Maka itu Ismael Koto meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi prinsip kerja PDAM Kabupaten Solok, karena Air adalah kebutuhan semua makhluk hidup, tidak hanya manusia. Tidak punya rumah, masih bisa hidup, tapi tidak punya air tak bisa hidup," ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok tersebut.
Ismael Koto juga mengatakan, dalam manajemen pengelolaan PDAM, tidak ada salahnya pemerintah melakukan hal serupa, seperti perlakuan pada pembiayaan BPJS Kesehatan. Intinya Ismael Koto meminta agar pemerintah daerah memperlakukan kebutuhan masyarakat akan air bersih sama dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
"Selama ini, pemerintah (Pemkab Solok) membiayai BPJS Kesehatan untuk warga. Tentu prinsip kerja yang sama bisa dilakukan terhadap manajemen pengelolaan PDAM Kabupaten Solok. Intinya, manajemen PDAM agar menerapkan social oriented (berorientasi sosial), bukan business oriented (berorientasi bisnis). Intinya kita meminta agar pemerintah daerah memperlakukan kebutuhan masyarakat akan air bersih sama dengan kebutuhan pelayanan kesehatan," ucapnya.
Jika hal ini terwujud, Ismael Koto menyatakan hal ini merupakan sejarah bagi pemerintahan di Sumbar, bahkan di Indonesia. Menurutnya, terobosan ini bukan hal yang mustahil dilakukan. Bahkan, selama ini sejumlah PDAM di berbagai daerah telah menerapkan perlakuan tarif sosial ke sejumlah fasilitas sosial dan keagamaan.
"Seperti halnya BPJS Kesehatan, dimana pemerintah memberikan alokasi khusus ke masyarakat kurang mampu, prinsip ini bisa juga diaplikasikan dalam manajemen PDAM. Bahkan, Pemkab Solok bisa memberikan perlakuan yang sama ke seluruh masyarakat," paparnya. (Niko Irawan)
FOLLOW THE INFONEWS.CO.ID AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONEWS.CO.ID on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram