain itu, juga untuk mewujudkan satu data dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)," tuturnya. (*/IN-001)

Sumber: inews

Jajaki Kerja Sama, Dubes Austria Kunjungi KPK RI

JAKARTA - Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua Nawawi P & Lili Pintauli S dan Deputi Inda Hadiyana menerima kunjungan Dubes Austria untuk Indonesia H.E. Dr. Johannes Peterlik, di gedung Merah Putih, Senin (10/5/2021). Johannes Peterlik mengungkapkan tujuan pertemuan perkenalan dan silaturahmi. 

Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi kunjungan Dubes Johannes, Austria termasuk dalam 20 besar negara dengan CPI terbaik. Sehingga KPK memanfaatkan kunjungan tersebut untuk berdiskusi berharap dapat memberikan perspektif baru & inovasi-inovasi baru bagi KPK & Indonesia.

Selama ini belum ada kerja sama langsung antara KPK & Pemerintah Austria termasuk dengan lembaga antikorupsi Austria, yaitu Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (Federal Bureau to prevent and to fight corruption) disingkat dengan BAK.

Johannes memenawarkan kerja sama dengan KPK di masa depan. Harapannya, kerja sama tersebut dapat mendorong upaya pemberantasan korupsi di Indonesia & KPK menyambut baik tawaran kerja sama tersebut dan akan mempelajari usulan kerja sama ini. (IN-001)

Apa Itu Bipang Ambawang yang Viral Disebut Presiden Jokowi?

JAKARTA - Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat membeli kuliner Bipang Ambawang secara online pada Hari Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Lantas pernyataan ini membuat publik gempar, pasalnya Bipang Ambawang adalah kuliner babi panggang khas Kalimantan Barat.

Beragam komentar warganet terlihat di YouTube Kementerian Perdagangan RI yang mengunggah pidato itu pada 5 Mei 2021.

Sebagian warganet menilai tidak pantas seorang presiden mempromosikan makanan itu pada momen Ramadhan menjelang Idul Fitri.

Lalu ada juga yang menganggap bahwa pidato Jokowi tentang Bipang Ambawang ini beralamat bagi masyarakat Indonesia yang beragama Kristen dan Katolik.

Mengingat adanya perayaan Kenaikan Isa Al Masih sebentar lagi yang jatuh pada 13 Mei 2021.

Sementara itu menurut Mendagri, meski tak menyebutnya secara gamblang, Presiden Jokowi mengalamatkan Bipang Ambawang ini kepada umat Kristen dan Katolik.

Luthfi meingatkan bahwa Indonesia terdiri dari ragam suku, agama dan budaya yang memiliki kekayaan kuliner nusantara dari berbagai daerah.

Namun, konfirmasi ini sedikit berbeda dengan penjelasan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman.

Fadjroel menyebut bahwa Bipang yang dimaksud Jokowi adalah kuliner dari bahan beras.

“Ini BIPANG atau JIPANG dari beras. Makanan kesukaan saya sejak kecil hingga sekarang. BIPANG atau JIPANG dari beras ini memang makanan hit sampai sekarang ya. Nuhun,” cuit Fadjroel.

Lalu ini dia beberapa komentar pro dan kontra di YouTube Kementerian Perdagangan RI terkait pidato Jokowi.

“Assalamu’alaikum Pak @jokowi, mhn diklarifikasi ttg oleh2 lebaran Bipang Ambawang karena itu adlh babi panggang yg jelas haram bagi muslim, apa lagi ini Idul Fitri hari raya ummat Islam, tdk elok rasanya. Apakah ini disengaja, atau karena bapak tdk tau? Tks atas jawabannya,” twit akun @Hilmi28.

“Ingat selain lebaran tanggal 13 mei hari raya kenaikan Yesus ke Surga, jadi bipang ambawang itu hak kami…,” tulis akun @KatolikG. (*/IN-001)

Sumber: nesiatimes

Pengendara SN 45 RSD Kena Tilang, Mengaku Jenderal dari Kekaisaran Sunda Nusantara

JAKARTA - Seorang pengemudi mobil Mitsubishi Pajero bernama Rusdi Karepesina mengaku sebagai jenderal di negara 'Kekaisaran Sunda Nusantara'. Lantas siapa kaisar dari Negara Kekaisaran Sunda Nusantara itu?

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya belum mendalami soal 'Kekaisaran Sunda Nusantara' yang diklaim Rusdi Karepesina.

"Untuk pendalaman selanjutnya kita akan koordinasikan dengan penyidik reserse apakah ada pelanggaran pidananya," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

Sambodo mengatakan, pihaknya saat ini fokus melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Rusdi Karepesina.

"Kita berikan surat Tilang berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selebihnya kita serahkan ke reserse," imbuhnya.

Polisi menyita kendaraan berpelat biru dengan nomor polisi SN-45-RSD yang dikemudikan oleh Rusdi Karepesina. Sebab, Rusdi Karepesina tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan saat diberikan surat Tilang oleh polisi.

Rusdi Karepesina justru menunjukkan STNK terbitan Kekaisaran Sunda Nusantara. Dia juga memiliki SIM terbitan Kekaisaran Sunda Nusantara yang disebut sebagai Surat Kelayakan Mengemudi (SKM).

Di media sosial, ada akun @TheEmperoroftheempireofsundaarchipelago yang mengaku sebagai kaisar.

Sebelumnya Rusdi disetop polisi di Tol Cawang arah Bogor siang tadi. Polisi menyetop kendaraan tersebut karena pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai aturan.

Setelah diperiksa, diketahui sederet surat-surat yang dimiliki oleh Rusdi Karepesina yang diterbitkan oleh Kekaisaran Sunda Nusantara. Saat ini Rusdi masih diperiksa polisi. (*/IN-001)

Sumber: detik.com