Polri
-->

Selasa, 16 Mei 2023

Menang dengan Benar dan Benar-Benar Menang, Target Partai Gerindra Kabupaten Solok Pileg 2024

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Solok memasang target maksimal di pemilihan legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten Solok, DPRD Sumbar, DPR RI, pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024. Hal itu ditegaskan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok yang juga Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu, SH, saat mendaftarkan 35 Bacaleg ke KPU Kabupaten Solok, Minggu (14/5/2023). 

"Sebagai partai pemenang Pileg 2019 dan Pilkada 2020, tentu kita memasang target maksimal untuk Pileg 2024 mendatang. Tidak hanya di Kabupaten Solok, tapi juga di seluruh tingkatan. Yakni DPRD Kabupaten Solok, DPRD Sumbar, DPR RI dan Pilpres. Termasuk Pilkada Kabupaten Solok dan Pilgub Sumbar," ungkapnya.

Partai Gerindra menjadi Parpol yang paling atraktif dan memiliki massa paling banyak yang mengantarkan Bacaleg ke KPU Kabupaten Solok. Partai besutan Prabowo Subianto itu, diantarkan oleh sekira 200 orang yang terdiri dari pengurus DPC Gerindra Kabupaten Solok, Bacaleg DPR RI Nofi Candra, SE, Anggota DPRD Kabupaten Solok, Bacaleg, kader, organisasi sayap, dan simpatisan Gerindra. Di liringi oleh musik gendang dan atraksi anak nagari dari group seni Lubuak Limpapeh. 

Kedatangan rombongan besar itu, disambut oleh Ketua KPU Kabupaten Solok Ir. Gadis, para komisioner KPU, Jons Manedi, Defil Yusrial, dan Vivin Zulia Gusmita. Turut hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Afri Memori.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan dengan data Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU Pusat, berkas pendaftaran Bacaleg DPRD Kabupaten Solok dari Partai Gerindra dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok yang juga Wakil Bupati Solok, Jon F Pandu, juga menegaskan komitmen dan kiprah Gerindra di Kabupaten Solok tak diragukan lagi. Untuk Pileg 14 Februari 2024, dan Pilkada 27 November 2024, Partai Gerindra menargetkan menang dengan benar dan benar-benar menang. Bukan seperti yang terjadi saat ini, dimana Partai Gerindra memenangkan Pileg 2019 dan Pilkada 2020, namun kenyataannya, tidak mendapatkan buah dari kemenangan tersebut.

"Target kita adalah menang dengan benar dan benar-benar menang. Kiprah Partai Gerindra yang tetap terjaga selama ini, justru berasal dari komitmen kuat dari seluruh pengurus, legislator, kader, simpatisan dan mesin-mesin Parpol. Bukan bersal dari hasil kemenangan di Pileg 2019 dan Pilkada 2020. Namun, yakinlah, bahwa Partai Gerindra dan masyarakat Kabupaten Solok adalah para pejuang dan para petarung yang tak akan mati sebelum ajal. Sekali lagi, kita akan berupaya maksimal untuk menang dengan benar dan benar-benar menang," tegasnya.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, menegaskan bahwa salah satu tugas Parpol adalah menjaga dan mengawal demokrasi agar tetap berada tataran ideal. Parpol menurutnya juga harus memastikan bahwa tugas utamanya adalah menjual gagasan dan ide. Bukan ajang unjuk kekuasaan yang berakibat pada penderitaan di masyarakat.

"Partai Gerindra bersama seluruh Bacaleg, pengurus, kader, simpatisan, relawan serta seluruh mesin partai, siap melakukan itu," tegasnya.

Sementara itu, Bacaleg DPR RI Partai Gerindra asal Kabupaten Solok, Nofi Candra, SE, menegaskan dirinya akhirnya memantapkan diri bergabung dengan Partai Gerindra, setelah menilai kiprah dari partai besutan Prabowo Subianto itu di level Kabupaten Solok, Sumatera Barat dan level nasional. Nofi Candra yang pada Pilkada 2020 lalu menjadi rival pasangan Epyardi Asda - Jon Firman Pandu, menilai Partai Gerindra adalah partai yang paling banyak memiliki tokoh.

"Tak dapat dipungkiri, Partai Gerindra adalah partai yang paling banyak memiliki tokoh. Bahkan, di Kabupaten Solok saja, sederet tokoh masyarakat sudah menunjukkan kiprah dan kapasitasnya. Seperti Wabup Jon Firman Pandu, Ketua DPRD Dodi Hendra, Sekretaris DPC Hafni Hafiz, Ir. Bachtul, dan lainnya. Coba bandingkan dengan partai-partai lain yang hanya hanya segelintir tokoh saja. Dan luar biasanya, seluruh elemen partai, mulai dari level daerah, provinsi hingga tingkat nasional, ikut terjun langsung, saling bahu-membahu mendukung dan membantu kadernya," ujarnya.

Dalam pendaftaran Bacaleg ke KPU Kabupaten Solok itu, Partai Gerindra menunjukkan sisi kedewasaan berpolitiknya. Di antaranya, tetap memberi kepercayaan kepada Septrismen menjadi Bacaleg dari Dapil 2 (Kecamatan X Koto Singkarak, X Koto Diatas, Junjung Sirih). Sebelumnya, Septrismen dianggap melawan sejumlah kebijakan Partai Gerindra di bawah komando Jon Firman Pandu, dan dianggap lebih dekat dengan Bupati Solok Epyardi Asda. Kemudian, tetap memerintahkan Ketua DPRD Dodi Hendra untuk kembali maju di Pileg DPRD Kabupaten Solok. Padahal, Dodi Hendra disebut-sebut bakal berkontestasi pada Pileg di Kabupaten Tanah Datar. 

"Hal itu menunjukkan bahwa Partai Gerindra adalah partai yang dewasa dan sarat pengalaman. Tidak ada kader yang dianiaya dan dianaktirikan. Yang ada adalah reward dan punishment, serta pembinaan oleh partai. Semua kader harus siap dengan segala kebijakan dan dinamika. Saya pun, jika nantinya ditunjuk untuk maju di kontestasi Pilkada 2024, saya siap. Baik itu untuk maju di Pilkada Kabupaten Solok, Pilkada Kota Solok, ataupun di Pilkada Kota Padang. Apapun hasil dari kontestasi Pileg DPR RI nantinya. Yang pasti, untuk saat ini saya fokus ke kontestasi Pileg DPR RI Dapil 1 Sumbar," ujar Nofi Candra, yang menyerahkan keputusan tentang arah politiknya ke depan ke Partai Gerindra. Ditanya lebih jauh tentang rencana politiknya ke depan, Nofi Candra kembali menegaskan bahwa dirinya kini fokus ke kontestasi DPR RI. Meski dirinya disebut-sebut bakal tampil di menjadi calon Bupati Solok, Walikota Solok, hingga Walikota Padang. 

"Tampaknya, maju menjadi Walikota Solok menjadi pilihan yang cukup menantang. Karena saya tumbuh, bergaul dan tinggal di Kota Solok. Di Kabupaten Solok, sudah banyak tokoh-tokoh Gerindra seperti Wabup Jon F Pandu, Ketua DPRD Dodi Hendra, Bang Bachtul, Sekretaris DPC Hafni Hafiz dan lainnya. Begitu juga dengan Kota Padang, tokoh-tokoh yang ada di Gerindra juga sangat banyak. Tapi segalanya nanti tergantung kebijakan dan perintah partai. Saya selalu siap. Namun, untuk saat ini, saya memilih untuk fokus dulu ke DPR RI," ujarnya. (Niko Irawan)

 

Senin, 15 Mei 2023

Partai Demokrat Kabupaten Solok Targetkan Menjadi Pemenang Pileg 2024

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat membidik "Tiket Pilkada" di pemilihan legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten Solok tahun 2024. Dari 35 kursi di DPRD Kabupaten Solok, Partai Demokrat menargetkan meraih 7 kursi atau 20 persen alokasi. Artinya, hal itu merupakan batas minimal mengajukan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Solok, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Optimisme itu ditegaskan Ketua DPC Partai Demokrat Ismael Koto, SH, saat mendaftarkan 35 Bacaleg dari 5 daerah pemilihan (Dapil) ke KPU Kabupaten Solok, Minggu siang (14/5/2023). 

"Target kita untuk jadi pemenang dengan 7 kursi. Melihat komposisi dan sebaran Bacaleg di masing-masing Dapil, kami sangat optimistis target ini bisa tercapai," ujar Ismael Koto sembari diamini kader dan pengurus lainnya. 

Optimisme itu, kata Ismael Koto, bukan tidak berdasar. Ia mengaku, kekuatan Bacaleg Demokrat di seluruh Dapil hampir merata. Dengan bekal tersebut, Demokrat yakin bisa meraih hasil maksimal. Perekrutan bacaleg Demokrat juga berdasarkan kompetensi dan kecakapan.

"Bacaleg Demokrat memiliki kompetensi dan juga kita nilai cakap dalam menjadi wakil masyarakat di DPRD. Jadi, penilaiannya bukan like and dislike (suka dan tidak suka), tapi berbasis kompetensi dan kemampuan serta pengalaman," ujarnya. 

Kedatangan rombongan DPC Partai Demokrat ke KPU Kota Solok diiringi dengan atraksi pencak silat dari perguruan silek Limbago Budi. Seni tradisi itu menyuguhkan nuansa berbeda dalam pendaftaran partai politik di KPU. Selain Ismael Koto, juga hadir Sekretaris DPC Efdizal, SH, MH, pengurus DPC, kader, dan simpatisan, lengkap dengan berbagai atribut warna biru. 

Setiba di ruangan KPU, pengurus partai Demokrat langsung melakukan registrasi dan disambut ketua KPU, Ir. Gadis dan jajaran komisioner KPU lainnya, seperti Jons Manedi, Defil, Yusrial dan Vivin Zulia Gusmita. Selain itu, juga hadir ketua Bawaslu dan juga komisioner lainnya. Dalam pemeriksaan, berkas dan persyaratan dari partai Demokrat Kabupaten Solok dinyatakan lengkap. 

Dapil Bertambah, Anggota DPRD Tetap

Pada Pileg 2019 lalu, Partai Demokrat menjadi peraih suara terbanyak ketiga di Kabupaten Solok dengan meraih 4 kursi dari 4 Dapil. Yakni Lucki Efendi dari Dapil 1, Dian Anggraini dari Dapil 2, Mulyadi dari Dapil 3, dan Efizal, SH, MH dari Dapil 4.

DPRD Kabupaten Solok periode 2024-2029, tetap diisi 35 legislator, seperti beberapa periode sebelumnya. Namun, bedanya, jika beberapa periode sebelumnya alokasi kursi dibagi dalam 4 daerah pemilihan (Dapil), untuk periode 2024-2029, alokasi kursi dibagi dalam 5 Dapil. 

Sebelumnya, 4 Dapil tersebut adalah: Dapil 1 yang diisi 3 kecamatan, Kubung, Gunung Talang, IX Koto Sungai Lasi dengan alokasi 11 kursi. Dapil 2, diisi X Koto Singkarak, X Koto Diateh, Junjung Sirih dengan alokasi 6 kursi. Dapil 3, diisi Bukit Sundi, Payung Sekaki, Lembang Jaya, Danau Kembar, Tigo Lurah, dengan alokasi 9 kursi. Dapil 4, diisi Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Pantai Cermin dengan alokasi 9 kursi. 

Pada Pileg 2024 mendatang, terjadi pemecahan Dapil, yang berimbas pada dua Dapil sebelumnya, yakni Dapil 1 dan Dapil 3. Sementara Dapil 2 dan Dapil 4 tidak mengalami perubahan formasi. Dapil 1, kini diisi oleh Kecamatan Gunung Talang dan Danau Kembar yang sebelumnya menjadi bagian Dapil 3. Alokasi kursi Dapil ini sebanyak 7 kursi. Dapil 3, kini diisi Kubung dan IX Koto Sungai Lasi dengan alokasi 6 kursi. Dapil 4 yang diisi Bukit Sundi, Payung Sekaki, Lembang Jaya, Tigo Lurah, dengan "kepergian" Danau Kembar ke Dapil 1, alokasi kursinya berkurang dari 9 kursi menjadi 7 kursi. Dapil 5 yang berisi Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Pantai Cermin, tetap dengan alokasi 9 kursi. (Niko Irawan)


Jumat, 12 Mei 2023

DPD PAN Kota Solok Unjuk Kekuatan dalam Pendaftaran Bacaleg ke KPU Kota Solok

SOLOK, INFONEWS - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Solok, dalam melaksanaka Pendaftaran Bacaleg ke KPU Kota Solok, seakan unjuk kekuatan ke masyarakat dengan menggelar arak-arakan berkeliling Kota Solok dengan pengawalan dari personel Sat Lantas Polres Solok Kota, Jumat (12/5/2023).

Arak-arakan dimulai dari Rumah PAN Kota Solok di Kawasan Lukah Pandan, kemudian melewati depan Kantor Balaikota Solok, kemudian ke Lapangan Merdeka Solok, Pasaraya Solok, Kawasan Pandan, Sawah Sianik, dan finish di Kantor KPU Kota Solok. Ramainya rombongan yang ikut mengantar 20 Bacaleg ke KPU Kota Solok membuat rute arak-arakan menarik perhatian dari masyarakat Kota Solok.

Pendaftaran dipimpin langsung oleh Ketua DPD PAN Kota Solok Yutris Can, SE, Sekretaris Angry Nursya, Wakil Ketua DPRD Kota Solok Efriyon Coneng, Anggota DPRD Kota Solok yang juga Bendahara DPD PAN Kota Solok Rusdi Saleh, Ketua Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Kota Solok Suherlin Syahrul, Ketua aa Muda (BM PAN) Kota Solok Asrendra Citra, Bacaleg dari dua Dapil di Kota Solok, pengurus, kader dan simpatisan DPD PAN Kota Solok.

Rombongan diterima oleh Ketua KPU Kota Solok Asraf Danil, Komisioner KPU Ilham Eka Putra, Jonnedi, Arif Santoso dan Susi Kartikawati. Turut hadir Ketua Bawaslu Kota Solok Triati, S.Pd, Komisioner Bawaslu Rafiequl Amin dan Dr. Budi Santosa, MP.

Usai menjalani prosesi pendaftaran, Ketua KPU Kota Solok Asraf Danil mengungkapkan bahwa berkas DPD PAN Kota Solok dinyatakan lengkap. Berikutnya, KPU Kota Solok bakal melakukan verifikasi hingga tanggal 23 Mei 2023. 

"Setelah dilakukan pencocokan dengan data Silon (Sistem Informasi Pencalonan) KPU Pusat, berkas yang diserahkan oleh DPD PAN Kota Solok dinyatakan lengkap. Selanjutnya, Tim KPU Kota Solok akan melakukan verifikasi dan akan diumumkan pada 23 Mei nanti. Kita harapkan LO (Liaison Officer) DPD PAN Kota Solok terus melakukan koordinasi dengan Tim KPU Kota Solok, jika nantinya ada berkas yang harus dilengkapi," ungkapnya.

Ketua DPD PAN Kota Solok Yutris Can, SE, dalam sesi konferensi pers, memilih merendah. Ketua DPRD Kota Solok tiga periode (2009-2014, 2014-2019, 2019-2020) dan maju sebagai Calon Walikota Solok 9 Desember 2020 tersebut mengaku hanya ingin memenangkan Pileg Kota Solok 2024. Meski diyakini bakal memenangkan Pileg dengan kursi mayoritas di DPRD Kota Solok periode 2024-2029, Yutris Can mengaku hanya ingin berbuat maksimal. 

"Kita hanya ingin berbuat maksimal di Pileg 2024 dan mengirim legislator-legislator yang amanah ke DPRD Kota Solok. Meskipun tetap yakin dan optimistis meraih suara rakyat Kota Solok, kita tidak ingin target muluk-muluk. Biar saja data dan fakta yang berbicara di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Kita hanya ingin PAN menang di Kota Solok dan palu Ketua DPRD Kota Solok 2024-2029," ungkapnya. 

Terkait komposisi Bacaleg dan strategi yang akan diterapkan menghadapi Pileg, Yutris Can mengaku pihaknya telah melaksanakan proses seleksi, verifikasi dan melengkapi persyaratan seluruh Bacaleg. Sementara, terkait strategi yang akan diterapkan, Yutris Can mengaku ingin menunjukkan ke masyarakat Kota Solok bagaimana berpolitik yang sehat, santun dan elegan. 

"Seluruh Bacaleg dari partai apapun, adalah saudara-saudara kita, apalagi dari PAN sendiri. Karena itu, marilah kita berpolitik secara sehat, santun dan elegan. Sehingga, jalan politik yang kita jalani saat ini, dengan tujuan yang sangat mulia untuk mengemban amanah dan memperjuangkan rakyat, dijalani dan dimulai dengan itikad baik. Sebab, apapun yang dimulai dengan niat baik, Insyaallah akan mendapatkan hasil yang baik juga," ungkapnya. (Niko Irawan)

Jumat, 21 April 2023

Tahun Ini, Jalan Nagari Muaro Paneh Diperbaiki

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Pada setiap Bulan Ramadhan hampir seluruh nagari yang ada di kabupaten Solok, selalu melaksanakan kegiatan untuk peringati Nuzulul Quran, termasuk di nagari Muara Panas, kecamatan Bukit Sundi. Dimana masyarakat nagari Muara Panas juga melaksanakan acara MTQ dan disertai dengan kegiatan memperingati Nuzulul Quran selama 3 hari mulai dari tanggal 13 April sampai 16 April. Kegiatan Pembukaan MTQ tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kab.Solok, Ivoni Munir, S.Farm, Apt Panduko Sati pada Kamis Malam, 13 April 2023.

Dalam pembukaan acara MTQ di Surau Nurul Huda Guguak Jaran, Sawah Ampang Muaro Panas, Sekretaris nagari Muaro Paneh, Ade Efriadi, S.Pd yg didampingi oleh Kepala Jorong Sawah Ampang, Muhammad Idrus, menyampaikan bahwa peringatan Nuzulul Quran ini di laksanakan hampir di setiap jorong di berbagai Surau dan Masjid di Nagari Muaro Panas. Kegiatan tersebut di mulai dengan sholat Isya dan sholat Tarawih berjamaah, di lanjutkan silaturahim antara masyarakat setempat dengan Ivoni Munir sebagai Pimpinan DPRD.

Dalam silaturahmi tersebut salah seorang Ketua Surau, Yusra Antoni menanyakan kepada Ivoni Munir terkait ruas jalan yang rusak di nagari Muara Panas, karena masyarakat sangat berharap sekali agar Pemerintah Kab. Solok segera memperbaiki/mengerjakan jalan tersebut agar transportasi dapat berjalan dengan lancar dan jalan itu tidak lagi menimbulkan kecelakaan, ucap Yusra.

Sementara jawaban dari Ivoni Munir yang lebih akrab dipanggil oleh sebagaian masyarakat muara panas dengan sebutan mak Poni, Pemerintah Kab. Solok bersama DPRD sudah melakukan pembahasan terkait perbaikan jalan, sesuai dengan Komitmen Bupati Solok Epyardi Asda untuk perbaikan Infrastruktur Jalan di tahun 2023. Artinya, ruas Jalan di nagari Muara Panas akan di perbaiki setelah lebaran ini yang akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Solok.

Dari hasil pembahasan yang sudah di sepakati Pemkab Solok bersama DPRD, mengenai jalan yang akan di perbaiki tersebut ada beberapa titik lokasi, yaitu ruas jalan batas kota Solok Simpang Tiga Muara Panas senilai 2 Milyar, ruas jalan di Galagah-Sp Tiga Muara Panas 600 juta, dan ruas jalan Panyakalan Muara Panas 600 Juta, serta ruas jalan Sawah Ampang Muara  Panas ke Bukit Tandang 600 juta. Maka dari sangat diharapakan agar bersabar untuk beberapa bulan ini bagi masyarakat dan juga masyarakat perantau muara panas.ucap Ivoni munir Wakil DPRD dari fraksi PAN.

Selain itu pada kegiatan tersebut, Ivoni Munir juga membantu perbaikan Surau dan Wakaf Alquran untuk anak anak yang mengaji di Surau Nurul Huda. (Niko Irawan)

Rabu, 05 April 2023

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Naik, Kemiskinan Turun

Press Release

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dua tahun masa jabatan Bupati Solok H. Epyardi Asda pertumbuhan ekonomi kian naik, tak hanya itu angka kemiskinan semakin menurun sejak 9 tahun terakhir. Hal ini berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Tentu bukan hal yang mudah bagi Kepala Daerah untuk mencapainya. Butuh tim yang tangguh dan komitmen yang tegas.

Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi naik 3,32 persen dibanding 2020 yang hanya 1,12 persen. Tahun 2022 kembali naik menjadi 4,31, angka ini tidak jauh dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumbar yang 4,36 persen. Sementara untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator penting untuk mengetahui suatu kondisi ekonomi suatu daerah mengalami kenaikan. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Solok pada tahun 2021 adalah Rp14,17806 miliar dan pada tahun 2022 menjadi Rp15,78114 miliar.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang menjadi fokus program Epyardi Asda terlihat mendominasi pertumbuhan. 

Dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Solok (persen), pada tahun 2017 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya 2,58 persen, pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,37 persen. Selain itu di sektor penyedia akomodasi makan dan minum ikut melonjak pada tahun 2018 yang hanya 8,77 persen dan pada tahun 2022 naik menjadi 10,26 persen. Pada sektor pendidikan dan kesehatan juga ikut naik.

Selain itu angka kemiskinan juga jauh menurun. Dari garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Solok pada tahun 2014 angka kemiskinan tercatat 9,53 persen, pada tahun 2015 (10,00 persen), tahun 2016 (9,32 persen), tahun 2017 (9,06 persen), tahun 2018 (8,88 persen), tahun 2019 (7,98 persen), tahun 2020 (7,81 persen), tahun 2021 (8,01 persen), dan tahun 2022 (7,12 persen). Angka ini paling rendah dibanding 9 tahun terakhir. Tak hanya itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat, Tahun 2018 tercatat 68,60 persen, pada tahun 2022 naik menjadi 70,02 persen. Begitu juga dengan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Solok. Pada tahun 2018 hanya 67,95 persen, pada tahun 2022 menjadi 69,19 persen. Hal ini menunjukan gerakan positif dari Kabupaten Solok untuk bergerak maju dari berbagai lini.

Bupati Solok H. Epyardi Asda mengatakan, semua itu berkat kerja sama tim yang solid. Namun, kata Epyardi meski pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok mulai meningkat, ia akan tetap berupaya terus agar pertumbuhan itu juga berdampak pada angka kemiskinan.

"Meski angka pertumbuhan ekonomi kita naik, kami akan genjot terus untuk angka kemiskinan. Data dari BPS menunjukan ada 7 persen kemiskinan, meski itu terus turun dari tahun sebelumnya. Tapi ini kan sifatnya survei, data sementara kami yang dilakukan oleh Pemkab by name by address adalah sekitar 4 persen. Meski begitu ini jadi acuan dan cambuk bagi kami untuk terus berupaya bagaimana Solok ini bangkit dari segala lini," tuturnya.

Mantan anggota DPR RI itu juga sudah mengimbau Wali Nagari se-Kabupaten Solok untuk aktif berpartisipasi dalam memberikan data nyata (real) tentang masyarakat miskin.

Bahkan kata Epyardi, untuk zakat pribadinya yang biasanya diberikan ke sejumlah tempat, kini ia akan memberikan khusus kepada masyarakat miskin yang didata oleh Pemkab by nama by address tersebut. 

"Saya pribadi dan keluarga setiap tahunnya bagikan zakat, tapi untuk kali ini saya berikan untuk masyarakat miskin yang sudah terdata oleh Pemkab by name by address itu. Dan ada upaya lainnya agar angka kemiskinan ini terus menurun salah satunya kami nanti juga kerja sama dengan Baznas untuk lebih memfokuskan kepada masyarakat miskin," ucapnya. 

Sebelumnya Epyardi juga diketahui sering membagikan gaji kepada masyarakat khususnya anak yatim saat kunjungan ke nagari-nagari. (*)

 

Kamis, 30 Maret 2023

TSR Pemko Solok Kunjungi Masjid Nurul Ilmi Simpang Rumbio

SOLOK - Di hari ke 2 Tim Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kota Solok mengunjungi Masjid Nurul Ilmi, kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Rabu (29/3/2023). Tim XII terdiri dari 10 orang, diketuai oleh Rusnaldi A.Md Komisi II DPRD Kota Solok, didampingi oleh Delfianto S.Sos Kepala DPMPPA, dan Camat Lubuk Sikarah, Rafiqul Amin S.Pd. M.Pd anggota Bawaslu, HM. Rusli Khatib Sulaiman, Ketua LKAAM, Lenny Ferdila SE, MM, Staf Bagian Kesra, Lurah Tanah Garam, Lurah Simpang Rumbio, serta 2 orang Wartawan, Niko Irawan, Eryx Musri Yuldi.

Rusnaldi menyampaikan Tim Safari Ramadhan Pemko Solok terdiri dari 24 Tim yang di ketuai oleh Walikota Solok, yang disebar untuk mengunjungi 62 masjid se-Kota Solok. Dalam pesannya, untuk memperkuat silaturahmi antara Pemko Solok dengan masyarakat dan mengajak seluruh masyarakat Kota Solok bersyukur. Kemudian menjadi warga yang baik, yakni berlaku tertib, sopan, ramah dan menyenangkan. 

"Sesuai dengan jargon Kota Beras Serambi Madinah, yang Diberkahi, Maju dan Sejahtera, melalui pengembangan sektor jasa yang maju dan modern, Pemko Solok berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Salah satunya menjadi warga yang bersyukur atas nikmat iman dan kondisi saat ini. Yakni dengan menjadi masyarakat yang baik, tertib, sopan, ramah dan menyenangkan bagi semua orang," ungkapnya.

Rusnaldi juga mengatakan, sejumlah program strategis sedang dilakukan oleh Pemko Solok saat ini. Di antaranya, program kelanjutan RSUD Kota Solok di Banda Pandung, yang di danai oleh dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kelanjutan pembangunan Stadion Marah Adin di Laing, optimalisasi Pasaraya Solok, pembangunan sarana pariwisata Pulau Belibis, serta peningkatan keagamaan Solok Madani.

Rusnaldi juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak merokok dalam masjid maupun mushola, dan bagi generasi muda agar tidak terlibat tawuran dan juga bermain petasan serta lainnya yang dapat mengganggu kelancaran beribadah atau sholat berjamaah. 

Selain itu beberapa masyarakat mempertanyakan beberapa persoalan maupun usulan, seperti Jamalus (Warga) kelurahan Simpang Rumbio mengeluhkan terkait lampu jalan yang pada mati, padahal warga sudah melaporkan ke dinas Perhubungan namun sampai saat ini belum juga ada tanggapan dari Dinas terkait. 

Jamalus juga mengusulkan, taman kota di kelurahan Simpang Rumbio yang dimiliki oleh Pemko Solok, agar bisa dialih fungsikan menjadi hall serbaguna seperti lapang bulu tangkis, setelah disurati pihak Pemko, namun dinas terkait mengatakan tidak bisa dialih fungsikan.

Rusnaldi sebagai ketua tim menjawab dari beberapa pertanyaan warga, persoalan lampu jalan yang pada mati, pihaknya sudah pernah mengkordinasikan ke dinas Perhubungan, namun dinas Perhubungan dalam waktu dekat ini akan menuntaskan hal tersebut, walaupun demikian saya tetap akan mengkordinasikan terkait keluhan warga Simpang Rumbio ke Dinas Perhubungan. Termasuk keluhan keluhan warga lainnya, karena itu bagian dari fungsi dan tugas saya sebagai anggota DPRD.

Selain itu Tim Safari Ramadhan menyerahkan bantuan uang sebesar 3 juta rupiah dan 4 Alquran untuk Masjid Nurul Ilmi kelurahan Simpang Rumbio. (Niko Irawan)

Senin, 27 Maret 2023

Sekda Kabupaten Solok Lantik Kadis Pariwisata, Ini Harapannya!

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar di wakili Sekda Kabupaten Solok Medison, S.Sos., M.Si melantik Armen Ap. M.M sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok.

Pada acara pelantikan Kadis Pariwisata dan kebudayaan ini di hadiri Asisten I, Syahrial, Asisten II, Deni Prihatni, Asisten III Editiawarman, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Eva Nasri, Camat se-Kabupaten Solok, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutanya, Sekda Medison antara lain mengatakan, sebagaimana yang di sampaikan Bupati Solok bahwa, Pariwisata merupakan salah satu program unggulan, yang menjadi prioritas kita bersama untuk membangkitkannya.

“Tentunya, ini membutuhkan penanganan dan keseriusan dari Kepala Dinas dan seluruh tim ” tutur Sekda Medison”.

Ia menyebutkan bahwa, Pariwisata merupakan sektor unggulan dan aset untuk pendapatan daerah. Bangun kolaborasi dengan SKPD terkait (BKD).

Medison  juga mengatakan, Pariwisata juga untuk mengangkat harkat dan martabat Kabupaten Solok, melalui event-event yang di adakan.

“Ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Kabupaten Solok layak diperhitungkan sebagai tujuan wisata utama ” ucapnya. (Niko Irawan)

Rabu, 15 Maret 2023

Kembali Diblokade Warga, Pemko Solok Gagal Tuntaskan Persoalan Stadion Marah Adin

SOLOK - Stadion Marah Adin, di Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, kembali diblokade oleh masyarakat Suku Chaniago dari Kaum Dt Rajo Langik Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Selasa (14/3/2023). Padahal Tim Satuan Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4) telah membongkar blokade pada Selasa (7/3/2023), yang dipasang warga pada Sabtu (11/2/2023). Saat itu, blokade menggunakan kayu dan bambu, namun kali ini blokade menggunakan kayu dan seng.

"Masa' persoalan sekecil ini tidak bisa diselesaikan oleh Pemko Solok," ucap Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Laing, Jumanda Putra Dt Muncak Sutan, kepada media online Infonews.co.id Rabu (15/3/2023)

Ketua LPMK Laing itu mengatakan sangat kecewa kepada Pemko Solok, karena tidak bisa menuntaskan persoalan ini. Menurutnya, pemilik tanah adalah warga Kota Solok, yang seharusnya diayomi, dilayani dan dilindungi oleh pemerintah. Namun, menurut Jumanda, Pemko Solok justru menunjukkan sikap dan tindakan represif, arogan dan anarkis terhadap warganya sendiri. Yakni, saat Pemko Solok menurunkan Tim SK4 yang terdiri dari Satpol PP, polisi, tentara dan polisi militer. 

"Ketahuilah, bahwa mereka (masyarakat Suku Chaniago, Kaum Dt Rajo Langik) adalah warga Kota Solok yang seharusnya diayomi, dilayani dan dilindungi oleh pemerintahnya sendiri, khususnya oleh Pemko Solok. Masa iya, masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan Pemko Solok secara kekeluargaan. Bahkan justru dilakukan upaya paksa dengan cara-cara represif, arogan dan anarkis. Apakah tidak ada jalan lain sebagai orang-orang bermartabat. Semestinya harus ada mediasi dan pembicaraan dengan masyarakat kaum yang memagar itu," ungkapnya. 

Jumanda juga menegaskan sebagai Ketua LPMK Laing, dirinya sudah menghubungi pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Solok untuk menanyakan permasalahan ini. Namun, pria yang akrab disapa Doebalang Melayu ini justru mendapat jawaban yang tidak mengenakkan dari pihak Dinas PUPR Kota Solok. Saat itu, pihak PUPR meminta agar pemilik tanah untuk melaporkan Pemko Solok ke Pengadilan Negeri Solok. 

" Dimana pada saat itu, saya ditemui oleh Pak El (ASN di Dinas PUPR Kota Solok). Katanya, kalau pemilik tanah ingin menyelesaikan masalah ini dan mendapatkan kejelasan, diminta untuk melapor ke pengadilan. Tentu saja pemilik tanah tidak mau, karena itu adalah tanah mereka dan Pemko Solok tidak pernah membeli tanah itu. Yang dibeli Pemko Solok adalah tanah milik Pak Aziz Miin yang merupakan lokasi Stadion Marah Adin sekarang. Sementara, tanah yang kini dijadikan jalan itu, bukan milik Pak Aziz Miin, tapi milik kaum Dt Rajo Langik, dan jelas tidak pernah dibeli oleh Pemko Solok," tegasnya. 

Sementara anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan (Dapil) Solok Raya (Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan), Daswippetra Dt Manjinjing Alam, mengaku sangat kecewa dengan Pemko Solok yang tak bisa menuntaskan permasalahan Stadion tersebut. Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berperan penting pengalokasian dana APBD Pemprov Sumbar sebesar Rp12 miliar terhadap pembangunan Stadion Marah Adin yang namanya diambil dari kakek Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi tersebut, sangat menyayangkan tindakan Pemko Solok terhadap pemilik tanah yang merupakan warganya sendiri.

"Sangat kita sayangkan langkah-langkah yang diambil Pemko Solok, yang tidak bisa menuntaskan permasalahan Stadion Marah Adin yang merupakan kebanggaan kita bersama. Perlu diingat, Stadion Marah Adin ini, dibangun tidak hanya dari APBD Kota Solok saja, tapi juga dari APBD Provinsi Sumbar, dan pembangunannya sudah dimulai bertahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Daswippetra Dt Manjinjing Alam yang merupakan Anggota DPRD Kota Solok tiga periode (2004-2009, 2009-2014 dan 2004-2019) meminta Pemko Solok segera menuntaskan permasalahan ini. Apalagi menurutnya, Stadion Marah Adin akan menjadi pusat kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar tahun 2025 mendatang.

"Mari kita berdoa agar Pemko Solok bersama DPRD dan masyarakat lainnya bisa menuntaskan persoalan ini. Karena kita akan menjadi tuan rumah Porprov berikutnya," harapnya. (Niko Irawan)

Selasa, 07 Maret 2023

DPW PAN Sumbar Mulai Lakukan Manuver ke Epyardi Asda


PADANG - DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Barat mendorong Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, untuk maju bertarung di Pemilu Gubernur (Pilgub) Sumbar 2024 untuk menjadi calon gubernur. Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo, Minggu (5/3/2023). Indra mengklaim, hal ini adalah suara dari seluruh DPD PAN se-Sumbar. Namun, opini ini mendapat penolakan dari sejumlah Walinagari di Kabupaten Solok. Mereka meminta "Sang Kapten", Epyardi Asda untuk maju di periode kedua di Kabupaten Solok. Sejumlah Walinagari menilai, apa yang telah dilakukan Epyardi Asda sebagai Bupati Solok, harus dilanjutkan di periode kedua.

"Pengalaman, kemampuan dan kualitas seorang Epyardi Asda sudah teruji apalagi pengalaman di baik pusat maupun di daerah. Sumbar butuh sosok Epyardi Asda untuk memimpin roda pemerintahan," kata Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo di Padang, Minggu (5/3/2023), dikutip dari Antara Sumbar.

Menurut dia Sumbar butuh sosok orang yang berani mengambil keputusan dan menggunakan anggaran yang ada untuk memajukan daerah dan membuat masyarakat lebih sejahtera.

"APBD itu bukan untuk proyek kepentingan golongan atau kelompok tertentu tapi harus digunakan seutuhnya untuk seluruh warga Sumbar agar lebih sejahtera," kata dia

Ia mengajak warga Sumbar melihat kiprah Bupati Solok dalam memimpin daerah yang dipimpinnya secara perlahan-lahan maju ke arah yang lebih baik lagi.

"Sikap berani berbuat untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kelompok atau kepentingan pribadi. Kegiatan pembangunan juga berjalan baik di sana. Tapi, itu terpulang kepada Pak Epyardi. Apakah tetap melanjutkan periode kedua sebagai Bupati Solok atau maju di Pilgub Sumbar. Namun, ini adalah keinginan kader dan pimpinan daerah PAN se sumbar. Suara ini muncul dari seluruh DPD PAN di Sumatera Barat agar Epyardi Asda maju dan memimpin Sumbar ke depan," kata dia.

Ditolak Para Walinagari

Penggiringan opini yang coba dilakukan oleh DPW PAN Sumbar tersebut, ternyata mendapat penolakan dari sejumlah walinagari di Kabupaten Solok. Menurut mereka, hal ini justru adalah niat yang kurang baik dan dinilai ingin menjerumuskan Epyardi Asda. Di samping itu, dengan program dan kepemimpinan Epyardi Asda di Kabupaten Solok saat ini, mereka menilai jika Epyardi maju di kontestasi Pilgub Sumbar, yang rugi adalah Kabupaten Solok. 

Walinagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Zofra Wandi, menilai dirinya sangat mendukung jika Epyardi Asda memang berniat maju di Pilkada Gubernur Sumbar tahun 27 November 2024 mendatang. Namun, menurut Zofra Wandi, di satu sisi, yang rugi adalah Kabupaten Solok. Karena telah kehilangan sosok bupati yang begitu peduli kepada pembangunan nagari. 

"Jika itu memang keinginan dari beliau (Epyardi Asda), tentu kami tidak bisa mencegah. Karena itu adalah hak beliau. Tapi, jika ini adalah sebuah opini publik yang coba digiring sekelompok orang, tentu kami sangat menyayangkan tindakan ini. Jika pun beliau terpilih menjadi Gubernur Sumbar, tentu perhatiannya tidak akan penuh ke Kabupaten Solok. Karena daerah lain juga butuh perhatian yang sama. Apalagi, jika beliau tidak terpilih, tentu Kabupaten Solok yang paling rugi. Karena kehilangan sosok bupati yang begitu peduli kepada pembangunan nagari," ujarnya.

Zofra Wandi yang merupakan Sekretaris Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Solok itu berharap, Epyardi Asda tetap akan maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok di 27 November 2024 mendatang. Menurutnya, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi di Kabupaten Solok, dan Epyardi Asda menurutnya baru meletakkan pondasi dan arah kepemimpinannya di Kabupaten Solok. Zofra Wandi berharap tidak ada lagi penggiringan-penggiringan opini yang dilakukan terhadap Epyardi Asda. 

"Pak Epyardi Asda, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah meletakkan pondasi pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Solok. Jadi, kami harapkan tidak ada penggiringan-penggiringan opini terhadap beliau. Baik untuk maju ke Pilgub, DPR RI ataupun yang lainnya. Sebab, sebagai walinagari kami yang tahu dan merasakan apa yang telah beliau lakukan di nagari-nagari di Kabupaten Solok," ujar Walinagari tiga periode ini. 

Hal senada juga diungkapkan Walinagari Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Mardi Henderson. Walinagari Ibukota tersebut, optimistis jika Epyardi Asda maju di Pilgub Sumbar, bakal menjadi magnet kuat bagi masyarakat Sumbar. Mardi menilai Epyardi Asda akan menjadi kompetitor yang paling layak bersaing dengan incumbent (petahana) Gubernur Sumbar saat ini, Mahyeldi Ansharullah.

"Jika rakyat Sumbar menginginkan dan Pak Epyardi berkeinginan, tentu beliau akan siap head to head dengan petahana saat ini. Dengan apa yang telah dilakukannya di Kabupaten Solok saat ini, tentu juga ingin dirasakan oleh daerah lain," ujarnya.

Meski begitu, Mardi Henderson yang juga wartawan senior di Kabupaten Solok tersebut mengungkapkan, Kabupaten Solok akan sangat kehilangan dengan sosok Epyardi Asda. Apalagi dengan program pembangunan berbasis kebutuhan rakyat yang digagas oleh Epyardi Asda.

"Jika itu bukan keinginan dari beliau, kami meminta hal seperti ini jangan digiring-giring. Apalagi jika ingin menjerumuskan beliau. Tentu kami tidak rela, jika program yang beliau gagas, Pembangunan Berbasis Kebutuhan Rakyat, terhenti dengan penggiringan-penggiringan opini seperti ini," tegasnya. (Niko Irawan)

 

Senin, 06 Maret 2023

Piala Adipura Diarak Keliling Kota oleh Pemko dan Forkopimda Kota Solok


SOLOK, PATRONNEWS.CO.ID
- Wakil Walikota Solok mimpin Apel Gabungan dalam rangka menyambut Piala Adipura tahun 2022, di Halaman Balaikota Solok, Senin (5/3/2023). Turut hadir, Forkopimda Kota Solok, Kepala OPD, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, Ketua Baznas, Ketua KAN, Ketua LKAAM dan Ketua Bundo Kanduang Kota Solok dan undangan.

Mengawali sambutannya, Wakil Walikota Solok Ramadhani Kirana Putra mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kota Solok yang telah ikut menjaga kebersihan di Kota Solok. Dan juga apresiasi dan penghargaan tidak lupa kita berikan kepada setiap personil lapangan atau Pasukan Kuning sebagai Kesatria kebersihan yang telah berjuang dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kota Solok.

"Adipura merupakan program penghargaan yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kabupaten/Kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan," lanjut Wakil Walikota Solok.

Penilaian Adipura telah mengalami perkembangan, sejak tahun 2019, tidak hanya kebersihan dan keteduhan kota saja yang dinilai, ketersedian Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga atau yang dikenal dengan Jakstrada, laporan kinerja dan operasional fasilitas pengelolaan sampah di daerah. 

Tercatat, Kota Solok menerima Piala Adipura secara berturut-turut 7 kali mulai Tahun 2007 sampai Tahun 2013. Kemudian tahun 2017 memperoleh Sertifikat Sdipura. Lalu dengan semangat dan kerja keras Piala Adipura kembali diraih pada tahun 2019. Kemudian, sempat terhenti karena Covid-19, penilaian dimulai lagi tahun 2022, dan Kota Solok kembali berhasil mendapat Piala Adipura.

"Salah satu keberhasilan kita dalam meraih Adipura Tahun 2022 adalah Kota Solok telah berhasil melakukan kegiatan pengurangan sampah yang diangkut ke TPA sebesar 17% dari total timbulan sampah Kota Solok melalui pembinaan Bank Sampah, Rumah Kompos, Rumah Maggot, sektor informal dan Komposting Skala Rumah Tangga. Semoga ke depannya, semua elemen dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan, terutama dalam mengolah sampah dari lingkungan kita masing-masing. Sehingga ke depannya kita bisa membawa Adipura Kencana untuk Kota Solok dan mewujudkan Kota Solok Berjuara (Berkah, maju dan Sejahtera)," tutur Wakil Walikota Solok.

Di masa 2 tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Solok, Kota Solok berhasil membawa kembali Piala Adipura ke 10 kategori Kota Kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk Kota Solok. Menurut Ramadhani, ini semua tak terlepas dari peran seluruh elemen masyarakat. 

"Kami mewakili Walikota Solok, atas nama Pemerintah Kota mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat, RT/RW, aktivitis dan penggiat lingkungan, stakeholder dan tentunya saudara-saudara pahlawan kebersihan mulai unsur pimpinan tentunya, atas dukungan penuh dari Pasukan Kuning sehingga Adipura bisa kita bawa kembali ke Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah BERkah maJU dAn sejahteRa," ujarnya.

Selain keberhasilan meraih Adipura, Tahun 2022 Pemerintah Kota Solok yang hal ini diwakili SMP Negeri 5 Kota Solok juga mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata Nasional. SMP Negeri 5 telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah sehingga berhasil meraih predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional. Sampai Tahun 2023, jumlah sekolah yang telah mencapai predikat sekolah adiwiyata adalah 24 sekolah dari 56 total sekolah Negeri yang ada di Kota Solok. Ke depannya, semoga sekolah yang belum mendapat predikat Sekolah Adiwiyata, juga termotivasi untuk menjadi Sekolah Adiwiyata. 

"Pada hari ini kita boleh berbangga karena selain Piala Adipura dan predikat Sekolah Adiwiyata Nasional, Kota Solok juga telah menerima beberapa penghargaan lain seperti penghargaan sertifikasi bebas frambusia yang diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI kepada Walikota Solok, Bapak Zul Elfian Umar pada Hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 yang lalu," lanjut Wakil Walikota Solok.

Frambusia merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri yang biasanya terjadi di negara wilayah tropis yang memiliki sanitasi buruk. Frambusia bisa menular melalui kontak langsung dengan ruam pada kulit yang terinfeksi. Pada awalnya, frambusia hanya akan menyerang kulit. Namun, seiring berjalannya waktu, penyakit ini juga dapat menyerang tulang dan sendi.

"Kami berterimakasih kepada Forkopimda, organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat atas dukungan mewujudkan Kota Solok kota bebas Frambusia. Kami berharap ke depan Kota Solok bisa mempertahankan status bebas Frambusia dan menjaga derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan kesehatan yg berwawasan lingkungan dan menerapkan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) di masyarakat," ujarnya.

Ramadhani juga mengatakan, Pemerintah Kota Solok akan terus mendukung Indonesia bebas frambusia di 2024 dengan ikut berkomitmen, kolaborasi serta kerjasama untuk mencegah munculnya kembali frambusia dengan melakukan promosi PHBS dan itu tentu saja membutuhkan kerjasama seluruh pihak.

Pada Bulan Agustus Tahun 2022, Kota Solok juga menerima Anugerah Penghargaan Perlindungan Konsumen sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) yang diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan RI, Bapak Zulkifli Hasan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Penghargaan DTU ini terakhir diterima oleh Kota Solok pada Tahun 2014. Alhamdulillah setelah 8 tahun menunggu, Kota Solok dapat kembali meraihnya.

Anugerah ini diberikan kepada daerah yang dinilai berkomitmen mendukung kegiatan perlindungan konsumen dan tertib niaga khususnya Prestasi Kemetrologian untuk meminimalisir kesalahan serta kecurangan dalam hal transaksi guna memberikan jaminan kebenaran pengukuran untuk melindungi kepentingan umum/ konsumen di Kota Solok.

"Kami minta kepada seluruh OPD dan masyarakat Kota Solok agar bersama-sama bekerja dengan serius untuk tidak hanya sekedar mendapatkan penghargaan, namun membawa Kota Solok, kota yang kita cintai ini menjadi lebih baik lagi," tutup Ramadhani. (PN-002)

 

Benny Utama, Inspirasi Rakyat

Benny Utama, Inspirasi Rakyat

Oleh: Wiztian Yoetri

Wartawan Senior


BUPATI Pasaman Benny Utama, dinobatkan satu di antara 16 tokoh nasional dan provinsi, sebagai peraih "Best Leader of The Year" oleh Stasiun PadangTV dalam resepsi ulang tahunnya yang ke-16, di Hotel Truntum, Jumat malam (3/3/2023).

Penghargaan terhadap politisi dan mantan jaksa itu, sekaligus menggambarkan Benny sebagai Bupati Pasaman telah berkiprah dan berbuat nyata untuk memajukan masyarakatnya. Benny menjadi inspirasi rakyat.

Memasuki dua tahun kepemimpinan periode kedua,  berbagai perbuatan baik telah dicatatkan Benny bersama rakyat Pasaman. 

Di antara program unggulanya, adalah program kesehatan gratis secara Universal Health Coverage (UHC). Program ini, menorehkan Kabupaten Pasaman ditetapkan pemerintah pusat sebagai satu-satunya di Sumbar, kabupaten yang mampu melaksanakan pengobatan gratis bagi seluruh warganya.

Dan, tidak tanggung-tanggung, Beny menyediakan anggaran untuk program kesehatan gratis ini sebesar Rp51 miliar. Sebuah angka yang cukup signifikan.

"Saya menilai ini sesuatu yang penting, karena menyangkut pemenuhan hak-hak dasar rakyat," ujar Benny dalam berbagai kesempatan.

Program unggulan kedua, adalah Pasaman Cerdas. Menggratiskan biaya bersekolah untuk seluruh jenjang pendidikan. Untuk pendidikan gratis ini, Benny mengalokasikan sebesar Rp16 miliar untuk satu tahun. Program Pasaman Cerdas, dimaksudkan agar tidak ada generasi yang putus sekolah. "Kita ingin generasi Pasaman, mampu menjawab tantangan kehidupan. Mereka, dijauhkan dari generasi pengangguran," ungkap Benny.

Program unggulan ketiga yang cukup dahsyat, adalah Pasaman Beriman dan Bertaqwa (Berimtaq). Pemberdayaan 1000 orang imam masjid, mereka diberdayakan dan dilatih. Melalui pemberdayaan ini, dimaksudkan bagaimana seorang menjadi imam-khatib yang baik, juga cara menghadapi jemaah dan metoda penyampaian ceramah, mengingat jemaah sekarang berbeda tingkat intelektual dan lingkup pergaulan.

Imam dan Khatib, adalah panutan. Tempat bertanya. Untuk itu kemampuan mereka, perlu di upgrade, termasuk metode ceramahnya. Dengan tingkat kompetensi imam-khatib, yang terukur, terwujud bacaan yang fasih sesuai makhrajul huruf, tajwid serta ada fasahan yang tepat.

Melalui program Pasaman Berimtaq ini, berharap sekaligus menyiapkan generasi, yang memiliki benteng keimanan dan ketaqwaan yang kokoh. 

Maka, melihat tiga diantara sepuluh agenda program utama, Bupati Benny, kita meyakini, sebagai pemimpin yang memasuki periode kedua, Bupati Benny Utama tidak hendak meninggalkan generasi yang tidak sehat, tidak cerdas dan tidak kuat imannya.

Sebuah perwujudan dari cita-cita mulia seorang pemimpin pro-rakyat dan menginspirasi rakyat. Dan, inilah yang selalu diungkapkan Benny Utama, dalam setiap pidato; kita belum bisa memenuhi semua harapan rakyat, namun, minimal kita dapat memenuhi hak-hak dasar rakyat. Sosok ini sering menjalani rute perjalanan ke daerah-daerah yang masih perlu perhatian. 

Kabupaten Pasaman berpenduduk berjumlah 301.444 Jiwa (BPS, 2021) dan  luas wilayah 3.947,63 km² dengan pendapatan utama penduduk dari sektor pangan, punya produksi unik, yaitu minyak nilam. Sentuhan kepemimpinan Benny Utama - Sabar AS, program-program yang ditawarkan, diharapkan dapat membuat kabupaten ini menjadi yang terbaik. Masih banyak yang perlu dieksplorasi, seperti disektor budaya dan pariwisata; semisal khazanah sejarah Tuanku Imam Bonjol, Rimbo Panti, Tugu Katulistiwa.   

Melihat capaian dan program yang ditawarkan, Benny Utama kepada rakyatnya, dua diantaranya mencakup kebutuhan dasar, kesehatan dan pendidikan dan satu kebutuhan spritual; iman dan taqwa, maka layaklah kiranya, Benny Utama sebagai Best Leader of The Year tahun 2023 hasil pilihan PadangTV. Benny Utama, sosok tokoh publik; bupati pro-rakyat dan pemimpin yang inspiratif ***

 

Minggu, 05 Maret 2023

Sambut Ramadhan, Pemko Solok Silaturahmi dengan Pensiunan

SOLOK - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menggelar silaturrahmi bersama pensiunan ASN Pemko Solok, di Balairung 99 Rumah Dinas Walikota Solok, Sabtu (4/3/2023).

Kegiatan itu, dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1444 H/2023 M. Dalam sambutan Wako Zul Elfian Umar mengucapkan selamat datang kepada para pensiunan.

"Ucapan terimakasih telah meluangkan waktu untuk tetap bersilaturrahmi," katanya.

"Setidaknya ada 7 manfaat jika kita senantiasa menjaga silaturrahmi," ujarnya.

Di antaranya silaturrahmi melapangkan rezeki, memperpanjang umur, menghibur kerabat.

"Sebagai tanda ketaatan kepada Allah SWT, menghilangkan perselisihan, mendapatkan rahmat serta Insya Allah akan masuk surga," sebut wako.

Wako juga menyampaikan beberapa program strategis yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan oleh Pemko Solok. 

Diantaranya lanjutan pembangunan RSUD Banda Panduang, Gor Marahadin, Pasar Raya Solok serta berbagai program lain yang telah direncanakan oleh Pemko Solok.

Dalam acara itu, tampak hadir, Asisten II Sekda Kota Solok, Jefrizal, serta para pensiunan Pemko Solok. (Niko Irawan)

Mantan Gubernur Sumbar Azwar Anas Wafat di RSPAD Gatot Soebroto

PADANG - Kabar duka datang dari Ranah Minang. Mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Azwar Anas wafat. Azwar Anas dikabarkan meninggal dunia pada Minggu (5/3/2023) sekitar pukul 11.40 WIB.

"Benar, beliau (Azwar Anas) wafat,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar tersebut dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sempat membezuk Azwar Anas yang menjalani perawatan di rumah sakit.

Prabowo Subianto membezuk Letjen (Purn) Azwar Anas yang dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (22/1/2023).

Begitu sampai di ruang perawatan Azwar, Prabowo berdiri dalam sikap sempurna dan memberi hormat pada Azwar yang sedang terbaring.

"Pak Prabowo Subianto datang membesuk mantan Gubernur Sumbar Bapak Azwar Anas di RSPAD Gatot Subroto," ujar Andre Rosiade.

Menurut dia, Prabowo mendoakan agar Azwar Anas bisa segera sembuh dan kembali beraktivitas.

Azwar Anas sudah beberapa bulan ini sakit. Pria yang lahir 1933 itu dinilai telah membangun Sumbar dengan paripurna. Pada Kamis (19/1/2023) lalu, Andre Rosiade juga menyempatkan diri membezuk Azwar Anas.

Ia mengatakan, Azwar adalah salah satu tokoh Minang yang memiliki kontribusi besar bagi pembangunan Sumbar dan Indonesia. Azwar Anas tercatat pernah menduduki berbagai jabatan strategis, baik di Provinsi Sumbar maupun tingkat nasional.

"Beliau pernah menjadi Direktur Utama PT Semen Padang, Gubernur Sumatra Barat dua periode. Pembangunan Sumatra Barat pesat di saat beliau menjadi Gubernur. Lalu Menteri Perhubungan dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat," katanya.

Andre menyebut, Azwar Anas adalah tokoh nasional, orangtua dan ninik mamak seluruh masyarakat Sumbar dan seluruh masyarakat Minangkabau. 

"Jadi, saat beliau sakit, tentu menjadi kabar duka bagi kita semua. Mengingat jasa-jasanya yang sangat banyak untuk Sumbar," kata Ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Kabar meninggalnya mantan Gubernur Sumbar Azwar Anas tersebut beredar di sejumlah grup percakapan WhatsApp.

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Innalillahi wainnaa ilaihi rojiuun, telah berpulang Ayahanda kita BPK. Ir. H. Azwar Anas, hari ini Ahad, 5 Maret 2023. 11.40 WIB di Jakarta. yaa Allah berikan tempat terbaik buat almarhum, Aamiin Yaa Rabb,” begitu bunyi pesan tersebut. (Niko Irawan)

Jumat, 03 Maret 2023

Aklamasi, Ismael Koto Pimpin Demokrat Kabupaten Solok

PADANG - Ismael Koto terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Solok Periode 2023-2028 di Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) partai tersebut, Jumat (3/3/2023), di The ZHM Premiere Hotel Padang.

14 Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) yang ikut Muscablub tersebut, secara bulat memilih Ismael Koto dalam rapat pleno yang dipimpin langsung Sekretaris BPOKK DPP Partai Demokrat Astelita Megani dan Tim dari DPD Sumbar terdiri dari Edi Septe, SC: Zahirwan Tanjung dan OC: Ermawati Tanjung.

Setelah terpilihnya Ismael Koto menjadi ketua, maka ditetapkan pula 9 formatur yang bertugas menyusun kepengurusan nantinya. Susunan formaturnya terdiri dari; Ketua Terpilih, unsur DPP, DPD, DPD Demisioner, dan 5 orang dari DPAC.

Ismael Koto menyampaikan terima kasihnya kepada DPAC se Kabupaten Solok yang telah memilihnya menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok. "Alhamdulillah selesai sudah Muscablub Partai Demokrat Kabupaten Solok, dengan dukungan 100%. Terima kasih kepada semua kader dan pengurus DPAC, semoga amanah ini bisa saya laksanakan sebaik-baiknya," ujar Ismael Koto.

Menurut Ismael Koto, formatur diberi tugas selama 14 hari kerja untuk menyusun kepengurusan. Untuk itu, ia secepatnya akan melakukan konsolidasi internal agar semua elemen partai bisa terakomodir di dalam  kepengurusan.

Lanjut alumnus Fakultas Hukum Unand ini, setelah keluar SK (Surat Keputusan) nantinya, ia akan gerak cepat di dalam melakukan kerja-kerja politik yang sudah di depan mata, yakni Pemilu 2024.

"Proses Pemilu 2024 terus berjalan, dimana pada awal bulan Mei depan akan dilakukan pendaftaran calon legislatif (caleg) oleh partai politik ke KPU (Komisi Pemilihan Umum), termasuk tentunya oleh DPC Partai Demokrat Kota Solok. Dan mudah-mudahan proses ini tidak ada masalah," tukas Ismael yang pernah ikut Pilkada Kota Solok ini.

Berdasarkan pengalamannya yang pernah menjadi Ketua Partai Gerindra Kota Solok, kemudian bersama dengan kader dan pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok, Ismael Koto optimis Partai Demokrat bisa memenangkan Pemilu 2024 yang akan datang di Kabupaten Solok.

Adapun digelarnya Muscablub DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok karena ketua yang lama tersangkut masalah hukum, dan kemudian diberhentikan oleh partai.

6 DPC Gelar Muscablub

Sementara itu, Ari Prima, selaku Kepala Bakomstra DPD Partai Demokrat Sumbar, menyampaikan bahwa Muscablub memutuskan siapa yang jadi ketua.

 "Kemudian keputusan final nantinya di Tim 5, yakni Ketua Umum, Sekjen, unsur DPP, DPD dan DPC. Mudah-mudahan apa yang telah diputuskan Muscablub bisa diterima oleh Tim 5," terang Ari.

Disampaikan Ari bahwa ada 6 DPC yang melaksanakan Muscablub, yakni; Kota Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tapi sebelum digelar Muscablub, kata Ari lagi, dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap peserta yang ikut. "Pada kesempatan ini, baru 3 DPC yang terverifikasi kepesertaannya, yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kabupaten Padang Pariaman. Sementara yang 3 lagi masih berproses," ujar aktivis Pemuda Muhammadiyah Sumbar ini. (Niko Irawan)

 

Miris, Serambi Madinah Menjadi Kota Prostitusi

SOLOK - Dua tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Solok, H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si dan Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, yang jatuh pada Minggu, 26 Februari 2023, mendapat "kado pahit" dengan peristiwa yang sangat miris dan memilukan. Lekat dengan jargon Kota Beras Serambi Madinah di masa kepemimpinan Zul Elfian - Reinier (periode 2016-2021) dan ditukuk dengan Kota Beras Serambi Madinah yang Berkah Maju dan Sejahtera (Berjuara) di masa Zul Elfian Umar - Ramadhani Kirana Putra, Kota Solok dihebohkan dengan penggerebekan praktik prostitusi oleh petugas Satpol PP Kota Solok, pada Senin (27/2/2023). Atau, hanya sehari usai Pasangan H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si Dt Tianso dan Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, "merayakan" dua tahun kepemimpinannya. Lebih miris lagi, lokasi penggerebekan di Kelurahan Tanah Garam merupakan basis pendukung Wakil Walikota Solok Ramdhani Kirana Putra di Pilkada 2020 dan Pileg 2014 dan Pileg 2019. 

Petugas Satpol PP Kota Solok menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat prostitusi di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok pada Senin (27/2/2023). Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solok, Zulkarnaini, AP, MM, menyatakan penggerebekan ini dilakukan atas laporan warga yang telah lama resah dan curiga tentang adanya praktik prostitusi di rumah tersebut.

"Sebenarnya warga sudah lama resah dan curiga tempat tersebut dijadikan sebagai tempat prostitusi, karena sering didapati laki-laki dan perempuan keluar masuk rumah tersebut hingga tengah malam,” katanya. 

Zulkarnaini juga menyebutkan penggerebekan dilakukan pada siang hari, pukul 11.00 WIB, setelah pihaknya berkoordinasi dengan Lurah, Bhabin Kamtibmas Polres Solok Kota, Babinsa Kodim 0309/Solok dan masyarakat lainnya. Petugas Satpol PP mengamankan lima orang di rumah yang berada di samping sebuah surau (mushala/langgar) tersebut. Terdiri dari seorang perempuan berinisial TA yang masih berusia 18 tahun, dua pria inisial AR (42) dan Y (25) sebagai pengguna jasa dan dua orang muncikari berinisial SJ (23) dan AT (22).

"Saat digrebek, di depan rumah ada tiga orang laki-laki dan di dalam rumah ada sepasang perempuan dan laki laki selesai berhubungan badan," ujarnya. 

Zulkarnaini juga menyebutkan, pihaknya juga mengamankan uang tunai Rp800 ribu yang akan digunakan AR (42) dan Y (25) untuk membayar jasa prostitusi ke perempuan berinisial TA (18). Anehnya, pemilik rumah tidak berada di tempat saat penggerebekan dan saat rumahnya digunakan untuk perbuatan maksiat tersebut. Bahkan, menurut Zulkarnaini, dari laporan warga, ada satu pasangan lagi yang telah selesai berbuat maksiat di rumah tersebut, namun tidak ditemukan saat penggerebekan. 

"Menurut warga ada satu pasang lagi namun tidak ditemukan saat penggerebekan. Selain lima orang itu, kami juga mengamankan barang bukti berupa uang Rp800 ribu yang digunakan pelaku untuk membayar terduga PSK. Sedangkan si pemilik rumah tidak ada saat digrebek. Selanjutnya, empat pria yang diduga sebagai pelaku, diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai UU Prostitusi dan yang wanitanya, kita serahkan ke Panti Rehab Andam Dewi, di Arosuka, Kabupaten Solok," ujarnya.

Serambi Madinah Berjuara

Jargon Kota Beras Serambi Madinah menjadi "jualan" bagi pasangan Zul Elfian, SH, M.Si dan Reinier, ST, MM, beberapa saat usai dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Solok periode 2016-2021. Jargon tersebut terdiri dari dua kata yang menjadi komitmen moral keduanya untuk pengabdian ke Kota Solok. Yakni Kota Beras yang berarti komitmen di bidang penguatan ekonomi dan Serambi Madinah yang mengandung makna komitmen untuk menjadikan Kota Solok sebagai daerah yang agamis. 

Jargon tersebut, kemudian bertambah di saat H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si dan Dr. H. Ramdhani Kirana Putra, SE, MM, memenangkan Pilkada Kota Solok 9 Desember 2020 dan dilantik pada 26 Februari 2021. Yakni ditambah menjadi Berkah, Maju dan Sejahtera yang disingkat menjadi Berjuara. 

Anggota DPRD Provinsi Sumbar dari PPP Daswippetra Dt Manjinjing Alam yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Solok, 3 periode angkat bicara terkait peristiwa yang sangat miris, kejadian ini merupakan hal yang memalukan bagi pemerintah daerah Kota Solok. 

"Maka dari itu kedepannya pemerintah daerah harus tegas menjalankan peraturan dan perundang undangan untuk menjadikan efek jera bagi masyarakat dalam hal ini," ungkapnya.

Sementara anggota DPRD dari Partai Nasdem, Yoserizal mengaku berterimakasih atas tugas yang telah dijalankan Satpol PP yang didasari dari informasi masyarakat terkait hal ini, peristiwa ini adalah perbuatan tercela dan melanggar norma agama, norma adat dan lainnya. Sementara jargon Kota Solok berjuara adalah sebentuk himbauan kepada warga kota Solok, sesuai dalam visi misi kepala daerah. 

"Peristiwa ini adalah persolan kita bersama, kedepannya mari kita jaga bersama sama kota kita ini agar dijauhi dari perbuatan maksiat. Semoga yang maha kuasa tidak murka terhadap kita," ujarnya. (Niko Irawan)

Selasa, 28 Februari 2023

Bupati Solok Epyardi Asda Buktikan Komitmennya "Mambangkik Batang Tarandam"

Advertorial

SOLOK - Bupati Solok, H. Epyardi Asda, M. Mar kembali raih dua penghargaan sekaligus pada malam Asia Leaders Award yang dipersembahkan oleh Seven Media Asia, Asian Global Council  dan Majalah Leader Indonesia di Trans Resort Bali. Bali, Jumat (24/02/2023). Adapun dua penghargaan ini, yakni "Visoner Leaders Of Indonesia" dan penghargaan dari  kategori "Innovator Of The Year In Education 2023".

Officer dari Seven Media Asia, Restu Lingga menyampaikan, bahwa penghargaan yang diberikan pada malam Asian Leaders Award tersebut diberikan kepada pemimpin Inspiratif terbaik Indonesia, meliputi Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD), Perusahaan (Swasta), Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, terbaik di Indonesia.

"Dasar penghargaan ini adalah atas kinerja dan prestasi kepemimpinan dalam melakukan perubahan dan percepatan, serta inovasi baru dalam mewujudkan Indonesia maju. Diantaranya meliputi Leadership, Education, Impact, Marketing dan Innovation di tingkat nasional dan internasional," ujarnya.

Kemudian dikatakan Restu, indikator lainnya adalah berdasarkan penilaian kualitatif keberhasilan kepemimpinan tahun 2021 s/d 2022 yang telah dicapai dengan memberikan standar yang tinggi kepada penerima penghargaan, diantaranya mencakup Quality Performance, Responsbility, Attractiveness dengan atribut pengukuran layanan inovatif dan berkualitas, tata kelola atau manajemen yang baik, mampu berkembang dengan mengikuti perubahan, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Di sisi lain, Bupati Solok H. Epyardi Asda menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya diperuntukkan kepada Bupati Solok saja. Namun ini merupakan hasil dari kerja keras bersama sebagai satu kesatuan Solok Super Team (SST) dengan tekad Mambangkik Batang Tarandam menjadikan Kabupaten Solok Terbaik telah berhasil mengembalikan kejayaannya. 

"Sebelumnya kita berada di posisi Kabupaten Peringkat Tiga Terendah di Sumatera Barat selama satu tahun lebih telah berhasil mencapai peringkat tertinggi dan mendapatkan penghargaan di berbagai lini," ujarnya.

Untuk penghargaan sebagai pemimpin terbaik, ia mengaku hal itu bukanlah sepenuhnya kerja ia sendiri, melainkan dari kerja bersama Solok Super Team. Epyadi pun mengapresiasi SST karena kerja kerasnya selama ini.

"Penghargaan ini sebetulnya bukan milik saya tetapi milik Solok Super Team.Saya hanya sebagai pimpinannya saja, yang bekerja adalah ribuan PNS dan pegawai/pekerja. Seharusnya yang berada di sini adalah mereka semua," tuturnya.

Mantan anggota DPR RI itu mengakui, butuh kerja keras dalam membangun kabupaten yang ia pimpin. Terutama dengan upayanya "Mambangkik Batang Tarandam" dimana saat ia baru menjabat, kabupaten penghasil beras tersebut jauh terbelakang dari berbagai segmen.

"Memang tidak mudah, butuh tim yang tangguh. Maka itu saya bentuk Solok Super Team (SST). Selama ini kita terperosok jauh tertinggal dari daerah lain di Sumbar. Kini dapat dilihat, satu persatu, kabupaten kita ini mulai dilihat dari tingkat Nasional hingga Internasional, berbagai penghargaan mulai didapatkan, ini salah satu bentuk apresiasi dari berbagai pihak kepada kita di Kabupaten Solok," tuturnya.

Seperti diketahui,Epyardi pernah diundang ke Singapura sebagai salah satu kepala daerah yang terpilih dalam program Digital Leadership Academy (DLA).

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat pun memberikan penghargaan kepada Bupati Solok sebagai Kabupaten Predikat Tertinggi Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022 se Kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar).

Selain itu Pemkab juga berhasil menurunkan angka stunting dengan sangat signifikan, dari 40,1 persen menurut SSGI pada tahun 2021, menjadi 24,2 persen pada tahun 2022. Terjadi penurunan stunting di Kabupaten Solok sebesar 15,9 persen. Penurunan sebesar 15,9 persen itulah yang menjadikan Kabupaten Solok mendapat prediket terbaik penanganan Stunting di Sumatera Barat. Tidak hanya itu Kabupaten Solok juga termasuk terbaik tingkat nasional dalam Audit Stunting. (*)

Rapor Merah di 2 Tahun Asda-Pandu, 16 Program Unggulan, Hanya 4 yang Terealisasi

SOLOK - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Solok, Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar dan Jon Firman Pandu, SH, baru akan menggenapkan dua tahun kepemimpinannya di Kabupaten Solok pada 26 April 2023. Meski terpilih bersama 12 kepala daerah lainnya di Sumbar pada 9 Desember 2020, namun bersama Bupati-Wakil Bupati Solok Selatan Khairunnas-Yulian Efi, baru dilantik pada 26 April 2021. Sementara 11 kepala daerah lainnya dilantik pada 26 Februari 2021. Penyebabnya, Asda-Pandu harus melewati dulu rangkaian sidang di Mahkamah Konstitusi (MK RI), setelah ada dugaan pelanggaran berujung sengketa Pilkada 2020. Dugaan itu, memenuhi unsur karena selisih suara dengan peraih suara terbanyak kedua, H Nofi Candra, SE dan H. Yulfadri Nurdin, SH hanya 814 suara, atau hanya 0,48 persen. 

Asda-Pandu memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan meraih 59.625 suara. Paslon 01, Nofi Candra-Yulfadri Nurdin yang meraih 58.811 suara. Paslon nomor urut 03, Desra Ediwan Anantanur-Adli memperoleh 28.490 suara. Sementara, Paslon nomor urut 04, Iriadi-Agus Syahdeman meraih 22.048 suara. Selisih 0,48 persen ini, kemudian berujung di Mahkamah Konstitusi. MK kemudian memutuskan bahwa Asda-Pandu memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021.

Usai dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Solok, Epyardi Asda maupun Jon Firman Pandu langsung dihadapkan pada kenyataan, bahwa meski sudah menjadi kepala daerah, keduanya tidak serta merta bisa mengatur segala sesuatunya terkait pemerintahan. Justru, friksi (gesekan) lah yang akhirnya terus menguat dan membuat rakyat Kabupaten Solok yang menjadi korban. Selain itu, dua poros yang berseteru, yakni poros partai koalisi dan poros oposisi, sama-sama terluka dan tercabik. 

Anehnya, meski diusung oleh dua partai pemenang Pileg 2019, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN), resistensi dan embrio oposisi pemerintahan justru berasal dari Partai Gerindra yang diketuai oleh Wabup Jon Firman Pandu, SH. Partai Gerindra "menggandeng" Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini dipimpin oleh Dr. Dendi, S.Ag, MA. Sejatinya, PPP adalah asal-muasal Epyardi Asda terjun ke politik dan sempat memimpin PPP Sumbar. Di partai berlambang Ka'bah itu, Epyardi Asda tiga periode menjadi Anggota DPR RI (2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2018). 

Sementara, partai-partai parlemen lainnya yang menjadi oposisi di Pilkada 2020 justru menjadi koalisi Epyardi yang dipimpin oleh PAN. Mereka adalah Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai Hanura yang mengusung H. Iriadi Dt Tumanggung-Agus Syahdeman. Kemudian Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Desra Ediwan Anantanur-Adli. Sementara, NasDem yang bersama PPP mengusung Nofi Candra-Yulfadri Nurdin, meninggalkan PPP dan bergabung belakangan dengan koalisi.

Resistensi terhadap Epyardi Asda yang mengumumkan sebuah tim yang disebutnya sebagai Solok Super Team (SST) justru datang dari internalnya, yang dipimpin oleh Wabup Jon Firman Pandu. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok itu, sangat tersinggung dengan keinginan Epyardi Asda untuk mengganti Dodi Hendra Dt Pandeka Sati sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok. Posisi yang sebelumnya dijabat Jon Firman Pandu. 

"Saya hanya tiga bulan pertama (usai dilantik) berkomunikasi dengan Pak Epyardi. Setelah itu, tidak ada lagi. Beliau ingin menguasai segala hal dan semua orang. Baik orang-orang di pemerintahan, maupun orang-orang di politik, terutama di DPRD. Tentu, hal ini tidak bisa diterima karena Kabupaten Solok ini tidak bisa diurus oleh satu orang. Beliau kemudian bertindak zalim kepada saya dan orang-orang yang ingin mengkritiknya. Khusus ke Gerindra, tentu saja saya tidak bisa menerima tindakan zalim itu. Karena harus diingat bahwa Pilkada Kabupaten Solok 9 Desember 2020 dimenangkan Gerindra dan PAN dengan susah payah. Hanya selisih 814 suara. Perlu juga diingat, akumumulasi 59.625 suara yang diraih Asda-Pandu linier dengan raihan Gerindra ditambah PAN di Pileg 2019. Yakni 29 ribuan suara Gerindra dan 28 ribuan suara PAN, ditambah suara dari kerja-kerja politik di kampanye Pilkada 2020. Jadi, beliau duduk sebagai Bupati Solok saat ini, bukan hanya karena beliau dan kerja politik kader PAN. Tentu ada juga kiprah kami dari kader Gerindra dan kerja-kerja politik kami lakukan di masa kampanye Pilkada 2020," tegas Jon F Pandu. 

Jon Firman Pandu juga menegaskan, meski berjuang mati-matian, Partai Gerindra justru tidak mendapatkan apa-apa dari kemenangan di Pilkada 2020. Justru, partai-partai yang menjadi kompetitor dan rival di Pilkada, justru mendapat tempat. Demikian juga dengan internal di Pemkab Solok. Para ASN dan pejabat Pemkab Solok menurut Jon F Pandu, justru berada di bawah tekanan. 

"Alih-alih membuat suasana damai dan kondusif di kalangan pegawai yang sudah tercipta di masa bupati-bupati sebelumnya, justru kini yang terjadi adalah berbagai polemik dan tindakan viral, yang menjadi tontonan hingga ke tingkat nasional. Bahkan, pegawai-pegawai yang menjadi aset daerah selama ini, justru tabang hambua (pindah) ke daerah lain. Ini tentu sangat miris. Tapi, sudah lah, mungkin ini sudah takdirnya Kabupaten Solok saat ini. Yang jelas, secara pribadi dan secara kepartaian, saya siap fight (bertarung) ke depannya, terutama di Pileg dan Pilkada 2024," ujarnya. 

Sementara itu, dari sisi Bupati Solok Epyardi Asda, dirinya bersama Solok Super Team, mengaku cukup puas dengan berbagai capaian Pemkab Solok selama ini. Menurut Epyardi, banyak hal yang mesti diperbaiki di Kabupaten Solok. Meski banyak yang menentang, Epyardi menegaskan dirinya tak pernah takut. Menurutnya, hal itu hanyalah untuk menegaskan niatnya untuk berbakti dan mengabdi ke kampung halamannya. 

"Saya hanyalah manusia biasa, yang punya banyak kelemahan. Saya bukan Superman! Yang ada itu adalah tim yang solid bernama Solok Super Team. Meski awalnya banyak ditentang, tapi lihatlah sekarang, berkat kerja keras kita bersama, bisa mendapatkan hasil yang memuaskan," kata Epyardi usai menerima penghargaan dari Ombudsman RI pada 26 Januari 2023 lalu.

Sejatinya, bibit-bibit "panas" penentangan sudah meletup sejak Epyardi Asda memantapkan diri maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020. Anggota DPR RI tiga periode (2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2018) tersebut langsung menjadi magnet berkat ketokohan, pengalaman politik di level nasional, kekuatan finansial, serta beragam kelebihan lainnya. 

Ibarat dua sisi mata uang, dan sebagai manusia biasa, Epyardi juga lekat dengan sisi-sisi yang dianggap negatif oleh calon-calon rival politik, dan mempengaruhi perspektif masyarakat. Epyardi dengan latar belakang kehidupan yang perih di usia muda dan berhasil survive hingga menjadi pengusaha pelabuhan, membentuk karakter kerasnya. Sehingga, dirinya dianggap arogan, sombong, pemarah dan tidak memiliki etika sopan santun. 

Waktu kampanye Pilkada yang sangat singkat, membuat Epyardi dan Tim Pemenangan tidak mudah menjelaskan ke publik bahwa karakter keras tersebut menjadi kunci suksesnya untuk survive (berjuang) dalam hidupnya. Hal yang seharusnya menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda Kabupaten Solok. Apalagi, Epyardi berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengubah karakter dan kepribadiannya. 

"Saya tidak bisa dan tidak akan pernah mau bermanis-manis untuk menyenangkan hati orang lain. Yang baik akan saya apresiasi, yang tidak baik harus saya dikoreksi. Niat saya hanya untuk berbakti dan mengabdi ke kampung halaman saya, Kabupaten Solok. Saya memiliki niat membangun daerah berbekal pengalaman pribadi, pengusaha dan politik. Tapi, tentu saya minim pengalaman di sisi birokrasi pemerintahan, karena itu, mari kita bersama-sama membangun daerah ini menjadi lebih baik, dengan kemampuan dan peran kita masing-masing," ungkapnya. 

Realisasi Janji Kampanye

Nyaris memasuki dua tahun kepemimpinan Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu, sejumlah elemen di Kabupaten Solok juga memberikan penilaian atas kinerja dan capaian Asda-Pandu. Setidaknya, ada sekitar 16 janji politik yang menjadi bahan kampanye Asda-Pandu di Pilkada 2020. Yakni: satu kecamatan satu ekskavator, satu kecamatan satu produk unggulan, bantuan rumah layak huni, pembangunan pabrik saus cabe dan tomat, bantuan bibit unggul, penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan sentra pertanian dan perdagangan terpadu, penyediaan lampu jalan ke surau dan mushala, beasiswa bagi siswa dan mahasiswa tidak mampu, kemandirian lembaga adat dan agama, penempatan ASN sesuai kompetensi, sanitasi padat karya, pencegahan stunting, penyerapan tenaga kerja, pembentukan BUMD dan pemberdayaan BUMNag, membentuk program siaga bencana nagari.

Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Solok Hafni Hafiz, A.Md menyebutkan dari 16 janji politik yang disampaikan tersebut, baru empat yang terwujud. Yakni pencegahan stunting, bantuan rumah layak huni, bantuan bibit unggul, dan pembelian ekskavator. Meski belum tuntas 100 persen, Hafni Hafiz juga mengaku gamang dan pesimistis hal itu akan tercapai. 

"Dari visi yang terbingkai dalam RPJMD yang coba saya selaraskan dengan waktu yang tersisa, maka muncul sikap gamang dan pesimistis program ini akan tercapai. Saya berharap ada upaya kongkret dari pemerintah daerah untuk merealisasi janjinya. Harus diakselerasi melalui APBD Provinsi dan APBN, jika hanya bertumpu pada APBD, saya pesimistis," ujarnya.

Hafni Hafiz juga meminta Epyardi Asda memperbaiki hubungan komunikasinya dengan Wabup Jon Firman Pandu. Kemudian dengan pemerintah provinsi (Gubernur Sumbar), tokoh-tokoh Kabupaten Solok, Anggota DPR RI dan elemen masyarakat lainnya. Hafni Hafiz juga mengaku belum melihat dampak yang signifikan terhadap keberadaan Solok Super Team. 

"Tak mungkin bupati bisa bekerja sendiri atau timnya saja. Harus melibatkan semua elemen berdasarkan kompetensinya masing-masing. Maka, segera perbaiki hubungan provinsi dengan daerah. Akses daerah dengan pusat mesti diperkuat dan dipertajam. Libatkan tokoh-tokoh Kabupaten Solok, mantan-mantan bupati, anggota DPR RI, DPRD Provinsi. Mari bangun sinergisitas yang apik. Selama ini, apa yang dicanangkan oleh kepala daerah tentang SST (Solok Super Team), belum melihatkan dampak yg signifikan di tataran hasil. Namun, untuk hal-halan yg sudah dikerjakan saya mengapresiasi. Terutama terkait pembangunan yang kini merata di seluruh nagari di Kabupaten Solok," ujarnya. 

Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Solok yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Solok, Dr. Dendi, S.Ag, MA, menilai kinerja Epyardi Asda, jika dilihat secara obyektif dari data dan fakta yang ada, sangat jauh dari harapan. Menurut pentolan oposisi yang sempat "head to head" heboh dengan Epyardi Asda sampai saling tunjuk di DPRD Kabupaten Solok tersebut, mengungkapkan masyarakat bisa menilai sendiri kondisi Kabupaten Solok saat ini. Pria yang sebelumnya merupakan "kader" Epyardi saat Epyardi masih di PPP itu menyatakan bahwa program yang digaung-gaungkan Epyardi Asda saat menjadi Bupati Solok saat ini hanyalah sekadar omong kosong belaka. Tapi, kegagalan demi kegagalannya memimpin pemerintahan justru berlindung di balik topeng polemik dan tindakan-tindakan viralnya.

"Epyardi Asda itu hebat sebagai Anggota DPR RI. Sebelumnya, beliau menjadi inspirasi dan motivasi hampir seluruh masyarakat, terutama para politikus di Kabupaten Solok dan Sumbar. Tapi saat menjadi Bupati Solok, semua nilai-nilai dan kharisma beliau itu sirna. Saya harus mengatakan ini, karena seorang kepala daerah adalah simbol bagi daerahnya. Orang Solok adalah orang yang santun, ramah, sabar, menjunjung etika dan pekerja keras dan cerdas," ujarnya.

Dendi berharap, Epyardi Asda bisa kembali ke khittahnya sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi masyarakat Kabupaten Solok. Menurutnya, sebelumnya Epyardi dikenal sebagai sosok pekerja keras yang memiliki latar belakang kehidupan yang keras sejak masa kanak-kanak. Hal itu menurutnya telah menjadi inspirasi bagi orang banyak.

"Saya rasa, kini belum terlambat bagi beliau untuk berubah dan kembali menjadi Epyardi Asda yang dulu. Epyardi Asda yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak-anak muda yang hidupnya kurang beruntung. Tentang bagaimana kerja keras, kekuatan karakter dan kepribadian kuat, menjadi kunci keberhasilan hidup," harap Dendi.

Terkait banyaknya penghargaan yang diraih Pemkab Solok, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Cawabup Solok 2020 lalu, Dr. Adli, menilai banyaknya penghargaan yang diperoleh tidak sebanding dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Menurut Adli, justru banyak penghargaan yang hanya sebatas administrasi negara, yang tak menyelesaikan masalah kehidupan utama masyarakat. Adli juga menyindir, sejumlah penghargaan tersebut justru menjadi ajang bagi bagi ASN dan pejabat untuk cari muka ke kepala daerah.

"Misalnya, penghargaan dari Ombusman terkait kepatuhan standar layanan publik. Itu, hanyalah masalah administrasi negara dan kewajiban pemerintah. Bukan prestasi, tapi kewajiban. Tapi, kemudian dibangga-banggakan dan dibuatkan baliho besar-besar di seluruh penjuru negeri, di fasilitas baliho milik Pemkab Solok pula. Seperti pencitraan untuk bupati yang tidak pandai bekerja," ujarnya. 

Adli juga menyindir tentang kebiasaan Epyardi Asda yang memakai mobil-mobil bagusnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Solok yang susah. Kemudian selalu membanggakan anaknya yang Anggota DPR RI (Athari Gauthi Ardi) sebagai satu-satunya legislator yang berbuat dan membangun di Kabupaten Solok.

"Di satu sisi, mungkin itu bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk masyarakat agar bisa berhasil seperti beliau. Tapi di sisi lain, hal itu justru akan memberi luka mendalam bagi si miskin. Semua orang di Kabupaten Solok ingin berbuat, berbakti dan mengabdi ke Kabupaten Solok sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi bukan hanya beliau, anak beliau, atau tim beliau saja. Saya harap, beliau bisa membuka diri. Meski sudah di ujung periode, saya rasa belum terlambat," ungkapnya. 

Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin, secara satir (menyindir) justru mengungkapkan bahwa seluruh visi misi Epyardi Asda sudah terwujud. Yondri yang kini menjadi Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok tersebut, sebelumnya dikenal sangat dekat dengan Epyardi Asda semasa menjadi kader PPP. 

"Sudah terwujud semua. Infrastruktur jalan tertata rapi sampai ke nagari-nagari. Tak ada satupun kita temui jalan yang berlobang. Jalan-jalan ke daerah terisolir berhotmix licin bagai cermin. Rakyat hidup layak, terpenuhi sandang dan pangan berkelimpahan rezeki. Hampir tiap rumah penduduk punya mobil. Anak-anak tidak satupun yang tidak bersekolah. Semua lembaga memberi penghargaan. Kita yakin beliau akan terpilih kembali tahun 2024 atau maju menjadi Gubernur Sumbar atau DPR RI. Dan sebaiknya kita segera buka kaca mata hitam, atau segera bangun dari mimpi," ujarnya. (Niko Irawan)

Sabtu, 25 Februari 2023

Syamsu Rahim Minta Aparat Penegak Hukum Usut Sengkarut "RSUD Solok"

SOLOK - Walikota Solok periode 2005-2010, Drs. H. Syamsu Rahim meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut sengkarut pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Solok. Syamsu Rahim juga meminta DPRD Kota Solok dan insan pers (media) untuk tidak diam terhadap polemik ini. Menurut Bupati Solok periode 2010-2015 tersebut, banyak terjadi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari, yang akan menyeret aparatur Pemko Solok dan Anggota DPRD Kota Solok ke ranah hukum. 

"Dari awal, saya sebenarnya tidak ingin mengomentari hal ini. Karena, saya tak mau ada polemik lagi di Kota Solok. Tapi, sebagai mantan Walikota Solok dan rasa cinta saya ke daerah, saya harus mengatakannya. Bahwa telah banyak indikasi dan dugaan penyimpangan yang terjadi dari pembangunan RSUD Kota Solok ini. Itu pun, kalau kita sudah boleh menyebutnya sebagai RSUD. Hingga saat ini, tidak ada satupun dokumen yang menyatakan itu RSUD dan RSUD-nya tipe apa? Karena itu, saya meminta DPRD Kota Solok sebagai lembaga pengawasan, yang ikut membahas dan mengesahkan untuk tidak diam. Begitu juga dengan rekan-rekan media," ujarnya, Senin (20/2/2023).

Syamsu Rahim juga menegaskan, dana yang dipakai untuk pembangunan RSUD Kota Solok tersebut, berbentuk pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke pemerintah pusat, yang pembayarannya dilakukan dengan dana APBD Kota Solok. Sehingga, dalam prosesnya, wajib mendapatkan persetujuan oleh Anggota DPRD Kota Solok. Artinya, DPRD Kota Solok juga ikut bertanggung jawab terhadap pemakaian dana rakyat tersebut. 

"Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), merupakan program pemerintah pusat yang sifatnya stimulan terhadap perekonomian dan sifatnya darurat dan cepat. Semestinya, dana tersebut dipakai untuk penguatan ekonomi masyarakat, seperti UMKM, dunia usaha dan stimulus sosial bagi masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid-19. Bukan itu pembangunan infrastruktur yang efek dampaknya akan sangat lama dirasakan masyarakat. Sesuai namanya, PEN itu adalah singkatan dari pemulihan, bukan pembangunan," tegasnya. 

Syamsu Rahim juga mengingatkan bahwa pengembalian pinjaman dana PEN tersebut, akan sangat membebani APBD Kota Solok dan Walikota dan DPRD Kota Solok selanjutnya, karena baru akan lunas pada anggaran tahun 2026. Sementara, periode Walikota/Wakil Walikota Solok dan DPRD Kota Solok akan berakhir pada tahun 2024. Sehingga, akan menjadi beban bagi pejabat yang baru.

"APBD Kota Solok itu sudah kecil dan selalu dikeluhkan oleh Pemko Solok dan DPRD. Jadi, kalau tidak bisa lagi menggenjot atau menambah, jangan lah membebani, apalagi membebaninya dengan utang. Apalagi kalau utang tersebut harus ditanggung oleh pejabat selanjutnya. Sehingga, Walikota/Wakil Walikota dan Anggota DPRD periode 2024-2029, begitu terpilih, harus langsung menanggung utang," ungkapnya. 

Ketua DPRD Kota Sawahlunto dua periode (1999-2004 dan 2004-2005) tersebut juga menyoroti banyaknya gedung-gedung mangkrak dan proyek-proyek ambisius yang kondisinya terbengkalai di Kota Solok. Semisal Gedung Pasar Rakyat Abdurrahman bin Auf di Samping Terminal Bareh Solok, Gedung Pasar Semi Modern di Pasaraya Solok, GOR di Kelurahan Tanah Garam, GOR Marahadin di Kelurahan Laing, Kantor Dinas Pertanian, dan sebagainya. Syamsu Rahim bahkan mengaku heran, Pemko Solok justru tidak melakukan pembangunan di sektor-sektor yang seharusnya menjadi prioritas untuk kesejahteraan masyarakat.

"Banyak gedung-gedung mangkrak yang kini dibiarkan terbengkalai. Misalnya, dana miliaran rupiah untuk pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok yang dikelola Kodim, lalu kini membangun GOR Marahadin dan GOR di Tanah Garam. Bahkan, kini Pemko membangun trotoar antara Balaikota ke Lukah Pandan, yang jalannya milik pusat dan bandar (irigasi/drainase)-nya milik provinsi. Sementara, di sisi lain, setidaknya ada lima OPD (organisasi perangkat daerah) yang sama sekali tidak memiliki kantor, dan menumpang di gedung-gedung milik pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, bahkan ada yang menyewa gedung masyarakat. Bahkan OPD-OPD itu adalah OPD-OPD prioritas, seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pertanian, Dinas Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, yang kini tak memiliki kantor. Harusnya, inilah yang prioritas dibangun, bukan malah membangun fasilitas milik orang lain," ungkapnya. 

"Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, jangan meninggalkan jabatan dengan meninggalkan utang untuk orang banyak," tegasnya.

Sebelumnya, Pemko dan DPRD Kota Solok "menyepakati" peminjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp100 miliar ke pemerintah pusat mulai tahun 2023. Dana Rp100 miliar tersebut akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung untuk bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Solok. Meski DPRD Kota Solok tidak melakukan persetujuan terhadap peminjaman ini, namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok tahun 2023 ini telah "ditimpuk" beban utang untuk membayar angsuran pinjaman dana PEN sebesar Rp5,3 miliar. 

Mirisnya, dana PEN Rp100 miliar tersebut hanya untuk pembangunan fisik gedung RSUD semata. Hal itu sama sekali tidak memenuhi tiga alasan kuat seorang pasien ke sebuah rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Yakni dokter yang cakap, peralatan medis canggih, dan obat yang mujarab. Sehingga, bisa dipastikan dengan dana Rp100 miliar tersebut, RSUD belum bisa beroperasi secara layak, sehingga produktif. Tentu, setelah gedung selesai pemerintah harus kembali memikirkan bagaimana mendapatkan dana untuk peralatan medis yang tak murah, tenaga dokter, hingga ketersediaan obat. Jalan yang sungguh masih panjang!

Alhasil, masyarakat Kota Solok tentu tak bisa berharap banyak akan mendapatkan "pertolongan" di sektor perekonomian dari APBD Kota Solok 2023. Selain beban utang dana PEN, APBD Kota Solok juga sudah lebih dulu tersedot oleh pembangunan "mercusuar" lain di bidang olahraga. Yakni pembangunan Stadion Marahadin di daerah Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, yang menggerus dana APBD Kota Solok sebesar Rp12 miliar. Nilai yang sama (Rp12 miliar) juga didapat dari APBD Provinsi Sumbar. Memanfaatkan nama stadion yang diambil dari nama salah satu pendiri Kota Solok, yang juga kakek dari Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy. Perjuangan mendapatkan dana diusahakan oleh Anggota DPRD Sumbar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daswippetra Dt Manjinjing Alam. 

Pembangunan Stadion Marahadin, ditujukan sebagai salah satu bentuk "keseriusan" Pemko Solok untuk membuktikan diri ke publik Sumbar, bahwa Kota Solok siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2025 mendatang. 

Namun, isu liar langsung berhembus, tatkala daerah pemekaran, Kabupaten Dharmasraya, ternyata bisa membangun Stadion/Gelanggang Olahraga (GOR) dengan memakai dana APBN dan APBD Kabupaten Dharmasraya "hanya" sebagai dana pendamping APBN. Tentu, sebagai kepala daerah yang "dekat" dengan pemerintah pusat, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), dan pentolan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bisa "dengan mudah menjemput" dana-dana pusat tersebut untuk dibawa ke daerahnya.

Tapi, perlu juga diingat bahwa Walikota Solok Zul Elfian Umar, SH, M.Si Dt Tianso, yang merupakan pentolan partai koalisi (NasDem), juga mengaku sebagai orang yang dekat dengan pemerintah pusat, terkhusus dengan presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam videonya yang viral di masa kampanye Pilpres 2019 lalu, Zul Elfian Umar mengangungkan sosok Jokowi sebagai orang yang taat beragama. Zul Elfian menyebut Jokowi sebagai orang ibadahnya terjaga, selalu shalat tahajjud dan menjalankan puasa sunat hari Senin dan Kamis.

Pembangunan RSUD Kota Solok di wilayah Banda Pandung, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, oleh sejumlah pihak dianggap sebagai proyek-proyek mubazir dan belum menjadi prioritas. Pasalnya, di Kota Solok saat ini sudah ada 4 rumah sakit. Yakni RSU M Natsir milik Pemprov Sumbar, Rumah Sakit Tentara (RST) milik TNI, serta dua Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Bunda dan RSIA Ananda, yang juga melayani pasien umum. 

Diduga kuat, Walikota Zul Elfian Umar "ngotot" memaksakan pembangunan dua mega proyek tersebut, demi memenuhi ambisinya untuk meninggalkan legacy (warisan) di Kota Solok. Seperti diketahui, ini merupakan periode keduanya sebagai Walikota Solok setelah sebelumnya menjabat pada 2016-2021 bersama Wawako Reinier, ST, MM. Wawako saat ini, H. Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, merupakan Anggota DPRD Kota Solok periode 2014-2019 dan 2019-2020.

Walikota-Walikota Solok sebelumnya, telah meninggalkan legacy yang senantiasa dikenang oleh masyarakat. Semisal Walikota periode 2000-2005 Drs. Yumler Lahar yang merintis dan memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara serta pembangunan Rumah Dinas Walikota Solok di Nan Balimo, Walikota Syamsu Rahim (2005-2010) yang meninggalkan "oleh-oleh" lampu jalan, Taman Syech Kukut dan Gedung DPRD Kota Solok, Walikota Irzal Ilyas (2010-2015) yang meninggalkan gedung Pasar Semi Modern dan GOR/Sporthall Tanjung Paku. 

Sementara, di masa Walikota Zul Elfian (2016-2021 dan 2021-sekarang), sejumlah megaproyek dan program-program pembangunan justru terbengkalai dan mangkrak. Semisal Gedung Pasar Semi Modern, Pasar Abdurrahman bin Auf di samping Terminal Bareh Solok yang tak lagi berpenghuni, serta Jalan Lingkar Utara yang tak kunjung terhubung meski hanya tinggal 1,7 kilometer. Alih-alih menyelesaikan bengkalai yang akan sangat berpengaruh pada peningkatan sektor perekonomian masyarakat, justru Pemko Solok berniat membuat proyek-proyek baru yang berpotensi besar berakhir menjadi gedung-gedung mangkrak.

Jika seandainya Jalan Lingkar Utara sudah selesai, tentu akan tumbuh titik-titik ekonomi baru di sepanjang jalan yang menghubungkan Banda Pandung dengan Guguak Sarai di Kabupaten Solok. Baik potensi kuliner, jasa servis kendaraan, hingga akses ke sejumlah titik wisata Kota Solok, semisal Sarasah Batimpo, Pulau Belibis, Pacuan Kuda Ampang Kualo, Taman Bidadari, Taman Rongsok, Taman Kitiran, Laing Park, serta akses ke perumahan yang kini menjamur di sepanjang Jalan Lingkar Utara tersebut.

Yang memiriskan, kebijakan membangun sejumlah mega proyek tersebut justru "melupakan" fakta bahwa setidaknya ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Solok yang perannya sangat vital, hingga kini tidak memiliki kantor. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menumpang di gedung milik Pemprov Sumbar, Kantor Perumahan Pemukiman (Perkim) yang menyewa sebuah Ruko di Jalan Lintas Solok-Bukittinggi, Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) yang menempati bangunan tukar guling dengan Pemkab Solok, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) yang menumpang pada gedung eks DPRD Kota Solok milik Pemprov Sumbar, serta Dinas Pertanian yang sebelumnya menumpang di gedung Pemprov Sumbar di Banda Pandung, kini kembali menumpang di bangunan tukar guling Pemkab Solok di Tanah Garam yang sebelumnya ditempati Kwarcab Pramuka Kota Solok. 

Sementara, yang menjadi "jualan" keberhasilan pembangunan Zul Elfian di masa kampanye Pilwako 2019 adalah pembangunan sejumlah kantor lurah dan pembangunan 11 masjid. Meski di sisi lain, sebuah Yayasan bernama Darianis Yatim justru telah membangun 24 masjid yang sangat megah dan tanpa dana APBD Kota Solok.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah pusat, ditujukan untuk membantu daerah-daerah bangkit dari kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan PP No. 23 tahun 2020 Poin 18 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya. Namun anehnya, Pemko Solok meminjam dana PEN senilai Rp100 miliar hanya untuk membangun sebuah gedung yang katanya untuk pelayanan kesehatan masyarakat seperti layaknya sebuah Rumah Sakit alias RSUD. 

Salah satu mantan Anggota DPRD Kota Solok yang kini menjadi praktisi hukum, yang minta namanya tak diekspos, mempertanyakan keabsahan peminjaman dana PEN oleh Pemko Solok. Dirinya mencurigai adanya penyalahgunaan kekuasaan, perbuatan melawan hukum dan pelanggaran regulasi dan aturan yang dilakukan Walikota Solok dan DPRD Kota Solok. 

Pertama, pinjaman dana PEN dilakukan sepihak oleh Pemko Solok tanpa persetujuan DPRD Kota Solok. Padahal, beban angsuran utang akan ditanggung oleh APBD, sedangkan APBD dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh eksekutif (Pemko) dan legislatif (DPRD). Kedua, durasi pembayaran angsuran dana PEN yang disebut sampai tahun 2026, akan melewati masa jabatan Walikota Zul Elfian Umar dan Wakil Walikota Ramadhani Kirana Putra, serta DPRD Kota Solok yang akan berakhir pada 2024. Sehingga, hal ini akan menjadi beban bagi Walikota-Wakil Walikota dan Anggota DPRD periode setelahnya.

"Saya kira, cukup dua itu dulu. Dari dua item itu, masyarakat sudah bisa mencurigai adanya penyalahgunaan kekuasaan, perbuatan melawan hukum dan pelanggaran regulasi dan aturan yang dilakukan Walikota Solok maupun oleh DPRD Kota Solok. Tentu saja, ini bukan perkara yang bisa dianggap enteng," ungkapnya.

Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Pemuda Anti Korupsi (Gepak) Kota Solok Chandra BM didampingi Anggota Gepak Kota Solok Wahyu Yudhistira, mencium adanya kongkalikong dan aroma korupsi dalam pemanfaatan dana PEN tersebut. Menurutnya, daerah dan masyarakat telah terbebani utang demi memenuhi hawa nafsu inovasi oleh Pemko dan DPRD Kota Solok. Selain itu, menurut mereka banyak kejanggalan dalam proses tender dan penetapan pemenang lelang. 

"Jika dilihat di laman lpse.solokkota.go.id, terlihat jelas durasi waktu yang disampaikan oleh panitia lelang. Mulai dari tahapan pada Pengumuman Pasca Kualifikasi tertanggal pembuatan 5 September 2022, hingga pada Pengumuman Pemenang Tender pada tanggal 31 Oktober 2022, dan masa sanggah berakhir tanggal 7 November 2022, serta berakhir pada pengumuman Waktu akhir Surat Penandatangani Kontrak tertanggal 22 November 2022. Ironisnya, pemenang tender PT Jaya Semanggi Enjiniring (PT JSE) diduga kuat menggunakan dokumen palsu," ungkapnya.

"Kemudian, alamat pemenang tender dalam pengumuman lelang di Jl. Manunggal Kebonsari Kencana, Ruko Kebonsari Regency Blok A-2 Lt. 2 Surabaya Jawa Timur, namun dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 600/359/PPK-CKJK/DPUPR/2022 yang ditandatangani tanggal 30 November 2022, alamatnya berubah menjadi Jl. Letjen Soeprapto 160 Blok B No 6 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Hebatnya lagi, yang menandatangani SPMK tersebut Perwakilan Cabang atas Nama Julius WW, yang bukan Direktur Perusahaan. Sementara, jika kita lihat dalam UU Perseroan terbatas No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas hanya Direksi yang bisa mewakili perbuatan hukum PT ke dalam dan keluar. Kepala Cabang bukan Direksi dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum atas nama PT. Namun dalam Surat SPMK terlihat Kepala Cabang PT JSE menandatangani dengan dasar Surat Perjanjian Kontrak nomor SP/89/DPUPR/2022," lanjutnya. (Niko Irawan)

© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved