Ramadan
-->

Rabu, 30 Desember 2020

FPI Dibubarkan, Kabaharkam Polri: Pembiaran dapat Menjadi Embrio Perpecahan NKRI

JAKARTA - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menilai keputusan pemerintah melarang seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi adalah tindakan tepat dan bukan kriminalisasi.

Menurutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Ormas), jelas membatasi bahwa tujuan Ormas didirikan adalah untuk membentuk partisipasi di dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

"Tentunya apa yang harus dilakukan oleh Ormas tidak boleh menimbulkan perpecahan, tidak menyebabkan terjadinya disintegrasi, kemudian tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan kewenangannya tapi merupakan kewenangan aparat penegak hukum," kata Komjen Pol Agus Andrianto dalam keterangan yang disiarkan salah satu televisi swasta nasional, Rabu, 30 Desember 2020.

Mengacu pada sepak terjang FPI yang kerap melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, ujaran kebencian, ajakan melakukan kekerasan, tindakan intoleran, dan lain-lain, Komjen Pol Agus Andrianto menilai pelarangan FPI sebagai organisasi merupakan langkah tepat untuk meredam keresahan masyarakat. Dan dia menegaskan keputusan itu tidak dapat disebut sebagai kriminalisasi.

"Kalau kriminalisasi kan artinya kalau tidak ada perbuatan kemudian orang itu ditetapkan sebagai bermasalah sehingga dia menjadi pelaku kriminal. Itu kriminalisasi. Tapi kalau ada perbuatan yang dilakukan, ada aturan yang dilanggar, ada hukum yang dilanggar, tentunya FPI harus mematuhi aturan-aturan yang menyangkut ke-Ormas-an," tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

"Saya rasa jejak digital tidak bisa dihilangkan. Bisa dicari di media sosial yang ada sekarang ini. Tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang matang dengan melibatkan kementerian dan lembaga," tambahnya mengacu pada sepak terjang FPI.

Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, keputusan bersama tiga menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT tentang larangan kegiatan FPI itu dapat memberikan payung hukum bagi kepolisian untuk melakukan tindakan hukum berupa pembubaran terhadap kegiatan FPI serta penggunaan simbol dan atribut FPI di seluruh wilayah hukum NKRI.

"Pembiaran dan keraguan penegakan hukum terhadap para pelaku yang seperti ini akan mengakibatkan embrio bagi perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya. (*/IN-001)

Selasa, 06 Oktober 2020

Kisah Setelah G30S: Pembantaian "Sejuta Orang" yang Tak Pernah Diajarkan di Sekolah

JAKARTA - Peristiwa G30S/PKI menewaskan enam jenderal, tiga perwira, satu polisi, dan satu putri jenderal. Aksi balasan atas peristiwa itu mengakibatkan puluhan ribu hingga sejuta orang tewas dalam pembantaian massal.

Peristiwa setelah G30S/PKI itu biasa disebut sebagai peristiwa 1965, peristiwa pasca-'65, tragedi 1965, atau pembantaian massal 1965-1966. Semuanya merujuk pada momen pembunuhan besar-besaran terhadap kader PKI, simpatisan PKI, atau orang yang dituduh PKI.

"Peristiwa G30S 1965 secara faktual diikuti oleh pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia. Pembunuhan itu tak pernah diungkapkan dalam pendidikan sejarah, baik proses maupun jumlah korbannya," tulis sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, dalam Archipel di situs Open Edition Journals, diakses detikcom, Minggu (4/10/2020).

Mundur satu dasawarsa sebelum 30 September 1965, PKI adalah partai nomor empat dalam Pemilu. Pemilihnya berjumlah enam juta orang lebih. Seperti partai-partai pada umumnya, PKI juga punya organisasi sayap pula, merentang dari organisasi kegiatan kemahasiswaan, petani, buruh, perempuan, sampai seni-budaya.

Pada 1965, PKI adalah partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Partai Komunis di Uni Soviet dan Partai Komunis China. Tentu saja anggotanya banyak.

Percobaan kudeta yang memuncak pada pembunuhan para jenderal di 30 September 1965 didalangi bukan oleh jutaan orang, melainkan oleh beberapa elite. Namun gara-gara intrik politik tingkat atas tersebut, banyak orang harus terbunuh dalam aksi balasan.

Robert Cribb dalam 'The Indonesian Killings, 1965-1966: Studies from Jawa and Bali ' menjelaskan bahwa pembunuhan dimulai beberapa pekan setelah kudeta gagal itu. Peristiwa pembunuhan massal menyapu seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ada pula pembunuhan di pulau-pulau lain terkait suasana politik saat itu, skalanya cenderung lebih kecil dari Jawa dan Bali.

"Pembantaian berhenti pada Maret 1966, namun kadang muncul lagi secara tiba-tiba hingga 1969," tulis Robert Cribb.

Korban pembantaian massal banyak yang dibunuh langsung, tanpa diadili dulu, tanpa langkah verifikasi dan cek fakta apakah benar yang ditangkap itu adalah anggota PKI atau bukan. Tentu butuh energi dan pikiran yang luar biasa besar untuk membunuh banyak orang. Siapa yang mengeksekusi pembunuhan massal itu? Robert Cribb menjelaskan, saat itu tentara dan masyarakat bersatu membasmi 'orang-orang PKI'.

"Kebanyakan, pihak yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu adalah tentara dan kelompok vigilante. Di beberapa kasus, tentara turun langsung dalam pembuhuhan. Kadang, mereka memasok senjata dan pelatihan dasar dan dukungan kepada kelompok sipil yang melakukan banyak pembunuhan," tulis Cribb.

Victor M Fic dalam buku 'Kudeta 1 Oktober 1965', menyebut peristiwa pasca G30S itu sebagai 'pembantaian besar-besaran tiada tara', dilakukan sangat cepat dan tanpa ragu-ragu.

Berdasarkan mandat yang diperoleh Presiden Sukarno, Mayor Jenderal Soeharto bergerak membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada 10 Oktober 1965. Dia menjadi Panglima Kopkamtib. Kopkamtib meluncurkan, mendukung, dan mendorong kampanye anti-komunis. PKI dilarang dan secara fisik dihancurkan.

"Operasi-operasi militer disertai oleh balas dendam pribadi dan kelompok, dengan akibat banyak orang yang tidak berdosa lenyap, terutama dari kalangan masyarakat Tionghoa," tulis Victor M Fic.

Jumlah Korban

Ada banyak versi soal angka pasti jumlah korban pembantaian massal 1965. Ada yang menyebut belasan ribu orang, puluhan ribu orang, hingga jutaan orang.

Dikutip dari tulisan Robert Cribb dan Victor M Fic secara terpisah, jumlah resmi dari korban yang terbunuh adalah 78.500 orang. Angka ini disampaikan oleh Komisi Pencari Fakta di bawah Mayor Jenderal Sumarno. Komisi Pencari Fakta itu sendiri dibentuk pada akhir Desember 1965 oleh Presiden Sukarno, saat pembantaian masih berlangsung.

Rincian 78.000 orang korban tewas pada saat itu berasal dari 54.000 orang di Jawa Timur, 12.500 orang di Bali, 10.000 orang di Jawa Tengah, dan 2.000 orang di Sumatera Utara. Jumlah korban ini dilaporkan dalam koran ABRI, Angkatan Bersendjata, pada 10-11 Februari 1966.

Jumlah 78.500 orang korban pembantaian dianggap terlalu rendah bahkan oleh Komisi Pencari Fakta itu sendiri. Angka itu memang dihitung sebelum pembunuhan massal berakhir.

Survei Kopkamtib menggunakan bantuan 150 orang sarjana pada 1966 mengemukakan angka 1 juta orang tewas. Pembagiannya, 800 ribu di antaranya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta 100 ribu di Bali dan Sumatera. Namun angka 1 juta orang tewas ini juga dianggap terlalu banyak.

"Biasanya, laporan itu didapat dari kepala desa yang bangga dan melebih-lebihkan jumlah orang yang berhasil dibantainya," tulis Cribb.

Pada Juli 1976, Komandan Kopkamtib saat itu yakni Sudomo menyampaikan angka setengah juta orang tewas. Bukti yang mendasari angka tersebut tidak jelas.

Martin Eickhoff dkk dalam '1965 Today: Living with the Indonesian Massacres' menyebut jumlah setengah juta orang tewas antara 1965 sampai 1968. Jutaan penyintas dan keluarganya kehlangan hak sebagai warga negara. Itu adalah pembalasan yang keras terhadap kaum kiri.

Robert Cribb sendiri skeptis dengan angka-angka itu. Bila benar ada banyak orang tewas pada periode 1965-1966, maka seharusnya bakal terjadi pengurangan populasi secara besar. Namun Cribb mengutip Ann Laura Stoler perihal perubahan suasana di perkebunan kawasan Sumatera.

Di perkebunan, ada 283 ribu buruh sebelum G30S/PKI. Setahun setelah G30S/PKI, jumlahnya menyusut 16% alias berkurang 47 ribu orang. Jumlah ini belum mencakup orang yang melarikan diri atau hilang. (*/IN-001)

Sumber: detik.com

Selasa, 23 Juni 2020

Arab Saudi Putuskan Ibadah Haji Tahun Ini Tetap Berlangsung

RIYADH - Pemerintah Arab Saudi akhirnya memberi kepastian soal nasib ibadah Haji tahun ini. Seperti dikutip dari Saudi Press Agency, Senin (22/6/2020), Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan musim Haji 1441 H diputuskan akan tetap berlangsung dengan jumlah jemaah yang terbatas.

Menurut kementerian itu, setiap orang yang saat ini tinggal di Arab Saudi, dari negara manapun mereka berasal, boleh menunaikan ibadah haji tahun ini.

"(Jamaah) dari semua kebangsaan yang tinggal di Arab Saudi saja, yang bersedia melakukan ibadah haji,” sebut pernyataan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

"Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa ibadah haji dilakukan dengan aman sambil melakukan semua langkah pencegahan untuk melindungi umat Islam dan mematuhi dengan ketat ajaran Islam dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kita," lanjut pernyataan itu.

Masih menurut kementerian itu, Covid-19 telah menyebar ke lebih dari 180 negara di seluruh dunia. Kematian terkait Covid-19 telah mencapai hampir setengah juta jiwa dan lebih dari 7 juta kasus yang dikonfirmasi secara global.

"Menurut rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Saudi, risiko dari virus corona diperkirakan akan terus meningkat, tetapi belum ada vaksin yang tersedia untuk mereka yang terinfeksi oleh penyakit ini. Keamanan kesehatan global perlu dijaga, terutama dengan peningkatan jumlah kasus di seluruh dunia, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh lembaga dan organisasi kesehatan internasional. Sangat diperlukan untuk menjaga jarak yang tepat di daerah ramai untuk menghindari bahaya penyebaran Covid-19," tambah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga menyatakan, Kerajaan Arab Saudi memiliki prioritas utama untuk selalu memberikan perhatian agar memungkinkan umat Islam melakukan ibadah haji atau umrah dengan aman dan telah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi para peziarah sejak awal merebaknya Covid-19.

"Arab Saudi dengan cepat menangguhkan masuknya jemaah haji, sambil menjaga kondisi Jemaah yang sudah ada di Arab Saudi. Keputusan itu mendapat beberapa persetujuan dari organisasi Islam dan internasional. Langkah ini secara efektif berkontribusi untuk memerangi virus secara global dan mendukung upaya organisasi kesehatan dalam membatasi penyebaran penyakit mematikan," sambung pernyataan tersebut. (*/IN-001)

Kamis, 11 Juni 2020

MOM'S DL 89 Dukung Baksos Akabri Kepolisian 1989

JAKARTA - Angggota Bhayangkari yang tergabung dalam persatuan istri Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1989, yang dikenal dengan "MOM'S DL 89" mendukung aksi pemberian paket bantuan kemanusiaan ramah perempuan dan anak, oleh Alumni Akpol 1989. Sejumlah MOM'S DL 89 yang hadir di antaranya Ketua MOM'S Ny. Evi Agus Andrianto, Ny. Dian Dofiri, Ny. Enny Risyapudin, Ny. Setri Yehu, Ny. Lola Robert, Ny. Deasy Mashudi, Ny. Ida Guruh, Ny. Dewi Zainal, Ny. Ade Harjo, dan Ny. Yoni Heri Maryadi.

Pada kesempatan itu, Alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI, sekarang dipisah menjadi Akmil dan Akpol) angkatan tahun 1989 menggelar bakti sosial Pengabdian TNI-Polri AKABRI 89 dengan tema "Hidup Produktif & Aman COVID-19". Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendistribusian 22.550 paket Sembako, yang merupakan hasil sumbangan alumni AKABRI 89 dari seluruh Indonesia, untuk masyarakat terdampak COVID-19. Paket Sembako ini akan disalurkan ke 18 wilayah di Jakarta (Pusat, Barat, Selatan, Utara, dan Timur), Bekasi (Kota dan Kabupaten), Depok, Tangerang (Kota, Selatan, dan Kabupaten), Bogor (Kota dan Kabupaten), Kepulauan Seribu, Cianjur, Subang, Purwakarta, dan Serang.

Adapun sasaran pendistribusian adalah masyarakat yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19, marbot masjid, panti jompo, panti asuhan, pesantren, yatim piatu, ojek online dan pangkalan, kaum sisabilitas, Manusia Gerobak, masyarakat yang tidak bisa mudik, purnawirawan/warakawuri TNI-Polri, dan tenaga medis.

"Kami menjalankan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan. Semoga pendistribusian sembako alumni AKABRI angkatan 89 dapat bermanfaat bagi masyarakat," kata Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Mayjen TNI Rudianto, selaku Ketua Alumni AKABRI 89 atau yang biasa disebut juga Altar 89.

Pernyataan tersebut disampaikan Mayjen TNI Rudianto usai memimpin pelaksanaan Apel Baksos Alumni AKABRI 89 di Lapangan Baharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2010, sebagai tanda awal dimulainya pendistribusian paket Sembako.

Hadir dalam apel tersebut alumni AKABRI 89 dari empat matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan Polri, di antaranya Mayjen TNI Eko Margiono (Pangdam Jaya), Mayjen TNI Heri Wiranto (Aspers Kasad), Mayjen TNI Suharyanto (Sesmil Pres), Laksamana Muda TNI TSNB Hutabarat (Deputi Bidang Opslat Bakamla RI), Marsekal Muda TNI Andyawan Martono Putra (Asrena Kasau), Komjen Pol Agus Andrianto (Kabaharkam Polri), dan Irjen Pol risyapudin Nursin (Kakorbinmas Baharkam Polri). (IN-001)


Kamis, 21 Mei 2020

Demi Negara Maju, Puan Maharani Sebut Pendidikan Agama Islam Harus Dihapus? Berikut Faktanya

JAKARTA - Dalam struktur pendidikan nasional, keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat penting. Bahkan dimasukan dalam tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam perundang-undangan.

Terlebih dengan kebutuhan pendidikan karakter saat ini, PAI berperan besar dalam pembentukan karakter peserta didik.

Namun dalam sebuah unggahan, seorang pengguna Facebook Agus S menggunggah tangkapan layar dengan narasi yang menyebut nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.

Menariknya dalam unggahan tersebut disertakan pernyataan Puan Maharani yang menyebutkan syarat jika ingin negara maju dan berkembang, pendidikan Agama Islam harus dihapus.

Terlebih, unggahan itu juga menampakkan tangkapan layar dari sebuah artikel yang terbit dalam salah satu blog.

“Kita jangan diam dong,” demikian bunyi narasi yang diunggah pengguna Facebook Agus S pada 19 Mei 2020

Selain itu, ia juga diketahui menggunggah gambar dengan narasi sebagai berikut:

“Puan: Jika Negara Ingin Maju Dan Berkembang, Pendidikan Agama Islam Harus Di Hapus!!”

Berdasarkan hasil penelurusan PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs Turn Back Hoax, terdapat fakta yang membantah klaim narasi yang membawa nama bahwa Puan Maharani tersebut.

Secara pasti, narasi itu sudah beredar sejak Desember 2018. Bahkan saat itu, diketahui Puan masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun, namanya sudah dicatut seolah-olah membuat pernyataan tersebut.

Padahal dalam fakta sebenarnya, narasi itu merupakan tuduhan yang dialamatkan kepada Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Siti Musdah Mulia.

Namun begitu, Musdah membantah memberikan pernyataan itu. Ia juga membantah satu partai dengan Puan, yakni PDI Perjuangan.

Secara lengkap Turn Back Hoax pernah membuat laporan terkait itu yang terlihat sebagai berikut:

“Klaim postingan bahwa Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, akan menghapus pendidikan agama tidak benar.

"Rujukan postingan itu, yakni operaind[dot]blogspot.com, merupakan laman yang tidak jelas siapa penulisnya dan artikelnya merupakan hasil editan dari beberapa artikel tentang tuduhan kepada Musdah Mulia sebagai Kader PDIP dan inisiator penghapusan pendidikan Agama Islam.

"Artikel yang dirujuk itu pun tidak benar. Sebab, Musdah sudah memberikan klarifikasi melalui video di channel ICRP4Peace Channel. dan menyatakan bahwa isu dirinya kader PDIP dan ingin menghapus pelajaran Agama Islam tidak benar,” demikian bunyi narasi yang ditulis Turn Back Hoax dalam laporannya pada Kamis 13 Desember 2018.

Dengan demikian, narasi yang disebutkan dalam narasi beredar itu sudah terbukti salah. Untuk itu, konten yang mendadak viral itu termasuk dalam kategori Konten yang Menyesatkan atau Misleading Content.**

Rabu, 20 Mei 2020

Habib Bahar Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan

BOGOR - Habib Bahar bin Smith akan dipindahkan dari Lapas Gunung Sindur di Bogor ke Lapas Klas I Batu Nusakambangan di Cilacap. Pemindahan dilakukan dengan alasan kepentingan pengamanan dan pembinaan.

"Pemindahan yang bersangkutan tidak ada maksud lainnya, selain demi kepentingan pengamanan dan pembinaan untuk yang bersangkutan, yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap asimilasi yang diberikan," ungkap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham dalam siaran persnya, Rabu (20/5/2020).

Habib Bahar sebelumnya kembali dijebloskan ke Lapas Gunung Sindur pada Selasa (19/5). Ia kembali ditahan usai dinilai melanggar asimilasi yang sebelumnya diberikan kepadanya.

Pelanggaran yang dimaksud ialah Habib Bahar dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebab Bahar hadir dalam suatu kegiatan dan memberikan ceramah yang provokatif serta menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah.

Video ceramahnya itu menjadi viral dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Selain itu, ia juga dinilai melanggar aturan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dalam kondisi darurat COVID-19. Sebab Bahar telah mengumpulkan massa dalam ceramahnya itu. Padahal Bogor merupakan salah satu daerah yang sedang menerapkan PSBB.

Habib Bahar akan menjalani sisa masa pidana selama 1 tahun 5 bulan dalam kasus penganiayaan 2 remaja. (*/IN-001)

Rabu, 22 April 2020

Nuansa Islam di Newcastle United Makin Kental Usai Diakuisisi Pangeran Salman

NEWCASTLE- Datangnya Pangeran Muhammad Bin Salman yang mengakuisisi klub, membuat nuansa Islam di Newcastle United makin terasa kental. Sebelumnya, nama Pangeran Mohammad bin Salman mendadak menjadi perbincangan di berbagai media olahraga Inggris setelah dirinya resmi melakukan pembelian saham Newcastle dari tangan Mike Ashley.

Disebutkan jika putra mahkota Kerajaan Arab Saudi tersebut telah menggelontorkan uang hingga 300 juta poundsterling atau setara dengan 5,9 triliun rupiah untuk mengakuisisi saham The Magpies.

Dengan tambahan dana melimpah dari sang putra Kerajaan, klub Newcastle United diprediksi bakal menjadi pesaing baru dalam perebutan gelar juara di Liga Inggris dalam beberapa tahun kedepan.
Tidak hanya berpotensi juara Liga Inggris, kehadiran pangeran berusia 34 tahun ini juga semakin memperkental nuansa islami dalam tubuh Newcastle United.

Dalam beberapa musim sebelumnya, Newcastle United memang pernah diperkuat cukup banyak pemain beragama islam seperti Hatem Ben Arfa, Papiss Cisse, hingga Cheick Tiote. Bahkan di musim ini pun tradisi pemain muslim di Newcastle masih berlanjut dengan kedatangan Nabil Bentaleb dari Schalke.

Selain itu pada tahun 2013 silam, Newcastle United terpilih sebagai klub Liga Primer Inggris dengan jumlah pemain musim terbanyak, hingga membuat sang pelatih saat itu Alan Pardew meminta pihak klub untuk membangun sebuah masjid agar sang pemain bisa menjalankan ibadahnya.

"Saya pikir, penting untuk mendukung kehidupan beragama pemain. Karena, beberapa pemain percaya kesuksesannya di lapangan atas doa mereka. Jadi kita harus menghormati dan memberi toleransi beragama," ujar Alan Pardew dilansir laman bubblews.

Namun berbeda dengan masjid pada umumnya, milik Newcastle ini merupakan tempat khusus beribadah sehingga disebelahnya cukup banyak penganut agama lain yang juga diberikan lahan dalam melakukan aktivitas keagamaan.

Selain memiliki banyak historis pemain muslim dan ditambah dengan ketersediaan masjid sebagai tempat ibadah, kini masuknya Pangeran Muhammad Bin Salman yang datang dari negara mayoritas islam, Newcastle United terlihat makin bernuansa islami jelang kompetisi Liga Inggris musim depan. (*/IN-001)

Sumber: indosport.com

Kamis, 13 Februari 2020

Iriadi Dt Tumanggung Sambut Optimistis Terpilihnya Zulkifli Hasan di Kongres PAN Kendari

SOLOK - Bakal Calon Bupati Solok, Iriadi Dt Tumanggung menyambut optimistis Kongres V Partai Amanat Nasional (PAN) yang diselenggarakan 10-11 Februari di Kendari. Terpilihnya kembali Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum dan Hatta Radjasa dipercaya menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Partai, dinilai Iriadi sebagai wujud dari kuatnya pembinaan karakter dan ketokohan di PAN. Melalui pemilihan yang berlangsung demokratis, Zulkifli Hasan memperoleh 331 suara sementara kompetitornya Mulfachri Harahap 225 dan Drajat Wibowo 6 suara.

"Beliau (Zulkifli Hasan, red) merupakan kader terbaik yang dimiliki PAN sekarang ini. Jadi wajar jika kembali memperoleh kepercayaan melalui kongres," ujar Iriadi Dt Tumanggung.

Ditambahkan Iriadi yang merupakan Bakal Calon Bupati Solok Sumbar ini, PAN ke depan dipastikan akan lebih baik terutama sosok Hatta Radjasa yang duduk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Kedua tokoh ini bila bersinergis maka akan menjadikan PAN lebih diperhitungkan lagi.


"PAN itu partai besar yang memiliki kader mengakar sampai lapisan paling bawah. Jadi memang harus dipimpin kader sekaliber Hatta Radjasa dan Zulkifli Hasan. Keduanya sosok pemimpin berkarakter," imbuhnya.

Disinggung pencalonannya sebagai Bupati Solok yang akan dipilih September mendatang, Iriadi optimis akan mampu bersaing dengan kandidat lainnya. Dijelaskan, dirinya tengah menggalang dukungan partai politik.

"Komunikasi sudah kita bangun, Insya Allah tidak ada kendala untuk maju dalam pertarungan nantinya. Kita maju untuk menang," ujarnya optimis.


Kandidat Bupati Solok 2020

Saat ini, Iriadi Dt Tumanggung disebut-sebut sebagai salah satu tokoh rantau asal Kabupaten Solok yang berpeluang besar memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2020 mendatang. Iriadi mengaku, dirinya terpanggil untuk membangun kampung halamannya, dan berbuat lebih luas lagi di Kabupaten Solok.

"Kabupaten Solok itu kaya akan sumber daya alam pertanian dan pariwisata. Sentuhan pertanian modern dan pariwisata yang dikemas maksimal, akan mampu membuat masyarakat lebih makmur dan sejahtera. Sentuhan dan pengemasan tersebut harus dimulai dan dilakukan oleh sebuah birokrasi yang baik. Yakni berupa regulasi, perencanaan program, dan kebijakan yang pro rakyat," ungkapnya.


Sebelum masuk ke ranah perekonomian, Iriadi Dt Tumanggung menegaskan dirinya bakal terlebih dahulu menata aspek religius. Mengusung visi; "Bersama Membangun Pertanian Modern dan Pariwisata Menuju Solok Maju, Sejahtera dan Religius", Iriadi Dt Tumanggung menegaskan, pembangunan fisik harus juga diiringi dengan pembangunan mental dan spritualitas. Maka itu jika dirinya dipercaya memimpin Solok nantinya akan memprioritaskan keberadaan surau menjadi pusat pendidikan sejak dini dan wahana pembentukan karakter yang berakhlakulkarimah.

"Kita akan canangkan Gerakan Kembali ke Surau yang mengandung pesan pentingnya surau sebagai pusat pembentukan karakter dan pendidikan dini. Maka itu fasilitasnya harus disediakan secara merata dan memadai. Di samping tempat anak-anak mengaji, Surau nantinya akan dilengkapi dengan perpustakaan yang dapat membuka cakrawala masyarakat khususnya kalangan generasi muda. Sejak dini, generasi muda Solok harus dipersiapkan dengan pengetahuan agama yang memadai. Regenerasi ulama mesti sudah dipikirkan sejak sekarang. Kita cari perguruan tinggi Islam yang berkualitas baik dalam maupun luar negeri untuk menitipkan generasi Solok belajar di sana," tambahnya.

Di bidang perekonomian dan pemberdayaan, Iriadi Dt Tumanggung menginginkan sektor pertanian dan pariwisata menjadi andalan Kabupaten Solok. Alumni Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Palembang ini, mengatakan Kabupaten Solok kaya akan sumber daya alam sehingga pemanfaatannya harus dioptimalkan.

"Langkah awal tentunya harus merubah mindset (pola fikir) masyarakat yang selama ini masih banyak mengandalkan pola pertanian tradisional menuju pola pertanian modern. Banyak aspek yang bisa dilakukan efisiensi seperti penggunaan lahan sempit yang bisa menghasilkan maksimal serta waktu panen yang relatif lebih singkat. Membangun pabrik pengolahan hasil pertanian dalam satu kawasan terintegrasi. Hal ini penting di samping bisa menjamin mutu hasil produksi, juga dapat memangkas biaya transportasi dan harga modal akan lebih terjangkau," ujarnya.


Sekilas Iriadi Dt Tumanggung

Nama Iriadi Dt Tumanggung, tidak muncul secara tiba-tiba di bursa Pilkada Kabupaten Solok 2020. Jauh hari, nama Iriadi sudah menjadi pembicaraan, khususnya di Nagari Selayo, Kecamatan Kubung. Kiprahnya sebagai birokrat senior dan disegani di Pemprov Sumsel, ternyata juga berdengung hingga ke Kabupaten Solok. Layaknya warga Minangkabau yang suka merantau, keinginan pulang kampung dan berbakti di tanah kelahiran, membuat Iriadi menegaskan niat menjadi bakal calon Bupati Solok.

Kurun waktu 35 tahun bukan waktu yang singkat untuk pengabdian Iriadi Dt Tumanggung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumatera Selatan. Berbagai jabatan strategis pernah diembannya mulai dari Kacabdin Pertanian Pasang Surut Kabupaten Musi Banyuasin, Kabag Pemerintahan Kantor Pembantu Gubernur Sumsel Wilayah 1 Musi Banyuasin, Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin selama 11 tahun, Kepala Hubla Biro Penghubung Pemerintah Provinsi Sumsel di Jakarta, Kepala Samsat Musi Banyuasin, Kepala Samsat Kota Palembang dan terakhir saat ini masih menjabat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan.

Iriadi Dt Tumanggung lahir di Selayo pada 11 November 1962. Alumni Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Palembang ini, hingga kini, dipercaya Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel. Kinerja dan kedekatannya dengan Gubernur Sumsel sebelumnya, Alex Nurdin, membuat Iriadi Dt Manggung dipercaya memimpin jabatan-jabatan strategis di Pemprov Sumsel.

Menjadi kandidat unggulan di bursa Pilkada Kabupaten Solok 2020, Iriadi dikebal sebagai sosok pekerja keras yang sukses dalam "kompetisi hidup" di tanah rantau. Pengalamannya di Sumsel, membuatnya dianggap sebagai figur yang mampu dan layak mengganti Bupati Solok saat ini, Gusmal Dt Rajo Lelo. Apalagi dalam berbagai jabatan terakhir Iriadi banyak berkecimpung dalam tugas kepemiluan yang menuntut integritas tinggi.


Mantan Gubernur Sumsel dua periode, Alex Noerdin, mengaku dirinya sangat mengapresiasi kemampuan Iriadi dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN. Alex Noerdin melihat sosok Iriadi sebagai figur yang memiliki kemampuan manajerial tinggi dan selalu dapat melaksanakan tugas dengan tuntas dan baik.

"Sejak saya menjabat Bupati Musi Banyuasin sudah cukup mengenal sosok Iriadi ini. Penilaian saya, beliau (Iriadi –red) sangat berpengalaman dan mumpuni. Malah saat menjabat Gubernur, Iriadi menjadi Kepala UPTD Samsat yang berhasil gemilang dengan memaksimalkan target pemasukan pajak sebesar Rp 100 miliar perbulan. Ini tentunya sebuah prestasi tersendiri," tutur Alex Noerdin.

Ditambahkan Alex Noerdin yang pada tahun 2005 telah diberi gelar Dipertuan Datuk Sri Baginda dari Yang Dipertuan Agung Raja Alam Pagaruyung ini, dirinya mengapresiasi positif pencalonan Iriadi sebagai Bupati Solok mendatang.

"Saya sangat memahami karakter masyarakat Minang yang tidak sembarangan dalam memiliki pemimpin. Tentu dengan terlebih dulu melihat track record para kandidat yang ada. Nah, Iriadi ini merupakan sosok yang berpengalaman dalam birokrasi dan memiliki pergaulan luas baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Saya rasa cocok untuk kebutuhan Kabupaten Solok sekarang ini," ujar Alex Noerdin yang juga Ketua Partai Golkar Sumsel ini.


Wakil Gubernur Sumsel periode 2013-2018, Ishak Mekki, menilai sosok Iriadi Dt Tumanggung sebagau pekerja keras yang berkomitmen tinggi dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Di samping itu, Iriadi dikenalnya juga selalu memperhatikan hal-hal kecil sehingga tugas yang dikerjakannya selalu membawa hasil positif.

"Saya mengenalnya sebagai pribadi dan aparatur negara yang memiliki komitmen dan loyalitas tinggi kepada atasan. Sehingga tugas apapun yang diberikan, Iriadi selalu mampu menyelesaikannya dengan baik," ujar Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel, yang kini merupakan anggota DPR RI 2019-2024.

Wartawan senior Sumsel, Heriyanto M.Si, menilai Iriadi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan peduli terhadap lingkungan. Untuk itu dirinya berkeyakinan jika Kabupaten Solok dipimpin Iriadi maka akan dapat semakin maju dan berkembang.

"Yang saya tahu beliau (Iriadi, red) memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan setia kawan. Terbukti di Lampung ada masjid yang sengaja dibangun sendiri oleh Iriadi. Jadi beliau ini pergaulannya juga sangat luas. Bukan hanya di Sumsel dan Sumbar saja," tutur Heriyanto. (IN-001)
© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved