Bantuan Covid-19 Tak Kunjung Cair, Masyarakat Kabupaten Solok Berhentilah Berharap

Bantuan Pemerintah ke Masyarakat Terdampak Covid-19 Tak Kunjung Cair
Warga Kabupaten Solok, Berhentilah Berharap

Warga Kabupaten Solok harap-harap cemas menunggu bantuan pangan (Sembako) dari Pemkab Solok, terkait dampak virus corona (Covid-19). Meski ada anggaran sebesar Rp 25 miliar di relokasi APBD 2020, masyarakat Kabupaten Solok, diharap untuk berhenti berharap. Jangankan bantuan ke masyarakat, biaya untuk personel dan operasional di sejumlah Posko belum cair. Bahkan, Pemkab Solok "ditagih utang" oleh penyedia konsumsi.

SOLOK - DPRD Kabupaten Solok bersepakat dengan Pemkab Solok menganggarkan Rp 25 miliar untuk penanganan virus corona (Covid-19) di Kabupaten Solok. Anggaran tersebut ditujukan untuk penyediaan alat pelindung diri (APD), operasional Posko, hingga bantuan pangan terhadap masyarakat yang terdampak. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Solok bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, bahkan sepakat mengalihkan dana Pokir (Pokok Pikiran) Anggota DPRD ke biaya penanganan Covid-19. Kesepatakan diambil setelah melalui rapat revisi APBD 2020 di Gedung DPRD Kabupaten Solok, Arosuka, Selasa (31/3/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Solok Jon Firman Pandu, Bupati Solok Gusmal, Wabup Solok Yulfadri Nurdin.

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Jon Firman Pandu, bersama Sekda Kabupaten Solok, Aswirman, menyatakan pengalokasian anggaran di Gugus Tugas Penanganan Covid-19, diharapkan segera terealisasi. Aswirman menyatakan Pemkab Solok juga sudah membentuk Posko Pencegahan Covid-19 di empat titik, yakni Posko Utama di Ruang Danau Dibawah Arosuka, Posko di Biteh Kacang di perbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, Posko di Sungai Lasi yang berbatas dengan Kota Sawahlunto, serta Posko di Lubuk Selasih.

Tidak lama berselang, tepatnya pada 7 April, Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo, bersama Forkopimda dan jajaran Pemkab Solok, meninjau Gudang Bulog di Kotobaru, Kecamatan Kubung. Tampak hadir, Asisten 1 Edisar dan Asisten 2 Medison, Kepala Dinsos Yandra, Kepala Dishub M Jhoni, Kadis Perikanan dan pangan Admaizon, Kepala Kesbangpol Junaidi, Kepala Diskoperindag Eva Nasri. Turut serta Forkopimda Solok seperti Dandim 0309/Solok Letkol ARM Reno Triambodo, Kapolres Solok AKBP Azhar Nugroho, Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi. Rombongan disambut Kepala Bulog Solok, Riza Afriani.

Dalam peninjauan ini, Bupati Solok Gusmal menyatakan setidaknya 5.900 kepala keluarga (KK) akan mendapatkan bantuan pangan. Gusmal juga menyebutkan, Pemprov Sumbar juga akan ikut memberikan bantuan nantinya dengan beberapa ketentuan.

"Setiap orang membutuhkan 9 kg beras selama sebulan, artinya kita membutuhkan 247 ton beras. Nanti kita akan distribusikan dalam waktu dekat yang dikoordinir oleh Dinas Sosial bersama wali nagari dan didampingi oleh TKSK, BSM, Pendamping PKH dan Tagana dalam rangka mempercepat pendistribusian bantuan tersebut," katanya.

Kepala Bulog Solok, Riza Afriani, menjelaskan bahwa saat ini Bulog Solok memiliki stok beras lebih kurang 480 ton. Sementara, peruntukan masing-masing daerah, yakni Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan, masing-masing 100 ton.

Dari perkembangan ini, masyarakat Kabupaten Solok yang terdampak Covid-19, seperti mendapatkan angin segar. Akan dibantu pemerintah dengan kebutuhan pangan, terutama sembako. Bahkan, sejumlah masyarakat juga telah didata sejumlah petugas. Apalagi, sejumlah kebijakan pembatasan sosial, anjuran bekerja dari rumah (work from home) dan tetap di rumah (stay at home), membuat aktivitas sehari-hari masyarakat tersendat. Bantuan dari Pemkab Solok, tentu akan sangat berarti.

Namun, di saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Sumbar diberlakukan padan 22 April hingga 5 Mei, masalah mulai timbul di Kabupaten Solok. Tidak hanya belum turunnya bantuan terhadap warga terdampak, masalah di operasional Posko mulai menggeliat. Padahal, pada 24 April, masyarakat mulai melaksanakan ibadah puasa, yang membuat pengeluaran berbanding terbalik dengan pemasukan. Apalagi, aktivitas masyarakat dibatasi, termasuk peluang pemasukan di bisnis pabukoan.

Bahkan, pada Senin (27/4/2020) lalu, seperti dilansir fajarsumbar.com, petugas garda terdepan Posko Covid-19 di perbatasan Sungai Lasi, mengancam akan mogok kerja. Sebab sampai saat ini insentif mereka belum juga diberikan. Seluruh petugas, kompak menyatakan bahwa konsumsi makan dan minum (termasuk sahur dan berbuka) para petugas dari tanggal 22 April hingga 27 April harus dibayar sendiri-sendiri, tanpa ada kejelasan akan diganti. Hal tersebut dibenarkan Korlap petugas Posko Covid-19 di perbatasan Sungai Lasi, Yuskar, yang juga merupakam Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, Senin (27/4/2020).

Saat persoalan ini ditanyakan ke Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, Armen, AP, MM, dikatakan bahwa hal itu adalah persoalan administrasi keuangan. Armen menegaskan bahwa hal itu bukan kelalaian BPBD. Kalaksa BPBD tersebut menyataka semua biaya makan, minum dan BBM dari tanggal 22 April sudah ditransfer.

Namun penjelasan Armen tersebut dibantah petugas dan Korlap Posko Covid-19 perbatasan Sungai Lasi. Menurut Yuskar, tidak hanya soal makan dan minum petugas perbatasan, bahkan hingga hari ini petugas tak kunjung menerima transfer dana insentif mereka sejak tanggal 22 Maret. Padahal nomor rekening masing-masing petugas sudah dimintai.

Permasalahaan di Posko Sungai Lasi semakin pelik. Setelah Dona (23), pemilik warung nasi yang berlokasi di sebelah Posko Covid-19 tersebut, harus ikut merasakan dampak keterlambatan dari pembayaran makan dan minum petugas Posko. Dilansir dari fajarsumbar.com, Dona mengaku, sejak tanggal 6 April hingga 23 April, Posko telah berutang ke warungnya dengan jumlah yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp 32.173.000. Nilai itu, belum termasuk uang listrik dan uang kebersihan di lokasi tersebut.

"Kami berharap, pihak terkait yang menjanjikan, yang sebelumnya bilang akan dilunasi sebelum bulan puasa, untuk segera dapat dibayarkan secepatnya. Sebab saya butuh karena tidak lagi ada modal untuk saya membeli bahan baku warung saya," ujar Dona.

Permasalahan di Posko Covid-19 di Sungai Lasi, sebetulnya hanya satu persoalan kecil dalam upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Solok. Alokasi anggaran Rp 25 miliar yang digembar-gemborkan DPRD Kabupaten Solok, pada kenyataannya hanyalah deretan angka-angka pembaw angin segar. Masyarakat Kabupaten Solok, seperti disuruh makan makan roti di dalam mimpi. Sebab, di saat terjaga, perut tetap dalam kondisi kosong, karena makan rotinya dalam mimpi.

"Kami dipermainkan. Entah siapa yang berbohong. Yang jelas, kami disuruh makan roti di alam mimpi. Bantuan yang dijanjikan tak pernah ada. Sementara, kami dianjurkan untuk senantiasa di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Kalau memang bantuan itu tidak ada, lebih baik Pemkab Solok jujur. Sehingga, kami tidak berharap lagi," ujar Elfia (42), Warga Kotobaru.

Lalu, dimana letak tersendatnya pencairan dana Covid-19 di Kabupaten Solok? Sehingga, masyarakat dan petugas di garda terdepan Posko Covid-19 harus menanggung akibatnya.

Apalagi, saudara mudanya, Kota Solok, sudah melakukan penyerahan bantuan pangan terhadap warga terdampak, sebelum bulan Ramadhan lalu. Memang, di Kota Solok, DPRD Kota Solok sangat aktif mendorong dan memberikan sejumlah solusi ke Pemko Solok, agar penyerahan bantuan ke masyarakat dan pembiayaan operasional penanganan Covid-19 dilakukan dengan segera.

Bahkan, dari pengajuan dana relokasi anggaran Pemko Solok sebesar Rp 7,3 miliar, oleh DPRD Kota Solok, dana itu dilipatgandakan menjadi Rp 40 miliar. Tentu, ini sebuah perbandingan timpang, Kota Solok dengan hanya memiliki dua kecamatan, menganggarkan Rp 40 miliar, sementara Kabupaten Solok denga 14 kecamatan, hanya menganggarkan Rp 25 miliar untuk penanganan Covid-19 ini.

Penganggaran dan penyediaan data, tentu patut dipertanyakan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di jajaran Pemkab Solok. Yakni Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) yang sebelumnya bernama Bappeda, serta Badan Keuangan Daerah (BKD). Terkait penyediaan data, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) harus memberikan data yang akurat. Sehingga, data ke tingkat provinsi dan pusat tidak ditolak. Di samping itu, jajaran penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan harus dilibatkan, agar jangan sampai dana Covid-19 ini, menyeret aparatur Pemkab Solok ke ranah pidana korupsi. (IN-001)

Nuansa Islam di Newcastle United Makin Kental Usai Diakuisisi Pangeran Salman

NEWCASTLE- Datangnya Pangeran Muhammad Bin Salman yang mengakuisisi klub, membuat nuansa Islam di Newcastle United makin terasa kental. Sebelumnya, nama Pangeran Mohammad bin Salman mendadak menjadi perbincangan di berbagai media olahraga Inggris setelah dirinya resmi melakukan pembelian saham Newcastle dari tangan Mike Ashley.

Disebutkan jika putra mahkota Kerajaan Arab Saudi tersebut telah menggelontorkan uang hingga 300 juta poundsterling atau setara dengan 5,9 triliun rupiah untuk mengakuisisi saham The Magpies.

Dengan tambahan dana melimpah dari sang putra Kerajaan, klub Newcastle United diprediksi bakal menjadi pesaing baru dalam perebutan gelar juara di Liga Inggris dalam beberapa tahun kedepan.
Tidak hanya berpotensi juara Liga Inggris, kehadiran pangeran berusia 34 tahun ini juga semakin memperkental nuansa islami dalam tubuh Newcastle United.

Dalam beberapa musim sebelumnya, Newcastle United memang pernah diperkuat cukup banyak pemain beragama islam seperti Hatem Ben Arfa, Papiss Cisse, hingga Cheick Tiote. Bahkan di musim ini pun tradisi pemain muslim di Newcastle masih berlanjut dengan kedatangan Nabil Bentaleb dari Schalke.

Selain itu pada tahun 2013 silam, Newcastle United terpilih sebagai klub Liga Primer Inggris dengan jumlah pemain musim terbanyak, hingga membuat sang pelatih saat itu Alan Pardew meminta pihak klub untuk membangun sebuah masjid agar sang pemain bisa menjalankan ibadahnya.

"Saya pikir, penting untuk mendukung kehidupan beragama pemain. Karena, beberapa pemain percaya kesuksesannya di lapangan atas doa mereka. Jadi kita harus menghormati dan memberi toleransi beragama," ujar Alan Pardew dilansir laman bubblews.

Namun berbeda dengan masjid pada umumnya, milik Newcastle ini merupakan tempat khusus beribadah sehingga disebelahnya cukup banyak penganut agama lain yang juga diberikan lahan dalam melakukan aktivitas keagamaan.

Selain memiliki banyak historis pemain muslim dan ditambah dengan ketersediaan masjid sebagai tempat ibadah, kini masuknya Pangeran Muhammad Bin Salman yang datang dari negara mayoritas islam, Newcastle United terlihat makin bernuansa islami jelang kompetisi Liga Inggris musim depan. (*/IN-001)

Sumber: indosport.com

Panen Perdana Bawang Putih di Koto Laweh, Iriadi Dt Tumanggung Bantu APD untuk Petani

SOLOK - Walau masih mewabahnya Covid-19, namun tak mengurungkan kelompok tani Kayu Sati di Jorong Taratak Baru, Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok untuk melaksanakan panen perdana bawang putih pada Rabu (22/4/2020) mendatang.

"Kita patut bersyukur walau masih dilanda wabah covid-19 namun para petani masih dapat melaksanakan panen perdana bawang putih. Namun protokol kesehatan harus tetap diperhatikan, sehingga nanti kita bantu masker dan APD lainnya sehingga acara panen perdana dapat terlaksana," ujar tokoh masyarakat Solok, Iriadi Dt Tumanggung kepada sejumlah wartawan, Minggu (19/4/2020).


Ditambahkan bakal calon Bupati Solok ini, pihaknya juga melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya.

"Relawan kita setiap harinya terus berkeliling antara satu Nagari ke Nagari lainnya melakukan penyemperotan dispektan terutama di kawasan publik dan pemukiman," tambah Iriadi.


Dalam kesempatan sama Iriadi mengungkapkan kegiatan yang dilaksanakan pihaknya semata-mata bentuk kepedulian terhadap masih mewabahnya Covid-19 ini di Kabupaten Solok.

"Semua ini tak ada kaitan Pilkada, kita hanya peduli terhadap sesama. Semoga corona segera berakhir," ungkap Iriadi.



Sumbangkan APD ke Posko Covid-19 Kabupaten Solok

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, menerima bantuan untuk penanganan virus corona disease (Covid-19) dari tokoh masyarakat Kabupaten Solok, Iriadi Dt Tumanggung, Sabtu (11/4/2020). Bantuan ini berupa masker dan peralatan dan cairan disinfektan.

Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, Armen AP, sangat mengapresiasi bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk personel lapangan BPBD dari Iriadi Dt Tumanggung. Menurutnya, bantuan seperti ini, sangat dibutuhkan personel dalam rangka perlindungan diri.

"Semoga bantuan dari Iriadi Dt Tumanggung ini dapat dipakai secara optimal oleh personel BPBD. Kita sadar bahwa untuk garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini, mereka akan berinteraksi langsung dengan msyarakat di lapangan. Semoga dengan bantuan APD ini, menambah semangat kepada personel kita dalam berjuang melawan Covid-19 ini, dan semoga wabah ini cepat berakhir," ungkap Armen AP.

Penyediaan peralatan cuci tangan dan semprotan disinfektan oleh tokoh masyarakat Kabupaten Solok, Iriadi Dt Tumanggung dalam upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Solok. 

Sementara itu, Iriadi Dt Tumanggung mengatakan, penangan Covid-19 di atas segalanya demi memutus rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Solok. Iriadi Dt Tumanggung juga menegaskan pihaknya saat ini, tidak ingin bicara tentang Pilkada, namun memfokuskan timnya untuk berbuat yang terbaik untuk penanganan Covid-19.

"Kita stop dulu Pilkada, berupa pertemuan dengan masyarakat banyak. Sekarang, fokus kita adalah berbuat semaksimal mungkin untuk penanganan Covid-19," ungkapnya.

Penyemprotan disinfektan oleh tim Iriadi Dt Tumanggung dalam upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Solok.

Iriadi Dt Tumanggung juga mengungkapkan pihaknya saat ini juga melakukan penyemprotan disinfektan ke berbagai nagari di Kabupaten Solok. Seperti Nagari Selayo, Kotobaru, Koto Hilalang, Cupak, serta nagari-nagari lainnya. Menurut Dt Tumanggung, hal itu ditujukan untuk membunuh dan memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

"Mari kita bergerak bersama dalam penanganan Covid-19 ini. Kita harus berperan aktif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Mari kita dukung seluruh kebijakan pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab Solok dalam penanganan ini. Semoga virus corona ini segera cepat berlalu," ungkapnya. (IN-001)

Andre Rosiade: Gubernur Sumbar Lamban Tangani Covid-19

PADANG - Gubernur Sumbar, Prof Irwan Prayitno, dinilai lamban dalam penanganan virus corona (Covid-19) Sumbar, khususnya dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu dikatakan Anggota DPR RI asal Sumbar dari Partai Gerindra, Andre Rosiade, cuitannya pada cuitannya di twitter, Selasa (14/4/2020) pukul 14.29 WIB. Andre juga menyebut Wakil Gubernur Nasrul Abit sudah banyak memberi masukan dan solusi agar wabah corona bisa cepat ditanggulangi. Jika Irwan Prayitno tidak mampu, Andre mengatakan agar memberi kewenangan ke Nasrul Abit, yang dinilainya lebih bernyali.

"Pak Gub Sumbar @irwanprayitno, bpk terlalu lambat mengambil keputusan PSBB. Padahal Pak Wagub @nasrulabit16 sudah banyak memberikan masukan & solusi agar Wabah Corona di Sumbar bisa cepat ditanggulangi. Mohon maaf pak IP, kalo bpk tdk mampu, beri kewenangan ke Wagub yg bernyali," cuit Andre.

Menurut Andre, seharusnya dalam mengajukan permohonan PSBB, Irwan Prayitno harus tegas.

"Dari informasi yang saya dapatkan, Irwan Prayitno tidak tegas dan bertele-tele. Saya mendapat informasi begitu lambatnya yang bersangkutan. Koordinasi dengan Forkopimda lemah, lalu ketegasan dengan bupati walikota juga lemah, jadi menurut saya ini ketidakmampuan seorang Gubernur. Bukittinggi menolak, Padang juga seharusnya telah dirapatkan tetapi belum putus," kata Andre Rosiade.

Andre mengatakan, dua kota yang sebelumnya akan diusulkan, yakni Padang dan Bukittinggi belum ada persiapan yang matang.

Dalam hal pengambilan keputusan soal PSBB, lanjut Andre Rosiade, keberanian dan kemampuan Gubernur perlu dipertanyakan. Menurut Andre Rosiade, pemimpin itu hadir di saat krisis dan sekaranglah saatnya Gubernur harus berani mengambil keputusan. Menurutny, jika seandainya Gubernur Irwan Prayitno tidak mampu mengkoordinir terkait pencegahan wabah Covid-19, maka kewenangan yang dimiliki lebih baik diserahkan kepada wakilnya, Nasrul Abit.

"Saya sarankan kasih kewenangan sebagai Ketua Gugus Tugas itu kepada Wakil Gubernur Nasrul Abit. Nasrul Abit yang punya nyali, mampu dan bisa mengambil keputusan dan memimpin pencegahan wabah Corona. Nasrul Abit punya kemampuan, pengalaman menghadapi gempa 2009 lalu. Dua periode Bupati Pesisir Selatan dan punya kapasitas dalam mengambil keputusan. Kasih kesempatan ke Wagub dan IP mundur dulu ke belakang. Urusan Covid-19 tidak bisa bertele tele, tidak bisa lamban," tukuk Andre Rosiade.

Andre Rosiade meminta Irwan Prayitno transparan dan jujur kepada rakyat karena Covid-19 mempertaruhkan nyawa rakyat. Covid-19, kata dia, bukan era pencitraan, melainkan berpacu dengan waktu, berpacu menjaga nyawa masyarakat Minang dan masyarakat Sumbar.

"Ini bukan soal politik. Ini murni soal nyawa warga masyarakat. Kami anggota DPR RI bertanggung jawab menjaga warga Sumbar," terang Andre Rosiade. (*/PN-001)

Kuburkan Jenazah Covid-19 yang Terlantar, Kapolri Hadiahi Bripka Jerry Tumondo Sekolah Perwira

MINAHASA - Bripka Jerry Tumondo sama sekali tidak menyangka jika mendapat anugerah spesial dari Kapolri Jenderal Idham Azis berupa Sekolah Inspektur Perwira (SIP). Berkat ketulusan, keikhlasan serta keberaniannya memakamkan jenazah pasien corona (Covid-19) yang terlantar, Kanit Reskrim Polsek Dimembe, Polres Minahasa Utara, Sulawesi Utara itu bahkan tak menyangka rasa kemanusiaan yang patut ditiru ini mendapat perhatian langsung dari Kapolri, Jenderal Idham Azis. Dalam video call melalui aplikasi Whatsapp, Kapolri memuji dan sangat berterima kasih kepada Bripka Jerry Tumondo.

"Saya atas nama pribadi dan institusi Polri respect sama hasil kerja kemanusiaan kamu. Saya terima kasih. Seluruh anggota Polri bangga akan ketulusanmu bekerja membantu memakamkan korban akibat Covid-19,” kata Kapolri saat melakukan sambungan video call dengan Jerry, Senin (13/4/2020).

Idham lantas menanyakan pangkat Jerry yang sudah berkeluarga dan memiliki tiga anak itu.

"Sudah bisa sekolah belum," tanya Idham.

"Sudah bisa Jenderal,” jawab Jerry kemudian disambut Idham dengan pertanyaan telah berapa kali mendaftar SIP.

"Belum pernah Jenderal," jawab Jerry.

Mendengar hal itu, Idham yang mantan Kapolda Metro Jaya itu langsung memberikan surat telescoting atau keistimewaan jalur agar Jerry bisa melanjutkan Sekolah Perwira.

"Nanti tahun depan masuk SIP ya, bilang ke istri, pak Kapolsek dan Kapolres kalau Kapolri tadi telepon. Nanti surat (telescoting) nya saya kirim ke Kapolda ya," kata Idham.

Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Royke Lumowa menyampaikan apresiasinya kepada Kapolri yang telah memberikan apresiasi terhadap anggotanya yang melakukan tugas kemanusiaan secara tulus dan ikhlas.

"Penghargaan ini menjadi pemicu semangat semua insan Bhayangkara Bumi Nyiur Melambai di dalam menjaga Ibu Pertiwi dengan setulus hati," pungkas Royce.


Siap Jadi Sukarelawan

Sebelumnya, jenazah Pasien Covid-19 yang meninggal dunia, Jumat (10/4/2020), akhirnya dikuburkan pada pukul 12.20 WITA. Jenazah ini sempat tertahan hampir dua jam lamanya, karena Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara (Minut) tidak ada di lokasi pemakaman sejak jenazah datang pada pukul 10.25 WITA.

Pemakaman dilakukan setelah pihak kepolisian dan juga anak tiri dari pasien nomor 07 di Sulawesi Utara mau menjadi sukarelawan untuk mengubur jenazah, setelah pihak Satgas Covid-19 Sulawesi Utara berinisiatif membawa Alat Perlindungan Diri (APD) yang dibagikan untuk sukarelawan.

Kanit Reskrim Polsek Dimembe, Bripka Jerry Tumundo menjadi orang pertama yang menyatakan siap untuk menjadi sukarelawan menguburkan jenazah yang sudah telantar hingga hampir dua jam di dalam ambulans.

Kapolsek Dimembe AKP Deky Demus mengatakan pihaknya berinisiatif untuk ikut melakukan penguburan, karena melihat kondisi di lapangan, di mana tidak ada orang yang mau melakukan penguburan jenazah.

"Tidak ada yang bersedia akhirnya polisi saja yang bersedia. Jika tidak demikian, tidak akan dikuburkan. Kasihan. Jadi, pak Kanitres, Bripka Jerry Tumundo yang ikut dalam pemakaman jenazah," tutur Demus.


Demus sendiri sempat khawatir, mengingat Bripka Jerry Tumundo sehari sebelumnya baru diambil darah.

"Tapi beliau mengaku siap karena kasihan melihat jenazah yang telantar," kata Demus.

Sementara, selain Bripka Deky Demus, anak tiri dari pasien nomor 07 yang meninggal juga ikut menguburkan jenazah dibantu dengan seorang rekannya warga asal Wusa. (*/IN-001)

Sumber: sindo, liputan6, kumparan, beritamanado, manadobacirita

10 Daerah yang Ingin Memisahkan Diri dari Indonesia

Ternyata ada cukup banyak daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Mendengar dan mengetahuinya membuat hati jadi miris.

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang membentang sangat luas.

Masyarakat yang heterogen, suku yang beragam, kebiasaan yang berbeda di setiap pulau membuat kita jadi unik di mata negara lain.

Di balik itu ternyata ada hal menyedihkan yang belum banyak diketahui.

Sejak berpuluh tahun lalu, beberapa daerah yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ingin memisahkan dirinya.

Banyak alasan yang melatarbelakangi keinginan masyarakat di wilayah tersebut, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga perbedaan ideologi.

Inilah 11 daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia ataupun telah melakukannya.

Daerah yang Ingin Memisahkan Diri dari Indonesia

1. Maluku

Pada 1950, sekelompok masyarakat Maluku yang tergabung dalam gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia.

Begitu banyak cara yang mereka lakukan agar Maluku bisa merdeka. Salah satunya ialah tindakan separatis yang memanfaatkan lengsernya Suharto.

Tidak main-main, hingga saat ini RMS pun masih eksis bahkan memiliki situs sendiri yang dapat diakses.

Di dalam situs tersebut, terdapat informasi mengenai sejarah RMS. Mereka pun telah membuat bendera beserta lagu kebangsaan.

2. Riau

Masih di tahun 1950-an, muncul kelompok yang ingin memerdekan Riau dari NKRI.

Gerakan tersebut dinamakan Riau Merdeka yang menuntut pemisahan diri karena dianggap sebagai “anak tiri”, padahal..

…Daerah ini memberikan banyak sumber daya penghasil keuntungan untuk negara.

Hingga awal tahun 2000-an gaung dari Riau Merdeka pun masih terdengar.

Dikutip dari news.detik.com, pada 2006 kelompok pro Riau Merdeka menggelar acara peringatan ulang tahun.

Pada kesempatan itu, salah satu tokoh wilayah Riau Tabrani Rab kembali menuntut agar wilayah tersebut bisa merdeka.

3. Papua, Daerah yang Ingin Memisahkan Diri dari Indonesia

Saat masa penjajahan, wilayah Papua dikuasai oleh Belanda dan juga Australia.

Kemudian ketika Indonesia merdeka, Papua pun dinyatakan termasuk menjadi wilayah Indonesia.

Hal ini ditentang oleh banyak masyarakat Papua hingga kemudian mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memisahkan diri pada 1965.

Suara masyarakat Papua untuk bisa lepas dari Indonesia masih terdengar hingga tahun 2017.

Baru-baru ini pun OPM merayakan ulang tahunnya yaitu pada 1 Desember 2017 yang diisi dengan doa bersama.

Di samping itu, dikabarkan banyak tentara OPM yang sudah bersedia kembali masuk menjadi bagian NKRI.

Beberapa waktu ke belakang ini gencar diberitakan mengenai diskriminasi yang dilakukan terhadap warga Papua di Surabaya.

Hal ini lalu kemudian memicu sejumlah tindakan anarkis di Papua untuk menentang perlakuan diskriminatif tersebut.

Banyak yang berpendapat, kejadian ini kembali menghembuskan isu-isu mengenai keinginan Papua untuk berpisah dari NKRI.

4. Aceh

Di tahun 1970-an tokoh bernama Hasan Dik Tiro memimpin gerakan pemisahan Aceh dari Indonesia yang bernama Aceh Merdeka.

Kelompok ini pun kemudian lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Banyak sekali kejadian menyedihkan yang terjadi akibat usaha GAM untuk memerdekakan Aceh.

Disebut-sebut, keinginan Aceh untuk merdeka bukan hanya karena kemauan mendirikan negara berlandaskan syariat Islam.

Alasan lain adalah karena terjadinya ketimpangan ekonomi daerah ini dengan wilayah lain, walaupun Aceh telah memberikan banyak kontribusi bagi Indonesia.

5. Makassar

Menyuarakan kekecewaannya terhadap pemerintah, pada 1999 sejumlah mahasiswa di Kota Makassar Sulawesi Selatan menyuarakan pembentukan Sulawesi Merdeka.

Biarpun begitu, informasi mengenai gerakan ini tidak dapat ditemukan dan bisa dianggap sebagai isu belaka.

6. Kalimantan

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia.

Wilayah ini pun bersatu dengan negara lain di Asean yaitu Malaysia serta Brunei Darussalam.

Pada awal tahun 2000, ada sejumlah kelompok yang membuat gerakan Borneo Merdeka dan menyuarakan keinginan berpisah dengan Indonesia.

Isu ini sendiri disinyalir muncul setelah peristiwa kerusuhan masyarakat Madura dan Dayak di Sampit pada 2001 lalu.

7. Minahasa

Isu Minahasa Merdeka mencuat setelah Basuki Tjahaja Purnama ditahan akibat kasus penistaan agama.

Sebenarnya, gerakan yang menginginkan wilayah Minahasa, Sulawesi Utara untuk merdeka ini sudah sejak lama terdengar.

Keinginan untuk memisahkan diri dari negara ini disebut-sebut akibat konflik rumah peribadatan.

Selain itu ada pula rasa ketidaknyamanan dalam menjalankan ajaran agama kristiani yang menjadi mayortias di daerah tersebut.

8. Bali

Beberapa tahun lalu, ada keinginan dari beberapa masyarakat yang ingin memisahkan Bali dari Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, muncul Gerakan Bali Merdeka (GBM).

Kelompok ini kemudian membuat petisi untuk memerdekakan Bali, namun orang yang menandatanganinya tidak mencapai target.

9. Yogyakarta

Yogyakarta sudah menganut sistem pemerintahan kerajaan sejak masa lampau.

Saat Indonesia meraih kemerdekaannya, kota ini pun diberikan otonomi khusus dan diperbolehkan menganut sistem kerajaan.

Akan tetapi pada 2012 lalu tiba-tiba muncul beberapa pihak yang menyerukan pernyataan bahwa DIY siap bila harus berpisah dengan NKRI.

Itulah mengapa Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia

10. Sumatera Barat

Selain kecamatan dan kelurahan, Sumatera Barat memiliki pembagian wilayah administratif yang disebut sebagai nagari.

Nagari sendiri disebutkan merupakan istilah pengganti untuk menyebut desa di daerah mereka.

Nagari sendiri dikepalai oleh wali nagari yang dibantu beberapa wali jorong.

Pada 2013 lalu DPR-RI mengesahkan RUU Desa

Hal ini ternyata menimbulkan kekecawaan pada pemangku adat Minangkabau yang menilai bahwa RUU tersebut tidak menghormati eksistensi nagari.

Sistem kepemerintahan desa pun dianggap berbeda dengan yang diterapkan di nagari.

Ia meminta nagari di Minangkabau dijadikan sebagai sesuatu yang istimewa seperti Aceh dan DIY.

Bila hal tersebut tak dapat dikabulkan, para pemangku adat meminta agar pemerintah pusat tidak mengobok-obok eksistensi nagari.

11. Timor Timur

Setelah 450 tahun dijajah oleh Bangsa Portugis, Timor Timur kemudian masuk ke dalam wilayah NKRI sebagai provinsi ke 27.

Berpuluh tahun bersama, akhirnya provinsi tersebut lepas dan resmi menjadi sebuah negara pada 2002.

Timor Timur kini lebih dikenal sebagai Republik Demokratik Timor Leste atau Timor Leste.

Hari Jadi di Tengah Covid-19, Bawaslu Kota Solok Ikut Donor Darah dan Salurkan Sembako

SOLOK - Dalam rangka memperingati hari jadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia yang ke-12, Bawaslu Kota Solok tunjukkan solidaritas kebangsaan melawan Covid-19 dengan cara memberikan bantuan sembako bagi masyarakat sekitar, bantuan alat perlindungan diri (APD) dan asupan gizi bagi tenaga medis, membagikan masker kepada masyarakat dan melakukan donor darah di Unit Transfusi Darah PMI Kota Solok, Kamis (9/4/2020).

Kegiatan ini diawali dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng di Kantor Bawaslu Kota Solok yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Solok Triati, S.Pd, Koordinator Divisi Hukum, Penindakan pelanggaran dan Sengketa Rafiqul Amin, S.Pd.I, Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Budi santosa, MP, Koordinator Sekretariat Agutin Melta, S.Sos, beserta beberapa staf sekretariat.

Ketua Bawaslu Kota Solok Triati menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan kepada lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum yang hari ini telah genap berusia 12 tahun.

"Alahmdulillah, hari ini Bawaslu telah berusia 12 tahun dan Bawaslu Kota Solok mengucapkan selamat hari jadi yang ke-12 untuk Bawaslu, semoga tetap jaya dan sehat selalu bagi seluruh pengawas Pemilu dimanapun berada," ucap Triati sesaat sebelum melakukan doa bersama dan pemotongan tumpeng.


Lebih lanjut Triati menyampaikan sesuai dengan tema hari jadi Bawaslu yang ke-12 yaitu "Bangun Solidaritas Kebangsaan Melawan Covid-19" maka hari ini Bawaslu Kota Solok mewujudkan tema tersebut dengan cara memberikan bantuan sembako bagi masyarakat sekitar Kota Solok yang juga merasakan dampak dari penyebaran wabah Covid-19, pemberian APD dan asupan gizi bagi tenaga medis di Posko Penjaringan Covid-19 Kota Solok, serta melakukan donor darah di UTD PMI Kota Solok.

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah perjuangan melawan penyebaran wabah corona yang sedang melanda, khususnya di Kota Solok.


"Melalui kegiatan ini Bawaslu Kota Solok juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling membantu melawan pencegahan penyebaran Covid-19 ini sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing, serta  tetap menjaga kesehatan, mengikuti anjuran/prosedur yang ditetapkan pemerintah, dan selalu menjaga jarak," tutupnya. (IN-001)

UPDATE Covid-19, Senin 6 April, 2.491 Positif, 192 Sembuh, 209 Meninggal

JAKARTA - Juru bicara pemerintah untuk penganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan ada penambahan kasus terkonfirmasi positif Corona di Indonesia pada Senin, 6 April 2020.

"Ada penambahan kasus baru konfirmasi Covid-19 dari metode PCR bukan rapid test sebanyak 218 kasus baru sehingga menjadi 2.491 kasus, Sembuh 28 orang sehingga 192 orang dan, meninggal 11 orang sehingga total 209 orang," kata Yurianto pada Senin, 6 April 2020.

Yurianto mengatakan hingga saat ini sudah ada 11.242 penduduk yang dites oleh tenaga medis dari pusat sampai daerah, dengan 80 persen di antaranya tidak terbukti positif Corona. (*/IN-001)

Iriadi Dt Tumanggung Stop Pertemuan Langsung Demi Cegah Penyebaran Corona

SOLOK - Kandidat kuat Bupati Solok Ir H Iriadi Dt Tumanggung mendukung penuh keputusan pemerintah soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. Dia dan timnya telah memutuskan untuk sementara menghentikan pertemuan langsung dengan masyarakat, terkait sosialisasi program-programnya.

"Kami juga sangat prihatin dengan kondisi saat ini. Sejak bulan lalu sebenarnya sudah mengurangi dan bahkan menghentikan pertemuan tatap muka secara langsung. Ini berkaitan dengan social distancing atau physical distancing yang mengharuskan semua orang menjaga jarak aman, minimal satu meter. Jadi, tak mungkin pertemuan dengan warga untuk membagikan harapan baru ini dilakukan sementara," kata pria yang disebut-sebut sudah mendapat restu dari sejumlah partai politik ini.

Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel ini menyebutkan, selama dua bulan terakhir dia sudah banyak melakukan pertemuan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Solok.

"Kami menargetkan bisa menyentuh semua kecamatan bahkan nagari di Solok ini. Tapi kondisi sekarang ini, terpaksa kita hentikan dulu," kata Iriadi Dt Tumanggung.

Pun demikian, katanya, hal itu tidak menyurutkan langkahnya untuk menyejahterakan masyarakat Solok andai terpilih jadi Bupati. Meski KPU sudah ancang-ancang akan menunda pencoblosan dari 23 September selama tiga bulan, enam bulan atau satu tahun ke depan. Iriadi dan tim, akan terus mendukung pemerintah dalam PSBB, sembari memberikan edukasi soal Pilkada dan lainnya.

"Kami selanjutnya akan melalukan beberapa kegiatan yang tidak menggunakan konsentrasi massa, bisa secara online, atau terbatas saja. Seperti soft campaign melalui media sosial dalam mengisi kekosongan, sampai masalah corona ini mereda. Sekarang, kami sedang menyiapkan, agar masyarakat yang ‘di rumah saja’ juga tidak bosan," kata mamak kapalo warih di Solok ini.

Sebagai ninik mamak atau pemangku adat, Iriadi mendoakan, virus yang mematikan ini, hilang jelang Ramadhan tahun ini. Agar masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan baik, dari puasa sampai shalat tarawih.

"Kami juga akan memberikan bantuan untuk masyarakat dalam menghadapi masa kritis ini. Yang penting, jangan patah semangat dan tetap berkarya," ujar Insinyur Pertanian Unsri ini.

Kandidat Bupati Solok 2020

Saat ini, Iriadi Dt Tumanggung disebut-sebut sebagai salah satu tokoh rantau asal Kabupaten Solok yang berpeluang besar memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2020 mendatang. Iriadi mengaku, dirinya terpanggil untuk membangun kampung halamannya, dan berbuat lebih luas lagi di Kabupaten Solok.

"Kabupaten Solok itu kaya akan sumber daya alam pertanian dan pariwisata. Sentuhan pertanian modern dan pariwisata yang dikemas maksimal, akan mampu membuat masyarakat lebih makmur dan sejahtera. Sentuhan dan pengemasan tersebut harus dimulai dan dilakukan oleh sebuah birokrasi yang baik. Yakni berupa regulasi, perencanaan program, dan kebijakan yang pro rakyat," ungkapnya.



Sebelum masuk ke ranah perekonomian, Iriadi Dt Tumanggung menegaskan dirinya bakal terlebih dahulu menata aspek religius. Mengusung visi; "Bersama Membangun Pertanian Modern dan Pariwisata Menuju Solok Maju, Sejahtera dan Religius", Iriadi Dt Tumanggung menegaskan, pembangunan fisik harus juga diiringi dengan pembangunan mental dan spritualitas. Maka itu jika dirinya dipercaya memimpin Solok nantinya akan memprioritaskan keberadaan surau menjadi pusat pendidikan sejak dini dan wahana pembentukan karakter yang berakhlakulkarimah.

"Kita akan canangkan Gerakan Kembali ke Surau yang mengandung pesan pentingnya surau sebagai pusat pembentukan karakter dan pendidikan dini. Maka itu fasilitasnya harus disediakan secara merata dan memadai. Di samping tempat anak-anak mengaji, Surau nantinya akan dilengkapi dengan perpustakaan yang dapat membuka cakrawala masyarakat khususnya kalangan generasi muda. Sejak dini, generasi muda Solok harus dipersiapkan dengan pengetahuan agama yang memadai. Regenerasi ulama mesti sudah dipikirkan sejak sekarang. Kita cari perguruan tinggi Islam yang berkualitas baik dalam maupun luar negeri untuk menitipkan generasi Solok belajar di sana," tambahnya.



Di bidang perekonomian dan pemberdayaan, Iriadi Dt Tumanggung menginginkan sektor pertanian dan pariwisata menjadi andalan Kabupaten Solok. Alumni Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Palembang ini, mengatakan Kabupaten Solok kaya akan sumber daya alam sehingga pemanfaatannya harus dioptimalkan.

"Langkah awal tentunya harus merubah mindset (pola fikir) masyarakat yang selama ini masih banyak mengandalkan pola pertanian tradisional menuju pola pertanian modern. Banyak aspek yang bisa dilakukan efisiensi seperti penggunaan lahan sempit yang bisa menghasilkan maksimal serta waktu panen yang relatif lebih singkat. Membangun pabrik pengolahan hasil pertanian dalam satu kawasan terintegrasi. Hal ini penting di samping bisa menjamin mutu hasil produksi, juga dapat memangkas biaya transportasi dan harga modal akan lebih terjangkau," ujarnya.

Sekilas Iriadi Dt Tumanggung

Nama Iriadi Dt Tumanggung, tidak muncul secara tiba-tiba di bursa Pilkada Kabupaten Solok 2020. Jauh hari, nama Iriadi sudah menjadi pembicaraan, khususnya di Nagari Selayo, Kecamatan Kubung. Kiprahnya sebagai birokrat senior dan disegani di Pemprov Sumsel, ternyata juga berdengung hingga ke Kabupaten Solok. Layaknya warga Minangkabau yang suka merantau, keinginan pulang kampung dan berbakti di tanah kelahiran, membuat Iriadi menegaskan niat menjadi bakal calon Bupati Solok.

Kurun waktu 35 tahun bukan waktu yang singkat untuk pengabdian Iriadi Dt Tumanggung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumatera Selatan. Berbagai jabatan strategis pernah diembannya mulai dari Kacabdin Pertanian Pasang Surut Kabupaten Musi Banyuasin, Kabag Pemerintahan Kantor Pembantu Gubernur Sumsel Wilayah 1 Musi Banyuasin, Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin selama 11 tahun, Kepala Hubla Biro Penghubung Pemerintah Provinsi Sumsel di Jakarta, Kepala Samsat Musi Banyuasin, Kepala Samsat Kota Palembang dan terakhir saat ini masih menjabat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan.



Iriadi Dt Tumanggung lahir di Selayo pada 11 November 1962. Alumni Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Palembang ini, hingga kini, dipercaya Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel. Kinerja dan kedekatannya dengan Gubernur Sumsel sebelumnya, Alex Nurdin, membuat Iriadi Dt Manggung dipercaya memimpin jabatan-jabatan strategis di Pemprov Sumsel.

Menjadi kandidat unggulan di bursa Pilkada Kabupaten Solok 2020, Iriadi dikebal sebagai sosok pekerja keras yang sukses dalam "kompetisi hidup" di tanah rantau. Pengalamannya di Sumsel, membuatnya dianggap sebagai figur yang mampu dan layak mengganti Bupati Solok saat ini, Gusmal Dt Rajo Lelo. Apalagi dalam berbagai jabatan terakhir Iriadi banyak berkecimpung dalam tugas kepemiluan yang menuntut integritas tinggi.



Mantan Gubernur Sumsel dua periode, Alex Noerdin, mengaku dirinya sangat mengapresiasi kemampuan Iriadi dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN. Alex Noerdin melihat sosok Iriadi sebagai figur yang memiliki kemampuan manajerial tinggi dan selalu dapat melaksanakan tugas dengan tuntas dan baik.

"Sejak saya menjabat Bupati Musi Banyuasin sudah cukup mengenal sosok Iriadi ini. Penilaian saya, beliau (Iriadi –red) sangat berpengalaman dan mumpuni. Malah saat menjabat Gubernur, Iriadi menjadi Kepala UPTD Samsat yang berhasil gemilang dengan memaksimalkan target pemasukan pajak sebesar Rp 100 miliar perbulan. Ini tentunya sebuah prestasi tersendiri," tutur Alex Noerdin.

Ditambahkan Alex Noerdin yang pada tahun 2005 telah diberi gelar Dipertuan Datuk Sri Baginda dari Yang Dipertuan Agung Raja Alam Pagaruyung ini, dirinya mengapresiasi positif pencalonan Iriadi sebagai Bupati Solok mendatang.

"Saya sangat memahami karakter masyarakat Minang yang tidak sembarangan dalam memiliki pemimpin. Tentu dengan terlebih dulu melihat track record para kandidat yang ada. Nah, Iriadi ini merupakan sosok yang berpengalaman dalam birokrasi dan memiliki pergaulan luas baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Saya rasa cocok untuk kebutuhan Kabupaten Solok sekarang ini," ujar Alex Noerdin yang juga Ketua Partai Golkar Sumsel ini.



Wakil Gubernur Sumsel periode 2013-2018, Ishak Mekki, menilai sosok Iriadi Dt Tumanggung sebagau pekerja keras yang berkomitmen tinggi dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Di samping itu, Iriadi dikenalnya juga selalu memperhatikan hal-hal kecil sehingga tugas yang dikerjakannya selalu membawa hasil positif.

"Saya mengenalnya sebagai pribadi dan aparatur negara yang memiliki komitmen dan loyalitas tinggi kepada atasan. Sehingga tugas apapun yang diberikan, Iriadi selalu mampu menyelesaikannya dengan baik," ujar Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel, yang kini merupakan anggota DPR RI 2019-2024.

Wartawan senior Sumsel, Heriyanto M.Si, menilai Iriadi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan peduli terhadap lingkungan. Untuk itu dirinya berkeyakinan jika Kabupaten Solok dipimpin Iriadi maka akan dapat semakin maju dan berkembang.

"Yang saya tahu beliau (Iriadi, red) memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan setia kawan. Terbukti di Lampung ada masjid yang sengaja dibangun sendiri oleh Iriadi. Jadi beliau ini pergaulannya juga sangat luas. Bukan hanya di Sumsel dan Sumbar saja," tutur Heriyanto. (IN-001)

Update Covid-19, Sabtu 4 April, 2.092 Positif, 190 Meninggal, 191 Sembuh

JAKARTA - Pemerintah kembali memperbarui data kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah pasien positif corona, per Sabtu (4/4), tercatat bertambah sebanyak 106 orang. Juru bicara penanganan corona, Achmad Yurianto, mengungkapkan saat ini secara akumulatif pasien positif corona ada 2.092 orang.

"Masih terjadi penambahan kasus konfirmasi positif 106 orang, sehingga total menjadi 2.092," kata Yurianto di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (3/4) sore.

Sementara itu, jumlah pasien positif virus corona yang meninggal dunia bertambah 16 orang. Dengan begitu, total ada 190 pasien corona yang meninggal.

Yurianto menyebut pasien positif corona yang sembuh juga bertambah 10 orang. Sehingga saat ini tercatat ada 191 pasien yang sembuh dari COVID-19.

Meluasnya penyebaran virus corona ini tak hanya mengancam kesehatan, tapi perekonomian juga ikut terdampak. Misalnya saja di DKI Jakarta per Jumat (3/4) pukul 10.30 WIB total sudah ada 25.408 pekerja yang di-PHK dan dirumahkan melapor ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakergi) DKI Jakarta.

Para pekerja tersebut berasal dari 4.235 perusahaan. Disnakergi DKI Jakarta memang membuka kanal pelaporan untuk pekerja yang terdampak wabah virus corona hingga Sabtu (4/4).

Kepala Disnaker DKI Jakarta Andri Yansyah belum mau mengungkapkan teknis pemberian kartu prakerja dan pemberian subsidi kepada mereka yang sudah mendaftar. Dia hanya mengungkapkan akan ada bantuan dari pemerintah.

"Insyaallah akan ada bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah," kata Andri Yansyah saat dihubungi, Jumat (3/4). (*/IN-001)

Sumber: kumparan.com

Rusnaldi: Serambi Madinah, Rumah Ibadah Jangan Sampai Terabaikan

SOLOK - Kewaspadaan terhadap virus corona (Covid-19) sudah mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat di Kota Solok. Tidak hanya "menyerang" sendi ekonomi, tapi juga sosial dan hubungan antar masyarakat. Permasalahan ini, harus disikapi dengan kearifan lokal, dengan mengedepankan edukasi dan pemahaman yang benar ke masyarakat. Salah satunya dengan mendekatkan diri pada Allah dengan taat beribadah. Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Kota Solok, Rusnaldi, Kamis 2/4/2020).

Menurut Rusnaldi, dengan jargon Kota Solok, "Kota Beras Serambi Madinah", penanganan terhadap masjid dan mushalla, jangan sampai terabaikan. Rusnaldi meminta Pemko Solok memprioritaskan sterilisasi dan penyemprotan di masjid dan mushalla. Serta menyediakan fasilitas yang membuat adanya rasa nyaman di rumah ibadah. Kemudian, menganjurkan masing masing jamaah membawa sajadah

"Minggu lalu, kita mendapati sebuah kondisi yang sangat janggal. Yakni, tidak ada Shalat Jumat, dengan alasan untuk pembatasan sosial (social distancing). Sebuah kondisi yang baru pertama kali kita temui dan saksikan. Kewaspadaan dan langkah-langkah pencegahan memang sangat penting. Namun, seharusnya dengan adanya musibah atau wabah ini, jangan sampai membuat kita justru menjauh dari Allah. Harus ada langkah-langkah kongkret, sehingga kondisi ini tidak berlarut-larut. Harus ada solusi, agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah," ungkapnya.

Rusnaldi menyebutkan, sejumlah upaya bisa dilakukan Pemko Solok dan instansi terkait, agar masyarakat tetap bisa nyaman beribadah di masjid dan mushalla. Di antaranya, melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan disinfektan di masjid dan mushalla secara teratur dan berkala. Jika perlu, setiap hari. Menyikapi masyarakat yang akan masuk masjid, pengurus bisa menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di dekat pintu masjid atau mushalla.

"Kita harapkan, seluruh masyarakat bisa segera melaksanakan Shalat Jumat kembali. Apalagi, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan. Tentu akan sangat hampa rasanya Ramadhan tanpa Shalat Tarawih, Shalat Idul Fitri, dan ibadah-ibadah lainnya di masjid atau mushalla," lanjutnya.

Rusnaldi juga menegaskan, hal yang sama berlaku untuk sekolah-sekolah, yang saat ini, seluruh siswanya belajar dari rumah. Menurutnya, gedung sekolah juga harus disterilisasi dan disemprot disinfektan. Sehingga, saat nanti para siswa kembali ke sekolah, kondisi sekolah tetap terjaga. Jangan sampai, lama ditinggal, akan menimbulkan penyakit baru bagi para siswa.

Ketua DPC Hanura Kota Solok tersebut juga meminta Pemko memiliki satu saluran informasi untuk memberikan penjelasan hal yang terjadi. Sehingga, masyarakat tidak terpengaruh hoax (berita bohong) dan isu yang meresahkan. Sehingga, wabah ini tidak menimbulkan keresahan, ketakutan dan gejolak sosial di masyarakat. Rusnaldi juga mengharapkan, berbagai sirine dan isyarat suara agar volumenya bisa diperkecil. Sebab, bisa saja menimbulkan trauma di sebagian masyarakat.

"Informasi hoax, membuat ketakutan di masyarakat sangat tinggi. Harus ada juru bicara dari Pemko Solok, sebagai saluran informasi yang benar ke masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak resah dengan isu dan mendapatkan informasi yang terpercaya dari pemerintah," ujarnya.

Anggota DPRD Kota Solok dua periode (2014-2019, 2019-2024) tersebut, menyatakan DPRD Kota Solok telah memberikan ketegasan siap dengan dukungan anggaran. Di antaranya dengan melakukan relokasi anggaran penanganan Covid-19 dari APBD Kota Solok, minimal Rp 15 miliar atau Rp 20 miliar. Sebab, menurutnya, hal ini telah membuat ketahanan ekonomi masyarakat terkena imbas. Sehingga, penguatan sektor ekonomi, seperti UMKM dan jenis usaha-usaha lain harus diperkuat. Di antaranya, memberikan bantuan lansung kepada pelaku ekonomi, tukang ojek, buruh, petani dan masyarakat yang kurang mampu yang terdampak corona dalam bentuk padat karya tunai. Bahkan jika perlu bantuan langsung tunai (BLT), dan memberikan subsidi bagi pelaku ekonomi mikro UMKM (mikro) yang meminjam dana kredit usaha mikro (KUR).

"Imbasnya di sektor ekonomi bisa saja jangka panjang. Jangan sampai imbas ini berpengaruh ke gejolak sosial. Harus disikapi dengan segera. Pengamanan sosial dan ekonomi masyarakat kalau tidak cepat disikapi, akan memperburuk tatanan hidup masyarakat yang memungkinkan menimbulkan kejahatan seperti perampokan dan penjarahan, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," ujarnya. (IN-001)