74 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182 Sudah Dievakuasi

JAKARTA - Pencarian serpihan pesawat dan korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 masih terus dilakukan sampai hari ini. Data terbaru pada Senin malam 11 Januari 2021, kantong jenazah yang diterima atau sudah dievakuasi Badan SAR Nasional (Basarnas) terus bertambah.

"Saya akan melaporkan hasil operasi SAR terhitung sampai pukul 22.05 WIB, bahwa kita kembali mendapatkan tambahan 29 kantong jenazah. Berisi human atau bagian tubuh dari korban," kata Kepala Basarnas, Marsdya TNI (Purn) Bagus Puruhito, Senin malam, 11 Januari 2021.

Menurut Bagus, dengan diterimanya tambahan kantong jenazah berjumlah 29 ini, total sudah ada sekitar 74 kantong jenazah yang berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Selain itu, kantong yang berisi serpihan pesawat baik serpihan kecil maupun serpihan besar pun terus bertambah.

"Berarti kita sudah menemukan total sebanyak sampai hari 74 kantong jenazah. Kemudian untuk bagian-bagian material badan pesawat, kita ada beberapa tambahan yang intinya bagian kecil 16 kantong, potongan besar 24," ujar Bagus.

Sementara untuk pencarian Black Box pesawat, sampai saat ini belum memperoleh perkembangan yang signifikan. Basarnas bersama dengan seluruh unsur tim gabungan masih terus melakukan pencarian dengan memanfaatkan sejumlah alat yang dimiliki.

"Saya mengonfirmasikan untuk pencarian black box Basarnas mendukung dan bekerja sama dengan KNKT masih melanjutkan pencariannya dan malam ini kita melibatkan satu lagi KR baruna jaya dari BPPT," ujarnya

Pola pencarian masih sama dengan pola-pola yang dilakukan dengan proses pencarian sebelumnya. Namun kali ini lokasi penyisirannya terus diperluas hingga ke wilayah pesisir.

"Kita masih melaksanakan operasi SAR dengan pola yang sama dengan hari ini. Kita melebarkan areal pencarian sampai pesisir dan juga kami tetap mohon doa restu," ujarnya. (*/IN-001)

Sumber: viva.co.id

Satu Keluarga Selamat dari Musibah Sriwijaya Air SJ-182, Penyebabnya, Mahalnya Biaya Tes PCR

PONTIANAK - Satu keluarga asal Pontianak selamat dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh di sekitar Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Sabtu (9/1/2021).

Kisah itu diungkap oleh Atma Budi Wirawan, keluarga calon penumpang penerbangan tersebut melalui Instagram pribadi di @atmabudi pada Minggu (10/1/2021). 

Budi menjelaskan pada awalnya keluarganya yang total berjumlah delapan orang akan pulang ke Pontianak menggunakan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182. 

Namun lantaran harus menjalani swab tes dengan biaya yang dianggap cukup mahal, maka mereka urung naik pesawat tersebut.

Semestinya, mereka pulang dengan pesawat udara Sabtu sore kemarin dengan penerbangan Sriwijaya SJ-182, tiket sudah dibeli sekira semingguan sebelumnya.

"Setelah mengetahui biaya Test PCR yang teramat sangat mahal, dan melalui perdebatan panjang di WAG keluarga, diputuskan pulang dengan kapal laut saja, harga tiketnya murah, hanya 220ribuan/orang," tulis Budi.

Setelah dirembukan dalam grup WhatsApp keluarga, kata Budi kedelapan keluarganya itu memilih untuk naik kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan membiarkan tiket pesawat itu hangus.

"Sudahlah... Tiket pesawat hangus ikhlaskan saja, daripada harus membayar lagi 1.200.000/orang untuk Test PCR, total 9.600.000 yang harus dirogoh," beber Budi.

"Allah-lah sebaik-baiknya pengatur skenario kehidupan manusia," Budi menambahkan.

"Qadarullah, pesawat Sriwijaya SJ-182 yang semestinya mereka tumpangi, hilang kontak setelah 4 menit take-off dari Soetta, Sabtu 09/01 pukul 14.40," sambungnya.

Kendati begitu, Budi mengakau turut merasakan duka atas insiden nahas tersebut. Dirinya berharap agar para korban dapat dengan tenang berpulang ke Tuhan.

"Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk para korban. Semoga berpulang ke Rahmatullah dengan husnul khotimah, dan bagi keluarga korban agar senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menerima musibah yang sama-sama tak kita inginkan ini," harapnya.

Sementara itu kapal laut yang ditumpangi keluarga Budi baru saja tiba di Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu pagi ini.

"Alhamdulillah, kapal laut KM Lawit yang mereka ditumpangi, baru saja tiba di Pelabuhan Pontianak dalam keadaan selamat. Cukuplah Allah sebagai tempat berserah diri," tulisnya. (*/IN-001)

Sumber: liputan6.com

Fotonya Viral di Internet, Dua Perusuh Gedung Capitol Ini Ditahan FBI

WASHINGTON - Agen Federal Amerika Serikat (FBI) menahan dua orang perusuh dalam penyerbuan Gedung Capitol di Washington DC, pada Rabu (6/1), yang fotonya sempat viral di internet.

Dilansir dari Reuters, Minggu (10/1), Kementerian Kehakiman AS menyebut seorang perusuh yang mengenakan kostum tanduk dan bulu hewan, menggunakan cat wajah, serta memegang tombak berbendera AS dan fotonya viral di internet, Jacob Anthony Chansley, menyerahkan diri ke polisi. Ia resmi ditahan pada Sabtu (9/1) waktu setempat.

Chansley, yang juga dikenal sebagai Jake Angeli, menghubungi kantor FBI di Washington pada Kamis (8/1).

Kepada agen FBI, dirinya mengaku hadir sebagai bagian dari upaya kelompok dari Arizona atas seruan Presiden Donald Trump yang meminta seluruh ‘patriot’ harus datang ke Washington DC pada 6 Januari.

Sebelum penahanannya itu, pada hari kerusuhan, Chansley berkoar tentang bagaimana para peserta aksi menduduki gedung kongres AS tersebut hingga memaksa para anggota parlemen untuk segera pergi dari sana.

“Dengan fakta bahwa ada sejumlah pengkhianat di gedung itu, bertekuk lutut, memakai masker gas, dan mundur ke bunker di bawah tanah, saya merasa ini sebagai suatu kemenangan,” kata Chansley kepada NBC News.

Atas tindakannya tersebut, Chansley terancam sejumlah tuntutan hukum federal, termasuk penerobosan ke Gedung Capitol dan melakukan tindakan yang mengganggu di area itu.

Selain Chansley, FBI juga menahan Adam Christian Johnson. Johnson dikenali melalui foto dirinya sedang tersenyum dan melambaikan tangan seraya membopong mimbar pidato Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi yang sempat viral.

Pada hari kerusuhan itu, menurut Tampa Bay Times, Johnson juga menyiarkan video secara langsung di Facebook ketika dirinya berjalan di koridor Gedung Capitol.

Videonya kini telah dicabut dari berbagai platform. Seluruh laman milik Johnson juga telah dihapus.

Meski begitu, hingga saat ini masih belum diketahui lokasi penahanan Chansley.

Sementara Johnson diwajibkan menghadiri sidang federal perdana pada Senin (11/1) waktu setempat. Ia saat ini tengah diproses hukum di luar Ibu Kota AS.

Diketahui, puluhan orang telah didakwa terkait penyerbuan oleh pendukung Presiden AS Donald Trump tersebut.

FBI pun meminta masyarakat untuk membantu mengidentifikasi para peserta aksi, mengingat semakin banyak gambar kerusuhan beredar di dunia maya. (*/IN-001)

Sumber: fajarindonesia

Kopaska Temukan Bangkai Utuh Pesawat Sriwijaya Air SJ-182

JAKARTA - Sebuah video rekaman bawah laut pencarian bangkai pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 dengan rute Jakarta - Pontianak terposting di media sosial.

Dalam rekaman kurang dari delapan detik itu yang dibagikan akun instagram @warungjurnalis, terlihat samar bangkai pesawat terlihat, ekor dan sayap masih menyatu dengan bagian belakang.

Sementara potongan body pesawat tampak terbelah. Bagian ekor pesawat juga tampak masih berdiri tegak. Warna merah biru logo sriwijaya air masih mengkilap dan kontras dengan pemandangan air laut.

"Gambaran bawah air di koordinat, hasil prajurit kopaska Marinir TNI AL," tulisnya dalam caption.

"Titik koordinat telah ditemukan berikut hasil gambar sementara di bawah air. Prajurit kopaska juga ikut diterjunkan untuk melakukan proses evakuasi pesawat sriwijaya air," tambahnya dalam caption.

Hingga kini video itu telah ditonton 31.742 akun instagram. 66 akun lainnya juga ikut berkomentar menyemangati prajurit kopaska.

Sebelumnya, Kabag Humas Basarnas Anjar mengatakan, KN Basudewa Basarnas kembali lagi melanjutkan operasi SAR Sriwijaya Air SJ-182. Kapal tersebut membawa sejumlah penyelam dan logistik untuk beberapa hari ke depan. (*/IN-001)

Sumber: sindonews

Ini Daftar Penumpang Sriwijaya Air SJY-182 Rute Jakarta - Pontianak yang Hilang Kontak

 

JAKARTA - Pesawat Boeing 737-500 milik maskapai penerbangan Sriwijaya Air dinyatakan hilang kontak dengan menara pengawas, Sabtu (9/1/2021). Diketahui, nomor penerbangannya adalah SJY-182 rute Jakarta-Pontianak. Beredar informasi pesawat tersebut jatuh di sekitar Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut.

"Kami masih kehilangan kontak sampai sekarang. Kami masih berusaha, dan berkoordinasi terus dengan pihak basarnas untuk memastikan," ujarnya saat dihubungi.

Berdasarkan pantauan di laman Flight Radar 24, posisi terakhir pesawat di perairan utara Jakarta. Pesawat seharusnya dijadwalkan tiba di Pontianak pada pukul 17.50 WIB

Diketahui, ada sekitar 56 orang penumpang dalam pesawat tersebut, yang terdiri dari 46 orang dewasa, 7 orang anak-anak, 3 orang bayi, 2 orang pilot, dan 4 orang cabin crew. (*/IN-001)

Sumber: kompas.com

Berikut nama-nama lengkap 56 penumpang tersebut:

Paulus Yulius Kollo

Indra Wibowo

Aisah Dewi Handayani

Rifqi Maulana

Yulianto Yulianto

Suyanto Suyanto

Riyanto Riyanto

Angga Fernanda Afrion

Rion Yogatama

Arifin Ilyas

Sugiono Effendy

Yohanes Yohanes

Pipit Piyono

Panca Widia Nursanti

Beben Sopian

Razanah Razanah

Sarah Beatrice Alomau

Feliks Wenggo

Yohanes Suherdi

Ricko Ricko

Arneta Fauzia

Fao Nuntius Zai

Zurisya Zuar Zai

Umbu Kristin Zai

Kolisun Kolisun

Supianto

Daniya Rusni

Rizki Wahyudi

Arkana Nadhif Wahyudi

Rosi Wahyuni

Indah Halimah Putri

Nabila Anjani

Makrufatul Yeti Srianingsih

Mulyadi Mulyadi

Khasanah Khasanah

Andi Syifa Kamila

Xcu Capt Didik Gunardi

Xcu Fo Fadly Satrianto

Xcu Fa Yunni Dwi Saputri

Xcu Fa Isti Yudha Prastika

Xcu Fa Grislend Gloria Natalies

Xcu Fa Oke Dhurrotul

Rahmania Ekananda

Dinda Amelia

Fazila Ammara

Fathima Ashalina M

Asy Habul Yamin

Faisal Rahman

Iuskandar

Nelly

Ratih Windania

Yumna Fanisyatuzahra

Rahmawati Rahmawati

Toni Ismail

Athar Rizki Riawan

Ihsan Adhlan Hakim

Putri Wahyuni

Muhammad Nur Kholifatul Amin

Agus Minarni

Shinta

Nelayan Temukan Serpihan yang Diduga Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Pulau Laki, Kepulauan Seribu

JAKARTA - Bupati Kepulauan Seribu Djunaedi mengatakan, pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak jatuh di sekitar Pulau Laki.

"Betul (di Pulau Laki)," ujar Djunaedi kepada Kompas.com, ketika dikonfirmasi, Sabtu (9/1/2021).

Menurut Djunaedi, peristiwa terjadi pada Sabtu siang sekitar pukul 14.30 WIB. Djunaedi menyatakan bahwa ia menerima informasi tersebut dari pihak kelurahan setempat.

Dari pihak kelurahan ia menerima informasi bahwa seorang nelayan bubu sempat melihat ledakan api dari peristiwa tersebut, kemudian meminta tolong kepada warga sekitar.

"Ya saya dapat informasi dari kelurahan dari nelayan bubu ada orang yang minta tolong, ada ledakan api di sekitar Pulau Laki," lanjutnya.

Kini, tim dari Basarnas sedang menuju lokasi kejadian.

"Basarnas sedang ke lokasi. Belum ada lagi informasi ke saya," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, pesawat Sriwijaya Air SJ 182 rute Jakarta-Pontianak diduga hilang kontak.

Menurut Kasubbag Humas Basarnas Yusuf Latif, pihaknya akan menyampaikan informasi terkait lebih lanjut kemudian.

"Sementara masih diduga (hilang kontak)" kata Yusuf, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu.

Sementara itu, Manajer Humas Airnav Indonesia Yohanes Sirait saat dimintai konfirmasi, Sabtu (9/1/2021) mengatakan, pihaknya masih menunggu pihak Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan perihal ini. (*/IN-001)

Sumber: kompas.com

Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Rute Jakarta - Pontianak Hilang Kontak

JAKARTA - Pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta Pontianak hilang kontak. Laporan tersebut dikonfirmasi oleh pihak Airnav.

"Confirmed hilang kontak," kata Humas Airnav Yohanes, Sabtu (9/1).

Ada Selegram Syifa Mila

Seorang selebgram asal Pontianak, Syifa Mila terpantau masuk dalam daftar pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta menuju Pontianak, pada penerbangan 14.36 WIB yang saat ini hilang kontak.

Andi Syifa Kamila masuk dalam salah satu penumpang Sriwijaya yang saat ini masih hilang kontak dan belum ditemukan.

Selebgram Syifa Mila dikenal sebagai seorang Make Up Artist (MUA) terkenal di Pontianak. Ia memiliki 59,7 ribu pengikut di akun instagramnya.

Pada pantauan akun instagram @syifamilaa, sebelum masuk ke pesawat ia mengunggah cerita di instagramnya sedang berada di ruang tunggu sambil memakan sebuah kue.

Sebelumnya ia juga membuat story instagram sesi tanya jawab tentang promo yang akan dibuatnya.

“Sesi Januari ini enaknya bikin promo apa nih,” dalam akun instagramnya.

Ia juga mengunggah cerita membawakan suaminya oleh-oleh. “Aman yah oleh-olehnya pak @yudhiwis,” ucapnya. (*/IN-001)

Sumber: kumparan.com

Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja Resmi Jabat Dir Reskrimum Polda Sumut

MEDAN - Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, resmi menjabat sebagai Direktur Kriminal Umum Polda Sumut, Senin (4/1). Jabatan Direktur Kriminal Umum itu diamanahkan setelah dilantik Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, di Aula Tribrata Mapolda Sumut, dengan membacakan surat keputusan Kapolri. Lalu, dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan serta pengambilan sumpah jabatan.

"Saya sangat sedih namun juga bangga. Diharapkan kepada pejabat yang baru dilantik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ucap Martuani saat memberikan sambutan usai pelantikan.

Diketahui, Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempercayakan jabatan Direktur Kriminal Umum Polda Sumut kepada Kombes Tatan Dirsan Atmaja. 

Penunjukkan jabatan itu berdasarkan keputusan Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz, sesuai Surat Telegram Nomor 3489/XII/KEP/2020 Tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani Asisten SDM Mabes Polri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan.

Dari Surat Telegram yang dikeluarkan Kombes Tatan Dirsan Atmaja akan menggantikan Kombes Pol Irwan Anwar sebagai Dir Reskrimum Polda Sumut. Sedangkan untuk jabatan Kabid Humas yang saat ini masih dipegang Kombes Tatan Dirsan Atmaja nantinya akan digantikan AKBP Hadi Wahyudi Wadirlantas Polda Kalteng. 

Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolsek Gambir dan Kasat Reskrim Jakarta Pusat. Selanjutnya, putra asli kelahiran Medan Labuhan ini pun pernah bertugas sebagai Kapolres Asahan, Waka Polrestabes Medan dan Kabid Humas Polda Sumut.

Selama bertugas sebagai Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan, dinilai sebagai sosok yang loyal, royal dan bertanggung jawab terhadap pimpinan, institusi tempatnya bekerja serta mampu menjalin hubungan baik dengan sesama rekan-rekan media. (IN-001)

FPI Dibubarkan, Kabaharkam Polri: Pembiaran dapat Menjadi Embrio Perpecahan NKRI

JAKARTA - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menilai keputusan pemerintah melarang seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi adalah tindakan tepat dan bukan kriminalisasi.

Menurutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Ormas), jelas membatasi bahwa tujuan Ormas didirikan adalah untuk membentuk partisipasi di dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

"Tentunya apa yang harus dilakukan oleh Ormas tidak boleh menimbulkan perpecahan, tidak menyebabkan terjadinya disintegrasi, kemudian tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan kewenangannya tapi merupakan kewenangan aparat penegak hukum," kata Komjen Pol Agus Andrianto dalam keterangan yang disiarkan salah satu televisi swasta nasional, Rabu, 30 Desember 2020.

Mengacu pada sepak terjang FPI yang kerap melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, ujaran kebencian, ajakan melakukan kekerasan, tindakan intoleran, dan lain-lain, Komjen Pol Agus Andrianto menilai pelarangan FPI sebagai organisasi merupakan langkah tepat untuk meredam keresahan masyarakat. Dan dia menegaskan keputusan itu tidak dapat disebut sebagai kriminalisasi.

"Kalau kriminalisasi kan artinya kalau tidak ada perbuatan kemudian orang itu ditetapkan sebagai bermasalah sehingga dia menjadi pelaku kriminal. Itu kriminalisasi. Tapi kalau ada perbuatan yang dilakukan, ada aturan yang dilanggar, ada hukum yang dilanggar, tentunya FPI harus mematuhi aturan-aturan yang menyangkut ke-Ormas-an," tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

"Saya rasa jejak digital tidak bisa dihilangkan. Bisa dicari di media sosial yang ada sekarang ini. Tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang matang dengan melibatkan kementerian dan lembaga," tambahnya mengacu pada sepak terjang FPI.

Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, keputusan bersama tiga menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT tentang larangan kegiatan FPI itu dapat memberikan payung hukum bagi kepolisian untuk melakukan tindakan hukum berupa pembubaran terhadap kegiatan FPI serta penggunaan simbol dan atribut FPI di seluruh wilayah hukum NKRI.

"Pembiaran dan keraguan penegakan hukum terhadap para pelaku yang seperti ini akan mengakibatkan embrio bagi perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya. (*/IN-001)

Mirip Jokowi, Akun Facebook Imron Gondrong Mendadak Viral

JAKARTA - Seorang pria berambut gondrong tengah menjadi perbincangan dan viral di media sosial Facebook. Foto dirinya dianggap mirip dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pria itu adalah pemilik akun Facebook Imron Gondrong. Wajahnya benar terlihat mirip dengan orang nomor satu di Indonesia itu.

Seperti pada foto profil Facebook yang diunggahnya pada 22 Januari 2019, tampak Imron yang berambut panjang berswafoto mengenakan kemeja putih. Ramai netizen menyebut dirinya mirip Jokowi, dan sudah dibagikan lebih dari 8.000 kali.

“Mirip pak Presiden,” komentar akun Arsan Sanz Jaya, dikutip Kamis (24/12/2020).

“Presiden rumah tangga,” balas Imron.

Dalam keterangan profil di beranda Facebook, Imron mencantumkan wilayah tempat tinggalnya di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Ada banyak foto yang diunggah Imron di galeri Facebook miliknya. Dari berbagai sudut pengambilan gambar, wajahnya memang terlihat mirip dengan Presiden Jokowi.

Mulai dari foto saat dirinya tengah duduk santai di depan rumah, di kebun, hingga saat berjualan. Imron sepertinya adalah penjual buah-buahan, tampak dari beberapa momen yang dibagikannya.

Saat foto Imron dibagian ulang oleh akun Instagram @manaberita, sontak saja ramai netizen memberikan komentarnya.

“Skala 10-100, berapa tingkat kemiripannya gaes. Ini akun asli ya gaes, sudah admin cek. Dari kegiatannya diketahui beliau adalah pengusaha buah naga dari Banyuwangi,” tulis akun itu.

“Kok bisa mirip banget yah, ini mah pak Jokowi versi gondrong,” komentar akun @andry.putra07.

“99% mirip,” tulis akun @gick_14. “Yaa ampuuuun, kok bisa mirip banget sih,” ujar akun @ranie_noor07. (*/IN-001)

Sumber: okezone.com

PDI Perjuangan Menangi 4 Pilkada di Sumbar

JAKARTA - Berdasarkan metode hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil menempatkan 4 kader partai menjadi kepala daerah di Pilkada Sumatera Barat (Sumbar). Dari total 13 Pilkada tingkat kabupaten/kota, PDIP ikut serta pada 9 wilayah. Sementara di 3 kabupaten kursi PDIP kosong dan di 1 kabupaten tidak bisa mencalonkan.

"Berdasarkan laporan Ketua DPD Partai, Alex Indra Lukman, dari 9 Pilkada itu, PDI Perjuangan menang di 4 Pilkada yaitu: Dharmasraya, Pasaman Barat, Padang Pariaman, dan Pasaman. Dengan demikian PDI Perjuangan memiliki 1 kader sebagai Bupati dan 3 kader sebagai Wakil Bupati," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kamis (10/12/2020).

Awalnya PDIP memiliki calon untuk pilkada Gubernur Sumatera Barat. Namun, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni lebih memilih mengembalikan rekomendasi.

"Kemarin warga Sumbar telah menggunakan hak pilihnya dan hasil hitung cepat ini kita syukuri. Ternyata kita menang di 4 pilkada. Ditinjau dari jumlah kader yang menjadi kepala dan wakil kepala daerah, progress di Sumbar membanggakan. Terima kasih untuk masyarakat Sumbar, PDI Perjuangan selalu memberi perhatian besar terhadap Sumbar," kata Hasto.

Sementara, untuk pilkada di tempat terpisah, calon PDIP pun mencetak kemenangan.

"Di Pilbup Ponorogo, calon yang diusung PDI Perjuangan, pasangan Sugiri-Lisdyarita, mampu mengalahkan incumbent yang diusung Partai Nasdem. Demikian juga di Indramayu, pasangan calon PDI Perjuangan, Nina Agustina-Lucky Hakim berhasil mematahkan 20 tahun dominasi Partai Golkar," kata Hasto.

Hasto menambahkan, berdasarkan hasil hitung cepat menunjukkan pasangan calon Andrei Angouw-Richard Sualang (AARS) menjadi pemenang Pilkada Manado 2020. Dia menerima informasi, calon wali kota Andrei Angouw, itu bakal menjadi wali kota pertama yang beragama Konghucu.

Hasto mengatakan, dari kantor DPP, dirinya bersama tim pilkada terus memantau perkembangan hasil-hasil pilkada 2020. "Para Ketua DPD PDI Perjuangan memberikan update pilkada. Termasuk Pak Don (Ketua DPD Sulut), Pak Alex Indra (Ketua DPD Sumbar), Pak Kusnadi (Ketua DPD Jawa Timur) dan Ono Surono (Ketua DPD Jawa Barat)," kata Hasto. (*/IN-001)

Mencekam, Enam Pengikut Habib Rizieq Shihab Tewas Ditembak di Jalan Tol Jakarta-Cikampek

JAKARTA - Sebanyak 6 orang pengikut Habib Rizieq Shihab tewas ditembak pihak kepolisian di Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM 50, Senin (7/12/2020) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya dalam keterangannya di Mapolda Metro Jaya, Senin (7/12/2020), mengungkapkan kalau polisi memberikan tindakan tegas dan terukur karena para pengikut Rizieq diduga henak melakukan penyerangan terhadap petugas. Menurut Fadil, sebanyak 6 orang diketahui tewas ditembak mati oleh Petugas Polda Metro Jaya lantaran melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang bertugas penyelidikan.

"Terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan kepada kepada anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak enam orang," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020), seperti dikutip dari indozone.id

Diketahui situasi saat itu mencekam saat kelompok pengikut HRS roboh ditembak mati oleh pihak kepolisian setelah terjadi pengerahan massa Rizieq Shihab di Mapolda Metro Jaya. Kejadian berawal saat petugas menyelidiki informasi soal pengerahan massa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Rizieq di Mapolda Metro Jaya.

"Ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS , kendaraan petugas dipepet lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam," tambahnya.

Fadil mengatakan ada 10 orang yang melakukan penyerangan tersebut, namun setelah 6 rekannya ambruk, 4 orang sisanya melarikan diri.

Tidak korban jiwa maupun luka dari pihak kepolisian, hanya ada kerugian materi dari sebuah kendaraan rusak karena dipepet serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan. Kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Sementara itu politisi Gerindra Fadli Zon mengecam tindakan gegabah dari pihak kepolisian yang menembak mati massa pendukung Rizieq. Menurut anggota DPR RI tersebut kalau pendukung Rizieq cinta damai dan tidak dibekali senjata.

"Kenapa sampai ada tembak mati? Memangnya mereka teroris? Polisi jgn gegabah gunakan senjata. Saya sangat yakin Pendukung Habib Rizieq cinta damai dan tak dibekali senjata," kata Fadli Zon melalui akun Twitternya, Senin.

Dia meminta kalau kasus penembakan terhadap pendukung Rizieq harus diusut tuntas hingga tidak ada penggunaan kekuasaan yang berlebihan.

"Harus diusut tuntas. Jika berlebihan, maka polisi telah melakukan abuse of power. Kapolda harus bertanggung jawab," katanya.

Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Rizieq Shihab oleh pihak kepolisian buntut dari kasus yang mengundang kerumunan saat berlangsung hajatan pesta pernikahan puterinya di masa pandemi. (*/IN-001)

Mengadu ke Nasrul Abit, Warga Solok Keluhkan Air Bersih hingga Gaji Guru Mengaji

SOLOK - Calon Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Nasrul Abit, menyerap aspirasi warga Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Minggu (29/11). Pada kesempatan itu, Nur, warga setempat, menyampaikan tidak tersedianya air bersih bagi warga di kenagarian itu, padahal saluran air sudah terpasang.

"Air bersih di sini belum tersedia, Pak. Saluran sudah ada, tapi air belum mengalir," kata Nur kepada Nasrul Abit.

Sementara itu, Ajisman, warga lain, berharap Nasrul Abit memperhatikan nasib imam masjid, garin, dan guru mengaji.

"Kami berharap ada perhatian pemerintah untuk pejuang agama seperti mereka. Merekalah yang seharusnya diperhatikan," ucapnya.

Untuk menjawab pertanyaan itu, Nasrul Abit mengatakan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah wajib menyediakan air bersih.

"Saya akan turunkan tim untuk menelusuri apa persoalan yang mengakibatkan air belum mengalir. Ini masuk dalam visi misi kami unggul infrastruktur strategis. Kami akan  bangun embung/waduk untuk menjaga lingkungan pasokan air untuk pertanian dan masyarakat," tuturnya.

Nasrul Abit juga akan mengalokasikan gaji guru mengaji, garin, dan imam masjid. Ia akan memberikan bantuan kepada pesantren, MDA, dan TPA.

"Bidang keagamaan ini juga masuk dalam prioritas kami. Tentunya koordinasi dengan Kementerian Agama harus dijalin sebab bidang agama di bawah kewenangan mereka. Saya yakin mereka setuju karena kita akan memberi bantuan," ucap Wakil Gubernur Sumbar yang sedang cuti Pilkada itu. (*/IN-001)

Sumber: Tim Media Center NA-IC

Nilai Berkampanye Tak Beretika, Nofi Candra Laporkan Epyardi Asda ke Bawaslu

SOLOK - Merasa gerah dengan kampanye negatif yang dilakukan Capt. Epyardi Asda, M.Mar, Calon Bupati Solok Nofi Candra, melaporkan Epyardi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok, Senin (30/11). Nofi Candra hadir di Kantor Bawaslu Kabupaten Solok sekira pukul 10.00 WIB, didampingi Penasehat Hukum Mevrizal, SH, MH, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Solok, serta sejumlah tim pemenangan. Rombongan disambut Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok Divisi Hukum dan Penindakan, Andri Junaidi. Nofi melaporkan Epyardi, terkait Epyardi Asda di Jorong Batang Pamo, Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi pada tanggal 24 November 2020. 

"Kami melaporkan EA karena dinilai telah melanggar etika kampanye dan komitmen Pilkada Badunsanak dengan menyebarkan fitnah dan kebencian saat berkampanye," ujarnya.

Dalam kampanyenya, kata Nofi, Epyardi Asda dinilai telah merusak elektabilitas dirinya di tengah masyarakat, dengan menyebutkan dirinya sebagai distributor yang menghilangkan pupuk di tengah masyarakat. Kemudian, membangun imej negatif bahwa masyarakat menjerit akibat kelangkaan pupuk tersebut, dan Nofi Candra dituduh Epyardi sebagai pihak yang dipersalahkan. Rekaman video yang tersebar luas di sejumlah media sosial tersebut, Epyardi juga menyebutkan bahwa selama 5 tahun menjabat sebagai anggota DPD RI, Nofi Candra juga tidak pernah berbuat apa-apa untuk Kabupaten Solok, bahkan Nofi dinilai tak punya kawan dan relasi di pusat. 

"Sejak awal, saya sangat menghormati beliau. Saya juga sangat berkomitmen menjadikan kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020 ini, berlangsung dalam suasana damai, sejuk, dan badunsanak. Tapi, kalau seperti ini, kampanye macam apa ini? Apalagi berasal dari seorang tokoh politik. Ini adalah fitnah yang sudah kelewat batas. Dengan menyerang kehormatan saya," geram Nofi.

Sementara itu, Penasehat Hukum Nofi Candra, Mevrizal, SH, MH menegaskan, apa yang dilakukan oleh Epyardi Asda terhadap paslon nomor urut 1 tersebut sudah keterlaluan. Fitnah yang dilakukan Epyardi terjadi secara masif, seolah dia yang paling hebat dan benar. 

"Kami melihat, kampanye seperti ini tak hanya terjadi di nagari Pianggu Sungai lasi. Pada beberapa lokasi juga ada rekamannya, isinya nyaris sama, berisi hujatan kebencian dan fitnah yang membabi buta," ungkap Mevrizal. 

Mevrizal menyebut, dalam kampanyenya, Epyardi Asda seolah-olah seperti orang yang kebal hukum. Sehingga dengan sesuka hati menyerang orang-orang yang dinilai mengganggu langkahnya dalam kontestasi Pilkada 2020 ini. Selain Nofi Candra, sejumlah tokoh masyarakt juga menjadi "korban" serangan Epyardi Asda. Seperti melecehkan perantau yang turun tangan membantu pemenangan Nofi Candra dan Bupati Solok saat ini, Gusmal Dt Rajo Lelo. 

"Kami melaporkan Epyardi Asda karena dinilai telah melanggar pasal 69 huruf b dan c Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang larangan Kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, dengan ancaman hukuman minimal 3 bulan kurungan hingga 18 bulan kurungan beserta denda. 

Selain membawa sejumlah alat bukti berupa rekaman Video kampanye hitam tersebut, pihaknya juga menghadirkan 6 orang saksi, sebagai syarat formil dan materil laporan tersebut. 

"Kami berharap Bawaslu bersama Gakkumdu bisa mengungkap persoalan ini dengan seadil-adilnya, agar Pilkada  berintegritas di kabupaten Solok bukan hanya slogan semata," tegasnya. 

Terkait itu, Divisi Hukum dan Penindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok Andri Junaidi membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan Nofi Candra dan pemeriksan terhadap para saksi yang dihadirkan. 

"Setelah ini akan kami lanjutkan ke Sentra Gakkumdu untuk dilakukan proses penyidikan berikutnya," ujar Andri. (IN-001)

Direktur RS Ummi: Habib Rizieq Tidak Kabur, Tapi Pulang Atas Permintaan Sendiri

JAKARTA - Direktur RS Ummi, Andi Tata menyatakan, Habib Rizieq Shihab pulang atas permintaanya sendiri. Permintaan pulang itu disampaikan HRS dan keluarganya kepada rumah sakit pada Sabtu (28/11) malam.

Andi Tata juga menyebut bahwa pihaknya sempat mempertanyakan hasil test swab HRS. Akan tetapi, pihak keluarga enggan memberikan informasi tersebut dan tetap meminta pulang.

"Kami mengedukasi ke pasien dan keluarga mengenai hasil pemeriksaan yang belum ada hasil. Tapi keluarga tetap meminta pulang," katanya, Minggu (29/11/2020).

Dengan begitu, kata dia, pihak RS Ummi tidak lagi bertanggung jawab jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap Rizieq Shihab.

"RS Ummi tidak bertanggungjawab jika terjadi sesuatu pada pasien yang memaksa pulang," tegasnya.

Karena memaksa pulang, pihaknya akhirnya membuatkan surat pernyataan.

"Pasien juga bersedia menandatangani dokumen bahwa kepulangan sepenuhnya atas kemauan pasien dan keluarga," sambungnya.

HRS sendiri dikabarkan meninggalkan rumah sakit lewat pintu belakang melalui gudang obat. Kendati demikian Andi Tata tetap bersikukuh bahwa HRS tidak kabur dari RS Ummi.

"Istilah rumah sakit, pasien pulang atas permintaan sendiri. Bukan rumah sakit yang memulangkan. Apalagi kabur," tandasnya.

Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab (HRS) dikabarkan kabur dari Rumah Sakit Ummi Kota Bogor saat masih menjalani perawatan. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu dikabarkan meninggalkan rumah sakit pada Sabtu (28/11/2020) sekitar pukul 20.50 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, HRS meninggalkan rumah sakit melalui pintu belakang. Saat dikonfirmasi, Paur Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Rachmat Gumilar membenarkan hal ini. Namun, kepolisian masih kesulitan untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit.

"Benar. Diduga (keluar) melalui gudang obat RS Ummi," kata Rachmat, Minggu (29/11/2020).

Hal itu diketahui saat pihak keamanan rumah sakit memeriksa kondisi ruangan tempat HRS dirawat. Namun pada pukul 21.45 WIB, HRS diketahui sudah tidak berada di ruangannya.

"Pihak rumah sakit masih tertutup terkait keberadaan pasti. Kendaraan yang digunakan untuk pergi pun belum diketahui," kata Rachmat.

Hal senada juga disampaikan Kapolres Bogor Kota, Kombes Hendri Fiuser.

"Kabur melalui pintu belakang, diduga melalui gudang obat RS Ummi," bebernya.

Akan tetapi, seorang petugas keamanan bernama Edy Setiawan tidak mengetahui persis kendaraan yang dipakai HRS.

"Setelah dicek oleh sekuriti, Rizieq dan istri telah meninggalkan kamar rumah sakit, sekitar pukul 20.50 WIB," jelas Hendri. (*/IN-001)

Sumber: pojokbogor.com

KPK Tetapkan Edhy Prabowo Tersangka Suap Izin Ekspor Benih Lobster

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status hukum para pihak yang terjaring OTT Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pada Rabu malam (25/11).

Setelah melalui gelar perkara, KPK menetapkan Edhy dan orang lain sebagai tersangka. Penyidik meyakini mereka terlibat kasus dugaan suap.

"KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (25/11) malam.

Edhy Prabowo turut dihadirkan dalam konferensi pers itu. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan posisi membelakangi kamera.

Edhy ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait penetapan calon eksportir benih lobster. Adapun dugaan suap yang diterima Edhy senilai miliaran rupiah. (*/IN-001)

Sumber: kumparan.com

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan penangkapan itu terkait ekspor benih lobster.

"Benar KPK tangkap, berkait ekspor benur," ungkapnya, Rabu (25/11).

Menurut Ghufron, politikus Partai Gerindra itu ditangkap dini hari pada pukul 01.23 WIB. Dia ditangkap di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten.

Selain Edhy Prabowo, KPK turut mengamankan sejumlah orang yang bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, Ghufron tak merinci nama-namanya.

Tak hanya pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK juga meringkus beberapa keluarga Edhy Prabowo.

"Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan (Edhy Prabowo)," kata dia. (*/IN-001)

Sumber: merdeka.com

Legenda Sepakbola Indonesia, Ricky Yakobi, Meninggal Dunia Saat Bermain Bola di Senayan

JAKARTA - Kabar duka menerpa persepakbolaan Indonesia. Pesepakbola legenda Indonesia, Ricky Yacobi, meninggal dunia ketika bermain sepakbola di salah satu lapangan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (21/11/2020) pagi WIB.

Menurut pengakuan salah satu rekannya, Ricky Yacobi terjatuh ketika melakukan selebrasi usai mencetak gol. Diduga, pria 57 tahun ini meninggal dunia akibat serangan jantung.

Ketika masih aktif sebagai pesepakbola, pria kelahiran Medan, Sumatera Utara, ini merupakan salah satu penyerang top yang dimiliki Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Tercatat, Ricky Yacobi membantu Timnas Indonesia meraih medali emas pertama di SEA Games, tepatnya pada 1987.

Ricky Yacobi juga membawa Timnas Indonesia lolos ke semifinal Asian Games 1986. Tentu yang paling dikenang saat Ricky Yacobi mencetak gol tendangan voli di babak perempatfinal kontra Uni Emirat Arab.

Performa luar biasa di level tim nasional, membuat Ricky Yacobi kebanjiran tawaran. Ia pun digaet klub asal Jepang, Matsushita, pada 1988. Matshushita bisa dibilang salah satu klub teras Jepang.

Sebab, Matsushita saat ini sudah berganti nama menjadi Gamba Osaka pada 1991. Gamba Osaka tercatat dua kali menjadi kampiun Liga Jepang pada 2005 dan 2014. Bahkan pada 2008, mereka keluar sebagai kampiun Liga Champions Asia. (*/IN-001)

 

Wasdal, Sahli Pangdam I/Bukit Barisan Kunjungi Satgas Pamtas Yonif 125/Simbisa

MERAUKE - Satgas Pamtas Yonif 125/Simbisa di bawah Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) Korem 174/ATW terima kunjungan Sahli Pangdam I/BB bidang OMP Kolonel INF Polsan Situmorang, SE, MKP, bertempat di Pos Kuler (Pos Koki SSK D) di Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke.

Dansatgas Yonif 125/Simbisa, Letkol Inf Anjuanda Pardosi dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Merauke, Papua, mengatakan bahwa kunjungan Sahli Pangdam I/BB beserta rombongan ke Pos Kuler Satgas Yonif 125/Simbisa dilaksanakan pada Jumat (20/11/2020).

"Kegiatan tersebut sebagai wujud perhatian pimpinan kepada prajurit yang sedang melaksanakan tugas di wilayah perbatasan RI-PNG sekaligus untuk mengadakan pengendalian dan pengawasan tugas operasi," jelasnya.

Dalam kunjungannya, Ketua Tim Wasdal Kolonel Inf Polsan Situmorang, S.E., MKP menyempatkan diri memberikan pengarahan kepada prajurit Satgas Yonif 125/Simbisa.

Mengawali arahannya, Ketua Tim Wasdal Kodam I/BB menuturkan, kunjungannya selain untuk mengetahui kondisi langsung para prajuritnya, juga memberikan apresiasi kepada personel Satgas yang telah melaksanakan tugas dengan baik serta memberikan motivasi agar tetap berbuat yang terbaik dan selalu menjaga citra TNI AD khususnya Kodam I/Bukit Barisan.

Dikatakan juga, kepada seluruh prajurit Satgas untuk selalu menjaga dan meningkatkan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas di medan operasi. "Jangan lengah, terutama waktu menjelang akhir penugasan, karena kelengahan mengakibatkan kekalahan dan kekalahan membawa kepada kehancuran," ujarnya.

"Rangkul masyarakat dengan inovasi dan kreatifitas, sehingga kemanunggalan TNI-Rakyat benar-benar terwujud," tambahnya.

Kunjungan ini, kata Dansatgas diharapkan dapat memberikan motivasi dan menambah semangat Prajurit menjelang akhir penugasannya di wilayah perbatasan. 

"Seluruh personel Satgas senantiasa berupaya untuk berbuat yang terbaik dalam pengabdiannya di wilayah perbatasan, sehingga kehadirannya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," katanya. (*/IN-001)

Sumber: Papen Satgas Yonif 125, Lettu CHK Juspindeli Girsang

KKB Papua Kembali Berulah, Tembak 2 Warga Papua di Ilaga

JAYAPURA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali berulah. Kali ini korbannya warga Asli Papua.  Penembakan kali ini diduga dilakukan oleh KKB terhadap dua warga asli Papua, di Distrik Sinak menuju Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Jumat (20/11/2020).

Korban Amanus Murib kondisi kritis, sementara Atanius Murib meninggal dunia. Keduanya dilarikan ke Puskesmas Ilaga oleh masyarakat sekitar tempat kejadian. Korban meninggal dunia dengan luka parah sempat ditangani oleh petugas Puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong karena terlalu banyak mengeluarkan darah.

Dari informasi yang beredar dan analisa sementara, pelaku penembakan diduga KKB.  Aksi brutal KKB ini bermotif intimidasi kepada masyarakat, karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Aksi KKB kepada warga asli Papua ini disinyalir sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan menuduh aparat keamanan sebagai pelakunya. Motif pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KKB dan pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia. (*/IN-001)

Sumber: Kapen Kogabwilhan III, Kolonel CZI IGN Suriastawa

Jokowi Siap Menjadi Orang Pertama Divaksinasi Covid-19

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tenaga kesehatan dan TNI Polri menjadi kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu.

"Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat dan juga tenaga medis, paramedis yang ada itu yang diberikan prioritas plus TNI, Polri," ujar Jokowi saat meninjau proses vaksinasi di Puskemas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).

Prioritas selanjutnya kata Jokowi yaitu para aparatur sipil negara (ASN) untuk pelayanan publik, para guru serta masyarakat Indonesia.

"Kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di depan, guru dan kemudian tentu saja kita semuanya," tutur dia.

Jokowi pun mengaku siap jika diminta menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksinasi.

"Kalau ada yang bertanya presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, saya siap (Divaksinasi)," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Negara menginginkan vaksin hadir di Indonesia pada bulan November 2020.

Pemerintah kata Jokowi berusaha mendatangkan vaksin secepatnya, sehingga jika tidak di akhir November, vaksin akan hadir pada Desember baik dalam bentuk vaksin jadi maupun bahan baku.

"Tapi kita ingin berusaha, tapi kalau tidak bisa berarti masuk ke bulan Desember, baik itu dalam bentuk vaksin jadi, maupun dalam bentuk nantinya bahan baku yang akan diolah di Biofarma," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan semua vaksin yang digunakan harus masuk daftar atau list WHO (Badan Kesehatan Dunia).

"Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk dalam listnya WHO. Ini wajib harus masuk ke listnya WHO," kata dia.

Kemudian kata Jokowi, setelah masuk ke Indonesia, vaksin harus melalui tahapan di Badan POM yang memerlukan waktu sekitar tiga minggu.

Sehingga tak bisa langsung disuntikkan kepada masyarakat sebelum mendapat izin dari BPOM. (*/IN-001)

Pilkada Kabupaten Solok 2020, Berharap yang Terbaik dari Hasil Kawin Paksa Politik

Komposisi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok 2020, terbentuk secara unik dan mengejutkan. Tercipta dari sebuah upaya kawin paksa politik. Akankah proses kawin paksa ini akan melahirkan pemimpin yang mampu membawa Kabupaten Solok lebih baik?

SOLOK - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Solok tanggal 9 Desember 2020 berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Tiga pasang Calon Bupati-Wakil Bupati Solok sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok menjadi kontestan pesta demokrasi. Nomor urut ketiganya juga sudah ditetapkan. 

Ketiganya adalah: 1. Nofi Candra, SE - Yulfadri Nurdin, SH. Pasangan dengan jargon Solok BARU ini, diusung oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

2. Capt. Epyardi Asda, M.Mar - Jon Firman Pandu. Diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

3. Drs. Desra Ediwan Anantanur, MM - Dr. Adli, M.Si. Diusung Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara, pasangan Ir. Iriadi Dt Tumanggung - Agus Syahdeman yang diusung oleh Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai Hanura, berjuang di ranah sengketa Pemilu. Sejak di Bawaslu, hingga keluar keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, pada Selasa, 3 November 2020, yang mengabulkan gugatan Bapaslon untuk menjadi kontestan di Pilkada Kabupaten Solok 2020. 

Sebelumnya, pasangan dari jalur perseorangan (independen) Hendra Saputra - Mahyuzil Rahmat, dinyatakan gagal memenuhi syarat pencalonan oleh KPU Kabupaten Solok. Meski sudah menyerahkan total sekira 48 ribu dukungan KTP. 

Seluruh Pasangan Calon (Paslon) telah mulai melakukan sosialisasi dan kampanye sejak ditetapkan KPU hingga jelang masa tenang pada 6 Desember 2020. Berbagai upaya menarik simpati masyarakat dilakukan dengan berbagai cara dan media (saluran). Muaranya, adalah bagaimana masyarakat yang memiliki hak pilih, memberikan pilihannya berdasarkan konsep, gagasan, ide, pemahaman dan memiliki keyakinan terhadap calon.

Namun, terbentuknya komposisi pasangan melewati proses yang tidak terprediksi sebelumnya. Rangkaian proses diwarnai manuver politik dan komunikasi antar parpol yang melahirkan kawin paksa antar kandidat. Faktor kedekatan dan hubungan politik yang telah terjalin sangat lama, menjadi tak berarti. Adagium politik, tidak ada kawan sejati dan tidak ada musuh abadi terbukti sangat jelas. Kepentingan politik lah menjadi alasan utama.

Nofi Candra, menjadi calon pertama yang mengapungkan diri di bursa Pilkada Kabupaten Solok. Statusnya sebagai Anggota DPD RI periode 2014-2019, ditambah pengalamannya memimpin sejumlah organisasi seperti KONI Kabupaten Solok, KNPI Kota Solok, Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan sederet organisasi lainnya, membuatnya menjadi kuat. Kedekatannya dengan pimpinan Parpol di tingkat pusat, seakan membuat langkahnya bakal mulus menjadi kontestan di Pilkada Kabupaten Solok. Sebut saja, dengan Fadli Zon (Waketum Gerindra), Jhonny G Plate (Sekjen NasDem), Oesman Sapta Odang (Ketum Hanura), Alex Indra Lukman (Ketua DPD PDIP Sumbar), Mulyadi (Ketu DPD Demokrat Sumbar) dan sejumlah tokoh-tokoh politik nasional dan Sumbar. 

Yulfadri Nurdin, petahana Wakil Bupati Solok 2016-2021, awalnya disebut bakal maju dari jalur independen, bersama Hendra Saputra. Politisi yang dibesarkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut dua kali menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok dan sekali terplih menjadi Anggota DPRD Sumbar. Permasalahan di DPP PPP, membuat Yulfadri memilih "jalan lain". Konflik internal di DPP PPP, juga membuat salah satu pentolan PPP, Epyardi Asda, memilih menyeberang ke Partai Amanat Nasional (PAN). Kedekatannya lebih dari 17 tahun dengan Epyardi Asda, membuat Yulfadri digadang-gadang akan mendampingi Epyardi di Pilkada Kabupaten Solok 2020, dengan kendaraan utama, Partai PAN.

Epyardi Asda, sebelumnya tidak terdengar bakal maju di eskalasi Pilkada Kabupaten Solok. Statusnya sebagai Anggota DPR RI tiga periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019), membuatnya diprediksi maju di Pilkada Sumbar 2020. Namun, pengusaha asal Nagari Singkarak, Kabupaten Solok tersebut membuat pernyataan bahwa dirinya bakal "turun gunung", menjadi calon Bupati Solok. Sebagai salah satu petinggi di DPP PAN, dan kedekatannya dengan sejumlah petinggi Parpol tingkat nasional dan Sumbar, nama Epyardi langsung melejit. Namun, teka-teki siapa pendampingnya sebagai calon wakil bupati, bergerak dengan sangat liar.

Jon Firman Pandu, Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2020, sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok dan Anggota DPRD Kabupaten Solok 2014-2019, sama sekali tidak diprediksi bakal maju. Di samping umur yang masih muda, karier politiknya setelah terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Solok di tahun 2019, baru saja dimulai. Namun, perintah dari DPP Partai Gerindra, membuat dirinya maju di bursa. 

Desra Ediwan Anantanur, Wakil Bupati Solok dua periode (2005-2010, 2010-2015), menjalani karier politik yang datar, usai gagal di Pilkada 2015. Berpasangan dengan Bachtul dan didukung Partai Golkar dan NasDem, Desra-Bachtul kalah oleh Gusmal-Yulfadri yang diusung Gerindra dan PKS. Desra, juga sempat maju di Pemilihan DPD RI pada 2019, dan menempati posisi ke-5. Basis suaranya saat maju di DPD RI, jelas saja di Kabupaten Solok. 

Adli, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, merupakan sosok pengusaha di berbagai bidang, khususnya di bidang pertanian dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebagai kader PKS, tentu saja basis dukungan utamanya adalah mesin partai. Sebagai pengusaha, "jualan" utamanya adalah perbaikan ekonomi. 

Iriadi Dt Tumanggung, birokrat senior di Sumatera Selatan, menjadi kuda hitam di Pilkada Kabupaten Solok 2020. Niniak mamak asal Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok itu, di samping dikenal sebagai sosok birokrat, juga sukses dalam berbagai bisnis. Bupati Solok yang sejak pemilihan langsung (Pilkada 2005), selalu dimenangkan oleh birokrat, membuat sejarah berpihak kepadanya. Adagium pemerintahan adalah birokrasi, yang seharusnya dipimpin oleh seorang birokrat, membuat namanya menjadi kuda hitam di Pilkada Kabupaten Solok 2020. Karier birokrasi dan karier bisnisnya yang sangat sukses, membuat berbagai elemen masyarakat mengharapkannya mampu membawa kesuksesan yang sama di kampung halamannya sendiri, Kabupaten Solok. 

Agus Syahdeman, sosok politisi muda Kabupaten Solok yang sangat supel dan mudah bergaul dengan siapa saja. Di Pilkada, Agus Syahdeman sebelumnya pernah maju di 2015. Pada Pileg 2019 lalu, Agus Syahdeman maju sebagai calon Anggota DPRD Sumbar. Meski kalah tipis dari Irzal Ilyas, Agus Syahdeman menjadi Caleg DPRD Sumbar yang meraih suara tertinggi se-Kabupaten Solok. 

Membuncah di Injury Time

Nofi Candra, tampil menggebrak di eskalasi Pilkada Kabupaten Solok 2020, sebagai sosok pertama yang mengantongi SK Rekomendasi partai politik. NC, mengantongi SK Rekomendasi dari Partai Nasdem, yang memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Solok, dari syarat 7 kursi untuk maju di kontestasi. Atau 20 persen dari 35 kursi di DPRD Kabupaten Solok. Sosok pendampingnya, untuk melengkapi kekurangan tiga kursi lain langsung mengapung. Mereka adalah Irwan Afriadi, Anggota DPRD Sumbar dari Partai NasDem, Agus Syahdeman, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok, Maigus Tinus, pengusaha muda asal Nagari Talang, Fauzi Wirman, pengusaha asal Nagari Sungai Abu, hingga Nosa Eka Nanda, Ketua DPD PKS Kabupaten Solok.

Tak lama berselang, Epyardi Asda mengumumkan dirinya maju di kontestasi Pilkada, dengan partai pengusung utama, Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki 6 kursi di DPRD Kabupaten Solok. Kedekatannya dengan Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin, membuat Yulfadri digadang-gadang akan menjadi pendamping. Namun, setelah berjalan beberapa waktu, tim pemenangan Epyardi mengumumkan di media sosial, bahwa Yulfadri Nurdin bukan pendamping Epyardi di Pilkada Kabupaten Solok. Komunikasi dan eskalasi hubungan Epyardi dan Yulfadri yang sudah berjalan 17 tahun lebih, langsung "tercabik-cabik". 

Puncaknya, Epyardi bersama tim pemenangannya akhirnya memilih Jon Firman Pandu sebagai pendamping. Dipilihnya Jon F Pandu, yang "membawa" 6 kursi Gerindra, membuat peta dukungan di Kabupaten Solok berubah dan mengiris perasaan, khususnya bagi Yulfadri dan pendukungnya. Pasalnya, istri dari Yulfadri adalah etek (tante) dari Jon Firman Pandu. Merapat ke Epyardi yang sudah "menendang" Yulfadri, membuat Jon Pandu diasosiasikan oleh pendukung Yulfadri, telah mengabaikan hubungan kekerabatan demi kepentingan dan ambisi politik. "Bumbu" ambisius juga disematkan ke Jon Pandu, karena statusnya adalah Ketua DPRD Kabupaten Solok. Di berbagai kesempatan, Jon Pandu menjawab, bahwa keputusannya mendampingi Yulfadri adalah perintah Partai Gerindra. Jon Pandu juga menyebut, bahwa hubungannya sebagai keluarga dengan Yulfadri Nurdin baik-baik saja, dan tidak pernah ada masalah. Menurutnya, Yulfadri sebagai tokoh politik senior di Kabupaten Solok, sangat paham bahwa politik dan hubungan keluarga berada di ranah yang berbeda.

Tak menunggu lama, Yulfadri diumumkan sebagai pendamping Nofi Candra, dengan tambahan partai pengusung, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang memiliki tiga kursi di DPRD Kabupaten Solok. Artinya, dengan tujuh kursi, NC-YN sudah memenuhi syarat maju di Pilkada Kabupaten Solok 2020. 

Di saat yang hampir bersamaan dan di masa jelang pendaftaran, Desra Ediwan Anantanur dan Adli diumumkan menjadi pasangan ketiga, dengan partai pengusung adalah Partai Golkar (4 kursi) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Solok. 

Setelah 6 partai yang total memiliki 27 kursi, didapat tiga pasangan calon, tersisa 8 kursi lagi yang belum menentukan pilihan. Sebanyak 8 kursi ini, dimiliki 3 partai, yakni Demokrat (4 kursi), PDIP (2 kursi) dan Hanura (2 kursi). Iriadi-Agus Syahdeman, akhirnya mendapatkan 8 kursi tersisa ini di masa injury time. 

Yang menarik, komposisi empat pasangan calon terbentuk melalui proses "kawin paksa" dan tidak ada yang memprediksi komposisinya bakal seperti saat ini. Epyardi Asda-Jon Firman Pandu menjalani kawin paksa dengan "bumbu" mengorbankan persahabatan dan hubungan kekerabatan. Epyardi, dengan statusnya sebagai Anggota DPR RI tiga periode, dinilai memiliki jaringan kuat di level nasional. Sehingga, dengan anggaran daerah yang terbatas, Epyardi bakal mampu membawa dana dari pusat dan provinsi ke Kabupaten Solok. Apalagi, anak kandungnya, Athari Gauthi Ardi, saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024. Sementara, Jon Firman Pandu, merupakan sosok anak muda energik dari wilayah timur Kabupaten Solok. 

Nofi Candra-Yulfadri Nurdin dipersatukan juga dengan kawin paksa, yang komposisinya tidak diprediksi sebelumnya. NC rela menerima Yulfadri yang telah "ditendang" Epyardi. Status Yulfadri sebagai mantan legislator dan Wakil Bupati Solok, membuat tim NC merasa bakal sangat kuat, karena bagaimanapun, sebagai tokoh politik senior di Kabupaten Solok, Yulfadri tentu memiliki massa dan barisan pendukung setia. Sementara, Nofi Candra, dikenal sebagai sosok anak muda yang dipandang akan membawa pembaharuan di Kabupaten Solok. 

Desra Ediwan Anantanur-Adli juga dipersatukan dengan jalan kawin paksa. Yakni antara Partai Golkar dan PKS, yang sebelumnya belum pernah bersatu di Pilkada Kabupaten Solok sebelumnya. Status Desra Ediwan sebagai mantan wakil bupati selama 10 tahun, berpadu dengan sosok Adli sebagai pengusaha, menjadi kelebihan pasangan ini.

Iriadi-Agus Syahdeman, dipersatukan dengan komposisi 8 kursi tersisa. Namun, pasangan ini menciptakan perbedaan yang menjadi kelebihan mereka dibanding tiga calon lainnya. Yakni komposisi birokrat dan politisi. Dibumbui dengan adagium pemerintahan dilaksanakan bersama oleh eksekutif dan legislatif, atau birokrat dan politisi.

Alhasil, masyarakat Kabupaten Solok lah yang akan menentukan, apakah proses kawin paksa ini yang akan membawa Kabupaten Solok lebih baik ke depannya. Sebab, tidak ada yang tahu seperti apa masa depan. Bisa jadi, sebuah keberhasilan harus terlebih dahulu dijalani dengan perjuangan berat, dihiasi derai tangis dalam hati karena sayatan tak berdarah. Para calon mesti membuktikan, bahwa ini adalah proses politik yang ujungnya adalah komitmen untuk membangun daerah dan masyarakat. 

Generasi muda Kabupaten Solok, harus segera mempersiapkan diri, agar setelah proses Pilkada 2020 yang dikenal "sangat gila" ini, ada generasi berikutnya yang mampu membawa suasana lebih sejuk, adem dan badunsanak. (rijal islamy)

 

Kemendagri Blokir Data Administrasi 67 Daerah, Termasuk Kota Solok dan Kabupaten Solok

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) di 67 pemerintah daerah (pemda). Di Sumbar, ada lima daerah yang data administrasinya diblokir. Yakni Kota Solok, Kabupaten Solok, Sijunjung, Limapuluh Kota, dan Kota Pariaman.

Sanksi pemblokiran data administasi kepegawaian 67 pemda dilakukan karena kepala daerahnya belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan netralitas ASN dalam pilkada.

"Pemblokiran dilakukan karena kepala daerahnya, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) di pemda yang bersangkutan, belum menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada," kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (1/11/2020).

Dalam rilis tersebut Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah memberi surat teguran kepada 67 kepala daerah tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020.

Teguran kepada para kepala daerah, kata Tumpak, adalah tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling lambat 3 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Mendagri.

"Pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Tumpak.

Hingga 26 Oktober 2020, ada 131 rekomendasi KASN pada 67 pemerintah daerah yang belum ditindaklanjuti oleh kepala daerah sebagai PPK pemerintah daerah.

Di antaranya 10 pemerintah provinsi belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemerintah kabupaten belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan pemerintah kota belum menindaklanjuti 11 rekomendasi. (*/IN-001)

Sumber: Antara, JPNN

Kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang mendapat teguran:

1. Gubernur Jambi

2. Gubernur Jawa Timur

3. Gubernur Kepulauan Riau

4. Gubernur Lampung

5. Gubernur Nusa Tenggara Barat

6. Gubernur Sulawesi Barat

7. Guberur Sulawesi Selatan

8. Gubernur Sulawesi Tengah

9. Gubernur Sulawesi Tenggara

10. Gubernur Sulawesi Utara

11. Bupati Asahan

12. Bupati Asmat

13. Bupati Bandung

14. Bupati Banggai

15. Bupati Banjar

16. Bupati Boven Digul

17. Bupati Bulukumba

18. Bupati Buton Utara

19. Bupati Cianjur

20. Bupati Dompu

21. Bupati Gowa

22. Bupati Halmahera Timur

23. Bupati Indragiri Hulu

24. Bupati Jember

25. Bupati Kepulauan Meranti

26. Bupati Kepulauan Selayar

27. Bupati Konawe

28 Bupati Konawe Utara

29 Bupati Kuantan Singingi

30. Bupati Limapuluh Kota

31. Bupati Lingga

32. Bupati Lombok Utara

33. Bupati Majene

34. Bupati Mamberamo Raya

35. Bupati Maros

36. Bupati Merauke

37. Bupati Mojokerto

38. Bupati Muaro Jambi

39. Bupati Muna

40. Bupati Muna Barat

41. Bupati Nias Selatan

42. Bupati Pandeglang

43. Bupati Pangkajene dan Kepulauan

44. Bupati Pasangkayu

45. Bupati Pelalawan

46. Bupati Pesisir Barat

47. Bupati Sidoarjo

48. Bupati Sijunjung

49. Bupati Simalungun

50. Bupati Solok

51. Bupati Sukabumi

52. Bupati Sumba Timur

53. Bupati Supiori

54. Bupati Tana Toraja

55. Bupati Tasikmalaya

56. Bupati Tojo Una-una

57. Bupati Toli-toli

58. Bupati Wakatobi

59. Walikota Batam

60. Walikota Binjai

61. Walikota Bontang

62. Walikota Makassar

63. Walikota Mataram

64. Walikota Pariaman

65. Walikota Samarinda

66. Walikota Solok

67. Walikota Surabaya.

Survei Terbaru Pilkada Kota Solok 2020, ZIDANE Paling Diunggulkan

 

SOLOK - Hasil survei Liberte Institute menempatkan pasangan Zul Elfian, SH, M.Si - Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM di posisi teratas kandidat Pilkada Kota Solok 9 Desember 2020. Pasangan dengan akronim ZIDANE tersebut, memiliki elektabilitas 31,8 persen. Pasangan Yutris Can, SE - Irman Yefri Adang, SH, MH berada di posisi kedua dengan raihan 27,8 persen. Disusul pasangan Reinier, ST, MM - Andri Maran yang meraih 20,7 persen, dan pasangan Ismael Koto, SH - Edi Candra, SH dengan raihan 16,7 persen. 

Ada empat alasan kuat yang membuat masyarakat menjatuhkan pilihan terhadap para kandidat Cawako-Cawawako Solok. Yakni, pertama, visi/misi/program kandidat sebanyak 29,7 persen. Kedua, kepemimpinan sebesar 24,5 persen. Ketiga, profil/karakter sebesar 21,4 persen. Dan keempat, kedekatan/kekerabatan sebesar 15,0 persen. Sementara, faktor asal daerah, ingin perubahan dan bermasyarakat mendapatkan persentase sebesar 3,2 persen, 1,4 persen, dan 1,3 persen. Alasan lainnya, seperti berpengalaman, berpendidikan, religius, partai pengusung, kandidat tak bermasalah, cepat tanggap, hingga gambar (alat peraga kampanye) yang tersebar, tidak mendapat perhatian khusus bagi responden. Sebab, persentasenya berada di bawah 1 persen. 

Direktur Eksekutif Liberte Institute, Indrayadi, mengatakan, survei tersebut dilakukan dari 22-26 Oktober 2020 dengan metode Multistage Random Sampling (MRS).

"Kita memakai 1200 responden, margin eror 3 persen, cara pengumpulan data dengan wawancara tatap muka dengan responden dan Kuisioner," pria yang juga menjabat sebagai direktur eksekutif Indonesian Research and Survey (IReS) Jakarta.

Indrayadi juga mengatakan, hasil survei di antara para Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok tersebut, akseptabilitas (penerimaan masyarakat) terhadap Ramadhani Kirana Putra berada di posisi tertinggi dengan 63,3 persen. Posisi kedua ditempati Yutris Can dengan 57,0 persen. Posisi ketiga diduduki Reinier dengan 55,7 persen. 

Uniknya, Calon petahana Zul Elfian "hanya" menempati posisi keempat dari 8 kandidat di bursa Pilkada Kota Solok, dengan akseptabilitas 54,5 persen. Posisi kelima ditempati Irman Yefri Adang dengan 48,8 persen. Keenam hingga kedelapan ditempati berturut-turut oleh Ismael Koto, Andri Marant, dan Edi Candra dengan akseptabilitas 44,1 persen, 44,0 persen, dan 41,0 persen. 

"Hasil ini merupakan buah kerja dari usaha seluruh kandidat sejak penetapan nomor urut beberapa waktu lalu. Jika dibandingkan dengan survei kami sebelum penetapan nomor urut, elektabilitas Zul Elfian-Ramadhani Kirana Putra melonjak dengan cepat. Faktor Ramadhani yang menjadi pembeda. Sebelumnya, pasangan Yutris Can-Irman Yefri Adang berada di posisi teratas, sebelum penetapan nomor urut," ungkapnya. 

Meski hasil survei banyak mengunggulkan Zul Elfian-Ramadhani, peluang Yutris Can-Irman Yefri Adang dan dua pasangan lainnya untuk menyalip elektabilitas, terbuka sangat lebar. Hal itu, tergantung dari "kerja-kerja politik" masing-masing kandidat dan tim pemenangan. Apalagi satu bulan ke depan, menjadi masa-masa "kritis" namun sangat menentukan terhadap hasil Pilkada 9 Desember 2020.

Elektabilitas pasangan Yutris Can-Irman Yefri Adang tertinggi di Kecamatan Tanjung Harapan dengan 28,9 persen. Mengungguli Zul Elfian-Ramadhani yang meraih 26,0 persen. Disusul Reinier-Andri Maran dengan 22,3 persen, dan Ismael Koto-Edi Candra dengan 17,7 persen. 

Di Kecamatan Lubuk Sikarah, dengan jumlah pemilih yang lebih banyak dari Kecamatan Tanjung Harapan, Zul Elfian-Ramadhani meraih 36,4 persen. Marginnya cukup lebar dengan raihan Yutris Can-Irman Yefri Adang dengan 26,4 persen. Pasangan Reinier-Andri Maran meraih 19,4 persen, dan Ismael Koto-Edi Candra dengan 16,0 persen.

"Masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi. Namun, waktu sebulan ini adalah masa yang paling menentukan. Tergantung pada kerja-kerja politik kandidat dan tim pemenangan," ujarnya. (IN-001)

Pasar Inpres Pendopo Terbakar, 7 Ruko Hangus

INFONEWS ■ Diperkirakan ada tujuh ruko terbakar di Pasar Inpres Pendopo, Kabupaten PALI, pada Minggu (1/11/2020) pagi sekitar pukul 06.30 WIB.

Penyebab kebakaran belum diketahui, namun diduga disebabkan oleh korsleting listrik dari toko elektronik.

“Awalnya api ditemukan dari toko elektronik, dan yang terbakar adalah toko sosis, toko pupuk dan toko furnitur,” kata Andre, salah satu warga yang menyaksikan kebakaran tersebut.

Dipantau jurnalis, sebanyak tujuh unit mobil pemadam kebakaran berjuang memadamkan api yang berkobar di tengah kawasan pemukiman.

Akibat kebakaran ini belum bisa diinterpretasikan. Hingga berita ini diturunkan, api masih menyala, pihak Damkar dan warga masih berusaha menjinakkan apinya.

■ Suherman

Kisah Setelah G30S: Pembantaian "Sejuta Orang" yang Tak Pernah Diajarkan di Sekolah

JAKARTA - Peristiwa G30S/PKI menewaskan enam jenderal, tiga perwira, satu polisi, dan satu putri jenderal. Aksi balasan atas peristiwa itu mengakibatkan puluhan ribu hingga sejuta orang tewas dalam pembantaian massal.

Peristiwa setelah G30S/PKI itu biasa disebut sebagai peristiwa 1965, peristiwa pasca-'65, tragedi 1965, atau pembantaian massal 1965-1966. Semuanya merujuk pada momen pembunuhan besar-besaran terhadap kader PKI, simpatisan PKI, atau orang yang dituduh PKI.

"Peristiwa G30S 1965 secara faktual diikuti oleh pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia. Pembunuhan itu tak pernah diungkapkan dalam pendidikan sejarah, baik proses maupun jumlah korbannya," tulis sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, dalam Archipel di situs Open Edition Journals, diakses detikcom, Minggu (4/10/2020).

Mundur satu dasawarsa sebelum 30 September 1965, PKI adalah partai nomor empat dalam Pemilu. Pemilihnya berjumlah enam juta orang lebih. Seperti partai-partai pada umumnya, PKI juga punya organisasi sayap pula, merentang dari organisasi kegiatan kemahasiswaan, petani, buruh, perempuan, sampai seni-budaya.

Pada 1965, PKI adalah partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Partai Komunis di Uni Soviet dan Partai Komunis China. Tentu saja anggotanya banyak.

Percobaan kudeta yang memuncak pada pembunuhan para jenderal di 30 September 1965 didalangi bukan oleh jutaan orang, melainkan oleh beberapa elite. Namun gara-gara intrik politik tingkat atas tersebut, banyak orang harus terbunuh dalam aksi balasan.

Robert Cribb dalam 'The Indonesian Killings, 1965-1966: Studies from Jawa and Bali ' menjelaskan bahwa pembunuhan dimulai beberapa pekan setelah kudeta gagal itu. Peristiwa pembunuhan massal menyapu seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ada pula pembunuhan di pulau-pulau lain terkait suasana politik saat itu, skalanya cenderung lebih kecil dari Jawa dan Bali.

"Pembantaian berhenti pada Maret 1966, namun kadang muncul lagi secara tiba-tiba hingga 1969," tulis Robert Cribb.

Korban pembantaian massal banyak yang dibunuh langsung, tanpa diadili dulu, tanpa langkah verifikasi dan cek fakta apakah benar yang ditangkap itu adalah anggota PKI atau bukan. Tentu butuh energi dan pikiran yang luar biasa besar untuk membunuh banyak orang. Siapa yang mengeksekusi pembunuhan massal itu? Robert Cribb menjelaskan, saat itu tentara dan masyarakat bersatu membasmi 'orang-orang PKI'.

"Kebanyakan, pihak yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu adalah tentara dan kelompok vigilante. Di beberapa kasus, tentara turun langsung dalam pembuhuhan. Kadang, mereka memasok senjata dan pelatihan dasar dan dukungan kepada kelompok sipil yang melakukan banyak pembunuhan," tulis Cribb.

Victor M Fic dalam buku 'Kudeta 1 Oktober 1965', menyebut peristiwa pasca G30S itu sebagai 'pembantaian besar-besaran tiada tara', dilakukan sangat cepat dan tanpa ragu-ragu.

Berdasarkan mandat yang diperoleh Presiden Sukarno, Mayor Jenderal Soeharto bergerak membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada 10 Oktober 1965. Dia menjadi Panglima Kopkamtib. Kopkamtib meluncurkan, mendukung, dan mendorong kampanye anti-komunis. PKI dilarang dan secara fisik dihancurkan.

"Operasi-operasi militer disertai oleh balas dendam pribadi dan kelompok, dengan akibat banyak orang yang tidak berdosa lenyap, terutama dari kalangan masyarakat Tionghoa," tulis Victor M Fic.

Jumlah Korban

Ada banyak versi soal angka pasti jumlah korban pembantaian massal 1965. Ada yang menyebut belasan ribu orang, puluhan ribu orang, hingga jutaan orang.

Dikutip dari tulisan Robert Cribb dan Victor M Fic secara terpisah, jumlah resmi dari korban yang terbunuh adalah 78.500 orang. Angka ini disampaikan oleh Komisi Pencari Fakta di bawah Mayor Jenderal Sumarno. Komisi Pencari Fakta itu sendiri dibentuk pada akhir Desember 1965 oleh Presiden Sukarno, saat pembantaian masih berlangsung.

Rincian 78.000 orang korban tewas pada saat itu berasal dari 54.000 orang di Jawa Timur, 12.500 orang di Bali, 10.000 orang di Jawa Tengah, dan 2.000 orang di Sumatera Utara. Jumlah korban ini dilaporkan dalam koran ABRI, Angkatan Bersendjata, pada 10-11 Februari 1966.

Jumlah 78.500 orang korban pembantaian dianggap terlalu rendah bahkan oleh Komisi Pencari Fakta itu sendiri. Angka itu memang dihitung sebelum pembunuhan massal berakhir.

Survei Kopkamtib menggunakan bantuan 150 orang sarjana pada 1966 mengemukakan angka 1 juta orang tewas. Pembagiannya, 800 ribu di antaranya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta 100 ribu di Bali dan Sumatera. Namun angka 1 juta orang tewas ini juga dianggap terlalu banyak.

"Biasanya, laporan itu didapat dari kepala desa yang bangga dan melebih-lebihkan jumlah orang yang berhasil dibantainya," tulis Cribb.

Pada Juli 1976, Komandan Kopkamtib saat itu yakni Sudomo menyampaikan angka setengah juta orang tewas. Bukti yang mendasari angka tersebut tidak jelas.

Martin Eickhoff dkk dalam '1965 Today: Living with the Indonesian Massacres' menyebut jumlah setengah juta orang tewas antara 1965 sampai 1968. Jutaan penyintas dan keluarganya kehlangan hak sebagai warga negara. Itu adalah pembalasan yang keras terhadap kaum kiri.

Robert Cribb sendiri skeptis dengan angka-angka itu. Bila benar ada banyak orang tewas pada periode 1965-1966, maka seharusnya bakal terjadi pengurangan populasi secara besar. Namun Cribb mengutip Ann Laura Stoler perihal perubahan suasana di perkebunan kawasan Sumatera.

Di perkebunan, ada 283 ribu buruh sebelum G30S/PKI. Setahun setelah G30S/PKI, jumlahnya menyusut 16% alias berkurang 47 ribu orang. Jumlah ini belum mencakup orang yang melarikan diri atau hilang. (*/IN-001)

Sumber: detik.com

Guru dan Dosen, Kelompok Pertama yang Akan Disuntik Vaksin Covid-19

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, dosen dan guru bakal masuk kelompok pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Ia memastikan pemerintah memprioritaskan para pendidik yang menjadi garda terdepan di dunia pendidikan.

"Para dosen dan guru merupakan prioritas untuk penerima vaksin pertama," ucap Muhadjir dalam webinar yang digelar UMY, Senin (28/9/2020).

Muhadjir memperkirakan, vaksin Covid-19 akan tiba di Indonesia pada akhir tahun ini. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan perusahaan farmasi asal Cina, Sinovac, dalam pengembangan vaksin Covid-19. Selain vaksin impor, Muhadjir mengatakan Indonesia sedang mengembangkan vaksin di dalam negeri.

"Nanti ketika vaksin kira-kira akhir tahun sudah akan datang, kita sudah mengimpor vaksin di samping akan memproduksi vaksin dalam negeri," tutur Muhadjir.

Penduduk yang bakal divaksin pada tahap pertama, menurut Muhadjir, mencapai 147 juta orang. Muhadjir mengharapkan para mahasiswa membantu proses vaksinasi.

"Itu nanti relawannya juga para mahasiswa. Kita harapkan membantu proses vaksinasi, karena sekitar 147 juta untuk tahap pertama itu nanti mereka yang akan divaksin," jelas Muhadjir.

Bakal Terbitkan Perpres

Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Presiden mengenai pemberian vaksin Covid-19. Perpres tersebut akan mengatur peta jalan vaksin atau road map vaksin di Indonesia.

"Pemerintah sudah menyiapkan Perpres. Kemudian road map terkait vaksinasi," kata Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, Senin (28/9/2020).

Dengan adanya Perpres tersebut, akan ada pelacakan pemberian vaksin untuk mengetahui evektivitas vaksin tersebut dalam melawan Covid-19.

"Di mana nanti vaksin itu perlu tracing, siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya. Dan juga ada kebutuhan dana vaksin yang sudah disiapkan tahun ini sebesar Rp 3,8 triliun dan APBN 2021 disipakan Rp 18 triliun," beber Airlangga.

Matangkan Skema Vaksin Mandiri

Pemerintah telah memutuskan dua jenis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Yaitu, vaksin bantuan pemerintah yang sifatnya gratis, dan vaksin mandiri yang harus dibeli masyarakat yang mampu.

Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih mematangkan skema vaksin mandiri yang harus dibeli masyarakat mampu.

"Skema mandiri sedang kami matangkan. Oleh karena itu, skema mandiri ada yang sifatnya individual, dan ada yang mengusulkan dari sektor korporat mereka membeli secara berkelompok. Ini yang masih akan dibahas, dan Presiden meminta dalam satu minggu ini bisa dilaporkan," terang Airlangga.

Sementara, vaksin bantuan pemerintah nantinya akan diprioritaskan kepada petugas pelayanan medis, baik itu dokter, perawat atau tenaga medis lainnya.

"Selain itu juga penerima bantuan iuran (BPJS Kesehatan)," ucapnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran kabinetnya untuk membuat rancangan vaksinasi Covid-19 sedini dan sedetail mungkin. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020).

"Saya minta untuk rencana vaksinasi, rencana suntikan vaksin itu direncanakan secara detil, seawal mungkin," perintahnya.

Presiden meminta rancangan tersebut dibuat dalam dua pekan dengan memuat detail waktu, lokasi, pemberi, dan penerima vaksin tahap awal.

"Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama. Semuanya harus terencana dengan baik, sehingga saat vaksin ada, itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan," bebernya.

Sebelumnya, pemerintah terus berupaya mengadakan vaksin Covid-19 secepat mungkin, baik dengan mengembangkan secara mandiri, maupun bekerja sama dengan negara lain atau perusahaan di luar negeri.

Setidaknya terdapat lima kandidat vaksin yang sedang diupayakan pemerintah. Pertama, vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh konsorsium lembaga Eijkman.

"Ini kerja sama Eijkman dengan Bio Farma. Kita berharap dengan pengembangan ini, Indonesia memiliki vaksin sendiri," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Selain Vaksin Merah Putih, terdapat vaksin hasil kerja sama Bio Farma dengan Sinovac. Vaksin tersebut sedang diuji klinik fase III di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat.

Kemudian ada vaksin yang dikembangkan Kalbe Farma yang bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Genexine. Vaksin bernama Genexine-19 tersebut akan memasuki uji klinik fase II pada akhir 2020.

Kimia Farma juga sedang menjajaki kerja sama dengan Uni Emirat Arab dan perusahaan Sinopharm dalam pengadaan vaksin yang telah melalui uji klinik fase 1 dan 2. Vaksin tersebut akan dikembangkan lagi sebelum kemudian diproduksi massal.

Penjajakan lainnya dalam pengadaan vaksin yakni dengan perusahaan asal Inggris bernama AstraZeneca. Perusahaan tersebut tengah melakukan uji vaksin pada manusia. Vaksin bernama AZD1222 ditargetkan akan diproduksi massal akhir tahun ini.

"Tujuan pemerintah sangat jelas, bahwa kita ingin dengan cepat dan menyeluruh menghadirkan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan Indonesia sehat dan aman dari Covid-19," paparnya. (*/IN-001)

Ini PNS dengan Gaji dan Tunjangan Tertinggi se-Indonesia

JAKARTA - Salah satu daya tarik profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain gaji, yaitu besarnya tunjangan yang diberikan. Salah satunya tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja atau tukin merupakan komponen take home pay paling tinggi untuk banyak PNS. Besarnya tukin disesuaikan dengan masing-masing institusi.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), jumlah orang yang mendaftar dalam rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2019 mencapai 5.056.585 pelamar untuk 196.682 formasi.

Lalu, PNS dari institusi mana yang memiliki gaji dan tunjangan tertinggi di Indonesia? Dikutip dari Kompas.com, sejauh ini eselon I Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Kementerian Keuangan ( Kemenkeu), atau tepatnya Direktur Jenderal Pajak ( Dirjen Pajak) menjadi pemilik gaji dan tunjangan PNS paling tinggi.

Sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2015, tunjangan kinerja yang bisa diterima seorang Dirjen Pajak adalah Rp 117.375.000 per bulan.

Sementara untuk pejabat PNS eselon I lainnya di DJP menerima tukin per bulan berturut-turut sebesar Rp 99.720.000, Rp 95.602.000, dan Rp 84.604.000.

Tunjangan kinerja PNS DJP diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam PP Nomor 37 tahun 2015, tukin di DJP bisa dibayarkan 100 persen pada tahun berikutnya selama satu tahun dalam hal realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 95 persen dari target penerimaan pajak.

Untuk tunjangan kinerja dibayarkan 90 persen jika realisasi penerimaan pajak 90-95 persen, tukin dibayarkan 80 persen jika realisasi penerimaan pajak 80-90 persen.

Kemudian tukin dibayarkan 70 persen jika realisasi penerimaan pajak 70-80 persen, dan tukin dibayarkan 50 persen jika realiasi penerimaan pajak kurang dari 70 persen.

Besaran tukin DJP ini adalah yang paling tinggi dibandingkan instansi pemerintah lain, termasuk dengan sesama PNS di Kemenkeu.

Belum sampai di situ, masih ada beberapa tunjangan lagi yang diterima Dirjen Pajak, yaitu tunjangan melekat antara lain tujangan suami istri 5 persen dari gaji pokok, tunjangan anak 2 persen dari gaji pokok (maksimal 3 anak), tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan uang perjalanan dinas.

Sementara itu untuk gaji pokok (gaji PNS) diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG).

Seorang Dirjen Pajak masuk golongan PNS IVe yang besaran gaji pokoknya per bulan paling rendah Rp 3.593.100 dan paling tinggi Rp 5.901.200.

Sebagai informasi, DJP sendiri merupakan direktorat atau unit kerja paling besar dari seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia dari sisi jumlah PNS atau SDM. (IN-001)

Sumber: kompas.com

Mabes Polri Musnahkan 300 Ribu Batang Ganja di Lahan Seluas 10 Hektare di Aceh Besar

ACEH - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri menggelar Konferensi Pers pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Sabtu (26/9/2020). Konferensi pers tersebut dihadiri Wadir Tipid Narkoba Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Wawan Munawar, didampingi Dir Narkoba Polda Aceh Kombes Pol Ade Sapari. Dalam Konferensi pers tersebut, Direktorat Tipid Narkoba Mabes Polri bersama Direktorat Narkoba Polda Aceh mengungkap 3 titik lokasi penanaman ganja, seluas 10 hektare, berisi 300.000 batang ganja, dengan hasil 48 ton ganja.

Kasubbagrenmin Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, AKBP Dony Setiawan, S.IK, MH, saat pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

"Penyelidikan lokasi ladang ini dilakukan sejak awal September 2020. Kita menemukan tiga titik lokasi penanaman ganja, seluas 10 hektare, berisi 300.000 batang ganja, dengan hasil 48 ton ganja. Berdasarkan SEMA 4 Tahun 2010, dengan batasan pengguna ganja per orang per hari sebanyak 5 gram, maka
pemusnahan ini telah menyelamatkan 9.6 juta jiwa," ungkap Kombes Pol Wawan Munawar.

KBP Wawan Munawar juga mengatakan, selain personel dari Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri, Direktorat Narkoba Polda Aceh, pengungkapan lahan ganja ini juga diikuti oleh personel TNI, BNNP Aceh, Sat Pol PP, Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BMKG. Untuk mencapai lokasi, para personel harus menempuh perjalanan dengan kendaraan dan berjalan kaki, selama lebih kurang 3 jam.

Pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

"Dari analisa pengungkapan peredaran ganja di Indonesia selama 8 bulan terakhir, yakni dari Januari hingga Agustus 2020, terdapat 2.285 kasus, dengan 2.993 tersangka dengan barang bukti sebanyak 41 ton ganja. Artinya, ada sebanyak 123 juta jiwa yang terselamatkan. Sebagian besar pengungkapan tersebut, mengarah ke sumber ladang ganja, yang salah satunya berada di Kecamatan Sielimeum, Kabupaten Aceh Besar," ungkapnya.

Di ladang ganja tersebut, petugas menemukan tanaman ganja siap panen dengan tinggi batang bervariasi dari 1 meter hingga 2,5 meter. Tanaman tersebut berumur sekitar 4 bulan hingga 4,5 bulan yang merupakan masa puncak panen ganja.

Pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

"Upaya penegakan hukum terhadap peredaran ganja akan tetap gencar dilakukan untuk menyelematkan
anak bangsa dari barang haram ini. Seiring dengan mengupayakan langkah sinergis dan berkelanjutan untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari ketergantungan menanam ganja," ujarnya. (IN-001)