Fotonya Viral di Internet, Dua Perusuh Gedung Capitol Ini Ditahan FBI

WASHINGTON - Agen Federal Amerika Serikat (FBI) menahan dua orang perusuh dalam penyerbuan Gedung Capitol di Washington DC, pada Rabu (6/1), yang fotonya sempat viral di internet.

Dilansir dari Reuters, Minggu (10/1), Kementerian Kehakiman AS menyebut seorang perusuh yang mengenakan kostum tanduk dan bulu hewan, menggunakan cat wajah, serta memegang tombak berbendera AS dan fotonya viral di internet, Jacob Anthony Chansley, menyerahkan diri ke polisi. Ia resmi ditahan pada Sabtu (9/1) waktu setempat.

Chansley, yang juga dikenal sebagai Jake Angeli, menghubungi kantor FBI di Washington pada Kamis (8/1).

Kepada agen FBI, dirinya mengaku hadir sebagai bagian dari upaya kelompok dari Arizona atas seruan Presiden Donald Trump yang meminta seluruh ‘patriot’ harus datang ke Washington DC pada 6 Januari.

Sebelum penahanannya itu, pada hari kerusuhan, Chansley berkoar tentang bagaimana para peserta aksi menduduki gedung kongres AS tersebut hingga memaksa para anggota parlemen untuk segera pergi dari sana.

“Dengan fakta bahwa ada sejumlah pengkhianat di gedung itu, bertekuk lutut, memakai masker gas, dan mundur ke bunker di bawah tanah, saya merasa ini sebagai suatu kemenangan,” kata Chansley kepada NBC News.

Atas tindakannya tersebut, Chansley terancam sejumlah tuntutan hukum federal, termasuk penerobosan ke Gedung Capitol dan melakukan tindakan yang mengganggu di area itu.

Selain Chansley, FBI juga menahan Adam Christian Johnson. Johnson dikenali melalui foto dirinya sedang tersenyum dan melambaikan tangan seraya membopong mimbar pidato Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi yang sempat viral.

Pada hari kerusuhan itu, menurut Tampa Bay Times, Johnson juga menyiarkan video secara langsung di Facebook ketika dirinya berjalan di koridor Gedung Capitol.

Videonya kini telah dicabut dari berbagai platform. Seluruh laman milik Johnson juga telah dihapus.

Meski begitu, hingga saat ini masih belum diketahui lokasi penahanan Chansley.

Sementara Johnson diwajibkan menghadiri sidang federal perdana pada Senin (11/1) waktu setempat. Ia saat ini tengah diproses hukum di luar Ibu Kota AS.

Diketahui, puluhan orang telah didakwa terkait penyerbuan oleh pendukung Presiden AS Donald Trump tersebut.

FBI pun meminta masyarakat untuk membantu mengidentifikasi para peserta aksi, mengingat semakin banyak gambar kerusuhan beredar di dunia maya. (*/IN-001)

Sumber: fajarindonesia

Kopaska Temukan Bangkai Utuh Pesawat Sriwijaya Air SJ-182

JAKARTA - Sebuah video rekaman bawah laut pencarian bangkai pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 dengan rute Jakarta - Pontianak terposting di media sosial.

Dalam rekaman kurang dari delapan detik itu yang dibagikan akun instagram @warungjurnalis, terlihat samar bangkai pesawat terlihat, ekor dan sayap masih menyatu dengan bagian belakang.

Sementara potongan body pesawat tampak terbelah. Bagian ekor pesawat juga tampak masih berdiri tegak. Warna merah biru logo sriwijaya air masih mengkilap dan kontras dengan pemandangan air laut.

"Gambaran bawah air di koordinat, hasil prajurit kopaska Marinir TNI AL," tulisnya dalam caption.

"Titik koordinat telah ditemukan berikut hasil gambar sementara di bawah air. Prajurit kopaska juga ikut diterjunkan untuk melakukan proses evakuasi pesawat sriwijaya air," tambahnya dalam caption.

Hingga kini video itu telah ditonton 31.742 akun instagram. 66 akun lainnya juga ikut berkomentar menyemangati prajurit kopaska.

Sebelumnya, Kabag Humas Basarnas Anjar mengatakan, KN Basudewa Basarnas kembali lagi melanjutkan operasi SAR Sriwijaya Air SJ-182. Kapal tersebut membawa sejumlah penyelam dan logistik untuk beberapa hari ke depan. (*/IN-001)

Sumber: sindonews

Ini Daftar Penumpang Sriwijaya Air SJY-182 Rute Jakarta - Pontianak yang Hilang Kontak

 

JAKARTA - Pesawat Boeing 737-500 milik maskapai penerbangan Sriwijaya Air dinyatakan hilang kontak dengan menara pengawas, Sabtu (9/1/2021). Diketahui, nomor penerbangannya adalah SJY-182 rute Jakarta-Pontianak. Beredar informasi pesawat tersebut jatuh di sekitar Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut.

"Kami masih kehilangan kontak sampai sekarang. Kami masih berusaha, dan berkoordinasi terus dengan pihak basarnas untuk memastikan," ujarnya saat dihubungi.

Berdasarkan pantauan di laman Flight Radar 24, posisi terakhir pesawat di perairan utara Jakarta. Pesawat seharusnya dijadwalkan tiba di Pontianak pada pukul 17.50 WIB

Diketahui, ada sekitar 56 orang penumpang dalam pesawat tersebut, yang terdiri dari 46 orang dewasa, 7 orang anak-anak, 3 orang bayi, 2 orang pilot, dan 4 orang cabin crew. (*/IN-001)

Sumber: kompas.com

Berikut nama-nama lengkap 56 penumpang tersebut:

Paulus Yulius Kollo

Indra Wibowo

Aisah Dewi Handayani

Rifqi Maulana

Yulianto Yulianto

Suyanto Suyanto

Riyanto Riyanto

Angga Fernanda Afrion

Rion Yogatama

Arifin Ilyas

Sugiono Effendy

Yohanes Yohanes

Pipit Piyono

Panca Widia Nursanti

Beben Sopian

Razanah Razanah

Sarah Beatrice Alomau

Feliks Wenggo

Yohanes Suherdi

Ricko Ricko

Arneta Fauzia

Fao Nuntius Zai

Zurisya Zuar Zai

Umbu Kristin Zai

Kolisun Kolisun

Supianto

Daniya Rusni

Rizki Wahyudi

Arkana Nadhif Wahyudi

Rosi Wahyuni

Indah Halimah Putri

Nabila Anjani

Makrufatul Yeti Srianingsih

Mulyadi Mulyadi

Khasanah Khasanah

Andi Syifa Kamila

Xcu Capt Didik Gunardi

Xcu Fo Fadly Satrianto

Xcu Fa Yunni Dwi Saputri

Xcu Fa Isti Yudha Prastika

Xcu Fa Grislend Gloria Natalies

Xcu Fa Oke Dhurrotul

Rahmania Ekananda

Dinda Amelia

Fazila Ammara

Fathima Ashalina M

Asy Habul Yamin

Faisal Rahman

Iuskandar

Nelly

Ratih Windania

Yumna Fanisyatuzahra

Rahmawati Rahmawati

Toni Ismail

Athar Rizki Riawan

Ihsan Adhlan Hakim

Putri Wahyuni

Muhammad Nur Kholifatul Amin

Agus Minarni

Shinta

Nelayan Temukan Serpihan yang Diduga Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Pulau Laki, Kepulauan Seribu

JAKARTA - Bupati Kepulauan Seribu Djunaedi mengatakan, pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak jatuh di sekitar Pulau Laki.

"Betul (di Pulau Laki)," ujar Djunaedi kepada Kompas.com, ketika dikonfirmasi, Sabtu (9/1/2021).

Menurut Djunaedi, peristiwa terjadi pada Sabtu siang sekitar pukul 14.30 WIB. Djunaedi menyatakan bahwa ia menerima informasi tersebut dari pihak kelurahan setempat.

Dari pihak kelurahan ia menerima informasi bahwa seorang nelayan bubu sempat melihat ledakan api dari peristiwa tersebut, kemudian meminta tolong kepada warga sekitar.

"Ya saya dapat informasi dari kelurahan dari nelayan bubu ada orang yang minta tolong, ada ledakan api di sekitar Pulau Laki," lanjutnya.

Kini, tim dari Basarnas sedang menuju lokasi kejadian.

"Basarnas sedang ke lokasi. Belum ada lagi informasi ke saya," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, pesawat Sriwijaya Air SJ 182 rute Jakarta-Pontianak diduga hilang kontak.

Menurut Kasubbag Humas Basarnas Yusuf Latif, pihaknya akan menyampaikan informasi terkait lebih lanjut kemudian.

"Sementara masih diduga (hilang kontak)" kata Yusuf, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu.

Sementara itu, Manajer Humas Airnav Indonesia Yohanes Sirait saat dimintai konfirmasi, Sabtu (9/1/2021) mengatakan, pihaknya masih menunggu pihak Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan perihal ini. (*/IN-001)

Sumber: kompas.com

Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Rute Jakarta - Pontianak Hilang Kontak

JAKARTA - Pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta Pontianak hilang kontak. Laporan tersebut dikonfirmasi oleh pihak Airnav.

"Confirmed hilang kontak," kata Humas Airnav Yohanes, Sabtu (9/1).

Ada Selegram Syifa Mila

Seorang selebgram asal Pontianak, Syifa Mila terpantau masuk dalam daftar pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta menuju Pontianak, pada penerbangan 14.36 WIB yang saat ini hilang kontak.

Andi Syifa Kamila masuk dalam salah satu penumpang Sriwijaya yang saat ini masih hilang kontak dan belum ditemukan.

Selebgram Syifa Mila dikenal sebagai seorang Make Up Artist (MUA) terkenal di Pontianak. Ia memiliki 59,7 ribu pengikut di akun instagramnya.

Pada pantauan akun instagram @syifamilaa, sebelum masuk ke pesawat ia mengunggah cerita di instagramnya sedang berada di ruang tunggu sambil memakan sebuah kue.

Sebelumnya ia juga membuat story instagram sesi tanya jawab tentang promo yang akan dibuatnya.

“Sesi Januari ini enaknya bikin promo apa nih,” dalam akun instagramnya.

Ia juga mengunggah cerita membawakan suaminya oleh-oleh. “Aman yah oleh-olehnya pak @yudhiwis,” ucapnya. (*/IN-001)

Sumber: kumparan.com

Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja Resmi Jabat Dir Reskrimum Polda Sumut

MEDAN - Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, resmi menjabat sebagai Direktur Kriminal Umum Polda Sumut, Senin (4/1). Jabatan Direktur Kriminal Umum itu diamanahkan setelah dilantik Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, di Aula Tribrata Mapolda Sumut, dengan membacakan surat keputusan Kapolri. Lalu, dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan serta pengambilan sumpah jabatan.

"Saya sangat sedih namun juga bangga. Diharapkan kepada pejabat yang baru dilantik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ucap Martuani saat memberikan sambutan usai pelantikan.

Diketahui, Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempercayakan jabatan Direktur Kriminal Umum Polda Sumut kepada Kombes Tatan Dirsan Atmaja. 

Penunjukkan jabatan itu berdasarkan keputusan Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz, sesuai Surat Telegram Nomor 3489/XII/KEP/2020 Tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani Asisten SDM Mabes Polri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan.

Dari Surat Telegram yang dikeluarkan Kombes Tatan Dirsan Atmaja akan menggantikan Kombes Pol Irwan Anwar sebagai Dir Reskrimum Polda Sumut. Sedangkan untuk jabatan Kabid Humas yang saat ini masih dipegang Kombes Tatan Dirsan Atmaja nantinya akan digantikan AKBP Hadi Wahyudi Wadirlantas Polda Kalteng. 

Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolsek Gambir dan Kasat Reskrim Jakarta Pusat. Selanjutnya, putra asli kelahiran Medan Labuhan ini pun pernah bertugas sebagai Kapolres Asahan, Waka Polrestabes Medan dan Kabid Humas Polda Sumut.

Selama bertugas sebagai Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan, dinilai sebagai sosok yang loyal, royal dan bertanggung jawab terhadap pimpinan, institusi tempatnya bekerja serta mampu menjalin hubungan baik dengan sesama rekan-rekan media. (IN-001)

FPI Dibubarkan, Kabaharkam Polri: Pembiaran dapat Menjadi Embrio Perpecahan NKRI

JAKARTA - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menilai keputusan pemerintah melarang seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi adalah tindakan tepat dan bukan kriminalisasi.

Menurutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Ormas), jelas membatasi bahwa tujuan Ormas didirikan adalah untuk membentuk partisipasi di dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

"Tentunya apa yang harus dilakukan oleh Ormas tidak boleh menimbulkan perpecahan, tidak menyebabkan terjadinya disintegrasi, kemudian tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan kewenangannya tapi merupakan kewenangan aparat penegak hukum," kata Komjen Pol Agus Andrianto dalam keterangan yang disiarkan salah satu televisi swasta nasional, Rabu, 30 Desember 2020.

Mengacu pada sepak terjang FPI yang kerap melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, ujaran kebencian, ajakan melakukan kekerasan, tindakan intoleran, dan lain-lain, Komjen Pol Agus Andrianto menilai pelarangan FPI sebagai organisasi merupakan langkah tepat untuk meredam keresahan masyarakat. Dan dia menegaskan keputusan itu tidak dapat disebut sebagai kriminalisasi.

"Kalau kriminalisasi kan artinya kalau tidak ada perbuatan kemudian orang itu ditetapkan sebagai bermasalah sehingga dia menjadi pelaku kriminal. Itu kriminalisasi. Tapi kalau ada perbuatan yang dilakukan, ada aturan yang dilanggar, ada hukum yang dilanggar, tentunya FPI harus mematuhi aturan-aturan yang menyangkut ke-Ormas-an," tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

"Saya rasa jejak digital tidak bisa dihilangkan. Bisa dicari di media sosial yang ada sekarang ini. Tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang matang dengan melibatkan kementerian dan lembaga," tambahnya mengacu pada sepak terjang FPI.

Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, keputusan bersama tiga menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT tentang larangan kegiatan FPI itu dapat memberikan payung hukum bagi kepolisian untuk melakukan tindakan hukum berupa pembubaran terhadap kegiatan FPI serta penggunaan simbol dan atribut FPI di seluruh wilayah hukum NKRI.

"Pembiaran dan keraguan penegakan hukum terhadap para pelaku yang seperti ini akan mengakibatkan embrio bagi perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya. (*/IN-001)

Mencekam, Enam Pengikut Habib Rizieq Shihab Tewas Ditembak di Jalan Tol Jakarta-Cikampek

JAKARTA - Sebanyak 6 orang pengikut Habib Rizieq Shihab tewas ditembak pihak kepolisian di Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM 50, Senin (7/12/2020) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya dalam keterangannya di Mapolda Metro Jaya, Senin (7/12/2020), mengungkapkan kalau polisi memberikan tindakan tegas dan terukur karena para pengikut Rizieq diduga henak melakukan penyerangan terhadap petugas. Menurut Fadil, sebanyak 6 orang diketahui tewas ditembak mati oleh Petugas Polda Metro Jaya lantaran melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang bertugas penyelidikan.

"Terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan kepada kepada anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak enam orang," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020), seperti dikutip dari indozone.id

Diketahui situasi saat itu mencekam saat kelompok pengikut HRS roboh ditembak mati oleh pihak kepolisian setelah terjadi pengerahan massa Rizieq Shihab di Mapolda Metro Jaya. Kejadian berawal saat petugas menyelidiki informasi soal pengerahan massa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Rizieq di Mapolda Metro Jaya.

"Ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS , kendaraan petugas dipepet lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam," tambahnya.

Fadil mengatakan ada 10 orang yang melakukan penyerangan tersebut, namun setelah 6 rekannya ambruk, 4 orang sisanya melarikan diri.

Tidak korban jiwa maupun luka dari pihak kepolisian, hanya ada kerugian materi dari sebuah kendaraan rusak karena dipepet serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan. Kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Sementara itu politisi Gerindra Fadli Zon mengecam tindakan gegabah dari pihak kepolisian yang menembak mati massa pendukung Rizieq. Menurut anggota DPR RI tersebut kalau pendukung Rizieq cinta damai dan tidak dibekali senjata.

"Kenapa sampai ada tembak mati? Memangnya mereka teroris? Polisi jgn gegabah gunakan senjata. Saya sangat yakin Pendukung Habib Rizieq cinta damai dan tak dibekali senjata," kata Fadli Zon melalui akun Twitternya, Senin.

Dia meminta kalau kasus penembakan terhadap pendukung Rizieq harus diusut tuntas hingga tidak ada penggunaan kekuasaan yang berlebihan.

"Harus diusut tuntas. Jika berlebihan, maka polisi telah melakukan abuse of power. Kapolda harus bertanggung jawab," katanya.

Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Rizieq Shihab oleh pihak kepolisian buntut dari kasus yang mengundang kerumunan saat berlangsung hajatan pesta pernikahan puterinya di masa pandemi. (*/IN-001)

Direktur RS Ummi: Habib Rizieq Tidak Kabur, Tapi Pulang Atas Permintaan Sendiri

JAKARTA - Direktur RS Ummi, Andi Tata menyatakan, Habib Rizieq Shihab pulang atas permintaanya sendiri. Permintaan pulang itu disampaikan HRS dan keluarganya kepada rumah sakit pada Sabtu (28/11) malam.

Andi Tata juga menyebut bahwa pihaknya sempat mempertanyakan hasil test swab HRS. Akan tetapi, pihak keluarga enggan memberikan informasi tersebut dan tetap meminta pulang.

"Kami mengedukasi ke pasien dan keluarga mengenai hasil pemeriksaan yang belum ada hasil. Tapi keluarga tetap meminta pulang," katanya, Minggu (29/11/2020).

Dengan begitu, kata dia, pihak RS Ummi tidak lagi bertanggung jawab jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap Rizieq Shihab.

"RS Ummi tidak bertanggungjawab jika terjadi sesuatu pada pasien yang memaksa pulang," tegasnya.

Karena memaksa pulang, pihaknya akhirnya membuatkan surat pernyataan.

"Pasien juga bersedia menandatangani dokumen bahwa kepulangan sepenuhnya atas kemauan pasien dan keluarga," sambungnya.

HRS sendiri dikabarkan meninggalkan rumah sakit lewat pintu belakang melalui gudang obat. Kendati demikian Andi Tata tetap bersikukuh bahwa HRS tidak kabur dari RS Ummi.

"Istilah rumah sakit, pasien pulang atas permintaan sendiri. Bukan rumah sakit yang memulangkan. Apalagi kabur," tandasnya.

Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab (HRS) dikabarkan kabur dari Rumah Sakit Ummi Kota Bogor saat masih menjalani perawatan. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu dikabarkan meninggalkan rumah sakit pada Sabtu (28/11/2020) sekitar pukul 20.50 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, HRS meninggalkan rumah sakit melalui pintu belakang. Saat dikonfirmasi, Paur Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Rachmat Gumilar membenarkan hal ini. Namun, kepolisian masih kesulitan untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit.

"Benar. Diduga (keluar) melalui gudang obat RS Ummi," kata Rachmat, Minggu (29/11/2020).

Hal itu diketahui saat pihak keamanan rumah sakit memeriksa kondisi ruangan tempat HRS dirawat. Namun pada pukul 21.45 WIB, HRS diketahui sudah tidak berada di ruangannya.

"Pihak rumah sakit masih tertutup terkait keberadaan pasti. Kendaraan yang digunakan untuk pergi pun belum diketahui," kata Rachmat.

Hal senada juga disampaikan Kapolres Bogor Kota, Kombes Hendri Fiuser.

"Kabur melalui pintu belakang, diduga melalui gudang obat RS Ummi," bebernya.

Akan tetapi, seorang petugas keamanan bernama Edy Setiawan tidak mengetahui persis kendaraan yang dipakai HRS.

"Setelah dicek oleh sekuriti, Rizieq dan istri telah meninggalkan kamar rumah sakit, sekitar pukul 20.50 WIB," jelas Hendri. (*/IN-001)

Sumber: pojokbogor.com

KPK Tetapkan Edhy Prabowo Tersangka Suap Izin Ekspor Benih Lobster

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status hukum para pihak yang terjaring OTT Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pada Rabu malam (25/11).

Setelah melalui gelar perkara, KPK menetapkan Edhy dan orang lain sebagai tersangka. Penyidik meyakini mereka terlibat kasus dugaan suap.

"KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (25/11) malam.

Edhy Prabowo turut dihadirkan dalam konferensi pers itu. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan posisi membelakangi kamera.

Edhy ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait penetapan calon eksportir benih lobster. Adapun dugaan suap yang diterima Edhy senilai miliaran rupiah. (*/IN-001)

Sumber: kumparan.com

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan penangkapan itu terkait ekspor benih lobster.

"Benar KPK tangkap, berkait ekspor benur," ungkapnya, Rabu (25/11).

Menurut Ghufron, politikus Partai Gerindra itu ditangkap dini hari pada pukul 01.23 WIB. Dia ditangkap di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten.

Selain Edhy Prabowo, KPK turut mengamankan sejumlah orang yang bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, Ghufron tak merinci nama-namanya.

Tak hanya pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK juga meringkus beberapa keluarga Edhy Prabowo.

"Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan (Edhy Prabowo)," kata dia. (*/IN-001)

Sumber: merdeka.com

Wasdal, Sahli Pangdam I/Bukit Barisan Kunjungi Satgas Pamtas Yonif 125/Simbisa

MERAUKE - Satgas Pamtas Yonif 125/Simbisa di bawah Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) Korem 174/ATW terima kunjungan Sahli Pangdam I/BB bidang OMP Kolonel INF Polsan Situmorang, SE, MKP, bertempat di Pos Kuler (Pos Koki SSK D) di Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke.

Dansatgas Yonif 125/Simbisa, Letkol Inf Anjuanda Pardosi dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Merauke, Papua, mengatakan bahwa kunjungan Sahli Pangdam I/BB beserta rombongan ke Pos Kuler Satgas Yonif 125/Simbisa dilaksanakan pada Jumat (20/11/2020).

"Kegiatan tersebut sebagai wujud perhatian pimpinan kepada prajurit yang sedang melaksanakan tugas di wilayah perbatasan RI-PNG sekaligus untuk mengadakan pengendalian dan pengawasan tugas operasi," jelasnya.

Dalam kunjungannya, Ketua Tim Wasdal Kolonel Inf Polsan Situmorang, S.E., MKP menyempatkan diri memberikan pengarahan kepada prajurit Satgas Yonif 125/Simbisa.

Mengawali arahannya, Ketua Tim Wasdal Kodam I/BB menuturkan, kunjungannya selain untuk mengetahui kondisi langsung para prajuritnya, juga memberikan apresiasi kepada personel Satgas yang telah melaksanakan tugas dengan baik serta memberikan motivasi agar tetap berbuat yang terbaik dan selalu menjaga citra TNI AD khususnya Kodam I/Bukit Barisan.

Dikatakan juga, kepada seluruh prajurit Satgas untuk selalu menjaga dan meningkatkan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas di medan operasi. "Jangan lengah, terutama waktu menjelang akhir penugasan, karena kelengahan mengakibatkan kekalahan dan kekalahan membawa kepada kehancuran," ujarnya.

"Rangkul masyarakat dengan inovasi dan kreatifitas, sehingga kemanunggalan TNI-Rakyat benar-benar terwujud," tambahnya.

Kunjungan ini, kata Dansatgas diharapkan dapat memberikan motivasi dan menambah semangat Prajurit menjelang akhir penugasannya di wilayah perbatasan. 

"Seluruh personel Satgas senantiasa berupaya untuk berbuat yang terbaik dalam pengabdiannya di wilayah perbatasan, sehingga kehadirannya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," katanya. (*/IN-001)

Sumber: Papen Satgas Yonif 125, Lettu CHK Juspindeli Girsang

KKB Papua Kembali Berulah, Tembak 2 Warga Papua di Ilaga

JAYAPURA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali berulah. Kali ini korbannya warga Asli Papua.  Penembakan kali ini diduga dilakukan oleh KKB terhadap dua warga asli Papua, di Distrik Sinak menuju Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Jumat (20/11/2020).

Korban Amanus Murib kondisi kritis, sementara Atanius Murib meninggal dunia. Keduanya dilarikan ke Puskesmas Ilaga oleh masyarakat sekitar tempat kejadian. Korban meninggal dunia dengan luka parah sempat ditangani oleh petugas Puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong karena terlalu banyak mengeluarkan darah.

Dari informasi yang beredar dan analisa sementara, pelaku penembakan diduga KKB.  Aksi brutal KKB ini bermotif intimidasi kepada masyarakat, karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Aksi KKB kepada warga asli Papua ini disinyalir sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan menuduh aparat keamanan sebagai pelakunya. Motif pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KKB dan pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia. (*/IN-001)

Sumber: Kapen Kogabwilhan III, Kolonel CZI IGN Suriastawa

Jokowi Siap Menjadi Orang Pertama Divaksinasi Covid-19

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tenaga kesehatan dan TNI Polri menjadi kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu.

"Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat dan juga tenaga medis, paramedis yang ada itu yang diberikan prioritas plus TNI, Polri," ujar Jokowi saat meninjau proses vaksinasi di Puskemas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).

Prioritas selanjutnya kata Jokowi yaitu para aparatur sipil negara (ASN) untuk pelayanan publik, para guru serta masyarakat Indonesia.

"Kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di depan, guru dan kemudian tentu saja kita semuanya," tutur dia.

Jokowi pun mengaku siap jika diminta menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksinasi.

"Kalau ada yang bertanya presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, saya siap (Divaksinasi)," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Negara menginginkan vaksin hadir di Indonesia pada bulan November 2020.

Pemerintah kata Jokowi berusaha mendatangkan vaksin secepatnya, sehingga jika tidak di akhir November, vaksin akan hadir pada Desember baik dalam bentuk vaksin jadi maupun bahan baku.

"Tapi kita ingin berusaha, tapi kalau tidak bisa berarti masuk ke bulan Desember, baik itu dalam bentuk vaksin jadi, maupun dalam bentuk nantinya bahan baku yang akan diolah di Biofarma," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan semua vaksin yang digunakan harus masuk daftar atau list WHO (Badan Kesehatan Dunia).

"Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk dalam listnya WHO. Ini wajib harus masuk ke listnya WHO," kata dia.

Kemudian kata Jokowi, setelah masuk ke Indonesia, vaksin harus melalui tahapan di Badan POM yang memerlukan waktu sekitar tiga minggu.

Sehingga tak bisa langsung disuntikkan kepada masyarakat sebelum mendapat izin dari BPOM. (*/IN-001)

Kisah Setelah G30S: Pembantaian "Sejuta Orang" yang Tak Pernah Diajarkan di Sekolah

JAKARTA - Peristiwa G30S/PKI menewaskan enam jenderal, tiga perwira, satu polisi, dan satu putri jenderal. Aksi balasan atas peristiwa itu mengakibatkan puluhan ribu hingga sejuta orang tewas dalam pembantaian massal.

Peristiwa setelah G30S/PKI itu biasa disebut sebagai peristiwa 1965, peristiwa pasca-'65, tragedi 1965, atau pembantaian massal 1965-1966. Semuanya merujuk pada momen pembunuhan besar-besaran terhadap kader PKI, simpatisan PKI, atau orang yang dituduh PKI.

"Peristiwa G30S 1965 secara faktual diikuti oleh pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia. Pembunuhan itu tak pernah diungkapkan dalam pendidikan sejarah, baik proses maupun jumlah korbannya," tulis sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, dalam Archipel di situs Open Edition Journals, diakses detikcom, Minggu (4/10/2020).

Mundur satu dasawarsa sebelum 30 September 1965, PKI adalah partai nomor empat dalam Pemilu. Pemilihnya berjumlah enam juta orang lebih. Seperti partai-partai pada umumnya, PKI juga punya organisasi sayap pula, merentang dari organisasi kegiatan kemahasiswaan, petani, buruh, perempuan, sampai seni-budaya.

Pada 1965, PKI adalah partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Partai Komunis di Uni Soviet dan Partai Komunis China. Tentu saja anggotanya banyak.

Percobaan kudeta yang memuncak pada pembunuhan para jenderal di 30 September 1965 didalangi bukan oleh jutaan orang, melainkan oleh beberapa elite. Namun gara-gara intrik politik tingkat atas tersebut, banyak orang harus terbunuh dalam aksi balasan.

Robert Cribb dalam 'The Indonesian Killings, 1965-1966: Studies from Jawa and Bali ' menjelaskan bahwa pembunuhan dimulai beberapa pekan setelah kudeta gagal itu. Peristiwa pembunuhan massal menyapu seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ada pula pembunuhan di pulau-pulau lain terkait suasana politik saat itu, skalanya cenderung lebih kecil dari Jawa dan Bali.

"Pembantaian berhenti pada Maret 1966, namun kadang muncul lagi secara tiba-tiba hingga 1969," tulis Robert Cribb.

Korban pembantaian massal banyak yang dibunuh langsung, tanpa diadili dulu, tanpa langkah verifikasi dan cek fakta apakah benar yang ditangkap itu adalah anggota PKI atau bukan. Tentu butuh energi dan pikiran yang luar biasa besar untuk membunuh banyak orang. Siapa yang mengeksekusi pembunuhan massal itu? Robert Cribb menjelaskan, saat itu tentara dan masyarakat bersatu membasmi 'orang-orang PKI'.

"Kebanyakan, pihak yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu adalah tentara dan kelompok vigilante. Di beberapa kasus, tentara turun langsung dalam pembuhuhan. Kadang, mereka memasok senjata dan pelatihan dasar dan dukungan kepada kelompok sipil yang melakukan banyak pembunuhan," tulis Cribb.

Victor M Fic dalam buku 'Kudeta 1 Oktober 1965', menyebut peristiwa pasca G30S itu sebagai 'pembantaian besar-besaran tiada tara', dilakukan sangat cepat dan tanpa ragu-ragu.

Berdasarkan mandat yang diperoleh Presiden Sukarno, Mayor Jenderal Soeharto bergerak membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada 10 Oktober 1965. Dia menjadi Panglima Kopkamtib. Kopkamtib meluncurkan, mendukung, dan mendorong kampanye anti-komunis. PKI dilarang dan secara fisik dihancurkan.

"Operasi-operasi militer disertai oleh balas dendam pribadi dan kelompok, dengan akibat banyak orang yang tidak berdosa lenyap, terutama dari kalangan masyarakat Tionghoa," tulis Victor M Fic.

Jumlah Korban

Ada banyak versi soal angka pasti jumlah korban pembantaian massal 1965. Ada yang menyebut belasan ribu orang, puluhan ribu orang, hingga jutaan orang.

Dikutip dari tulisan Robert Cribb dan Victor M Fic secara terpisah, jumlah resmi dari korban yang terbunuh adalah 78.500 orang. Angka ini disampaikan oleh Komisi Pencari Fakta di bawah Mayor Jenderal Sumarno. Komisi Pencari Fakta itu sendiri dibentuk pada akhir Desember 1965 oleh Presiden Sukarno, saat pembantaian masih berlangsung.

Rincian 78.000 orang korban tewas pada saat itu berasal dari 54.000 orang di Jawa Timur, 12.500 orang di Bali, 10.000 orang di Jawa Tengah, dan 2.000 orang di Sumatera Utara. Jumlah korban ini dilaporkan dalam koran ABRI, Angkatan Bersendjata, pada 10-11 Februari 1966.

Jumlah 78.500 orang korban pembantaian dianggap terlalu rendah bahkan oleh Komisi Pencari Fakta itu sendiri. Angka itu memang dihitung sebelum pembunuhan massal berakhir.

Survei Kopkamtib menggunakan bantuan 150 orang sarjana pada 1966 mengemukakan angka 1 juta orang tewas. Pembagiannya, 800 ribu di antaranya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta 100 ribu di Bali dan Sumatera. Namun angka 1 juta orang tewas ini juga dianggap terlalu banyak.

"Biasanya, laporan itu didapat dari kepala desa yang bangga dan melebih-lebihkan jumlah orang yang berhasil dibantainya," tulis Cribb.

Pada Juli 1976, Komandan Kopkamtib saat itu yakni Sudomo menyampaikan angka setengah juta orang tewas. Bukti yang mendasari angka tersebut tidak jelas.

Martin Eickhoff dkk dalam '1965 Today: Living with the Indonesian Massacres' menyebut jumlah setengah juta orang tewas antara 1965 sampai 1968. Jutaan penyintas dan keluarganya kehlangan hak sebagai warga negara. Itu adalah pembalasan yang keras terhadap kaum kiri.

Robert Cribb sendiri skeptis dengan angka-angka itu. Bila benar ada banyak orang tewas pada periode 1965-1966, maka seharusnya bakal terjadi pengurangan populasi secara besar. Namun Cribb mengutip Ann Laura Stoler perihal perubahan suasana di perkebunan kawasan Sumatera.

Di perkebunan, ada 283 ribu buruh sebelum G30S/PKI. Setahun setelah G30S/PKI, jumlahnya menyusut 16% alias berkurang 47 ribu orang. Jumlah ini belum mencakup orang yang melarikan diri atau hilang. (*/IN-001)

Sumber: detik.com

Guru dan Dosen, Kelompok Pertama yang Akan Disuntik Vaksin Covid-19

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, dosen dan guru bakal masuk kelompok pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Ia memastikan pemerintah memprioritaskan para pendidik yang menjadi garda terdepan di dunia pendidikan.

"Para dosen dan guru merupakan prioritas untuk penerima vaksin pertama," ucap Muhadjir dalam webinar yang digelar UMY, Senin (28/9/2020).

Muhadjir memperkirakan, vaksin Covid-19 akan tiba di Indonesia pada akhir tahun ini. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan perusahaan farmasi asal Cina, Sinovac, dalam pengembangan vaksin Covid-19. Selain vaksin impor, Muhadjir mengatakan Indonesia sedang mengembangkan vaksin di dalam negeri.

"Nanti ketika vaksin kira-kira akhir tahun sudah akan datang, kita sudah mengimpor vaksin di samping akan memproduksi vaksin dalam negeri," tutur Muhadjir.

Penduduk yang bakal divaksin pada tahap pertama, menurut Muhadjir, mencapai 147 juta orang. Muhadjir mengharapkan para mahasiswa membantu proses vaksinasi.

"Itu nanti relawannya juga para mahasiswa. Kita harapkan membantu proses vaksinasi, karena sekitar 147 juta untuk tahap pertama itu nanti mereka yang akan divaksin," jelas Muhadjir.

Bakal Terbitkan Perpres

Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Presiden mengenai pemberian vaksin Covid-19. Perpres tersebut akan mengatur peta jalan vaksin atau road map vaksin di Indonesia.

"Pemerintah sudah menyiapkan Perpres. Kemudian road map terkait vaksinasi," kata Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, Senin (28/9/2020).

Dengan adanya Perpres tersebut, akan ada pelacakan pemberian vaksin untuk mengetahui evektivitas vaksin tersebut dalam melawan Covid-19.

"Di mana nanti vaksin itu perlu tracing, siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya. Dan juga ada kebutuhan dana vaksin yang sudah disiapkan tahun ini sebesar Rp 3,8 triliun dan APBN 2021 disipakan Rp 18 triliun," beber Airlangga.

Matangkan Skema Vaksin Mandiri

Pemerintah telah memutuskan dua jenis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Yaitu, vaksin bantuan pemerintah yang sifatnya gratis, dan vaksin mandiri yang harus dibeli masyarakat yang mampu.

Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih mematangkan skema vaksin mandiri yang harus dibeli masyarakat mampu.

"Skema mandiri sedang kami matangkan. Oleh karena itu, skema mandiri ada yang sifatnya individual, dan ada yang mengusulkan dari sektor korporat mereka membeli secara berkelompok. Ini yang masih akan dibahas, dan Presiden meminta dalam satu minggu ini bisa dilaporkan," terang Airlangga.

Sementara, vaksin bantuan pemerintah nantinya akan diprioritaskan kepada petugas pelayanan medis, baik itu dokter, perawat atau tenaga medis lainnya.

"Selain itu juga penerima bantuan iuran (BPJS Kesehatan)," ucapnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran kabinetnya untuk membuat rancangan vaksinasi Covid-19 sedini dan sedetail mungkin. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020).

"Saya minta untuk rencana vaksinasi, rencana suntikan vaksin itu direncanakan secara detil, seawal mungkin," perintahnya.

Presiden meminta rancangan tersebut dibuat dalam dua pekan dengan memuat detail waktu, lokasi, pemberi, dan penerima vaksin tahap awal.

"Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama. Semuanya harus terencana dengan baik, sehingga saat vaksin ada, itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan," bebernya.

Sebelumnya, pemerintah terus berupaya mengadakan vaksin Covid-19 secepat mungkin, baik dengan mengembangkan secara mandiri, maupun bekerja sama dengan negara lain atau perusahaan di luar negeri.

Setidaknya terdapat lima kandidat vaksin yang sedang diupayakan pemerintah. Pertama, vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh konsorsium lembaga Eijkman.

"Ini kerja sama Eijkman dengan Bio Farma. Kita berharap dengan pengembangan ini, Indonesia memiliki vaksin sendiri," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Selain Vaksin Merah Putih, terdapat vaksin hasil kerja sama Bio Farma dengan Sinovac. Vaksin tersebut sedang diuji klinik fase III di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat.

Kemudian ada vaksin yang dikembangkan Kalbe Farma yang bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Genexine. Vaksin bernama Genexine-19 tersebut akan memasuki uji klinik fase II pada akhir 2020.

Kimia Farma juga sedang menjajaki kerja sama dengan Uni Emirat Arab dan perusahaan Sinopharm dalam pengadaan vaksin yang telah melalui uji klinik fase 1 dan 2. Vaksin tersebut akan dikembangkan lagi sebelum kemudian diproduksi massal.

Penjajakan lainnya dalam pengadaan vaksin yakni dengan perusahaan asal Inggris bernama AstraZeneca. Perusahaan tersebut tengah melakukan uji vaksin pada manusia. Vaksin bernama AZD1222 ditargetkan akan diproduksi massal akhir tahun ini.

"Tujuan pemerintah sangat jelas, bahwa kita ingin dengan cepat dan menyeluruh menghadirkan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan Indonesia sehat dan aman dari Covid-19," paparnya. (*/IN-001)

Mabes Polri Musnahkan 300 Ribu Batang Ganja di Lahan Seluas 10 Hektare di Aceh Besar

ACEH - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri menggelar Konferensi Pers pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Sabtu (26/9/2020). Konferensi pers tersebut dihadiri Wadir Tipid Narkoba Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Wawan Munawar, didampingi Dir Narkoba Polda Aceh Kombes Pol Ade Sapari. Dalam Konferensi pers tersebut, Direktorat Tipid Narkoba Mabes Polri bersama Direktorat Narkoba Polda Aceh mengungkap 3 titik lokasi penanaman ganja, seluas 10 hektare, berisi 300.000 batang ganja, dengan hasil 48 ton ganja.

Kasubbagrenmin Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, AKBP Dony Setiawan, S.IK, MH, saat pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

"Penyelidikan lokasi ladang ini dilakukan sejak awal September 2020. Kita menemukan tiga titik lokasi penanaman ganja, seluas 10 hektare, berisi 300.000 batang ganja, dengan hasil 48 ton ganja. Berdasarkan SEMA 4 Tahun 2010, dengan batasan pengguna ganja per orang per hari sebanyak 5 gram, maka
pemusnahan ini telah menyelamatkan 9.6 juta jiwa," ungkap Kombes Pol Wawan Munawar.

KBP Wawan Munawar juga mengatakan, selain personel dari Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri, Direktorat Narkoba Polda Aceh, pengungkapan lahan ganja ini juga diikuti oleh personel TNI, BNNP Aceh, Sat Pol PP, Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BMKG. Untuk mencapai lokasi, para personel harus menempuh perjalanan dengan kendaraan dan berjalan kaki, selama lebih kurang 3 jam.

Pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

"Dari analisa pengungkapan peredaran ganja di Indonesia selama 8 bulan terakhir, yakni dari Januari hingga Agustus 2020, terdapat 2.285 kasus, dengan 2.993 tersangka dengan barang bukti sebanyak 41 ton ganja. Artinya, ada sebanyak 123 juta jiwa yang terselamatkan. Sebagian besar pengungkapan tersebut, mengarah ke sumber ladang ganja, yang salah satunya berada di Kecamatan Sielimeum, Kabupaten Aceh Besar," ungkapnya.

Di ladang ganja tersebut, petugas menemukan tanaman ganja siap panen dengan tinggi batang bervariasi dari 1 meter hingga 2,5 meter. Tanaman tersebut berumur sekitar 4 bulan hingga 4,5 bulan yang merupakan masa puncak panen ganja.

Pemusnahan ladang ganja di Desa Pulo, Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

"Upaya penegakan hukum terhadap peredaran ganja akan tetap gencar dilakukan untuk menyelematkan
anak bangsa dari barang haram ini. Seiring dengan mengupayakan langkah sinergis dan berkelanjutan untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari ketergantungan menanam ganja," ujarnya. (IN-001)

Miris, Polantas di Pontianak Perkosa Siswi SMP Sebagai Ganti Denda Tilang

PONTIANAK - Brigadir DY, Oknum anggota Polisi Lalu Lintas Polresta Pontianak Kota bakal dihukum berat jika terbukti melakukan tindakan tak senonoh dengan menyetubuhi paksa SW (15) gadis di bawah umur pelanggar lalu lintas. Hal tersebut disampaikan Kapolresta Pontianak Kota Kombes Pol Komarudin menanggapi adanya laporan dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh oknum anggota Polantas Polresta Pontianak tersebut.

"Saat ini kita masih mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," kata Kombes Pol Komarudin seperti dilansir dari MNC Media, Sabtu (19/9/2020).

Dari pemeriksaan sementara, terduga pelaku telah melakukan pelanggaran disiplin karena yang bersangkutan bukan petugas lapangan, tapi saat kejadian dilaporkan sedang berada di lapangan.

"Sementara anggota ini sudah kita amankan atas pelanggaran disiplin. Tapi kalau nanti terbukti mungkin kami ajukan pecat. Kasihan anggota lain yang sudah cape menjaga citra Polri harus terkubur karena ulah oknum ini," ungkapnya.

Sebelumnya Brigadir DY, Oknum anggota Polisi Lalu Lintas yang bertugas di Polresta Pontianak Kota diamankan anggota Propam Polresta Pontianak Kota karena diduga menyetubuhi paksa gadis SW (15) seorang pelanggar lalu lintas. Dimana perbuatan tak senonoh oknum Polri tersebut diduga dilakukan pada Selasa 15 September 2020 di sebuah hotel di Kota Pontianak.

Perbuatan asusila tersebut berawal saat SW pelajar SMP bersama YF temannya yang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Sultan Hamid dekat Simpang Garuda, Kota Pontianak tanpa menggunakan helm ganda. Korban bersama kedua temannya lalu dihentikan oleh DW.

Selanjutnya pelanggar akan dikenakan Tilang namun SW dan YF rekannya menolak kemudian oleh DW korban diajak pergi. Sementara temannya YF disuruh pulang.

DW kemudian pergi bersama korban SW dan menuju ke arah salah satu hotel dan selanjutnya oknum Polantas tersebut memesan kamar sehingga akhirnya diduga pelaku berhasil menyetubuhi korban dengan paksa.

Setelah melakukan perbuatan asusila tersebut kemudian DW keluar kamar dan meninggalkan korban sendirian di kamar hotel korban ditemukan oleh rekannya YF. Selanjutnya korban dengan didampingi kedua orangtuanya melaporkan DW ke SPKT Polresta Pontianak Kota. (*/IN-001)

Sumber: MNCNews

Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada, Kapolri Terbitkan Maklumat

JAKARTA -Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si menerbitkan maklumat untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran wabah virus Covid-19 di masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Maklumat ini merupakan salah satu kontribusi Polri di tengah penanganan pandemi Covid-19 yang sedang melanda hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

Terlebih itu, pelaksanaan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan sebentar lagi, membuat Polri juga harus menyusun rencana agar pelaksanaan Pilkada tetap berjalan aman, damai, dan sehat. Maklumat Kapolri bernomor Mak/3/IX/2020 tanggal 21 September 2020, berisi tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.

"Jadi pada hari ini, pak Kapolri keluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksamaan pemilihan tahun 2020. Pertama bahwa Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi," kata Argo dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, dalam siaran pers.

Menurut Irjen Pol Argo, dikeluarkannya maklumat Kapolri ini merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait pencegahan penyebaran virus corona.

"Tentunya sesuai arahan Presiden tanggal 7 September 2020 bahwa agar waspadai klaster corona, pertama kantor, kedua keluarga, ketiga Pilkada. Tentunya adanya hal tersebut Polri keluarkan Maklumat," ujarnya.

Selain itu, Kadiv Humas Polri menjelaskan, maklumat Kapolri tersebut dikeluarkan agar para pasangan calon (paslon) beserta pendukungnya bisa benar-benar menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

"Jadi adanya tahapan Pilkada dimulai dan kemarin juga bahwa tanggal 4-6 September ada pendaftaran paslon diikuti pendukung yang tak menggunakan protokol kesehatan. Tentunya kita keluarkan agar menekan sekecil mungkin ditahapan klaster Pilkada," terangnya.

Adapun isi maklumat Kapolri Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, yakni;

1. Pemilihan Kepala Daerah 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat:

a. Dalam pelaksanaan pemilihan 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.

b. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait para setiap tahapan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

c. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.

d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. (*/IN-001)

Ulama Syekh Ali Jaber Ditusuk Saat Berikan Pengajian di Lampung, Pelaku Ditangkap

BANDAR LAMPUNG - Ulama kondang, Syekh Ali Jaber ditusuk saat menyampaikan ceramah di Masjid Fallahudin, Tamin, Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung, Minggu (13/9/2020) sore. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB.

Saat itu, Syekh Ali mengisi kajian Minggu dan Wisuda Tahfiz Quran. Tiba-tiba saja dia didatangi seorang pria kurus berbaju biru di atas panggung. Pria itu langsung langsung menusukkan senjata tajam ke arah perut Syekh Ali. Syekh Ali sempat menghindarinya. Namun tusukan itu tetap mengenai salah satu tangannya.

Akibatnya, Syekh Ali mengalami luka dan langsung dilarikan ke Puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan.

Pria yang menikam Syekh Ali tersebut kemudian ditangkap oleh para peserta kajian yang ada di dalam masjid tersebut. Pelaku langsung diserahkan ke polisi.

Kapolsek Tanjungkarang Barat (TkB) AKP David Jacson membenarkan kabar adanya peristiwa penusukan tersebut.

"Benar ada laporannya. Pelaku juga sudah diamankan, masih kita cari tahu. Nanti saya kabari lagi," singkatnya.

Informasi penusukan terhadap Syekh Ali Jaber tersebut pertama kali disampaikan oleh founder @DakwahIslamId, Rizky Awal melalui akun Instagram @rizqiawal.

"Assalamualaikum... Sahabat semuanya, mohon doanya untuk syekh @syekh.alijaber barusan ada musibah beliau sedang isi kajian di masjid fallahudin, (di masjdi dekat pesantren kami) ditusuk orang tak dikenal dan saat sedang di bawa ke rawat inap terdekat," tulis Rizqi. (*/IN-001)