Sandiaga Uno Jadi Menteri Investasi, AHY Jadi Menpora

JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sekaligus Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu, Sandiaga Salahudin Uno, akan diumumkan menjadi salah satu menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sandi, aakan menempati jabatan di kementerian baru. Yakni Menteri Investasi, sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara itu, anak kandung Presiden SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Meski belum ditetapkan secara resmi, "bocoran" susunan kabinet tersebut, diyakini adalah versi terbaru. Rencananya, Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet dan nama-nama menterinya setelah pelantikan, Minggu siang (20/10/2019).

Di tengah ramainya bocoran nama-nama yang disebut menjadi bakal calon Kabinet Jilid II, Jokowi memberikan keterangan. Jokowi sendiri mengaku antusias membaca bocoran nama-nama tersebut.

"Selamat pagi. Saya telah menerima beberapa versi “bocoran” nama-nama menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024. Saya sendiri membacanya dengan antusias kalau-kalau itu benar adalah bocoran." tulis Jokowi dalam akun Facebook Presiden Joko Widodo.

Jokowi menegaskan, susunan kabinet untuk pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Jokowi akan mengumumkan segera setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober.

"Yang jelas, susunan kabinet untuk pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Saya akan umumkan segera setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober, bisa di hari yang sama, atau setelahnya," lanjutnya. (*/IN-001)

Susunan Kabinet Jokowi-Amin
Periode 2019-2024

Presiden RI
Ir. H. Joko Widodo

Wakil Presiden RI
Prof. Dr (HC) KH. Ma'ruf Amin

I. Menteri Koordinator

a. Menteri Koordinator Bidang Polhukam
Luhut Binsar Pandjaitan

b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Sri Mulyani

c. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KH. Said Aqil Siradj

d. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Moeldoko

II. Menteri

a. Menteri Sekretaris Negara
Pratikno

b. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas
Rini Soemarno
Wakil Menteri
Hariyadi Sukamdani

c. Menteri Dalam Negeri
Olly Dodokambey

d. Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional
Retno Marsudirini
Wakil Menteri
Mahendra Siregar

e. Menteri Pertahanan
Budi Gunawan
Wakil Menteri
Hasto Kristiyanto

f. Menteri Hukum dan HAM
Hikmanto Djuwana
Wakil Menteri
Lawrence TP Siburian

g.  Menteri Komunikasi dan Informatika
Wahyu Sakti Trenggono
Wakil Menteri
Anggela Herliani Tanoesoedibjo

h. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi
Achmadi Noor Supit
Wakil Wakil Menteri
Aria Bima

i. Menteri Keuangan
Chatib Basri
Wakil Menteri
Erani Yustika

j. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Erick Thohir
Wakil Menteri
Wisnu Broto Setyo

k. Menteri Pertanian
Abdul Kadir Karding

l. Menteri Koperasi  dan UKM
Prananda Prabowo
Wakil Menteri
Diaz Hendropriyono

m. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Airlangga Hartarto
Wakil Menteri
Thomas Trikasih Lembong

n. Menteri Investasi/Kepala BKPM
Sandiaga Salahudin Uno
Wakil Menteri
Achmad Baiquni

o. Menteri Digital dan Ekonomi Kreatif
Tantowi Yahya
Wakil Menteri
Bahlil Lahadalia

p. Menteri Ketenagakerjaan
Hanif Dhakiri

q. Menteri PU dan Perumahan Rakyat
Basuki Hadi Muljono
Wakil Menteri
Emil Dardak

r. Menteri Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang
Amran  Sulaiman
Wakil Menteri
I Gede Pasek Suardhika

s. Menteri Lingkungan Hidup
Agun Gunandjar Sudarsa
Wakil Menteri
Lenis Kogoya

t. Menteri Agama
M. Arwani Thomafi

u. Menteri Kesehatan
Benny Octavianus
Wakil Menteri
Terawan Agus Putranto

p. Menteri Kesejahteraan Sosial
Agus Gumiwang Kartasasmita
Wakil Menteri
Erico Sutarduga

w. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Yenni Zannuba Wachid
Wakil Menteri
Grace Natalie

x. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
K.H. Haedar Nashir
Wakil Menteri
KH. Maman Imanulhaq

y. Menteri Pariwisata dan Kebudayaan
Triawan Munaf
Wakil Menteri
Riyad

z. Menteri Pendidikan Tinggi
Sofyan Jalil
Wakil Menteri
Nadiem Makarim

aa. Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset Nasional
Ilham Habibie
Wakil Menteri
Rhenald Kasali

bb. Menteri Desa  desa PDT
Djarot Saiful Hidayat
Wakil Menteri
Billy Mambasar

cc.  Menteri Transportasi
Budi Karya Sumadi
Wakil Menteri
Rusdi Kirana

dd. Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti
Wakil Menteri
Prananda Surya Paloh

ee. Menteri Energi  dan Sumber daya Mineral
Jonny G. Plate
Wakil Menteri
Nicke Widyawati

ff. Menteri Pemuda dan Olah Raga
Agus Harimurti Yudhoyono


III. Pejabat Setingkat Menteri

a. Jaksa Agung
Noor Rachmad

b. Panglima TNI
Andhika Perkasa

c. Kapolri
Tito Karnavian

d. Sekretaris Kabinet
Hadi Tjahjanto

e. Kepala Badan Intelijen Negara
Joni Supriyanto

f. Kepala Staf Kepresidenan
Pramono Anung Wibowo


IV. Empat Jabatan Baru

a. Kepala Pusat Legislasi Nasional
Machfud MD
Wakil
Yusril Ihza Mahendra

b. Kepala Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah
KH. Eman Suryaman

c.  Kepala Badan Manajemen Pengembangan Talenta
Roslan P Roeslani

d.  Kepala Badan Otorita Pemindahan Ibukota
Bambang Brodjonegoro

e. Kepala Badan Perpajakan dan Pendapatan Nasional
M Misbakhun

f. Kepala Badan  Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (BPDPN)
Arief Yahya

V. Juru Bicara Kepresiden

a. Effendi Ghazali (UI)

b. Najwa Shihab (UI)

c. Saiful Maarif (UNAIR)

Pakai Jaket Bomber, Wiranto Tinggalkan RSPAD Gatot Soebroto

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meninggalkan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Sabtu siang (19/10/2019). Berdasarkan pantauan Antara, Wiranto memakai jaket bomber hijau tua saat keluar melalui pintu belakang Paviliun Kartika sekitar pukul 13.10 WIB.

Wiranto keluar dengan berjalan kaki ditemani istrinya dan juga dokter kepresidenan yang merawat Wiranto, yakni Dokter Terawan.

Ia tampak bersalaman dengan dokter Terawan sebelum memasuki mobil. Wiranto kemudian memasuki mobil Toyota Alphard hitam bernomor polisi B 2538 RFS.

Sebelumnya, Wiranto mendapat perawatan di RSPAD Gatot Soebroto akibat ditusuk oleh orang tak dikenal di Alun-alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

Insiden itu terjadi ketika Wiranto melakukan kunjungan kerja dan meresmikan gedung baru di Universitas Mathlaul Anwar, Pandeglang.

Belakangan pelaku penusukan diketahui bernama Syahril Alamsyah alias Abu Rara yang diduga terpapar paham radikal terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Wiranto sebelumnya mendapat penanganan medis awal di Puskesmas Menes dan RSUD Berkah, Pandeglang.

Menurut Direktur Utama RSUD Berkah Pandeglang, Firman, mantan Panglima ABRI itu terkena dua tusukan di bagian perut.

Di hari yang sama, Wiranto kemudian dibawa ke Paviliun Kartika RSPAD Gatot Soebroto untuk memperoleh perawatan lebih lanjut.

Sejak peristiwa penusukan Wiranto, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Mabes Polri telah menangkap 40 orang terduga teroris.

"Dari tanggal 10-17 Oktober jadi 40 orang. Terakhir ada empat orang di Bandung salah satunya dengan inisial OA," kata Karopenmas Mabes Polri Brigadir Jendral Polisi Dedi Prasetyo, Kamis (17/10).

Dedi mengatakan penangkapan ini sebagai langkah polisi untuk mencegah tindakan teroris terjadi di sejumlah wilayah. (*/IN 001)

Penusukan Menko Polhukam Wiranto, Elemen Masyarakat Kota Solok Bereaksi

SOLOK - Peristiwa penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto juga memantik reaksi sejumlah kalangan di Kota Solok. Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, SE, menyatakan pihaknya sangat menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut. Mewakili, lembaga DPRD Kota Solok, Yutris Can mengimbau agar seluruh masyarakat Kota Solok menyikapi dengan bijak peristiwa tersebut. Termasuk aparat penegak hukum.

"Kita di daerah harus selalu waspada. Saling bahu-membahu menjaga Kamtibmas. Baik itu lembaga penegak hukum, lembaga adat, tokoh masyaarakat dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga tetap terjaga kondusivitas, kedamaian, kenyamanan. Kita rindu NKRI yang aman, demi masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Yutris Can, SE
Ketua DPRD Kota Solok

Yutris Can juga meminta aparat penegak hukum di Kota Solok untuk lebih waspada. Jangan sampai peristiwa semacam itu terjadi di Kota Beras Serambi Madinah.

"Yang lebih penting dari itu, kami meminta kepada parah penegak hukum dan pemerintah di Kota Solok untuk lebih waspada. Jangan sampai kejadian seperti di Banten itu terulang di Kota Solok," tandas pria yang menjalani periode ketiga sebagai Ketua DPRD Kota Solok tersebut.

M Rusli Khatib Sulaiman
Ketua LKAAM Kota Solok

Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Solok, Rusli Khatib Sulaiman, menyatakan pihaknya mengutuk keras peristiwa penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto tersebut. Rusli juga meminta TNI dan Polri untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.

"TNI-Polri harus mengusut tuntas. Agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi," tegasnya.

Sitta Novembra
Ketua Bundo Kandung Kota Solok

Hal senada juga disampaikan Ketua Bundo Kandung Kota Solok, Sitta Novembra. Menurutnya, sebagai warga negara dan umat beragama, agar mendoakan kesembuhan Menko Polhukam Wiranto. Sitta menegaskan, jangan sampai peristiwa ini menjadi pemecah NKRI.

"Sebagai umat beragama dan warga negara, marilah kita mendoakan kesembuhan bagi Bapak Wiranto. TNI dan Polri harus mengusut tuntas peristiwa ini, agar bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. NKRI harga mati. Peristiwa tersebut harus menjadi peringatan bagi kita. Termasuk aparat keamanan dan pemerintah di Kota Solok," ujarnya.

Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK, mengajak semua lapisan masyarakat untuk selalu waspada terhadap gerakan-gerakan radikalisme.

"Kita harus selalu waspada. Kami, pihak kepolisian juga terus berusaha bersama MUI, FKUB, Ormas, tokoh masyarakat, dan sebagainya untuk mengantisipasi aksi-aksi teror dan radikalisme itu," ungkapnya. (rijal islamy)

Dicopot Sebagai Dandim Kendari, Ini Reaksi Kolonel Hendi Suhendi

KENDARI - Saat acara serah terima jabatan Dandim Kendari 1417 di Aula Sudirman Korem 143 Haluoleo, Sabtu (12/10/2019), Kolonel Infanteri Hendi Suhendi mengaku dirinya adalah prajurit TNI yang setia.

Untuk itu, dirinya pun harus tunduk dan hormat kepada keputusan pimpinan saat mencopot jabatannya gara-gara unggahan istrinya, IPDN, terkait insiden penusukan Menteri Koordinato Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. 

"Saya prajurit yang setia dan hormat keputusan pimpinan. Saya dan keluarga ikhlas menerima keputusan komandan," kata Hendi Suhendi didampingi istrinya.

Sementara itu, sang istri hanya bisa tertunduk dan menangis selama acara serah terima jabatan tersebut.

IPDN juga akan menjalani proses peradilan umum atas dugaan melanggar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Reaksi Istri

Kolonel Kav Hendi Suhendi resmi dicopot dari jabatan Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1417/ Kendari.

Pencopotan melalui serah terima jabatan yang dipimpin oleh Komandan Korem 143/Ho Kendari Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto di Aula Sudirman Markas Komando Resor Militer Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (12/10/2019).

Acara serah terima jabatan itu dihadiri juga oleh para istri perwira militer, termasuk istri Kolonel Hendi yang berinisial IPDN.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, IPDN hadir dengan mengenakan seragam hijau Persatuan Istri Tentara (Persit).

Beberapa kali, IPDN sempat terlihat meneteskan air mata.

Istri mantan Dandim Kendari itu tertunduk saat mendampingi suaminya.

Matanya berkaca-kaca saat pemberian ucapan selamat dari personel Kodim dan Korem, serta ibu-ibu anggota Persit Kendari.

Sementara itu, Kolonel Hendi tampak tegar menerima kenyataan pencopotan dirinya dari jabatan Komandan Kodim.

Seusai acara, Kolonel Hendi menyampaikan bahwa dia menerima apapun keputusan pimpinan yang telah dikeluarkan terhadapnya.

Hendi siap menjalankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

"Saya terima, jadikan pelajaran, saya terima salah. Apapun keputusan dari pimpinan saya terima, dan memang itu mungkin pelajaran bagi kita semua," ujar Hendi kepada sejumlah wartawan usai Sertijab di Aula Sudirman Makorem Kendari, Sabtu siang.

"Ambil hikmah buat kita semua," kata Hendi.

Pencopotan Dandim Kendari itu buntut dari unggahan istrinya di media sosial Facebook.

Sebelumnya, istri Hendi yang berinisial IPDN, mengunggah konten negatif terkait penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Wiranto ditusuk menggunakan senjata tajam saat berada di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

Pencopotan Hendi dari jabatannya diumumkan langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, pada Jumat (11/10/2019).

Alasan Sang Istri Berani Nyinyir di Facebook

Istri Hendi Suhendi, Irma Zulkifli Nasution merasa apa yang dikatakannya sudah benar sebagai seorang rakyat.

Irma Zulkifli Nasution pun merelakan, jabatan sang suami, Kolonel Hendi Suhendi dicopot.

Komandan Distrik Militer 1417 Kendari Kolonel Kaveleri Hendi Suhendi resmi resmi copot jabatan pada Sabtu (12/10/2019).

Pencopotan jabatan Kolonel Hendi Suhendi merupakan buntut dari postingan istri, Irma Zulkifli Nasution yang nyinyir soal penusukan Wiranto.

Postingan Irma saat itu viral di media sosial Facebook.

Akibat postingan istri, Kolonel Hendi Suhendi tidak hanya dicopot dari jabatannya, melainkan juga menjalani masa penahanan selama 14 hari.

Meski postingan tersebut akibatnya fatal, namun istri Kolonel Hendi Suhendi rupanya memiliki alasan tersendiri kenapa memposting hal yang mengundang pro dan kontra.

Terlebih dirinya istri seorang TNI.

Dandim Kendari Copot Jabatan Setelah Istri Nyinyir di Medsos Soal Penusukan Wiranto. (Facebook dan Instagram Wiranto)

Pencopotan jabatan dilakukan lewat serah terima jabatan yang dipimpin oleh komandan Korem 143/Ho Kendari Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto di Aula Sudirman Markas Komando Resor Militer Kendari.

Akibat ulah istrinya yang mengunggah sebuah postingan negatif di media sosial terkait penusukan Wiranto, Hendi Suhendi harus rela kehilangan jabatannya.

Kini jabatannya sebagai Dandim 1417/Kendari diserahkan kepada Kolonel Inf Alamsyah.

Seusai acara, Kolonel Hendi nampak ikhlas atas apa yang dialaminya.

Ia menyampaikan bahwa dia menerima apapun keputusan pimpinan yang telah dikeluarkan terhadapnya.

Hendi siap menjalankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

"Saya terima, jadikan pelajaran, saya terima salah. Apapun keputusan dari pimpinan saya terima, dan memang itu mungkin pelajaran bagi kita semua," ujar Hendi kepada sejumlah wartawan usai Sertijab di Aula Sudirman Makorem Kendari, Sabtu siang.

"Ambil hikmah buat kita semua," kata Hendi.

Diwartakan sebelumnya, telah beredar sebuah postingan bermuatan negatif untuk Wiranto di Facebook.

Rupanya postingan tersebut diunggah oleh istri anggota TNI.

Postingan Irma istri Dandim Kendari yang disoal. (Istimewa)

Istri Hendi Suhendi, bernama Irma Zulkifli Nasution telah mengunggah sebuah pernyataan nyinyiran untuk Wiranto di akun Facebooknya.

Diketahui belum lama ini, Menko Polhukam Wiranto baru saja terkena musibah peristiwa penusukan di Pandeglang, Banten.

Kini akun Irma Zulkifli Nasution di Facebook sudah tidak bisa ditemukan lagi.

Namun tangkapan layar postingannya sudah menjadi viral dan menyebar di media sosial.

Melansir tayangan YouTube KompasTV (12/10/2019), terdapat unggahan milik istri Hendi Suhendi tersebut.

"Jgn cemen pak,…Kejadianmu, tak sebanding dgn berjuta nyawa yg melayang," tulis Irma di unggahannya.

Unggahan tersebut kemudian dikomentari pengelola akun Togar Panjaitann.

Komentar pengelola dan pemilik akun Irma Zulkifli Nasution dan Togar Panjaitann. (Tangkapan Layar TribunSumsel)

Di kolom komentar akun Togar Panjaitann mengingatkan pemilik akun Irma Zulkifli Nasution yang tak pantas menulis nyinyiran karena merupakan istri perwira dan pejabat di lingkungan TNI AD.

"Ibu ini adalah isteri seorang Dandim di Kendari. Tidak pantas seorang isteri Perwira TNI AD membuat pernyataan superti ini," komentar Togar mengingatkan.

Demikian komentar pengelola akun Togar Panjaitann.

Pemilik akun Irma Zulkifli Nasution kemudian mengungkapkan alasanya dirinya menulis status tersebut.

Irma menyebut ia hanya ingin menyampaikan banyak warga yang menderita dan meninggal akibat kebijakan pemerintah.

Tak hanya itu, di kolom komentar Irma mengaku berasal dari keluarga tentara dan polisi.

"Maaf pak Togar Panjaitann kenapa tdk pantas,.. saya seorg istri Dandim dan jg seorang manusia biasa yg mempunyai perasaan,apayg saya sampaikan tdk menghina siapapun,..jutsru saya seorg istri perwira pak, yg merasakan perasaan berjuta rakyat mati Lbh mngiris kalbu, mohon maaf apabila bpk tdk berkenan, " balas Irma.

Demikian ditulis pemilik akun Irma Zulkifli Nasution.

Lalu, dilanjutkan, "Saya menangis pak banyak anak bgsa mati begitu saja,…saya hnya mnyampaikan apa yg saya rasakan,.. siapapun dia kalo punya hati nurani pastilah hatinya tersayat."

Juga ditulis, "Pak Togar, saya bukan saja seorg istri seorg perwira tp jg saya seorg anak TNI -AL dan seorg cucu Polisi dan ponakan seorang TNI,.. tentunya bpk tau jiwa cintanya kpd Rakyat anak bangsa dan NKRI dan bgmana saya dibesarkan dlm lingkungan TNI," tulis Irma di kolom komentar. (*/IN-001)

Sumber: kompas.com

KPK: Arteria Dahlan Tak Pahami Perbedaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menilai anggota DPR Arteria Dahlan keliru memahami perbedaan antara barang sitaan dengan rampasan. Menurut dia, hal itu membuat Arteria salah mengambil kesimpulan ketika menyatakan ada barang sitaan KPK yang tidak masuk kas negara.

"Pernyataan ini kami duga berangkat dari ketidakmampuan membedakan antara barang rampasan dengan barang sitaan," kata Febri Diansyah, Kamis, 10 Oktober 2019, seperti dikutip dari tempo.co.

Sebelumnya, dalam acara Mata Najwa di sebuah stasiun televisi swasta nasional, Arteria menuding KPK tak menyetorkan hasil penyitaan dan perampasan kasus korupsi ke kas negara. Menurut Arteria, barang sitaan dan rampasan itu ada yang berupa emas batangan, kebun sawit dan motor gede.

Ia berdalih keberadaan Dewan Pengawas KPK diperlukan agar hal ini tidak terjadi lagi. "Berita acara sita-rampas, emas batangan diambil seolah-olah ada title KPK, kemudian uang dirampas, tapi ternyata tidak masuk kas negara, ini gunanya Dewan Pengawas," ujar politikus PDIP tersebut.

Febri menjelaskan beda antara penyitaan dan perampasan. Ia mengatakan KPK melakukan penyitaan dalam proses penyidikan. Sementara, keputusan untuk merampas harta benda tersebut tergantung dari putusan hakim di pengadilan. Hakim dapat membuat keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan perampasan. "Dalam kondisi tertentu hakim dapat memerintahkan dilakukan perampasan, atau digunakan untuk perkara lain, atau dikembalikan pada pemiliknya," kata Febri.

Soal emas batangan, Febri mencontohkan kasus korupsi pembangunan pasar dengan terdakwa Wali Kota Madiun Bambang Irianto. Saat penyidikan, KPK menyita emas batangan seberat 1 kilogram. Namun, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memerintahkan barang sitaan tersebut dikembalikan kepada Bambang. "Justru salah jika KPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan tersebut," kata Febri.

Febri mengatakan KPK juga pernah menyita kebun kelapa sawit dalam kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Dalam putusannya, hakim memerintahkan perampasan aset tersebut untuk negara. KPK, kata dia, kemudian melakukan perampasan dan melelangnya bersama Kementerian Keuangan.

Febri berujar KPK juga tengah menyita delapan unit motor gede dalam kasus tindak pidana pencucian uang Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief. Hingga sekarang, kasus itu masih dalam proses penyidikan. Dalam kasus Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap, KPK menyita motor Harley Davidson.

Pengadilan Tipikor Medan kemudian memutuskan perampasan terhadap tersebut. KPK masih melelang motor tersebut dengan taksiran harga Rp285 juta. "Dari uraian itu, KPK meyakini tindakan penyitaan dilakukan sah secara hukum," kata Febri. (*/IN-001)

Aksi Heroik Kapolsek Kompol Dariyanto, Lindungi Menko Polhukam Wiranto

PANDEGLANG - Kapolsek Menes Polres Pandeglang Kompol Dariyanto, ikut mengalami luka akibat dari dua pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Menkopolhukam RI Wiranto, dalam acara undangan panitia peresmian Gedung Kuliah Bersama Universitas Mathlaul Anwar (UNMA) di Alun Alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

Aksi heroik Kapolsek Menes Kompol Dariyanto tersebut, ia juga mengalami luka di bagian punggung dan tangan, saat berupaya membantu menggagalkan aksi dua pelaku, dengan cara menangkis ayunan tangan pelaku SA (31), yang muncul dari belakang Kapolsek Menes berada.

Dua pelaku yang berstatus suami istri yakni SA (31) dan  FA (21) berhasil diamankan oleh personel yang berjaga. Dengan menggunakan sajam, pelaku SAberusaha menerobos kerumunan masyarakat yang ingin menyalami Wiranto.

"Ada dua orang pelaku, yaitu suami istri (SA dan FA-red) yang menerobos kerumunan masyarakat, kemudian melakukan upaya penganiayaan terhadap beliaulah (Wiranto-red)," kata Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir, dalam keterangan persnya.

Dari kejadian tersebut, Menkopolhukam RI mendapatkan luka sayatan akibat penganiayaan tersebut, dibagian perut dan dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan penanganan medis.

"Beliau (Wiranto-red) mengalami luka gores sayatan dan kondisi beliau stabil. Kedua pelaku sudah di amankan dan saat ini kasus tersebut sedang dikembangkan," ujar Irjen Pol Tomsi Tohir.

Untuk penanganan lanjutan, Menkopolhukam RI diterbangkan menggunakan helikopter ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto di Jakarta.

Kapolda Banten, menerangkan bahwa Menkopolhukam RI saat itu akan menuju helipad untuk bertolak ke Jakarta. Namun dengan kerendahannya, ia menyempatkan diri hendak menyapa masyarakat Menes yang menyambut kedatangannya sejak pagi.

Lebih lanjut, Irjen Pol Tomsi Tohir, upaya kedua pelaku berhasil dicegah namun tidak sepenuhnya sehingga melukai Menkopolhukam RI beserta ajudannya, yang mengalami luka termasuk ajudan Danrem 064/ MY, Kapolsek Menes Kompol Dariyanto, dan tokoh ulama UNMA Banten H. Fuad Sauki.

"Sejak pagi, pengamanan dan sterilisasi telah dilakukan dengan baik. Pada saat kembali, bersama-sama dengan jajaran TNI AD dan TNI AU kita lakukan pengamanan. Upaya kedua pelaku berhasil dicegah namun tidak sepenuhnya sehingga melukai Menkopolhukam RI," ungkap Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir. (*/IN-001)

Menko Polhukam Wiranto Ditusuk, Densus 88 Anti Teror Ikut Periksa Pelaku

PANDEGLANG - Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto ditusuk seorang pria yang diidentifikasi bernama Syahril Alamsyah, alias Abu Rara (31), di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten, usai menghadiri acara peresmian Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla’ul Anwar yang beralamat di Kampung Cikaliung, Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kamis (10/10/2019). Atas kejadian itu, Wiranto menderita luka tusuk di bagian perut. Selain Wirnato, dua orang lainnya juga terluka. Yakni Kapolsek Menes, Kompol Dariyanto dan salah satu staf Wiranto bernama Fuad. Polisi juga mengamankan satu perempuan yang diidentifikasi bernama Fitri Andriana (21).

Pelaku penusukan Syahril Alamsyah alias Abu Rara diidentifikasi sebagai warga Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumut, kelahiran 24 Agustus 1988. Sementara satu perempuan, yakni Fitri Andriana Binti Sunarto, kelahiran Brebes 5 Mei 1998 berasal dari Desa Sitanggai Kecamatan Karangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saat ini, Fitri tinggal mengontrak di Kampung Sawah, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kronologis

Dari kronologis kejadian, disebutkan pada Kamis tanggal 10 Oktober 2019, sekitar Pukul 11.55 WIB, bertempat di depan Gerbang Lapangan Alun-alun Menes Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Telah terjadi penyerangan/penusukan yang dilakukan oleh kedua tersangka terhadap Jenderal TNI (Purn) DR. H. Wiranto (Menko Polhukam), Kompol Dariyanto, SH, MH (Kapolsek Menes), dan Fuad.

Kejadian penusukan tersebut secara tiba-tiba langsung menyerang/menusuk kebagian perut Jenderal TNI (Purn) DR. H. WIRANTO, SH, (Menko Polhukam) dengan senjata tajam berupa gunting (sejenis pisau ninja) secara membabi buta. Sehingga, mengakibatkan luka tusuk pada Kompol Dariyanto SH, MH (Kapolsek Menes) di bagian punggung, dan Fuad di bagian dada sebelah kiri atas.

Usai kejadian itu Wiranto langsung dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat ini Wiranto sudah diterbangkan dengan helikopter di Jakarta dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto.

Densus 88 Turun Tangan

Pria penusuk diamankan di Polres Pandeglang. Densus 88 Antiteror turut memeriksa pria tersebut.

"Terduga pelaku diamankan di Polres Pandeglang dan masih proses pemeriksaan Polres Pandeglang, Polda Banten, dan di-backup Densus 88," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Kamis (10/10/2019). (*/IN-001)

Tiduri Istri Orang, Anggota DPRD dari NasDem Ini Dijebloskan ke Penjara

KUPANG - Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, Olafbert Arians Manafe alias Papi Manafe (30) ditangkap polisi dari Polsek Kelapa Lima, Kupang NTT, Senin (7/10/2019) siang. Papi Manafe diamankan polisi atas permintaan jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Anggota dewan dari Partai Nasdem ini divonis 6 bulan penjara oleh hakim pengadilan tinggi Kupang, Selasa 6 Agusutus 2019. Papi Manafe terjerat kasus perzinahan karena tertangkap tangan bersama wanita lain berinisial YD di kamar hotel.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Polin Tampubolon menyatakan, Papi Manafe terbukti bersalah melakukan perzinahan sesuai pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Vonis banding ini jauh lebih berat dari vonis hakim pengadilan negeri kelas 1 A Kupang yang hanya menjatuhkan hukuman 6 bulan percobaan pada 20 Juli 2019 lalu. Pasca sidang, putusan majelis hakim pengadilan tinggi itu belum dieksekusi. Kader partai Nasdem ini pun hingga kini masih menghirup udara bebas.

Karena belum dieksekusi maka pada Senin (7/10/2019), Papi Manafe ditangkap di sebuah rumah makan di Jalan WJ Lalamentik Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Benar kita tangkap yang bersangkutan (Papi Manafe) atas permintaan jaksa,” ujar Kapolsek Kelapa Lima, AKP Andri Setiawan, SH SIK saat dikonfirmasi wartawan dikantornya, Senin (7/10/2019) siang.



Papi Manafe pun langsung dikawal dan dibawa ke Rutan Kupang oleh pihak kejaksaan dan kepolisian. Papi Manafe yang mengenakam celana jeams warna biru dipadu kaus warna biru dan abu-abu tidak memberikan perlawanan saat digiring polisi dan jaksa. Papi Manafe tampak pasrah dan menandatangani surat penangkapan yang salinannya diserahkan pula ke kerabat Papi Manafe.

Sebelumnya, terpidana Papi Manafe tertangkap tangan bersama wanita lain berinisial YD tengah mesraan di kamar nomor 211 Hotel Nelayan Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada malam natal atau pada tanggal 24 Desember 2018 lalu.

Penggrebekan oleh Polres Kupang Kota itu disaksikan langsung VT, yang merupakan suami sah YD. Polisi juga mengamankan barang bukti pakaian dalam dan pakaian luar Papi Manafe dan YD. YD sendiri sudah divonis 8 bulan penjara.

Papi Manafe dilantik menjadi salah satu dari 25 orang anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao yang dilantik bulan Agustus 2019 lalu. Ia diusung Partai Nasdem dan terpilih saat Pemilu 17 April 2019 lalu. (*/IN-001)

KPK OTT Bupati Lampung Utara, Terkait Proyek di Dinas PU dan Koperindag

JAKARTA - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, bersama tiga orang lain dalam operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10/2019). Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangan pers, Minggu malam, menyatakan OTT berawal dari dugaan adanya penyerahan uang yang diperuntukkan bagi kepala daerah setempat.

"KPK mengamankan total empat orang sejak sore hingga malam, yaitu bupati, dua kepala dinas, dan satu orang perantara," kata dia.

Diduga penyerahan uang itu terkait urusan proyek di Dinas PU atau Koperindag di Kabupaten Lampung Utara.

"Untuk pengamanan awal, tim telah menyegal sejumlah benda dan lokasi," tuturnya.

Mundur dari NasDem

Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, mundur dari Partai NasDem usai dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Minggu (6/10) malam tadi. Pengunduran diri tersebut disampaikan keluarga Agung ke NasDem.

"Pernyataan pengunduran diri tersebut disampaikan oleh keluarganya mewakili Agung Ilmu Mangkunegara, mengingat yang bersangkutan belum dapat berhubungan dengan pihak luar," kata Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari, kepada wartawan, Senin (7/10/2019).

Sebelumnya, Agung adalah Ketua DPD Partai NasDem Lampung Utara. Partai NasDem telah menerima permintaan pengunduran diri tersebut. Kini Agung tak lagi punya posisi di seluruh jabatan dan posisi Partai NasDem.

"Hal itu agar Agung dapat berkonsentrasi menghadapi perkara hukum yang sedang dihadapi," kata Taufik

NasDem menghormati proses hukum yang berjalan dengan prinsip keadilan. NasDem juga dinyatakannya mendukung segala upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

"Terkait kasus korupsi, Partai NasDem tegas mengatur bahwa jika ada kader partai yang tersangkut kasus korupsi, hanya ada dua pilihan, yakni diberhentikan atau mengundurkan diri," kata Taufik. (*/IN-001)

Unjuk Rasa, Mahasiswa dan DPRD Gelar "Parlemen Jalanan"

Mahasiswa Gelar Aksi Demo ke DPRD Kota Solok
* Tak "Duduki" Gedung Dewan, Mahasiswa "Duduak Baropok" di Aspal

"Gelombang" unjuk rasa mahasiswa akhirnya "sampai" juga di Kota Solok. Demonstrasi menolak RUU KUHP, Revisi UU KPK, Karhutla, dan penanganan sejumlah kasus, dilakukan ke Gedung DPRD Kota Solok, Jumat (4/10/2019). Tak "diterima" masuk seluruhnya ke Gedung dewan, mahasiswa akhirnya "duduak baropok" di jalan aspal di halaman Gedung DPRD.

SOLOK - Mahasiswa Kota Solok yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Mahasiswa Solok (AMS) melakukan unjuk rasa menolak Revisi Undang-Undang KPK, RUU KUHP, penanganan Kebakaran Hutan dan Lahat (Karhutla) dan sejumlah kasus lainnya, ke Gedung DPRD Kota Solok, Jumat (4/10/2019). Orasi mahasiswa diterima oleh 20 orang Anggota DPRD Kota Solok, dan dikawal oleh ratusan personel kepolisian dari Polres Solok Kota.



Para mahasiswa dari Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok dan Akper YPTK Solok, serta dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Solok mengawali aksi dengan berorasi sambil long march dari kampus UMMY Solok menuju kawasan pasar raya, kemudian kembali berkumpul di depan kampus UMMY.

Usai long march, massa aksi kemudian bergerak menuju kantor DPRD kota Solok dengan konvoi menggunakan sepeda motor sampai di dekat Kantor KPU Kota Solok. Peserta aksi damai kemudian berjalan kaki menuju gedung dewan.



Sesampainya di Gedung DPRD Kota Solok, sempat terjadi ketegangan dan perdebatan panjang antara mahasiswa dan Anggota DPRD Kota Solok. Para mahasiswa bersikeras ingin masuk ke ruangan sidang DPRD Kota Solok. Sementara, pimpinan dan anggota DPRD Kota Solok, menyatakan kapasitas Ruang Sidang DPRD tidak mencukupi untuk menampung seluruh mahasiswa yang berdemo. Pimpinan dan anggota DPRD meminta mahasiswa mengirim perwakilan sebanyak 20 orang. Namun, tawaran tersebut ditolak mahasiswa.

Perdebatan panjang pun terjadi. Semula, Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng, sempat berdebat dengan para orator dan koordinator lapangan di lobi Gedung DPRD. Para mahasiswa yang tetap ingin masuk ke Ruang Sidang, dijawab dengan tak kalah sengit oleh Efriyon Coneng.



Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi juga angkat bicara. Menurut Kapolres yang baru hitungan hari menggantikan AKBP Dony Setiawan Dt Pandeka Rajo Mudo tersebut, mengharapkan para mahasiswa bisa bersikap tenang, sebab mahasiswa merupakan representasi kaum intelektual. Menurutnya, sikap dan perilaku mahasiswa akan menjadi panutan bagi elemen masyarakat lainnya.

"Silakan menyampaikan aspirasi, namun harus dengan cara-cara yang tertib. Kita yakin, mahasiswa Kota Solok akan menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara yang elegan," ungkapnya.



Tensi debat kemudian menurun saat Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Ramadhani Kirana Putra, angkat bicara. Ramadhani yang merupakan alumni UMMY dan Ketua HMI Cabang Solok, membuat para mahasiswa yang juga yunior-yunior Ramadhani, akhirnya "melunak". Ramadhani mengharapkan para mahasiswa Kota Solok bisa menyampaikan aspirasi dan tuntutannya dengan tertib dan elegan.

"Adik-adik mahasiswa merupakan generasi intelektual. Sampaikan aspirasi dengan cara-cara yang tertib dan elegan. Jangan sampai terjadi kerusuhan seperti di daerah lain. Jangan sampai menjadi tontonan nasional," ujarnya.



Ramadhani kemudian menekankan bahwa kapasitas Ruang Sidang DPRD Kota Solok tidak mencukupi untuk menampung semua mahasiswa. Ramadhani kemudian menawarkan untuk penyampaian aspirasi dilakukan di lobi gedung DPRD. Para Anggota DPRD akhirnya duduk di lantai lobi dan diikuti para mahasiswa. Namun, saat duduk tersebut, lobi tetap tidak bisa menampung seluruh mahasiswa yang duduk. Akhirnya, "lokasi" dipindahkan ke jalan aspal di halaman gedung.

Para pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok, akhirnya "duduak baropok" (duduk berdiskusi dengan posisi duduk sama tinggi) dengan seluruh mahasiswa yang berunjuk rasa.



Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, menyatakan mengaku sangat salut dan mengapresiasi seluruh mahasiswa yang dinilai sangat tertib menyampaikan aspirasi. Menurutnya, hal itu merupakan budaya dan cara-cara yang pantas ditiru.

"Kami sebagai lembaga dewan, siap menerima aspirasi seluruh masyarakat termasuk kalangan mahasiswa. Namun tentu dengan cara-cara yang etis dan tertib. Jangan sampai terpancing dengan cara-cara yang tidak benar," sebut Yutris Can.



Ketua HMI Cabang Solok, Chandra, yang juga merupakan salah satu Korlap Aksi, meminta DPRD Kota Solok tidak diam dalam menyikapi persoalan yang terjadi saat ini di tingkat nasional.

"Kita ingin, lembaga dewan yang ada di daerah sebagai representasi masyarakat tidak hanya diam terhadap upaya-upaya yang disinyalir untuk melemahkan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi dan RUU KUHP yang dinilai tidak masuk akal," ujarnya.



Menjawab hal itu, Yutris Can bersama anggota DPRD mengaku menyatakan pihaknya seirama dengan mahasiswa, dan dengan tegas untuk menolak aturan-aturan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Kita juga seirama dengan mahasiswa, pemerintah pusat juga harus mengusut tuntas kejahatan pembakaran hutan dan lahan, kasus penembakan mahasiswa dan kerusuhan di Wamena Papua yang menelan korban jiwa masyarakat Minang. Gedung DPRD, merupakan gedung milik rakyat. Seluruh lapisan masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya. Namun, tentu dengan cara-cara yang elegan. Seperti yang dilakukan mahasiswa saat ini," puji Yutris Can.



Dukungan DPRD kota Solok atas tuntutan mahasiswa akhirnya disepakati dibubuhkan dengan surat resmi lembaga dewan untuk disampaikan langsung ke DPR-RI dan pemerintah pusat.

Menjelang pulang, para perwakilan mahasiswa menyerahkan karangan bunga kepada Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can. Kemudian kepada Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK, Polwan Polres Solok Kota, dan sejumlah personel Polres Solok Kota. Hal itu dilakukan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada personel Polres Solok Kota yang telah melakukan pengamanan dengan humanis. Bahkan, sejumlah mahasiswa menyempatkan selfi (swafoto) dengan sejumlah personel.



Dalam pengamanan unjuk rasa tersebut, Polres Solok Kota menurunkan personel dengan kekuatan penuh. Selain Kapolres, juga hadir Kabag Ops Kompol Bresman Simanjuntak, Kasat Intelkam Iptu Luhur Fachri Utomo, Kasat Reskrim Iptu Defrianto, Kasat Lantas Iptu Sugeng Riadi, Kasat Sabhara AKP Poniman, Kasat Resnarkoba AKP Dodi Apendi, KBO Intelkam Iptu Jufrinaldi, KBO Sat Reakrim Ipda Ronald Hidayat, dan personel dari seluruh satuan. (IN-001)

Tertembak Peluru Karet, Mata Jurnalis Indonesia Veby Mega Dilaporkan Buta

HONG KONG - Salah satu mata jurnalis Indonesia, Veby Mega Indah, dilaporkan buta setelah terkena peluru karet dari polisi Hong Kong. Veby sebelumnya meliput demonstrasi yang mengguncang Hongkong sejak Juni. Saat itu peluru karet menembus kacamata pelindung dalam bentrokan Minggu (29/9/2019).

Dalam video yang beredar dilansir BBC Rabu (2/10/2019), polisi Hong Kong menembakkan peluru karet ke arah demonstran dan jurnalis di bawah jembatan kawasan Wan Chai.

Pengacaranya Veby, Michael Vidler mengatakan, peluru itu menembus kaca Veby Mega Indah dari jarak 12 meter dan melukai dua matanya. Jurnalis Indonesia itu segera dibawa ke rumah sakit. Pada Rabu, dokter menyatakan dia bakal buta di salah satu matanya. Insiden itu terjadi ketika Veby mengenakan rompi berwarna terang dengan helm yang jelas-jelas bertuliskan "pers".

Dia mengungkapkan sebelum penembakan, salah satu jurnalis sempat berteriak "jangan tembak, kami wartawan" sesaat sebelum dia terkena peluru.

Begitu mengetahui ada warganya yang terluka, Konsulat Indonesia di Hong Kong meminta WNI untuk menghindari Wan Chai dan area lain yang terdampak demonstrasi. Anis Hidayah, Direktur Migrant Care, menuturkan pemerintah salah satu pusat finansial dunia itu harus bertanggung jawab atas terlukanya Veby.

"Pemerintah Indonesia melalui konsulat di Hong Kong harus mengambil langkah tegas menginvestigasinya," ujar Anis dikutip The Jakarta Post.

Pada Rabu, para demonstran kembali menggelar aksi mengecam aksi polisi yang mereka anggap terlalu menggunakan kekerasan. Polisi diberitakan menangkap 269 orang, dengan 100 orang dibawa ke rumah sakit dan ada 30 aparat terluka.

Aksi protes mulai terjadi pada awal 2019 di mana pemerintah lokal menggulirkan RUU Ekstradisi yang membuat terduga pelaku kejahatan dikirim ke China daratan.

Bagi pihak kontra, rancangan itu membuat Hong Kong bisa memunculkan kekhawatiran akan terjadinya persidangan yang tidak adil.

Mereka kemudian turun ke jalan sejak Juni, di mana sebulan kemudian, pemimpin Hong Kong Carrie Lam menyatakan bahwa RUU itu "sudah mati".

Namun, meski akhirnya Lam mengumumkan bahwa RUU Ekstradisi itu dicabut, gelombang aksi protes yang tak jarang disertai bentrokan terus terjadi. (*/IN-001)

Polri Tetapkan 4 Tersangka Viralnya Grup Whatsapp STM, Diduga Buatan Polisi

JAKARTA - Kepala Biro (Karo) Penerangan Masyarakat (Penmas), Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan, pihaknya telah menetapkan empat tersangka terkait viral di sosial media Twitter adanya grup Whatsapp pelajar STM yang isinya meminta upah rusuh demonstrasi.

Saat nomor dalam grup tersebut ditelusuri, ternyata diduga malah milik anggota polisi. Hal itu kemudian disinyalir sebagai upaya Polri menyudutkan pelajar STM.

"Sudah diprofilling dan identifikasi akun-akunnya oleh siber. Sudah ada 4 tersangka, tapi nanti setelah ditangkap disampaikan," tutur Dedi saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2019).

Dedi enggan menjelaskan rincian penetapan tersangka tersebut. Yang jelas, kasus itu masih dalam pendalaman Ditsiber Bareskrim Polri. Lebih lanjut, situasi tersebut dinilai sebagai upaya propaganda.

"Nah ini, jadi kita paham betul apa yang ada di media sosial itu. Karena sebagian besar adalah anonymous, narasi-narasi yang dibangun adalah narasi propaganda, tentunya dari direktorat Cyber Bareskrim Polri sudah memprofiling," jelas dia.

Narasi Provokatif

Menurut Dedi, pada akhirnya narasi yang digunakan bersifat provokatif untuk membuat kegaduhan di masyarakat. Sama halnya dengan kasus surat suara tercoblos di tujuh kontainer, dan lainnya.

"Belum bisa dipastikan, kalau itu anggota polisi pun kan belum bisa dipastikan betul anggota atau bukan," pungkas Dedi. (*/IN-001)

Sumber: liputan6.com

Meliput Demo di Hongkong, Jurnalis Indonesia Tertembak di Bagian Dekat Mata

HONGKONG - Seorang jurnalis warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban dalam aksi demonstrasi di Hong Kong. Berdasarkan keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong, wartawan yang diidentifikasi sebagai Veby Mega itu terkena tembakan peluru karet di dekat matanya saat meliput unjuk rasa di daerah Wan Chai pada Minggu, 29 September. Korban dilaporkan berada dalam keadaan sadar dan telah mendapatkan perawatan dokter.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi telah menghubungi Konjen RI di Hong Kong terkait insiden ini dan telah menugaskan tim KJRI memberikan bantuan.

KJRI Hong Kong telah berkomunikasi dengan otoritas Hong Kong mengenai kronologis dan meminta penyelidikan lebih lanjut mengenai kejadian ini, dan akan terus memberikan pendampingan pada korban selama perawatan di rumah sakit.

Demonstrasi di Hong Kong telah berlangsung selama akhir pekan ke-14 berturut-turut. Kementerian LUar Negeri RI sebelumnya telah mengeluarkan peringatan perjalanan kepada WNI yang berencana melakuakn kunjungan ke Hong Kong di tengah situasi yang memanas.



KJRI Minta Hong Kong Selidiki Kasus Tertembaknya Jurnalis Indonesia

Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Hong Kong meminta aparat setempat melakukan penyelidikan atas tembakan peluru karet yang mengenai jurnalis Indonesia. KJRI juga mengatakan sudah berkomunikasi dengan otoritas Hong Kong untuk mengetahui kronologi kejadian.

"Kami telah berkomunikasi dengan otoritas Hong Kong mengenai kronologis dan meminta penyelidikan lebih lanjut mengenai kejadian ini," kata Konsul Jenderal RI untuk Hong Kong Ricky Suhendar dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip detik.com dari Antara, Minggu (29/9/2019).

KJRI sebelumnya mengungkapkan wanita berkewarganegaraan Indonesia bernama Veby Mega terkena tembakan peluru karet di dekat mata. Ketika itu, Veby sedang melakukan kegiatan jurnalistik terkait aksi demonstrasi di kawasan Wanchai, Hong Kong.



Pihak KJRI telah melaporkan insiden tersebut kepada Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Jakarta.

"Ibu Menlu telah menugaskan tim KJRI Hong Kong untuk segera memberikan bantuan ke rumah sakit," ujarnya didampingi Kanselari KJRI Hong Kong Mandala S Purba.

Veby dilaporkan dalam keadaan sadar dan masih dilakukan perawatan.

"Saat ini kondisi Veby dalam keadaan sadar dan masih dalam perawatan dokter," ujar Ricky.

Pihak KJRI Hong Kong akan terus memberikan pendampingan dan bantuan kepada korban selama perawatan di rumah sakit. (*/IN-001)

Provokasi Mahasiswa untuk Turunkan Jokowi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Minta Maaf

PADANG - Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar, Hidayat SS, akhirnya meminta maaf kepada publik usai terekam kamera ikut memprovokasi mahasiswa saat menerima mereka beraudiensi pada (25/9) lalu. Dalam pertemuan yang digelar di dalam gedung DPRD itu, Hidayat terekam berusaha membajak agenda awal mahasiswa untuk berdemonstrasi. Ia menantang mahasiswa apakah berani menurunkan Joko "Jokowi" Widodo dari kursi Presiden.

"Kami kan tidak membuat Undang-Undang adek-adek. UU itu (hasil pembahasan) DPR RI, bukan kerja kami. Kalau boleh saya tantang adek-adek semua, buat rekomendasi hari ini, turunkan Presiden Jokowi. Berani gak?," kata Hidayat lantang ketika itu.

Uniknya sebagian mahasiswa yang ikut audiensi turut menyambut dengan positif kalimat yang dilontarkan oleh Hidayat tersebut. Beruntung, ada salah satu mahasiswa yang menyadarkan kembali rekan-rekannya agar tidak mudah terprovokasi.

"Kawan-kawan! Ingat tujuan kita di sini, jangan terprovokasi! Apa tujuan kita? Tidak ada turunkan Jokowi!," ujar pemuda yang belakangan diketahui bernama Alfiandri, alumni Universitas Andalas jurusan Antropologi angkatan 2011.

Di video itu juga terekam Alfiandri langsung mengonfrontasi Hidayat dan meminta agar tidak memprovokasi rekan-rekannya supaya menurunkan Jokowi.

"Bapak ini adalah (anggota) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Bapak masih kurang yakin apakah suara ini kurang? Ini suara yang mewakili kepentingan rakyat!," kata dia sambil disoraki dengan kata setuju dari rekan-rekannya.

Video itu kemudian menjadi viral dan mendapat sorotan luas dari publik. Dokumentasi tersebut seolah menjadi konfirmasi memang ada pihak-pihak tertentu yang coba membajak agenda mahasiswa.

Lalu, mengapa akhirnya Hidayat meminta maaf ke publik? Apa penjelasannya soal pernyataan bernada provokasi tersebut?

1. Hidayat meminta maaf ke publik dan Jokowi karena telah menimbulkan ketidaknyamanan

Kepada media pada Sabtu (28/9) kemarin, Hidayat akhirnya menyatakan permintaan maaf ke publik dan Presiden Jokowi. Ia mengakui pernyataannya pada Rabu kemarin sudah menimbulkan rasa tidak nyaman dan situasi yang tak kondusif.

"Setelah membaca komentar di media sosial, maka secara sadar atas dasar pemikiran itu dan tanpa tekanan, saya menyatakan permohonan maaf," ujar Hidayat di Padang.

Ia pun meminta maaf kepada Jokowi atas ucapannya yang dinilai provokatif. Menurut Hidayat, ia tidak bermaksud untuk membajak agenda mahasiswa dan mengubahnya menjadi agar menurunkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Tidak ada niat kita untuk melakukan provokasi atau tindakan-tindakan yang di luar konstitusi," tutur dia.

Ia berdalih kalimat itu terlontar secara spontan ketika menerima audiensi dengan 50 mahasiswa. Pihak DPRD ketika itu mengaku tak menemukan solusi bagi tuntutan para mahasiswa.

2. Hidayat juga meminta maaf kepada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto

Selain kepada Jokowi, Hidayat turut meminta maaf kepada ketua umum Gerindra, parpol tempatnya kini bernaung.

"Mungkin Beliau bisa menangkap pesan kadernya tidak konstitusional tapi saya tidak ada niat untuk itu," kata Hidayat lagi.

Di dalam pemberian keterangan pers, Hidayat menjelaskan pada Rabu kemarin mereka didesak oleh perwakilan mahasiswa yang berdemo agar segera berangkat ke Jakarta. Tujuannya, untuk menemui Presiden dan anggota DPR supaya menyampaikan aspirasi mereka yang menolak rancangan Undang-Undang yang bermasalah. Namun, Hidayat dan rekan-rekannya menolak untuk berangkat ke Jakarta karena ada beberapa kendala yang dihadapi.

Akhirnya, diambil keputusan yang dikirim ke Jakarta wakil ketua sementara. Namun, mahasiswa menolak keputusan itu. Mereka khawatir aspirasinya tak benar-benar disampaikan ke Presiden dan DPR.

"Kemudian dengan kondisi di bawah tekanan, secara spontan keluar lah kalimat apa ada agenda lain (seperti) menurunkan Presiden Jokowi," tutur dia.

Namun, apabila meninjau kembali videonya, Hidayat justru menyampaikan kalimat berbeda. Ia jelas-jelas terdengar menantang mahasiswa apakah berani untuk menurunkan Jokowi dari kursi kepresidenan.

3. Sikap Hidayat sebagai anggota DPRD dikritik oleh warganet

Sikap Hidayat selaku anggota DPRD yang malah ikut memprovokasi dan bukan memberi solusi dikritik oleh warganet. Bahkan, sebagian mengaku tidak heran apabila Hidayat mengatakan demikian. Sebab, menurut warganet sejak masih ada sentimen dari Partai Gerindra seolah belum bisa menerima Presiden terpilih adalah Jokowi.

Ada pula warganet yang menanyakan tuntutan untuk menurunkan Jokowi salah alamat, lantaran di parlemen, sebagian besar justru diisi oleh partai pengusung mantan Wali Kota Solo itu. Selain sulit terealisasi, tuntutan tersebut tak masuk akal. (*/IN-001)

Sumber: idntimes.com

Imam Nahrawi Ditahan di Jumat Keramat

JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah diperiksa pada hari Jumat keramat (27/9/2019). Imam Nahrawi sejak Jumat siang diperiksa oleh penyidik KPK sebagai tersangka. Setelah diperiksa selama 7 jam, Imam Nahrawi keluar dari gedung KPK memakai rompi kuning tanda sudah menjadi tahanan.

Imam sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora KONI tahun anggaran 2018.

"Tidak ada pertanyaan ya, tidak ada pertanyaan," kata Imam Nahrawi sembari berjalan ke mobil tahanan KPK.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Imam Nahrawi diperiksa oleh penyidik.

"Dalam pemeriksaan tersebut IN dapat memberikan bantahan-bantahan atas tuduhan yang ditujukan kepada dirinya," kata Febri.

Imam sebelumnya  sudah pernah dipanggil KPK dalam proses penyidikan sejak 25 Juni 2019. Namun, Imam tiga kali tidak memenuhi panggilan tersebut yaitu pada 31 Juli 2019, 2 Agustus 2019 dan 21 Agustus 2019.

"Karena panggilan sudah disampaikan dan saya kira tersangka juga sudah pernah menyampaikan kepada publik bahwa pengunduran diri dari menpora agar fokus pada proses hukum, jadi besoklah saatnya untuk menyampaikan kalau ada klarifikasi-klarifikasi atau bukti-bukti lain," tambah Febri.

KPK dalam perkara ini menetapkan mantan Menpora Imam Nahrowi dan staf khususnya Miftahul Ulum sebagai tersangka penerima suap senilai total Rp 26,5 miliar.

Uang tersebut diduga merupakan "commitment fee" atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

KPK menyatakan bahwa uang Rp 26,5 miliar tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.

Adapun rinciannya dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui Miftahul Ulum menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam selaku Menpora diduga juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar

Imam dan Miftahul disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Imam mundur dari jabatannya sebagai Menpora sejak 19 September 2019, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebagai Plt Menpora. (*/IN-001)

Mahasiswa UNP yang Menurunkan Foto Jokowi Saat Demo di DPRD Sumbar, Resmi Ditahan

PADANG - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar menetapkan TI (19), mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP), sebagai tersangka kasus perusakan di Gedung DPRD, dalam demonstrasi, Rabu (25/9/2019). TI dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Perusakan dengan hukuman maksimal 6,5 tahun penjara. TI ditangkap dan ditahan.

TI diduga melakukan perusakan Gedung DPRD Sumbar dan dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Perusakan dengan maksimal hukuman 6 tahun 6 bulan.



Direktur Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Onny Trimurti, menyatakan pihaknya telah menetapkan satu tersangka atas kasus perusakan Gedung DPRD Sumbar. Saat ini, Dit Reskrimum Polda Sumbar memeriksa 10 mahasiswa lainnya.

"Betul. TI, sudah kami tahan dan ditetapkan sebagai tersangka perusakan Gedung DPRD Sumbar. Siang kami periksa 8 mahasiswa. Kemudian malam ini ada 2 orang lainnya yang kami periksa," kata Onny.

Delapan mahasiswa yang sudah diperiksa sudah diperbolehkan pulang dan sewaktu-waktu bisa kembali dimintai keterangan.

"Kami tadi hanya minta keterangan pada 8 mahasiswa. Setelah itu, kami perbolehkan pulang," ujar dia.



Sebelumnya, seperti diberitakan, buntut dari demo anarkistis di Gedung DPRD Sumbar, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Sumbar berinisial TI (19) diamankan pihak kepolisian. Mahasiswa itu diamankan karena diduga melakukan aksi penurunan foto Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, saat aksi berlangsung, Rabu (25/9/2019).

Setelah diamankan polisi, beredar video permintaan maaf dari TI. Onny mengatakan, pelaku saat diperiksa mengakui perbuatannya menurunkan foto Jokowi.

Selain IT, polisi juga menangkap sejumlah mahasiswa yang diduga melakukan perusakan gedung.

"Ada sejumlah nama lainnya yang kita mintai keterangan terkait aksi demo yang berakhir dengan perusakan gedung," kata Onny.

Penangkapan terhadap para mahasiswa tersebut, setelah pimpinan DPRD Sumbar melaporkan perusakan gedung dan penjarahan barang-barang di DPRD Sumbar ke polisi, Rabu (25/9/2019). Perusakan dan pejarahan terjadi saat aksi demo mahasiswa di Gedung DPRD Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sementara Irsyad Syafar mengatakan, perusakan gedung mengakibatkan perpustakaan, kursi, meja, sound system rusak dan sejumlah kaca pecah.

Demonstran juga melakukan penjarahan di ruangan yang ada di DPRD sehingga menyebabkan hilangnya uang tunai, laptop, sepatu, serta surat penting lainnya.

Demo mahasiswa itu menuntut UU KPK, RKUHP serta sejumlah RUU lainnya dibatalkan.



Diduga Ada Provokasi

Polisi menduga ada penyusup saat aksi demo mahasiswa yang berujung anarkistis di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (25/9/2019). Penyusup diduga memprovokasi sehingga mahasiswa berbuat anarkistis dengan melakukan perusakan gedung DPRD Sumbar.

"Diduga ada penyusup bukan dari mahasiswa," kata Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan, Rabu (25/9/2019).

Yulmar mengatakan, aksi unjuk rasa awalnya berlangsung aman dan tertib. Namun, gelombang massa terus berdatangan sehingga massa semakin banyak dan tidak terkendali lagi. Untuk mengusut kejadian itu, polisi sudah mengambil semua rekaman kamera CCTV yang ada di DPRD Sumbar.

"Rekaman sudah kita ambil. Akan kita usut. Saat ini masih belum ada pendemo yang kita amankan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan demo massa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar berlangsung anarkistis. Setelah melewati barisan polisi, mahasiswa masuk ke gedung DPRD Sumbar. Mereka menduduki ruang sidang utama dan melakukan perusakan. Bahkan massa sempat membakar kursi anggota DPRD Sumbar sebelum akhirnya dipadamkan polisi. (*/IN-001)