RELIGIUS

Sabtu, 30 Mei 2020

Dua Pelaku Curanmor Ditangkap di Solok, Satu Anggota Polres Sawahlunto

SOLOK - Personel gabungan Polres Solok melakukan penangkapan terhadap dua pelaku pencurian kendaraan bermotor roda empat, di Jalan Lingkar Utara, Kota Solok, Jumat sore (29/5/2020). Personel gabungan mengamankan kedua pelaku dari amuk massa, usai diduga terlibat pengejaran yang cukup dramatis. Yang mengejutkan, satu pelaku diidentifikasi sebagai anggota kepolisian dari Polres Sawahlunto.

Kapolres Solok AKBP Azhar Nugroho melalui Kasat Reskrim AKP Deni Akhmad Hamdani, S.IK, menyatakan keduanya diduga melakukan pencurian terhadap mobil jenis Toyota Kijang Super KF40 BA 1820 EN, milik Hendri di Halaban, Jorong Subarang, Nagari Kotobaru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Jumat dini hari sekira pukul 01.00 WIB.

"Korban mendapati mobil minibus miliknya tidak ada lagi saat hendak Shalat Subuh sekitar pukul 04.30 WIB. Mendapati mobil tidak ada lagi di halaman rumahnya, korban langsung melapor ke Polsek Kubung, dan langsung didatangi oleh anggota Polsek Kubung sekira pukul 06.00 WIB. Sekira pukul 12.00 WIB, korban mendapat telpon dari petugas Polsek Kubung untuk datang ke Mapolsek. Dalam perjalanan, Hendri melihat mobil miliknya melintas di depannya. Korban langsung meneriaki maling sembari mengejar mobil miliknya yang lari menuju arah Kota Solok. Personel Polsek Kubung langsung merespons dengan melakukan pengejaran dan mengajak personil Pos Pam Ketupat di Simpang Koramil Selayo. Akhirnya, kedua pelaku dibekuk di Jalan Lingkar Utara, Laing, Kota Solok," ungkap Deni.

Saat dilakukan interogasi di Mapolsek Kubung, terungkap bahwa salah satu pelaku merupakan anggota polisi Polres Sawahlunto. Pelaku berinisial NF (40), berpangkat Brigadir Polisi Satu (Briptu) yang berdinas di Satuan Sabhara. Sementara, satu pelaku lainnya berinisial DA (38), warga Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

"Kedua pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Solok di Arosuka. Kedua pelaku, dari interogasi awal mengakui perbuatannya. Dari pengakuan keduanya, mereka terdesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kita akan terus melakukan pemeriksaan intensif kasus ini," ungkapnya. (IN-001)

Kamis, 28 Mei 2020

HL, Pendeta Cabul di Surabaya Terancam 20 Tahun dan Kebiri

JAKARTA - Pendeta HL berpenampilan trendi terduga cabul di Surabaya dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) hari ini Rabu 27/05 di Surabaya selain diancam pidana penjara 20 tahun penjara secara fisik tetapi HL juga terancam mendapat hukuman tambahan berupa kebiri (kastrasi) dengan suntik kimia.

Kejahatan seksual yang dilakukan pendeta yang konon jago khotbah ini adalah merupakan kejahatan luar biasa,  sebab dilakukan lebih dari 14 tahun sejak korban berusia 12 tahun hingga saat ini korhan telah berusia 26 tahun.

Peristiwa kejahatan seksual dilakukan pelaku secara berulang dan pelaku sadar betul bahwa korbannya adalah anak tak berdaya yang sesungguhnya harus dilindungi pelaku membenarkan bahwa pelaku dapat diancam 20 tahun pidana penjara dengan tambahan hukuman kebiri dengan suntikan kimia.

Dan disinyalir kejahatan seksual yang dilakukan HL ini diketahui bahkan diduga dibiarkan oleh istri pelaku yang juga berprofesi sebagai pendeta dan penulis buku terkenal tentang keluarga dan teologi, demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum kepada sejumlah media di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rabu 27/05/20.

Kondisi inilah yang membenarkan bahwa pelaku dapat diancam dengan hukuman tambahan berupa kebiri dan pemasangan  alat pemantau "chip" untuk mengetahui keberadaan dan gerak gerik pelaku.

"Saya percaya bahwa Jaksa dan Hakim yang menangani perkara kejahatan seksual  ini akan bertindak profesional dan putudannya berkeadilan bagi korban", dan demi kepentingan terbaik dan keadilan hukum bagi anak sebagai korban, hakim juga akan memutus perkara ini secara maksimal karena kasus ini merupakan kejahatan luar biasa apalagi dilakukan oleh seorang yang berprofesi sebagai pendeta yang seyogianya melindungi korban," tambah Arist.

Lebih jauh Arist menyebutkan bahwa pencabulan yang menjadi korban adalah anak dibawah umur ini merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) apalagi kekerasan seksual  yang dilakukan dengan sadar dan dilakukan berulang-ulang.

"Saya hadir di proses persidangan di PN Surabaya  ini untuk monitoring sidang kasus kejahatan seksual  yang dilakukan oleh pemuka agama (pendeta) terhadap anak dibawah umur," kata Arist Merdeka Sirait saat ditemui di PN Surabaya.

Komnas Perlindungan Anak sendiri memberikan pesan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar dapat menggunakan pasal berlapis yakni UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta UU RI  Nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu Nomor : 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak  dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

Sementara  pasal lain yang bisa menjerat terdakwa yaitu UU RI Nomor : 17 tahun 2016 dan minimal pelaku dapat dihukum 10 tahun dan maksimal 20 tahun penjara bahkan bisa dihukum seumur hidup dan ditambahkan dengan hukuman tambahan berupa kebiri lewat suntik kimia, karena dilakukan secara berulang-ulang.

Pupusnya gugatan praperadilan yang dilakukan pelaku terhadap Polda Jawa Timur membuktikan dan atau menandakan bahwa HL adalah pelaku yang layak diadili, tambah Arist.

Sementara itu, Jeffri Simatupang salah satu tim penasehat hukum terdakwa tidak sependapat dengan pernyataan Aris Merdeka Sirait. Jeffri menyebutkan kliennya tidak dapat diadili karena kasusnya sudah kedaluarsa lantaran baru dilaporkan 14 tahun setelah kejadian.

Dalam pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tidak ada hukuman seumur hidup,  adanya adalah hukuman maksimal 15 tahun penjara.

"Jadi bagi kami, klien kami tidak akan dihukum seumur hidup atau kebiri. Bagi kami jelas bahwa perkara ini sudah kedaluarsa karena terjadinya sudah 12 tahun yang lalu. Seharusnya hak menuntut dari jaksa sudah gugur makanya kami melakukan esepsi terhadap dakwaan tersebut," tegas Jeffry saat ditemui di PN Surabaya.

Lanjutnya bahwa dalam undang-undang mengatakan bahwa perkara yang ancamannya maksimal 15 tahun penjara masa kedaluwarsanya adalah 12 tahun setelah dilakukan tindakan pidana.

"Kalau kita menghitung waktu sejak 2006 terakhir dilakukan itu sudah 14 tahun yang lalu," pungkas Jeffri. (*/IN-001)

Rabu, 27 Mei 2020

Beda Perlakuan Menhan dan Kapolda Jatim Terhadap Bawahannya yang Tertidur

JAKARTA - Siapa sangka sifat asli Menhan Prabowo Subianto ternyata sangat lembut. Hal ini menjadi sorotan saat dirinya menegur bawahannya tertidur. Pasalnya, alih-alih menyeramkan, kelakuan menteri satu ini justru di luar dugaan. Hal ini sontak memberikan perbedaan yang jauh dengan perlakukan Kapolda Jawa Timur,  Irjen Pol M Fadil Imran menegur peserta rapatnya yang tertidur.

Berbeda dengan Kapolda Jawa Timur, Menhan Prabowo lebih memilih menegur stafnya yang tertidur dengan membuat sebuah prank. Sebelumnya diketahui, beberapa waktu lalu ada peristiwa tak terduga terjadi saat Irjen Pol M Fadil Imran memimpin sebuah rapat, Jumat (22/5/2020).

Dilansir dari TribunJatim.com, rapat tersebut membicarakan mengenai mekanisme pembentukan program mitigasi bencana pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) berbasis Comunity Policing bernama "Kampung Tangguh".

Program itu akan diterapkan di Kota Surabaya sebagai satu di antara kawasan yang terkategori zona merah. Dengan harapan dapat menjadi semangat bersama mengatasi bencana pandemi Covid-19 di semua wilayah perkampungan se-Jatim.

Rapat tersebut dilakukan bersama Pemkot Surabaya di Gedung Wali Kota Surabaya. Saat itu Kapolda Jatim sempat menegur Kapolsek Gubeng, Kompol Naufil karena kedapatan mengantuk di tengah rapat.

Kapolda Jatim sempat menghentikan pembicaraannya kemudian menegur Kapolsek Gubeng dan menyuruhnya untuk keluar.

Selain menyuruhnya keluar, Kapolsek Jatim tampak memintanya untuk menghadap ke Kabid Propam Polda Jatim untuk melaporkan tindakan lalai yang baru saja dilakukannya.

"Ya dihari kemarin itu ditegur disuruh melapor ke Kabid Propam Jatim karena memang disuruh, kan itu perintah," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya insiden tersebut.

Ia memastikan sikap tegas Kapolda Jatim saat itu murni sebagai bentuk teguran bukan kemarahan.

"Benar. Bukan marah, tapi hanya ditegur. Bedakan marah sama menegur ya," ujarnya saat dikonfirmasi TribunJatim.

Prabowo Prank Staff-nya yang Tertidur

Sementara itu sehari setelah peristiwa tersebut, muncul sebuah video yang memperlihatkan aksi Prabowo Subianto terhadap stafnya.

Video tersebut diunggah akun Instagram @indonesiaadilmakmur pada, Sabtu (23/5/2020).

Berdasarkan pantauan TribunJakarta.com, dalam video yang berdurasi kurang lebih 1 menit itu memperlihatkan aksi kocak sosok Menhan yang dikenal lugas dan tegas.

Awalnya Prabowo sedang menghampiri sebuah meja untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Di belakang meja itu tampak seorang stafnya yang sedang tertidur pulas.

Pada bangunan yang tampak seperti ruang pertemuan itu terdengar suara orang sedang berbicara menyampaikan soal penanganan Covid-19.

Tak terganggu dengan suara pembicara, staf tersebut tetap tertidur pulas. Bahkan ketika Prabowo berdiri tepat di depannya, ia masih tertidur pulas.

Akhirnya pria yang merekam video mencoba membangunkan temannya. Ia memanggil temannya dua kali namun tetap tidak merespons.

Melihat hal tersebut Prabowo memberikan kode kepada pria yang merekam agar jangan membuat suara.

Ide jail melintas di benak Ketua Umum Partai Gerindra itu. Diam-diam dirinya duduk di sebuah kursi kosong di samping stafnya yang sedang tertidur.

Menyadari ada seseorang yang tiba-tiba duduk di sampingnya, sontak staf Prabowo tersebut terbangun. Tak disangka di sampingnya sudah duduk Prabowo dengan raut wajah serius.

Dirinya pun bingung lalu menoleh ke pria yang merekam video. Sontak Prabowo dan perekam video tertawa bersama-sama. Tampak raut wajah pria yang menggunakan masker tersebut tersenyum malu karena dipergoki dan dijaili Prabowo saat tertidur.

Aksi prank Prabowo Subianto itu mendapatkan reaksi positif dari para warganet. (*/IN-001)

Kamis, 21 Mei 2020

Demi Negara Maju, Puan Maharani Sebut Pendidikan Agama Islam Harus Dihapus? Berikut Faktanya

JAKARTA - Dalam struktur pendidikan nasional, keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat penting. Bahkan dimasukan dalam tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam perundang-undangan.

Terlebih dengan kebutuhan pendidikan karakter saat ini, PAI berperan besar dalam pembentukan karakter peserta didik.

Namun dalam sebuah unggahan, seorang pengguna Facebook Agus S menggunggah tangkapan layar dengan narasi yang menyebut nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.

Menariknya dalam unggahan tersebut disertakan pernyataan Puan Maharani yang menyebutkan syarat jika ingin negara maju dan berkembang, pendidikan Agama Islam harus dihapus.

Terlebih, unggahan itu juga menampakkan tangkapan layar dari sebuah artikel yang terbit dalam salah satu blog.

“Kita jangan diam dong,” demikian bunyi narasi yang diunggah pengguna Facebook Agus S pada 19 Mei 2020

Selain itu, ia juga diketahui menggunggah gambar dengan narasi sebagai berikut:

“Puan: Jika Negara Ingin Maju Dan Berkembang, Pendidikan Agama Islam Harus Di Hapus!!”

Berdasarkan hasil penelurusan PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs Turn Back Hoax, terdapat fakta yang membantah klaim narasi yang membawa nama bahwa Puan Maharani tersebut.

Secara pasti, narasi itu sudah beredar sejak Desember 2018. Bahkan saat itu, diketahui Puan masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun, namanya sudah dicatut seolah-olah membuat pernyataan tersebut.

Padahal dalam fakta sebenarnya, narasi itu merupakan tuduhan yang dialamatkan kepada Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Siti Musdah Mulia.

Namun begitu, Musdah membantah memberikan pernyataan itu. Ia juga membantah satu partai dengan Puan, yakni PDI Perjuangan.

Secara lengkap Turn Back Hoax pernah membuat laporan terkait itu yang terlihat sebagai berikut:

“Klaim postingan bahwa Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, akan menghapus pendidikan agama tidak benar.

"Rujukan postingan itu, yakni operaind[dot]blogspot.com, merupakan laman yang tidak jelas siapa penulisnya dan artikelnya merupakan hasil editan dari beberapa artikel tentang tuduhan kepada Musdah Mulia sebagai Kader PDIP dan inisiator penghapusan pendidikan Agama Islam.

"Artikel yang dirujuk itu pun tidak benar. Sebab, Musdah sudah memberikan klarifikasi melalui video di channel ICRP4Peace Channel. dan menyatakan bahwa isu dirinya kader PDIP dan ingin menghapus pelajaran Agama Islam tidak benar,” demikian bunyi narasi yang ditulis Turn Back Hoax dalam laporannya pada Kamis 13 Desember 2018.

Dengan demikian, narasi yang disebutkan dalam narasi beredar itu sudah terbukti salah. Untuk itu, konten yang mendadak viral itu termasuk dalam kategori Konten yang Menyesatkan atau Misleading Content.**

Rabu, 20 Mei 2020

Habib Bahar Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan

BOGOR - Habib Bahar bin Smith akan dipindahkan dari Lapas Gunung Sindur di Bogor ke Lapas Klas I Batu Nusakambangan di Cilacap. Pemindahan dilakukan dengan alasan kepentingan pengamanan dan pembinaan.

"Pemindahan yang bersangkutan tidak ada maksud lainnya, selain demi kepentingan pengamanan dan pembinaan untuk yang bersangkutan, yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap asimilasi yang diberikan," ungkap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham dalam siaran persnya, Rabu (20/5/2020).

Habib Bahar sebelumnya kembali dijebloskan ke Lapas Gunung Sindur pada Selasa (19/5). Ia kembali ditahan usai dinilai melanggar asimilasi yang sebelumnya diberikan kepadanya.

Pelanggaran yang dimaksud ialah Habib Bahar dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebab Bahar hadir dalam suatu kegiatan dan memberikan ceramah yang provokatif serta menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah.

Video ceramahnya itu menjadi viral dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Selain itu, ia juga dinilai melanggar aturan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dalam kondisi darurat COVID-19. Sebab Bahar telah mengumpulkan massa dalam ceramahnya itu. Padahal Bogor merupakan salah satu daerah yang sedang menerapkan PSBB.

Habib Bahar akan menjalani sisa masa pidana selama 1 tahun 5 bulan dalam kasus penganiayaan 2 remaja. (*/IN-001)

Senin, 18 Mei 2020

Korbinmas Baharkam Polri "Sentuh" Penyandang Disabilitas

JAKARTA - Penyandang disabilitas mendapat sentuhan dari Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan (Korbinmas Baharkam) Polri. Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Risyapudin Nursin menyerahkan bantuan sosial dalam rangka solidaritas sosial untuk para penyandang disabilitas di masa wabah Covid-19 itu secara simbolis kepada perwakilannya di Jakarta, Senin, (18/5/2020).

"Dalam situasi pandemik covid-19 yang mewabah saat ini, tubuh kita yang sempurna, sehat jiwa dan raga lengkap kaki tangan, mata, hidung dan panca indera lainnya masih merasakan kesulitan dengan keterbatasan ruang gerak yang diterapkan oleh pemerintah. Apalagi saudara saudara kita yang menyandang disabilitas atau kaum difabel," kata Kakorbinmas di acara penyerahan bansos itu.

Oleh sebab itu, sambungnya, bansos ini diharapkan dapat meringankan beban para penerimanya di kala wabah Covid-19 masih berlangsung. Dengan demikian, bansos ini dapat menunjang kalangan ini menghadapi hambatan dalam menjalani kehidupan mereka yang sudah pasti akan semakin berat di tengah wabah.

Kali ini Kakorbinmas menyalurkan 223 paket bahan pokok untuk para penyandang disabilitas di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Bogor. Masing-masing 10 paket untuk Jakarta Selatan, 58 paket Jakarta Pusat, 54 paket Jakarta Timur, 10 paket Jakarta Utara, 46 paket Jakarta Barat, 24 paket Bekasi, dan 19 paket Bogor.
"Meskipun jumlahnya tidak seberapa, kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para penyandang disabilitas," kata Irjen Risyapudin dalam acara yang berlangsung di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.

Sedangkan perwakilan penyandang disabilitasr yang menerima bansos secara simbolis antara lain, Angga Budi Pras, 29, Catur Sigit Nugroho, 38, dan Muhammad Nadir, 31. Hadir dalam acara itu antara lain Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo, Kabagopsnalev Korbinmas Baharkam Polri Kombes Hendi Handoko, Kasubditbintibsos Korbinmas Baharkam Polri Kombes Rudi Harianto dan para Kasat Binmas jajaran Polda Metro. (*/IN-001)

Jumat, 08 Mei 2020

Korbinmas Baharkam Polri Sentuh Office Boy dan Cleaning Service yang Dirumahkan Akibat Pandemic Covid-19

JAKARTA - Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto,SH.,MH memerintahkan Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri BJP Drs.  H Tajjudin MH menyalurkan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) kepada komunitas Polri yang bekerja sebagai pekerja cleaning service dan office boy yang dirumahkan karena dampak  covid-19.

Para pekerja cleaning service dan office boy yang sementara ini dirumahkan oleh Pimpinan perusahaan akan mendapat bingkisan berupa paket sembako sebanyak 500 paket, yang masing masing paket berisi beras, minyak goreng,mi instan, gula, masker, desinfektan dan hand sanitizer.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolik kepada 5(lima)perwakilan dari para pekerja office boy dan cleaning service yang dirumahkan, antara lain bernama :
1. Ahmad Ilyas sebagai pekerja pembersih hama dari ASPHAMI.
2. Asrian Nugraha Putra  cleaning service Hijau Berdikarj Indonesia (HIBER).
3. Wiwin sales dari Asosiasi Bisnis Alih Daya.
4. Suyatno Driver dari Asosiasi  Bisnis Alih Daya.
5. Arya agen dari Asosiasi Bisnis Alih Daya.

Pembagian sembako dilakukan dalam rangka mengantisipasi dampak ekonomi dari Pandemi Covid–19 yang mengakibatkan banyaknya warga yang tidak bekerja lagi atau diistirahatkan untuk mencegah terjadinya social distancing.

Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri BJP Drs H Tajjudin MH berharap dengan diberikannya bantuan sembako ini, para pekerja yang dirumahkan lebih tenang untuk tinggal di rumah selama beberapa hari kedepan.

"Untuk program Solidaritas Baharkam Polri Peduli Sosial akan terus di lanjutkan dalam rangka memperkuat program pembagian sembako yang dilakukan pemerintah dg prioritas untuk wilayah-wilayah yang penduduknya terpapar Covid 19," tutup Drs H Tajjudin MH. (IN-001)

Selasa, 05 Mei 2020

Penutupan Pasaraya Solok Berujung Pembongkaran Lapak Pedagang

Pasaraya Solok Ditutup, Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf Dibuka
Penutupan Pasar Berujung Pembongkaran Lapak Pedagang
Pemko Solok menutup total Pasaraya Solok selama dua hari, sejak Sabtu (2/5/2020) pukul 00.00WIB, hingga Minggu (3/5/2020) pukul 24.00 WIB. Penutupan awalnya ditujukan untuk penyemprotan disinfektan ke seluruh area pasar. Aktivitas jual beli kebutuhan pokok masyarakat kemudian dialihkan ke Pasar Syariah yang diberi nama Pasar Abdurrahman bin Auf, yang berada di samping Terminal Regional Bareh Solok. Namun, saat Pasaraya Solok dibuka pada Senin dinihari, Pemko Solok mengerahkan Satpol PP, membongkar lapak pedagang di Kawasan Jalan Lingkar Koto Panjang, kompleks Pasaraya Solok. 
SOLOK - Pemerintah Kota (Pemko) Solok melakukan kebijakan menutup Pasaraya Solok. Meski, pasar serikat itu bukan hanya milik Kota Solok, tapi sejumlah nagari di Kabupaten Solok, Pemko Solok tetap melakukan penutupan, dengan alasan akan melakukan penyemprotan disinfektan. Pasaraya Solok dianggap sebagai kawasan yang sangat rawan penyebaran virus corona (Covid-19). Walaupun, Kota Solok hingga saat ini belum ditemukan adanya warga yang dinyatakan positif Covid-19 di Sumbar.
Walikota Solok Zul Elfian saat mengunjungi Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf, Sabtu (2/5/2020).

Untuk "menggantikan" fungsi Pasaraya Solok sebagai pasar yang menyediakan kebutuhan harian dan kebutuhan pokok masyarakat Kota Solok dan daerah sekitarnya, Pemko Solok mengalihkan aktivitas jual beli ke samping Terminal Regional Bareh Solok (TRBS) di kawasan By Pass Kota Solok. Sejatinya, lokasi tersebut adalah pasar rakyat, tempat bertemunya para pedagang besar dengan pengecer yang akan berjualan di Pasaraya Solok. Pasar rakyat ini, aktif setiap hari Selasa dan hari Jumat, sama seperti hari pekan di Pasaraya Solok.

Di hari pertama "alih fungsi" pasar rakyat tersebut, Walikota Solok Zul Elfian, SH, M.Si, menamakan pasar tersebut Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf. Merujuk pada salah seorang sahabat nabi yang terkenal sebagai sahabat Nabi paling kaya raya sekaligus dermawan. Abdurrahman pernah mengeluarkan 200 uqiyah emas (1 uqiyah setara 31,7475 gram) demi memenuhi kebutuhan logistik selama Perang Tabuk. Dia pun pernah memberikan santunan kepada veteran Perang Badar yang jumlahnya mencapai seratus orang, masing-masing mendapatkan santunan 400 dinar.

Abdurrahman memang sangat pandai dalam berbisnis. Semua kekayaannya pun merupakan hasil perdagangan.
Ketika para sahabat hijrah ke Madinah atas perintah Rasulullah, kaum Anshar rela berbagi harta kekayaan mereka dengan para Muhajirin. Akan tetapi, saat itu Abdurrahman menolak harta dari sahabat Anshar, ia justru bertanya lokasi pasar. Abdurrahman dikenal "bertangan emas", sebab semua bisnis atau perdagangan yang dikelolanya pasti berhasil. Maka, tak heran bila namanya menjadi salah satu dari 10 orang sahabat yang dijanjikan surga.
Walikota Solok Zul Elfian saat mengunjungi Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf, Sabtu (2/5/2020).

"Alhamdulillah, untuk kebutuhan pokok, masyarakat kota Solok dan sekitarnya bisa mendapatkannya di Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf yang sudah dioperasikan di Terminal Bareh Solok," tutur Wali Kota Zul Elfian saat meninjau pengoperasian pasar, Sabtu (2/5/2020).

Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf  beroperasi mulai dari jam 06.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Walikota Solok Zul Elfian meminta dinas terkait untuk membantu para pedagang dalam penataan Pasar Syariah Abdurrahman Bin Auf sehingga lebih representatif dan nyaman serta bersih.
Penutupan jalan masuk ke Pasaraya Solok, Sabtu (2/5/2020).

Sebelumnya, Pemko Solok memutuskan untuk menutup akses jalan lingkar Pasaraya Solok setelah adanya seorang pengunjung pasar yang pingsan tiba-tiba saat berbelanja pada Kamis (30/4/2020). Kejadian tersebut mengundang kecemasan masyarakat dan pedagang terkait adanya dugaan penyebaran Corona di Kota Solok . Pemerintah daerah langsung merespons dengan menutup akses jalan lingkar Pasaraya Solok. Tidak hanya sampai disitu, Pemko Solok bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) memutuskan untuk menutup pasar raya Solok secara total selama dua hari penuh untuk dilakukan penyemprotan disinfektan.

Selama masa penutupan total pasar raya Solok, seluruh akses masuk bagi masyarakat umum ke pasar raya Solok dibatasi. Lalu lintas kendaraan di blokir oleh petugas. Tidak ada aktivitas jual beli dan juga kegiatan usaha lainnya. Untuk menjamin penutupan total Pasaraya Solok, Pemko Solok menempatkan personil penjagaan di kawasan jalan lingkar Pasaraya Solok untuk menghindari adanya kegiatan-kegiatan di luar ketentuan selama penutupan total pasar dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Petugas gabungan yang ditempatkan terdiri dari unsur Kodim 0309/Solok, Polres Solok Kota, Satpol PP Kota Solok serta Satpam Pasaraya Solok. Tim dibagi dua shift, siang dan malam.
Wakil Walikota Solok, Reinier (kanan), saat mengunjungi Posko Satgas Penegak PSBB Kota Solok, Sabtu (2/5/2020).

Ketua Satgas Penegak PSBB Kota Solok Reinier, ST, MM, mengatakan, penempatan petugas di titik jalan lingkar pasar raya untuk memastikan berjalannya upaya disinfeksi Pasaraya Solok.

"Selama penutupan pasar raya dan penyemprotan disinfektan, kita minta masyarakat maupun pedagang tidak ada lagi yang beraktivitas di lingkungan pasar supaya berjalan secara efektif dan efisien. Pasaraya Solok merupakan salah satu titik paling rawan terhadap penyebaran virus Corona di kota Solok . Hal itu dikarenakan tingginya aktivitas dan perbauran masyarakat. Yang beraktivitas di pasar raya Solok tidak hanya masyarakat dari kota Solok, namun juga ada masyarakat kita dari daerah lainnya baik yang berdagang maupun yang berbelanja, untuk itu perlu dilakukan penyemprotan secara menyeluruh," sebutnya, Sabtu (2/5/2020).
Suasana pembongkaran lapak pedagang di Jalan Lingkar Koto Panjang, Kompleks Pasaraya Solok, Senin dinihari (4/5/2020). 

Lapak Pedagang Dibongkar

Pada Minggu malam atau Senin dinihari, Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solok melakukan pembongkaran lapak-lapak pedagang di Kawasan Jalan Lingkar Koto Panjang. Kegiatan pembongkaran itu, hanya hitungan detik usai kebijakan penutupan total Pasaraya Solok berakhir pada pukul 00.00 WIB, Senin dinihari (4/5/2020).
Donni Firdianto
Pedagang di Pasaraya Solok

Salah seorang pedagang, Donni Firdianto, yang menyempatkan diri merekam detik-detik pembongkaran lapak-lapak pedagang, menyatakan peristiwa itu menyisakan pedih yang mendalam bagi pedagang tradisional di jalan Lingkar Koto Panjang. Menurutnya, di tengah ketakutan masyarakat dan pedagang menghadapi penyebaran Covid-19, bukannya mendapat bantuan dari Pemko Solok, justru mereka menerima perlakuan represif dari aparat Satpol PP dan Satgas Covid-19 dengan membongkar paksa lapak-lapak tempat mereka mencari nafkah.

"Sungguh tindakan ini telah mencabik-cabik rasa kemanusiaan dan moralitas para pengambil kebijakan di Kota Solok. Pedagang tradisional di Jalan Lingkar Koto Panjang, adalah masyarakat dan pedagang berekonomi lemah. Di tengah kesulitan ekonomi karena Covid-19 ini, seharusnya Pemko Solok memberikan beragam kemudahan. Bukan malah sebaliknya," ungkapnya.
Suasana pembongkaran lapak pedagang di Jalan Lingkar Koto Panjang, Kompleks Pasaraya Solok, Senin dinihari (4/5/2020). 

Donni Firdianto juga menyatakan dirinya dan pedagang di Kota Solok merasa dibohongi dengan skenario seperti itu. Donni juga mempertanyakan dasar tindakan pembongkaran ini kepada Kasat Pol PP Kota Solok, Ori Affilo, yang terjun langsung dalam operasi ini. Menurutnya, Kasat Pol PP Kota Solok memberikan jawaban bahwa hal ini sudah sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Pemko.

"Saya meminta Kasat Pol PP untuk menunjukkan surat perintah tersebut, dan di hadapan warga serta masyarakat pedagang yang berkumpul pada malam itu, kami semua menyaksikan bahwa di surat tersebut tertulis: penertiban dan pemagaran, bukan pembongkaran. Drama apalagi ini? Pedagang sudah berusaha tunduk dan menjalankan komitmen untuk mematuhi penutupan pasar selama beberapa hari ini. Dalam peristiwa itu, para petugas tidak hanya melanggar aturan dan protokoler kesehatan. Yakni banyak yang tidak memakai APD masker dan tidak ada jarak di antara mereka. Akan tetapi juga tidak sesuai dengan upaya penegakan PSBB yang dicanangkan oleh Pemko Solok. Karena berimplikasi pada kerawanan sosial, ekonomi dan keberlangsungan hidup orang banyak," ungkapnya.
Suasana pembongkaran lapak pedagang di Jalan Lingkar Koto Panjang, Kompleks Pasaraya Solok, Senin dinihari (4/5/2020). 
Donni juga mengungkapkan, akibat penutupan Pasaraya Solok selama beberapa hari telah mereduksi potensi ekonomi masyarakat lemah, dan mengakibatkan kerawanan sosial serta menimbulkan keresahan warga kota. Menurutnya, pada kondisi saat ini sangat mengharapkan uluran tangan pemerintah demi kelangsungan hidup mereka. Kota Solok, masih berada pada zona hijau, namun kebijakan pemerintah kota melahirkan noktah noktah penegakkan PSBB yang sesungguhnya.

"Tindakan represif aparat dengan mengesampingkan hajat hidup orang banyak, sungguh telah mengorbankan rasa kemanusiaan, yang seharusnya ditempatkan di atas kepentingan arogansi dan suksesi pencitraan lainnya. Degradasi moralkah ini, atau senyum bahagia mereka di tengah penderitaan masyarakat lemah," ujarnya.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, saat mengunjungi Pasaraya Solok, Senin (4/5/2020).

Dikunjungi Wakil Gubernur

Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Nasrul Abit, bersama rombongan dari Pemprov Sumbar menyambangi Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf, Senin (4/5/2020). Kunjungan Wagub itu, disambut langsung Walikota Solok Zul Efian, Pj. Sekda Luhur Budianda, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Nova Elfino serta Kepala OPD terkait. Rombongan langsung menyusuri lorong pasar dan bertatapan muka dengan beberapa pedagang yang sedang menggelar dagangannya. Wagub dalam dialognya mengingatkan kepada pedagang untuk senantiasa menerapkan sosial distancing dan menggunakan masker. Selain Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf, Wagub juga berkesempatan meninjau Pasaraya solok dan Posko Covid-19 Kota Solok di Banda Panduang.

"Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Saya apresiasi atas upaya pemko solok dalam penanganan Covid-19, kita sama berdoa virus ini cepat pergi dan Kota Solok tetap berada di zona hijau sampai akhir pandemi. Saya juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa mengikuti himbauan pemerintah, apalagi kita dalam masa PSBB," ungkap Nasrul Abit.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (dua dari kiri), saat mengunjungi Posko Covid-19 Kota Solok di Banda Pandung, Senin (4/5/2020).

Pembongkaran Kembali Dilakukan

Pembongkaran lapak pedagang oleh personel Satpol PP, kembali dilakukan pada Senin malam sekira pukul 21.15 WIB. Dalam penertiban di malam kedua tersebut, terjadi penolakan dan perang mulut antara pedagang dan petugas. Para pedagang mengeluhkan tindakan Pemko Solok yang menertibkan mereka di masa PSBB Covid-19 di Kota Solok. Menurut mereka, saat ini kondisi ekonomi sangat susah. Pedagang tidak banyak berjual beli. Sementara mereka dan keluarga tetap butuh makan.

"Masyarakat yang berbelanja ke Pasaraya Solok semakin lengang. Artinya, aktivitas jual beli sangat minim. Padahal, kami dan keluarga tetap harus makan. Semua orang serba susah, serba tidak berduit. Kemana lagi kami harus mengadu. Dagangan sudah sangat sulit laku. Pemasukan kami makin minim. Masyarakat dianjurkan untuk tidak ke pasar dan keluar rumah. Apakah kami harus mati kelaparan?," ungkap salah satu pedagang yang minta namanya tidak ditulis.
Ori Affilo
Kasat Pol PP Kota Solok

Sementara itu, Kepala Satuan Pol PP Kota Solok Ori Affilo, menyatakan tim yang turun melakukan penertiban adalah tim gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DPK UKM), yang merupakam bagian dari Gugus Tugas Penegakan Pelaksanaan PSBB. Menurutnya, tim tetsebut bertugas memastikan jalur jalan Lingkar Koto Panjang, bebas dari penumpukan pedagang, yang berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19.

"Namun tentu tdk dalam bentuk membubarkan mereka belanja. Karena, wilayah pasar tidak boleh ditutup sama sekali kecuali ada alasan tertentu. Penertiban itu dilakukan Pemko Solok melalui DPK UKM menata kembali agar jalan lingkar bisa dilalui dengan lancar," ungkapnya.
Ori Affilo juga menegaskan, Pemko Solok sebelumnya sudah mengimbau kepada para pedagang yang berjualan tanpa izin untuk pindah ke Pasar Pagi atau Pasar Syariah Abdurrahman bin Auf. Ori Affilo juga menegaskan, pembongkaran yang dilakukan adalah yang memakai badan jalan dengan membuat tambahan lapak yang melewati batas yang seharusnya.

"Kita tidak membongkar kios, tap lapak-lapak tambahan yang mereka buat tanpa seizin bidang pasar Dinas DPK UKM Kota Solok. Kita mendapatkan dukungan dan bantuan dari lembaga kelurahan, seperti LPMK, RT/RW, dan pemuda. Tujuannya agar jalan Lingkar Koto Panjang bisa berfungsi sebagai jalan alternatif seperti semula. Jadi, kita tidak membongkar lapak-lapak resmi tapi lapak-lapak yang tidak berizin atau lapak liar dan dibuat semaunya yang menghambat jalan," ungkapnya.
Wakil Walikota Solok, Reinier (kanan), saat mengunjungi Pasaraya Solok yang ditutup, Sabtu (2/5/2020).

Ori Affilo juga menegaskan bahwa lapak yang dibongkar adalah milik pedagang liar yang tidak tercatat. Sebelumnya, mereka sudah janjian dengan pihak Bidang Pasar DPK UKM Kota Solok. Bahkan, menurut Ori, sebelumnya mereka minta waktu dua hari. Namun tidak ditepati. Ori juga menegaskan tim yang diturunkan, memiliki surat tugas tersendiri pula.

"Intinya kita tidak membongkar lapak. Cuma menertibkan ujung-ujung lapak yang melewati batas yang dibolehkan, dan lapak-lapak yang tidak berizin," tegasnya. (IN-001)

Rabu, 29 April 2020

Bantuan Covid-19 Tak Kunjung Cair, Masyarakat Kabupaten Solok Berhentilah Berharap

Bantuan Pemerintah ke Masyarakat Terdampak Covid-19 Tak Kunjung Cair
Warga Kabupaten Solok, Berhentilah Berharap
Warga Kabupaten Solok harap-harap cemas menunggu bantuan pangan (Sembako) dari Pemkab Solok, terkait dampak virus corona (Covid-19). Meski ada anggaran sebesar Rp 25 miliar di relokasi APBD 2020, masyarakat Kabupaten Solok, diharap untuk berhenti berharap. Jangankan bantuan ke masyarakat, biaya untuk personel dan operasional di sejumlah Posko belum cair. Bahkan, Pemkab Solok "ditagih utang" oleh penyedia konsumsi.
SOLOK - DPRD Kabupaten Solok bersepakat dengan Pemkab Solok menganggarkan Rp 25 miliar untuk penanganan virus corona (Covid-19) di Kabupaten Solok. Anggaran tersebut ditujukan untuk penyediaan alat pelindung diri (APD), operasional Posko, hingga bantuan pangan terhadap masyarakat yang terdampak. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Solok bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, bahkan sepakat mengalihkan dana Pokir (Pokok Pikiran) Anggota DPRD ke biaya penanganan Covid-19. Kesepatakan diambil setelah melalui rapat revisi APBD 2020 di Gedung DPRD Kabupaten Solok, Arosuka, Selasa (31/3/2020).
Ketua DPRD Kabupaten Solok Jon Firman Pandu, Bupati Solok Gusmal, Wabup Solok Yulfadri Nurdin.

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Jon Firman Pandu, bersama Sekda Kabupaten Solok, Aswirman, menyatakan pengalokasian anggaran di Gugus Tugas Penanganan Covid-19, diharapkan segera terealisasi. Aswirman menyatakan Pemkab Solok juga sudah membentuk Posko Pencegahan Covid-19 di empat titik, yakni Posko Utama di Ruang Danau Dibawah Arosuka, Posko di Biteh Kacang di perbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, Posko di Sungai Lasi yang berbatas dengan Kota Sawahlunto, serta Posko di Lubuk Selasih.

Tidak lama berselang, tepatnya pada 7 April, Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo, bersama Forkopimda dan jajaran Pemkab Solok, meninjau Gudang Bulog di Kotobaru, Kecamatan Kubung. Tampak hadir, Asisten 1 Edisar dan Asisten 2 Medison, Kepala Dinsos Yandra, Kepala Dishub M Jhoni, Kadis Perikanan dan pangan Admaizon, Kepala Kesbangpol Junaidi, Kepala Diskoperindag Eva Nasri. Turut serta Forkopimda Solok seperti Dandim 0309/Solok Letkol ARM Reno Triambodo, Kapolres Solok AKBP Azhar Nugroho, Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi. Rombongan disambut Kepala Bulog Solok, Riza Afriani.

Dalam peninjauan ini, Bupati Solok Gusmal menyatakan setidaknya 5.900 kepala keluarga (KK) akan mendapatkan bantuan pangan. Gusmal juga menyebutkan, Pemprov Sumbar juga akan ikut memberikan bantuan nantinya dengan beberapa ketentuan.

"Setiap orang membutuhkan 9 kg beras selama sebulan, artinya kita membutuhkan 247 ton beras. Nanti kita akan distribusikan dalam waktu dekat yang dikoordinir oleh Dinas Sosial bersama wali nagari dan didampingi oleh TKSK, BSM, Pendamping PKH dan Tagana dalam rangka mempercepat pendistribusian bantuan tersebut," katanya.

Kepala Bulog Solok, Riza Afriani, menjelaskan bahwa saat ini Bulog Solok memiliki stok beras lebih kurang 480 ton. Sementara, peruntukan masing-masing daerah, yakni Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan, masing-masing 100 ton.

Dari perkembangan ini, masyarakat Kabupaten Solok yang terdampak Covid-19, seperti mendapatkan angin segar. Akan dibantu pemerintah dengan kebutuhan pangan, terutama sembako. Bahkan, sejumlah masyarakat juga telah didata sejumlah petugas. Apalagi, sejumlah kebijakan pembatasan sosial, anjuran bekerja dari rumah (work from home) dan tetap di rumah (stay at home), membuat aktivitas sehari-hari masyarakat tersendat. Bantuan dari Pemkab Solok, tentu akan sangat berarti.

Namun, di saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Sumbar diberlakukan padan 22 April hingga 5 Mei, masalah mulai timbul di Kabupaten Solok. Tidak hanya belum turunnya bantuan terhadap warga terdampak, masalah di operasional Posko mulai menggeliat. Padahal, pada 24 April, masyarakat mulai melaksanakan ibadah puasa, yang membuat pengeluaran berbanding terbalik dengan pemasukan. Apalagi, aktivitas masyarakat dibatasi, termasuk peluang pemasukan di bisnis pabukoan.

Bahkan, pada Senin (27/4/2020) lalu, seperti dilansir fajarsumbar.com, petugas garda terdepan Posko Covid-19 di perbatasan Sungai Lasi, mengancam akan mogok kerja. Sebab sampai saat ini insentif mereka belum juga diberikan. Seluruh petugas, kompak menyatakan bahwa konsumsi makan dan minum (termasuk sahur dan berbuka) para petugas dari tanggal 22 April hingga 27 April harus dibayar sendiri-sendiri, tanpa ada kejelasan akan diganti. Hal tersebut dibenarkan Korlap petugas Posko Covid-19 di perbatasan Sungai Lasi, Yuskar, yang juga merupakam Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, Senin (27/4/2020).

Saat persoalan ini ditanyakan ke Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, Armen, AP, MM, dikatakan bahwa hal itu adalah persoalan administrasi keuangan. Armen menegaskan bahwa hal itu bukan kelalaian BPBD. Kalaksa BPBD tersebut menyataka semua biaya makan, minum dan BBM dari tanggal 22 April sudah ditransfer.

Namun penjelasan Armen tersebut dibantah petugas dan Korlap Posko Covid-19 perbatasan Sungai Lasi. Menurut Yuskar, tidak hanya soal makan dan minum petugas perbatasan, bahkan hingga hari ini petugas tak kunjung menerima transfer dana insentif mereka sejak tanggal 22 Maret. Padahal nomor rekening masing-masing petugas sudah dimintai.

Permasalahaan di Posko Sungai Lasi semakin pelik. Setelah Dona (23), pemilik warung nasi yang berlokasi di sebelah Posko Covid-19 tersebut, harus ikut merasakan dampak keterlambatan dari pembayaran makan dan minum petugas Posko. Dilansir dari fajarsumbar.com, Dona mengaku, sejak tanggal 6 April hingga 23 April, Posko telah berutang ke warungnya dengan jumlah yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp 32.173.000. Nilai itu, belum termasuk uang listrik dan uang kebersihan di lokasi tersebut.

"Kami berharap, pihak terkait yang menjanjikan, yang sebelumnya bilang akan dilunasi sebelum bulan puasa, untuk segera dapat dibayarkan secepatnya. Sebab saya butuh karena tidak lagi ada modal untuk saya membeli bahan baku warung saya," ujar Dona.

Permasalahan di Posko Covid-19 di Sungai Lasi, sebetulnya hanya satu persoalan kecil dalam upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Solok. Alokasi anggaran Rp 25 miliar yang digembar-gemborkan DPRD Kabupaten Solok, pada kenyataannya hanyalah deretan angka-angka pembaw angin segar. Masyarakat Kabupaten Solok, seperti disuruh makan makan roti di dalam mimpi. Sebab, di saat terjaga, perut tetap dalam kondisi kosong, karena makan rotinya dalam mimpi.

"Kami dipermainkan. Entah siapa yang berbohong. Yang jelas, kami disuruh makan roti di alam mimpi. Bantuan yang dijanjikan tak pernah ada. Sementara, kami dianjurkan untuk senantiasa di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Kalau memang bantuan itu tidak ada, lebih baik Pemkab Solok jujur. Sehingga, kami tidak berharap lagi," ujar Elfia (42), Warga Kotobaru.

Lalu, dimana letak tersendatnya pencairan dana Covid-19 di Kabupaten Solok? Sehingga, masyarakat dan petugas di garda terdepan Posko Covid-19 harus menanggung akibatnya.

Apalagi, saudara mudanya, Kota Solok, sudah melakukan penyerahan bantuan pangan terhadap warga terdampak, sebelum bulan Ramadhan lalu. Memang, di Kota Solok, DPRD Kota Solok sangat aktif mendorong dan memberikan sejumlah solusi ke Pemko Solok, agar penyerahan bantuan ke masyarakat dan pembiayaan operasional penanganan Covid-19 dilakukan dengan segera.

Bahkan, dari pengajuan dana relokasi anggaran Pemko Solok sebesar Rp 7,3 miliar, oleh DPRD Kota Solok, dana itu dilipatgandakan menjadi Rp 40 miliar. Tentu, ini sebuah perbandingan timpang, Kota Solok dengan hanya memiliki dua kecamatan, menganggarkan Rp 40 miliar, sementara Kabupaten Solok denga 14 kecamatan, hanya menganggarkan Rp 25 miliar untuk penanganan Covid-19 ini.

Penganggaran dan penyediaan data, tentu patut dipertanyakan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di jajaran Pemkab Solok. Yakni Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) yang sebelumnya bernama Bappeda, serta Badan Keuangan Daerah (BKD). Terkait penyediaan data, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) harus memberikan data yang akurat. Sehingga, data ke tingkat provinsi dan pusat tidak ditolak. Di samping itu, jajaran penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan harus dilibatkan, agar jangan sampai dana Covid-19 ini, menyeret aparatur Pemkab Solok ke ranah pidana korupsi. (IN-001)

Rabu, 22 April 2020

Nuansa Islam di Newcastle United Makin Kental Usai Diakuisisi Pangeran Salman

NEWCASTLE- Datangnya Pangeran Muhammad Bin Salman yang mengakuisisi klub, membuat nuansa Islam di Newcastle United makin terasa kental. Sebelumnya, nama Pangeran Mohammad bin Salman mendadak menjadi perbincangan di berbagai media olahraga Inggris setelah dirinya resmi melakukan pembelian saham Newcastle dari tangan Mike Ashley.

Disebutkan jika putra mahkota Kerajaan Arab Saudi tersebut telah menggelontorkan uang hingga 300 juta poundsterling atau setara dengan 5,9 triliun rupiah untuk mengakuisisi saham The Magpies.

Dengan tambahan dana melimpah dari sang putra Kerajaan, klub Newcastle United diprediksi bakal menjadi pesaing baru dalam perebutan gelar juara di Liga Inggris dalam beberapa tahun kedepan.
Tidak hanya berpotensi juara Liga Inggris, kehadiran pangeran berusia 34 tahun ini juga semakin memperkental nuansa islami dalam tubuh Newcastle United.

Dalam beberapa musim sebelumnya, Newcastle United memang pernah diperkuat cukup banyak pemain beragama islam seperti Hatem Ben Arfa, Papiss Cisse, hingga Cheick Tiote. Bahkan di musim ini pun tradisi pemain muslim di Newcastle masih berlanjut dengan kedatangan Nabil Bentaleb dari Schalke.

Selain itu pada tahun 2013 silam, Newcastle United terpilih sebagai klub Liga Primer Inggris dengan jumlah pemain musim terbanyak, hingga membuat sang pelatih saat itu Alan Pardew meminta pihak klub untuk membangun sebuah masjid agar sang pemain bisa menjalankan ibadahnya.

"Saya pikir, penting untuk mendukung kehidupan beragama pemain. Karena, beberapa pemain percaya kesuksesannya di lapangan atas doa mereka. Jadi kita harus menghormati dan memberi toleransi beragama," ujar Alan Pardew dilansir laman bubblews.

Namun berbeda dengan masjid pada umumnya, milik Newcastle ini merupakan tempat khusus beribadah sehingga disebelahnya cukup banyak penganut agama lain yang juga diberikan lahan dalam melakukan aktivitas keagamaan.

Selain memiliki banyak historis pemain muslim dan ditambah dengan ketersediaan masjid sebagai tempat ibadah, kini masuknya Pangeran Muhammad Bin Salman yang datang dari negara mayoritas islam, Newcastle United terlihat makin bernuansa islami jelang kompetisi Liga Inggris musim depan. (*/IN-001)

Sumber: indosport.com

Minggu, 19 April 2020

Panen Perdana Bawang Putih di Koto Laweh, Iriadi Dt Tumanggung Bantu APD untuk Petani

SOLOK - Walau masih mewabahnya Covid-19, namun tak mengurungkan kelompok tani Kayu Sati di Jorong Taratak Baru, Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok untuk melaksanakan panen perdana bawang putih pada Rabu (22/4/2020) mendatang.

"Kita patut bersyukur walau masih dilanda wabah covid-19 namun para petani masih dapat melaksanakan panen perdana bawang putih. Namun protokol kesehatan harus tetap diperhatikan, sehingga nanti kita bantu masker dan APD lainnya sehingga acara panen perdana dapat terlaksana," ujar tokoh masyarakat Solok, Iriadi Dt Tumanggung kepada sejumlah wartawan, Minggu (19/4/2020).


Ditambahkan bakal calon Bupati Solok ini, pihaknya juga melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya.

"Relawan kita setiap harinya terus berkeliling antara satu Nagari ke Nagari lainnya melakukan penyemperotan dispektan terutama di kawasan publik dan pemukiman," tambah Iriadi.


Dalam kesempatan sama Iriadi mengungkapkan kegiatan yang dilaksanakan pihaknya semata-mata bentuk kepedulian terhadap masih mewabahnya Covid-19 ini di Kabupaten Solok.

"Semua ini tak ada kaitan Pilkada, kita hanya peduli terhadap sesama. Semoga corona segera berakhir," ungkap Iriadi.



Sumbangkan APD ke Posko Covid-19 Kabupaten Solok

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, menerima bantuan untuk penanganan virus corona disease (Covid-19) dari tokoh masyarakat Kabupaten Solok, Iriadi Dt Tumanggung, Sabtu (11/4/2020). Bantuan ini berupa masker dan peralatan dan cairan disinfektan.

Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, Armen AP, sangat mengapresiasi bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk personel lapangan BPBD dari Iriadi Dt Tumanggung. Menurutnya, bantuan seperti ini, sangat dibutuhkan personel dalam rangka perlindungan diri.

"Semoga bantuan dari Iriadi Dt Tumanggung ini dapat dipakai secara optimal oleh personel BPBD. Kita sadar bahwa untuk garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini, mereka akan berinteraksi langsung dengan msyarakat di lapangan. Semoga dengan bantuan APD ini, menambah semangat kepada personel kita dalam berjuang melawan Covid-19 ini, dan semoga wabah ini cepat berakhir," ungkap Armen AP.
Penyediaan peralatan cuci tangan dan semprotan disinfektan oleh tokoh masyarakat Kabupaten Solok, Iriadi Dt Tumanggung dalam upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Solok. 

Sementara itu, Iriadi Dt Tumanggung mengatakan, penangan Covid-19 di atas segalanya demi memutus rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Solok. Iriadi Dt Tumanggung juga menegaskan pihaknya saat ini, tidak ingin bicara tentang Pilkada, namun memfokuskan timnya untuk berbuat yang terbaik untuk penanganan Covid-19.

"Kita stop dulu Pilkada, berupa pertemuan dengan masyarakat banyak. Sekarang, fokus kita adalah berbuat semaksimal mungkin untuk penanganan Covid-19," ungkapnya.
Penyemprotan disinfektan oleh tim Iriadi Dt Tumanggung dalam upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Solok.

Iriadi Dt Tumanggung juga mengungkapkan pihaknya saat ini juga melakukan penyemprotan disinfektan ke berbagai nagari di Kabupaten Solok. Seperti Nagari Selayo, Kotobaru, Koto Hilalang, Cupak, serta nagari-nagari lainnya. Menurut Dt Tumanggung, hal itu ditujukan untuk membunuh dan memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

"Mari kita bergerak bersama dalam penanganan Covid-19 ini. Kita harus berperan aktif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Mari kita dukung seluruh kebijakan pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab Solok dalam penanganan ini. Semoga virus corona ini segera cepat berlalu," ungkapnya. (IN-001)

Selasa, 14 April 2020

Andre Rosiade: Gubernur Sumbar Lamban Tangani Covid-19

PADANG - Gubernur Sumbar, Prof Irwan Prayitno, dinilai lamban dalam penanganan virus corona (Covid-19) Sumbar, khususnya dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu dikatakan Anggota DPR RI asal Sumbar dari Partai Gerindra, Andre Rosiade, cuitannya pada cuitannya di twitter, Selasa (14/4/2020) pukul 14.29 WIB. Andre juga menyebut Wakil Gubernur Nasrul Abit sudah banyak memberi masukan dan solusi agar wabah corona bisa cepat ditanggulangi. Jika Irwan Prayitno tidak mampu, Andre mengatakan agar memberi kewenangan ke Nasrul Abit, yang dinilainya lebih bernyali.

"Pak Gub Sumbar @irwanprayitno, bpk terlalu lambat mengambil keputusan PSBB. Padahal Pak Wagub @nasrulabit16 sudah banyak memberikan masukan & solusi agar Wabah Corona di Sumbar bisa cepat ditanggulangi. Mohon maaf pak IP, kalo bpk tdk mampu, beri kewenangan ke Wagub yg bernyali," cuit Andre.

Menurut Andre, seharusnya dalam mengajukan permohonan PSBB, Irwan Prayitno harus tegas.

"Dari informasi yang saya dapatkan, Irwan Prayitno tidak tegas dan bertele-tele. Saya mendapat informasi begitu lambatnya yang bersangkutan. Koordinasi dengan Forkopimda lemah, lalu ketegasan dengan bupati walikota juga lemah, jadi menurut saya ini ketidakmampuan seorang Gubernur. Bukittinggi menolak, Padang juga seharusnya telah dirapatkan tetapi belum putus," kata Andre Rosiade.

Andre mengatakan, dua kota yang sebelumnya akan diusulkan, yakni Padang dan Bukittinggi belum ada persiapan yang matang.

Dalam hal pengambilan keputusan soal PSBB, lanjut Andre Rosiade, keberanian dan kemampuan Gubernur perlu dipertanyakan. Menurut Andre Rosiade, pemimpin itu hadir di saat krisis dan sekaranglah saatnya Gubernur harus berani mengambil keputusan. Menurutny, jika seandainya Gubernur Irwan Prayitno tidak mampu mengkoordinir terkait pencegahan wabah Covid-19, maka kewenangan yang dimiliki lebih baik diserahkan kepada wakilnya, Nasrul Abit.

"Saya sarankan kasih kewenangan sebagai Ketua Gugus Tugas itu kepada Wakil Gubernur Nasrul Abit. Nasrul Abit yang punya nyali, mampu dan bisa mengambil keputusan dan memimpin pencegahan wabah Corona. Nasrul Abit punya kemampuan, pengalaman menghadapi gempa 2009 lalu. Dua periode Bupati Pesisir Selatan dan punya kapasitas dalam mengambil keputusan. Kasih kesempatan ke Wagub dan IP mundur dulu ke belakang. Urusan Covid-19 tidak bisa bertele tele, tidak bisa lamban," tukuk Andre Rosiade.

Andre Rosiade meminta Irwan Prayitno transparan dan jujur kepada rakyat karena Covid-19 mempertaruhkan nyawa rakyat. Covid-19, kata dia, bukan era pencitraan, melainkan berpacu dengan waktu, berpacu menjaga nyawa masyarakat Minang dan masyarakat Sumbar.

"Ini bukan soal politik. Ini murni soal nyawa warga masyarakat. Kami anggota DPR RI bertanggung jawab menjaga warga Sumbar," terang Andre Rosiade. (*/PN-001)

Senin, 13 April 2020

Kuburkan Jenazah Covid-19 yang Terlantar, Kapolri Hadiahi Bripka Jerry Tumondo Sekolah Perwira

MINAHASA - Bripka Jerry Tumondo sama sekali tidak menyangka jika mendapat anugerah spesial dari Kapolri Jenderal Idham Azis berupa Sekolah Inspektur Perwira (SIP). Berkat ketulusan, keikhlasan serta keberaniannya memakamkan jenazah pasien corona (Covid-19) yang terlantar, Kanit Reskrim Polsek Dimembe, Polres Minahasa Utara, Sulawesi Utara itu bahkan tak menyangka rasa kemanusiaan yang patut ditiru ini mendapat perhatian langsung dari Kapolri, Jenderal Idham Azis. Dalam video call melalui aplikasi Whatsapp, Kapolri memuji dan sangat berterima kasih kepada Bripka Jerry Tumondo.

"Saya atas nama pribadi dan institusi Polri respect sama hasil kerja kemanusiaan kamu. Saya terima kasih. Seluruh anggota Polri bangga akan ketulusanmu bekerja membantu memakamkan korban akibat Covid-19,” kata Kapolri saat melakukan sambungan video call dengan Jerry, Senin (13/4/2020).

Idham lantas menanyakan pangkat Jerry yang sudah berkeluarga dan memiliki tiga anak itu.

"Sudah bisa sekolah belum," tanya Idham.

"Sudah bisa Jenderal,” jawab Jerry kemudian disambut Idham dengan pertanyaan telah berapa kali mendaftar SIP.

"Belum pernah Jenderal," jawab Jerry.

Mendengar hal itu, Idham yang mantan Kapolda Metro Jaya itu langsung memberikan surat telescoting atau keistimewaan jalur agar Jerry bisa melanjutkan Sekolah Perwira.

"Nanti tahun depan masuk SIP ya, bilang ke istri, pak Kapolsek dan Kapolres kalau Kapolri tadi telepon. Nanti surat (telescoting) nya saya kirim ke Kapolda ya," kata Idham.

Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Royke Lumowa menyampaikan apresiasinya kepada Kapolri yang telah memberikan apresiasi terhadap anggotanya yang melakukan tugas kemanusiaan secara tulus dan ikhlas.

"Penghargaan ini menjadi pemicu semangat semua insan Bhayangkara Bumi Nyiur Melambai di dalam menjaga Ibu Pertiwi dengan setulus hati," pungkas Royce.


Siap Jadi Sukarelawan

Sebelumnya, jenazah Pasien Covid-19 yang meninggal dunia, Jumat (10/4/2020), akhirnya dikuburkan pada pukul 12.20 WITA. Jenazah ini sempat tertahan hampir dua jam lamanya, karena Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara (Minut) tidak ada di lokasi pemakaman sejak jenazah datang pada pukul 10.25 WITA.

Pemakaman dilakukan setelah pihak kepolisian dan juga anak tiri dari pasien nomor 07 di Sulawesi Utara mau menjadi sukarelawan untuk mengubur jenazah, setelah pihak Satgas Covid-19 Sulawesi Utara berinisiatif membawa Alat Perlindungan Diri (APD) yang dibagikan untuk sukarelawan.

Kanit Reskrim Polsek Dimembe, Bripka Jerry Tumundo menjadi orang pertama yang menyatakan siap untuk menjadi sukarelawan menguburkan jenazah yang sudah telantar hingga hampir dua jam di dalam ambulans.

Kapolsek Dimembe AKP Deky Demus mengatakan pihaknya berinisiatif untuk ikut melakukan penguburan, karena melihat kondisi di lapangan, di mana tidak ada orang yang mau melakukan penguburan jenazah.

"Tidak ada yang bersedia akhirnya polisi saja yang bersedia. Jika tidak demikian, tidak akan dikuburkan. Kasihan. Jadi, pak Kanitres, Bripka Jerry Tumundo yang ikut dalam pemakaman jenazah," tutur Demus.


Demus sendiri sempat khawatir, mengingat Bripka Jerry Tumundo sehari sebelumnya baru diambil darah.

"Tapi beliau mengaku siap karena kasihan melihat jenazah yang telantar," kata Demus.

Sementara, selain Bripka Deky Demus, anak tiri dari pasien nomor 07 yang meninggal juga ikut menguburkan jenazah dibantu dengan seorang rekannya warga asal Wusa. (*/IN-001)

Sumber: sindo, liputan6, kumparan, beritamanado, manadobacirita

Sabtu, 11 April 2020

10 Daerah yang Ingin Memisahkan Diri dari Indonesia

Ternyata ada cukup banyak daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Mendengar dan mengetahuinya membuat hati jadi miris.
Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang membentang sangat luas.
Masyarakat yang heterogen, suku yang beragam, kebiasaan yang berbeda di setiap pulau membuat kita jadi unik di mata negara lain.
Di balik itu ternyata ada hal menyedihkan yang belum banyak diketahui.
Sejak berpuluh tahun lalu, beberapa daerah yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ingin memisahkan dirinya.
Banyak alasan yang melatarbelakangi keinginan masyarakat di wilayah tersebut, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga perbedaan ideologi.
Inilah 11 daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia ataupun telah melakukannya.

Daerah yang Ingin Memisahkan Diri dari Indonesia

1. Maluku

daerah yang ingin memisahkan diri dari indonesia
Pada 1950, sekelompok masyarakat Maluku yang tergabung dalam gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia.
Begitu banyak cara yang mereka lakukan agar Maluku bisa merdeka. Salah satunya ialah tindakan separatis yang memanfaatkan lengsernya Suharto.
Tidak main-main, hingga saat ini RMS pun masih eksis bahkan memiliki situs sendiri yang dapat diakses.
Di dalam situs tersebut, terdapat informasi mengenai sejarah RMS. Mereka pun telah membuat bendera beserta lagu kebangsaan.

2. Riau

daerah yang ingin memisahkan diri dari indonesia
Masih di tahun 1950-an, muncul kelompok yang ingin memerdekan Riau dari NKRI.
Gerakan tersebut dinamakan Riau Merdeka yang menuntut pemisahan diri karena dianggap sebagai “anak tiri”, padahal..
…Daerah ini memberikan banyak sumber daya penghasil keuntungan untuk negara.
Hingga awal tahun 2000-an gaung dari Riau Merdeka pun masih terdengar.
Dikutip dari news.detik.com, pada 2006 kelompok pro Riau Merdeka menggelar acara peringatan ulang tahun.
Pada kesempatan itu, salah satu tokoh wilayah Riau Tabrani Rab kembali menuntut agar wilayah tersebut bisa merdeka.

3. Papua, Daerah yang Ingin Memisahkan Diri dari Indonesia

Saat masa penjajahan, wilayah Papua dikuasai oleh Belanda dan juga Australia.
Kemudian ketika Indonesia merdeka, Papua pun dinyatakan termasuk menjadi wilayah Indonesia.
Hal ini ditentang oleh banyak masyarakat Papua hingga kemudian mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memisahkan diri pada 1965.
Suara masyarakat Papua untuk bisa lepas dari Indonesia masih terdengar hingga tahun 2017.
Baru-baru ini pun OPM merayakan ulang tahunnya yaitu pada 1 Desember 2017 yang diisi dengan doa bersama.
Di samping itu, dikabarkan banyak tentara OPM yang sudah bersedia kembali masuk menjadi bagian NKRI.
Beberapa waktu ke belakang ini gencar diberitakan mengenai diskriminasi yang dilakukan terhadap warga Papua di Surabaya.
Hal ini lalu kemudian memicu sejumlah tindakan anarkis di Papua untuk menentang perlakuan diskriminatif tersebut.
Banyak yang berpendapat, kejadian ini kembali menghembuskan isu-isu mengenai keinginan Papua untuk berpisah dari NKRI.

4. Aceh

Di tahun 1970-an tokoh bernama Hasan Dik Tiro memimpin gerakan pemisahan Aceh dari Indonesia yang bernama Aceh Merdeka.
Kelompok ini pun kemudian lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Banyak sekali kejadian menyedihkan yang terjadi akibat usaha GAM untuk memerdekakan Aceh.
Disebut-sebut, keinginan Aceh untuk merdeka bukan hanya karena kemauan mendirikan negara berlandaskan syariat Islam.
Alasan lain adalah karena terjadinya ketimpangan ekonomi daerah ini dengan wilayah lain, walaupun Aceh telah memberikan banyak kontribusi bagi Indonesia.

5. Makassar

daerah yang ingin memisahkan diri dari indonesia
Menyuarakan kekecewaannya terhadap pemerintah, pada 1999 sejumlah mahasiswa di Kota Makassar Sulawesi Selatan menyuarakan pembentukan Sulawesi Merdeka.
Biarpun begitu, informasi mengenai gerakan ini tidak dapat ditemukan dan bisa dianggap sebagai isu belaka.

6. Kalimantan

daerah yang ingin memisahkan diri dari indonesia
Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia.
Wilayah ini pun bersatu dengan negara lain di Asean yaitu Malaysia serta Brunei Darussalam.
Pada awal tahun 2000, ada sejumlah kelompok yang membuat gerakan Borneo Merdeka dan menyuarakan keinginan berpisah dengan Indonesia.
Isu ini sendiri disinyalir muncul setelah peristiwa kerusuhan masyarakat Madura dan Dayak di Sampit pada 2001 lalu.

7. Minahasa

daerah yang ingin memisahkan diri dari indonesia
Isu Minahasa Merdeka mencuat setelah Basuki Tjahaja Purnama ditahan akibat kasus penistaan agama.
Sebenarnya, gerakan yang menginginkan wilayah Minahasa, Sulawesi Utara untuk merdeka ini sudah sejak lama terdengar.
Keinginan untuk memisahkan diri dari negara ini disebut-sebut akibat konflik rumah peribadatan.
Selain itu ada pula rasa ketidaknyamanan dalam menjalankan ajaran agama kristiani yang menjadi mayortias di daerah tersebut.

8. Bali

daerah yang ingin memisahkan diri dari indonesia
Beberapa tahun lalu, ada keinginan dari beberapa masyarakat yang ingin memisahkan Bali dari Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, muncul Gerakan Bali Merdeka (GBM).
Kelompok ini kemudian membuat petisi untuk memerdekakan Bali, namun orang yang menandatanganinya tidak mencapai target.

9. Yogyakarta

Yogyakarta sudah menganut sistem pemerintahan kerajaan sejak masa lampau.
Saat Indonesia meraih kemerdekaannya, kota ini pun diberikan otonomi khusus dan diperbolehkan menganut sistem kerajaan.
Akan tetapi pada 2012 lalu tiba-tiba muncul beberapa pihak yang menyerukan pernyataan bahwa DIY siap bila harus berpisah dengan NKRI.
Itulah mengapa Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia

10. Sumatera Barat

daerah yang ingin memisahkan diri dari indonesia
Selain kecamatan dan kelurahan, Sumatera Barat memiliki pembagian wilayah administratif yang disebut sebagai nagari.
Nagari sendiri disebutkan merupakan istilah pengganti untuk menyebut desa di daerah mereka.
Nagari sendiri dikepalai oleh wali nagari yang dibantu beberapa wali jorong.
Pada 2013 lalu DPR-RI mengesahkan RUU Desa
Hal ini ternyata menimbulkan kekecawaan pada pemangku adat Minangkabau yang menilai bahwa RUU tersebut tidak menghormati eksistensi nagari.
Sistem kepemerintahan desa pun dianggap berbeda dengan yang diterapkan di nagari.
Ia meminta nagari di Minangkabau dijadikan sebagai sesuatu yang istimewa seperti Aceh dan DIY.
Bila hal tersebut tak dapat dikabulkan, para pemangku adat meminta agar pemerintah pusat tidak mengobok-obok eksistensi nagari.

11. Timor Timur

Setelah 450 tahun dijajah oleh Bangsa Portugis, Timor Timur kemudian masuk ke dalam wilayah NKRI sebagai provinsi ke 27.
Berpuluh tahun bersama, akhirnya provinsi tersebut lepas dan resmi menjadi sebuah negara pada 2002.
Timor Timur kini lebih dikenal sebagai Republik Demokratik Timor Leste atau Timor Leste.
© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved