INFO KRIMINAL

Minggu, 19 Januari 2020

Slogannya ProMoTer, Ternyata Polsek Singkarak Tak Kunjung Berubah

Paradigma baru Polri dengan slogan PROfesional, MOdern, TERpercaya (ProMoTer), membuat chemistry masyarakat dan kepolisian semakin kuat. Namun, pernyataan mengejutkan dilontarkan tokoh masyarakat ke Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi saat kunjungan kerja ke Mapolsek Singkarak, Sabtu (18/1/2020). Mereka sepakat berujar; "Polsek Singkarak Tak Kunjung Berubah!"

SOLOK - Kegiatan kunjungan kerja (Kunker) Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK, bersama seluruh pejabat utama di Polres Solok Kota, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Mapolsek X Koto Dibawah, atau yang lebih dikenal dengan Polsek Singkarak. Rombongan diterima segenap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Forkopincam, dan walinagari terpilih di wilayah hukum Polsek Singkarak. Saat diskusi, para tokoh "sepakat" berujar; "Polsek Singkarak Tak Kunjung Berubah".

Kunker Polres Solok Kota dengan "kekuatan penuh" ke Mapolsek Singkarak, diikuti Wakapolres Kompol Aksalmadi, Kabag Perencanaan Kompol Yus Eri, Kabag Sumda Kompol Irwan Zani, Kasat Intelkam AKP Milson Joni, Kasat Reskrim Iptu Defrianto, Kasat Sabhara AKP Poniman, Kasat Lantas AKP Zamri Naldi, Kasat Bimas Iptu Laydi, Ketua Cabang Bhayangkari Polres Solok Kota Ny. Dessy Ferry Suwandi dan personel dari Mapolres Solok Kota.



Rombongan diterima langsung Kapolsek Singkarak Iptu Ahmad Ramadhan, SH, MH, bersama para Kanit, personel Polsek Singkarak, dan ranting Bhayangkari Singkarak di bawah pimpinan Ny. Lily Ramadhan. Turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Partai Gerindra Septrismen, Vivi Yulia Rahayu dari Partai Golkar, Camat Singkarak Sujanto Amrita, Plt. Danramil Singkarak Yon Efrizal.

Di samping para Forkopimcam tersebut, kedatangan Kapolres Solok Kota dan rombongan juga dihadiri para Walinagari, Ketua KAN, Ketua BPN, dan walinagari terpilih di wilayah hukum Polsek X Koto Dibawah. Yakni Nagari Singkarak, Tikalak, Kacang, Aripan, Koto Sani, Sumani, dan Saningbakar.

Rangkaian kunjungan Kapolres dan rombongan, dimulai dengan makan siang bersama seluruh hadirin. Kemudian dilanjutkan dengan seremonial penanaman pohon oleh Kapolres AKBP Ferry Suwandi dan Ketua Cabang Bhayangkari Solok Kota Ny. Dessy Ferry Suwandi di samping Mapolsek.



Kegiatan utama, yakni sesi tanya jawab dengan tokoh masyarakat berjalan dengan seru! Dimulai dengan paparan Kapolres Ferry Suwandi, di depan sekira 150 hadirin, tentang atensi dari Kapolda Sumbar mengenai pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), bahaya peredaran Narkoba, dan penekanan khusus kepada seluruh personel Polri untuk tidak melakukan pungutan liar.

"Kasus Curanmor saat ini sangat marak di wilayah Sumbar. Sudah seperti minum obat. Pagi terjadi, sore terjadi dan malam pun terjadi. Kita mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat supaya membuat cegah tangkal terhadap kasus Curanmor di wilayah masing-masing. Salah satunya dengan kembali mengaktifkan pos ronda," ujarnya.



Ferry Suwandi juga mengharapkan seluruh masyarakat untuk teliti dan berhati-hati membeli kendaraan bermotor. Terutama dari orang yang tidak dikenal. Sebab bisa disangkal sebagai penadah barang curian. Ferry juga mengharapkan seluruh masyarakat untuk bersama-sama aktif dalam pemberantasan Narkoba. Di akhir arahannya, Ferry juga memberikan penekanan khusus kepada segenap personel agar jangan sekali-kali melakukan pungutan liar.

"Pungutan liar atau Pungli oleh personel, akan sangat merusak citra Polri di masyarakat. Jika ditemukan, akan ditindak tegas," ungkapnya.

Sambutan dan arahan dari Kapolres tersebut ternyata sudah sesuai dengan prediksi hadirin. Suasana pertemuan mendadak memanas saat dibuka sesi tanya jawab. Salah satu tokoh masyarakat, Toyoniyosa, memulai sesi tanya jawab tersebut dengan pernyataannya yang membuat seluruh mata tertuju kepadanya.



"Polsek Singkarak tak kunjung berubah," ujarnya dengan nada datar.

Pernyataan itu, membuat Kapolres Ferry Suwandi langsung mendongak. Namun, setelah melempar senyum, Toyoniyosa menyambung kata-katanya dengan menegaskan bahwa hal itu merujuk pada kantor atau Mapolsek X Koto Dibawah atau Mapolsek Singkarak. Menurutnya, sepanjang pengamatannya selama ini, kondisi bangunan Polsek Singkarak tidak kunjung direhab dan masih merupakan bangunan lama.

"Sebagai masyarakat di sini, kami sangat miris dan prihatin. Mapolsek Singkarak yang berada di jalur perlintasan antar kota di Sumbar dan antar provinsi, seharusnya menjadi kantor yang megah. Namun, saat ini kita bisa lihat sendiri kondisinya. Masih berupa bangunan lama. Tapi hal itu, tidak begitu terperhatikan, karena bagusnya layanan dari Kapolsek Singkarak Ahmad Ramadhan dan jajarannya. Tapi alangkah bagusnya kalau Mapolsek ini dibuat menjadi kantor yang megah. Sebab, akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat kami," ungkapnya.



Pernyataan ini langsung dijawab Kapolres Ferry Suwandi dengan menyatakan pihaknya telah mengusulkan ke Mabes Polri melalui Polda Sumbar untuk pembangunan Mapolsek Singkarak di tahun anggaran 2020. Apalagi menurutnya, atas perjuangan Kapolsek Ahmad Ramadhan dan jajarannya, tanah Mapolsek Singkarak sudah bersertifikat, yang menjadi syarat mutlak anggaran pembangunan bisa dikucurkan.

"Kita sedang menunggu hasilnya. Karena kita hanya mengusulkan. Namun, tahun 2020 ini, Polsek Singkarak mendapatkan dana hibah pembangunan dari Pemkab Solok sebesar Rp 2 miliar. Karena itu, kita sangat berterima kasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Solok, yang telah memperjuangkan ini," ujarnya.



Anggota DPRD Kabupaten Solok, Septrismen Sutan Putiah, menyatakan pengusulan dana hibah untuk pembangunan Mapolsek Singkarak tersebut didasarkan pada kondisi Mapolsek dan aspirasi dari masyarakat.

"Kita sangat komit. Bahwa Polsek Singkarak, dengan beban kerja yang sangat berat, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai," ujarnya.

Sementara itu, Walinagari Singkarak terpilih, Rahman, mengharapkan ke depannya, Polres Solok Kota dan Polsek Singkarak beserta jajarannya, membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat dalam koordinasi di bidang hukum. Sebab menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak paham hukum, dan cenderung diterpa isu yang tak jelas, terutama perangkat pemerintahan di nagari.



Jelang penutupan kegiatan, hadirin dikejutkan dengan kedatangan Kapolres Bukittinggi AKBP Iman Pribadi Santoso bersama rombongannya yang singgah di Dermaga Singkarak, setelah menghadiri Kejuaraan Renang Bhayangkara tingkat Sumatera di Solok Water Park, Kota Solok. Di rombongan tersebut, juga ikut Wakapolres Kompol Sumintak, yang sebelumnya adalah Wakapolres Solok Kota. (rijal islamy)

Jumat, 17 Januari 2020

Polemik PT Dempo di Pessel, Antara Investasi dan Resistensi dari Wakil Rakyat


Polemik PT Dempo Group di Pesisir Selatan
* Antara Investasi dan Penolakan dari Wakil Rakyat


Keberadaan PT Dempo Group menjadi polemik panas antara Pemkab Pessel dan sejumlah Anggota DPRD Pessel. Dempo datang ke Pessel sebagai investor dan mengerjakan sejumlah proyek-proyek strategis. Salah satunya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). Namun, dalam prosesnya, terjadi tarik-menarik kepentingan. Di antara investasi untuk mempercepat pembangunan daerah dan resistensi dari sejumlah wakil rakyat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menegaskan komitmennya mendukung investor yang masuk ke daerah itu. Selain untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, daerah paling selatan Sumbar tersebut butuh investasi untuk kemajuan daerah. Penyebabnya klasik, daerah tersebut memiliki anggaran yang terbatas.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Pesisir Selatan, Suardi, mengatakan, pihaknya butuh investasi untuk mempercepat kemajuan daerah. Menurutnya, menemukan investor yang serius berinvestasi seperti PT Dempo, cukup sulit dan ketika ada yang serius maka wajar pemerintah daerah mendukungnya. Namun, Supardi menegaskan dukungan yang diberikan perlu tidak membabi buta. Mesti ada hal-hal teknis yang dipertimbangkan sebelum bertindak.

"Dukungan yang kita diberikan, mencakup kemudahan memberikan izin, hingga memastikan investor terbebas dari berbagai tekanan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pro dan kontra kehadiran investor merupakan hal biasa, namun jika berada pada batas yang tidak bisa ditolerir Bupati Hendrajoni akan segera turun tangan. Sejauh ini, bupati cukup intens terkait hal itu. Bahkan selalu berada di garis depan jika ada investor yang mendapat berbagai tekanan," ujarnya.

Supardi mencontohkan, saat berbagai isu negatif dihembuskan oleh beberapa kalangan terkait pembangunan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) oleh PT Dempo Sumber Energi di Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Bupati Hendrajoni merespons dengan cepat dengan mendatangi lokasi dan meluruskan informasi yang berkembang.

Dari catatan Supardi, terutama terkait pembangunan PLTMH oleh PT Dempo Sumber Energi, perusahaan itu setidaknya telah mengantongi 10 izin dari DPM PTSP Pessel, serta berbagai dokumen lain baik dari pemerintah provinsi dan pusat. Izin tersebut mulai dari Izin Prinsip Pembangunan PLTMH “Sungai Batang Pelangai Hulu” nomor : 522.540/47/EL.1/HUTSDM/PS/X/2014 yang diterbitkan pada 24 Oktober 2014. Selanjutnya, Izin Lingkungan Pembangunan PLTMH, Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Penjelasan Status Kawasan Hutan PLTMH, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Kemudian, Revisi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Revisi Titik Koordinat Izin Prinsip PLTM Sungai Batang Pelangai Hulu, Revisi Izin Lingkungan, Penambahan Izin Mendirikan Bangunan.

Sementara izin pemerintah pusat yang dikantongi PT Dempo Sumber Energi adalah izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.514/Menlhk/Setjen/PLA.O/8/2019.

"Jadi tidak benar jika ada pihak yang berpendapat PT Dempo Sumber Energi tidak memiliki izin," tegasnya.

Stone Crusher milik PT Dempo Group yang disegel Ditreskrimsus Polda Sumbar, Minggu (12/1/2020).

Disegel Ditreskrimsus Polda Sumbar

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar menyegel areal pemecah batu (Stone Crusher) milik PT Dempo Group di Pesisir Selatan, Minggu (12/1/2020). Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar Kombes Pol Juda Nusa Putra mengatakan, penyegelan dilakukan karena dugaan adanya pertambangan ilegal. Menurut Juda, penyegelan, dilakukan karena PT Dempo Group tidak memiliki izin. Dari pemeriksaan dokumen, PT Dempo Makmur Sejati, perusahaan tersebut tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sejumlah alat-alat pertambangan disita, serta dipasang garis polisi.

"Penyegelan ini kita lakukan supaya tidak ada lagi aktivitas di areal pertambangan di sana, karena pertambangan itu ilegal. Perusahaan tersebut diduga bekerja-sama dengan pihak asing," katanya di Mapolda Sumbar, Rabu, (15/1/2020).

Juda menambahkan, lokasi tambang tersebut berada di pinggir sungai, sedangkan batu-batu yang akan dipecah diambil dari sungai tersebut. Dampak pertambangan itu dapat merusak lingkungan.

"Selain menyegel areal pertambangan, kita juga melakukan penyitaan terhadap alat-alat tambang, seperti satu buah mesin pemecah batu, dua bacthing plan, dua alat berat, dan lainnya," ujarnya.

Pasal yang akan disangkakan nanti adalah pasal 158 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda Rp10 miliar.

Jamalus Yatim
Wakil Ketua DPRD Pessel

Ditolak Pimpinan DPRD Pessel

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat akan menggunakan hak angket dan interpelasi terkait persoalan PT Dempo Sumber Energi. DPRD menilai, pemerintah daerah tidak serius menyikapi persoalan PT Dempo. Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Jamalus Yatim mengatakan, interpelasi dan hak angket tersebut untuk menindak kebijakan pemerintah kabupaten yang seakan melegalkan investasi tanpa izin. Karena itu, DPRD perlu lakukan evaluasi untuk membenahinya.

"Kami dari DPRD akan melakukan sesuai dengan tugas kami, bisa jadi kami akan melangkah lebih jauh, misalnya menggunakan hak angket, interpelasi pada kebijakkan yang salah," ungkap politisi Demkorat ini, kepada Kamis (16/1/2020).

Hak interpelasi yaitu hak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang strategis serta berdampak luas kepada masyarakat. Sedangkan, hak angket yaitu hak untuk melakukan penyelidikan alas kebijakan pcmerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan dan undang-undang.

Jamalus menjelaskan, sejauh ini PT Dempo Sumber Energi telah terbukti beroperasi tanpa izin lengkap. Tapi, pemerintah sendiri tidak pernah mengambil kebijakan tegas. Bahkan, terkesan seperti mendukung.

"Dan ini kami tidak ada indikasi politik, tidak terkait dengan politik apapun. Ini murni untuk kemaslahatan Pesisir Selatan. Karena, kita perlu membenahi setiap persoalan terjadi," terangnya.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Pesisir Selatan, telah menggelar hearing dengan pihak Dempo, di Painan, Rabu 15 Januari 2020. Bahkan, hearing tersebut juga dihadiri pejabat OPD. Dalam hearing tersebut, Ketua Komisi II DPRD Pesisir Selatan, Alkisman, menyatakan pihak PT Dempo tidak bisa membuktikan sejumlah izin yang telah dikantongi. Izinnya belum ada yang lengkap, selain izin menggarap PLTMH.

"Belum ada satu izin-pun. Kecuali izinya satu yakni PLTMH. Sejumlah izin yang diperlukan saat ini, PT Dempo Sumber Energi baru memasukkan berkas. Belum ada satu izin yang dimiliki, seperti izin galian C dan stone crusher yang sudah dioperasikan. Jadi tak ubahnya, seperti orang melamar pekerjaan," jelasnya.

Sementara itu, salah perwakilan PT. Dempo Sumber Energi, Fadlan saat dimintai jawaban oleh wartawan pihak belum bisa mejawab secara rinci. Sebab, dirinya mengaku semuanya masih berproses.

"Untuk sementara ini, kami belum bisa menjawab secara rinci. Dan setiap izin akan terus berproses," terangnya.

Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Jamalus Yatim, menegaskan bakal menindak anggota dewan yang terlibat kongkalikong dengan PT Dempo Sumber Energi. Jamalus menyatakan akan menyeret ke Badan Kehormatan DPRD.

Senada dengan itu, Hakimin, Wakil Ketua dari Fraksi Gerindra juga menegaskan pihaknya akan tegas, dan tidak ada tawar menawar dan akan memproses sesuai peraturan berlaku.

"Kami akan evaluasi jika ada anggota dewan yang bermain. Apalagi untuk memuluskan proyek yang beroperasi dengan izin yang belum lengkap," tegasnya.

Namun, sejauh ini terkait siapa anggota DPRD yang diduga terlibat kongkalikong, unsur pimpinan dewan tersebut belum mau memberikan nama. Dengan alasan sedang mencari bukti yang kuat.

"Karena ini berkaitan dengan lembaga. Jika terbukti akan kami proses secara kelembagaan. Jika pidana, tentu akan kami serahkan kepada penegak hukum," tutupnya. (*/IN-001)

Tarif Prostitusi Online Pelajar di Sumbar Rp 500 Ribu

PADANG - Bisnis pelacuran di Sumatera Barat yang dikenal sebagai daerah agamis bukan lagi ibarat kentut. Aromanya terasa namun wujudnya tidak ada. Bahkan, yang memiriskan, bisnis lendir itu kini sudah merambah ke kalangan pelajar. Terbukti, Polresta Padang mengungkap dua orang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) asal Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, terlibat dalam prostitusi online di Kota Padang. Keduanya, AY (15) dan YF (15) terlibat dalam bisnis lendir bersama mucikari berinisial FB (33) dan dua mucikari lainnya, yang juga masih berumur 16 tahun. Penangkapan tiga muncikari ini dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Kota Padang di kawasan GOR H Agus Salim, Rabu (15/1/2020) dini hari. Sementara, dua korban prostitusi ini diamankan di salah satu hotel.

Polresta Padang menggelar jumpa pers tetang prostitusi online yang melibatkan pelajar yang masih di bawah umur, Kamis (16/01/2020) di Mako Polresta Padang lantai II. Para tersangka ditangkap pada hari Rabu, (15/01/2020) sekitar pukul 03.30 WIB di kawasan GOR H Agus Salim. Mereka ditangkap saat sedang duduk di salah satu cafe tanpa perlawanan.

Dari kronologisnya, modus para pelaku adalah memasukan foto korban ke dalam aplikasi Michat. Kemudian menawarkan korban ke aplikasi media sosial tersebut. Setelah kesepakatan dan harga cocok para tersangka mengantar para korban ke hotel yang telah disepakati. Tarif masing-masing pelajar tersebut Rp 500 ribu, yang hasilnya dibagi dua dengan para mucikari.

Para pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. R (33) tahun berperan mengantar dan menjemput korban, A, (16) tahun dan AS (16) tahun mencari tamu untuk korban mengantar dan menjemput korban.

Korban AY 15 tahun alamat Air Terjun Lansano dan YM 15 tahun Batang Kapas, ke dua korban sama-sama pelajar dari Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Perkara terjadi semenjak tanggal 10 Januari 2020 hingga 12 Januari 2020, bertempat di sejumlah hotel di Kota Padang.

Para pelaku dikenakan pasal 76 i jo pasal 88 UU RI no 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun kurungan dan denda paling banyak Rp 200 juta.

Pengungkapan kasus ini bermula saat Polresta Padang mendapat informasi dari kakak korban bahwa ada dua orang remaja yang sudah meninggalkan rumahnya. Dari informasi itu, Polresta Padang mendapatkan informasi tiga mucikari sedang berada di GOR H Agus Salim Padang dan sedang melakukan transaksi.

"Berdasarkan dua informasi tersebut kita langsung turun ke lapangan mengadakan penyelidikan. Kita coba masuk. Akhirnya, personel kita melakukan transaksi dengan mereka," ungkap Kapolres Kombes Pol Yulmar Try Himawan, Kamis (16/01/2020).

Kapolres Yulmar juga menegaskan pihaknya sangat miris dengan kejadian seperti ini. Kota Padang dan Sumbar menurutnya adalah daerah yang religius.

"Tentu kita selalu serius, ini masalah yang harus kita selesaikan bersama. Karena kenapa anak dibawah umur, mereka pelajar tentu juga menjadi suatu program kita dari Polresta Padang untuk mencegahnya. Bahkan, korban tidak sekolah lagi sejak awal Januari 2020," jelasnya. (IN-001)

Jual Merkuri untuk Tambang Ilegal, Dua Warga Ditangkap

PADANG - Tim Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Direskrimsus Polda Sumbar) berhasil menangkap dua pria penjual bahan kimia berbahaya berupa air raksa atau merkuri di kawasan Jorong Tanjung Salilok Kanagarian Sikabau Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumbar, Kamis (9/1/2020).

Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar AKBP Iwan Ariyandhy, SIK, MH dalam konferensi pers di Mapolda Sumbar, Kamis (16/1/2020), memaparkan, penangkapan terhadap dua pria yang berinisial ZR (49) dan RM (45) bersumber dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan memperjualbelikan air raksa atau merkuri tampa memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP-B2) yang digunakan untuk melakukan illegal mining di Kabupaten Dharmasraya beberapa daerah lain di Sumbar.

Iwan Ariyandhy yang didampingi Kabid Humas Kombes Pol Satake Bayu Setianto beserta jajaran Polda Sumbar lainnya, memaparkan, berbekal informasi masyarakat tersebut tim Ditreskrimsus Polda Sumbar langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) serta melakukan pengecekan terhadap kediaman pelaku ZR di Jorong Tanjung Salilok Nagari Sikabau Pulau Punjung. Benar saja, setelah diperiksa lebih lanjut, pria tersebut didapati memiliki 75 kilogram air raksa untuk diperjualbelikan. Selain itu, tim juga menyita satu unit ponsel yang diduga merupakan alat komunikasi dalam bertransaksi bahan kimia berbahaya secara ilegal.

Sedangkan pelaku RM ditangkap di jalan Adinegoro Simpang Kalumpang Koto Tangah Kota Padang dengan barang bukti (BB) 82 kilogram air raksa atau merkuri. Pelaku merupakan warga Korong Pasar Pauh Kambar Padang Pariaman.

Subdit IV Ditreskrimsus Iwan Ariyandhy mengatakan, atas perbuatan melawan hukum yang mereka perbuat, kedua pelaku dijerat Pasal 104 atau Pasal 106 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 62 ayat (1) junto pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (Humas Polda Sumbar)

Rabu, 15 Januari 2020

Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat Ditangkap Polisi

PURWOREJO - Sempat viral di media sosial, raja dan ratu Keraton Agung Sejagat akhirnya digulung oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Tengah. Sang raja, Totok Santosa dan permaisuri Fanni Aminadia kini telah diamankan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono menyampaikan, kedua pelaku diamankan pada pukul 18.00 WIB sore tadi.

"Mereka terancam melanggar Pasal 14 UU 1/1946 tentang peraturan hukum pidana," kata Argo kepada wartawan, Selasa, 14 Januari 2020.



Dalam Pasal 14 UU No 1/1946 menyebut, barang siapa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat di hukum maksimal 10 tahun dan atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi yang merupakan warga Desa Pogung, Purworejo, Jawa Tengah. Bersama kedua pelaku, polisi juga mengamankan sebagai barang bukti berupa KTP, dokumen palsu yang dicetak oleh pelaku untuk perekrutan anggota Keraton Agung Sejagat.

Sebelumnya, keberadaan Keraton Agung Sejagat sempat menggemparkan media sosial tanah air. Keberadaan keraton tersebut, ditandai dengan bangunan semacam pendopo yang belum selesai pembangunannya. Di sebelah utara pendopo, ada sebuah sendang (kolam) yang keberadaannya sangat disakralkan.



Pada lokasi tersebut, juga ada sebuah batu prasasti bertuliskan huruf Jawa, dimana pada bagian kiri prasasti ada tanda dua telapak kaki, dan di bagian kanan ada semacam simbol. Prasasti ini disebut dengan Prasasti I Bumi Mataram.

Keraton Agung Sejagat, dipimpin oleh seseorang yang dipanggil Sinuwun yang bernama asli Totok Santosa Hadiningrat dan istrinya yang dipanggil Kanjeng Ratu yang memiliki nama Fanni Aminadia.

Sinuhun Totok mengklaim punya pengikut saat ini mencapai sekitar 450 orang dan punya tugas untuk meneruskan Kerajaan Majapahit yang runtuh pada 1518, sekitar 500 tahun yang lalu.



Sementara itu, Penasihat Keraton Agung Sejagat yang menyatakan bernama Resi Joyodiningrat menegaskan pihaknya bukan aliran sesat seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Namun, ia mengatakan Keraton Agung Sejagat merupakan kerajaan atau kekaisaran dunia yang muncul karena telah berakhir perjanjian 500 tahun yang lalu, terhitung sejak hilangnya Kemaharajaan Nusantara, yaitu imperium Majapahit pada 1518 sampai dengan 2018.

Joyodiningrat mengklaim bahwa perjanjian 500 tahun tersebut dilakukan Dyah Ranawijaya sebagai penguasa Majapahit dengan Portugis sebagai wakil orang barat atau bekas koloni Kekaisaran Romawi di Malaka tahun 1518.



Dengan berakhirnya perjanjian tersebut, maka berakhir pula dominasi kekuasaan barat yang mengontrol dunia setelah Perang Dunia II dan kekuasaan tertinggi harus dikembalikan ke pemiliknya, yaitu Keraton Agung Sejagat sebagai penerus Medang Majapahit yang merupakan Dinasti Sanjaya dan Syailendra. (*/IN-001)

Memilukan, Seorang Anak Tega Membunuh Ayah Kandungnya dengan Sebilah Parang di Tanah Datar, Sumatera Barat

TANAH DATAR - Seorang anak di Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tega menghabisi nyawa ayah kandungnya dengan sebilah parang, Senin (13/1/2020) sekira pukul 14.00 WIB. Pembunuhan yang dilakukan Rinaldi (50), terhadap Anas (86), terbilang sangat sadis. Tubuh Anas ditemukan dalam kondisi mengenaskan, akibat sabetan parang berulang kali.

Kasat Reskrim Polres Padang Panjang, AKP Hidup Mulia, menegaskan pihaknya telah mendatangi lokasi kejadian dan membawa Rinaldi yang sebelumnya sudah diamankan warga usai menghabisi nyawa ayah kandungnya.

"Sebelum menghabisi nyawa ayahnya, Rinaldi diketahui baru saja pulang ke pengobatan tradisional. Pelaku pulang berobat bersama kakaknya. Korban sedang dalam kondisi sakit dan tidur di kamar lain. Saat kakak pelaku ini pergi, tiba-tiba pelaku membawa korban ke luar dan melakukan penganiayaan," ujarnya.

Akibat sabetan parang berulang kali tersebut, sekujur tubuh Anas mengalami luka parah. Korban meninggal di lokasi.

"Kondisi korban hancur, karena disabet beberapa kali dengan parang. Korban meninggal di lokasi. Beberapa masyarakat yang berada di lokasi, langsung mengamankan pelaku," katanya.

Hingga kini, Sat Reskrim Polres Padang Panjang masih melakukan penyelidikan terkait motif pembunuhan. Diduga, Rinaldi tega membunuh ayah kandungnya karena mengalami stres. (*/IN-001)

Selasa, 14 Januari 2020

Satu Pelaku Pemerkosaan dan Curanmor di Dharmasraya Ditangkap

Tujuh Pelaku Lainnya Sedang Pengejaran

DHARMASRAYA - Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Dharmasraya, Sumatera Barat, menangkap satu pelaku dari enam pelaku pencurian kendaraan bermotor dan pemerkosaan, di Jorong Sungai Snagkir, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya, Senin malam (13/1/2020).

Pelaku AG (18), ditangkap dalam dua kasus berbeda. Yakni kasus pemerkosaan terhadap PR (20), pegawai swasta asal Jorong Koto Lamo, Nagari Takung, Kecamatam Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Dengan LP/92/K/VI/2018/Polres tanggal 8 juni 2018 tentang tindak pidana pemerkosaan. Kasus tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB. Pelaku bersama dengan teman-temannya berjumlah 6 orang, dengan identitas sudah diketahui dan dalam pengejaran, melakukan tindak pidana pemerkosaan di tepi pengairan irigasi Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya terhadap korban.



Kasus kedua, dengan LP/78/K/V/2019/Polres tanggal 29 mei 2019 tentang pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor. Kronologisnya, terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019. Pelaku bersama temannya RD, yang saat ini dalam pengejaran, mengambil sepeda motor merk Honda Beat Pop Nopol BH 2660 UN milik korban MS (43), warga Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Kedua pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan paksa sambil mengancam korban dengan sebilah pisau.

Kapolres Dharmasraya AKBP Imran Amir, melalui Kasat Reskrim AKP Suyanto menyatakan pihaknya saat sedang melakukan pengejaran terhadap enam pelaku pemerkosaan yang identitasnya sudah diketahui. Di samping itu, Sat Reskrim Polres Dharmasraya juga melakukan pemgejaran terhadap satu pelaku lainnya, RD dalam kasus pencurian sepeda motor.



"Kita harapkan semua pelaku segera dapat kita ringkus," harapnya. (IN-001)

Senin, 13 Januari 2020

Terkait Jasa Layanan, Bidan dan Perawat RSUD M Natsir Solok Gelar Demonstrasi

SOLOK - Gejolak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Natsir Kota Solok kembali terjadi. Para perawat dan bidan di rumah sakit milik Pemprov Sumbar itu, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Utama RSUD, Senin (13/1/2020). Mereka menuntut transparansi keuangan rumah sakit yang berada di Kota Solok tersebut. Dalam tuntutan yang disampaikan dalam secarik kertas, para perawat dan bidan menuntut pembagian jasa pelayanan dikembalikan seperti sebelumnya. Beberapa pendemo mengeluhkan uang jasa layanan yang jauh turun dari beberapa bulan sebelumnya.

Para bidan dan perawat yang bergerombol di depan gedung utama, enggan diajak oleh Direktur Utama RSUD, drg Basyir Busnia, Wakil Direktur Yopi Oktavia dan manajemen RSUD M Natsir lainnya. Demonstrasi tanpa koordinator tersebut, akhirnya berdialog dan memutuskan untuk mengikuti ajakan manajemen.



Dirut RSUD M Natsir, drg Basyir Busnia, menyatakan pihaknya sudah melakukan transparansi manajemen selama ini. Pria yang baru tiga bulan menjabat sebagai Dirut RSUD M Natsir tersebut, menyatakan setiap kebijakan ada dasarnya. Pihak manajemen menurutnya telah melibatkan semua pihak dan  semua unsur.

"Kami selama ini sudah berusaha transparan. Apalagi terkait keuangan yang sangat sensitif. Bagi yang tidak puas, bisa mengklarifikasi, dan bisa mengonfirmasi ke pihak terkait. Pembagian jasa layanan itu ada rumus dan ada dasarnya. Ada regulasinya berdasarkan aturan dan undang-undang," ungkapnya.



Basyir Busnia juga menegaskan, bahwa pihaknya sebelum ini sudah mensosialisasikan aturan tersebut ke seluruh elemen yang terkait. Termasuk ke kepala ruangan hingga ke komute keperawatan. Basyir juga menegaskan, keluhan tersebut muncul sejak beberapa waktu lalu, saat pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan banyak yang tertunda (pending).

"Beberapa waktu lalu, RSUD M Natsir mendapatkan tambahan tenaga kesehatan sebanyak 94 orang dari jalur CPNS. Sehingga, dengan dana BPJS yang ter-pending, ditambah dengan tambahan tenaga kesehatan sebanyak 94 orang, tentu saja hasil pembagiannya semakin kecil. Namun hal itu sudah kita sosialisasikan ke seluruh pihak," lanjutnya.



Basyir Busnia juga menuturkan untuk pendapatan berupaya dana layanan di RSUD M Natsir, 92 persen berasal dari pasien BPJS. Sehingga, saat dana BPJS kini tersendat secara nasional, pihaknya mengakui pendapatan juga menurun. Saat ini, jumlah pegawai dan tenaga kesehatan di RSUD M Natsir sebanyak 790 orang.

"Memang harus kita akui, pendapatan kita jauh menurun. Apalagi, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kita senantiasa memberikan layanan terbaik. Meski dengan segala keterbatasan yang ada," ungkapnya.



Terkait ancaman akan mogok kerja oleh para perawat dan bidan, Basyir Busnia menyatakan pihaknya tetap akan menempuh cara-cara persuasif. Yakni dengan mengajak seluruh pihak untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan dengan cara-cara yang baik. Serta yang paling penting, tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai petugas kesehatan yang memberikan pelayanan terbaik ke pasien.

"Tentu terlebih dahulu dengan cara persuasif. Sebab, semuanya di RSUD harus memberikan pelayanan terbaik ke pasien dan msyarakat pengguna layanan. Kami sama sekali tidak ingin menempuh cara-cara yang bisa merugikan. Meski ada aturan-aturan tegas, jika mereka tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing," ungkapnya. (rijal islamy)

Minggu, 12 Januari 2020

Inovasi Berbasis Website di Polres Payakumbuh, 2 Unit Motor yang Hilang 4 Tahun Akhirnya Kembali


PAYAKUMBUH - Inovasi terus dilakukan Polres Payakumbuh, dalam peningkatan layanan ke masyarakat. Terbaru, Polres Payakumbuh di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Dony Setiawan, S.IK, MH, meluncurkan inovasi baru, yakni "Hilang Temu Kendaraan Bermotor Berbasis Website". Tak lama setelah diluncurkan, inovasi ini berhasil mengembalikan dua unit sepeda motor yang hilang selama 4 tahun.

Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan didampingi Wakapolres Kompol Arie dan Kasat Lantas Iptu Andika Alfatoni mengembalikan 2 unit motor yang hilang selama 4 tahun kepada pemiliknya, pada hari Sabtu, (12/1/2020), sekira pukul 20.45 WIB. Dua orang pemilik motor tersebut adalah Okirman (42), warga Padang Tangah Payobada, Kecamatan Payakumbuh Timur, pemilik kendaraan Honda Kharisma, BA 5165 MK. Lalu, Dedi Susendra (49), warga Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, dengan kendaraan Honda Vario, BA 3304 MN.

Inovasi tersebut, disematkan oleh Polres Payakumbuh di website-nya dengan alamat; https://polrespayakumbuh.org/cek-kendaraan-hilang/. Inovasi Hilang Temu Ranmor berbasis Website ini memberikan akses kepada masyarakat untuk mengecek kendaraannya yang hilang dengan database kendaraan bermotor yang telah diamankan di Polres Payakumbuh.

Untuk melakukan pencarian kendaraan bermotor, kunjungi website Polres Payakumbuh di alamat; https://polrespayakumbuh.org/
Lalu klik menu "Cek Kendaraan Hilang".
Kemudian, lakukan pencarian dengan cara memasukkan identitas Kendaraan (nomor polisi, nomor rangka, atau nomor mesin) pada kolom pencarian.

Bila ada kesesuaian, atau motor yang dicari ada di Polres atau dalam database, maka data kendaraan akan muncul. Selanjutnya silahkan hubungi Call Center 110 atau Whatsapp di 081261111213.

"Kami akan memfasilitasi pengendalian kendaraan kepada pemiliknya secara gratis. Dengan syarat pemilik menunjukkan surat-surat kendaraan atau surat keterangan dari finance (leasing) bila kendaraan masih dalam proses cicilan," ungkapnya. (IN-001)

Jumat, 10 Januari 2020

Terlibat Peredaran Narkoba, Kapolsek Payung Ditangkap

MEDAN - Kapolsek Payung, Tanah Karo, Sumut, Iptu Samson Susaei Sembiring, ditangkap polisi karena diduga terlibatan dalam peredaran narkoba. Kasat Narkoba Polres Tanah Karo AKP Ras Maju Tarigan, Jumat (10/1), mengungkapkan kasus tersebut berawal dari penangkapan tiga pelaku penyalahgunaan narkoba di kawasan Kecamatan Payung.

Tiga orang yang ditangkap sebelumnya yakni Dedi Ketaren, Gemuruh Bangun, dan Jonatan Tarigan. Pada saat pengembangan, salah seorang di antara mereka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari salah satu oknum pejabat kepolisian.

Atas pengungkapan tersebut, kata Ras Maju, pihaknya lantas melimpahkan kasus ini ke Polda Sumut. Hal tersebut dilakukan guna menjaga integritas Polres Tanah Karo. Pasalnya, jika tetap dilanjutkan pemeriksaan, menurut dia, akan menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat.

"Atas perintah pimpinan, berkas yang kami tangani langsung dilimpahkan ke Polda Sumut. Sekarang ini ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Sumut," ujarnya, dilansir Antara.

Kabidhumas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja membenarkan penangkapan oknum yang menjabat kapolsek tersebut.

"Ya, benar. Saat ini masih diproses di Propam Sumut," ujarnya singkat.

Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin angkat bicara terkait penangkapan oknum Kapolsek Payung, Polres Tanah Karo, Iptu Samson Susaei Sembiring (SS) karena terlibat narkotika jenis shabu-shabu. Ia mengaku saat ini anggotanya tersebut sudah dilakukan penahanan.

"Sekarang yang bersangkutan sudah kami tahan," katanya, Jumat (10/1/2020) malam.

Martuani memastikan akan memproses Iptu Samson sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bahkan, terhadap Iptu Samson, Martuani menyebutkan akan dipidana.

"Yang bersangkutan juga akan diproses pidana," ujarnya.

Terpisah, Dirnarkoba Polda Sumut Kombes Pol Hendri Marpaung menyatakan penangkapan Iptu Samson karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu.

"Benar, kasusnya masih dalam pengembangan. Oknum polisi tersebut sudah ditahan dan ditangani Ditresnarkoba dan Bidpropam Polda Sumut," ujarnya.

Hendri mengatakan pengungkapan kasus itu berawal saat polisi menangkap tiga orang pengedar narkoba yakni DK, GB, dan JT di sebuah warung di seputaran jembatan Kambing, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, pada Sabtu (28/12/2019).

"Dari penangkapan itu disita barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3,1 gram, dua buah alat isap sabu atau bong, timbangan elektrik, serta uang tunai," katanya.

Kemudian, petugas langsung melakukan pengembangan dari penangkapan ketiga tersangka.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka DK mengaku barang haram tersebut diperoleh dari Kapolsek Payung Iptu Samson.

"Tersangka mengaku sudah 5 kali bertemu dengan oknum polisi ini, 4 kali mengambil barang dan 1 kali penyerahan uang pembelian 50 gram sabu," ujarnya.

Mendapat keterangan tersebut, petugas langsung bergerak cepat dan mengamankan Kapolsek Payung, Iptu Samson di kantornya. Selanjutnya oknum polisi itu dibawa ke Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.

"Saat ditangkap, petugas juga menyita uang pembelian sabu sebesar Rp 30 juta dari oknum polisi ini. Jadi oknum polisi ini sudah kita tahan mulai 6 Januari 2020," ujarnya.

Masih dikatakan Hendri, Iptu Samson baru dua bulan menjabat sebagai Kapolsek Payung dan sempat menyangkal bahwa dirinya terlibat narkoba. Padahal, kata Hendri, hasil tes urine dari Iptu Samson dinyatakan positif menggunakan narkoba.

"Oknum polisi ini baru dua bulan melaksanakan tugas sebagai Kapolsek Payung. Saat diambil keterangannya, dia menyangkal. Ya boleh-boleh saja dia menyangkal, itu hak dia," terangnya.

Kasus ini, katanya, masih dalam pengembangan lanjut. Namun, akibat terlibat peredaran narkoba, Iptu Samson terancam dipecat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH).

"Menurut ketentuan UU Kepolisian bahwa anggota kepolisian jika terlibat tindak pidana dengan ancaman lebih dari 4 tahun, maka dia akan direkomendasikan tidak layak menjadi anggota Polri atau dipecat," tegasnya. (*/IN-001)

Diduga Cemburu, Wanita 20 Tahun Tewas Dicekik Suaminya Sendiri di Payakumbuh, Sumbar

PAYAKUMBUH - Tim Gabungan Polres Payakumbuh mengungkap pembunuhan terhadap Mutiara Putri (20) di rumah kontrakannya RT03, RW 01, Kelurahan Tigo Koto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumbar pada Rabu dini hari (8/1/2020). Pegawai di salah satu kafe di Kota Payakumbuh itu ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan dengan kaki dan tangannya terikat tali jemuran, mulut dan hidung ditutup dengan lakban dan kain. Ternyata, pelaku pembunuhan adalah suami korban sendiri, Jali Hamid (24).

Berdasarkan laporan Riki (adik korban), di tempat kejadian perkara (TKP), pada malam nahas itu, dirinya yang tinggal satu rumah dengan korban dan pelaku, meninggalkan rumah Selasa Malam (7/1/2020) sekira pukul 21.00 WIB untuk main ke Warnet. Sedangkan korban dan suaminya sedang berada di rumah. Sekira pukul 00.30 WIB, Riki mendapat pesan WhatsApp dari kakak iparnya, Jali Hamid, yang isinya meminta Riki agar jangan pulang ke kontrakan karena Jali dan korban tidak tidur di rumah, melainkan di rumah orang tua Jali di Taram, Kabupaten Limapuluh Kota.

Namun pada pukul 02.00 WIB, Riki tetap saja pulang ke rumah dan kaget melihat kakaknya sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan kondisi tangan dan kakinya terikat serta mulut dan hidungnya ditutup dengan lakban dan kain, sedangkan Jali Hamid sudah tidak ada lagi rumah kontrakan tersebut.



Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan yang memimpin langsung olah TKP mengatakan bahwa berdasarkan hasil Visum RSU Adnan WD Payakumbuh, ditemukan tanda-tanda kekerasan pada leher dan pergelangan tangan kanan dan kiri korban berupa luka lecet.

"Berdasarkan hasil olah TKP, informasi dari saksi-saksi di sekitar TKP, rekan-rekan korban dan keluarga tersangka, dugaan kuat pelaku pembunuhan terhadap korban Mutiara adalah suaminya sendiri," ungkap Dony.

Berdasarkan informasi dan analisa tersebut, Tim Gabungan yang terdiri dari Reskrim dan Intelkam melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diduga melarikan diri ke Pekanbaru. Pada Kamis, (9/1/2020), sekira pukul 03.30 WIB, tersangka Jali Hamid akhirnya berhasil diamankan saat sedang beristirahat di Hotel Parma, Panam, Pekanbaru.



Saat diamankan, Tim Gabungan yg dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Ilham Indarmawan, Kasat Intelkam Iptu Luhur Fachri Utomo dan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ipda Fika Putri Pamungkas, menemukan bahwa Jali Hamid (24 tahun) yang merupakan warga Jorong Tanjung Pati, Nagari Harau, Kabupaten 50 Kota masih menyimpan HP milik korban yang dibawanya lari ke Pekanbaru. Jali mengakui bahwa dirinya khilaf telah menghabisi nyawa istrinya.

Dalam konferensi pers yang digelar di Polres Payakumbuh, Kamis (9/1), Kapolres Payakumbuh mengungkap bahwa Jali melakukan pembunuhan terhadap istrinya karena sakit hati diminta istrinya untuk kerja mecari uang untuk membayar motor dan mencurigai istrinya (korban) selingkuh dengan laki-laki lain.

v

"Terjadi pertengkaran pada malam kejadian, pelaku dicakar oleh korban. Sekira pukul 23.00 WIB, pelaku mencekik korban hingga korban tidak sadarkan diri, mengikat kaki dan tangan korban, menutup mulut korban dengan handuk dan menutup hidung korban dengan lakban. Sekira pukul 00.05 WIB, tersangka pergi dari rumah kontrakannya menuju Pekanbaru menggunakan mobil travel," ungkap Dony.

Sambil menangis, Jali meminta maaf kepada keluarga istrinya, keluarganya dan seluruh masyarakat atas kekhilafannya telah menghabisi nyawa istrinya. (IN-001)

Kamis, 09 Januari 2020

Di Atas Pesawat, KPK Tangkap Komisioner KPU Pusat

JAKARTA - Usai melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo, Saifullah, beberapa hari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penngkapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) berinisial WS yang diduga sebagai Wahyu Setiawan, Rabu (8/1/2020). WS ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang saat berada di atas pesawat Batik Air, jelang keberangkatan ke Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Babel.

Corporate Communications Strategic Lion Air Groups, Danang Mandala Prihantoro, membenarkan WS berada dalam penerbangan Batik Air.

"Benar, ada di penerbangan ID-6826 rute Soekarno-Hatta ke Tanjung Pandan," kata Danang, Kamis (8/12020).

WS ditangkap saat sudah duduk di pesawat. Dia diminta turun dari pesawat dan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta. Menurut seorang sumber penegak hukum OTT ini terkait pergantian anggota DPR.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan ada beberapa orang yang ditangkap dalam OTT ini termasuk seorang komisioner berinisial WS.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 19.15 WIB pada Rabu (8/2020). Arief datang bersama komisioner KPU yaitu Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, dan Pramono Ubaid.

Kedatangan keempat komisioner ini menyusul adanya informasi bahwa KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu pimpinan KPU pada Rabu, 8 Januari 2020.

Komisioner KPU Ilham Saputra menolak berkomentar soal OTT ini. Ketika ditanya soal apakah yang ditangkap Wahyu Setiawan, Ilham menjawab singkat.

"Tunggu keterangan resmi KPK," kata Ilham.

Pimpinan KPK memberi sejumlah konfirmasi mengenai OTT itu.

"Iya, Komisioner KPU Pusat," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ketika dikonfirmasi. (*/IN-001)

Rabu, 08 Januari 2020

Penyebar Larangan Natal di Dharmasraya, Sumbar Ditangkap, SETARA Institute: Ini Tindakan Kriminalisasi!

SETARA Institute menilai penangkapan terhadap aktivis Sudarto terkait isu pelarangan Natal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, merupakan upaya kriminalisasi.

JAKARTA - Penangkapan terhadap aktivis, Sudarto, terkait isu pelarangan Natal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, oleh aparat kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada Selasa siang, 7 Januari 2020, menuai kritikan dari SETARA Institute. Menurut SETARA Institute, hal itu merupakan upaya kriminalisasi. Sudarto ditetapkan menjadi tersangka atas dan dugaan menyebarkan informasi yang memicu rasa kebencian dan menimbulkan permusuhan SARA.

"SETARA Institute mengutuk kriminalisasi yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat atas Sudarto. Tindakan kriminalisasi tersebut, nyata-nyata menunjukkan arogansi kepolisian dalam menggunakan kewenangan polisionalnya untuk membungkam kritik dan pembelaan atas kelompok minoritas," ujar Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos lewat keterangan tertulis pada Selasa malam, 7 Januari 2020, seperti dikutip dari tempo.co.

Kasus Sudarto bermula dari laporan yang disampaikan Ketua Pemuda Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Harry Permana kepada polisi pada 29 Desember 2019. Harry menuding Sudarto menyebarkan informasi perihal larangan perayaan Natal melalui akun Facebook yang berpotensi menyesatkan atau bohong. Status tersebut dimuat pada 14-15 Desember 2019.

Menurut pelapor, Nagari Sikabau tidak melarang ibadah Natal. Pelapor menyampaikan bahwa yang benar adalah wali nagari hanya melarang jemaah dari luar Nagari Sikabau untuk datang dan ikut melaksanakan ibadah Natal.

Bonar mengatakan polisi mestinya lebih objektif melihat fakta restriksi terhadap hak-hak minoritas di Sumatera Barat seperti yang selama ini disuarakan oleh Sudarto. Ia aktif melakukan advokasi terhadap kepentingan kelompok-kelompok minoritas di Sumatera Barat.

Dalam pandangan Setara Institute, ujar Bonar, kriminalisasi atas Sudarto merupakan serangan secara terbuka terhadap pembela hak-hak konstitusional kelompok minoritas untuk beragama dan beribadah secara merdeka, sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 Ayat 2 dan Pasal 28E Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Advokasi dan pembelaan yang dilakukan oleh Sudarto terhadap kaum minoritas, kata Bonar, semestinya mendapat dukungan dari aparatur pemerintah. Tindakan Polda Sumbar yang menangkap Sudarto menjadi paradoks dengan spirit toleransi dan kebhinekaan.

"Tindakan kepolisian memberikan enabling environment bagi intoleransi terhadap kelompok minoritas dan konservatisme keagamaan di tengah menguatnya mayoritarianisme," ujar Bonar.

Untuk itu, Setara Institute mendesak Kapolri Jenderal Idham Aziz, untuk mengambil langkah yang memadai untuk melindungi pembela hak-hak konstitusional kelompok minoritas seperti Sudarto. "Pembebasan Sudarto merupakan langkah strategis untuk menunjukkan keberpihakan kepolisian terhadap pemajuan toleransi dan kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945," ujarnya.

Sebelumnya, Sudarto, aktivis penyebar isu larangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) ditangkap polisi. Penangkapan tersebut dilakukan oleh aparat Direktorat Krimsus Polda Sumbar.

Sudarto yang merupakan manager program Pusaka Foundation itu ditangkap di kediamannya, Jalan Veteran, Purus, Padang Barat, Kota Padang, Selasa (7/1), pukul 13.30 WIB.

"Penangkapannya dilakukan hari ini, pukul 13.00. Dari penangkapan itu kami amankan ponsel dan laptop yang diduga digunakan untuk menyebar isu kebencian di medsos," ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto dilansir jawapos.com, Selasa (7/1).

Lebih jauh Stefanus Satake mengatakan, penangkapan atas Sudarto berdasar pada aduan masyarakat di Dharmasraya. Dari laporan masyarakat itu, Sudarto dianggap telah merusak keharmonisan dan kerukunan umat beragama di Sumbar, khususnya Dharmasraya.

Sebelumnya nama Sudarto menjadi sorotan publik. Dia menuding ada larangan natal di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Namun, pada kenyataannya tudingan itu tidak terbukti. Umat Nasrani dapat menjalankan ibadah Natal dengan tenang tanpa ada gangguan sedikit pun. Bahkan masyarakat setempat pun memberi perlindungan dan jaminan atas kelancaran beribadah.

Tudingan Sudarto membuat sejumlah pejabat di pemerintahan pun ikut angkat bicara. Seperti Menteri Agama Fachrul Razi, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD. Mereka sempat menyayangkan atas tudingan tersebut.

Di tempat lain, Kapolda Sumbar Irjen Toni Hermanto pun sempat turun langsung ke Dharmasraya beberapa hari menjelang Natal 2019. Dari hasil pemantauan itu Toni Hermanto menyatakan Dharmasraya aman sentosa.

"Natal di Dharmasraya aman. Tidak ada larangan," ujar Toni.

Atas hasil pemantauan tersebut, Toni Hermanto kepada jawapos.com, Kamis (26/12/2019) mengatakan siap memproses pembuat gaduh di Sumbar. Apalagi isu kegaduhan itu merusak kerukunan dan toleransi umat beragama.

"Akan melaksanakan proses hukum terhadap mereka yang menyuarakan hal-hal yang menimbulkan kekawatiran, kecemasan di masyarakat. Apalagi isu yang disampaikan bertentangan dengan fakta di lapangan," ujar Irjen Toni Harmanto, Kamis (26/12). (*/IN-001)

Selasa, 07 Januari 2020

Ternyata, Otak Pembunuhan Hakim Jamaluddin adalah Istrinya Sendiri

MEDAN - Polisi menangkap tiga orang pembunuh hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin (55), yang ditemukan tewas di area kebun sawit di Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat (29/11/2019). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan bahwa otak pembunuhan tersebut adalah istri Jamaluddin sendiri, ZH.

"Ada tiga pelaku, yang pertama istri korban, sama dua orang suruhannya. Istri korban inisial ZH, suruhannya JB dan R," ujar Argo di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020).

Argo mengatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan penyidikan dengan metode deduktif dan induktif.

"Setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan dengan metode deduktif dan induktif, induktif itu mulai dari TKP di rumah maupun tempat pembuangan mobil, kemudian dengan deduktif itu adalah berkaitan dengan pekerjaan," katanya.

Kendati demikian, Argo belum merinci lebih lanjut mengenai tempat dan waktu penangkapan serta motif pelaku. Menurut Argo, informasi lebih lengkap akan dirilis oleh Polda Sumatera Utara yang menangani kasus tersebut.

Polrestabes Medan Gelar Prarekonstruksi

Hari ini, Selasa (7/1/2019) Polrestabes Medan telah melakukan rekonstruksi di Rumah di Jalan Aswad, Perumahan Royal Monaco, Blok B No 22, Medan. Sekitar 50 personil Reskrim Polrestabes bersama Tim Inafis melakukan gelar rekonstruksi perkara dimulai pukul 08.00 WIB.

Seorang saksi pihak keamanan Perumahan Royal Monaco yang tak ingin disebutkan identitasnya menyebutkan bahwa terdapat dua tersangka yang memperagakan proses kejadian di rumah terdakwa.

"Jadi tadi jam 8 pagi dimulai, sekitar jam 12 tadi selesai ada 4 jam lah orang itu disini.

Tadi saya lihat ada dua orang tersangka yang melakukan rekonstruksi," tuturnya kepada Tribun Medan.

"Jadi tadi mereka rekonstruksi mulai dari buka gerbang sampai memasukkan mayat ke dalam mobil.

Tadi mayatnya saya lihat diganti dengan boneka. Terus mobilnya diganti jadi Pajero," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pihak penyidik bergerak menuju Dusun II Namo Rindang, Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang untuk melaksanakan rekonstruksi lanjutan di lokasi tempat Hakim Jamaluddin ditemukan tewas.

Bahkan ia juga menyebutkan bahwa Kapolrestabes Medan yang baru Kombes Johnny Eddizon Isir yang langsung memimpin jalannya rekontruski. Terlihat ada lima mobil dan beberapa sepedan motor yang parkir tepat di depan rumahnya. Beberapa orang tampak keluar masuk dari pintu gerbang rumah Hakim Jamaluddin.

Diberitakan sebelumnya, Jamaluddin (55) ditemukan tewas di area kebun sawit di Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat (29/11/2019). Saat ditemukan, jenazah Jamaluddin berada di kursi belakang sopir.

Ketua PN Medan Sutio Jumagi Akhirno mengatakan, pada Jumat pagi, almarhum Jamaluddin sempat datang ke kantor. Seorang anggotanya di PN Medan, menurut dia, mengaku sempat melihatnya. PN Medan bersama dengan pihak keluarga berharap agar kasus kematian hakim PN Medan itu diusut tuntas. (*/IN-001)

Sumber: tribunmedan.com

Senin, 06 Januari 2020

Nofi Candra: Siapapun Kompetitor, Saya Bakal Tetap Maju di Pilkada Kabupaten Solok 2020

SOLOK - Ketetapan maju sebagai Calon Bupati Solok sudah menjadi harga mati bagi Nofi Candra. Menurutnya, hal itu sudah menjadi niat, yang jika tidak dilakukan akan menjadi penyesalan seumur hidup. Meski, sejumlah nama besar diprediksi bakal tampil di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020, Nofi mengaku dirinya tidak akan gentar apalagi minder menghadapi tokoh-tokoh dengan nama besar tersebut.

Sejumlah nama yang diprediksi maju di Pilkada Kabupaten Solok 2020 mendatang, diisi oleh nama-nama mentereng dengan latar belakang mumpuni. Mereka adalah Anggota DPR RI tiga periode Epyardi Asda, Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin, mantan Wakil Bupati Solok dua periode Desra Ediwan Anantanur, Tokoh Adat sekaligus Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel Iriadi Dt Tumanggung, mantan Anggota DPRD Sumbar dua periode Bachtul, pengusaha Maigustinus, pengusaha muda Fauzi Wirman, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Solok Agus Syahdeman, kader PKS Dr Adli, Buya Hendra Saputra, perantau Olfa Yonson, Ketua DPC PKS Kabupaten Solok Nosa Eka Nanda, hingga tokoh-tokoh lainnya.

"Saya dibesarkan dari keluarga pedagang dan guru. Salah satu pesan keluarga saya, dalam berdagang, kita tidak boleh mencemaskan kompetitor, tapi yang harus difikirkan adalah pada pelanggan. Sebagai seorang guru, ibu saya pernah menekankan bahwa kunci sukses adalah keyakinan dan kerja keras. Saya tidak pernah memikirkan bakal melawan siapa di Pilkada nanti, tapi fokus menarik simpati masyarakat. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi siapapun kompetitor yang maju di eskalasi Pilkada Kabupaten Solok 2020, saya bakal tetap maju," ungkapnya.

Sambil berkelakar, Nofi Candra menegaskan dirinya sudah memakai "gigi mundur" satu kali. Saat ini, menurutnya "gigi mundur" tersebut sudah rusak. Sehingga, dirinya saat ini hanya memiliki "gigi maju".

"Gigi mundur itu, sudah saya pakai satu kali. Yakni saat saya menyatakan mundur dari kontestasi, jika Mamak saya, Mak Zul Elfian Dt Tianso, maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok. Maka, saat Mak Zul Elfian Dt Tianso memberikan saya restu untuk maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok, yang ada sekarang hanya 'gigi maju', karena gigi mundur itu sudah rusak," tegasnya.

Keyakinan Nofi Candra menghadapi nama-nama besar tersebut, cukup beralasan. Nofi sudah pernah membuktikan dirinya mampu bersaing dengan tokoh-tokoh "papan atas" Sumbar di Pileg DPD RI tahun 2014 lalu. Padahal, saat itu, namanya belum begitu populer di Sumbar. Saat itu, terdapat nama-nama beken yang berjibaku menjadi empat besar DPD RI asal Sumbar. Di antaranya Irman Gusman, Emma Yohana, Jefrie Geovanie, Leonardy Harmainy, Alirman Sori, Herman Darnel Ibrahim, Muhammad Rahmat, Masrizal Munaf, hingga nama-nama beken lainnya.

Nofi mengungkapkan dirinya sudah mengiapkan konsep dan perencanaan yang matang untuk maju ke kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020. Dirinya juga menyatakan rencana tersebut sudah dirancangnya sebelum maju di DPD RI 2014. Menurutnya, segala sesuatunya harus terencana.

"Konsep saya, 80 persen keberhasilan ditentukan oleh perencanaan. Begitu juga dengan konsep membangun daerah. Selama menjadi Anggota DPD, saya sudah bertemu dan berdiskusi dengan lebih dari 200 kepala daerah di seluruh Indonesia. Daerah yang berhasil dan daerah yang tidak berhasil, ditentukan oleh komitmen dan terobosan kepala daerahnya. Kunci utamanya adalah perencanaan," ungkapnya.

Nofi juga mengungkapkan, saat ini dirinya sudah melaksanakan survey pertama tentang kondisi dan kebutuhan daerah, masalah, dan kepala daerah seperti apa yang dibutuhkan Kabupaten Solok. Salah satu hasil survey tersebut, ternyata di Kabupaten Solok 65 persen masyarakat butuh lapangan kerja. Survey selanjutnya yang akan dilakukan adalah langkah-langkah apa yang akan ditempuh. Survey ketiga, menentukan siapa pendamping. Survey keempat, strategi kampanye. Survey kelima, gerakan jelang pemilihan.

"Saat ini struktur untuk kerja sudah terkonsep. Tim pemenangan, sudah mulai terbentuk. Saya tegaskan hanya akan maju di Kabupaten Solok. Karena niat saya jelas, yakni berbakti ke kampung halaman jika masyarakat menginginkan," ungkapnya. (rijal islamy)

Minggu, 05 Januari 2020

Pendaftaran Cawako Dibuka, PBB Kota Solok "Janjikan" Tuah 2015

SOLOK - Eskalasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Solok 2020 semakin berwarna dengan dibukanya pendaftaran oleh Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Solok sejak tanggal 6 hingga 10 Januari 2020. Sementara, pengembalian formulir dijadwalkan pada 13-23 Januari 2020. Pembukaan pendaftaran oleh PBB ini, sangat menarik perhatian bagi para bakal calon Walikota-Wawako Solok. Pasalnya, PBB merupakan partai pengusung utama bagi pasangan Zul Elfian Dt Tianso dan Reinier Dt Mangkuto Alam di Pilkada Kota Solok 2015 lalu.

Ibarat pepatah Minangkabau, "Maliek contoh ka nan sudah, maliek tuah ka nan manang" (melihat contoh kepada yang telah terjadi, melihat tuah ke yang menang), tuah dan strategi PBB pada 2015 tersebut, menjadi semacam "garansi" kemenangan Pilwako Solok 2020. Apalagi, pada pemilihan legislatif (Pileg) 17 April 2019 lalu, DPC PBB Kota Solok, berhasil menggandakan kursi di DPRD Kota Solok menjadi 2 kursi dari satu kursi di Pileg 2014 lalu.

"Kita membuka pendaftaran untuk Cawako dan Cawawako Solok 2020 di Sekretariat DPC PBB Kota Solok pada jam kerja. Kita harapkan, semua calon yang berminat, bisa mendaftar dan diusulkan DPC PBB Kota Solok ke DPW dan DPP. Sebenarnya tidak ada garansi, tapi kami akan senantiasa berusaha maksimal agar calon yang diusung. Tentu berdasarkan pengalaman dan strategi yang kami miliki," ungkap Hendra Saputra, SH, Ketua Demisioner DPC PBB Kota Solok, Minggu (4/12/2020).

Hendra Saputra juga menyebutkan, proses pendaftaran dan penetapan Cawako-Cawawako Solok dimulai dari tingkat DPC. Kemudian diplenokan dan dikirim ke DPW. Setelah diplenokan lagi di DPW, berkas pencalonan akan dikirim ke DPP untuk ditetapkan.

"Dari proses tersebut, DPC PBB Kota Solok akan mengirim nama tiga pasang calon ke DPW PBB Sumbar. Demikian juga dengan DPW, juga akan mengirim tiga pasang calon ke DPP. Setelah di DPP, akan diputuskan satu pasang calon yang akan diusung oleh DPC PBB Kota Solok," ungkapnya.



Anggota DPRD Kota Solok tiga periode tersebut juga menyatakan PBB akan bersikap adil terhadap seluruh kandidat. Termasuk memfasilitasi dengan DPW dan DPP. Terkait dengan strategi khusus yang dimiliki DPC PBB Kota Solok untuk pemenangan Cawako-Cawawako, Hendra Saputra menyatakan strateginya bakal berbeda dengan strategi pada Pilkada Kota Solok 2015.

"Tentu akan sangat berbeda. Sebab, masa dan bakal calon yang akan maju juga berbeda. Namun, sesuai dengan kultur dan budaya di Kota Solok, PBB memiliki massa militan, yang siap bergerak secara dinamis dan terstruktur. Tentu dengan program dan pola sesuai calon yang akan ditetapkan DPP," ungkapnya.

Hendra Saputra juga mengungkapkan, pihaknya melakukan seluruh proses pendaftaran dan penjaringan Cawako-Cawako Solok secara terbuka. Termasuk adanya calon dari daerah lain, yang memiliki niat untuk membangun Kota Solok untuk lebih maju.

"Konsepnya adalah 'Solok Maju'. Maksudnya, bagaimana membuat Kota Solok bisa lebih maju, dengan program-program strategis," lanjutnya.

Pada Pileg 17 April 2019 lalu, DPC PBB Kota Solok berhasil mengirim dua wakilnya ke DPRD Kota Solok periode 2019-2024. Jumlah ini meningkat satu kursi dibanding Pileg 2014 lalu. Yakni Hendra Saputra dari Dapil Tanjung Harapan dan Wazadly dari Dapil Lubuk Sikarah. Hendra Saputra meraih 827 suara dari 1.121 suara PBB di Dapil Lubuk Sikarah. Sementara Wazadly mengoleksi 461 suara dari total 1.069 suara yang diraup di Dapil Lubuk Sikarah. (rijal islamy)

DPO Curanmor di RSUD Sungai Dareh Ditangkap Dinihari Tadi

DHARMASRAYA - Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Dharmasraya bersama Unit Reskrim Polsek Pulau Punjung, mengamankan seorang DPO (daftar pencarian orang) pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), pada Minggu dinihari (5/1/2019) sekira pukul 02.30 WIB. Petugas mengamankan SP (19), warga Jorong Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

Sebelumnya, SP diduga melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Mio warna kuning emas dengan BA 2551 VN milik Musri (43), warga Jorong Pasar Lama, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Tindak pidana dilakukan pada Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB di depan Ruang Gizi, RSUD Sungai Dareh, Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

Kapolres Dharmasraya AKBP Imran Amir, S.IK, melalui Kasat Reskrim AKP Suyanto, menyatakan dari hasil lidik anggota Opsnal, jajaran Sat Reskrim Polres Dharmasraya bersama Unit Reskrim Polsek Pulau Punjung, terhadap tersangka SP (19), DPO Curanmor tersebut ditangkap di jalan baru Kampung Surau, atau depan SMKN 2  Pulau Punjung, di Jorong Pasir putih Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, sekira pukul 02.30 WIB. Pelaku kemudian digelandang ke Polsek Pulau Punjung untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Pelaku diancam dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara," ungkap AKP Suyanto. (IN-001)

Rabu, 01 Januari 2020

Cukai Rokok Naik, Ini Harga 10 Merek Rokok Per 1 Januari 2020

JAKARTA - Memasuki tahun baru 2020, tarif cukai hasil tembakau mengalami kenaikan rata-rata mencapai 23 persen. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152/PMK.010/2019 itu, akan mengerek tarif cukai untuk 4 jenis rokok beserta harga jual terendah ecerannya.

Keempat jenis itu antara lain Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan I dan II; Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan I dan II; Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT) golongan I, II dan II; serta Sigaret Kretek Tangna Filter (SKTF) dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF).

Asumsi kenaikan untuk sepuluh merek rokok dari puluhan, bahkan ratusan merek yang beredar di pasar dalam negeri, sudah bisa diprediksi. Beberapa merek itu menjadi favorit bagi masyarakat dengan sejarah dan ceritanya masing-masing.

1. Djarum Super

Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin golongan I ini diproduksi oleh PT Djarum dan dijual dengan kemasan berisi 12 dan 16 batang per bungkusnya.

Saat ini, harga rokok Djarum Super dengan isi 12 batang dibanderol Rp15.500. Tiap batang rokok sigaret dikenakan cukai SKM golongan I (Rp590/btg). Artinya, harga eceran Djarum Super tanpa cukai sebesar Rp8.420.

Dengan tarif cukai baru SKM golongan I sebesar Rp740/btg, harga satu bungkus rokok Djarum Super berisi 12 batang bisa mencapai Rp17.300.

Sementara jika margin keuntungan yang diambil peritel berkisar Rp1.500-Rp2.000, maka harga jual sebungkus Djarum Super isi 12 batang akan berkisar Rp18.800-19.300.

2. Gudang Garam International

Merek rokok ini memiliki beragam sebutan mulai dari Garpit, Filter, hingga GP. Ada pula yang menyebutnya gudang garam. Sebelum kenaikan cukai berlaku, harga rokok yang diproduksi PT Gudang Garam Tbk, ini dibandrol Rp15.850/12 batang dengan cukai Rp590/batang (jenis SKM).

Dengan asumsi harga jual tanpa cukai sebesar Rp8.770, maka harga eceran Gudang Garam Internasional per bungkus bisa mencapai Rp17.650. Sementara di warung-warung, harga jualnya akan naik menjadi Rp19.150 hingga Rp19.650.

3. Sampoerna A-Mild

Rokok jenis SKM ini jdiproduksi PT HM Sampoerna Tbk, ini dijual dalam kemasan berisi 12 batang dan 16 batang per bungkus dan jadi salah satu rokok paling laris di kalangan anak muda.

Saat ini, harga eceran terendah Sampoerna Mild Rp21.650/16 batang dengan cukai Rp590/batang. Setelah kenaikan cukai, harga eceran rokok merk ini sebesar Rp24.050. Dengan demikian, harga jual ritelnya bisa mencapai Rp25.550-26.050/

4. LA Lights

Rokok yang diluncurkan pada tahun 1996 dijual dengan harga eceran Rp18.700/16 batang. Karena masuk ke dalam jenis SKM, tiap batang rokok merek ini dikenakan cukai Rp590.

Dengan kenaikan cukai menjadi Rp740, maka harga eceran rokok merek LA light akan terkerek menjadi Rp21.100 perbungkusnya. Dengan demikian, harga rokok yang diproduksi PT Djarum ini akan dibandrol Rp22.600-23.100 di warung atau toko-toko ritel lainnya.

5. Surya 12

Anda mungkin tak asing dengan selogan "selera pemberani" pada iklan rokok ini. Diproduksi oleh PT Gudang Gara, harga jual rokok ini dibandrol Rp13.900 untuk kemasan berisi 12 batang.

Karena berjenis SKM, saat ini ia dikenakan tarif cukai Rp590/batang dan itu artinya harga asli rokok ini (tanpa cukai) hanya Rp6.820 per bungkus. Setelah kenaikan tarif cukai, harga eceran rokok ini bisa dibandrol Rp15.700, sementara harga jualnya di warung-warung bisa di kisaran Rp17.200-17.700.

6. Marlboro Merah

Harga eceran Marlboro Merah terndah dijual Rp24.000 per bungkus, dengan isi 20 batang.

Rokok yang diproduksi PT Philip Morris Indonesia (PMID) masuk ke dalam golongan II jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan tariff cukai Rp265 batang. Artinya, harga asli rokok ini (tanpa cukai) adalah Rp18.700 per bungkus.

Dengan kenaikan tarif cukai menjadi Rp470 per batang, maka harga rokok ini diperkirakan akan mencapai Rp28.100, sementara harga jualnya di warung-warung bisa mencapai Rp29.600-30.100.

7. Surya Pro Mild

Merek rokok yang diproduksi PT Gudang Garam ini memiliki nama resmi Surya PROfessional. Dibandrol seharga Rp17.925 dengan isi 16 batang, rokok ini jadi primadona karena harganya yang relatif lebih murah ketimbang rokok mild lainnya.

Masuk ke dalam jenis SKM, merek rokok ini dikenakan tarif cukai Rp590/batang. Dengan demikian, harga eceran rook ini (tanpa cukai) dibandrol Rp8.485 per bungkusnya. Setelah kenaikan cukai, Surya pro mild diperkirakan naik menjadi Rp20.325 dengan harga jual di kisaran Rp21.825-22.325.

8. Gudang Garam Signature

Dengan harga murah, rokok yang diluncurkan pada tahun 2013 ini biasanya dikonsumsi konsumen yang berpindah dari Gudang Garam Internasional.

Saat ini, harga eceran rokok Gudang Garam Signatur dibandrol Rp13.450 sebungkus berisi 12 batang. Karena berjenis SKM, ia dikenakan tarif cukai Rp590 per batang. Dengan demikian, harga rokok ini sebenarnya hanya Rp6.370 per bungkusnya.

Setelah kenaikan cukai, harga eceran terendah rokok ini akan mencapai Rp15.250 per bungkus, sementara harga jualnya di kisaran Rp16.750-17.250.

9. Magnum Mild

Dji Sam Soe Magnum Mild yang diluncurkan Mei 2017 merupakan versi terbaru dari Dji Sam Soe Magnum Blue yang diluncurkan April 2014. Rokok ini masuk ke dalam jensi SKM dengan tarif cukai Rp590/per batang.

Saat ini, harga eceran terendah untuk satu bungkus Magnum Mild dibandrol Rp17.925 dengan isi 16 batang. Artinya, harga jual tanpa cukai rokok Magnum Mild per bungkusnya hanya sebesar Rp8.485.

Setelah tarif cukai naik, harga eceran per bungkus rokok Magnum Mild bisa mencapai Rp20.325, sementara harga jualnya di toko-toko berada di kisaran Rp21.825-22.325.

10. Camel

Camel adalah salah satu rokok putih mesin keluaran Japan Tobacco International (JTI) yang ada di Indonesia. Produk utama Camel awalnya merupakan sigaret putih tanpa filter, tapi seiring perkembangan zaman, rokok jenis tersebut digantikan oleh sigaret putih filter.

Saat ini, harga eceran rokok Camel mencapai Rp20.600 perbungkus dengan isi 20 batang. Masuk ke dalam jenis SPM golongan pertama, Camel dikenakan tarif cukai Rp370/batang. Dengan demikian harga rokok ini (tanpa cukai) sekitar Rp13.200 per bungkus.

Setelah kenaikan cukai, menjadi Rp790 per batang, maka harga eceran merek ini akan mencapai Rp29.000 per bungkus, dan harga jualnya bisa mencapai Rp30.500-31.000 per bungkus. (*/IN-001)

Sumber: tirto.id

Selasa, 31 Desember 2019

Refleksi Akhir Tahun Polres Solok Kota, WBBM, Skimming ATM, Hinggal Illegal Mining

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) menjadi pencapaian khusus nan prestisius bagi Polres Solok Kota, Polda Sumbar, di tahun 2019. Namun, sejumlah kasus menonjol lain, juga berhasil diungkap. Seperti Skimming (pembobolan) ATM, illegal mining (penambangan ilegal) hingga pencurian dengan modus pecah kaca mobil.

Kepolisian Resor (Polres) Solok Kota menggelar jumpa pers akhir tahun 2019 di Mapolres Solok Kota, Selasa (31/12/2019). Jumpa pers tersebut dipimpin langsung Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK, dan diikuti perwira jabatan utama (PJU). Hadir Wakapolres Kompol Aksalmadi, Kabag Ops Kompol Bresman Simanjuntak, Kabag Sumda Kompol Irwan Zani, Kabag Ren Kompol Yus Eri, Kasat Sabhara AKP Poniman, Kasat Reskrim Iptu Defrianto, Kasat Resnarkoba AKP Joko Sunarno, Kasat Lantas Iptu Zamri Naldi, Kasat Intelkam AKP Milson Joni , dan Kasat Binmas Iptu Laydi. Dari jajaran Kapolsek, hadir Kapolsek Kota Solok AKP Zamri Elfino, Kapolsek X Koto Dibawah Iptu Ahmad Ramadhan, Kapolsek X Koto Diateh Iptu Hendri, Kapolsek Junjung Siri Iptu Satrialis, Kapolsek Bukit Sundi Iptu Thamrin Chan, dan Kapolsek IX Koto Sungai Lasi Iptu Edi Yuhendra.



Prediket pelayanan publik dengan kategori sangat baik yang diraih Polres Solok Kota pada November 2019 dan prediket Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 10 Desember 2019, menjadi prestasi yang sangat membanggakan bagi jajaran Polres Solok Kota. Selain "naik kelas" dari prediket Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diraih pada Desember 2018, Polres Solok Kota menjadi satu-satunya Polres di Sumbar yang meraih prediket WBBM pada 2019.

Raihan WBBM ini, menjadi prestasi tersendiri bagi AKBP Ferry Suwandi, S.IK. Ibarat kata pepatah; "Mempertahankan lebih sulit dari merebut", Ferry berhasil mempertahankan, bahkan meningkatkan capaian WBK menjadi WBBM yang telah diraih Kapolres sebelumnya AKBP Dony Setiawan Dt Pandeka Rajo Mudo. Dengan gaya kepemimpinan yang "cool", mantan Kapolres Agam tersebut, membawa sejumlah perubahan di Mapolres Solok Kota. Tentu saja dengan gayanya sendiri. Ferry Suwandi dilantik menjadi Kapolres Solok Kota pada Kamis, 19 September 2019, sesuai Surat Telegram Mabes Polri nomor ST/2317/KEP/2019.

"Kita sangat bersyukur dengan raihan prediket WBBM ini. Sebagai bukti nyata bahwa tingkat layanan di Mapolres Solok Kota sudah diakui di level nasional. Ini merupakan kerja keras seluruh personel. Kita harapkan hal ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan," ungkap Ferry.



Selain prediket WBBM, jajaran Polres Solok Kota selama kepemimpinan AKBP Ferry Suwandi, juga berhasil mengungkap sejumlah kasus menonjol dan menjadi perhatian masyarakat di wilayah hukum Polres Solok Kota. Di antaranya, skimming (pembobolan) automatic teller machine (ATM), perampokan dengan modus pecah kaca mobil, hingga pengungkapan illegal mining (penambangan ilegal).

Skimming ATM terjadi di ATM Bank Mandiri, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA) Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Rabu (3/10/2019) pukul 13.00 WIB. Empat pelaku diamankan Sat Reskrim pada pukul 14.00 WIB, atau satu jam usai kejadian. Modusnya, keempat pelaku berpura-pura "membantu" seorang nasabah yang kartu ATM-nya tersangkut di mesin ATM. Padahal, sebelumnya, lubang ATM tersebut, sudah disumbat lem oleh salah seorang pelaku.



Modusnya, satu pelaku menyarankan agar segera menghubungi nomor call center yang tertera di mesin ATM tersebut. Setelah tersambung dengan operator, yang sebenarnya adalah salah seorang pelaku, melalui nomor tersebut, korban diminta untuk menyebutkan nomor pin ATM dan sisa saldo. Namun kartu ATM korban tetap tidak bisa dikeluarkan dari mesin ATM. Dimana para pelaku sebelumnya telah mengganjal kotak ATM dengan lem.

Setelah itu tersangka mencongkel kotak ATM dengan mengunakan obeng dan mengambil kartu ATM. Kemudian, menarik uang korban dengan mengunakan kartu tersebut, di tempat ATM lainnya.

Mendapat koordinasi dari pihak Bank Mandiri, Sat Reskrim Polres Solok Kota bergerak cepat, melakukan penyelidikan dan pengejaran. Hasilnya, sekira pukul 14.00 WIB keempat pelaku ditangkap di sebuah rumah makan Lintas Sumatera, yang berada di samping Hotel Jayakarta, Kabupaten Tanah Datar. Keempat pelaku yang ditangkap berinisial ELD (29), EPA (24), MCH (24), dan DRA (29). Keempatnya, merupakan warga Desa Belambangan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.



Personel Sat Reskrim Solok Kota juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 900.000. Kemudian 1 buah lem china, 15 lembar stiker call center BRI, 10 lembar stiker call center BNI, 15 lembar  stiker Tips keamanan ATM bersama. Lalu 1 buah obeng, 2 unit Sepeda motor, dan 2 unit Handphone.

Tindak kejahatan lain yang juga berhasil diungkap yakni, aksi pecah kaca mobil. Modusnya dengan mengintai kendaraan di masjid maupun tempat lain yang dianggap menyimpan uang di kendaraan maupun barang berharga lainnya. Aksi pecah kaca mobil itu diawali dengan survei oleh pelaku terhadap korban yang diinginkan, setelah diyakini mobil korban membawa uang dan menyimpan di kendaraan baru dilakukan aksinya dengan memecahkan kaca kendaraan.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata para pelaku bukanlah masyarakat Solok, melainkan dari luar Sumatera Barat. Tersangka pecah kaca mobil yang diringkus beberapa hari lalu berasal dari Lubuk Linggau Sumatera Selatan.



Satu kasus menonjol lainnya, adalah pengungkapan illegal mining di dua lokasi di Nagari Bukik Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Personel Polres Solok Kota menahan 11 tersangka, dan mengamankan sejumlah peralatan penambangan emas ilegal. Di antaranya mesin yang digunakan, pompa dan beberapa peralatan lainnya.

Penambangan emas ilegal yang dilakukan masih semi mekanis, dengan cara membuat aliran sungai baru, kemudian menampungnya dengan karpet. Setelah sejumlah pasir yang mengandung emas ditampung, kemudian disaring untuk memisahkan pasir dan emas. Sistem kerjanya memang sedikit menguras tenaga karena semi mekanis. Aktivitas tambang emas ilegal itu sudah berlangsung sejak beberapa bulan belakangan ini. (rijal islamy)

Minggu, 29 Desember 2019

Natal di Sumbar, Polres Payakumbuh Tunjukkan Cara Merawat Keberagaman

PAYAKUMBUH - Sinergitas pengamanan rangkaian perayaan Natal oleh jajaran Polres Payakumbuh, stakeholder dan masyarakat mengingatkan kembali bahwa kita sebagai warga negara wajib untuk merawat kerukunan antar umat beragama dan keberagaman.

Pengamanan rangkaian perayaan Natal di Kota Payakumbuh tidak hanya dilaksanakan oleh personel Polres Payakumbuh, personel TNI (Kodim 0306/50 Kota Dan Yonif 131 BRS), Satpol PP dan Dishub Pemkot Payakumbuh, tetapi juga melibatkan pemuda gereja, Pemuda Pancasila, Linmas Kelurahan bahkan pemuda yang tinggal di sekitar gereja.



Konsep ini dibangun oleh jajaran Polres Payakumbuh untuk menunjukkan esensi dari sinergitas dalam merawat keberagaman dan kerukungan umat beragama serta kekuatan Pam Swakarsa (perlibatan masyarakat sekitar) dalam mendukung aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mengamankan kegiatan masyarakat.

Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan mengungkapkan bahwa sebelum pengamanan dilaksanakan, dirinya bersama Kabag Ops Kompol Basrial telah berkoordinasi dengan pengurus-pengurus gereja di Kota Payakumbuh untuk menampung masukan-masukan, memberikan jaminan keamanan dan untuk membahas teknis pengamanan serta perlibatan masyarakat sekitar.

Menurutnya, personel gabungan pengamanan perayaan Natal di wilayah hukum Polres Payakumbuh sebanyak 160 orang diploting 4 tempat secara bergantian yaitu di Gereja Katholik St. Fidelis a Sigmarinda Payakumbuh, Gereja HKBP dan GPDI di Komplek Batalion 131 Braja sakti Kota Payakumbuh serta Gereja GBI Payakumbuh Kundang Kel.Parik Rantang Kec. Payakumbuh Barat.



Usai perayaan Natal di Gereja St Fidelis, Pendeta dan pengurus gereja mendatangi petugas yang melakukan pengamanan, menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga atas pengamanan yang telah dilangsungkan, sambil menyalami Kapolres Payakumbuh, personel gabungan dan masyarakat.

Begitu pula di Gereja HKBP kompleks Yonif 131/BRS, saat melakukan pengecekan terhadap petugas pengamanan, Kapolres menyempatkan diri menyampakan ucapan selamat merayakan Natal dan tahun baru dihadapan seluruh jemaat gereja. Kapolres juga menceritakan bagaimana jajarannya bersama-sama elemen masyarakat mengamanankan Natal dan menyuarakan kerurukan umat beragama dalam pengamanan Natal dan tahun baru di wilayah hukum Polres Payakumbuh.

Saat itu, Kapolres Payakumbuh juga sempat berinteraksi dengan 5 orang pemuda Papua yang sedang mengenyam pendidikan di Payakumbuh dan mengikuti perayaan Natal di Gereja HKBP. Kapolres sempat bertukar nomor handphone dan menanyakan kendala-kendala selama mengikuti pendidikan di Payakumbuh.



"Alhamdulillah respon dari mereka baik, selama mengenyam pendidikan di Payakumbuh tidak ada permasalahan dalam berinteraksi dengan mahasiswa dan warga Payakumbuh," ujar Dony.

Muhammad Bayu Veski tokoh muda Luak Limopuluah mengatakan Kapolres Dony adalah polisi yang dicintai masyarakat di wilayah hukumnya.

"Saat bencana dia turun, bahkan berkubang tanah. Di waktu lain, dia juga kerap menerjunkan anak buah membersihkan masjid lewat program Jum’at bersih dan baroqah. Para tokoh masyarakat mengapresiasi, pola merawat keberagaman dan kerukunan yang dilakukan Kapolres Dony Setiawan. Negara hadir, sesuai semangat bapak Presiden Jokowi, bapak Kapolri dan bapak Kapolda Sumbar," kata Bayu.



Langkah-langkah yang tempuh Polres Payakumbuh dalam menghadirkan negara dalam memfasilitasi kerukunan umat beragama mendapat apresiasi dari Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Toni Harmanto, M.H.

"Terimakasih, Kapolres Dony yang memberdayakan masyarakat untuk membantu pengamanan ibadah dan perayaan agama umat kristiani," puji Kapolda Irjen Toni.

Tanggapan Kapolda Sumbar disampaikan kepada Kapolres Payakumbuh usai Kapolda mengunjungi Kab Dharmasraya untuk memastikan perayaan Natal di Kab Dharmasraya aman dan lancar. Bahkan, Senin (23/12/2019), Kapolda Sumbar memfasilitasi diskusi dan pencarian solusi bersama forkompida, tokoh masyarakat agama terkait beredarnya informasi penolakan perayaan Natal di Dharmasraya.



Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Toni Harmanto mengemukakan, kerukunan sudah terjadi di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), yang masyarakatnya multi etnis dan multi agama. Kerukunan tersebut, disebutkan, seyogyanya tidak dirusak oleh pemberitaan yang tidak didasarkan pada kondisi lapangan

"Kasihan warga Kabupaten Dharmasraya yang demikian toleran dan multi etnis atas viralnya pemberitaan negatif tentang kabupaten mereka di tingkat nasional," sebut Kapolda, Senin (23/12/2019), terkait pemberitaan larangan ibadah umat tertentu di Dharmasraya yang sedang viral. (*/PN-001)
© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved