INFO DAERAH

Minggu, 19 Januari 2020

Slogannya ProMoTer, Ternyata Polsek Singkarak Tak Kunjung Berubah

Paradigma baru Polri dengan slogan PROfesional, MOdern, TERpercaya (ProMoTer), membuat chemistry masyarakat dan kepolisian semakin kuat. Namun, pernyataan mengejutkan dilontarkan tokoh masyarakat ke Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi saat kunjungan kerja ke Mapolsek Singkarak, Sabtu (18/1/2020). Mereka sepakat berujar; "Polsek Singkarak Tak Kunjung Berubah!"

SOLOK - Kegiatan kunjungan kerja (Kunker) Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK, bersama seluruh pejabat utama di Polres Solok Kota, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Mapolsek X Koto Dibawah, atau yang lebih dikenal dengan Polsek Singkarak. Rombongan diterima segenap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Forkopincam, dan walinagari terpilih di wilayah hukum Polsek Singkarak. Saat diskusi, para tokoh "sepakat" berujar; "Polsek Singkarak Tak Kunjung Berubah".

Kunker Polres Solok Kota dengan "kekuatan penuh" ke Mapolsek Singkarak, diikuti Wakapolres Kompol Aksalmadi, Kabag Perencanaan Kompol Yus Eri, Kabag Sumda Kompol Irwan Zani, Kasat Intelkam AKP Milson Joni, Kasat Reskrim Iptu Defrianto, Kasat Sabhara AKP Poniman, Kasat Lantas AKP Zamri Naldi, Kasat Bimas Iptu Laydi, Ketua Cabang Bhayangkari Polres Solok Kota Ny. Dessy Ferry Suwandi dan personel dari Mapolres Solok Kota.



Rombongan diterima langsung Kapolsek Singkarak Iptu Ahmad Ramadhan, SH, MH, bersama para Kanit, personel Polsek Singkarak, dan ranting Bhayangkari Singkarak di bawah pimpinan Ny. Lily Ramadhan. Turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Partai Gerindra Septrismen, Vivi Yulia Rahayu dari Partai Golkar, Camat Singkarak Sujanto Amrita, Plt. Danramil Singkarak Yon Efrizal.

Di samping para Forkopimcam tersebut, kedatangan Kapolres Solok Kota dan rombongan juga dihadiri para Walinagari, Ketua KAN, Ketua BPN, dan walinagari terpilih di wilayah hukum Polsek X Koto Dibawah. Yakni Nagari Singkarak, Tikalak, Kacang, Aripan, Koto Sani, Sumani, dan Saningbakar.

Rangkaian kunjungan Kapolres dan rombongan, dimulai dengan makan siang bersama seluruh hadirin. Kemudian dilanjutkan dengan seremonial penanaman pohon oleh Kapolres AKBP Ferry Suwandi dan Ketua Cabang Bhayangkari Solok Kota Ny. Dessy Ferry Suwandi di samping Mapolsek.



Kegiatan utama, yakni sesi tanya jawab dengan tokoh masyarakat berjalan dengan seru! Dimulai dengan paparan Kapolres Ferry Suwandi, di depan sekira 150 hadirin, tentang atensi dari Kapolda Sumbar mengenai pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), bahaya peredaran Narkoba, dan penekanan khusus kepada seluruh personel Polri untuk tidak melakukan pungutan liar.

"Kasus Curanmor saat ini sangat marak di wilayah Sumbar. Sudah seperti minum obat. Pagi terjadi, sore terjadi dan malam pun terjadi. Kita mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat supaya membuat cegah tangkal terhadap kasus Curanmor di wilayah masing-masing. Salah satunya dengan kembali mengaktifkan pos ronda," ujarnya.



Ferry Suwandi juga mengharapkan seluruh masyarakat untuk teliti dan berhati-hati membeli kendaraan bermotor. Terutama dari orang yang tidak dikenal. Sebab bisa disangkal sebagai penadah barang curian. Ferry juga mengharapkan seluruh masyarakat untuk bersama-sama aktif dalam pemberantasan Narkoba. Di akhir arahannya, Ferry juga memberikan penekanan khusus kepada segenap personel agar jangan sekali-kali melakukan pungutan liar.

"Pungutan liar atau Pungli oleh personel, akan sangat merusak citra Polri di masyarakat. Jika ditemukan, akan ditindak tegas," ungkapnya.

Sambutan dan arahan dari Kapolres tersebut ternyata sudah sesuai dengan prediksi hadirin. Suasana pertemuan mendadak memanas saat dibuka sesi tanya jawab. Salah satu tokoh masyarakat, Toyoniyosa, memulai sesi tanya jawab tersebut dengan pernyataannya yang membuat seluruh mata tertuju kepadanya.



"Polsek Singkarak tak kunjung berubah," ujarnya dengan nada datar.

Pernyataan itu, membuat Kapolres Ferry Suwandi langsung mendongak. Namun, setelah melempar senyum, Toyoniyosa menyambung kata-katanya dengan menegaskan bahwa hal itu merujuk pada kantor atau Mapolsek X Koto Dibawah atau Mapolsek Singkarak. Menurutnya, sepanjang pengamatannya selama ini, kondisi bangunan Polsek Singkarak tidak kunjung direhab dan masih merupakan bangunan lama.

"Sebagai masyarakat di sini, kami sangat miris dan prihatin. Mapolsek Singkarak yang berada di jalur perlintasan antar kota di Sumbar dan antar provinsi, seharusnya menjadi kantor yang megah. Namun, saat ini kita bisa lihat sendiri kondisinya. Masih berupa bangunan lama. Tapi hal itu, tidak begitu terperhatikan, karena bagusnya layanan dari Kapolsek Singkarak Ahmad Ramadhan dan jajarannya. Tapi alangkah bagusnya kalau Mapolsek ini dibuat menjadi kantor yang megah. Sebab, akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat kami," ungkapnya.



Pernyataan ini langsung dijawab Kapolres Ferry Suwandi dengan menyatakan pihaknya telah mengusulkan ke Mabes Polri melalui Polda Sumbar untuk pembangunan Mapolsek Singkarak di tahun anggaran 2020. Apalagi menurutnya, atas perjuangan Kapolsek Ahmad Ramadhan dan jajarannya, tanah Mapolsek Singkarak sudah bersertifikat, yang menjadi syarat mutlak anggaran pembangunan bisa dikucurkan.

"Kita sedang menunggu hasilnya. Karena kita hanya mengusulkan. Namun, tahun 2020 ini, Polsek Singkarak mendapatkan dana hibah pembangunan dari Pemkab Solok sebesar Rp 2 miliar. Karena itu, kita sangat berterima kasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Solok, yang telah memperjuangkan ini," ujarnya.



Anggota DPRD Kabupaten Solok, Septrismen Sutan Putiah, menyatakan pengusulan dana hibah untuk pembangunan Mapolsek Singkarak tersebut didasarkan pada kondisi Mapolsek dan aspirasi dari masyarakat.

"Kita sangat komit. Bahwa Polsek Singkarak, dengan beban kerja yang sangat berat, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai," ujarnya.

Sementara itu, Walinagari Singkarak terpilih, Rahman, mengharapkan ke depannya, Polres Solok Kota dan Polsek Singkarak beserta jajarannya, membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat dalam koordinasi di bidang hukum. Sebab menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak paham hukum, dan cenderung diterpa isu yang tak jelas, terutama perangkat pemerintahan di nagari.



Jelang penutupan kegiatan, hadirin dikejutkan dengan kedatangan Kapolres Bukittinggi AKBP Iman Pribadi Santoso bersama rombongannya yang singgah di Dermaga Singkarak, setelah menghadiri Kejuaraan Renang Bhayangkara tingkat Sumatera di Solok Water Park, Kota Solok. Di rombongan tersebut, juga ikut Wakapolres Kompol Sumintak, yang sebelumnya adalah Wakapolres Solok Kota. (rijal islamy)

Jumat, 17 Januari 2020

Polemik PT Dempo di Pessel, Antara Investasi dan Resistensi dari Wakil Rakyat


Polemik PT Dempo Group di Pesisir Selatan
* Antara Investasi dan Penolakan dari Wakil Rakyat


Keberadaan PT Dempo Group menjadi polemik panas antara Pemkab Pessel dan sejumlah Anggota DPRD Pessel. Dempo datang ke Pessel sebagai investor dan mengerjakan sejumlah proyek-proyek strategis. Salah satunya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). Namun, dalam prosesnya, terjadi tarik-menarik kepentingan. Di antara investasi untuk mempercepat pembangunan daerah dan resistensi dari sejumlah wakil rakyat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menegaskan komitmennya mendukung investor yang masuk ke daerah itu. Selain untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, daerah paling selatan Sumbar tersebut butuh investasi untuk kemajuan daerah. Penyebabnya klasik, daerah tersebut memiliki anggaran yang terbatas.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Pesisir Selatan, Suardi, mengatakan, pihaknya butuh investasi untuk mempercepat kemajuan daerah. Menurutnya, menemukan investor yang serius berinvestasi seperti PT Dempo, cukup sulit dan ketika ada yang serius maka wajar pemerintah daerah mendukungnya. Namun, Supardi menegaskan dukungan yang diberikan perlu tidak membabi buta. Mesti ada hal-hal teknis yang dipertimbangkan sebelum bertindak.

"Dukungan yang kita diberikan, mencakup kemudahan memberikan izin, hingga memastikan investor terbebas dari berbagai tekanan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pro dan kontra kehadiran investor merupakan hal biasa, namun jika berada pada batas yang tidak bisa ditolerir Bupati Hendrajoni akan segera turun tangan. Sejauh ini, bupati cukup intens terkait hal itu. Bahkan selalu berada di garis depan jika ada investor yang mendapat berbagai tekanan," ujarnya.

Supardi mencontohkan, saat berbagai isu negatif dihembuskan oleh beberapa kalangan terkait pembangunan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) oleh PT Dempo Sumber Energi di Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Bupati Hendrajoni merespons dengan cepat dengan mendatangi lokasi dan meluruskan informasi yang berkembang.

Dari catatan Supardi, terutama terkait pembangunan PLTMH oleh PT Dempo Sumber Energi, perusahaan itu setidaknya telah mengantongi 10 izin dari DPM PTSP Pessel, serta berbagai dokumen lain baik dari pemerintah provinsi dan pusat. Izin tersebut mulai dari Izin Prinsip Pembangunan PLTMH “Sungai Batang Pelangai Hulu” nomor : 522.540/47/EL.1/HUTSDM/PS/X/2014 yang diterbitkan pada 24 Oktober 2014. Selanjutnya, Izin Lingkungan Pembangunan PLTMH, Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Penjelasan Status Kawasan Hutan PLTMH, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Kemudian, Revisi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Revisi Titik Koordinat Izin Prinsip PLTM Sungai Batang Pelangai Hulu, Revisi Izin Lingkungan, Penambahan Izin Mendirikan Bangunan.

Sementara izin pemerintah pusat yang dikantongi PT Dempo Sumber Energi adalah izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.514/Menlhk/Setjen/PLA.O/8/2019.

"Jadi tidak benar jika ada pihak yang berpendapat PT Dempo Sumber Energi tidak memiliki izin," tegasnya.

Stone Crusher milik PT Dempo Group yang disegel Ditreskrimsus Polda Sumbar, Minggu (12/1/2020).

Disegel Ditreskrimsus Polda Sumbar

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar menyegel areal pemecah batu (Stone Crusher) milik PT Dempo Group di Pesisir Selatan, Minggu (12/1/2020). Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar Kombes Pol Juda Nusa Putra mengatakan, penyegelan dilakukan karena dugaan adanya pertambangan ilegal. Menurut Juda, penyegelan, dilakukan karena PT Dempo Group tidak memiliki izin. Dari pemeriksaan dokumen, PT Dempo Makmur Sejati, perusahaan tersebut tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sejumlah alat-alat pertambangan disita, serta dipasang garis polisi.

"Penyegelan ini kita lakukan supaya tidak ada lagi aktivitas di areal pertambangan di sana, karena pertambangan itu ilegal. Perusahaan tersebut diduga bekerja-sama dengan pihak asing," katanya di Mapolda Sumbar, Rabu, (15/1/2020).

Juda menambahkan, lokasi tambang tersebut berada di pinggir sungai, sedangkan batu-batu yang akan dipecah diambil dari sungai tersebut. Dampak pertambangan itu dapat merusak lingkungan.

"Selain menyegel areal pertambangan, kita juga melakukan penyitaan terhadap alat-alat tambang, seperti satu buah mesin pemecah batu, dua bacthing plan, dua alat berat, dan lainnya," ujarnya.

Pasal yang akan disangkakan nanti adalah pasal 158 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda Rp10 miliar.

Jamalus Yatim
Wakil Ketua DPRD Pessel

Ditolak Pimpinan DPRD Pessel

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat akan menggunakan hak angket dan interpelasi terkait persoalan PT Dempo Sumber Energi. DPRD menilai, pemerintah daerah tidak serius menyikapi persoalan PT Dempo. Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Jamalus Yatim mengatakan, interpelasi dan hak angket tersebut untuk menindak kebijakan pemerintah kabupaten yang seakan melegalkan investasi tanpa izin. Karena itu, DPRD perlu lakukan evaluasi untuk membenahinya.

"Kami dari DPRD akan melakukan sesuai dengan tugas kami, bisa jadi kami akan melangkah lebih jauh, misalnya menggunakan hak angket, interpelasi pada kebijakkan yang salah," ungkap politisi Demkorat ini, kepada Kamis (16/1/2020).

Hak interpelasi yaitu hak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang strategis serta berdampak luas kepada masyarakat. Sedangkan, hak angket yaitu hak untuk melakukan penyelidikan alas kebijakan pcmerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan dan undang-undang.

Jamalus menjelaskan, sejauh ini PT Dempo Sumber Energi telah terbukti beroperasi tanpa izin lengkap. Tapi, pemerintah sendiri tidak pernah mengambil kebijakan tegas. Bahkan, terkesan seperti mendukung.

"Dan ini kami tidak ada indikasi politik, tidak terkait dengan politik apapun. Ini murni untuk kemaslahatan Pesisir Selatan. Karena, kita perlu membenahi setiap persoalan terjadi," terangnya.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Pesisir Selatan, telah menggelar hearing dengan pihak Dempo, di Painan, Rabu 15 Januari 2020. Bahkan, hearing tersebut juga dihadiri pejabat OPD. Dalam hearing tersebut, Ketua Komisi II DPRD Pesisir Selatan, Alkisman, menyatakan pihak PT Dempo tidak bisa membuktikan sejumlah izin yang telah dikantongi. Izinnya belum ada yang lengkap, selain izin menggarap PLTMH.

"Belum ada satu izin-pun. Kecuali izinya satu yakni PLTMH. Sejumlah izin yang diperlukan saat ini, PT Dempo Sumber Energi baru memasukkan berkas. Belum ada satu izin yang dimiliki, seperti izin galian C dan stone crusher yang sudah dioperasikan. Jadi tak ubahnya, seperti orang melamar pekerjaan," jelasnya.

Sementara itu, salah perwakilan PT. Dempo Sumber Energi, Fadlan saat dimintai jawaban oleh wartawan pihak belum bisa mejawab secara rinci. Sebab, dirinya mengaku semuanya masih berproses.

"Untuk sementara ini, kami belum bisa menjawab secara rinci. Dan setiap izin akan terus berproses," terangnya.

Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Jamalus Yatim, menegaskan bakal menindak anggota dewan yang terlibat kongkalikong dengan PT Dempo Sumber Energi. Jamalus menyatakan akan menyeret ke Badan Kehormatan DPRD.

Senada dengan itu, Hakimin, Wakil Ketua dari Fraksi Gerindra juga menegaskan pihaknya akan tegas, dan tidak ada tawar menawar dan akan memproses sesuai peraturan berlaku.

"Kami akan evaluasi jika ada anggota dewan yang bermain. Apalagi untuk memuluskan proyek yang beroperasi dengan izin yang belum lengkap," tegasnya.

Namun, sejauh ini terkait siapa anggota DPRD yang diduga terlibat kongkalikong, unsur pimpinan dewan tersebut belum mau memberikan nama. Dengan alasan sedang mencari bukti yang kuat.

"Karena ini berkaitan dengan lembaga. Jika terbukti akan kami proses secara kelembagaan. Jika pidana, tentu akan kami serahkan kepada penegak hukum," tutupnya. (*/IN-001)

Tarif Prostitusi Online Pelajar di Sumbar Rp 500 Ribu

PADANG - Bisnis pelacuran di Sumatera Barat yang dikenal sebagai daerah agamis bukan lagi ibarat kentut. Aromanya terasa namun wujudnya tidak ada. Bahkan, yang memiriskan, bisnis lendir itu kini sudah merambah ke kalangan pelajar. Terbukti, Polresta Padang mengungkap dua orang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) asal Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, terlibat dalam prostitusi online di Kota Padang. Keduanya, AY (15) dan YF (15) terlibat dalam bisnis lendir bersama mucikari berinisial FB (33) dan dua mucikari lainnya, yang juga masih berumur 16 tahun. Penangkapan tiga muncikari ini dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Kota Padang di kawasan GOR H Agus Salim, Rabu (15/1/2020) dini hari. Sementara, dua korban prostitusi ini diamankan di salah satu hotel.

Polresta Padang menggelar jumpa pers tetang prostitusi online yang melibatkan pelajar yang masih di bawah umur, Kamis (16/01/2020) di Mako Polresta Padang lantai II. Para tersangka ditangkap pada hari Rabu, (15/01/2020) sekitar pukul 03.30 WIB di kawasan GOR H Agus Salim. Mereka ditangkap saat sedang duduk di salah satu cafe tanpa perlawanan.

Dari kronologisnya, modus para pelaku adalah memasukan foto korban ke dalam aplikasi Michat. Kemudian menawarkan korban ke aplikasi media sosial tersebut. Setelah kesepakatan dan harga cocok para tersangka mengantar para korban ke hotel yang telah disepakati. Tarif masing-masing pelajar tersebut Rp 500 ribu, yang hasilnya dibagi dua dengan para mucikari.

Para pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. R (33) tahun berperan mengantar dan menjemput korban, A, (16) tahun dan AS (16) tahun mencari tamu untuk korban mengantar dan menjemput korban.

Korban AY 15 tahun alamat Air Terjun Lansano dan YM 15 tahun Batang Kapas, ke dua korban sama-sama pelajar dari Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Perkara terjadi semenjak tanggal 10 Januari 2020 hingga 12 Januari 2020, bertempat di sejumlah hotel di Kota Padang.

Para pelaku dikenakan pasal 76 i jo pasal 88 UU RI no 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun kurungan dan denda paling banyak Rp 200 juta.

Pengungkapan kasus ini bermula saat Polresta Padang mendapat informasi dari kakak korban bahwa ada dua orang remaja yang sudah meninggalkan rumahnya. Dari informasi itu, Polresta Padang mendapatkan informasi tiga mucikari sedang berada di GOR H Agus Salim Padang dan sedang melakukan transaksi.

"Berdasarkan dua informasi tersebut kita langsung turun ke lapangan mengadakan penyelidikan. Kita coba masuk. Akhirnya, personel kita melakukan transaksi dengan mereka," ungkap Kapolres Kombes Pol Yulmar Try Himawan, Kamis (16/01/2020).

Kapolres Yulmar juga menegaskan pihaknya sangat miris dengan kejadian seperti ini. Kota Padang dan Sumbar menurutnya adalah daerah yang religius.

"Tentu kita selalu serius, ini masalah yang harus kita selesaikan bersama. Karena kenapa anak dibawah umur, mereka pelajar tentu juga menjadi suatu program kita dari Polresta Padang untuk mencegahnya. Bahkan, korban tidak sekolah lagi sejak awal Januari 2020," jelasnya. (IN-001)

Jual Merkuri untuk Tambang Ilegal, Dua Warga Ditangkap

PADANG - Tim Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Direskrimsus Polda Sumbar) berhasil menangkap dua pria penjual bahan kimia berbahaya berupa air raksa atau merkuri di kawasan Jorong Tanjung Salilok Kanagarian Sikabau Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumbar, Kamis (9/1/2020).

Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar AKBP Iwan Ariyandhy, SIK, MH dalam konferensi pers di Mapolda Sumbar, Kamis (16/1/2020), memaparkan, penangkapan terhadap dua pria yang berinisial ZR (49) dan RM (45) bersumber dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan memperjualbelikan air raksa atau merkuri tampa memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP-B2) yang digunakan untuk melakukan illegal mining di Kabupaten Dharmasraya beberapa daerah lain di Sumbar.

Iwan Ariyandhy yang didampingi Kabid Humas Kombes Pol Satake Bayu Setianto beserta jajaran Polda Sumbar lainnya, memaparkan, berbekal informasi masyarakat tersebut tim Ditreskrimsus Polda Sumbar langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) serta melakukan pengecekan terhadap kediaman pelaku ZR di Jorong Tanjung Salilok Nagari Sikabau Pulau Punjung. Benar saja, setelah diperiksa lebih lanjut, pria tersebut didapati memiliki 75 kilogram air raksa untuk diperjualbelikan. Selain itu, tim juga menyita satu unit ponsel yang diduga merupakan alat komunikasi dalam bertransaksi bahan kimia berbahaya secara ilegal.

Sedangkan pelaku RM ditangkap di jalan Adinegoro Simpang Kalumpang Koto Tangah Kota Padang dengan barang bukti (BB) 82 kilogram air raksa atau merkuri. Pelaku merupakan warga Korong Pasar Pauh Kambar Padang Pariaman.

Subdit IV Ditreskrimsus Iwan Ariyandhy mengatakan, atas perbuatan melawan hukum yang mereka perbuat, kedua pelaku dijerat Pasal 104 atau Pasal 106 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 62 ayat (1) junto pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (Humas Polda Sumbar)

Kamis, 16 Januari 2020

Adi Gunawan, Irzal Ilyas, Hendriyas, Sani Mariko, dan Fauzi Ella Sliano, Kuda Hitam di Pilkada Kota Solok 2020

Sikap Demokrat, PBB, PKS, Hanura, NasDem dan PPP di Pilkada Kota Solok 2020
Adi Gunawan, Irzal Ilyas, Hendriyas, Sani Mariko, dan Fauzi Ella Sliano, Kuda Hitam di Pilkada Kota Solok 2020


Pilkada Kota Solok 2020, menjanjikan kejutan besar. Tiga pasang kandidat yang mengapung saat ini, Yutris Can-Irman Yefri Adang, Ismael Koto-Edi Candra, dan Reinier-Andri Maran, belum mampu menjadi magnet bagi enam partai di DPRD Kota Solok yang belum menentukan sikap. Demokrat, PBB, Hanura, NasDem, PKS, dan PPP, diyakini akan melahirkan poros baru di Pilkada Kota Solok 2020. Irzal Ilyas, Hendriyas, Sani Mariko, Fauzi Ella Sliano, hingga mantan Bupati Dharmasraya Adi Gunawan berpeluang menjadi kuda hitam yang akan berlari kencang.
Eskalasi Pilkada Kota Solok 2020 terus bergerak semakin dinamis. Enam partai yang mempunyai kursi di DPRD Kota Solok, hingga saat ini belum "menentukan pilihan". Keenamnya, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga kini belum menentukan sikap. 

Partai Demokrat, Hanura, NasDem, dan PBB telah membuka pendaftaran untuk menjaring bakal calon (Balon) Wako dan Wawako Solok. Hasilnya, mudah ditebak. Pesertanya tidak jauh dari tiga pasang kandidat yang sudah mengapung di masyarakat saat ini. Namun, saat PBB membuka pendaftaran, dua nama "baru" muncul memanaskan eskalasi. Yakni Hendriyas dan Adi Gunawan. Nama Hendriyas, tentu sangat familiar bagi PBB. Pengusaha lokal Kota Solok itu, masih satu keluarga dengan Ketua PBB Kota Solok, Hendra Saputra, dan Anggota DPRD Kota Solok, Wazadly. 

Namun, Adi Gunawan, merupakan orang yang benar-benar baru dalam "poros" Pilkada Kota Solok. Bupati Dharmasraya periode 2010-2015 yang kini menjadi Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Dharmasraya. Adi Gunawan merupakan tokoh asal Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok. 

Pembukaan pendaftaran oleh Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Solok dimulai sejak tanggal 6 hingga 10 Januari 2020. Sementara, pengembalian formulir dijadwalkan pada 13-23 Januari 2020. Pembukaan pendaftaran oleh PBB ini, sangat menarik perhatian bagi para bakal calon Walikota-Wawako Solok. Pasalnya, PBB merupakan partai pengusung utama bagi pasangan Zul Elfian Dt Tianso dan Reinier Dt Mangkuto Alam di Pilkada Kota Solok 2015 lalu. 

Ibarat pepatah Minangkabau, "Maliek contoh ka nan sudah, maliek tuah ka nan manang" (melihat contoh kepada yang telah terjadi, melihat tuah ke yang menang), tuah dan strategi PBB pada 2015 tersebut, menjadi semacam "garansi" kemenangan Pilwako Solok 2020. Apalagi, pada pemilihan legislatif (Pileg) 17 April 2019 lalu, DPC PBB Kota Solok, berhasil menggandakan kursi di DPRD Kota Solok menjadi 2 kursi dari satu kursi di Pileg 2014 lalu. 

Proses pendaftaran dan penetapan Cawako-Cawawako Solok dimulai dari tingkat DPC, kdemudian diplenokan dan dikirim ke DPW. Setelah diplenokan lagi di DPW, berkas pencalonan akan dikirim ke DPP untuk ditetapkan. DPW PBB Sumbar akan mengirim tiga pasang calon ke DPP. Setelah di DPP, akan diputuskan satu pasang calon yang akan diusung oleh DPC PBB Kota Solok. 

"Mesin" PBB di Kota Solok, setidaknya sudah terbukti pada Pileg 17 April 2019 lalu. DPC PBB Kota Solok berhasil mengirim dua wakilnya ke DPRD Kota Solok periode 2019-2024. Jumlah ini meningkat satu kursi dibanding Pileg 2014 lalu. Yakni Hendra Saputra dari Dapil Tanjung Harapan dan Wazadly dari Dapil Lubuk Sikarah. Hendra Saputra meraih 827 suara dari 1.121 suara PBB di Dapil Lubuk Sikarah. Sementara Wazadly mengoleksi 461 suara dari total 1.069 suara yang diraup di Dapil Lubuk Sikarah.

Selain Hendriyas dan Adi Gunawan, tiga nama lagi juga memiliki kemungkinan besar tampil di eskalasi Pilkada Kota Solok 2020. Mereka adalah Ketua DPC Demokrat Kota Solok Irzal Ilyas, kader Hanura Sani Mariko, dan calon perseorangan Fauzi Ella Sliano. 

Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, saat ini merupakan Anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan (Dapil) Solok Raya (Kota Solok, Kabupaten Solok, Solok Selatan). Awalnya, peluangnya untuk "turun gunung" di Pilkada Kota Solok terbilang kecil. Namun, adanya "Mulyadi Effect", yakni tampilnya Ketua DPD Demokrat Sumbar yang kini menjadi Angggota DPR RI, membuat Irzal Ilyas tidak mustahil "dipaksa" ikut bertarung di kontestasi Pilkada Kota Solok. Sesuai dengan misi mengembalikan kebesaran dan kejayaan nama Partai Demokrat di Sumbar. 

Sani Mariko, merupakan salah satu politikus senior di Kota Solok. Pria yang kini menjadi advokat tersebut, pernah tiga periode menjadi Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Yakni sejak periode 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014. Besar kemungkinan, Sani Mariko bakal diusung oleh Partai Hanura. Sebab, di samping kini merupakan kader Hanura, dirinya merupakan kakak kandung dari Ketua DPC Hanura Kota Solok, Rusnaldi. Dengan dua kursi yang dimiliki Hanura di DPRD Kota Solok saat ini, berarti tinggal mencari dua kursi lagi. Sani Mariko bisa sebagai Cawako, maupun Cawawako.

Sementara, Fauzi Ella Sliano, sejak awal kemunculannya di eskalasi Pilkada Kota Solok, telah menegaskan komitmennya maju dari jalur perseorangan (independen). Kekuatan keluarga dan persahabatan Fauzi di Kota Solok, bukan cerita baru. Yang baru adalah, keputusannya terjun ke dunia politik. Sesuatu yang sangat berbeda dengan tipikal keluarga besarnya yang fokus sebagai pengusaha sukses yang sudah turun-temurun di Kota Solok. Didukung dengan latar belakangnya sebagai sarjana dan magister bisnis di Amerika Serikat, kemunculan Fauzi di ranah politik, membawa magnet kuat. 

Sementara, tiga pasang kandidat Walikota-Wakil Walikota yang akan bertarung di kontestasi Pilkada Kota Solok, 23 September 2020 mendatang, sudah "menandatangani" kesepahaman. Ketiga pasang kandidat tersebut, juga telah membangun pencitraan dan menarik simpati masyarakat secara massif. Melalui baliho, spanduk, poster dan berbagai alat peraga lain. 

Yang lebih dahsyat, ketiga pasang kandidat juga "bertarung" di dunia maya dengan pola dan durasi yang sangat intens. Berbagai cara kreatif dan inovatif ditampilkan masing-masing pendukung dan simpatisan di berbagai media sosial, terutama di laman facebook, instagram, hingga twitter. Kemudian di jaringan whatsapp dan telegram. Intensitasnya sangat massif, yang membuat masyarakat saat membuka ponsel, langsung disuguhkan desain grafis kreatif dan kata-kata yang menarik simpati.

Ismael Koto-Edi Candra, menjadi calon yang pertama kali menegaskan berpasangan. Baliho, spanduk, poster dan alat peraga lain sudah bertebaran di seantero Kota Solok. Begitupun di jagat maya. Ismael Koto merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solok yang pada Pilkada Kota Solok 2015 lalu, maju bersama Jon Hendra, Ketua DPD PAN Kota Solok. Saat itu, Ismael Koto-Jon Hendra meraih suara terbanyak kedua setelah Zul Elfian-Reinier. Sementara itu, Edi Candra saat ini adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispenduk KB) Pemko Solok. Sama seperti Edi Candra, Ismael Koto sebelumnya merupakan aparatur sipil negara (ASN) dengan karier yang sangat cemerlang. Banyak menghabiskan pengabdiannya di Solok Selatan, Ismael Koto diamanahkan menjabat Asisten 1, bidang pemerintahan di Pemkab Solsel. 

Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, secara mengejutkan "mendeklarasikan" diri maju sebagai kandidat Walikota Solok, dengan menggandeng mantan Wakil Ketua DPRD Kota Solok dari Partai PAN, Irman Yefri Adang. Majunya Boris (sapaan Yutris Can), membuat peta politik Pilkada Kota Solok 2020 buncah. Sebab, dengan statusnya sebagai Ketua DPRD Kota Solok tiga periode (2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024), Boris dengan berani telah menegaskan siap meninggalkan jabatannya demi bertarung di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Berpasangan dengan Irman Yefri Adang, yang berasal dari PAN, akan membuat Boris-Adang mewujudkan koalisi dua partai pemenang Pileg di Kota Solok sejak era reformasi, yakni Partai Golkar dan PAN.

Kandidat petahana (incumbent) dari Kota Solok diyakini hanya akan memunculkan Wakil Walikota Solok Reinier Dt Mangkuto Alam. Walikota Solok Zul Elfian, telah menegaskan jauh-jauh hari bahwa dirinya tidak akan maju lagi di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Tidak majunya Zul Elfian, membuat kans Reinier cukup besar memenangkan Pilkada Kota Solok 23 September 2020. Sebagai Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Solok dan status sebagai petahana. Reinier menggandeng Ketua PDI Perjuangan, Andri Maran sebagai calon wakilnya. Pilihan ini, dinilai berbagai pihak cukup brilian. Sebab, Andri Marant dikenal sosok milenial yang sukses sebagai pengusaha muda di Kota Solok. 

Ternyata, tiga pasang kandidat Walikota Solok 2020, belum memuaskan bagi masyarakat Kota Solok. Dari sejarahnya, kontestasi Pilkada secara langsung di Kota Solok selalu diisi banyak kontestan. Pilkada langsung perdana pada 2005, diikuti lima pasang calon. Pilkada 2010 diikuti 7 pasang calon, dan Pilkada 2015 lalu diikuti 3 pasang calon. Khusus di Pilkada 2015, salah satu yang membuat pasangan sedikit adalah tidak hadirnya dua partai besar sebagai pengusung, karena permasalahan dualisme kepemimpinan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tingkat pusat. Padahal, saat itu Partai Golkar meraih 4 kursi yang membuat mereka sejatinya bisa mengusung calon sendirian. Sedangkan PPP saat itu punya 2 kursi.

Dari komposisi saat ini, dari 11 partai yang punya kursi di DPRD Kota Solok, lima partai sudah "menentukan sikap", karena diyakini akan mengusung kadernya di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Kelima partai itu adalah Partai Golkar (3 kursi) dan PAN (2 kursi) yang mengusung Yutris Can dan Irman Yefri Adang. Kemudian Partai Gerindra (2 kursi), yang akan mengusung Ismael Koto dan Edi Candra. Lalu PKPI (1 kursi) dan PDIP (2 kursi) bakal mengusung Reinier Dt Mangkuto Alam dan Andri Maran. Sementara, 6 partai belum "menentukan sikap" terkait siapa yang bakal diusung. Keenamnya adalah Demokrat (2 kursi), PBB (2 kursi), PKS (2 kursi), Hanura (2 kursi), NasDem (2 kursi) dan PPP (1 kursi). (rijal islamy)

Rabu, 15 Januari 2020

PWI Sumbar: Wartawan Harus Bermartabat

PWI Kota Solok Dikukuhkan
* Heranof: Wartawan Harus Bermartabat

SOLOK - Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Solok masa bakti 2019-2022, dikukuhkan oleh Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus, di Istiqlal Park, Komplek Lapangan Merdeka, Kota Solok, Rabu (15/1/2020). Kepengurusan yang berjumlah 22 orang tersebut, dipimpin oleh Ketua PWI Kota Solok Wannedi Saman dan Sekretaris Zulnazar. Pengukuhan tersebut dihadiri Walikota Solok Zul Elfian Dt Tianso, Wakil Walikota Solok Reinier Dt Mangkuto Alam, Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can, dan sejumlah pengurus PWI Sumbar dan pengurus PWI dari Sijunjung, Sawahlunto dan Solok Selatan.

Heranof Firdaus
Ketua PWI Sumbar

Dalam arahannya, Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus, menekankan agar PWI Kota Solok menjadi ujung tombak dalam membentuk profesionalitas wartawan di Kota Solok. Yakni menjadi wartawan yang bermartabat. Menurut Heranof, di samping ada kode etik jurnalistik, wartawan Indonesia juga dibekali dengan kode prilaku.

"Wartawan harus menjadi profesi yang bermartabat. Keberadaannya mampu mewujudkan pilar keempat demokrasi. Sehingga, profesionalisme harus senantiasa ditingkatkan, karena sejatinya, tugas PWI adalah melahirkan wartawan yang profesional," tegasnya.

Heranof juga menyatakan, berbagai upaya telah dilakukan organisasi PWI untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas wartawan. Di antaranya dengan menggelar Karya Latihan Wartawan (KLW) dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Menurut Heranof, KLW dan UKW merupakan jalur penting dalam meningkatkan profesionalitas wartawan.

"Kota Solok dan Pesisir Selatan merupakan dua daerah yang telah melaksanakan UKW yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat. Kita harapkan, hal ini mampu diikuti daerah-daerah lain se-Sumbar. Karena itu, hubungan baik antara wartawan dan stake holder di masing-masing daerah harus terus dibina secara profesional juga," harapnya.

Zul Elfian Dt Tianso
Walikota Solok

Tanggapan Heranof langsung dijawab oleh Walikota Solok, Zul Elfian Dt Tianso, dengan menyatakan pihaknya ingin menjadikan Kota Solok sebagai Kota Wartawan. Yakni tempat lahirnya wartawan-wartawan profesional yang mampu memberi sumbangsih fikiran bagi kemajuan daerah. Pemko Solok menurut Zul Elfian, telah berupaya memfasilitasi profesionalitas wartawan Kota Solok dengan membangun Balai Wartawan yang akan diberi nama Balai Rosihan Anwar.

"Kolaborasi Pemko, DPRD dan insan pers, di Kota Beras Serambi Madinah, telah terjalin sangat erat. Banyak masukan dan ide-ide kreatif dari wartawan Kota Solok yang diaplikasikan. Tujuan kita jelas, yakni sesuai dengan jargon kita; Menjadi Wartawan Serambi Madinah. Balai Rosihan Anwar, merupakan wujud dari komitmen kita untuk mendukung keterlibatan wartawan dalam kemajuan daerah," ungkapnya.

Reinier Dt Mangkuto Alam
Wakil Walikota Solok

Senada dengan Zul Elfian, Wakil Walikota Solok Reinier Dt Mangkuto Alam, menyatakan kebersamaan penting untuk komitmen mewujudkan daerah yang maju dari berbagai hal. Reinier menuturkan akselerasi pembangunan di Kota Solok saat ini, tidak terlepas dari ide-ide bernas wartawan.

"Kami merasakan secara langsung, bagaimana ide-ide bernas dari wartawan Kota Solok, diaplikasikan untuk akselerasi pembangunan. Kedekatan pemerintah daerah, DPRD, stake holder dan wartawan Kota Solok, telah bergerak secara profesional. Kami juga merasakan langsung, kritikan tajam dari wartawan di Kota Solok, telah membuat kami menyadari bahwa kami senantiasa diawasi. Sebab, mitra yang baik, adalah mitra yang selalu mengingatkan jika kami dirasa keliru. Senantiasa memberi solusi saat dibutuhkan," ujarnya.

Yutris Can
Ketua DPRD Kota Solok

Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, menekankan dirinya bersama 20 Anggota DPRD Kota Solok, melihat semangat jurnalis di Kota Solok sangat tinggi. Dari berbagai dinamika yang terjadi di Kota Solok, sejalan dengan dinamika jurnalistik. Menurut Ketua DPRD Kota Solok tiga periode ini (2009-2014, 2014-2019, 2019-2024), sebuah pemerintahan tidak akan bisa bergerak dinamis tanpa jurnalis.

"Dinamika pemerintahan, sejalan dengan dinamika jurnalistik, yakni saling mengisi dan saling menjaga Kota Solok. Hal itu telah kita buktikan berkali-kali. Bagaimana peran jurnalis menjadi hal yang tak bisa terlepas dari peran wartawan Kota Solok. Kita sungguh berharap, kemitraan ini senantiasa terjaga ke depannya," tegasnya. (rijal islamy)

Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat Ditangkap Polisi

PURWOREJO - Sempat viral di media sosial, raja dan ratu Keraton Agung Sejagat akhirnya digulung oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Tengah. Sang raja, Totok Santosa dan permaisuri Fanni Aminadia kini telah diamankan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono menyampaikan, kedua pelaku diamankan pada pukul 18.00 WIB sore tadi.

"Mereka terancam melanggar Pasal 14 UU 1/1946 tentang peraturan hukum pidana," kata Argo kepada wartawan, Selasa, 14 Januari 2020.



Dalam Pasal 14 UU No 1/1946 menyebut, barang siapa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat di hukum maksimal 10 tahun dan atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi yang merupakan warga Desa Pogung, Purworejo, Jawa Tengah. Bersama kedua pelaku, polisi juga mengamankan sebagai barang bukti berupa KTP, dokumen palsu yang dicetak oleh pelaku untuk perekrutan anggota Keraton Agung Sejagat.

Sebelumnya, keberadaan Keraton Agung Sejagat sempat menggemparkan media sosial tanah air. Keberadaan keraton tersebut, ditandai dengan bangunan semacam pendopo yang belum selesai pembangunannya. Di sebelah utara pendopo, ada sebuah sendang (kolam) yang keberadaannya sangat disakralkan.



Pada lokasi tersebut, juga ada sebuah batu prasasti bertuliskan huruf Jawa, dimana pada bagian kiri prasasti ada tanda dua telapak kaki, dan di bagian kanan ada semacam simbol. Prasasti ini disebut dengan Prasasti I Bumi Mataram.

Keraton Agung Sejagat, dipimpin oleh seseorang yang dipanggil Sinuwun yang bernama asli Totok Santosa Hadiningrat dan istrinya yang dipanggil Kanjeng Ratu yang memiliki nama Fanni Aminadia.

Sinuhun Totok mengklaim punya pengikut saat ini mencapai sekitar 450 orang dan punya tugas untuk meneruskan Kerajaan Majapahit yang runtuh pada 1518, sekitar 500 tahun yang lalu.



Sementara itu, Penasihat Keraton Agung Sejagat yang menyatakan bernama Resi Joyodiningrat menegaskan pihaknya bukan aliran sesat seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Namun, ia mengatakan Keraton Agung Sejagat merupakan kerajaan atau kekaisaran dunia yang muncul karena telah berakhir perjanjian 500 tahun yang lalu, terhitung sejak hilangnya Kemaharajaan Nusantara, yaitu imperium Majapahit pada 1518 sampai dengan 2018.

Joyodiningrat mengklaim bahwa perjanjian 500 tahun tersebut dilakukan Dyah Ranawijaya sebagai penguasa Majapahit dengan Portugis sebagai wakil orang barat atau bekas koloni Kekaisaran Romawi di Malaka tahun 1518.



Dengan berakhirnya perjanjian tersebut, maka berakhir pula dominasi kekuasaan barat yang mengontrol dunia setelah Perang Dunia II dan kekuasaan tertinggi harus dikembalikan ke pemiliknya, yaitu Keraton Agung Sejagat sebagai penerus Medang Majapahit yang merupakan Dinasti Sanjaya dan Syailendra. (*/IN-001)

Memilukan, Seorang Anak Tega Membunuh Ayah Kandungnya dengan Sebilah Parang di Tanah Datar, Sumatera Barat

TANAH DATAR - Seorang anak di Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tega menghabisi nyawa ayah kandungnya dengan sebilah parang, Senin (13/1/2020) sekira pukul 14.00 WIB. Pembunuhan yang dilakukan Rinaldi (50), terhadap Anas (86), terbilang sangat sadis. Tubuh Anas ditemukan dalam kondisi mengenaskan, akibat sabetan parang berulang kali.

Kasat Reskrim Polres Padang Panjang, AKP Hidup Mulia, menegaskan pihaknya telah mendatangi lokasi kejadian dan membawa Rinaldi yang sebelumnya sudah diamankan warga usai menghabisi nyawa ayah kandungnya.

"Sebelum menghabisi nyawa ayahnya, Rinaldi diketahui baru saja pulang ke pengobatan tradisional. Pelaku pulang berobat bersama kakaknya. Korban sedang dalam kondisi sakit dan tidur di kamar lain. Saat kakak pelaku ini pergi, tiba-tiba pelaku membawa korban ke luar dan melakukan penganiayaan," ujarnya.

Akibat sabetan parang berulang kali tersebut, sekujur tubuh Anas mengalami luka parah. Korban meninggal di lokasi.

"Kondisi korban hancur, karena disabet beberapa kali dengan parang. Korban meninggal di lokasi. Beberapa masyarakat yang berada di lokasi, langsung mengamankan pelaku," katanya.

Hingga kini, Sat Reskrim Polres Padang Panjang masih melakukan penyelidikan terkait motif pembunuhan. Diduga, Rinaldi tega membunuh ayah kandungnya karena mengalami stres. (*/IN-001)

Selasa, 14 Januari 2020

Satu Pelaku Pemerkosaan dan Curanmor di Dharmasraya Ditangkap

Tujuh Pelaku Lainnya Sedang Pengejaran

DHARMASRAYA - Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Dharmasraya, Sumatera Barat, menangkap satu pelaku dari enam pelaku pencurian kendaraan bermotor dan pemerkosaan, di Jorong Sungai Snagkir, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya, Senin malam (13/1/2020).

Pelaku AG (18), ditangkap dalam dua kasus berbeda. Yakni kasus pemerkosaan terhadap PR (20), pegawai swasta asal Jorong Koto Lamo, Nagari Takung, Kecamatam Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Dengan LP/92/K/VI/2018/Polres tanggal 8 juni 2018 tentang tindak pidana pemerkosaan. Kasus tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB. Pelaku bersama dengan teman-temannya berjumlah 6 orang, dengan identitas sudah diketahui dan dalam pengejaran, melakukan tindak pidana pemerkosaan di tepi pengairan irigasi Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya terhadap korban.



Kasus kedua, dengan LP/78/K/V/2019/Polres tanggal 29 mei 2019 tentang pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor. Kronologisnya, terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019. Pelaku bersama temannya RD, yang saat ini dalam pengejaran, mengambil sepeda motor merk Honda Beat Pop Nopol BH 2660 UN milik korban MS (43), warga Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Kedua pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan paksa sambil mengancam korban dengan sebilah pisau.

Kapolres Dharmasraya AKBP Imran Amir, melalui Kasat Reskrim AKP Suyanto menyatakan pihaknya saat sedang melakukan pengejaran terhadap enam pelaku pemerkosaan yang identitasnya sudah diketahui. Di samping itu, Sat Reskrim Polres Dharmasraya juga melakukan pemgejaran terhadap satu pelaku lainnya, RD dalam kasus pencurian sepeda motor.



"Kita harapkan semua pelaku segera dapat kita ringkus," harapnya. (IN-001)

Senin, 13 Januari 2020

Boris-Adang Silaturahim dengan Masyarakat Kampung Jawa Kota Solok

SOLOK - Ketua DPC Partai Golkar Kota Solok, Yutris Can, bersama kader Partai Amanat Nasional (PAN), Irman Yefri Adang, memulai komunikasi dan silaturahim dengan sejumlah tokoh masyarakat di Kota Solok. Yutris Can bersama Irman Yefri Adang, menghadiri undangan dari tokoh masyarakat suku Jawa di Kelurahan Kampung Jawa, Senin malam (13/1/2020). Silaturahim tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Solok Efriyon Coneng, Anggota DPRD Kota Solok Nasril In Dt Malintang Sutan, dua mantan Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Gerindra H. Dalius dan Yosri Martin.

Dalam silaturahim itu, Yutris Can dan Irman Yefri Adang, memohon izin, doa restu kepada tokoh masyarakat dan paguyuban Suku Jawa di Kota Solok, untuk maju menjadi kontestan Pilkada Kota Solok 2020 mendatang. Dalam kesempatan itu, keduanya menegaskan maju dalam eskalasi Pilkada Kota Solok 2020. Hal ini ditegaskan untuk menjawab berbagai isu, yang menyatakan bahwa Yutris Can dan Irman Yefri Adang tidak akan maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020.

"Tanpa izin dan doa restu dari seluruh elemen masyarakat, tidak mungkin kita bisa bergerak dengan mantap. Yakni dengan merangkul semua elemen demi mewujudkan komitmen untuk niat baik maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 23 September 2020 mendatang," ungkapnya.



Yutris Can juga menjelaskan sekelumit perjalanannya, sehingga menegaskan diri maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Yakni, sebagai Ketua DPRD Kota Solok tiga periode (2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024), dirinya diminta untuk maju di ranah eksekutif. Yutris Can mengaku dirinya sudah beberapa kali mencoba untuk memajukan sejumlah kandidat untuk maju dari DPD Partai Golkar Kota Solok. Namun, dorongan untuk maju dari berbagai elemen masyarakat, seiring dengan keinginan Partai Golkar untuk mengusung kadernya di Pilkada Kota Solok 2020.

"Alhamdulillah. Dari berbagai komunikasi dengan berbagai pihak, akhirnya dicapai kesepakatan dengan Irman Yefri Adang. Komitmen dan integritas itu terbangun secara alami," tegasnya.



Sementara itu, Irman Yefri Adang menyatakan pihaknya sangat antusias dengan banyaknya masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, simpul massa seperti ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi penggalangan dukungan jika disatukan. Sehingga, akan mampu menciptakan iklim politik yang kondusif di Kota Solok.

"Tidak ada sesuatu yang bisa dicapai tanpa kerja keras, kerja cerdas dan kerja bersama. Karena itu, kita sangat antusias dengan sambutan seperti ini. Mudah-mudahan ini akan semakin meluas ke titik-titik lain di Kota Solok. Sehingga mampu menjadi kekuatan yang luar biasa nantinya," ujarnya.

Irman Yefri Adang juga menegaskan, pilihannya maju mendampingi Boris didasarkan dari pengalamannya selama di DPRD Kota Solok. Dari pengalamannya selama di DPRD, Irman Yefri Adang melihat figur Yutris Can yang tegas. Terutama terkait dengan persoalan-persoalan yang berkaitan langsung dengan permasalahan masyarakat.

"Boris selama ini dikenal sebagai figur yang tegas dan keras. Apalagi terkait dengan persoalan-persoalan di masyarakat. Namun, hal ini justru dipelintir oleh pihak-pihak yang tidak senang, dengan mengatakan beliau arogan. Tapi hal itu tidak pernah ditanggapi Yutris Can. Yang secara alami membuatnya menjadi pribadi yang tulus. Sehingga, segala isu tersebut mentah dengan sendirinya," tegasnya.



Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng, menyebutkan bahwa Yutris Can merupakan sosok yang penuh komitmen, tegas, dan peduli ke masyarakat. Menurutnya, Yutris Can merupakan sosok yang dirindukan oleh masyarakat Kota Solok. Sehingga, dirinya bersama mesin partai dan elemen masyarakat, siap memenangkan Yutris Can dan Irman Yefri Adang.

"Komitmen Yutris Can dan Irman Yefri Adang kami yakini akan menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat," ungkapnya.



Ikutnya Yutris Can dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solok tahun 2020 mendatang, langsung mengubah peta politik Pilkada Kota Solok. Yutris Can yang akrab disapa Boris tersebut, disebut-sebut bakal menjadi kuda hitam di kontestasi BA 1 P. Pasalnya, sebagai Ketua DPRD Kota Solok tiga periode, pamor dan kapasitas Yutris Can sudah teruji. Termasuk saat mempertahankan Partai Golkar tetap menjadi pemenang Pileg di Kota Solok.

Hubungannya dengan sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat di Kota Solok terbilang sangat padu. Sehingga, saat ini, Yutris Can dinilai sudah pantas memegang kendali eksekutif. Bukan lagi di legislatif yang telah tiga kali dibuktikannya via Pileg 2009, 2014, dan 2019.



Sebagai figur yang sangat mengerti kondisi Kota Solok, Yutris Can juga memiliki hubungan kekerabatan dan sosial dengan para mantan Walikota Solok. Seperti dengan Syamsu Rahim yang sebelumnya sama-sama kader Golkar. Dengan Walikota Solok saat ini, Zul Elfian, sebagai mitra eksekutif dan legislatif. Bahkan dengan Wako Solok periode 2010-2015, Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, yang kini menjadi Anggota DPRD Sumbar. Antara Yutris Can dan Irzal ada hubungan bapak dan anak dalam keluarga besar di KTK Kota Solok.

Apalagi, sebagai Ketua Partai Golkar Kota Solok, Yutris Can saat ini memiliki kekuatan kuat untuk maju. Dalam Pileg 17 April 2019 lalu, Partai Golkar meraih tiga kursi, yakni Yutris Can, Ramadhani Kirana Putra, dan Nasril In Dt Malintang Sutan. Untuk menjadi calon walikota Solok, minimal harus empat kursi. Artinya, Yutris butuh minimal satu kursi lagi untuk menjadi Cawako Solok 2020.m



Sebelumnya, eskalasi Pilkada Kota Solok semakin memanas memasuki tahun baru 2020. Sejumlah calon sudah mulai "memanaskan mesin" untuk menarik simpati masyarakat dan calon partai pengusung. Bahkan, tiga pasang calon sudah melakukan deklarasi. Yakni Ismael Koto-Edi Candra, Yutris Can-Irman Yefri Adang, dan Reinier-Andri Maran. Namun, baru Yutris Can-Irman Yefri Adang yang telah memenuhi persyaratan minimal 4 kursi DPRD Kota Solok untuk maju di kontestasi Pilkada September 2020.

Saat ini, Yutris Can sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Solok, memiliki tiga kursi di DPRD Kota Solok. Sedangkan Irman Yefri Adang, kader PAN, memiliki 2 kursi di legislatif Kota Beras Serambi Madinah. Lima kursi yang "telah" diklaim Yutris Can dan Irman Yefri Adang, membuat mereka menjadi satu-satunya pasangan yang sudah memenuhi persyaratan untuk maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. (rijal islamy)

Terkait Jasa Layanan, Bidan dan Perawat RSUD M Natsir Solok Gelar Demonstrasi

SOLOK - Gejolak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Natsir Kota Solok kembali terjadi. Para perawat dan bidan di rumah sakit milik Pemprov Sumbar itu, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Utama RSUD, Senin (13/1/2020). Mereka menuntut transparansi keuangan rumah sakit yang berada di Kota Solok tersebut. Dalam tuntutan yang disampaikan dalam secarik kertas, para perawat dan bidan menuntut pembagian jasa pelayanan dikembalikan seperti sebelumnya. Beberapa pendemo mengeluhkan uang jasa layanan yang jauh turun dari beberapa bulan sebelumnya.

Para bidan dan perawat yang bergerombol di depan gedung utama, enggan diajak oleh Direktur Utama RSUD, drg Basyir Busnia, Wakil Direktur Yopi Oktavia dan manajemen RSUD M Natsir lainnya. Demonstrasi tanpa koordinator tersebut, akhirnya berdialog dan memutuskan untuk mengikuti ajakan manajemen.



Dirut RSUD M Natsir, drg Basyir Busnia, menyatakan pihaknya sudah melakukan transparansi manajemen selama ini. Pria yang baru tiga bulan menjabat sebagai Dirut RSUD M Natsir tersebut, menyatakan setiap kebijakan ada dasarnya. Pihak manajemen menurutnya telah melibatkan semua pihak dan  semua unsur.

"Kami selama ini sudah berusaha transparan. Apalagi terkait keuangan yang sangat sensitif. Bagi yang tidak puas, bisa mengklarifikasi, dan bisa mengonfirmasi ke pihak terkait. Pembagian jasa layanan itu ada rumus dan ada dasarnya. Ada regulasinya berdasarkan aturan dan undang-undang," ungkapnya.



Basyir Busnia juga menegaskan, bahwa pihaknya sebelum ini sudah mensosialisasikan aturan tersebut ke seluruh elemen yang terkait. Termasuk ke kepala ruangan hingga ke komute keperawatan. Basyir juga menegaskan, keluhan tersebut muncul sejak beberapa waktu lalu, saat pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan banyak yang tertunda (pending).

"Beberapa waktu lalu, RSUD M Natsir mendapatkan tambahan tenaga kesehatan sebanyak 94 orang dari jalur CPNS. Sehingga, dengan dana BPJS yang ter-pending, ditambah dengan tambahan tenaga kesehatan sebanyak 94 orang, tentu saja hasil pembagiannya semakin kecil. Namun hal itu sudah kita sosialisasikan ke seluruh pihak," lanjutnya.



Basyir Busnia juga menuturkan untuk pendapatan berupaya dana layanan di RSUD M Natsir, 92 persen berasal dari pasien BPJS. Sehingga, saat dana BPJS kini tersendat secara nasional, pihaknya mengakui pendapatan juga menurun. Saat ini, jumlah pegawai dan tenaga kesehatan di RSUD M Natsir sebanyak 790 orang.

"Memang harus kita akui, pendapatan kita jauh menurun. Apalagi, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kita senantiasa memberikan layanan terbaik. Meski dengan segala keterbatasan yang ada," ungkapnya.



Terkait ancaman akan mogok kerja oleh para perawat dan bidan, Basyir Busnia menyatakan pihaknya tetap akan menempuh cara-cara persuasif. Yakni dengan mengajak seluruh pihak untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan dengan cara-cara yang baik. Serta yang paling penting, tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai petugas kesehatan yang memberikan pelayanan terbaik ke pasien.

"Tentu terlebih dahulu dengan cara persuasif. Sebab, semuanya di RSUD harus memberikan pelayanan terbaik ke pasien dan msyarakat pengguna layanan. Kami sama sekali tidak ingin menempuh cara-cara yang bisa merugikan. Meski ada aturan-aturan tegas, jika mereka tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing," ungkapnya. (rijal islamy)

"Mulyadi Effect" Bakal "Memaksa" Irzal Ilyas "Turun Gunung"

Benarkah Irzal Ilyas Akan Maju di Pilkada Kota Solok 2020?
Mulyadi Effect Bakal "Memaksa" Irzal Turun Gunung?


Eskalasi Pilkada Kota Solok sudah mulai mengerucut ke tiga pasang calon. Yakni Ismael Koto-Edi Candra, Yutris Can-Irman Yefri Adang, dan Reinier-Andri Maran. Enam kandidat tersebut, merupakan "wajah lama" di kontestasi politik Kota Solok. Mungkinkan akan muncul "wajah baru" dalam Pilkada Kota Solok pada 23 September 2020 mendatang? Atau akan muncul poros keempat, dengan wajah baru stok lama.

SOLOK - Tiga pasang kandidat Walikota-Wakil Walikota yang akan bertarung di kontestasi Pilkada Kota Solok, 23 September 2020 mendatang, sudah "menandatangani" kesepahaman. Ketiga pasang kandidat tersebut, juga telah membangun pencitraan dan menarik simpati masyarakat secara massif. Melalui baliho, spanduk, poster dan berbagai alat peraga lain.

Yang lebih dahsyat, ketiga pasang kandidat juga "bertarung" di dunia maya dengan pola dan durasi yang sangat intens. Berbagai cara kreatif dan inovatif ditampilkan masing-masing pendukung dan simpatisan di berbagai media sosial, terutama di laman facebook, instagram, hingga twitter. Kemudian di jaringan whatsapp dan telegram. Intensitasnya sangat massif, yang membuat masyarakat saat membuka ponsel, langsung disuguhkan desain grafus kreatif dan kata-kata yang menarik simpati.



Ismael Koto-Edi Candra, menjadi calon yang pertama kali menegaskan berpasangan. Baliho, spanduk, poster dan alat peraga lain sudah bertebaran di seantero Kota Solok. Begitupun di jagat maya. Ismael Koto merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solok yang pada Pilkada Kota Solok 2015 lalu, maju bersama Jon Hendra, Ketua DPD PAN Kota Solok. Saat itu, Ismael Koto-Jon Hendra meraih suara terbanyak kedua setelah Zul Elfian-Reinier. Sementara itu, Edi Candra saat ini adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispenduk KB) Pemko Solok. Sama seperti Edi Candra, Ismael Koto sebelumnya merupakan aparatur sipil negara (ASN) dengan karier yang sangat cemerlang. Banyak menghabiskan pengabdiannya di Solok Selatan, Ismael Koto diamanahkan menjabat Asisten 1, bidang pemerintahan di Pemkab Solsel.



Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, secara mengejutkan "mendeklarasikan" diri maju sebagai kandidat Walikota Solok, dengan menggandeng mantan Wakil Ketua DPRD Kota Solok dari Partai PAN, Irman Yefri Adang. Majunya Boris (sapaan Yutris Can), membuat peta politik Pilkada Kota Solok 2020 buncah. Sebab, dengan statusnya sebagai Ketua DPRD Kota Solok tiga periode (2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024), Boris dengan berani telah menegaskan siap meninggalkan jabatannya demi bertarung di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Berpasangan dengan Irman Yefri Adang, yang berasal dari PAN, akan membuat Boris-Adang mewujudkan koalisi dua partai pemenang Pileg di Kota Solok sejak era reformasi, yakni Partai Golkar dan PAN.



Kandidat petahana (incumbent) dari Kota Solok diyakini hanya akan memunculkan Wakil Walikota Solok Reinier Dt Mangkuto Alam. Walikota Solok Zul Elfian, telah menegaskan jauh-jauh hari bahwa dirinya tidak akan maju lagi di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Tidak majunya Zul Elfian, membuat kans Reinier cukup besar memenangkan Pilkada Kota Solok 23 September 2020. Sebagai Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Solok dan status sebagai petahana. Reinier menggandeng Ketua PDI Perjuangan, Andri Maran sebagai calon wakilnya. Pilihan ini, dinilai berbagai pihak cukup brilian. Sebab, Andri Marant dikenal sosok milenial yang sukses sebagai pengusaha muda di Kota Solok.

Ternyata, tiga pasang kandidat Walikota Solok 2020, belum memuaskan bagi masyarakat Kota Solok. Dari sejarahnya, kontestasi Pilkada secara langsung di Kota Solok selalu diisi banyak kontestan. Pilkada langsung perdana pada 2005, diikuti lima pasang calon. Pilkada 2010 diikuti 7 pasang calon, dan Pilkada 2015 lalu diikuti 3 pasang calon. Khusus di Pilkada 2015, salah satu yang membuat pasangan sedikit adalah tidak hadirnya dua partai besar sebagai pengusung, karena permasalahan dualisme kepemimpinan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tingkat pusat. Padahal, saat itu Partai Golkar meraih 4 kursi yang membuat mereka sejatinya bisa mengusung calon sendirian. Sedangkan PPP saat itu punya 2 kursi.

Dari komposisi saat ini, dari 11 partai yang punya kursi di DPRD Kota Solok, lima partai sudah "menentukan sikap", karena diyakini akan mengusung kadernya di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Kelima partai itu adalah Partai Golkar (3 kursi) dan PAN (2 kursi) yang mengusung Yutris Can dan Irman Yefri Adang. Kemudian Partai Gerindra (2 kursi), yang akan mengusung Ismael Koto dan Edi Candra. Lalu PKPI (1 kursi) dan PDIP (2 kursi) bakal mengusung Reinier Dt Mangkuto Alam dan Andri Maran. Sementara, 6 partai belum "menentukan sikap" terkait siapa yang bakal diusung. Keenamnya adalah Demokrat (2 kursi), PBB (2 kursi), PKS (2 kursi), Hanura (2 kursi), NasDem (2 kursi) dan PPP (1 kursi).

Deni Nofri Pudung (kiri) bersama Bayu Kharisma, dua Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Demokrat.


Partai Demokrat, menjadi partai yang berada di poros sentral Pilkada Kota Solok 2020. Sejak Pilkada langsung pada 2005, Partai Demokrat selalu ikut kontestasi. Pada 2005, Partai Demokrat mengusung Syamsu Rahim-Irzal Ilyas (bersama Partai Golkar) yang tampil sebagai pemenang. Pada 2010 mengusung Irzal Ilyas-Zul Elfian yang juga tampil sebagai pemenang. Pilkada 2015 lalu, Demokrat mengusung Irzal Ilyas-Alfauzi Bote (bersama PKS dan Hanura), namun harus menerima kekalahan dari Zul Elfian-Reinier yang diusung PBB, NasDem dan PKPI.

Kebesaran Partai Demokrat di Kota Solok harus diakui dengan hasil Pileg dan sejumlah pertarungan Pilkada di Kota Solok. Dari hasil Pileg, Partai Demokrat senantiasa menjadi partai pemenang tiga besar. Sehingga selalu mendapatkan kursi pimpinan, yakni Wakil Ketua DPRD. Sementara dari hasil Pilkada, dari tiga kali Pilkada langsung yang telah digelar, partai berlambang bintang Mercy tersebut menang dua kali. Tentu, kebesaran dan kejayaan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini di Kota Solok sangat menentukan di Pilkada Kota Solok 2020. Tentu, semua kandidat ingin mendapatkan "servis" dari mesin Mercy. Buktinya, ketiga pasang calon yang telah mengapung saat ini, semuanya mendaftar ke partai yang saat dipimpin oleh Irzal Ilyas Dt Lawik Basa.

Berada di poros sentral Pilkada Kota Solok dan menyandang status sebagai partai besar di Kota Solok, Sumbar dan Indonesia, sikap Partai Demokrat Kota Solok sangat ditunggu. Sikap Irzal Ilyas Dt Lawik Basa sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Solok juga sangat ditunggu masyarakat dan simpatisan pendukung Partai Demokrat. Figur Walikota Solok periode 2010-2015 tersebut sangat dirindukan oleh masyarakat.

Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, Anggota DPRD Sumbar dari Partai Demokrat.


Meski kalah di Pilkada 2015 lalu, nama Irzal Ilyas tetap berpengaruh. Buktinya, pada Pileg 17 April 2019 lalu, Irzal Ilyas berhasil duduk sebagai Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Solok Raya (Kota Solok, Kabupaten Solok, Solok Selatan) dengan meraih suara 13 ribuan. Perlu diingat, sebanyak 7.599 suara diraihnya di Kota Solok, itupun belum termasuk suara masyarakat yang memilih Partai Demokrat. Perbandingannya sangat timpang jika dibandingkan dengan hasilnya Pilkada 2015. Saat berpasangan dengan Alfauzi Bote dan didukung tiga partai (Demokrat, Hanura, PKS), Irzal-Alfauzi hanya meraih 6 ribuan suara.

Dari sejumlah diskusi dengan berbagai pengurus, kader, simpatisan Partai Demokrat Kota Solok, ditambah semakin massifnya eskalasi Pilkada Sumbar, Partai Demokrat dipastikan akan tampil di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Tentu, dengan kebesarannya, Partai Demokrat Kota Solok tidak akan tampil sebagai partai pendukung, tapi akan tampil sebagai partai pengusung. Satu hal yang harus diingat, Partai Demokrat akan mengusung kadernya sendiri. Mamintak angok ka lua badan (meminta napas keluar badan), bukan gaya Demokrat!



Kontestasi Pilkada Kota Solok 2020, juga akan dipengaruhi oleh eskalasi Pilkada Sumbar 2020. Ketua DPW Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi, jauh-jauh hari sudah menegaskan dirinya maju di kontestasi Pilkada Sumbar 2020. Sebagai politikus yang matang dengan program dan sistematis, Mulyadi tentu akan memaksimalkan mesin Partai Demokrat. Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi hingga ke tingkat daerah. Tentunya, dengan tujuan khusus; "Mengembalikan Kejayaan Partai Demokrat". Sesuatu yang sudah "dimulai" Mulyadi dengan menjadi peraih suara terbanyak di Pileg DPR RI 17 April 2019 lalu.

Memasuki tahun 2020, atau hanya 8 bulan jelang Pilkada 23 September 2020 mendatang, "Mulyadi Effect", akan segera bergulir ke daerah, termasuk ke Kota Solok. Sebagai figur yang diyakini "sangat percaya" dengan data dan fakta, Mulyadi dalam menghadapi Pilkada Gubernur Sumbar akan memaksimalkan mesin Mercy hingga ke seluruh wilayah di Sumbar. Dengan asumsi Partai Demokrat di Sumbar tetap dengan pakem akan mengusung kadernya sendiri, Irzal Ilyas Dt Lawik Basa akan maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020!



Sama seperti Mulyadi di Partai Demokrat Sumbar, Irzal Ilyas adalah simbol di Kota Solok. Dengan fakta suara pribadi Irzal Ilyas yang sangat tinggi di Kota Solok, ditambah suara Partai Demokrat sebagai pemenang tiga besar di Kota Solok, hasil survey akan sangat mudah ditebak. Nama Irzal Ilyas akan tampil di urutan teratas. Artinya, Irzal Ilyas akan diusung Partai Demokrat menjadi Calon Walikota Solok 23 September 2020.

Lalu, siapa yang akan mendampingi Irzal Ilyas? Dari lima partai lain yang belum "menentukan sikap", Partai Demokrat memiliki komunikasi yang sangat baik. Dengan dua kursi di DPRD Kota Solok saat ini, Partai Demokrat hanya butuh dua kursi lagi sebagai syarat minimal 4 kursi untuk ikut kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Pilihannya juga sangat beragam. Yakni PBB (2 kursi), PKS (2 kursi), Hanura (2 kursi) dan NasDem (2 kursi). Ikutnya Demokrat dan Irzal Ilyas di Pilkada Kota Solok 2020, tentu akan ikut mendongkrak suara Mulyadi di kontestasi Pilkada Sumbar 2020. Sehingga, "Mulyadi Effect" akan "memaksa" Irzal Ilyas "turun gunung" untuk mengembalikan kebesaran dan kejayaan Partai Demokrat. (rijal islamy)

Kazuyoshi Miura, Pesepakbola Aktif Paling Tua di Dunia Kembali Perpanjang Kontrak

YOKOHAMA - Walau telah berusia 52 tahun, Kazuyoshi Miura nampaknya belum berniat untuk gantung sepatu. Penyerang asal Jepang itu masih akan terus berada di lapangan hijau karena kontraknya diperpanjang Yokohama FC.

Miura saat ini tercatat sebagai pesepak bola tertua yang masih aktif merumput. Dia juga mengukir rekor sebagai pencetak gol paling tua di pertandingan resmi, yakni diusia 50 tahun. Dan, sejak 2005 pria kelahiran Shizuoka, pada 26 Februari 1967 tersebut terus membela Yokohama.

Kiprahnya bersama klub yang mendapat promosi ke J-League itu dipastikan bakal berlanjut. Kontraknya yang akan habis pada 31 Januari 2020, sudah diperpanjang Yokohama, Sabtu (11/1). Belum diketahui durasinya. Yang pasti, pemain berjuluk King Kazu itu akan memasuki musim ke-35 pada tahun ini.

Miura hanya tampil tiga kali di J2-League pada tahun lalu dengan total durasi 109 menit. Jika ditambah dengan turnamen Piala Kaisar, dia sudah merumput sebanyak lima kali atau selama 233 menit. Sayangnya, dia tidak pernah mencetak gol.

Tapi, Miura meneruskan rekornya sebagai pesepak bola profesional tertua di J-League, bahkan di dunia. Sebelumnya, pada 2017, dia menjadi pemain tertua yang tampil di laga resmi. Saat itu dia berusia 50 tahun dan tujuh hari. Itu melewati rekor legenda Inggris Stanley Matthews.

Selama kariernya, Miura sudah membela 13 klub berbeda baik itu di Jepang, Brasil, Italia Kroasia dan Australia. Walau lahir di Negeri Matahari Terbit, dia memulai kariernya di Amerika Latin, bersama Santos pada 1986.

Selama empat tahun Miura merantau di Brasil dan baru pulang lagi ke kampung halaman pada 1990 lantaran bergabung dengan Verdy Kawasaki. Pada 1994, dia sempat merasakan atmosfir Serie A karena dipinjam Genoa. Namun, dia hanya mencetak satu gol dari 21 laga.

Miura juga sempat direkrut Dinamo Zagreb pada 1999 dan hanya bermain 12 kali. Sedangkan kisahnya di Australia terjadi pada 2005 setelah dipinjam Sydney FC, dimana mencetak dua gol dari empat laga. Dia juga pernah membela Jepang (1990-2000) dan mengemas 55 gol dari 89 partai. (*/IN-001)

Dukung Kota Literasi, KOHATI Cabang Ambon Periode 2019-2020 Dilantik

AMBON - Pelantikan pengurus Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Ambon periode 2019-2020 dengan tema "Sinergitas KOHATI Menuju Ambon Kota Literasi", dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 januari 2020 pukul 15 :30 WIT di Aula Kantor Desa Batumerah, Ambon, Maluku.

Kepengurusan KOHATI periode 2019-2020 dilantik langsung oleh ketua umum HMI Cabang Ambon, Mizwar Tomagola. Pelantikan juga dihadiri oleh perwakilan dari KAHMI Provinsi Maluku, Yunda Tuti Marasabessy serta perwakilan dari komisariat sejajaran HMI Cabang Ambon.

Pada kesempatan itu, Ketua KOHATI Periode 2019-2020  yang baru dilantik, Mega Lina, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema pelantikan dan Rapat Kerja Kohati hari ini mempertegas bahwa KOHATI Cabang Ambon, siap mengawal misi besar HMI Cabang Ambon menuju Ambon Kota Literasi.

"KOHATI Cabang Ambon di kepengurusan kali ini akan bersam-sama HMI Cabang Ambon untuk memperjuangkan Ambon sebagai Kota Literasi," tutur Mega.

Mahasiswa asal Negeri Waisala ini juga menegaskan bahwa KOHATI Cabang Ambon periode 2019-2020 dibawah kepenguruaannya akan mengawal isu-isu keperempuanan yang hari ini marak terjadi di kota Ambon.

Menurut Mega bahwa KOHATI harus peka terhadap isu-isu keperempuanan yang sering kali ada di headline media cetak maupun online yang ada di Kota Ambon.

"Tentunya kami tidak hanya terfokus kepada program kerja tetapi sekali lagi kami juga akan peka terhadap isu-isu keperempuanan," tutup Mega. (IN-027)
© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved