Faldo Maldini Orasi Politik Sembilan "SUMangaik BARu"

PADANG - Setelah tiga jam didapuk menjadi Dewan Pemimpin Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatra Barat (Sumbar), politisi muda Faldo Maldini langsung menyampaikan orasi politik di hadapan masyarakat Sumbar yang didominasi kaum milenial di Hotel Pangeran Beach, Kota Padang, Minggu (27/10) malam. Dalam orasi politik yang disampaikan, Faldo Maldini berusaha merangkul suara masyarakat Sumbar, untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Dalam pidatonya, mantan Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menawarkan sembilan gagasan, yang termaktub dalam Sumangaik Sambilan.

Kesembilan "SUMangaik BARu" yang ditawarkan Faldo, berisi; Sumangaik Baraja, yang ditujukan tentang pendidikan untuk melahirkan cendikiawan. Kemudian, Sumangaik Mangaji, untuk membangun generasi yang agamais atau religius. Lalu, Sumangaik Raun, dalam membangun pariwisata. Kemudian, Sumangaik Manggaleh yang berisikan gagasan tentang industri dan menciptakan kewirausahaan.

Selanjutnya, Sumangaik Bakawan, untuk membangun mitra kerjasama atau jejaring sosial demi menuju kemandirian. Lalu, Sumangaik Malayani, tentang tentang pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. Kemudian, Sumangaik Bajaleh, tentang transparansi APBD. Lalu, Sumangaik Badayo, yang berisikan gagasan peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak. Kemudian, Sumangaik Basegeh, tentang inovasi berbagai sektor pembangunan.

"Kami optimis menang di MK, dan bisa maju sebagai calon termuda Pemilihan Gubernur Sumbar 2020. Kami menawarkan Sumangaik Sambilan atau Rumah Gadang Sambilan Ruang untuk membangun Sumbar lebih maju," kata Faldo.

Orasi politik yang disampaikan mantan juru bicara Capres Prabowo-Sandi Uno tersebut, juga sebagai deklarasi kesiapan politisi muda alumni Presiden Mahasiswa Universitas Indonesia, untuk maju bersama PSI dalam kontestasi Pilgub 2020 mendatang.

Diangkat Jadi Ketua DPW dan Jubir Nasional PSI

Selain diangkat menjadi Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Barat, Faldo Maldini juga ditunjuk sebagai juru bicara nasional PSI bidang pemerintahan.

Penunjukan Faldo sebagai juru bicara nasional PSI dikarenakan pria asal Pesisir Selatan, Sumbar itu memiliki pengalaman di pentas nasional.

Sebelum bergabung dengan PSI, Faldo adalah Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN. Dia juga sempat menjabat sebagai juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

"Selain jadi Ketua DPW PSI Sumbar, Faldo juga jadi juru bicara nasional PSI bidang pemerintahan," kata Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni usai jumpa pers, Minggu (27/10/2019) di Padang.

Menurut Raja Juli, kemampuan Faldo yang berkapasitas nasional itu sudah diketahui PSI sehingga Faldo diharapkan mampu menjadi pemimpin baru di Sumbar dan Indonesia.

"Faldo sudah berkaliber nasional. Jadi tidak ada salahnya diangkat jadi juru bicara nasional PSI," kata Raja Juli. (*/IN-001)

Komjen Idham Aziz Calon Tunggal Kapolri

JAKARTA - Presiden Jokowi memastikan Jenderal Pol Idham Aziz akan menggantikan Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri.

"Idham Aziz. Ya, kita cuma kirim satu nama itu ke DPR sebagai calon Kapolri," kata Jokowi saat sesi wawancara dengan Wartawan, usai sesi Foto Bersama dengan Menteri Kebinet Indonesia Bersatu, di Istana Negara, Rabu (23/10)

Komjen Idham Aziz akan menggantikan Jenderal Muhammad Tito Karnavian yang secata resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kapolri pada Selasa 22 Oktober 2019.

Pria asal Kendari, Sulawesi Tenggara kelahiran 30 Januari 1963 ini sudah malang melintang di berbagai jabatan di tubuh Polri, terutama di bidang reserse. Ia adalah lulusan Akpol tahun 1988, yang juga dikenal ahli dalam bidang anti-terorisme.

Salah satu yang prestasi Idham paling dikenang publik adalah saat ia tergabung dalam tim Bareskrim yang melumpuhkan teroris kelas kakap Dr. Azahari di Batu, Jawa Timur pada 2005, bersama Tito Karnavian. Di tahun yang sama, Idham juga ditugaskan ke Poso, Sulawesi Tengah untuk membantu Tito dalam upaya melawan teroris.

DPR Uji Kelayakan Pekan Depan

Pimpinan DPR telah menerima surat presiden (surpres) perihal pengangkatan Komjen Pol Idham Aziz sebagai kapolri. Selanjutnya, surat tersebut diserahkan kepada Komisi III DPR sebagai mitra kerja Polri untuk ditindaklanjuti dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, surat tersebut baru dikirimkan pihak istana kepada Setjen DPR sekitar pukul 09.00 WIB tadi. Dia pun membenarkan dalam supres itu nama Kabareskrim Idham Aziz menjadi pilihan presiden untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Tito Karnavian.

"Sudah masuk, sudah masuk. Iya benar, Pak Idham Aziz," kata Dasco, saat dikonfirmasi, Rabu (23/10/2019).

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu mengatakan, surpres tersebut nanti segera dikirim ke Komisi III setelah terbentuk untuk ditindaklanjuti dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). "Nunggu Komisi III disepakati dulu. Kan Komisi III baru minggu depan, setelah itu ya langsung kita adakan fit and proper test. Kan Komisi III nya belum dilantik," ujarnya.

Sementara, sambil menunggunya Komisi III terbentuk, Dasco menyebut sampai hari ini Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto masih akan menjadi pelaksana tugas (plt) kapolri.

Idham Aziz: Siap Terima Amanah

Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Aziz mengaku siap menjadi Kapolri. Idham mengatakan, tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi (fit and proper test) sebagai calon Kapolri. Dia juga mohon doa masyarakat agar bisa menjalani tugas sebagai Kapolri dengan baik.

"Ya, saya tentunya siap menjalankan amanah ini. Bismmillahi tawakkaltu," ujar Idham di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Dia mengungkapkan, sesuai jadwal proses seleksi di Komisi III DPR akan dilaksanakan pekan depan. Belum diketahui pasti, kapan waktunya.

"Saya mohon doa restu karena mungkin minggu depan akan dilakukan fit and proper test. Saya saat ini sedang menyiapkan diri, dan prinsipnya saya siapkan," katanya. (*/IN-001)

Riwayat Jabatan Komjen Idham Azis

02–12–1988: Pamapta Kepolisian Resor Bandung
15–01–1989: Kepala Urusan Bina Operasi Lalu Lintas Kepolisian Resor Bandung
28–04–1991: Kepala Kepolisian Sektor Dayeuhkolot Resor Bandung
05–04–1993: Kepala Kepolisian Majalaya Resor Bandung Kepolisian Wilayah Priangan
01–07–1999: Kepala Unit VC Satuan Serse UM Direktorat Serse Kepolisian Daerah Metro Jaya
27–08–2001: Wakil Kepala Satuan Serse UM Direktorat Serse Kepolisian Daerah Metro Jaya
08–05–2002: Perwira Menengah Sekolah Staf & Kepemimpinan Dediklat Polri
14–12–2002: Kepala Satuan I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya
25–02–2003: Kepala Satuan III/UM Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya
10–09–2004: Wakil Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat
14–10–2004: Inspektur Bidang Operasi Inspektorat Wilayah Daerah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
03–06–2005: Kepala Unit Pemeriksaan Sub Detasemen Investigasi Densus/Anti-Teror
17–01–2006: Kepala Unit IV Direktorat I/Keamanan & Transnasional Badan Reserse Kriminal Polri
09–06–2008: Kepala Sub Detasemen Investigasi Densus 88/Anti-Teror Badan Reserse Kriminal Polri
19–12–2008: Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat
17–10–2009: Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya
29–09–2010: Wakil Kepala Densus 88/Anti-Teror Polri
25–03–2013: Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri
03–10–2014: Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
28–02–2016: Inspektur Wilayah II Inspektorat Wilayah Umum Polri
23–09–2016: Kepala Divisi Profesi & Pengamanan Polri
20–07–2017: Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
22–01–2019: Kepala Badan Reserse Kriminal Polri

Ini Nama-Nama Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi menteri-menteri yang akan membantunya di kabinet. Kabinet ini diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Perkenalan ini berlangsung di tangga veranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Jokowi dan para calon menteri duduk lesehan.

Jokowi lalu memanggil satu persatu nama calon menteri dan mereka berdiri. Dia juga menjelaskan tugas yang akan diemban para menterinya.

Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024:

1. Menko Polhukam: Mahfud MD
2. Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menko Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
4. Menko PMK: Muhadjir Effendy
5. Mensesneg: Pratikno
6. Mendagri: Jenderal Tito Karnavian
7. Menlu: Retno LP Marsudi
8. Menhan: Prabowo Subianto
9. Menkum HAM: Yasonna Laoly
10. Menkeu: Sri Mulyani
11. Menteri ESDM: Arifin Tasrif
12. Menperin: Agus Gumiwang Kartasasmita
13. Mendag: Agus Suparmanto
14. Mentan: Syahrul Yasin Limpo
15. Menteri KLHK: Siti Nurbaya Bakar
16. Menhub: Budi Karya Sumadi
17. Menteri KKP: Edhy Prabowo
18. Menaker: Ida Fauziyah
19. Mendes PDTT: Abdul Halim Iskandar
20. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
21. Menkes: dr Terawan
22. Mendikbud: Nadiem Makarim
23. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
24. Mensos: Juliari Batubara
25. Menteri Agama: Jenderal (Purn) Fachrul Razi
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
27. Menkominfo: Johnny G Plate
28. Menkop UKM: Teten Masduki
29. Menteri PPPA: Gusti Ayu Bintang Darmavati
30. MenPAN-RB: Tjahjo Kumolo
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
32. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil
33. Menteri BUMN: Erick Thohir
34. Menpora: Zainudin Amali

Jaksa Agung: ST Burhanuddin
Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia

Penderita Kusta asal Kabupaten Solok itu, Terbaring Lemah di Gerbang Masjid Ikhwan Dharmasraya

Lagi, Warga Asal Kabupaten Solok Sakit dan Terlantar di Dharmasraya -
Tak Ada yang Peduli, Penderita Kusta Itu Terbaring Lemah di Gerbang Masjid

Tak ada yang ingin sakit, apalagi dalam kondisi miskin. Namun, ketika derita itu datang, nelangsa harus ditanggung sendiri. Dengan tabah. Hal itu dialami M Amin (32), warga asal Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok. Menderita penyakit kusta, bujangan tersebut meringkuk di gerbang Masjid Al Ikhwan, Dharmasraya. Tanpa ada satupun pihak yang peduli, termasuk keluarganya sendiri.

Sesosok laki-laki terbaring lemah di gerbang Masjid Ikhwan, Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasrya, Sumbar. Berbantalkan ransel, berselimutkan kain sarung, beralaskan karpet warna hijau seukuran badan. Tak ada yang berani mendekat, sebab dari jauh, terlihat jelas kaki pria tersebut terbungkus plastik. Diduga menderita penyakit kusta, kedua kakinya sudah terlihat membusuk.

Dengan dahi yang terus mengernyit, tampak jelas lelaki tersebut merintih menahan sakit. Tak bisa kemana-mana, lelaki tersebut "ditemani" sebotol air teh ukuran 600 mililiter dan sebotol air putih ukuran 1,5 liter.



Dari penuturan Reza, salah seorang warga Sungai Rumbai, lelaki tersebut sebelumnya diantarkan oleh salah satu mobil dinas dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada 9 Oktober 2019 lalu.

Dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimilikinya, lelaki berkulit sawo matang tersebut bernama, Muhammad Amin, warga Jorong Pasar Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, kelahiran 11 Desember 1987. Dalam KK-nya, Muhammad Amin hanya sendirian, tanpa sanak saudara dan keluarga lainnya.

Kepala Dinas Sosial P3APPKB Dharmasraya, Bobby Riza mengatakan, pihaknya telah melihat kondisi yang bersangkutan. Menurut Bobby, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Solok, sehubungan kondisi Muhammad Amin. Namun, Dinas Sosial Kabupaten Solok, menjawab bahwa Muhammad Amin bukan lagi warga Kabupaten Solok, lantaran yang bersangkutan telah mengantongi Surat Keterangan Pindah (SKP) ke Pasar Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

"Kita juga telah melaporkan persoalan ini ke Dinsos Sumatera Barat, namun sampai saat ini belum ada respons," ungkapnya.



Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Yandra Prasat, mengatakan secara administrasi negara, Muhammad Amin bukan lagi warga Kabupaten Solok, karena dia telah mengajukan surat pindah, dan sudah dikabulkan. Yakni Surat Keterangan Pindah (SKP) WNI Antar Provinsi dengan Nomor 1302/26092019/0004.

"Kejadian ini sudah yang keempat kalinya dilakukan Muhammad Amin. Secara kemanusian, kami selaku pemeritah telah melakukan yang terbaik untuk dia. Bahkan dia pernah dirawat di RSUP M Djamil Padang, dengan dibiayai oleh Pemkab Solok. Bahkan, hingga saat ini, kami masih berutang di M Djamil sebanyak Rp 16 jutaan," ungkapnya.



Yandra juga menegaskan, pihak Pemkab Solok juga telah menjumpai keluarga Muhammad Amin di Surian. Namun tak ada yang mengubris atau peduli terhadap kondisi M Amin.

"Kami selaku pemerintah sudah memberikan upaya terbaik kepada yang bersangkutan. Baik secara pemerintahan, maupun secara kemanusiaan. Namun, tentu semua itu harus sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Kasus warga asal Kabupaten Solok yang terlantar di Dharmasraya ini bukan kali pertama terjadi. Bahkan, pada 8 Agustus 2019 lalu, petugas medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Solok, di Arosuka, menolak menangani Muhammad Amin. Mirisnya, saat itu, Muhammad Amin masih tercatat sebagai warga Kabupaten Solok. Pasalnya, Surat Keterangan Pindahnya ditandatangani pada 15 Oktober lalu dengan nomor 1302/26092019/0004.



Saat ditolak RSUD Arosuka, M Amin saat itu terlantar dalam kondisi sakit parah di sebuah halte, di Sekapur Jujuhan, dekat wilayah Kabupaten Dharmasraya dan Solok Selatan. Penolakan pasien tersebut terjadi pada Kamis malam (8/8/2019) di RSUD Arosuka, yang merupakan satu-satunya rumah sakit milik daerah Kabupaten Solok.

Kabar dan kronologis penolakan pasien ini, berawal dari informasi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Solok, Kenol, S.Sos, pada Jumat (9/8/2019). Menurut Kenol, dia dikabari oleh temannya, bahwa beredar di grup facebook "Solok Selatan Facebook", bahwa ada orang ber-KTP Surian, Kabupaten Solok terlantar di Sekapur Jujuhan (sekitaran Dharmasraya-red) karena sakit. Sebagai tupoksi kerjanya, Kenol segera merespons dan menindaklanjuti kabar tersebut. Melalui sejumlah teman dan kenalannya, kabar dan keberadaan warga tersebut ditelusuri. Akhirnya, RSUD Dharmasraya mengantarkan pasien tersebut ke RSUD Arosuka.

Kenol bersama Kasi dan staf Dinas Sosial Kabupaten Solok lainnya pun sudah stand by menunggu kedatangan pasien tersebut pada 20.30 WIB, di RSUD Arosuka.

"Saya dan kawan-kawan langsung menunggu warga kita (Kabupaten Solok-red) yang diantarkan langsung dengan ambulans. Namun, ternyata, setiba di RSUD Arosuka, pasien hanya tergeletak di tandu tempat tidur, dan tidak dibawa ke IGD. Pasien tersebut juga tidak ditangani secara serius, justru malah menolak kehadirannya. Saya sempat kesal. Sejatinya kan diperiksa dulu, atau dibawa ke ruangan IGD dulu, ini tidak, langsung ditolak. Padahal kita sama-sama petugas sekaligus pelayan masyarakat Kabupaten Solok. Tentu kita tidak bisa menerima jika masyarakat kita sakit, tidak ada penanganan serius. Sehingga untuk menguatkan tersebut saya minta bukti penolakannya," ujar Kenol sambil memperlihatkan surat penolakan dari RSUD Arosuka tersebut.



Akhirnya, pasien yang bernama  M Yamin tersebut dibawa ke RSUD M Natsir di Kota Solok, yang merupakan Rumah Sakit Solok milik Pemprov Sumbar.

"Sesampai di RSUD M Natsir, pasien langsung dibawa ke ruang IGD dan diperiksa. Karena sakitnya sudah parah, pasien tersebut akhirnya dirujuk ke RSUP M Djamil Padang. Meski akhirnya pasien dirujuk juga ke Padang, tapi pelayanan di RSUD M Natsir Kota Solok sangat bagus. Pokoknya enaklah pelayanan mereka. Kita yang melihat saja puas. Tapi di RSUD kita sendiri, sesama pelayan buat masyarakat kita di Kabupaten Solok, sangat mengecewakan," ujarnya. (***)

Sandiaga Uno Jadi Menteri Investasi, AHY Jadi Menpora

JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sekaligus Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu, Sandiaga Salahudin Uno, akan diumumkan menjadi salah satu menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sandi, aakan menempati jabatan di kementerian baru. Yakni Menteri Investasi, sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara itu, anak kandung Presiden SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Meski belum ditetapkan secara resmi, "bocoran" susunan kabinet tersebut, diyakini adalah versi terbaru. Rencananya, Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet dan nama-nama menterinya setelah pelantikan, Minggu siang (20/10/2019).

Di tengah ramainya bocoran nama-nama yang disebut menjadi bakal calon Kabinet Jilid II, Jokowi memberikan keterangan. Jokowi sendiri mengaku antusias membaca bocoran nama-nama tersebut.

"Selamat pagi. Saya telah menerima beberapa versi “bocoran” nama-nama menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024. Saya sendiri membacanya dengan antusias kalau-kalau itu benar adalah bocoran." tulis Jokowi dalam akun Facebook Presiden Joko Widodo.

Jokowi menegaskan, susunan kabinet untuk pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Jokowi akan mengumumkan segera setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober.

"Yang jelas, susunan kabinet untuk pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Saya akan umumkan segera setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober, bisa di hari yang sama, atau setelahnya," lanjutnya. (*/IN-001)

Susunan Kabinet Jokowi-Amin
Periode 2019-2024

Presiden RI
Ir. H. Joko Widodo

Wakil Presiden RI
Prof. Dr (HC) KH. Ma'ruf Amin

I. Menteri Koordinator

a. Menteri Koordinator Bidang Polhukam
Luhut Binsar Pandjaitan

b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Sri Mulyani

c. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KH. Said Aqil Siradj

d. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Moeldoko

II. Menteri

a. Menteri Sekretaris Negara
Pratikno

b. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas
Rini Soemarno
Wakil Menteri
Hariyadi Sukamdani

c. Menteri Dalam Negeri
Olly Dodokambey

d. Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional
Retno Marsudirini
Wakil Menteri
Mahendra Siregar

e. Menteri Pertahanan
Budi Gunawan
Wakil Menteri
Hasto Kristiyanto

f. Menteri Hukum dan HAM
Hikmanto Djuwana
Wakil Menteri
Lawrence TP Siburian

g.  Menteri Komunikasi dan Informatika
Wahyu Sakti Trenggono
Wakil Menteri
Anggela Herliani Tanoesoedibjo

h. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi
Achmadi Noor Supit
Wakil Wakil Menteri
Aria Bima

i. Menteri Keuangan
Chatib Basri
Wakil Menteri
Erani Yustika

j. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Erick Thohir
Wakil Menteri
Wisnu Broto Setyo

k. Menteri Pertanian
Abdul Kadir Karding

l. Menteri Koperasi  dan UKM
Prananda Prabowo
Wakil Menteri
Diaz Hendropriyono

m. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Airlangga Hartarto
Wakil Menteri
Thomas Trikasih Lembong

n. Menteri Investasi/Kepala BKPM
Sandiaga Salahudin Uno
Wakil Menteri
Achmad Baiquni

o. Menteri Digital dan Ekonomi Kreatif
Tantowi Yahya
Wakil Menteri
Bahlil Lahadalia

p. Menteri Ketenagakerjaan
Hanif Dhakiri

q. Menteri PU dan Perumahan Rakyat
Basuki Hadi Muljono
Wakil Menteri
Emil Dardak

r. Menteri Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang
Amran  Sulaiman
Wakil Menteri
I Gede Pasek Suardhika

s. Menteri Lingkungan Hidup
Agun Gunandjar Sudarsa
Wakil Menteri
Lenis Kogoya

t. Menteri Agama
M. Arwani Thomafi

u. Menteri Kesehatan
Benny Octavianus
Wakil Menteri
Terawan Agus Putranto

p. Menteri Kesejahteraan Sosial
Agus Gumiwang Kartasasmita
Wakil Menteri
Erico Sutarduga

w. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Yenni Zannuba Wachid
Wakil Menteri
Grace Natalie

x. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
K.H. Haedar Nashir
Wakil Menteri
KH. Maman Imanulhaq

y. Menteri Pariwisata dan Kebudayaan
Triawan Munaf
Wakil Menteri
Riyad

z. Menteri Pendidikan Tinggi
Sofyan Jalil
Wakil Menteri
Nadiem Makarim

aa. Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset Nasional
Ilham Habibie
Wakil Menteri
Rhenald Kasali

bb. Menteri Desa  desa PDT
Djarot Saiful Hidayat
Wakil Menteri
Billy Mambasar

cc.  Menteri Transportasi
Budi Karya Sumadi
Wakil Menteri
Rusdi Kirana

dd. Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti
Wakil Menteri
Prananda Surya Paloh

ee. Menteri Energi  dan Sumber daya Mineral
Jonny G. Plate
Wakil Menteri
Nicke Widyawati

ff. Menteri Pemuda dan Olah Raga
Agus Harimurti Yudhoyono


III. Pejabat Setingkat Menteri

a. Jaksa Agung
Noor Rachmad

b. Panglima TNI
Andhika Perkasa

c. Kapolri
Tito Karnavian

d. Sekretaris Kabinet
Hadi Tjahjanto

e. Kepala Badan Intelijen Negara
Joni Supriyanto

f. Kepala Staf Kepresidenan
Pramono Anung Wibowo


IV. Empat Jabatan Baru

a. Kepala Pusat Legislasi Nasional
Machfud MD
Wakil
Yusril Ihza Mahendra

b. Kepala Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah
KH. Eman Suryaman

c.  Kepala Badan Manajemen Pengembangan Talenta
Roslan P Roeslani

d.  Kepala Badan Otorita Pemindahan Ibukota
Bambang Brodjonegoro

e. Kepala Badan Perpajakan dan Pendapatan Nasional
M Misbakhun

f. Kepala Badan  Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (BPDPN)
Arief Yahya

V. Juru Bicara Kepresiden

a. Effendi Ghazali (UI)

b. Najwa Shihab (UI)

c. Saiful Maarif (UNAIR)

Pakai Jaket Bomber, Wiranto Tinggalkan RSPAD Gatot Soebroto

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meninggalkan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Sabtu siang (19/10/2019). Berdasarkan pantauan Antara, Wiranto memakai jaket bomber hijau tua saat keluar melalui pintu belakang Paviliun Kartika sekitar pukul 13.10 WIB.

Wiranto keluar dengan berjalan kaki ditemani istrinya dan juga dokter kepresidenan yang merawat Wiranto, yakni Dokter Terawan.

Ia tampak bersalaman dengan dokter Terawan sebelum memasuki mobil. Wiranto kemudian memasuki mobil Toyota Alphard hitam bernomor polisi B 2538 RFS.

Sebelumnya, Wiranto mendapat perawatan di RSPAD Gatot Soebroto akibat ditusuk oleh orang tak dikenal di Alun-alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

Insiden itu terjadi ketika Wiranto melakukan kunjungan kerja dan meresmikan gedung baru di Universitas Mathlaul Anwar, Pandeglang.

Belakangan pelaku penusukan diketahui bernama Syahril Alamsyah alias Abu Rara yang diduga terpapar paham radikal terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Wiranto sebelumnya mendapat penanganan medis awal di Puskesmas Menes dan RSUD Berkah, Pandeglang.

Menurut Direktur Utama RSUD Berkah Pandeglang, Firman, mantan Panglima ABRI itu terkena dua tusukan di bagian perut.

Di hari yang sama, Wiranto kemudian dibawa ke Paviliun Kartika RSPAD Gatot Soebroto untuk memperoleh perawatan lebih lanjut.

Sejak peristiwa penusukan Wiranto, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Mabes Polri telah menangkap 40 orang terduga teroris.

"Dari tanggal 10-17 Oktober jadi 40 orang. Terakhir ada empat orang di Bandung salah satunya dengan inisial OA," kata Karopenmas Mabes Polri Brigadir Jendral Polisi Dedi Prasetyo, Kamis (17/10).

Dedi mengatakan penangkapan ini sebagai langkah polisi untuk mencegah tindakan teroris terjadi di sejumlah wilayah. (*/IN 001)

Penusukan Menko Polhukam Wiranto, Elemen Masyarakat Kota Solok Bereaksi

SOLOK - Peristiwa penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto juga memantik reaksi sejumlah kalangan di Kota Solok. Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, SE, menyatakan pihaknya sangat menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut. Mewakili, lembaga DPRD Kota Solok, Yutris Can mengimbau agar seluruh masyarakat Kota Solok menyikapi dengan bijak peristiwa tersebut. Termasuk aparat penegak hukum.

"Kita di daerah harus selalu waspada. Saling bahu-membahu menjaga Kamtibmas. Baik itu lembaga penegak hukum, lembaga adat, tokoh masyaarakat dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga tetap terjaga kondusivitas, kedamaian, kenyamanan. Kita rindu NKRI yang aman, demi masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Yutris Can, SE
Ketua DPRD Kota Solok

Yutris Can juga meminta aparat penegak hukum di Kota Solok untuk lebih waspada. Jangan sampai peristiwa semacam itu terjadi di Kota Beras Serambi Madinah.

"Yang lebih penting dari itu, kami meminta kepada parah penegak hukum dan pemerintah di Kota Solok untuk lebih waspada. Jangan sampai kejadian seperti di Banten itu terulang di Kota Solok," tandas pria yang menjalani periode ketiga sebagai Ketua DPRD Kota Solok tersebut.

M Rusli Khatib Sulaiman
Ketua LKAAM Kota Solok

Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Solok, Rusli Khatib Sulaiman, menyatakan pihaknya mengutuk keras peristiwa penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto tersebut. Rusli juga meminta TNI dan Polri untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.

"TNI-Polri harus mengusut tuntas. Agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi," tegasnya.

Sitta Novembra
Ketua Bundo Kandung Kota Solok

Hal senada juga disampaikan Ketua Bundo Kandung Kota Solok, Sitta Novembra. Menurutnya, sebagai warga negara dan umat beragama, agar mendoakan kesembuhan Menko Polhukam Wiranto. Sitta menegaskan, jangan sampai peristiwa ini menjadi pemecah NKRI.

"Sebagai umat beragama dan warga negara, marilah kita mendoakan kesembuhan bagi Bapak Wiranto. TNI dan Polri harus mengusut tuntas peristiwa ini, agar bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. NKRI harga mati. Peristiwa tersebut harus menjadi peringatan bagi kita. Termasuk aparat keamanan dan pemerintah di Kota Solok," ujarnya.

Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK, mengajak semua lapisan masyarakat untuk selalu waspada terhadap gerakan-gerakan radikalisme.

"Kita harus selalu waspada. Kami, pihak kepolisian juga terus berusaha bersama MUI, FKUB, Ormas, tokoh masyarakat, dan sebagainya untuk mengantisipasi aksi-aksi teror dan radikalisme itu," ungkapnya. (rijal islamy)

Dicopot Sebagai Dandim Kendari, Ini Reaksi Kolonel Hendi Suhendi

KENDARI - Saat acara serah terima jabatan Dandim Kendari 1417 di Aula Sudirman Korem 143 Haluoleo, Sabtu (12/10/2019), Kolonel Infanteri Hendi Suhendi mengaku dirinya adalah prajurit TNI yang setia.

Untuk itu, dirinya pun harus tunduk dan hormat kepada keputusan pimpinan saat mencopot jabatannya gara-gara unggahan istrinya, IPDN, terkait insiden penusukan Menteri Koordinato Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. 

"Saya prajurit yang setia dan hormat keputusan pimpinan. Saya dan keluarga ikhlas menerima keputusan komandan," kata Hendi Suhendi didampingi istrinya.

Sementara itu, sang istri hanya bisa tertunduk dan menangis selama acara serah terima jabatan tersebut.

IPDN juga akan menjalani proses peradilan umum atas dugaan melanggar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Reaksi Istri

Kolonel Kav Hendi Suhendi resmi dicopot dari jabatan Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1417/ Kendari.

Pencopotan melalui serah terima jabatan yang dipimpin oleh Komandan Korem 143/Ho Kendari Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto di Aula Sudirman Markas Komando Resor Militer Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (12/10/2019).

Acara serah terima jabatan itu dihadiri juga oleh para istri perwira militer, termasuk istri Kolonel Hendi yang berinisial IPDN.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, IPDN hadir dengan mengenakan seragam hijau Persatuan Istri Tentara (Persit).

Beberapa kali, IPDN sempat terlihat meneteskan air mata.

Istri mantan Dandim Kendari itu tertunduk saat mendampingi suaminya.

Matanya berkaca-kaca saat pemberian ucapan selamat dari personel Kodim dan Korem, serta ibu-ibu anggota Persit Kendari.

Sementara itu, Kolonel Hendi tampak tegar menerima kenyataan pencopotan dirinya dari jabatan Komandan Kodim.

Seusai acara, Kolonel Hendi menyampaikan bahwa dia menerima apapun keputusan pimpinan yang telah dikeluarkan terhadapnya.

Hendi siap menjalankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

"Saya terima, jadikan pelajaran, saya terima salah. Apapun keputusan dari pimpinan saya terima, dan memang itu mungkin pelajaran bagi kita semua," ujar Hendi kepada sejumlah wartawan usai Sertijab di Aula Sudirman Makorem Kendari, Sabtu siang.

"Ambil hikmah buat kita semua," kata Hendi.

Pencopotan Dandim Kendari itu buntut dari unggahan istrinya di media sosial Facebook.

Sebelumnya, istri Hendi yang berinisial IPDN, mengunggah konten negatif terkait penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Wiranto ditusuk menggunakan senjata tajam saat berada di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

Pencopotan Hendi dari jabatannya diumumkan langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, pada Jumat (11/10/2019).

Alasan Sang Istri Berani Nyinyir di Facebook

Istri Hendi Suhendi, Irma Zulkifli Nasution merasa apa yang dikatakannya sudah benar sebagai seorang rakyat.

Irma Zulkifli Nasution pun merelakan, jabatan sang suami, Kolonel Hendi Suhendi dicopot.

Komandan Distrik Militer 1417 Kendari Kolonel Kaveleri Hendi Suhendi resmi resmi copot jabatan pada Sabtu (12/10/2019).

Pencopotan jabatan Kolonel Hendi Suhendi merupakan buntut dari postingan istri, Irma Zulkifli Nasution yang nyinyir soal penusukan Wiranto.

Postingan Irma saat itu viral di media sosial Facebook.

Akibat postingan istri, Kolonel Hendi Suhendi tidak hanya dicopot dari jabatannya, melainkan juga menjalani masa penahanan selama 14 hari.

Meski postingan tersebut akibatnya fatal, namun istri Kolonel Hendi Suhendi rupanya memiliki alasan tersendiri kenapa memposting hal yang mengundang pro dan kontra.

Terlebih dirinya istri seorang TNI.

Dandim Kendari Copot Jabatan Setelah Istri Nyinyir di Medsos Soal Penusukan Wiranto. (Facebook dan Instagram Wiranto)

Pencopotan jabatan dilakukan lewat serah terima jabatan yang dipimpin oleh komandan Korem 143/Ho Kendari Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto di Aula Sudirman Markas Komando Resor Militer Kendari.

Akibat ulah istrinya yang mengunggah sebuah postingan negatif di media sosial terkait penusukan Wiranto, Hendi Suhendi harus rela kehilangan jabatannya.

Kini jabatannya sebagai Dandim 1417/Kendari diserahkan kepada Kolonel Inf Alamsyah.

Seusai acara, Kolonel Hendi nampak ikhlas atas apa yang dialaminya.

Ia menyampaikan bahwa dia menerima apapun keputusan pimpinan yang telah dikeluarkan terhadapnya.

Hendi siap menjalankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

"Saya terima, jadikan pelajaran, saya terima salah. Apapun keputusan dari pimpinan saya terima, dan memang itu mungkin pelajaran bagi kita semua," ujar Hendi kepada sejumlah wartawan usai Sertijab di Aula Sudirman Makorem Kendari, Sabtu siang.

"Ambil hikmah buat kita semua," kata Hendi.

Diwartakan sebelumnya, telah beredar sebuah postingan bermuatan negatif untuk Wiranto di Facebook.

Rupanya postingan tersebut diunggah oleh istri anggota TNI.

Postingan Irma istri Dandim Kendari yang disoal. (Istimewa)

Istri Hendi Suhendi, bernama Irma Zulkifli Nasution telah mengunggah sebuah pernyataan nyinyiran untuk Wiranto di akun Facebooknya.

Diketahui belum lama ini, Menko Polhukam Wiranto baru saja terkena musibah peristiwa penusukan di Pandeglang, Banten.

Kini akun Irma Zulkifli Nasution di Facebook sudah tidak bisa ditemukan lagi.

Namun tangkapan layar postingannya sudah menjadi viral dan menyebar di media sosial.

Melansir tayangan YouTube KompasTV (12/10/2019), terdapat unggahan milik istri Hendi Suhendi tersebut.

"Jgn cemen pak,…Kejadianmu, tak sebanding dgn berjuta nyawa yg melayang," tulis Irma di unggahannya.

Unggahan tersebut kemudian dikomentari pengelola akun Togar Panjaitann.

Komentar pengelola dan pemilik akun Irma Zulkifli Nasution dan Togar Panjaitann. (Tangkapan Layar TribunSumsel)

Di kolom komentar akun Togar Panjaitann mengingatkan pemilik akun Irma Zulkifli Nasution yang tak pantas menulis nyinyiran karena merupakan istri perwira dan pejabat di lingkungan TNI AD.

"Ibu ini adalah isteri seorang Dandim di Kendari. Tidak pantas seorang isteri Perwira TNI AD membuat pernyataan superti ini," komentar Togar mengingatkan.

Demikian komentar pengelola akun Togar Panjaitann.

Pemilik akun Irma Zulkifli Nasution kemudian mengungkapkan alasanya dirinya menulis status tersebut.

Irma menyebut ia hanya ingin menyampaikan banyak warga yang menderita dan meninggal akibat kebijakan pemerintah.

Tak hanya itu, di kolom komentar Irma mengaku berasal dari keluarga tentara dan polisi.

"Maaf pak Togar Panjaitann kenapa tdk pantas,.. saya seorg istri Dandim dan jg seorang manusia biasa yg mempunyai perasaan,apayg saya sampaikan tdk menghina siapapun,..jutsru saya seorg istri perwira pak, yg merasakan perasaan berjuta rakyat mati Lbh mngiris kalbu, mohon maaf apabila bpk tdk berkenan, " balas Irma.

Demikian ditulis pemilik akun Irma Zulkifli Nasution.

Lalu, dilanjutkan, "Saya menangis pak banyak anak bgsa mati begitu saja,…saya hnya mnyampaikan apa yg saya rasakan,.. siapapun dia kalo punya hati nurani pastilah hatinya tersayat."

Juga ditulis, "Pak Togar, saya bukan saja seorg istri seorg perwira tp jg saya seorg anak TNI -AL dan seorg cucu Polisi dan ponakan seorang TNI,.. tentunya bpk tau jiwa cintanya kpd Rakyat anak bangsa dan NKRI dan bgmana saya dibesarkan dlm lingkungan TNI," tulis Irma di kolom komentar. (*/IN-001)

Sumber: kompas.com

KPK: Arteria Dahlan Tak Pahami Perbedaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menilai anggota DPR Arteria Dahlan keliru memahami perbedaan antara barang sitaan dengan rampasan. Menurut dia, hal itu membuat Arteria salah mengambil kesimpulan ketika menyatakan ada barang sitaan KPK yang tidak masuk kas negara.

"Pernyataan ini kami duga berangkat dari ketidakmampuan membedakan antara barang rampasan dengan barang sitaan," kata Febri Diansyah, Kamis, 10 Oktober 2019, seperti dikutip dari tempo.co.

Sebelumnya, dalam acara Mata Najwa di sebuah stasiun televisi swasta nasional, Arteria menuding KPK tak menyetorkan hasil penyitaan dan perampasan kasus korupsi ke kas negara. Menurut Arteria, barang sitaan dan rampasan itu ada yang berupa emas batangan, kebun sawit dan motor gede.

Ia berdalih keberadaan Dewan Pengawas KPK diperlukan agar hal ini tidak terjadi lagi. "Berita acara sita-rampas, emas batangan diambil seolah-olah ada title KPK, kemudian uang dirampas, tapi ternyata tidak masuk kas negara, ini gunanya Dewan Pengawas," ujar politikus PDIP tersebut.

Febri menjelaskan beda antara penyitaan dan perampasan. Ia mengatakan KPK melakukan penyitaan dalam proses penyidikan. Sementara, keputusan untuk merampas harta benda tersebut tergantung dari putusan hakim di pengadilan. Hakim dapat membuat keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan perampasan. "Dalam kondisi tertentu hakim dapat memerintahkan dilakukan perampasan, atau digunakan untuk perkara lain, atau dikembalikan pada pemiliknya," kata Febri.

Soal emas batangan, Febri mencontohkan kasus korupsi pembangunan pasar dengan terdakwa Wali Kota Madiun Bambang Irianto. Saat penyidikan, KPK menyita emas batangan seberat 1 kilogram. Namun, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memerintahkan barang sitaan tersebut dikembalikan kepada Bambang. "Justru salah jika KPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan tersebut," kata Febri.

Febri mengatakan KPK juga pernah menyita kebun kelapa sawit dalam kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Dalam putusannya, hakim memerintahkan perampasan aset tersebut untuk negara. KPK, kata dia, kemudian melakukan perampasan dan melelangnya bersama Kementerian Keuangan.

Febri berujar KPK juga tengah menyita delapan unit motor gede dalam kasus tindak pidana pencucian uang Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief. Hingga sekarang, kasus itu masih dalam proses penyidikan. Dalam kasus Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap, KPK menyita motor Harley Davidson.

Pengadilan Tipikor Medan kemudian memutuskan perampasan terhadap tersebut. KPK masih melelang motor tersebut dengan taksiran harga Rp285 juta. "Dari uraian itu, KPK meyakini tindakan penyitaan dilakukan sah secara hukum," kata Febri. (*/IN-001)

Aksi Heroik Kapolsek Kompol Dariyanto, Lindungi Menko Polhukam Wiranto

PANDEGLANG - Kapolsek Menes Polres Pandeglang Kompol Dariyanto, ikut mengalami luka akibat dari dua pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Menkopolhukam RI Wiranto, dalam acara undangan panitia peresmian Gedung Kuliah Bersama Universitas Mathlaul Anwar (UNMA) di Alun Alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

Aksi heroik Kapolsek Menes Kompol Dariyanto tersebut, ia juga mengalami luka di bagian punggung dan tangan, saat berupaya membantu menggagalkan aksi dua pelaku, dengan cara menangkis ayunan tangan pelaku SA (31), yang muncul dari belakang Kapolsek Menes berada.

Dua pelaku yang berstatus suami istri yakni SA (31) dan  FA (21) berhasil diamankan oleh personel yang berjaga. Dengan menggunakan sajam, pelaku SAberusaha menerobos kerumunan masyarakat yang ingin menyalami Wiranto.

"Ada dua orang pelaku, yaitu suami istri (SA dan FA-red) yang menerobos kerumunan masyarakat, kemudian melakukan upaya penganiayaan terhadap beliaulah (Wiranto-red)," kata Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir, dalam keterangan persnya.

Dari kejadian tersebut, Menkopolhukam RI mendapatkan luka sayatan akibat penganiayaan tersebut, dibagian perut dan dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan penanganan medis.

"Beliau (Wiranto-red) mengalami luka gores sayatan dan kondisi beliau stabil. Kedua pelaku sudah di amankan dan saat ini kasus tersebut sedang dikembangkan," ujar Irjen Pol Tomsi Tohir.

Untuk penanganan lanjutan, Menkopolhukam RI diterbangkan menggunakan helikopter ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto di Jakarta.

Kapolda Banten, menerangkan bahwa Menkopolhukam RI saat itu akan menuju helipad untuk bertolak ke Jakarta. Namun dengan kerendahannya, ia menyempatkan diri hendak menyapa masyarakat Menes yang menyambut kedatangannya sejak pagi.

Lebih lanjut, Irjen Pol Tomsi Tohir, upaya kedua pelaku berhasil dicegah namun tidak sepenuhnya sehingga melukai Menkopolhukam RI beserta ajudannya, yang mengalami luka termasuk ajudan Danrem 064/ MY, Kapolsek Menes Kompol Dariyanto, dan tokoh ulama UNMA Banten H. Fuad Sauki.

"Sejak pagi, pengamanan dan sterilisasi telah dilakukan dengan baik. Pada saat kembali, bersama-sama dengan jajaran TNI AD dan TNI AU kita lakukan pengamanan. Upaya kedua pelaku berhasil dicegah namun tidak sepenuhnya sehingga melukai Menkopolhukam RI," ungkap Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir. (*/IN-001)

Menko Polhukam Wiranto Ditusuk, Densus 88 Anti Teror Ikut Periksa Pelaku

PANDEGLANG - Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto ditusuk seorang pria yang diidentifikasi bernama Syahril Alamsyah, alias Abu Rara (31), di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten, usai menghadiri acara peresmian Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla’ul Anwar yang beralamat di Kampung Cikaliung, Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kamis (10/10/2019). Atas kejadian itu, Wiranto menderita luka tusuk di bagian perut. Selain Wirnato, dua orang lainnya juga terluka. Yakni Kapolsek Menes, Kompol Dariyanto dan salah satu staf Wiranto bernama Fuad. Polisi juga mengamankan satu perempuan yang diidentifikasi bernama Fitri Andriana (21).

Pelaku penusukan Syahril Alamsyah alias Abu Rara diidentifikasi sebagai warga Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumut, kelahiran 24 Agustus 1988. Sementara satu perempuan, yakni Fitri Andriana Binti Sunarto, kelahiran Brebes 5 Mei 1998 berasal dari Desa Sitanggai Kecamatan Karangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saat ini, Fitri tinggal mengontrak di Kampung Sawah, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kronologis

Dari kronologis kejadian, disebutkan pada Kamis tanggal 10 Oktober 2019, sekitar Pukul 11.55 WIB, bertempat di depan Gerbang Lapangan Alun-alun Menes Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Telah terjadi penyerangan/penusukan yang dilakukan oleh kedua tersangka terhadap Jenderal TNI (Purn) DR. H. Wiranto (Menko Polhukam), Kompol Dariyanto, SH, MH (Kapolsek Menes), dan Fuad.

Kejadian penusukan tersebut secara tiba-tiba langsung menyerang/menusuk kebagian perut Jenderal TNI (Purn) DR. H. WIRANTO, SH, (Menko Polhukam) dengan senjata tajam berupa gunting (sejenis pisau ninja) secara membabi buta. Sehingga, mengakibatkan luka tusuk pada Kompol Dariyanto SH, MH (Kapolsek Menes) di bagian punggung, dan Fuad di bagian dada sebelah kiri atas.

Usai kejadian itu Wiranto langsung dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat ini Wiranto sudah diterbangkan dengan helikopter di Jakarta dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto.

Densus 88 Turun Tangan

Pria penusuk diamankan di Polres Pandeglang. Densus 88 Antiteror turut memeriksa pria tersebut.

"Terduga pelaku diamankan di Polres Pandeglang dan masih proses pemeriksaan Polres Pandeglang, Polda Banten, dan di-backup Densus 88," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Kamis (10/10/2019). (*/IN-001)

Tiduri Istri Orang, Anggota DPRD dari NasDem Ini Dijebloskan ke Penjara

KUPANG - Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, Olafbert Arians Manafe alias Papi Manafe (30) ditangkap polisi dari Polsek Kelapa Lima, Kupang NTT, Senin (7/10/2019) siang. Papi Manafe diamankan polisi atas permintaan jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Anggota dewan dari Partai Nasdem ini divonis 6 bulan penjara oleh hakim pengadilan tinggi Kupang, Selasa 6 Agusutus 2019. Papi Manafe terjerat kasus perzinahan karena tertangkap tangan bersama wanita lain berinisial YD di kamar hotel.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Polin Tampubolon menyatakan, Papi Manafe terbukti bersalah melakukan perzinahan sesuai pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Vonis banding ini jauh lebih berat dari vonis hakim pengadilan negeri kelas 1 A Kupang yang hanya menjatuhkan hukuman 6 bulan percobaan pada 20 Juli 2019 lalu. Pasca sidang, putusan majelis hakim pengadilan tinggi itu belum dieksekusi. Kader partai Nasdem ini pun hingga kini masih menghirup udara bebas.

Karena belum dieksekusi maka pada Senin (7/10/2019), Papi Manafe ditangkap di sebuah rumah makan di Jalan WJ Lalamentik Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Benar kita tangkap yang bersangkutan (Papi Manafe) atas permintaan jaksa,” ujar Kapolsek Kelapa Lima, AKP Andri Setiawan, SH SIK saat dikonfirmasi wartawan dikantornya, Senin (7/10/2019) siang.



Papi Manafe pun langsung dikawal dan dibawa ke Rutan Kupang oleh pihak kejaksaan dan kepolisian. Papi Manafe yang mengenakam celana jeams warna biru dipadu kaus warna biru dan abu-abu tidak memberikan perlawanan saat digiring polisi dan jaksa. Papi Manafe tampak pasrah dan menandatangani surat penangkapan yang salinannya diserahkan pula ke kerabat Papi Manafe.

Sebelumnya, terpidana Papi Manafe tertangkap tangan bersama wanita lain berinisial YD tengah mesraan di kamar nomor 211 Hotel Nelayan Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada malam natal atau pada tanggal 24 Desember 2018 lalu.

Penggrebekan oleh Polres Kupang Kota itu disaksikan langsung VT, yang merupakan suami sah YD. Polisi juga mengamankan barang bukti pakaian dalam dan pakaian luar Papi Manafe dan YD. YD sendiri sudah divonis 8 bulan penjara.

Papi Manafe dilantik menjadi salah satu dari 25 orang anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao yang dilantik bulan Agustus 2019 lalu. Ia diusung Partai Nasdem dan terpilih saat Pemilu 17 April 2019 lalu. (*/IN-001)

KPK OTT Bupati Lampung Utara, Terkait Proyek di Dinas PU dan Koperindag

JAKARTA - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, bersama tiga orang lain dalam operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10/2019). Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangan pers, Minggu malam, menyatakan OTT berawal dari dugaan adanya penyerahan uang yang diperuntukkan bagi kepala daerah setempat.

"KPK mengamankan total empat orang sejak sore hingga malam, yaitu bupati, dua kepala dinas, dan satu orang perantara," kata dia.

Diduga penyerahan uang itu terkait urusan proyek di Dinas PU atau Koperindag di Kabupaten Lampung Utara.

"Untuk pengamanan awal, tim telah menyegal sejumlah benda dan lokasi," tuturnya.

Mundur dari NasDem

Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, mundur dari Partai NasDem usai dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Minggu (6/10) malam tadi. Pengunduran diri tersebut disampaikan keluarga Agung ke NasDem.

"Pernyataan pengunduran diri tersebut disampaikan oleh keluarganya mewakili Agung Ilmu Mangkunegara, mengingat yang bersangkutan belum dapat berhubungan dengan pihak luar," kata Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari, kepada wartawan, Senin (7/10/2019).

Sebelumnya, Agung adalah Ketua DPD Partai NasDem Lampung Utara. Partai NasDem telah menerima permintaan pengunduran diri tersebut. Kini Agung tak lagi punya posisi di seluruh jabatan dan posisi Partai NasDem.

"Hal itu agar Agung dapat berkonsentrasi menghadapi perkara hukum yang sedang dihadapi," kata Taufik

NasDem menghormati proses hukum yang berjalan dengan prinsip keadilan. NasDem juga dinyatakannya mendukung segala upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

"Terkait kasus korupsi, Partai NasDem tegas mengatur bahwa jika ada kader partai yang tersangkut kasus korupsi, hanya ada dua pilihan, yakni diberhentikan atau mengundurkan diri," kata Taufik. (*/IN-001)

Unjuk Rasa, Mahasiswa dan DPRD Gelar "Parlemen Jalanan"

Mahasiswa Gelar Aksi Demo ke DPRD Kota Solok
* Tak "Duduki" Gedung Dewan, Mahasiswa "Duduak Baropok" di Aspal

"Gelombang" unjuk rasa mahasiswa akhirnya "sampai" juga di Kota Solok. Demonstrasi menolak RUU KUHP, Revisi UU KPK, Karhutla, dan penanganan sejumlah kasus, dilakukan ke Gedung DPRD Kota Solok, Jumat (4/10/2019). Tak "diterima" masuk seluruhnya ke Gedung dewan, mahasiswa akhirnya "duduak baropok" di jalan aspal di halaman Gedung DPRD.

SOLOK - Mahasiswa Kota Solok yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Mahasiswa Solok (AMS) melakukan unjuk rasa menolak Revisi Undang-Undang KPK, RUU KUHP, penanganan Kebakaran Hutan dan Lahat (Karhutla) dan sejumlah kasus lainnya, ke Gedung DPRD Kota Solok, Jumat (4/10/2019). Orasi mahasiswa diterima oleh 20 orang Anggota DPRD Kota Solok, dan dikawal oleh ratusan personel kepolisian dari Polres Solok Kota.



Para mahasiswa dari Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok dan Akper YPTK Solok, serta dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Solok mengawali aksi dengan berorasi sambil long march dari kampus UMMY Solok menuju kawasan pasar raya, kemudian kembali berkumpul di depan kampus UMMY.

Usai long march, massa aksi kemudian bergerak menuju kantor DPRD kota Solok dengan konvoi menggunakan sepeda motor sampai di dekat Kantor KPU Kota Solok. Peserta aksi damai kemudian berjalan kaki menuju gedung dewan.



Sesampainya di Gedung DPRD Kota Solok, sempat terjadi ketegangan dan perdebatan panjang antara mahasiswa dan Anggota DPRD Kota Solok. Para mahasiswa bersikeras ingin masuk ke ruangan sidang DPRD Kota Solok. Sementara, pimpinan dan anggota DPRD Kota Solok, menyatakan kapasitas Ruang Sidang DPRD tidak mencukupi untuk menampung seluruh mahasiswa yang berdemo. Pimpinan dan anggota DPRD meminta mahasiswa mengirim perwakilan sebanyak 20 orang. Namun, tawaran tersebut ditolak mahasiswa.

Perdebatan panjang pun terjadi. Semula, Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng, sempat berdebat dengan para orator dan koordinator lapangan di lobi Gedung DPRD. Para mahasiswa yang tetap ingin masuk ke Ruang Sidang, dijawab dengan tak kalah sengit oleh Efriyon Coneng.



Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi juga angkat bicara. Menurut Kapolres yang baru hitungan hari menggantikan AKBP Dony Setiawan Dt Pandeka Rajo Mudo tersebut, mengharapkan para mahasiswa bisa bersikap tenang, sebab mahasiswa merupakan representasi kaum intelektual. Menurutnya, sikap dan perilaku mahasiswa akan menjadi panutan bagi elemen masyarakat lainnya.

"Silakan menyampaikan aspirasi, namun harus dengan cara-cara yang tertib. Kita yakin, mahasiswa Kota Solok akan menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara yang elegan," ungkapnya.



Tensi debat kemudian menurun saat Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Ramadhani Kirana Putra, angkat bicara. Ramadhani yang merupakan alumni UMMY dan Ketua HMI Cabang Solok, membuat para mahasiswa yang juga yunior-yunior Ramadhani, akhirnya "melunak". Ramadhani mengharapkan para mahasiswa Kota Solok bisa menyampaikan aspirasi dan tuntutannya dengan tertib dan elegan.

"Adik-adik mahasiswa merupakan generasi intelektual. Sampaikan aspirasi dengan cara-cara yang tertib dan elegan. Jangan sampai terjadi kerusuhan seperti di daerah lain. Jangan sampai menjadi tontonan nasional," ujarnya.



Ramadhani kemudian menekankan bahwa kapasitas Ruang Sidang DPRD Kota Solok tidak mencukupi untuk menampung semua mahasiswa. Ramadhani kemudian menawarkan untuk penyampaian aspirasi dilakukan di lobi gedung DPRD. Para Anggota DPRD akhirnya duduk di lantai lobi dan diikuti para mahasiswa. Namun, saat duduk tersebut, lobi tetap tidak bisa menampung seluruh mahasiswa yang duduk. Akhirnya, "lokasi" dipindahkan ke jalan aspal di halaman gedung.

Para pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok, akhirnya "duduak baropok" (duduk berdiskusi dengan posisi duduk sama tinggi) dengan seluruh mahasiswa yang berunjuk rasa.



Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, menyatakan mengaku sangat salut dan mengapresiasi seluruh mahasiswa yang dinilai sangat tertib menyampaikan aspirasi. Menurutnya, hal itu merupakan budaya dan cara-cara yang pantas ditiru.

"Kami sebagai lembaga dewan, siap menerima aspirasi seluruh masyarakat termasuk kalangan mahasiswa. Namun tentu dengan cara-cara yang etis dan tertib. Jangan sampai terpancing dengan cara-cara yang tidak benar," sebut Yutris Can.



Ketua HMI Cabang Solok, Chandra, yang juga merupakan salah satu Korlap Aksi, meminta DPRD Kota Solok tidak diam dalam menyikapi persoalan yang terjadi saat ini di tingkat nasional.

"Kita ingin, lembaga dewan yang ada di daerah sebagai representasi masyarakat tidak hanya diam terhadap upaya-upaya yang disinyalir untuk melemahkan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi dan RUU KUHP yang dinilai tidak masuk akal," ujarnya.



Menjawab hal itu, Yutris Can bersama anggota DPRD mengaku menyatakan pihaknya seirama dengan mahasiswa, dan dengan tegas untuk menolak aturan-aturan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Kita juga seirama dengan mahasiswa, pemerintah pusat juga harus mengusut tuntas kejahatan pembakaran hutan dan lahan, kasus penembakan mahasiswa dan kerusuhan di Wamena Papua yang menelan korban jiwa masyarakat Minang. Gedung DPRD, merupakan gedung milik rakyat. Seluruh lapisan masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya. Namun, tentu dengan cara-cara yang elegan. Seperti yang dilakukan mahasiswa saat ini," puji Yutris Can.



Dukungan DPRD kota Solok atas tuntutan mahasiswa akhirnya disepakati dibubuhkan dengan surat resmi lembaga dewan untuk disampaikan langsung ke DPR-RI dan pemerintah pusat.

Menjelang pulang, para perwakilan mahasiswa menyerahkan karangan bunga kepada Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can. Kemudian kepada Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK, Polwan Polres Solok Kota, dan sejumlah personel Polres Solok Kota. Hal itu dilakukan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada personel Polres Solok Kota yang telah melakukan pengamanan dengan humanis. Bahkan, sejumlah mahasiswa menyempatkan selfi (swafoto) dengan sejumlah personel.



Dalam pengamanan unjuk rasa tersebut, Polres Solok Kota menurunkan personel dengan kekuatan penuh. Selain Kapolres, juga hadir Kabag Ops Kompol Bresman Simanjuntak, Kasat Intelkam Iptu Luhur Fachri Utomo, Kasat Reskrim Iptu Defrianto, Kasat Lantas Iptu Sugeng Riadi, Kasat Sabhara AKP Poniman, Kasat Resnarkoba AKP Dodi Apendi, KBO Intelkam Iptu Jufrinaldi, KBO Sat Reakrim Ipda Ronald Hidayat, dan personel dari seluruh satuan. (IN-001)