Anggota DPRD Sumbar H. Daswipetra Dt. Manjinjiang Alam Dukung Program Pakaian Sekolah Gratis di Kota Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat mendukung program pasangan calon walikota dan wakil walikota Nofi Candra dan Leo Murphy mewujudkan pakaian sekolah gratis di Kota Solok. Hal itu disampaikan H. Daswipetra saat menjadi juru kampanye pasangan nomor urut 1 Nofi Candra Leo Murphy di Aia Tajun Kelurahan Simpang Rumbio, Kota Solok, Jumat ( 18/10/2024).

Menurutnya pakaian sekolah gratis merupakan harapan orang tua siswa setiap tahun ajaran baru. Memang biaya sekolah di Kota Solok sudah gratis, tetapi pakaian sekolah akan selalu menjadi pikiran orang tua karena cukup menguras anggaran.

"Melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat, saya akan memperjuangkan pakaian sekolah gratis untuk siswa-siawa SMA di Kota Solok," ujarnya.

Daswipetra Dt. Mjj Alam merupakan anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PPP yang kembali duduk untuk kedua kalinya. Sebelumnya Dt. Mjj Alam merupakan anggota DPRD Kota Solok 3 periode. Ia sangat memahami kondisi Kota Solok dari masa-masa kepemimpinan beberapa  walikota Solok. 

Haji Ane panggilan akrab beliau mengatakan Kota Solok pernah menjadi kota terkaya di Sumatera Barat, dengan APBD 700 an miliar dengan penduduk 50 an ribu. Sekarang APBD 500 miliar penduduk 80 an ribu. Kondisi ini perlu dibuat kajian kenapa terjadi penurunan seperti itu.

Ia mengungkapkan bahwa persoalan warga kota solok hari adalah masalah ekonomi, tingginya angka penggangguran, dan  kemiskinan. 

"Saya sudah ingatkan tolong tingkatkan Nilai Tukar Petani kita. Saat ini Kota Solok terendah dengan NTP 1,1, sementara daerah lainnya di Sumbar berada pada angka 1,8", ujar Ketua Pengprov Kick Boxing Sumbar itu.

Ia melanjutkan bahwa sebagai anggota DPRD Sumbar, telah melatih pembuatan pecel lele untuk masyarakat Kota Solok, dengan diberikan fasilitas seperti gerobak, ikan, beras. Kemudian juga mendorong UMKM di Kota Solok untuk terus tumbuh dengan melibatkan warga lokal seperti pembuatan baju batik untuk sekolah, usaha telur asin dan rendang yang semua tenaga kerjanya dari masyarakat Solok itu sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Solok. (Niko Irawan)

Masyarakat Laing Kecewa dengan Janji Manis Wakil Walikota Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID -  Masyarakat kelurahan Laing, kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, kecewa dengan janji manis Wakil Walikota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra. Hal itu, karena sebelumnya, Wawako menyampaikan dalam tahun 2024 ini akan mendapatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, sebesar -+ 62 Milyar, untuk menuntaskan Pembangunan Jalan Lingkar Utara.

Salah seorang tokoh masyarakat Laing Taluak, Yasril, Dt.Ampang Limo, hal tu disampaikan Wawako beberapa bulan lalu di kantor Lurah Laing di depan kalangan masyarakat yang hadir. Wawako Solok, didampingi Lurah Laing dan pegawai ASN Pemko Solok, mengatakan bahwa pembangunan Jalan Linkar Utara yang masih terbengkalai sekitar -+ 2, 5 km itu akan dituntaskan di tahun 2024. Karena akan mendapatkan anggaran APBN, Sebesar -+ 62 Milyar, dari Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, ucap, Dt.Ampang Limo, di hubungi melalui seluler, Kamis (17/10).

Kabar gembira ini lansung bertebaran ke warga Laing Talua dan Laing Pasir, bahwa jalan lingkar utara akhirnya dapat dituntaskan juga di tahun ini, sebagian warga menyqmbut harapan itu dengan rasa syukur yang tidak bisa di tuangkan dengan kata - kata. Karena hampir 10 tahun kami merasakan kecewa, sedih, putus asa, dan kesal terhadap Pemerintah Kota Solok, dampak dari terbengkalainya pembangunan jalan lingkar utara. ucap, tokoh masyarakat Laing Taluak itu.

Namun belakangan ini kami dapat informasi dari anggota DPRD Kota Solok, dan juga dari pegawai dinas PUPR Kota Solok, bahwa bantuan APBNi dari Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, sebesar -+ 62 Milyar itu," Zonk". Padahal saat Wawako menyampaikan hal tersebut, seolah olah sudah bisa di pastikan bahwa kota Solok dapat bantuan dari Kemeterian PUPR. Maka dari itu kami warga Laing Talua, kecewa dan seperti diberikan harapan palsu oleh Wawako Solok, Ramadhani Kirana Putra, ungkap, Dt. Ampang Limo dengan kesalnya.

Disisi lain, Dt. Muncak Sutan mengatakan, kelurahan Laing yang terdiri dari dua RW dan 5 RT dengan jumlah penduduk sekitar -+ 1600 jiwa, masih di bebani oleh persoalan yang seharusnya sudah lama diselesaikan Pemerintah daerah Kota Solok, baik Eksekutif maupun Legislatif. Sebab akses jalan bagian dari hak masyarakat yang menjadi hal terpenting dimanapun daerahnya. Karena akses jalan memiliki banyak mamfaat seperti, mendukung perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah transportasi, juga membantu pemerataan pembangunan, dan lainnya. Sementara di Kota Kecil ini, hanya dua kecamatan dan 13 kelurahan dengan APBD  yang cukup tinggi -+ 700 Milyar, dilihat dari besaran wilayahnya, kata, salah seorang tokoh Laing Pasir itu, saat dikomfirmasi di salah satu warung kopi di kel. Nanbalimo 

Makanya saya muak membicarakan jalan lingkar utara, lanjut Dt. Muncak Sutan dengan sedikit kesal. Gimana tidak, apabila masuk musim hujan warga laing pasir RW I yang mau mengurus sesuatu ke kantor Lurah di Laing Taluak RW 2, mereka harus berputar melewati nagari Sok Laweh trus melewati jalan lintas Sumatera dan jalan di kelurahan Tanjung Paku menuju Laing Taluak," sebenarnya jarak dari Laing Pasir ke Laing Talauk sangat dekat apabila akses jalan lancar".  Belum lagi anak anak yang bersekolah di Sekolah Dasar no 17 Laing yang berlokasi di jalan lama dan kalau musim hujan akan bertambah parah di karenakan jalan lama yang ditutup tanah merah itu seperti limpur yang dalam bagi anak anak kami.

Selain itu, saya juga mendengarkan lansung dari Wakil Walikota Solok yang menyampaikan bakal mendapat bantuan dari Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, sebesar -+ 62 Milyar, untuk melanjutkan pembangunan Jalan lingkar utara. Ditambah lagi dengan beredarnya di medsoso video Wakil Walikota, Ramadhani Kirana Putra bersana  Eliyardi, Sekretaris dinas PUPR kota Solok, seperti berada di ruang Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR. Namun faktanya hanya pepesan kosong belaka, cetus, Datuak Muncak Sutan.

Saat, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, berkunjung ke kelurahan Laing di dampingi oleh beberapa anggota DPRD Kota Solok, saya memintak bantu agar Pemerintah provinsii Sumbar membantu untuk menyelesaikan jalan lingkar yang terbengkalai itu. Wakil Gubernur itu mengatakan bagaimana pemerintah provins bisa membantu, sementara jalan lingkar utara belum mempunyai status apakah menjadi jalan provinsi maupun jalan nasional, artinya jalan ini masih berstatus jalan kota Solok. Sebenarnya tidaklah sulit untuk menuntaskan jalan lingkar utara bagi Pemko Solok, kata Audy saat berkunjung ke laing, ucap, tokoh masyarakat laing pasir itu.

Padahal tujuan jalan lingkar utara di bangun oleh Walikota Sebelumnya, di mulai dari Banda Panduang, kelurahan Tanah Garam, sampai Laing Pasir, kelurahan Laing, dan tuntasnya tersambung ke jalan lintas Sumatera, di nagari Guguak Sarai Kabupaten Solok, agar truk tonnase, bus dan kendaraan lainnya yang tujuan ke arah utara / Padang Panjang, Bukit Tinggi agar melewati jalan tersebut, disamping akses jalan lingkar utara lancar dan juga berdampak pada peningkatan Ekonomi masyarakat, kata Datuak Muncak menambahkan.

Menurut anggota DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng, SH mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok tahun 2023, untuk kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara  dianggarkan hanya sebesar -+ 200 juta, itu pergunakan untuk pengerasan jalan lingkar dibagian ujung yang akan terhubung ke jalan Lintas Sumatera nagari Guguak Sarai kab. Solok, yang bersebelahan dengan RW 1 Laing Pasir kelurahan Laing Kota Solok. Sementara pada APBD 2024, tidak ada di anggarkan untuk kelanjutan jalan lingkar utara. Dikonfirmasi pada Rabu  (16/10/2024).

Kita melihat, keseriusan dan niat dari Pemko Solok, tidak terlihat untuk menuntaskan pembangunan jalan lingkar utara, karena perjuangan Pemko untuk mendapatkan anggaran APBN dari Kementerian melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, akan sia sia walaupun kita punya jaringan atau koneksi di DPR RI maupun di Kementerian, sebab ada persyaratan yang  belum di selesaikan Pemko Solok, yaitu legalitas jalan lingkar utara tersebut, kata ketua Komisi II DPRD Kota Solok, baru terpilih.

Kita Fraksi PAN DPRD Kota Solok sambung Efriyon Coneng, beberapa bulan lalu juga melakukan komunikasi dan berdiskusi terkait jalan lingkar utara dengan anggota DPR RI dari PAN, ibuk  Athari Gauthi, putrinya bapak Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar, Bupati Solok, saat itu beliau tergabung di Komisi V,  bermitra dengan Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; BMKG serta BNPP/Basarnas.

Hal itu ditanggapi ibuk Dewan pusat yang turun untuk berkunjung dalam rangka Reses anggota DPR RI ke lokasi jalan lingkar utara di kelurahan Laing, kota Solok, dapil Sumbar 1. Dilokasi jalan lingkar tersebut, ada beberapa yang disampaikan di depan kami dan ada beberapa kalangan masyarakat Laing yang ikut. Ibuk Dewan Senayan itu mengatakan terkait dengan tugas, fungsinya dan apa yang telah dikerjakan maupun akqn dilanjutkan untuk pembangunan di wilayah Sumbar I,  seperti pembangunan Normalisasi Sungai Batang Lembang, dan  termasuk akan menjembatani Kekementerian dan Balai Pelaksana Jalan Nasional, agar pembangunan jalan lingkar utara bisa di tuntaskan di tahun 2024. Namun sangat di sayangkan jalan lingkar utara belum terdaftar sebagai jalan nasional atau jalan provinsii. Sebab menurut srikandi senayan itu legalitas jalan lingkar tersebut, adalah syarat utama untuk mendapatkan anggaran APBN dari Kementrian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, paparnya.

Lanjut anggota Dewan Fraksi PAN mengatakan, tidak akan mungkin Kementrian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional akan merealisasikan anggaran APBN untuk melanjutkan pembangunan jalan lingkar utara yang masih tersisa sekitar 2,5 km di lokasi laing taluak sampai laing pasir, kelurahan Laing Kota Solok. Padahal kami di DPRD selalu meminta dan mendorong Pemko untuk melakukan proses hibah jalan lingkar utara itu agar jelas legalitasnya biar menjadi tanggungjawab provinsi atau nasional. Namun sampai sekarang belum juga ada kejelasan dari jalan lingkar tersebut. Sebenarnya selain dari bantuan APBN, Pemko bisa menuntaskan pembangunan jalan lingkar itu menggunakan APBD kita, sebab setelah di hitung oleh dinas terkait berapa akan menghabiskan biaya dan ternyata untuk menuntaskan sisa jalan lingkar utara yang terbengkalai sekitar -+ 2,5 mk itu, sebesar -+ 10 Milyar. Dan apabila jalan lingkar utara selesai akan terkait dengan perda tata ruang yang telah disahkah, pungkas, Politisi PAN Kota Solok

Jalan Lingkar Utara digagas semasa kepemimpinan Yumler Lahar dan Alm, Sabri Yusni sebagai Walikota   dan Wakil Walikota Solok, periode 2000 - 2005 dengan tujuan pengembangan wilayah Kota Solok kedepan. Dan dilanjutkan oleh  Samsu Rahim - Irzal Ilyas sebagai Walikota - Wakil Walikota Solok, periode 2005 2010 , dimulai melaksanakan Pembangunan Jalan Lingkaran Utara. Dan dimasa jabatan Walikota - Wakil Walikota Solok ditempati oleh Irzal Ilyas dan Zul Elfian Umar, periode 2010 - 2015, jalan lingkar utara tetap dilanjutkan pembangunannya sampai ke Laing Taluak. 

Sementara, dimasa kepemimpinan Zul Elfian - Rainier Walikota - Wakil Walikota Solok, periode 2016 - 2021, pelaksanaan pembangunan jalan lingkar utara  terhenti dengan alasan masih ada persoalan pembebasan tanah yang belum di tuntaskan oleh Pemko Solok. Namun di tahun akhir masa jabatan Zul Elfian Umar dan Reinier, persoalan pembebasan tanah tersebut telah dituntaskan oleh Pemko Solok. Namun dimasa kepemimpinan Zul Elfian Umar - Ramadhani Kirana Putra sebagai Walikota - Wakil Walikota Solok, periode 2021 - 2025, pembangunan jalan lingkar utara yang terbengkalai sekitar -+ 2,5 km lagi, tidak dilanjutkan dengan berbagai alasan. (Niko Irawan)

Siapa Pemenang Pilkada Kabupaten Solok 27 November 2024?

 

Siapa Pemenang Pilkada Kabupaten Solok 27 November 2024?

"Berbudi", "Bersemi", atau "Sejuk dan Damai"?

KPU Kabupaten Solok telah menetapkan nomor urut tiga Paslon yang bakal bertarung Pilkada Kabupaten Solok 2024 pada 23 September lalu. Yakni nomor urut 1 ditempati H. Budi Satriadi, SKM, MM dan Dr. H. Hardinalis Kobal, SE, MM dengan tagline "Berbudi". Nomor urut 2 ditempati Hj. Emiko, SP dan Irwan Afriadi dengan tagline "Bersemi". Nomor urut 3 ditempati Jon Firman Pandu, SH dan H. Candra, SHI, dengan tagline "Sejuk dan Damai". Siapakah yang bakal bisa meyakinkan 290.831 pemilih di hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024?

Hari ini, Senin, 14 Oktober 2024, adalah hari ke-20 pelaksanaan Kampanye Pilkada Kabupaten Solok. Artinya, tersisa sekira 40 hari lagi bagi tiga Paslon di Kabupaten Solok untuk meyakinkan masyarakat Kabupaten Solok yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Lalu, siapa yang bakal memenangi Pilkada Kabupaten Solok 27 November 2024, dan berapa "batas aman" untuk menang?

Pertama, dengan jumlah DPT Kabupaten Solok sebanyak 290.831 orang dan asumsi partisipasi pemilih sebanyak 80 persen, diperkirakan sebanyak 232.665 pemilih akan datang ke TPS. Artinya, "batas aman" untuk terpilih adalah sekira 50 persen dari 232.665 pemilih, atau sekira 116.332 suara. Angka ini akan semakin kecil jika suara sah tidak mencapai 232.665 suara. Dengan asumsi ada sekira 1.000-2.000 suara tidak sah, maka Paslon Pilkada Kabupaten Solok yang mendapatkan sebanyak 115.000 suara, dipastikan akan menang. Namun, dengan ada tiga kontestan yang berlaga di Pilkada Kabupaten Solok 2024 ini, jumlah suara untuk menang juga semakin mengecil. 

Kedua, siapa yang bakal memenangi Pilkada Kabupaten Solok 27 November 2024? Dengan sekira 40 hari masa kampanye tersisa, pergerakan tiga Paslon sudah terlihat dengan jelas. Polarisasi sudah terbentuk dengan massif. Ketiga Paslon, sudah menggarap basis massa, kekuatan dukungan dari parpol pengusung, strategi pemenangan, serta penggiringan dan pembentukan opini publik. 

Lalu, siapakah yang akan mampu merebut simpati dan meyakinkan pemilih? Mari kita ulas peluang Paslon satu-persatu.

Nomor Urut 1, H. Budi Satriadi, SKM, MM dan Dr. H. Hardinalis Kobal, SE, MM

Mengusung tagline "Berbudi" atau Bersama Budi dan Hardi, Budi Satriadi dan Hardinalis Kobal diusung oleh koalisi Partai Demokrat dengan 4 kursi di DPRD Kabupaten Solok 2024-2029 dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 3 kursi.

Paslon "Berbudi" merupakan koalisi dari wilayah Selatan dan Tengah Kabupaten Solok. Budi Satriadi berlatar belakang pengusaha, yang akrab disapa Budi Global, berasal dari Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti. Sementara, Hardinalis Kobal yang berlatar belakang akademisi dan politisi, berasal dari Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung. 

Budi Satriadi merupakan sosok inspiratif yang sukses melakukan "survive" dalam hidupnya dari "rakyat jelata" atau orang biasa menjadi pengusaha pertambangan bijih besi dan pengusaha peralatan medis. Budi sukses menggebrak kemustahilan dengan masuk ke dunia pertambangan yang biasanya "hanya" mampu ditembus oleh orang-orang yang "padat modal". 

Budi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Kabupaten Solok, Sumatera Barat, bahkan Indonesia, untuk tidak gamang dengan masa depan. Hal ini dibuktikan Budi dengan keputusannya mundur dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUP M Djamil Padang, dan masuk ke dunia baru ke dunia pengusaha. Tentu, hal yang tak mudah bagi seseorang untuk mengambil keputusan keluar dari zona nyaman sebagai PNS.

Cawabup Hardinalis Kobal, juga tak kalah inspiratif. Berlatarbelakang organisatoris, akademisi dan politisi, Kobal merupakan sosok sarat pengalaman, santun dan disenangi semua orang, terutama kaum "emak-emak" dan generasi muda. Sederet posisi mentereng pernah diembannya. Seperti Ketua KNPI Kota Solok, Ketua DPRD Kabupaten Solok, hingga terakhir menjadi Anggota DPRD Sumbar. 

Paslon "Berbudi", di samping mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan PPP, juga mendapatkan dukungan dari organisasi Masyarakat Alam Gumanti (MAG), organisasi masyarakat terbesar di wilayah selatan Kabupaten Solok. Selain itu, kiprah politik Hardinalis Kobal yang berasal dari Kabupaten Solok bagian tengah, terbilang sangat menjanjikan di Pilkada Kabupaten Solok 2024.

Nomor urut 2, Hj. Emiko, SP dan Irwan Afriadi

Mengusung tagline "Bersemi" atau Bersama Emiko Irwan, Paslon nomor urut 2 ini menggebrak secara superior di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2024. Paslon "Bersemi" diusung kekuatan besar di jagat politik Kabupaten Solok. Koalisi raksasa tersebut berisikan Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Solok 2024-2029 dengan 6 kursi. Kemudian, Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang merupakan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Solok dengan 5 kursi. Lalu Partai Golongan Karya (Golkar) yang merupakan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Solok dengan 5 kursi. Ditambah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 2 kursi. Sehingga, Paslon "Bersemi" didukung oleh 18 kursi dari 35 kursi DPRD Kabupaten Solok 2024-2029.

Selain dukungan 18 kursi di DPRD Kabupaten Solok 2024-2029, Paslon "Bersemi" juga didukung kekuatan politik di tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Yakni sebanyak 4 Anggota DPR RI, yakni Athari Gauthi Ardi (PAN), Lisda Rawdha Hendrajoni dan Shadiq Pasadigoe (NasDem) dan Zigo Rolanda (Golkar). Kemudian, 3 Anggota DPRD Sumbar, yakni Lastuti Darni (PAN), Abdul Rahman (NasDem) dan Yogi Pratama (Golkar). Sehingga, kekuatan ini bakal mampu membawa sinergitas dan harmonisasi di Kabupaten Solok ke depan. Yakni hubungan harmonis dan sinergis antara eksekutif dengan legislatif dan kerja sama kuat antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan Kabupaten Solok.

Selain itu, Emiko-Irwan juga didukung penuh oleh sejumlah tokoh masyarakat, elemen masyarakat di tingkat akar rumput, hingga sejumlah organisasi lain yang telah merasakan efek dari pembangunan yang dilakukan Bupati Epyardi Asda bersama DPRD Kabupaten Solok 2019-2024, serta kiprah Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi di Kabupaten Solok yang membawa sekira Rp500 miliar APBN ke Kabupaten Solok. Perlu diingat, Athari berhasil meraih 49.000 lebih suara di Pileg 14 Februari 2024 lalu, yang hampir dipastikan akan memilih Emiko-Irwan di Pilkada 27 November 2024 nanti. Sehingga, menjadi modal besar bagi pemenangan "Bersemi".

Tampilnya Hj. Emiko, SP, sebagai Calon Bupati Solok, menjanjikan nuansa baru di pemerintahan Kabupaten Solok 2025-2030. Emiko yang dikenal santun, keibuan, mau mendengarkan masukan dari siapa saja, mau merangkul kawan dan lawan, serta cakap memilih orang-orang di bidang masing-masing, menjadi "sisi lain" dari Bupati Solok saat ini, Epyardi Asda, yang dikenal sangat "garang". Emiko selama ini juga menjadi tempat "mengadu" bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat hingga ke tingkat nagari. Terbukti, Emiko mampu "menyejukkan" dan mencarikan solusi terbaik.

Pengalaman Emiko mendampingi Epyardi Asda selama 3 periode di DPR RI dan satu periode sebagai Bupati Solok, akhirnya terbukti di saat Emiko mulai melakukan sosialisasi dan kampanye selama ini. Di setiap kunjungan ke masyarakat, Emiko diterima dengan takjub. Kehadirannya, disambut dengan suka cita dan harapan baru bagi Kabupaten Solok ke depan. 

Cawabup Irwan Afriadi juga menebarkan "pesona" terpendam yang belum banyak diketahui. "Negatif campaign" yang digaungkan lawan politik, bahwa Irwan Afriadi adalah orang Sangir, Kabupaten Solok Selatan, ternyata terklarifikasi dengan sendirinya, saat dirinya tampil di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2024. Ternyata, orang tua perempuan Irwan berasal dari Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi. Sementara ayahnya berasal dari Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti. Ternyata, nama "Sangir", didapatkan karena Irwan Afriadi lahir dan besar di Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Sehingga, pasangan Emiko Irwan menjadi pasangan melingkupi ketiga "wilayah politik" di Kabupaten Solok. Yakni wilayah Utara (Emiko dari Nagari Singkarak), Tengah dan Selatan oleh sosok Irwan Afriadi.

Selama 10 tahun menjadi Anggota DPRD Sumbar (2014-2019 dan 2019-2024), kiprah Irwan Afriadi untuk Kabupaten Solok sangat mumpuni. Meskipun, tidak banyak diketahui, karena sosok Irwan yang fokus bekerja dan jarang mengekspos kinerja dan kiprahnya.

Dalam 40 hari ke depan, tentu masyarakat menunggu pembuktian bahwa Irwan Afriadi memang berasal dari Muaro Paneh, terutama pernyataan dari niniak mamak dan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menunggu konsep-konsep Irwan Afriadi untuk Kabupaten Solok jika nanti terpilih menjadi Wakil Bupati Solok periode 2025-2030.

Nomor urut 3, Jon Firman Pandu, SH dan H. Candra, SHI

Mengusung tagline "Sejuk dan Damai", JFP-Candra diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Solok, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki 5 kursi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sehingga total sebanyak 10 kursi di DPRD Kabupaten Solok periode 2024-2029. 

Pasangan ini mengedepan sinkronisasi pemerintahan, yakni Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan Mahyeldi sebagai petahana Gubernur Sumbar. Selain itu, JFP-Candra juga didukung oleh loyalitas para kader Gerindra dan militansi para kader PKS.

Paslon "Sejuk dan Damai" merupakan koalisi dari wilayah Tengah dan Utara Kabupaten Solok. Yakni Jon Firman Pandu yang berasal dari Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya dan Candra yang berasal dari Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih. 

Jon Firman Pandu yang merupakan petahana Wakil Bupati Solok, merupakan politisi dari Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok. Sebelumnya, Jon Firman Pandu merupakan Anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2014-2019 dan Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2020. JFP mundur sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok setelah memutuskan maju mendampingi Epyardi Asda di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020.

Hanya "berdamai" sekira tiga bulan saja usai dilantik bersama Epyardi Asda, Jon Firman Pandu, akhirnya "memilih jalan lain", yakni lebih banyak melakukan interaksi dengan masyarakat. Di samping itu, JFP menjadi salah satu kepala daerah di Sumbar yang populer di media sosial (Medsos). Kondisi ini, membuat para loyalis JFP menebarkan isu "terzalimi", karena tidak banyak peran yang diberikan Epyardi Asda ke Jon Firman Pandu. Sehingga, momentum Pilkada Kabupaten Solok 2024 ini, bakal menjadi pembuktian bagi JFP dengan kekuatan Prabowo Subianto dan mesin politik Gerindra, PKS dan PDI Perjuangan untuk memenangkan kontestasi. 

Sosok Candra, SHI, muncul sebagai pendamping Jon Firman Pandu dari sejumlah kader PKS yang mengemuka. Meski baru muncul di kontestasi politik praktis pada Pileg DPRD Sumbar 2024, ternyata Candra, SHI, merupakan sarat pengalaman di organisasi dan pemerintahan. Candra merupakan mantan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang yang kini sudah berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. 

Candra juga tercatat sebagai Staf Ahli di Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Staf Khusus/Sespri Walikota Payakumbuh dua periode Riza Falepi dan Staf Khusus/Sespri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. Berbekal pengalaman tersebut, Candra tentu memiliki konsep dan perencanaan yang matang terkait pembangunan Kabupaten Solok ke depan.

Selain itu, kekuatan dari mesin politik PKS yang terkenal sangat militan, menjadi sumber kekuatan bagi pemenangan JFP-Candra di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2024. 

Lalu, siapa pemenang Pilkada Kabupaten Solok 27 November 2024? Apakah "Berbudi", "Bersemi", atau "Sejuk dan Damai"? (Niko Irawan)

Independensi dan Integritas Bawaslu Kota Solok Menjadi Perhatian Publik

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) itu memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim dalam pemutusan perkara  pelanggaran Pemilu/Pilkada. Bawaslu harus membuktikan peran dan eksistensi, strategisnya  dalam mengawali Pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa, sesuai dengan dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017.

Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting karena napas yang menjiwai pemilu adalah politik, yang memiliki sifat dasar “menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan”. Hal itu disampaikan Kamis, (10/10/2024) oleh salah seorang warga Kota Solok,  Mulyadi.

Jadi dengan adanya laporan dari tim hukum salah satu pasangan calon kepala daerah ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh cawako dan 2 pegawai ASN Pemko Solok. Kami berharap Bawaslu Kota Solok mampu membuktikan, melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Sebab, keadilan pemilu dapat diwujudkan jika Bawaslu bekerja secara terbuka, profesional, imparsial, akuntabel, dan berintegritas.

Lembaga pengawas independen ini harus berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan Pemilu di Pilkada Kota Solok dapat tercapai. Maka dari itu Integritas dan Independen Bawaslu Kota Solok menjadi perhatian Publik, pungkas Mulyadi.

Di sisi lain salah seorang warga Kota Solok, Edho Eril mengatakan, selama berlansungnya Pemilihan kepala daerah berdasarkan seleksi masyarakat, pilkada Kota Solok tahun 2024 ini menjadi catatan sejarah dengan pertarungan heat to heat yang diprediksi akan membelah masyarakat menjadi dua kubu besar, pendukung Kota solok Lebih Maju dan Diberkahi yang diwakili H. Nofi Candra ,SE - Leo Murphy,SH.MH dengan latarbelakang sama sama pengusaha/pelaku ekonomi dan Politisi, sementara pendukung Solok Berjuara dan Madani diwakili Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM -  Suryadi Nurdal, SH, dengan latar belakang Politikus dan mantan Birokrasi Pemko Solok.

Maka itu tidak akan sulit bagi warga kota Solok untuk mencari tahu sosok yang pantas untuk dipilih menjadi Walikota - Wakil Walikota Solok periode 2025-2030, dimana kota kecil dengan jumlah penduduk -+ 70 ribu jiwa, terletak diwilayah strategis dan lebih terkenal dengan sebutan Kota Beras, kota Solok tumbuh dan berkembang menjadi kota perdagangan dan jasa. Artinya, kota ini bisa mewujudkan peningkatan perputaran Ekonomi, sebab persoalan ekonomi adalah persoalan yang mendasar bagi warga Kota Solok, kata Edho.

Lanjut Edho, dalam tahapan kampanye pilkada sedang berlansung ini, kta bisa melihat, mendengar mencaritahu program program yang di kampanyekannya,  dan juga bisa menilai dari sikap dan perilaku Cawako - Cawawako tersebut. Belakangan ini berita berita media online bertebaran di media sosial (medsos) tentang salah satu Cawako dan 2 pegawai ASN dilingkungan Pemko Solok di laporkan ke Bawaslu Kota Solok, terkait dugaan pelanggaran pemilu.

 Hal itu, sangat memprihatinkan bagi kita sebagai warga kota Solok, kita menginginkan dari seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang taat pada aturan berlaku, dan taat pada hukum berlaku, serta menjunjung tinggi Adab, apalagi pemimpin tersebut bakal jadi kepala daerah Kota Solok, ia akan menjadi panutan bagi masyarakat. 

Jadi, kami berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kota Solok untuk selalu menjaga independensi dan integritas. Terutama Bawaslu, dimana lembaga ini harus mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan damai.  Proses penyelenggaraannya, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan. Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang berlaku, agar kota kita ini mendapatkan pemimpin berkualitas, ucap Edho.

Sementara mantan pimpinan DPRD Kota Solok, Jon Hendra sangat prihatin dengan adanya laporan ke Bawaslu Kota Solok, menyeret 2 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah kota (Pemko) Solok, atas dugaan melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Jon Hendra mengatakan, pegawai ASN wajib bersikap netral dalam Pemilu Pilkada ini, itu dijelaskan dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu, Selasa (8/9/2024).

Kita meminta dan berharap kepada Walikota Solok Zul Elfian Umar, untuk memberikan peringatan keras bagi ASN atau pejabat BUMD ' yang terlibat politik praktis ditengah upaya menyonsong Pilkada Kota Solok, Damai, Jujur Bermartabat dan Betintegritas. Dimana peran Walikota sebagai pimpinan tertinggi ASN di lingkungan Pemko Solok harus mengingatkan kembali kepada ASN dilingkungannya terkait sikap netralitas dan integritas yang harus dijaga sebagai ASN selama pilkada berlansung, tidak hanya sebatas berbentuk himbauan semata, ungkapan, Jon Hendra selaku pemerhati Politik Kota Solok.

Mantan ketua partai PAN Kota Solok itu menjelaskan, peringatan keras itu dimaksud untuk mengingatkan kembali ASN agar tidak terlibat aktif dalam politik praktis sabagaimana yang telah diatur oleh undang-undang pemilu. 

"Peringatan dalam upaya mematik kesadaran  ASN agar tidak terjadi pelanggatan yang berdampak terhadap ASN itu sendiri," ucap Jon. 

Jangan karena kealpaan pemimpin, ASN tersandera dengan pelanggaran - pelanggaran yang semestinya tidak harus terjadi yang tentunya dapat berdampak fatal yang dapat berujung terjadi pidana pemilu, ujar mantan ketua PAN itu menambahkan.

Disisi lain, Surya Dimon tokoh masyarakat keluraha, Tanah Garam berharap dengan adanya dugaan kasus pelanggaran yang kini dalam penanganan Bawaslu, secepatnya menemui titik terang sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. 

Karena kita sudah sama sama berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada Kota Solok, Damai, Jujur Bermartabat dan Betintegritas, tentunya ini tidak hanya dimaknai sebatas slogan. Namun itu harus di lihatkan keseriusan semua pihak untuk mengaplikasikannya," kata, Surya Dimon.

Menurut informasi yang didapat, Cawako yang dilaporkan itu datang ke Bawaslu Kota  Solok untuk memberikan keterangan ke sentral Gakkumdu pada hari Selasa sekitar jam 9 wib, setelah 1 hari mangkir dari pemanggilan Bawaslu. Dan tahapan proses kelanjutan, kabarnya Gakkumdu masih berjalan proses, klarifikasi ahli. (Niko Irawan)

DPT Pilkada Kota Solok Naik 2.244 Pemilih Menjadi 58.076

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menyebutkan bahwa telah terjadi penambahan pemilih yang signifikan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Solok 2024. Hal itu diungkapkan oleh Ariantoni dalam Conference Press yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok di sekretariat KPU Kota Solok pada Rabu (9/10/2024).

Conference Press tersebut juga digelar KPU dalam rangka menyampaikan tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota sesuai PKPU nomor 2 tahun 2024, serta hasil rapat pleno KPU Kota Solok tanggal 7 Oktober 2024. Dalam tahapan yang telah dilaksanakan KPU Kota Solok secara umum kita telah melaksanakan seluruh tahapan dengan baik. Salah satu buktinya, kita sudah menetapkan dua pasangan calon Walikota/ Wakil Walikota Solok, yakni pasangan Nofi Chandra-Leo Murphy dengan nomor urut 1, dan pasangan Ramadhani Kirana Putra-Suryadi Nurdal dengan nomor urut 2.

Sementara, kita juga telah menetapkan DPT pemilih Kota Solok pada tanggal 19 September 2024 sebanyak 58.076 pemilih. Saat ini kita sedang membuka pelayanan pemilih tambahan, terang Ariantoni.

Didampingi komisioner lainnya, Abdul Hanan, Dessy Arisandi dan Yance Gafar, Ketua KPU mengatakan bahwa penambahan pemilih tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari posko pelayanan yang dibuka oleh KPU sejak beberapa waktu lalu.

Disebutkan Ariantoni, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Legislatif bulan Februari 2024 lalu sebanyak 55.832 pemilih. Namun pada Pilkada November ini terjadi peningkatan sebanyak 2.244 pemilih, dengan total DPT sekarang sebanyak 58.076 pemilih.

“Dalam kurun waktu beberapa bulan ini, terjadi peningkatan jumlah pemilih sebanyak 2.244 orang”

Penambahan pemilih itu terjadi pada pemilih pemula, baik yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun yang belum memiliki KTP, jelas Ariantoni.

Dalam pertemuan tersebut, KPU juga merilis jumlah pemilih dari disabilitas, pemilih pemula, pemilih G Z, pemilih milenial, pemilih G X, pemilih babyboomers dan pemilih preboomers.

KPU juga mengungkapkan pada Pilkada tahun ini, KPU telah menyiapkan sebanyak 118 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 13 kelurahan yang ada di Kota Solok. (Niko Irawan)

Pilkada Kota Solok 2024, Netralitas ASN Disorot Banyak Pihak

 

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Sehubungan adanya laporan ke Bawaslu Kota Solok, yang menyeret 2 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah kota (Pemko) Solok, sebagai terlapor. Dimana 2 pegawai ASN itu duga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 

Hal itu menjadi sorotan banyak pihak ungkapan Jon Hendra, mantan pimpinan DPRD dan ketua PAN Kota Solok, pegawai ASN harus bersikap netral dalam Pemilu Pilkada 2024, karena itu dijelaskan dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu", Selasa (8/9/2024)

Maka dari itu, kita meminta dan berharap kepada Walikota Solok Zul Elfian Umar, untuk memberikan peringatan keras bagi ASN atau pejabat BUMD ' yang terlibat politik praktis ditengah upaya menyonsong Pilkada Kota Solok, Damai, Jujur Bermartabat dan Betintegritas. Dimana peran Walikota sebagai pimpinan tertinggi ASN di lingkungan Pemko Solok harus mengingatkan kembali kepada ASN dilingkungannya terkait sikap netralitas dan integritas yang harus dijaga sebagai ASN selama pilkada berlansung, tidak hanya sebatas berbentuk himbauan semata, ungkapan, Jon Hendra selaku pemerhati Politik Kota Solok.

Mantan Ketua DPD PAN Kota Solok itu menjelaskan, peringatan keras itu dimaksud untuk mengingatkan kembali ASN agar tidak terlibat aktif dalam politik praktis sabagaimana yang telah diatur oleh undang-undang pemilu. 

"Peringatan dalam upaya mematik kesadaran  ASN agar tidak terjadi pelanggatan yang berdampak terhadap ASN itu sendiri, " Ucap Jon. 

Jangan karena kealpaan pemimpin, ASN tersandera dengan pelanggaran - pelanggaran yang semestinya tidak harus terjadi yang tentunya dapat berdampak fatal yang dapat berujung terjadi pidana pemilu, ujar, mantan ketua PAN itu menambahkan

Disisi lain, Surya Dimon tokoh masyarakat keluraha, Tanah Garam berharap dengan adanya dugaan kasus pelanggaran yang kini dalam penanganan Bawaslu, secepatnya menemui titik terang sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. 

Karena kita sudah sama sama berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada Kota Solok, Damai, Jujur Bermartabat dan Betintegritas, tentunya ini tidak hanya dimaknai sebatas slogan. Namun itu harus di lihatkan keseriusan semua pihak untuk mengaplikasikannya," kata, Surya Dimon.

Sebelumnya, Jumat, 4 Oktober, tim Hukum pasangan NC - LM melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terhadap terlapor cawako Dr.Ramadhani Kirana Putra yang turut menyeret 2 pegawai ASN di salahsatu Dinas di Pemerintahan Kota Solok. 

Laporan Tim Hukum CN LM diantarkan oleh Dr. Aermadepa, SH.MH, Amnasmen,SH, dan kru. Laporan itu diterima oleh pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Solok atas nama Syifaun Istiqaamah Alqudus yang didampingi langsung Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin, Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Ilham Eka Putra, dan Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Eka Rianto serta dari Kejaksaan dan Kepolisian, dengan tanda bukti penyampaian laporan, Nomor: 01/PL/PW/Kota/03.07/X/2024.  

Setelah laporan diterima pihak Bawaslu, kita bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok,  lansung melakukan rapat pleno dan 1 hari setelah laporan diterima pihak Bawaslu menyatakan berkas laporan telah memenuhi sarat untuk diregister, dan Bawaslu melakukan pemanggilan terhadap terlapor cawako Ramadhani Kirana Putra dan 2 pegawai ASN agar hadir ke Sekretariat Bawaslu untuk membarikan keterangan kepada sentral Gakkumdu, pada hari Senin (7/9/2024), ucap Ketua Bawaslu, Rafiqul Amin,S.Pd.

Lanjut ketua Bawaslu mengatakan, pihak terlapor atas nama cawako Ramadhani Kirana Putra, tidak bisa hadir ke Bawaslu, pabila terlapor tidak menunjukan sikap kooperatif atau tidak juga hadir, maka kita bersama Gakkumdu tetap melanjutkan proses terlapor atas dugaan melanggar, Pasal 287, 287A dan 288  dalam Undang Undang no 6 tahun 2020 tentang Perubahan UU no 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati / Walikota.

Namun pihak terlapor 2  pegawai ASN Pemko Solok, atas nama pak Fajar Surya Kusuma dan pak Eko, telah hadir di kantor Bawaslu sekitar jam 12 wib untuk memberikan keterangan kepada sentral Gakkumdu, dimana 2 ASN itu duga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 

Keterangan yang kita dapatkan dari pihak pelapor maupun pihak terlapor atauVerifikasi dari kedua belah pihak. Hal itu akan menjadi bahan kajian kami di Bawaslu untuk rapat bersama sentral Gakkumdu apakah ini masuk dalam tindak pidana atau tidak,"itu tergantung keputusan rapat sentral  Gakkumdu," Papar, Ketua Bawaslu Kota Solok. Sentra Gakkumdu terdiri dari Komisioner Bawaslu, Kepolisan, dan Kejaksaan. (Niko Irawan)

Pasca Tim Hukum NC LM Melaporkan, Cawako RDKP Mangkir dari Panggilan Bawaslu Kota Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Pasca pelaporan yang dilakukan oleh Tim Hukum NC-LM ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok, pada Jumat (4/9/2024) kemaren. Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok, lansung  melakukan upaya pemanggilan untuk meminta keterangan terhadap terlapor Cawako Ramadhani Kirana Putra dan 2 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemko) Solok , pada hari Senin (7/9/2024). 

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Rafieq, S,Pd saat dikomfirmasi di ruang kerjanya, sehari sesudah menerima laporan dari buk Aermadepa,SH.MH dengan Nomor: 01/PL/PW/Kota/03.07/X/2024  laporan tersebut telah diregister. 

Setelah itu Kita bersama Gakkumdu lansung bergerak untuk melakukan pemanggilan terhadap terlapor yaitu, cawako Ramadhani Kirana Putra, namun pihak terlapor tidak bisa hadir, dan mudah - mudahan besok terlapor akan hadir di Bawaslu untuk memberikan keteranga ke Gakkumdu. Apabila terlapor tidak menunjukan sikap kooperatif atau tidak juga hadir, maka kita bersama Gakkumdu tetap melanjutkan proses terlapor atas dugaan melanggar, Pasal 287, 287A dan 288  dalam Undang Undang no 6 tahun 2020 tentang Perubahan UU no 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati / Walikota, ucap, ketua Bawaslu

Lanjut ketua Bawaslu mengatakan, pihak terlapor dari 2 ASN Pemko Solok, atas nama pak Fajar Surya Kusuma dan pak Eko, telah hadir di kantor Bawaslu sekitar jam 12 wib untuk memberikan keterangan kepada sentral Gakkumdu, dimana 2 ASN itu duga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 

Keterangan yang kita dapatkan dari pihak pelapor maupun pihak terlapor atauVerifikasi dari kedua belah pihak. Hal itu akan menjadi bahan kajian kami di Bawaslu untuk rapat bersama sentral Gakkumdu apakah ini masuk dalam tindak pidana atau tidak, "Itu tergantung rapat sentral  Gakkumdu lagi," papar, Ketua Bawaslu Kota Solok.

Dimqna pada saat tim Hukum NC-LM melaporkan Pasangan Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM dan Suryadi Nurdal, SH. Diduga berkampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah Kota (Pemko) Solok pada 28 September 2024 lalu, Ramadhani Kirana Putra dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, Jumat (4/10/2024).

Selain Cawako Ramadhani, 2 (dua) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Solok di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), turut dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024. Jika pelaporan ini terbukti, Cawako Ramadhani Kirana Putra dan 2 ASN Pemko Solok tersebut terancam sanksi berat. Bagi Ramadhani, sanksi terberat adalah diskualifikasi atau pembatalan sebagai Calon Walikota Solok, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 Tahun 2024 tentang Kampanye dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara, 2 ASN tersebut diduga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 

Pelaporan Tim Hukum NC-LM tersebut, diterima oleh pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Solok atas nama Syifaun Istiqaamah Alqudus yang didampingi langsung Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin, Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Ilham Eka Putra, dan Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Eka Rianto serta dari Kejaksaan dan Kepolisian, dengan tanda bukti penyampaian laporan, Nomor: 01/PL/PW/Kota/03.07/X/2024.  

Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin mengatakan bahwa Bawaslu telah menerima laporan Tim Hukum Paslon NC-LM, Dr. Aermadepa, SH, MH dan kru atas dugaan pelanggaran pemilihan (Pilkada Kota Solok 2024). 

"Setelah adanya laporan ini, tindaklanjutnya kita akan menggelar rapat pleno untuk memeriksa kembali terhadap laporan apakah sudah terpenuhi syarat formilnya," kata Rafiqul Amin

Rafiqul Amin mengungkapkan bahwa dalam pelaporan tersebut juga disertakan dukumen berupa tertulis sekaligus CD Video (VCD). Menurutnya, jika syarat formilnya terpenuhi laporan itu tentunya akan diregister, namun jika tak terpenuhi Bawaslu akan memberi waktu untuk melengkapi temuan (Bukti) tersebut.

"Jika laporan tersebut diregister, artinya satu kali dua puluh empat jam langsung kita lakukan pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu," pungkasnya. (Niko Irawan)

Sahabat PPP Sumbar Dukung Penuh Epyardi Asda di Pilkada Sumbar 2024

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Ratusan para tokoh, sahabat dan senior dari Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Barat sambangi kediaman Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar di Chinangkiak guna memberikan support serta dukungan dalam Pemilihan Gubernur Sumbar pada 27 November 2024 mendatang.

Kedatangan ratusan sahabat Epyardi Asda ini bukan tidak beralasan. Memiliki history dan hubungan kedekatan sejak tahun 2003 lalu, para dedengkot dari Partai berlambang Ka'bah ini tampil karena sebuah rasa yang ada.

"Perjalanan panjang langkah politik Epayardi Asda bersama Partai PPP, memberikan kesan tersendiri bagi sahabat sahabatnya di dalam tubuh Partai PPP".

Berkiprah sebagai Politikus di bawah naungan Partai PPP sejak 2003 lalu, mengantarkan Epyardi Asda ke kursi Ketua DPW PPP Sumatera Barat pada tahun  2004. Tidak terhenti, langkah politik sang Capten berlanjut di tahun  2009 sebagai salah satu Ketua di DPP PPP, serta menjadi anggota DPR RI 3 periode.

Namun karena pergeseran kekuasaan di tubuh Partai Ka'bah tersebut, Epyardi Asda terpaksa hengkang dari Partai PPP pada tahun 2013/ 2014, kemudian ia berlabuh di Partai Amanat Nasional (PAN).

Usai menghabiskan masa jabatanya sebagai Bupati Solok, Epyardi Asda merasa terpanggil untuk membangun Propinsi Sumbar. Berbekal niat yang tulus, ia kemudian mencoba peruntungan untuk berlaga di kancah politik sebagai calon Gubernur Sumatera Barat dengan mengangkat tagline "Otewe".

Berbagai halangan dan rintangan yang muncul untuk menghambat langakah otewe menuju Sumbar. Mulai dari minimnya dukungan sampai kesulitan mencari pasangan. Terakhir, hasil survey yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga, menyatakan Epyardi Asda jauh di bawah kandidat lainnya. Namun semua itu terlewati, dukungan yang semulanya minim, sekarang malah semakin tidak terbendung.

Memiliki history yang panjang di PPP, membuat beberapa tokoh senior Partai tersebut tergelitik untuk memberikan support. Melihat berbagai polemik menghantam Otewe, memunculkan semangat juang dan jiwa korsa para sahabat untuk menghancurkan tirani yang menjadi sekat.

Dengan tekad bulat, para tokoh dan sahabat sesama anggota Partai PPP, bergerak dan menyatakan dukungan kepada sang Capten untuk terus maju dan menangkan Pilkada Sumbar.

Seperti yang di ungkapkan oleh Yulfadri Nurdin. Mantan Ketua DPW PPP Sumbar, Mantan anggota DPRD Propinsi dan mantan Wakil Bupati Solok, yang merupakan salah satu pemakarsa munculnya dukungan ini.

Dalam sambutanya, Yulfadri mengucapkan selamat datang kepada para tokoh dan sahabat PPP se-Sumbar dalam acara silahturahmi untuk pemenangan Epyardi Asda dan Ekos Albar menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, periode 2025 - 2029.

Yulfadri menuturkan, hari ini kami dari segenap kader PPP, baik yang masih aktif di pengurus ataupun yang tidak, serta para mantan Caleg dari PPP se-Sumatera Barat, berkumpul disini untuk menunjukan solidaritas dukungan kepada Epyardi Asda.

Yulfadri mengungkapkan bahwa gerakan ini bukan tanpa alasan. Seperti di ketahui Epyardi Asda bergabung dengan partai PPP dari tahun 2003 sampai 2013/ 2014. Dengan latar belakang hubungan emosional inilah yang mendorong kader PPP untuk menggalang solidaritas dan mengdeklarasikan dukungan terhadap Epyardi Asda.

Dengan rentang waktu 15 tahun kebersamaan dengan Epyardi Asda di PPP, tanpa disadari hal itu malah memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan yang tinggi. Sehingga historia tersebut membekas bagi rekan rekan PPP sampai saat ini.

Yulfadri juga mengungkapkan, bahwa sahabat PPP yang hadir hari ini terdiri dari 19 Kabupaten/ Kota se- Sumatera Barat, itu lebih kurang 900 orang.  "Ketika Para Tokoh, Sahabat Dan Senior Turun Gunung," apa yang akan terjadi?" ucapnya sambil tersenyum lebar.

Pada kesempatan itu, beberapa senior dari PPP mengungkapkan rasa kekagumanya terhadap sosok Epyardi Asda, hingga membangkitkan rasa peduli dalam bentuk dukungan dan support terhadapnya.

Seperti yang di ungkapkan oleh Andi Ardi, kader PPP Kota Bukittinggi. Ia menyebutkan bahwa mereka datang hari ini dengan menggunakan 10 mobil pribadi. Hari ini kami menyatakan sikap mendukung penuh Epyardi Asda untuk menjadi Gubernur Sumatera Barat.

Senada dengan itu, Syamsurizal, Sekretaris Partai DPC PPP Kepulauan Mentawai juga menyatakan siap memenangkan Epyardi Asda di Kepulauan Mentawai. Kami berharap kedepannya dibawah Gubernur yang baru, Mentawai lebih diperhatikan dan dianggap sebagai bahagian dari Sumbar.

Syafrizal, ST, mantan Ketua DPC PPP Kabupaten Agam turut menyampaikan apresiasinya atas digelarnya pertemuan di Cinangkiak ini. Ia menyebutkan, dengan kehadiran para kader disini, artinya ini merupakan sebuah bentuk dukungan yang serius dari semua kader PPP terhadap Epyardi Asda dan Ekos Albar.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Chairil Chan. Ia yang mewakili Kabupaten 50 Kota sebagai kader dan senior di Partai PPP Sumatera Barat, menyatakan tegak lurus dengan mendukung otewe untuk menjadi Gubernur Sumbar.

"Kami seluruh perwakilan kader dari Sumbar yang hadir, sepakat untuk membesarkan Epyardi Asda yang sudah membesarkan PPP dengan menjadi anggota DPR RI 3 periode," tegasnya. (Niko Irawan)

Tim Hukum Pasangan No Urut 1 Melaporkan Pasangan no urut 2 ke Bawaslu Kota Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Tim Hukum no urut 1 Nofi Candra - Leo Murphy pasangan calon Walikota  - Wakil Walikota Solok, melaporkan pasangan no urut 2 Ramadhani Kirana Putra, ke Bawaslu Kota Solok yang di duga melakukan kampanye tanpa izi, dan kegiatan kampanye itu melibatkan aparatur sipil negara dan kampanye dilokasi milik pemerintah atau negara.

Hal itu disampaikan oleh tim hukum pemenangan NC LM, yang ikut dihadiri oleh ketua pemenangan Yutriscan, SE kepada awak media melalui jumpa pers, Jumat (4/10/2024) 

Pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Calon Walikota atas nama bapak Ramadhani Kirana Putra. diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati / Walikota. Dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024. Serta, melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS," sebut Dr. Aermaďepa, SH. MH.

Dikatakannya, pelanggaran kampanye yang dilaporkan ke Bawaslu kota Solok, baru satu dari sekian banyak laporan indikasi pelanggaran yang masuk ke meja pusat pelaporan yang sudah di buka oleh tim hukum dan sudah diiverifikasi oleh tim hukum pemenangan NC LM. 

Selain itu, tim hukum NC-LM, Annasmen, SH sebagai pembicara juga menyampaikan, bahwa berdasarkan laporan-laporan yang masuk, fakta serta kondisi berdasarkan penglihatan di lapangan, tim hukum NC-LM selanjutnya sampaikan beberapa point pernyataan dan imbauan.

Pilkada adalah proses representasi perwujudan hak-hak rakyat dalam seleksi kepemimpinan di setiap daerah. Setiap tahapan itu mesti di pastikan oleh semua kita dilaksanakan dengan cara, proses dan hasil yang jujur, terbuka, adil dan bermartabat.

Kami menghimbau perangkat daerah, stake holder, badan badan yang berpotensi di jadikan alat kepentingan politik, agar menghindari, menolak dengan tegas, memfasilitasi, membuat kebijakan atau terlibat dalam kegiatan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kami tim hukum NC LM berdasarkan laporan masyarakat tsb akan melakukan langkah-langkah preventif dengan mendatangi dan berkoordinasi dgn beberapa institusi yg berpotensi melakukan kebijakan dan tindakan politik keberpihakan pada salah satu pasangan calon pada pilkada kota Solok”

Selanjutnya, Tim hukum NC-LM juga mengajak kepada semua pihak agar mendukung terciptanya proses pilkada yang adil, jujur, bermartabat, dan menolak kecurangan hingga terpilih pemimpin yang amanah,berintegritas dan berpihak pada kepentingan rakyat Solok. (Niko Irawan)

Dukungan Warga Kota Solok Bergema Kepada Epyardi Asda Jadi Gubernur

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dukungan masyarakat kepada Epyardi Asda Calon Gubernur Sumbar mengema di posko pemenangan OTW Sumbar di Jalan, Syehk Kukut, Kampung Baru, Kota Solok, Rabu (2/10). 

Tampak hadir dalam kebersamaan dengan 'sang kapten' sapaan Epyardi Asda sejumlah pimpinan parpol, relawan, loyalis dan Timses. 

Ketua DPC Partai Golkar Nurnisma yang hadir dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Kota Solok harus bersatu mendukung dan memenangkan Epyardi Asda - Ekos Albar.

Menurutnya, harapan Sumbar Bangkit ada ditangan sang kapten sebutan untuk Epiyardi Asda. 

"Kota Solok, Kabupaten Solok, Kab. Solok Selatan ( S3) harus bersatu untuk memenangkan Epiyardi Asda - Ekos Albar," terang mantan Ketua DPRD Kota Solok tersebut. 

Dikatakannya, Sang Kapten merupakan pengusaha sukses dan politikus nasional yang disegani. 

"Pengusaha sukses, punya riwayat karir politik 3  periode di DPR RI utusan Sumbar dan hari ini, sebagaimana kita ketahui beliau juga Bupati di Kabupaten Solok dengan sederet prestasi yang membanggakan dan tentunya telah banyak membawa kemajuan bagi Kabupaten Solok," Ujar Nurnisma menambahkan. 

Sambungnya, dengan deretan riwayat keberhasilan itu, mantan Ketua DPRD Kota Solok yang saat ini masih memimpin DPD Partai Golkar Kota Solok tersebut mengajak pada 27 November mendatang Kota Solok dapat menyumbangkan suara untuk memenangkan Epiyardi Asda yang tak lain merupakan Alumni SMA N 1 Kota Solok angkatan 80 an tersebut. 

"Kalau ado yang diawak, mangaa mambuang ruok kalua. Pastinya kalau Epyardi Asda - Ekos Albar jadi Gubernur dan Wakil Gubernur tentunya banyak pembangunan yang akan ditancapkan di Kota Solok tercinta ini," tutup Nurnisma. 

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Epyardi Asda - Ekos Albar Kota Solok, Efriyon Coneng menyampaikan Sumbar membutuhkan pemimpin yang tegas dalam memegang prinsip seperti Epyardi Asda. 

"Kita tak perlu ragukan lagi kemampuan bapak Epiyardi Asda dalam memimpin atau bagaimana sikap dan tindakan sang kapten kepada masyarakatnya," ucap Ketua DPD PAN Kota Solok yang juga anggota legislatif Kota Solok ini menambahkan. 

Kemudian, sebut Coneng, kita merindukan kembali urang Solok memimpin Sumbar seperti saat Sumbar dipimpin Gamawan Fauzi. 

"Di tangan Gamawan Fauzi memimpin Sumbar, banyak perubahan yang dirasakan masyarakat dan begitu juga nantinya jika Epyardi Asda dipercaya dan diberikan amanah masyarakat," pungkasnya.

Lebih lanjut Coneng bercerita Kabupaten Solok sebelumnya pernah melahirkan pemimpin Sumbar yang dapat dibanggakan yakni Gamawan Fauzi. Sosok lelaki asal Kabupaten Solok tersebut di zamannya pernah mengukir sejarah berbagai kemajuan Sumbar yang dibawa oleh putera Kabupaten Solok namun setelah beberapa dekade ditinggalkan Gamawan Fauzi kemajuan Sumbar hanya tinggal sebuah mimpi," ucap Efriyon Coneng. 

Di sisi lain, Epyardi Asda dalam pertemuan dengan masyarakat menyampaikan bahwa tujuannya maju jadi gubernur tak lebih dari sebuah pengabdian agar Sumbar Bangkit dari ketertinggalan. 

"Jika nantinya kami Epyardi Asda - Ekos Akbar dipercaya untuk memimpin Sumbar,  InsyaAllah banyak hal yang dapat kami lakukan untuk membangun Ranah Minang lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya, " ucapnya. (Niko Irawan)

Lemahnya Pelayanan BPJS yang Ditanggung APBD Kota Solok, Merupakan Preseden Buruk

 
SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Lemahnya pelayanan BPJS yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) Kota Solok, ini merupakan preseden buruk. Itu terjadi terhadap salah satu anggota fraksi Partai Golkar dimana tidak mendapatkan fasilitas bahkan tidak terdata sebagai peserta, masyarakat yang seharusnya mendapat pelayanan kesehatan ternyata tidak mendapatkan fasilitas. Sementara anggarannya ditanggung Pemerintah Daerah milyaran rupiah dari APBD Kota Solok.

Bagaimana peristiwa tersebut jika terjadi pada masyarakat yang notabene memiliki SDM rendah dan kurang mampu, tentu warga kita akan merasakan kekecewaan dengan segala resiko, akibat buruknya birokrasi pelayanan kesehatan di daerahanya sendiri. Ini menjadi catatan bagi kita bersama dan evaluasi terhadap OPD terkait sebagai bentuk komitmen terhadap penyelengaraan pemerintahan yang baik, transpararan dan akuntabel,” Hal itu dibacakan oleh juru bicara fraksi Partai Golkar, Irman Yefri Adang,SH.MH pada rapat paripurna, pandangan umum fraksi - fraksi DPRD, diruangan Rapat Paripurna DPRD Kota Solok, Sabtu (28/9/2024).

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar memandang adanya bentuk mal administrasi dalam pelayanan kesehatan. Ada pengabaian kewajiban hukum, tidak patut, diskriminatif, dan konflik kepentingan dalam pemberian kuota layanan bagi pasien BPJS kesehatan. Kami berharap Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan utuh dan kami mendorong perlunya keterbukaan informasi publik dalam mengakses layanan kesehatan dan disosialisasikan secara masif, sesuai standar operasional prosedur evaluasi pengelolaan pengaduan. 

Karena kami melihat sekadar pengaduan, tanpa dieskalasi, ditindaklanjuti, dan diselesaikan. Manajemen mutu layanan fasilitas kesehatan (BPJS Kesehatan), pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu point kesepakatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok. 

Lebih lanjut Irman Yefri Adang menyebutkan bahwa praktik penolakan peserta BPJS kesehatan perlu ditelusuri lebih lanjut. Padahal, hak memperoleh layanan kesehatan sudah dijamin dan ditanggung dengan APBD Kota Solok, sebab semua masyarakat harus terlindungi. Tidak hanya pekerja formal tetapi juga masyarakat miskin dan pekerja informal juga harus dapat jaminan. 

Persoalan ini bukan hanya tentang saya, bukan juga tentang kita akan tetapi tentang semua  masyarakat kota solok yang mendapatkan perlindungan dari Pemerintah terhadap persoalan Kesehatan. Oleh sebab itu fraksi partai Golkar berkomitmen untuk mengawal pelaksanaannya agar benar benar tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat sehingga mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Kota Solok, ungkap juru bicara fraksi Golkar. (Niko Irawan)

Tiga Tokoh Fenomenal Sumbar Bergabung, NC-LM Bergelimang Berkah

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Pasca penetapan dua pasangan calon (paslon) untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok periode 2025-2030, dan nomor urut paslon H. Nofi Candra, SE dan Leo Murphy, SH, MH mendapatkan nomor urut 1, sementara pasangan Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM dan H. Suryadi Nurdal, SH mendapat nomor urut 2. Sabtu (28/9/2024).

Dengan hanya dua paslon yang bersaing, Pilkada Kota Solok 2024 akan berlangsung dalam skema head to head, yang diprediksi akan membelah masyarakat menjadi dua kubu besar, pendukung Kota Solok Lebih Maju dan Diberkahi yang diwakili Nofi-Leo dan pendukung Solok Berjuara dan Madani yang diwakili Dhani-Suryadi.

Setelah paslon Nofi Candra - Leo Murphy mendapatkan no urut 1, hal itu semakin mendapatkan perhatian dan dukungan dari elemen masyarakat, dimana tiga orang tokoh fenomenal Sumatera Barat, bergabung dalam tim pemenangan NC LM, yakni. Dr. Aermadepa, SH, MH, pakar Hukum yang pernah menjadi  Komisioner KPU Kota Solok, Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, sekarang berprofesi sebagai Praktisi hukum sekaligus dosen dan pengamat hukum serta pengamat Perpolitikan Nasional.

Amnasmen, SH pernah menjadi Komisioner KPU kota Solok dan Komisioner KPU provinsi Sumatera Barat, sekarang berprofesi sebagai praktisi Hukum sekaligus pengamat hukum dan pengamat perpolitikan Nasional.

Dr. Budi Santosa pernah menjadi Komisioner KPU dan Bawaslu Kota Solok, sekarang berprofesi sebagai praktisi Hukum, dan pengamat hukum serta pengamat perpolitikan Sumbar.

Ketiga tokoh fenomenal ini "ditenggarai" bahwa Trisula Pejuang Hukum dan Demokrasi masyarakat Kota Solok ini, bergabung dengan tim Pemenangan NC LM. Kehadiran tiga tokoh ini tentu menambah daya gedor tim pemenangan NC LM, terutama kekuatan tim Hukum NC LM, dimana tim Hukum NC LM di komandoi oleh Genefri Indri Yanti, SH (istri Syaiwat Hamli, Ketua DPC Gerindra Kota Solok).

Menurut pandangan Jon Hendra, mantan Pimpinan DPRD Kota Solok dan Ketua DPD PAN Kota Solok, dengan bergabungnya tiga tokoh yang pernah menjabat sebagai Komisioner KPU dan Bawaslu tingkat kota dan provinsi ini tentu akan menambah kekuatan dalam tim pemenangan, dan juga menambah spirit bagi kawan-kawan relawan, simpatisan untuk memenangkan NC LM pada tanggal 27 November 2024. 

"Ketiga tokoh ini adalah sosok yang familiar bagi masyarakat Solok. Tentu saja akan menambah kekuatan di Tim Pemenangan NC-LM," ucap mantan Ketua DPD PAN Kota Solok. (Niko Irawan)

NC-LM Paparkan Program-Program di Depan Warga Asal Bukittinggi

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Antusias warga asal Bukittinggi dan sekitarnya yang berdomisili di Kota Solok sangat tinggi menyambut langkah politik H. Nofi Candra,SE  yang "dapat" mencalon  sebagai walikota Solok berpasangan dengan Leo Murphy menjadi Calon Wakil Walikota Solok periode 2025 - 2030. Aroma antusiasme warga tampak sekali menyala ketika pasangan tokoh muda Kota Solok itu melakukan silaturahmi dan temu ramah dengan ratusan orang asal Bukittinggi disalah satu resto di Kota Solok, Rabu (25/9/2024).

Soal kenapa warga sangat antusias beramah-tamah dengan Nofi Candra dan Leo Murphy, menurut, Rony Kurniawan, salah seorang tokoh muda asal Bukittinggi yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang, selain figur yang sangat hamble dan natural dalam sikap yang familiar, Nofi-Leo memiliki leadership dengan rekam jejak yang baik sebagai tokoh masa depan kota Solok.

"Nofi Candra orangnya supel. Keakrabannya dengan banyak orang tidak dibuat-buat. Lepas saja dan apa adanya.  Tetapi enterpreneurshipnya tinggi. Inovatif pula, " kata Rony.

Senada,   salah seorang kaum ibu yang pensiunan,  Nofyerni,  mengaku ketertarikannya kepada sosok Nofi-Leo karena sikap santun yang tidak dibuat-buat."Nofi itu menghargai semua orang. Sama halnya dengan Leo.  Mereka santun. Apalagi istrinya Nofi Candra itu, Femi, berdarah Bukittingi. Jadi kita warga Bukittingi tentu mendukung perjuangan kedua tokoh ini dalam Pilkada tanggal 27 November nanti," ucap ibu berusia 67 tahun itu.

Menyambut antusiasme warga itu, didampingi masing-masing istrinya, Devi Femiyanti dan Yofi Kharisma, pasangan calon walikota-wakil walikota Solok yang diusung partai PPP dan 8 partai pendukung itu - Nofi Candra dan Leo Murphy menyampaikan kebanggaan dalam rasa haru yang dalam atas sambutan yang hangat dari warga yang umumnya berprofesi sebagai pedagang itu.

Nofi dengan nada takjub, kemudian memaparkan motivasinya mencalon sebagai Walikota Solok, sekaligus menceritakan latar belakang dirinya yang berangkat dari pasangan kekuarga petani dan guru,  hingga kemudian menjelma menjadi seorang pedagang sebelum akhirnya terjun ke dunia politik.

"Kami maju menjadi calon walikota dengan satu semangat, ingin mensejahterakan masyarakat kota Solok menjadi lebih maju dan diberkahi," ungkapnya.

Suami Devi Femiyanti itu bertutur, dirinya cuma tiga bersaudara dari pasangan H.Syukri dan Hj. Lifwarda. Anaknya empat, dua telah tamat kuliah. Sedangkan dua lagi, si kembar, masih SLTA.

" Istri saya orang Sulit Air, tetapi silsilah dari pihak angku (kakek), istri saya berdarah Bukittinggi juga, Dia cucu dari almarhum Haji ACC yang dahulu kala terkenal dengan usaha Rumah Makan ACC," jelasnya.

Diasampaikan Nofi, niat maju dalam kontestasi Pilkada Kota Solok ingin mengabdikan diri membangun kota kelahiran bersama warga kota dengan mengusung tujuh program utama untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan daerah.

Meski ladang pengabdian itu sangat luas, tetapi mengabdi lebih luas dalam merumuskan kebijakan daerah agar bagaimana menjadi lebih baik dan diberkahi, salah satu salurannya adalah dengan masuk ke dalam sistim." Atas alasan itulah kenapa kemudian, kami dengan adinda Leo Murphy memiliki komitmen untuk berjuang bersama masyarakat memenangkan Pemilihan Walikota-Wakil Walikota Solok," jelasnya.

Program Prioritas 

Menyambung Nofi, Leo Murphy disamping memperkenalkan jatidiri dan istri, sekaligus memaparkan tujuh program utama hang akan dikerjalan jika diamanahkan menjadi kepala daerah 5 tahun ke depan Kata Leo, semua program yang dirancang  berhulu dan bermuara dari dan untuk kesejahteraan warga Kota Solok.

" Dibidang pendidikan, kita selain meningkatkan kualitas infrastrukturnya, juga memprogramkan  pakaian seragam sekolah gratis. Mulai dari TK, SD, SLTP hingga SLTA. Kita alokasikan anggaran APBD untul pakaian sekolah gratis ini, karena kita mengetahui kesulitan beban orang tua pada setiap tahun ajaran baru," ujarnya.

Program pengadaan pakaian sekolah gratis ini dipastikan tidak akan menganggu transaksi dan perekonomian pedagang, karena bahan pakaian sekolah dibeli dari pedagang di pasar Solok.

"Justru pembelian bahan pakaian akan mengutamakan  bahan dari pedagang kota Solok sendiri. Soal bahaimana pengadaannya, nanti kita rancang pula sistimnya,"  tutur Leo.

Leo Murphy juga menjelaskan dengan rinci program lainnya, seperti pembangunan gedung Solok Kreatif Hub untuk menampung dan mengelola kreativitas generasi muda, pemberdayaan UMKM, pembelajaran masalah Adat dan Budaya masuk sekolah, Peningkatkan kualitas pelayanan dan infrastruktur kesehatan, masalah air bersih serta revitalisasi pasar raya dan pasar modern, termasuk soal budidaya pertanian dan perkebunan.

"Pelaku-pelaku ekonomi di Kota Solok, seperti UMKM dan pekerja rumahan lainnya akan kita urus sebagai bentuk pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat," tegas Leo Murphy. (Niko Irawan)

NC-LM Nomor Urut 1, Yutris Can: Jalan Tuhan Setelah Beratnya Rintangan

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Akhirnya, pasangan H. Nofi Candra, SE - Leo Murphy, SH, MH, mendapatkan nomor urut 1 dalam pengundian nomor urut yang dilaksanakan KPU Kota Solok, di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Senin (23/9/2024). Mendapatkan nomor urut 1, menciptakan rasa bahagia yang tak terbendung dari simpatisan NC-LM. Saat Nofi Candra membuka gulungan nomor urut, secara spontan, sejumlah simpatisan berlari dan memeluk NC-LM.

Nomor urut 1 tersebut sesuai dengan harapan pasangan NC-LM dan juga simpatisan serta pendukung. Nomor nurut ini yang sejalan dengan ungkapan "Bia Ciek tapi Boneh".

Banyak cerita di balik ungkapan "Bia ciek tapi Boneh. Semua berkaitan dengan perjuangan Nofi Candra-Leo Murphy dan masyarakat Kota Solok dalam melawan dominasi politik oligarki, Pilkada Kotak Kosong.

Seperti diketahui, pasangan NC-LM hanya diusung oleh 1 partai politik saat mendaftar ke KPU. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi satu-satunya Parpol dari 9 partai peraih kursi di DPRD Kota Solok yang berani "menyelamatkan" demokrasi di Kota Beras.

Nomor urut 1 juga disambut gembira Ketua Tim Pemenangan NC-LM, Yutris Can. Menurutnya, nomor urut 1 merupakan simbol juara atau terbaik, Harapannya bisa membawa keberuntungan bagi pasangan NC-LM.

"Nomor satu simbol juara, terbaik. Ini tentunya semakin menambah semangat tim pemenangan untuk merealisasikan peringkat 1 perolehan suara pada 27 November 2024 nanti," kata Yutris Can.

Yutris Can meminta seluruh tim dan loyalis serta simpatisan untuk terus bergerak menggalang kekuatan untuk memenangkan pasangan NC-LM. Semangat membara dengan nomor urut satu harus dimaksimalkan.

"Tentunya, simpatisan NC-LM harus melakukan politik dengan elegan dan menjunjung etika politik. Mari sama-sama kita wujudkan Pilkada damai dan berkualitas," tutupnya.

Hal senada disampaikan Ketua PPP Kota Solok, Fakhria Murpe. Ia juga mengucap syukur dengan nomor urut 1 yang diperoleh pasangan NC-LM yang memang berangkat dengan satu partai pengusul dan 8 partai pendukung.

"Ini berkah bagi pasangan NC-LM. Sesuai ekspektasi kita bersama. Semoga ini kian menggelorakan semangat tim. Simpatisan semakin bersemangat," tambahnya.

Ari menyebut, semua instrumen dari lintas partai, relawan dan simpatisan harus memaksimalkan masa kampanye yang berjalan selama 2 bulan penuh.

"Tentunya, tim NC-LM mengedepankan cara-cara baik untuk meraih hasil terbaik," tutupnya. (Niko Irawan)

Bawaslu Sumbar Serahkan Santunan kepada PTPS yang Sakit saat Pileg 2024

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar menyerahkan santunan kepada dua Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kabupaten Solok yang sakit saat hari pemungutan suara Pemilu 14 Februari 2024. Santunan diserahkan langsung oleh Komisioner Bawaslu Sumbar, Febrian Bartez, di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok, Minggu (22/9/2024).

Turut hadir, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Karnalis Kamaruddin, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Sumbar Mafral, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Titony Tanjung, Plt. Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Yoni Syahputri, Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Solok Yance Trisnawati, Ketua dan anggota Panwascam Kubung, Ketua dan anggota Panwascam Gunung talang, serta dua PTPS penerima santunan, Yulia Erina Yusra dan Lana Sari. Keduanya mendapatkan santunan sebesar Rp8.250.000 (delapan juta dua ratus limapuluh ribu rupiah).

Komisioner Bawaslu Sumbar, Febrian Bartez, mengatakan pihaknya memohon maaf tidak bisa membezuk kedua PTPS saat kejadian. Menurutnya, santunan ini tidak setara dengan peran para pejuang demokrasi tersebut. Febrian mengatakan penyerahan santunan ini ditujukan untuk menunjukkan tanggung jawab negara terhadap para pejuang demokrasi.

"Terlebih dahulu, kami memohon maaf tidak bisa membezuk saat kejadian. Tapi, perlu kami ingatkan, kawan-kawan (jajaran Bawaslu) tak akan pernah kita ditinggalkan. Kejadian ini, juga sebagai pembelajaran bagi kita semua, jika terulang kejadian serupa di Pilkada 2024 nanti. Segera dilaporkan jika kecelakaan kerja, dan koordinasi dengan Bawaslu, Panwascam, Pengawas Kelurahan Desa (PKD) hingga PTPS," ungkapnya. 

Febrian Bartez berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di Pilkada 2024. Febrian meminta seluruh jajaran Bawaslu, Panwascam, PKD, hingga PTPS bisa mempersiap diri dan menjaga kesehatan pada proses Pilkada ini. Namun, jika ada kecelakaan kerja, baik ringan, sedang, maupun berat, segera laporkan ke jajaran Bawaslu. 

"Sesuai dengan prosedur, jika ada terjadi kecelakaan kerja atau sakit, segera laporkan ke jajaran Bawaslu. Kita akan segera proses. Intinya, seluruh jajaran Bawaslu tidak akan dibiarkan ada masalah, apalagi ditinggalkan," tegasnya. 

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok, Yoni Syahputri, menguraikan kronologis "musibah" yang menimpa Yulia Erina Yusra dan Lana Sari. Terkait Yulia Erina Yusra, PTPS 06 Nagari Kotobaru, Yoni Syahputri menguraikan bahwa awalnya Yulia menderita demam dan minum obat jenis parasetamol. Yulia merasakan demam tinggi disertai meriang, kemudian pihak keluarga memutuskan untuk langsung dirawat di RS M. Natsir dan dipasang oksigen karena Yulia merasakan sesak nafas dan dirawat selama 6 hari. 

"Sementara itu, kronologi kejadian Lana Sari, yang bertugas di TPS 03 Nagari Sungai Janiah, berawal saat Lana Sari pulang dari TPS, mengeluh sakit kepala, badan dingin disertai batuk berdahak. Sesampainya di rumah, Lana minum paracetamol dan komix. Karena tidak kunjung sembuh Lana dibawa ke Puskesmas Talang untuk mendapatkan perawatan. Sampai di Puskesmas Lana dicek dan dokter menyatakan harus dirawat. Karena kondisi anak Lana juga sakit maka Lana akhirnya memilih untuk rawat jalan saja," ungkapnya. (Niko Irawan)

Ketua PPP Fakhria Murpe Berikan Penguatan ke Relawan NC-LM di Kampung Jawa

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Solok Fakhria Murpe memberikan semangat kepada relawan pemenangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Nofi Candra dan Leo Murphy, saat melakukan deklarasi relawan di Kelurahan Kampung Jawa, Sabtu (21/09/2024).

Acara silaturahmi dihadiri pasangan NC-LM, Ketua Tim Pemenangan Yutris Can, Ketua DPC PPP Fakhria Murpe, Sekretaris DPC PPP Kota Solok Yavis Tamsin, Ketua Grib Jaya Kota Solok Dafrizal Bukhari, serta partai pendukung NC-LM.

Fakhria Murpe dalam sambutan mengatakan relawan Terang Bulan Terang Cuaca (TBTC) adalah salah satu relawan yang menyatakan dukungannya yang memiliki titik kumpul di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan. Fakhria mengatakan TBTC merupakan kumpulan perwakilan masyarakat dari berbagai elemen masyarakat yang berada di 6 RW di Kelurahan Kampung Jawa.

"PPP mengajak masyarakat Kota Solok, khususnya relawan TBTC untuk mengawal kemenangan pasangan Nofi Candra-Leo Murphy," ujar Fakria Murphe yang akrab disapa Ari Ane ini.

Fakhria mengatakan bahwa jika NC-LM terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Solok 2025-2030, maka PPP akan terus berjuang di parlemen mengawal visi dan misi Nofi Candra-Leo Murphy yang memiliki tagline Kota Solok Lebih Maju dan Diberkahi. Ari juga mengingatkan bahwa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tugas mulia dari partai politik.

"Dibawah bendera Ka’bah, kita hantarkan bersama sama pasangan Nofi Candra-Leo Murphy sebagai walikota dan wakil walikota. Saya melihat aroma kemenangan sudah nampak di depan mata. Amin", katanya. (Niko Irawan)

"Mahar" Rekomendasi Pilkada Kota Solok "Menguap" ke "Pusat"

 

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menyatakan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Walikota dan Wakil Walikota Solok, H. Nofi Candra, SE dan Leo Murphy, SH, MH, telah memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan untuk berlaga di Pilkada Kota Solok 2024. Hal serupa juga berlaku bagi pasangan Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM dan H. Suryadi Nurdal, SH. Artinya, kedua Bapaslon tersebut dinyatakan sehat secara jasmani, rohani dan memenuhi syarat untuk tampil di Pilkada Kota Solok 2024. Hal ini sekaligus menepis segala "kekhawatiran" sejumlah pihak terhadap 4 konstestan yang akan bertarung, terutama dari sisi kesehatan.

Nofi Candra dan Leo Murphy, akhirnya lolos dari "lubang jarum", setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memberikan rekomendasi yang menjadi "Jalan Tuhan", sehingga NC-LM bisa tampil sebagai kontestan Pilkada Kota Solok 2024. Meski hanya satu partai parlemen dengan dua kursi di DPRD Kota Solok, PPP memenuhi syarat mengusung sendiri kandidat di Pilkada Kota Solok 2024. Partai berlambang Ka'bah tersebut meraup 10,5 persen suara dan menjadi satu dari lima Parpol di Kota Solok yang berhak mengusung sendiri tanpa harus berkoalisi dengan Parpol lain. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024.

"Jalan Tuhan" melalui "Partai Kiblat", mendadak menjadi "trending topic" dan secara luar biasa melahirkan gelombang tsunami politik di Kota Solok. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari "akar rumput" mengalir tanpa terkendali. Masyarakat yang awalnya sempat "pasrah" dan "putus harapan", kembali bergairah mengikuti proses demokrasi. Tanpa terkendali, masyarakat mengantarkan NC-LM ke KPU Kota Solok pada 28 Agustus 2024. Animo dan antusiasme masyarakat tersebut, membuat air mata Nofi Candra maupun Leo Murphy tak dapat lagi terbendung saat pendaftaran.

Upaya "brutal" dari Pasangan Ramadhani Kirana Putra dan Suryadi Nurdal untuk menggiring Pilkada Kota Solok melawan "Kotak Kosong", akhirnya bisa dipatahkan dengan "Jalan Tuhan". Berbagai pihak, seakan kembali tersadar dengan lambang PPP, Ka'bah, yang merupakan kiblat umat Islam sedunia. Sehingga, PPP kini dinilai tidak hanya dianggap sebagai penyelamat demokrasi dari permainan tingkat elit, tapi juga sebagai kiblat demokrasi di Kota Solok, Sumatera Barat dan Indonesia. Bahkan, sehari usai mendaftarkan NC-LM ke KPU Kota Solok, Kantor DPC PPP Kota Solok dibanjiri karangan bunga. Hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Kota Solok.

Nada-nada dan suara-suara "sumbang", seperti serakah, tamak, rakus, dan tak beretika, bertebaran dengan deras di media sosial (Medsos). Status-status di berbagai akun Medsos dipenuhi ungkapan satire (sindiran), hujatan dan pujian terhadap keagungan Tuhan. "Ternyata Allah Tidak Pernah Tidur", "Jalan Tuhan Selalu Terbuka bagi Orang yang Punya Keyakinan", "Jangan Pernah Sombong, Tuhan Bersama Orang-Orang yang Tidak Munafik", "Santun dan Serakah itu Jauh Beda", "Tampilannya saja yang Santun, tapi Ternyata Serakah", "Allah Maha Besar, Kita hanya Hamba", serta ungkapan-ungkapan lainnya.

Seiring dengan euforia dan dukungan masyarakat akar rumput, sejumlah tokoh-tokoh politik Kota Solok, secara terang-terangan menunjukkan dukungannya. Di antaranya, mantan Ketua DPRD Kota Solok tiga periode Yutris Can, SE, Anggota DPRD Sumbar dari Kota Solok Daswippetra Dt Manjinjing Alam, Anggota DPRD Kabupaten Solok Ismael Koto, serta sederet tokoh-tokoh lainnya. Apalagi dengan penggiringan kekuatan besar, dan upaya melawan kotak kosong yang terdengar seperti "otak kosong", membuat para "tuo-tuo silek politik" Kota Solok meradang. Alhasil, gelombang besar perlawanan tercipta secara terstruktur, sistematis dan massif. Keberadaan para tokoh ini di sisi Nofi Candra dan Leo Murphy, mengaktifkan "tombol perintah" terhadap barisan dan loyalis mereka masing-masing.

"Jika dalam seratus persen, sisakan lah 1 persen, karena yang satu persen itu adalah milik Allah. Karena segala sesuatunya di dunia ini, yang menentukan adalah Allah. Terbukti, jalan Allah yang membuat NC-LM mampu tampil di kontestasi Pilkada Kota Solok 2024," ujar Yutris Can.

NC-LM juga mendapatkan momentum sebagai pihak-pihak terzalimi, karena keduanya sebelumnya kader-kader partai yang keputusan dan rekomendasi dari tingkat pusat (DPP) berpihak ke pasangan Ramadhani Kirana Putra dan Suryadi Nurdal. Seperti diketahui, Nofi Candra adalah kader Partai Gerindra dan Leo Murphy adalah kader Partai Golkar. Sementara, Ramadhani adalah kader Partai NasDem setelah "melawan" keputusan Partai Golkar saat maju di Pilkada 2020 lalu. Padahal, di Pilkada 2020 tersebut, Partai Golkar mengusung Yutris Can dan Irman Yefri Adang.

Tidak puas dengan rekomendasi dari Partai NasDem dan PKS, Ramadhani dan Suryadi kemudian berhasil "merampas" Partai Gerindra dan Partai Golkar dari Nofi Candra dan Leo Murphy. Gerakan "memborong" 9 partai parlemen, terus berlanjut dengan keberhasilan mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya sudah dalam "genggaman" RDKP-SN, secara tak terduga mengalihkan dukungan ke NC-LM. 

Saat seluruh Parpol sudah berada di "genggaman" RDKP-SN, isu dan opini justru berbalik arah di Kota Solok. Hal yang paling dicermati masyarakat adalah untuk mendapatkan rekomendasi dari Parpol-Parpol, tentu membutuhkan biaya besar. Sehingga, RDKP-SN dianggap punya banyak uang dan disebut-sebut tak terbatas. Tapi, hal ini justru menimbulkan "luka mendalam" bagi sebagian masyarakat, karena "uang banyak" tersebut justru diberikan ke petinggi Parpol di tingkat pusat. Masyarakat menilai, mengapa uang miliaran rupiah itu tidak digunakan sebagai stimulan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Seperti pembangunan jalan, irigasi, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sektor pendidikan, kepemudaan, pengembangan potensi generasi milenial, hingga pemberdayaan kaum adat, agama dan kemasyarakatan.

Meskipun, para pendukung RDKP-SN mengatakan mengatakan dukungan yang diraih hanya sekadar basa-basi atau malah gratis, masyarakat Kota Solok, mayoritas sama sekali tak percaya.

"Tak mungkin lah sekadar basa-basi, apalagi gratis. Sedangkan kader saja terkadang juga harus membayar "mahar" ke partainya sendiri. Apalagi, jika bukan kader. Seyogyanya, setelah mencukupi syarat maju, akan sangat bijak jika uang tersebut beredar di Kota Solok. Terutama untuk membantu masyarakat yang saat ini ekonominya sangat sulit," ujar Yutris Can. (Niko Irawan)

Jalan Tuhan Mengirim NC-LM ke Kontestasi Pilkada Kota Solok 2024

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Pasangan H. Nofi Candra, SE dan Leo Murphy, SH, MH, akhirnya bisa mendaftar dan memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok periode 2025-2030 di hari terakhir jadwal pendaftaran, Kamis (29/8/2024). Namun, di luar perkiraan, sebagai kader Parpol, keduanya tidak maju dengan Partai Gerindra ataupun Partai Golkar. Demikian juga dengan Parpol-Parpol yang telah menjalin "relasi" kuat dengan mereka sebelumnya, semisal Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

NC-LM akhirnya maju dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlambang Ka'bah ini, sebelumnya justru diduga kuat sudah berada dalam "genggaman" Ramadhani Kirana Putra dan Suryadi Nurdal (RDKP-SN). Namun, berkat kegigihan dan "campur tangan" sejumlah "Mr X", Partai Kiblat akhirnya tampil sebagai "penyelamat demokrasi" dan tradisi banyak kandidat di Pilkada langsung di Kota Solok sejak tahun 2005.

Tradisi banyak kontestan di Pilkada Kota Solok sudah dimulai sejak Pilkada langsung perdana pada tahun 2005. Sebanyak 4 pasangan berlaga, yakni Bulizar Buyung-Noviardi Syam, Mon Suhendra-Mafriyol Muluk, Syamsu Rahim-Irzal Ilyas dan Yumler Lahar-Rosavella Yohariza. Selain 4 Paslon itu, sejatinya ada satu Paslon lagi, yaitu Sabri Yusni-Zul Elfian, namun urung berlaga. Pilkada Kota Solok 2005 akhirnya dimenangkan Syamsu Rahim dan Irzal Ilyas.

Pada Pilkada berikutnya, yakni tahun 2010, sebanyak 7 pasangan Cawako-Cawawako berlaga. Yakni Irzal Ilyas-Zul Elfian, Yumler Lahar-Mon Suhendra, Risman Siranggi-Sukardi, Zulkhairi-Amrinof Dias, Hendri Dunant-Ilzan Sumarta, Ori Affilo-Yanuardi Dt Tanali, dan Reinier-Sabri Yusni. Kontestasi Pilkada Kota Solok, nyaris bertambah dengan calon perseorangan (independen), yakni Ekaveri Siswanto-Zulfadli Ilyas. Namun, hingga batas akhir pendaftaran, keduanya tak mampu memenuhi persyaratan. Pilkada Kota Solok 2010 akhirnya dimenangkan Irzal Ilyas-Zul Elfian.

Pada Pilkada Kota Solok 2015, jumlah kontestan menyusut drastis yakni sebanyak tiga pasang. Mereka adalah Irzal Ilyas-Alfauzi Bote, Zul Elfian-Reinier, dan Ismael Koto-Jon Hendra. Kontestasi ini akhirnya dimenangkan oleh Zul Elfian dan Reinier.

Pada Pilkada 2020, terdapat empat pasangan yang mengadu peruntungan. Yakni Reinier-Andri Marant, Yutris Can-Irman Yefri Adang, Ismael Koto-Edi Candra, dan pasangan yang muncul di detik-detik akhir, yakni Zul Elfian Umar-Ramadhani Kirana Putra.

Pilkada Kota Solok tahun 2020 menyisakan banyak cerita, pengorbanan jabatan, perampasan partai, hingga dugaan pengkhianatan yang membekas begitu dalam. Friksi-friksi (gesekan) yang terjadi menyisakan begitu banyak residu (limbah) "radioaktif beracun" yang efeknya tetap terasa hingga kontestasi Pilkada 2024 ini. Bahkan, mungkin untuk waktu yang lama, hingga napas ada di badan.

Kisah dimulai dengan "dikorbankannya" jabatan Ketua DPRD Kota Solok 2019-2024 oleh Yutris Can demi maju di kontestasi Pilkada 2020. Yutris Can, politisi Partai Golkar menggandeng Irman Yefri Adang, politisi dari PAN. Jauh sebelum memutuskan maju, Boris (sapaan Yutris Can) telah menawarkan lebih dulu kepada hampir seluruh politikus Kota Solok yang berpotensi maju. Seperti Zul Elfian, Ismael Koto, Reinier, termasuk Ramadhani Kirana Putra, kader muda Partai Golkar. Namun, semuanya menolak!

Berikutnya, jabatan Ismael Koto sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solok tiba-tiba dicopot! Bersamaan dengan beralihnya rekomendasi Pilkada Kota Solok ke Reinier-Andri Marant. Saat itu, Reinier adalah petahana Wakil Walikota Solok sekaligus Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Solok. Sementara, Andri Marant adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solok. Selain Gerindra, PKPI dan PDI Perjuangan, Reinier-Andri Marant juga "mengamankan" Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang saat itu diketuai oleh Herdiyulis.

Sementara itu, Ismael Koto yang sudah jauh-jauh hari "bersepakat" dengan Edi Candra untuk maju sebagai Cakada, dengan "gagah" mengembalikan harga dirinya. Pasangan IKO-EDI maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020 dengan "kendaraan politik" Partai Hanura dan PBB.

Turbulensi (guncangan) politik di Kota Solok akhirnya menggelegar, setelah Zul Elfian menarik kembali "sumpah"-nya untuk kembali maju di Pilkada Kota Solok. Sebelumnya, Zul Elfian yang belakangan menambah nama belakangannya dengan "Umar", mengatakan di hadapan publik hanya satu periode sebagai Walikota Solok, dan memilih arena baru di Pilkada Kabupaten Solok. Namun, Nofi Candra mengancam akan undur diri dari Pilkada Kabupaten Solok, jika Zul Elfian Umar tetap ngotot maju di Kabupaten Solok. Apalagi, antara Nofi Candra dan Zul Elfian Umar, selain satu daerah (Nagari Saniang Bakar), juga terkait hubungan paman dan keponakan.

Getaran turbulensi semakin menjadi-jadi, setelah Zul Elfian Umar menggandeng Ramadhani Kirana Putra, kader Partai Golkar. Kesediaan Ramadhani, membuat sejumlah politikus Golkar Kota Solok meradang. Kader Golkar Kota Solok yang paling keras bersuara adalah Nasril In Dt Malintang Sutan, Anggota DPRD Kota Solok tiga periode (2009-2014, 2014-2019, 2019-2024). Apalagi, Ramadhani adalah Ketua Tim Deklarasi Yutris Can-Irman Yefri Adang, hanya beberapa hari sebelum pengumuman Pasangan Zul Elfian Umar-Ramadhani Kirana Putra.

Tak hanya sampai disitu, ZIDANE (akronim pasangan Zul Elfian Umar-Ramadhani Kirana Putra), juga "membajak" rekomendasi dari PAN. Padahal, Irman Yefri Adang adalah kader PAN Kota Solok dan Anggota DPRD Kota Solok dua periode (2009-2014 dan 2014-2019). Irman Yefri Adang memilih tidak ikut Pileg 2019 untuk maju di Pilkada Kota Solok 2020. Akhirnya, Yutris Can-Irman Yefri Adang ikut kontestasi dengan "kendaraan politik" Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Meskipun sejarah telah mencatat kontestasi Pilkada Kota Solok 2020 dengan segala turbulensi, intrik dan tampilnya karakter asli masing-masing kandidat, namun polarisasi dan karakter masyarakat terlanjur terbentuk. Eskalasi Pilkada di masa pandemi Covid-19 tersebut, menunjukkan "beringas"-nya politik dan "mencabik-cabik" silaturahim, sekaligus mengukuhkan pameo dalam politik: "Tidak ada teman sejati dan tak ada lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan".

Pada Pilkada 2024, jurang pemisah antara politikus semakin menganga lebar. Apalagi, hal ini didului dengan Pileg 14 Februari 2024. Dari 6 kontestan yang "kalah perang" di Pilkada 2020 dan tampil di Pileg 14 Februari 2024, hanya Irman Yefri Adang dan Ismael Koto yang berhasil membuktikan kapasitasnya. Irman Yefri Adang terpilih dari Dapil Tanjung Harapan. Sementara, Ismael Koto terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Dapil 2 (Kecamatan X Koto Singkarak, X Koto Diateh dan Kecamatan Junjung Sirih. Empat lainnya, yakni Yutris Can (PAN Dapil Tanjung Harapan), Reinier (PBB Dapil Lubuk Sikarah), Edi Candra (PBB Dapil Lubuk Sikarah) dan Andri Marant (PPP Dapil Lubuk Sikarah), tak mampu lolos ke DPRD Kota Solok 2024-2029. 

Apapun hasil Pileg 14 Februari 2024, ternyata menggiring seluruh kandidat menjauh dari Pilkada Kota Solok 2024. Bagi yang terpilih, membuat mereka berfikir ulang untuk mengadu nasib di kontestasi Pilkada. Sementara, bagi yang tidak terpilih, mereka menjadi "singa-singa politik" yang terlelap.

Tapi, bukan Kota Solok namanya, jika beragam teori-teori politik akan menjadi antitesis di negeri segitiga emas Sumatera Barat tersebut. Gencarnya Ramadhani Kirana Putra memburu partai-partai menuju "ambisi" menghadapi kotak kosong, seolah telah membuka kotak pandora di pusek jalo Ranah Minang. Gerakan "ambisius" tersebut, telah membangunkan singa-singa politik yang terlelap.

Sejumlah politikus "karatan" kembali tampil ke arena dengan segala pengalaman dan koneksi yang masih tersisa. Nofi Candra dan Leo Murphy yang sebelumnya sudah "pasrah" dengan "keagungan" pasangan Ramadhani Kirana Putra dan Suryadi Nurdal, seakan mendapat darah segar dengan merapatnya sejumlah tokoh yang memilih "turun gunung". Apalagi dengan penggiringan kekuatan besar, dan upaya melawan kotak kosong yang terdengar seperti "otak kosong", membuat para "tuo-tuo silek politik" meradang. Alhasil, gelombang besar perlawanan tercipta secara terstruktur, sistematis dan massif.

Yutris Can, Ismael Koto, Andri Marant, Daswippetra Dt Manjinjing Alam, dan sederet tokoh-tokoh lainnya, dengan terang-terangan menegaskan dirinya berada di pihak Nofi Candra dan Leo Murphy. Tentu, hal ini mengaktifkan "tombol perintah" terhadap barisan dan loyalis mereka.

"Jika dalam seratus persen, sisakan lah 1 persen, karena yang satu persen itu adalah milik Allah. Karena segala sesuatunya di dunia ini, yang menentukan adalah Allah. Terbukti, jalan Allah yang membuat NC-LM mampu tampil di kontestasi Pilkada Kota Solok 2024," ujar Yutris Can.

Fenomena PPP di Kota Solok

Selain terciptanya gelombang besar untuk NC-LM, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi fenomena tersendiri di Kota Solok. Bahkan, kantor partai berlambang Ka'bah tersebut dikirimi puluhan karangan bunga usai mendaftarkan NC-LM ke KPU Kota Solok. Peristiwa tak biasa ini, membuat partai yang berkantor di Kelurahan Kampai Tabu Karambie (KTK) itu mendapat apresiasi khusus dari berbagai pihak. 

"Partai Kiblat" ini mendapatkan kiriman karangan bunga dari berbagai organisasi, individu serta pelaku UMKM. Karangan bunga tersebut berisi dukungan terhadap langkah politik PPP di Pilkada Kota Solok.

"Terimakasih PPP telah mengusung NC-LM sebagai calon Wako-Wawako. Semoga PPP semakin jaya dan tetap menjadi partai yang dicintai umat," tulis H. David Ria Shoes dalam karangan bunga.

Nada karangan bunga yang sama disampaikan H. Yenon Orsa dari Jakarta. Kemudian ada dari H. Dep Gubalo Bangunan, serta Putra Gubalo Bangunan. Selain itu juga ada masyarakat atas nama Akar Rumput Olle Noise.

Jejeran karangan bunga tersebut menarik perhatian. Pengiriman karangan bunga tersebut tanpa sepengetahuan ketua DPC PPP Kota Solok, Fakhria Murpe dan jajaran.

"Kami kaget juga, ada banyak karangan bunga. Sudah sejak sabtu kemarin. Dan sampai hari ini masih banyak yang berdatangan. Ada sekitar 20 karangan bunga dari berbagai pihak," ungkap pria yang akrab disapa Ari tersebut.

Ari mengaku sangat bersyukur dengan respons positif masyarakat terhadap langkah politik PPP di Kota Solok. Dukungan masyarakat tersebut menjadi cerminan kepercayaan publik terhadap PPP dalam alam demokrasi Kota Solok.

"Kami sebagai partai politik, yang jelas menyampaikan terimakasih atas dukungan masyarakat. Dan PPP berkomitmen untuk tetap menjaga kedaulatan demokrasi di Kota Solok," tegas Ari.

Seperti diketahui, PPP menjadi satu-satunya partai pengusung pasangan NC-LM di Pilkada Kota Solok 2024. PPP yang mengantongi 4.801 suara (10,5 persen) atau sudah cukup untuk mengantar pasangan NC-LM mendaftar ke KPU Kota Solok. Walau demikian, sejumlah partai non parlemen lain bergabung dengan PPP mendukung NC-LM.

Capaian PPP di bawah kepemimpinan Fakhria Murpe memang sangat signifikan. Setelah hanya mendapat 1 kursi di periode 2019-2024. Kini PPP berhasil menambah satu kursi lagi. Suara PPP naik 100 persen, dari kisaran 2.200 suara menjadi 4.801 suara.

"Mari sama-sama kita satukan tekad dan tujuan untuk berjuang bersama-sama dalam kontestasi Pilkada Kota Solok 2024. Ini bukan hanya sekadar kerja individu atau tim, tapi juga ada campur tangan Allah. Karena Allah lah yang mampu membolak-balikkan hati manusia," sebutnya. (Niko Irawan)