INFO KRIMINAL

Selasa, 22 Oktober 2019

Penderita Kusta asal Kabupaten Solok itu, Terbaring Lemah di Gerbang Masjid Ikhwan Dharmasraya

Lagi, Warga Asal Kabupaten Solok Sakit dan Terlantar di Dharmasraya -
Tak Ada yang Peduli, Penderita Kusta Itu Terbaring Lemah di Gerbang Masjid

Tak ada yang ingin sakit, apalagi dalam kondisi miskin. Namun, ketika derita itu datang, nelangsa harus ditanggung sendiri. Dengan tabah. Hal itu dialami M Amin (32), warga asal Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok. Menderita penyakit kusta, bujangan tersebut meringkuk di gerbang Masjid Al Ikhwan, Dharmasraya. Tanpa ada satupun pihak yang peduli, termasuk keluarganya sendiri.


Sesosok laki-laki terbaring lemah di gerbang Masjid Ikhwan, Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasrya, Sumbar. Berbantalkan ransel, berselimutkan kain sarung, beralaskan karpet warna hijau seukuran badan. Tak ada yang berani mendekat, sebab dari jauh, terlihat jelas kaki pria tersebut terbungkus plastik. Diduga menderita penyakit kusta, kedua kakinya sudah terlihat membusuk.

Dengan dahi yang terus mengernyit, tampak jelas lelaki tersebut merintih menahan sakit. Tak bisa kemana-mana, lelaki tersebut "ditemani" sebotol air teh ukuran 600 mililiter dan sebotol air putih ukuran 1,5 liter.



Dari penuturan Reza, salah seorang warga Sungai Rumbai, lelaki tersebut sebelumnya diantarkan oleh salah satu mobil dinas dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada 9 Oktober 2019 lalu.

Dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimilikinya, lelaki berkulit sawo matang tersebut bernama, Muhammad Amin, warga Jorong Pasar Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, kelahiran 11 Desember 1987. Dalam KK-nya, Muhammad Amin hanya sendirian, tanpa sanak saudara dan keluarga lainnya.

Kepala Dinas Sosial P3APPKB Dharmasraya, Bobby Riza mengatakan, pihaknya telah melihat kondisi yang bersangkutan. Menurut Bobby, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Solok, sehubungan kondisi Muhammad Amin. Namun, Dinas Sosial Kabupaten Solok, menjawab bahwa Muhammad Amin bukan lagi warga Kabupaten Solok, lantaran yang bersangkutan telah mengantongi Surat Keterangan Pindah (SKP) ke Pasar Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

"Kita juga telah melaporkan persoalan ini ke Dinsos Sumatera Barat, namun sampai saat ini belum ada respons," ungkapnya.



Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Yandra Prasat, mengatakan secara administrasi negara, Muhammad Amin bukan lagi warga Kabupaten Solok, karena dia telah mengajukan surat pindah, dan sudah dikabulkan. Yakni Surat Keterangan Pindah (SKP) WNI Antar Provinsi dengan Nomor 1302/26092019/0004.

"Kejadian ini sudah yang keempat kalinya dilakukan Muhammad Amin. Secara kemanusian, kami selaku pemeritah telah melakukan yang terbaik untuk dia. Bahkan dia pernah dirawat di RSUP M Djamil Padang, dengan dibiayai oleh Pemkab Solok. Bahkan, hingga saat ini, kami masih berutang di M Djamil sebanyak Rp 16 jutaan," ungkapnya.



Yandra juga menegaskan, pihak Pemkab Solok juga telah menjumpai keluarga Muhammad Amin di Surian. Namun tak ada yang mengubris atau peduli terhadap kondisi M Amin.

"Kami selaku pemerintah sudah memberikan upaya terbaik kepada yang bersangkutan. Baik secara pemerintahan, maupun secara kemanusiaan. Namun, tentu semua itu harus sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Kasus warga asal Kabupaten Solok yang terlantar di Dharmasraya ini bukan kali pertama terjadi. Bahkan, pada 8 Agustus 2019 lalu, petugas medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Solok, di Arosuka, menolak menangani Muhammad Amin. Mirisnya, saat itu, Muhammad Amin masih tercatat sebagai warga Kabupaten Solok. Pasalnya, Surat Keterangan Pindahnya ditandatangani pada 15 Oktober lalu dengan nomor 1302/26092019/0004.



Saat ditolak RSUD Arosuka, M Amin saat itu terlantar dalam kondisi sakit parah di sebuah halte, di Sekapur Jujuhan, dekat wilayah Kabupaten Dharmasraya dan Solok Selatan. Penolakan pasien tersebut terjadi pada Kamis malam (8/8/2019) di RSUD Arosuka, yang merupakan satu-satunya rumah sakit milik daerah Kabupaten Solok.

Kabar dan kronologis penolakan pasien ini, berawal dari informasi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Solok, Kenol, S.Sos, pada Jumat (9/8/2019). Menurut Kenol, dia dikabari oleh temannya, bahwa beredar di grup facebook "Solok Selatan Facebook", bahwa ada orang ber-KTP Surian, Kabupaten Solok terlantar di Sekapur Jujuhan (sekitaran Dharmasraya-red) karena sakit. Sebagai tupoksi kerjanya, Kenol segera merespons dan menindaklanjuti kabar tersebut. Melalui sejumlah teman dan kenalannya, kabar dan keberadaan warga tersebut ditelusuri. Akhirnya, RSUD Dharmasraya mengantarkan pasien tersebut ke RSUD Arosuka.

Kenol bersama Kasi dan staf Dinas Sosial Kabupaten Solok lainnya pun sudah stand by menunggu kedatangan pasien tersebut pada 20.30 WIB, di RSUD Arosuka.

"Saya dan kawan-kawan langsung menunggu warga kita (Kabupaten Solok-red) yang diantarkan langsung dengan ambulans. Namun, ternyata, setiba di RSUD Arosuka, pasien hanya tergeletak di tandu tempat tidur, dan tidak dibawa ke IGD. Pasien tersebut juga tidak ditangani secara serius, justru malah menolak kehadirannya. Saya sempat kesal. Sejatinya kan diperiksa dulu, atau dibawa ke ruangan IGD dulu, ini tidak, langsung ditolak. Padahal kita sama-sama petugas sekaligus pelayan masyarakat Kabupaten Solok. Tentu kita tidak bisa menerima jika masyarakat kita sakit, tidak ada penanganan serius. Sehingga untuk menguatkan tersebut saya minta bukti penolakannya," ujar Kenol sambil memperlihatkan surat penolakan dari RSUD Arosuka tersebut.



Akhirnya, pasien yang bernama  M Yamin tersebut dibawa ke RSUD M Natsir di Kota Solok, yang merupakan Rumah Sakit Solok milik Pemprov Sumbar.

"Sesampai di RSUD M Natsir, pasien langsung dibawa ke ruang IGD dan diperiksa. Karena sakitnya sudah parah, pasien tersebut akhirnya dirujuk ke RSUP M Djamil Padang. Meski akhirnya pasien dirujuk juga ke Padang, tapi pelayanan di RSUD M Natsir Kota Solok sangat bagus. Pokoknya enaklah pelayanan mereka. Kita yang melihat saja puas. Tapi di RSUD kita sendiri, sesama pelayan buat masyarakat kita di Kabupaten Solok, sangat mengecewakan," ujarnya. (***)

Sabtu, 19 Oktober 2019

Pakai Jaket Bomber, Wiranto Tinggalkan RSPAD Gatot Soebroto

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meninggalkan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Sabtu siang (19/10/2019). Berdasarkan pantauan Antara, Wiranto memakai jaket bomber hijau tua saat keluar melalui pintu belakang Paviliun Kartika sekitar pukul 13.10 WIB.

Wiranto keluar dengan berjalan kaki ditemani istrinya dan juga dokter kepresidenan yang merawat Wiranto, yakni Dokter Terawan.

Ia tampak bersalaman dengan dokter Terawan sebelum memasuki mobil. Wiranto kemudian memasuki mobil Toyota Alphard hitam bernomor polisi B 2538 RFS.

Sebelumnya, Wiranto mendapat perawatan di RSPAD Gatot Soebroto akibat ditusuk oleh orang tak dikenal di Alun-alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

Insiden itu terjadi ketika Wiranto melakukan kunjungan kerja dan meresmikan gedung baru di Universitas Mathlaul Anwar, Pandeglang.

Belakangan pelaku penusukan diketahui bernama Syahril Alamsyah alias Abu Rara yang diduga terpapar paham radikal terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Wiranto sebelumnya mendapat penanganan medis awal di Puskesmas Menes dan RSUD Berkah, Pandeglang.

Menurut Direktur Utama RSUD Berkah Pandeglang, Firman, mantan Panglima ABRI itu terkena dua tusukan di bagian perut.

Di hari yang sama, Wiranto kemudian dibawa ke Paviliun Kartika RSPAD Gatot Soebroto untuk memperoleh perawatan lebih lanjut.

Sejak peristiwa penusukan Wiranto, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Mabes Polri telah menangkap 40 orang terduga teroris.

"Dari tanggal 10-17 Oktober jadi 40 orang. Terakhir ada empat orang di Bandung salah satunya dengan inisial OA," kata Karopenmas Mabes Polri Brigadir Jendral Polisi Dedi Prasetyo, Kamis (17/10).

Dedi mengatakan penangkapan ini sebagai langkah polisi untuk mencegah tindakan teroris terjadi di sejumlah wilayah. (*/IN 001)

Senin, 14 Oktober 2019

Penusukan Menko Polhukam Wiranto, Elemen Masyarakat Kota Solok Bereaksi

SOLOK - Peristiwa penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto juga memantik reaksi sejumlah kalangan di Kota Solok. Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, SE, menyatakan pihaknya sangat menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut. Mewakili, lembaga DPRD Kota Solok, Yutris Can mengimbau agar seluruh masyarakat Kota Solok menyikapi dengan bijak peristiwa tersebut. Termasuk aparat penegak hukum.

"Kita di daerah harus selalu waspada. Saling bahu-membahu menjaga Kamtibmas. Baik itu lembaga penegak hukum, lembaga adat, tokoh masyaarakat dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga tetap terjaga kondusivitas, kedamaian, kenyamanan. Kita rindu NKRI yang aman, demi masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Yutris Can, SE
Ketua DPRD Kota Solok


Yutris Can juga meminta aparat penegak hukum di Kota Solok untuk lebih waspada. Jangan sampai peristiwa semacam itu terjadi di Kota Beras Serambi Madinah.

"Yang lebih penting dari itu, kami meminta kepada parah penegak hukum dan pemerintah di Kota Solok untuk lebih waspada. Jangan sampai kejadian seperti di Banten itu terulang di Kota Solok," tandas pria yang menjalani periode ketiga sebagai Ketua DPRD Kota Solok tersebut.

M Rusli Khatib Sulaiman
Ketua LKAAM Kota Solok


Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Solok, Rusli Khatib Sulaiman, menyatakan pihaknya mengutuk keras peristiwa penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto tersebut. Rusli juga meminta TNI dan Polri untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.

"TNI-Polri harus mengusut tuntas. Agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi," tegasnya.

Sitta Novembra
Ketua Bundo Kandung Kota Solok


Hal senada juga disampaikan Ketua Bundo Kandung Kota Solok, Sitta Novembra. Menurutnya, sebagai warga negara dan umat beragama, agar mendoakan kesembuhan Menko Polhukam Wiranto. Sitta menegaskan, jangan sampai peristiwa ini menjadi pemecah NKRI.

"Sebagai umat beragama dan warga negara, marilah kita mendoakan kesembuhan bagi Bapak Wiranto. TNI dan Polri harus mengusut tuntas peristiwa ini, agar bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. NKRI harga mati. Peristiwa tersebut harus menjadi peringatan bagi kita. Termasuk aparat keamanan dan pemerintah di Kota Solok," ujarnya.

Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK, mengajak semua lapisan masyarakat untuk selalu waspada terhadap gerakan-gerakan radikalisme.

"Kita harus selalu waspada. Kami, pihak kepolisian juga terus berusaha bersama MUI, FKUB, Ormas, tokoh masyarakat, dan sebagainya untuk mengantisipasi aksi-aksi teror dan radikalisme itu," ungkapnya. (rijal islamy)

Dicopot Sebagai Dandim Kendari, Ini Reaksi Kolonel Hendi Suhendi

KENDARI - Saat acara serah terima jabatan Dandim Kendari 1417 di Aula Sudirman Korem 143 Haluoleo, Sabtu (12/10/2019), Kolonel Infanteri Hendi Suhendi mengaku dirinya adalah prajurit TNI yang setia.
Untuk itu, dirinya pun harus tunduk dan hormat kepada keputusan pimpinan saat mencopot jabatannya gara-gara unggahan istrinya, IPDN, terkait insiden penusukan Menteri Koordinato Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. 
"Saya prajurit yang setia dan hormat keputusan pimpinan. Saya dan keluarga ikhlas menerima keputusan komandan," kata Hendi Suhendi didampingi istrinya.

Sementara itu, sang istri hanya bisa tertunduk dan menangis selama acara serah terima jabatan tersebut.
IPDN juga akan menjalani proses peradilan umum atas dugaan melanggar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Reaksi Istri
Kolonel Kav Hendi Suhendi resmi dicopot dari jabatan Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1417/ Kendari.
Pencopotan melalui serah terima jabatan yang dipimpin oleh Komandan Korem 143/Ho Kendari Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto di Aula Sudirman Markas Komando Resor Militer Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (12/10/2019).
Acara serah terima jabatan itu dihadiri juga oleh para istri perwira militer, termasuk istri Kolonel Hendi yang berinisial IPDN.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, IPDN hadir dengan mengenakan seragam hijau Persatuan Istri Tentara (Persit).
Beberapa kali, IPDN sempat terlihat meneteskan air mata.
Istri mantan Dandim Kendari itu tertunduk saat mendampingi suaminya.
Matanya berkaca-kaca saat pemberian ucapan selamat dari personel Kodim dan Korem, serta ibu-ibu anggota Persit Kendari.
Sementara itu, Kolonel Hendi tampak tegar menerima kenyataan pencopotan dirinya dari jabatan Komandan Kodim.
Seusai acara, Kolonel Hendi menyampaikan bahwa dia menerima apapun keputusan pimpinan yang telah dikeluarkan terhadapnya.
Hendi siap menjalankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
"Saya terima, jadikan pelajaran, saya terima salah. Apapun keputusan dari pimpinan saya terima, dan memang itu mungkin pelajaran bagi kita semua," ujar Hendi kepada sejumlah wartawan usai Sertijab di Aula Sudirman Makorem Kendari, Sabtu siang.
"Ambil hikmah buat kita semua," kata Hendi.
Pencopotan Dandim Kendari itu buntut dari unggahan istrinya di media sosial Facebook.
Sebelumnya, istri Hendi yang berinisial IPDN, mengunggah konten negatif terkait penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.
Wiranto ditusuk menggunakan senjata tajam saat berada di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).
Pencopotan Hendi dari jabatannya diumumkan langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, pada Jumat (11/10/2019).
Alasan Sang Istri Berani Nyinyir di Facebook
Istri Hendi Suhendi, Irma Zulkifli Nasution merasa apa yang dikatakannya sudah benar sebagai seorang rakyat.
Irma Zulkifli Nasution pun merelakan, jabatan sang suami, Kolonel Hendi Suhendi dicopot.
Komandan Distrik Militer 1417 Kendari Kolonel Kaveleri Hendi Suhendi resmi resmi copot jabatan pada Sabtu (12/10/2019).
Pencopotan jabatan Kolonel Hendi Suhendi merupakan buntut dari postingan istri, Irma Zulkifli Nasution yang nyinyir soal penusukan Wiranto.
Postingan Irma saat itu viral di media sosial Facebook.
Akibat postingan istri, Kolonel Hendi Suhendi tidak hanya dicopot dari jabatannya, melainkan juga menjalani masa penahanan selama 14 hari.
Meski postingan tersebut akibatnya fatal, namun istri Kolonel Hendi Suhendi rupanya memiliki alasan tersendiri kenapa memposting hal yang mengundang pro dan kontra.
Terlebih dirinya istri seorang TNI.
Dandim Kendari Copot Jabatan Setelah Istri Nyinyir di Medsos Soal Penusukan Wiranto. (Facebook dan Instagram Wiranto)
Pencopotan jabatan dilakukan lewat serah terima jabatan yang dipimpin oleh komandan Korem 143/Ho Kendari Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto di Aula Sudirman Markas Komando Resor Militer Kendari.
Akibat ulah istrinya yang mengunggah sebuah postingan negatif di media sosial terkait penusukan Wiranto, Hendi Suhendi harus rela kehilangan jabatannya.
Kini jabatannya sebagai Dandim 1417/Kendari diserahkan kepada Kolonel Inf Alamsyah.
Seusai acara, Kolonel Hendi nampak ikhlas atas apa yang dialaminya.
Ia menyampaikan bahwa dia menerima apapun keputusan pimpinan yang telah dikeluarkan terhadapnya.
Hendi siap menjalankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
"Saya terima, jadikan pelajaran, saya terima salah. Apapun keputusan dari pimpinan saya terima, dan memang itu mungkin pelajaran bagi kita semua," ujar Hendi kepada sejumlah wartawan usai Sertijab di Aula Sudirman Makorem Kendari, Sabtu siang.
"Ambil hikmah buat kita semua," kata Hendi.
Diwartakan sebelumnya, telah beredar sebuah postingan bermuatan negatif untuk Wiranto di Facebook.
Rupanya postingan tersebut diunggah oleh istri anggota TNI.
Postingan Irma istri Dandim Kendari yang disoal. (Istimewa)
Istri Hendi Suhendi, bernama Irma Zulkifli Nasution telah mengunggah sebuah pernyataan nyinyiran untuk Wiranto di akun Facebooknya.
Diketahui belum lama ini, Menko Polhukam Wiranto baru saja terkena musibah peristiwa penusukan di Pandeglang, Banten.
Kini akun Irma Zulkifli Nasution di Facebook sudah tidak bisa ditemukan lagi.
Namun tangkapan layar postingannya sudah menjadi viral dan menyebar di media sosial.
Melansir tayangan YouTube KompasTV (12/10/2019), terdapat unggahan milik istri Hendi Suhendi tersebut.
"Jgn cemen pak,…Kejadianmu, tak sebanding dgn berjuta nyawa yg melayang," tulis Irma di unggahannya.
Unggahan tersebut kemudian dikomentari pengelola akun Togar Panjaitann.
Komentar pengelola dan pemilik akun Irma Zulkifli Nasution dan Togar Panjaitann. (Tangkapan Layar TribunSumsel)
Di kolom komentar akun Togar Panjaitann mengingatkan pemilik akun Irma Zulkifli Nasution yang tak pantas menulis nyinyiran karena merupakan istri perwira dan pejabat di lingkungan TNI AD.
"Ibu ini adalah isteri seorang Dandim di Kendari. Tidak pantas seorang isteri Perwira TNI AD membuat pernyataan superti ini," komentar Togar mengingatkan.
Demikian komentar pengelola akun Togar Panjaitann.
Pemilik akun Irma Zulkifli Nasution kemudian mengungkapkan alasanya dirinya menulis status tersebut.
Irma menyebut ia hanya ingin menyampaikan banyak warga yang menderita dan meninggal akibat kebijakan pemerintah.
Tak hanya itu, di kolom komentar Irma mengaku berasal dari keluarga tentara dan polisi.
"Maaf pak Togar Panjaitann kenapa tdk pantas,.. saya seorg istri Dandim dan jg seorang manusia biasa yg mempunyai perasaan,apayg saya sampaikan tdk menghina siapapun,..jutsru saya seorg istri perwira pak, yg merasakan perasaan berjuta rakyat mati Lbh mngiris kalbu, mohon maaf apabila bpk tdk berkenan, " balas Irma.
Demikian ditulis pemilik akun Irma Zulkifli Nasution.
Lalu, dilanjutkan, "Saya menangis pak banyak anak bgsa mati begitu saja,…saya hnya mnyampaikan apa yg saya rasakan,.. siapapun dia kalo punya hati nurani pastilah hatinya tersayat."
Juga ditulis, "Pak Togar, saya bukan saja seorg istri seorg perwira tp jg saya seorg anak TNI -AL dan seorg cucu Polisi dan ponakan seorang TNI,.. tentunya bpk tau jiwa cintanya kpd Rakyat anak bangsa dan NKRI dan bgmana saya dibesarkan dlm lingkungan TNI," tulis Irma di kolom komentar. (*/IN-001)
Sumber: kompas.com

Sabtu, 12 Oktober 2019

Arteria Dahlan, dari "Kemenag Bangsat" hingga "Emil Salim Sesat"


JAKARTA - Sosok politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan kembali jadi perbincangan hangat netizen. Anggota Komisi III DPR itu dinilai bersikap temperamental saat diundang diskusi di acara Mata Najwa, kemarin.

Pascagelaran diskusi tersebut, Arteria mendadak viral. Sikapnya dinilai kurang lentur berdiskusi. Menyelak lawan bicara, hingga menunjuk lawan diskusi dengan umpatan negatif.

Misalnya, saat Arteria menunjuk Ahli Ekonomi yang juga guru besar ekonomi Professor Dr Emil Salim. Arteria menunjuk-nunjuk Profesor Emil Salim sembari mengatakan dengan nada tinggi Emil Salim profesor sesat.


Dilansir lama dpr.go.id, Arteria Dahlan merupakan politikus kelahiran Jakarta, 7 Juli 1975. Mengenyam pendidikan akhir di S2 Universitas Indonesia jurusan Ilmu Hukum Ketatanegaraan 2012-2014. S1 dia raih di kampus yang sama jurusan Universitas Indonesia pada 1999.


Sementara itu, karier organisasi, masih dalam laman DPR, Arteria tercatat sebagai dewan penasihat lembaga kajian keilmuan Fakultas Hukum Indonesia (1999-2015), Wasekjen Serikat Pengacara Indonesia (2005-2015), hingga menjadi Dewan Pembina di organisasi yang ia buat: Yayasan Arteria Dahlan.

Sementara itu, tak ada riwayat pergerakan yang tercatat di laman DPR mengenai profil Arteria. Kosong.

Kesan negatif publik bukan hanya ditangkap usai acara Mata Najwa. Setahun lalu, nama Arteria juga dibincangkan, ketika dalam rapat Komisi III, 28 Maret 2018, Arteria menyebut Kementerian Agama dengan makian 'bangsat'. Sontak sikap Arteria membuat gaduh, hingga kecaman dari sejumlah pegawai Kemenag.

Saat itu, Komisi III tengah membahas persoalan umrah bodong. Arteria menyarankan kejaksaan tak hanya menginventarisasi travel umrah yang bodong, tapi juga melakukan penindakan. arteria tampak kesal kepada Kementerian Agama.

"Ini Kementerian Agama bangsat, Pak, semuanya, Pak!" tuding Arteria.
Namun sehari kemudian, Arteria meminta maaf, dan mengaku menggunakan kata-kata kasar itu itu lantaran geram dengan oknum di Kemenag.

"Kalau ada ketersinggungan, mohon maaf. Kalau saya menyinggung Pak Menteri dan teman-teman Kemenag," ujar Arteria.



Kini sikap temperamentalnya kembali ditampilkan di acara Mata Najwa. Namun tak ada permintaan maaf.

Menurut dia, sikap yang ia tunjukkan dalam perdebatan dengn Emil di perbincangan tersebut merupakan perjuangan ideologi karena insitusi DPR dinista, dihina, dan difitnah.

"Bayangkan kalau institusi anda dihina, dinista, dan difitnah anda akan marah. Ini perjuangan ideologi," kata Arteria kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/10).


Tak Hanya itu, protes Arteria juga sempat terlontar pada tahun 2017. Saat itu, rapat kerja antara Komisi III dengan pimpinan KPK digelar di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, pada Senin (11/9/2017).

Kala itu, Arteria yang berada di Komisi VIII mendapatkan tugas untuk mengikuti rapat di Komisi III.  Arteria melayangkan protes kepada lima pimpinan KPK setelah diberi kesempatan bicara.

Pimpinan KPK diprotes lantaran tak menyebut anggota DPR dengan panggilan 'Yang Terhormat'.

Saat pimpinan KPK menjawab serta memberi penjelasan, Arteri Dahlan menilai tak ada suasana kebangsaan.

"Ini mohon maaf ya, saya kok enggak merasa ada suasana kebangsaan di sini. Sejak tadi saya tidak mendengar kelima pimpinan KPK memanggil anggota DPR dengan sebutan 'Yang Terhormat'," katanya.

Arteria menilai, pimpinan KPK sepantasnya memanggil anggota DPR dengan sebutan 'Yang Terhormat' selama rapat.
 (*/IN-001)

Jumat, 11 Oktober 2019

KPK: Arteria Dahlan Tak Pahami Perbedaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menilai anggota DPR Arteria Dahlan keliru memahami perbedaan antara barang sitaan dengan rampasan. Menurut dia, hal itu membuat Arteria salah mengambil kesimpulan ketika menyatakan ada barang sitaan KPK yang tidak masuk kas negara.

"Pernyataan ini kami duga berangkat dari ketidakmampuan membedakan antara barang rampasan dengan barang sitaan," kata Febri Diansyah, Kamis, 10 Oktober 2019, seperti dikutip dari tempo.co.

Sebelumnya, dalam acara Mata Najwa di sebuah stasiun televisi swasta nasional, Arteria menuding KPK tak menyetorkan hasil penyitaan dan perampasan kasus korupsi ke kas negara. Menurut Arteria, barang sitaan dan rampasan itu ada yang berupa emas batangan, kebun sawit dan motor gede.

Ia berdalih keberadaan Dewan Pengawas KPK diperlukan agar hal ini tidak terjadi lagi. "Berita acara sita-rampas, emas batangan diambil seolah-olah ada title KPK, kemudian uang dirampas, tapi ternyata tidak masuk kas negara, ini gunanya Dewan Pengawas," ujar politikus PDIP tersebut.

Febri menjelaskan beda antara penyitaan dan perampasan. Ia mengatakan KPK melakukan penyitaan dalam proses penyidikan. Sementara, keputusan untuk merampas harta benda tersebut tergantung dari putusan hakim di pengadilan. Hakim dapat membuat keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan perampasan. "Dalam kondisi tertentu hakim dapat memerintahkan dilakukan perampasan, atau digunakan untuk perkara lain, atau dikembalikan pada pemiliknya," kata Febri.

Soal emas batangan, Febri mencontohkan kasus korupsi pembangunan pasar dengan terdakwa Wali Kota Madiun Bambang Irianto. Saat penyidikan, KPK menyita emas batangan seberat 1 kilogram. Namun, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memerintahkan barang sitaan tersebut dikembalikan kepada Bambang. "Justru salah jika KPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan tersebut," kata Febri.

Febri mengatakan KPK juga pernah menyita kebun kelapa sawit dalam kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Dalam putusannya, hakim memerintahkan perampasan aset tersebut untuk negara. KPK, kata dia, kemudian melakukan perampasan dan melelangnya bersama Kementerian Keuangan.

Febri berujar KPK juga tengah menyita delapan unit motor gede dalam kasus tindak pidana pencucian uang Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief. Hingga sekarang, kasus itu masih dalam proses penyidikan. Dalam kasus Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap, KPK menyita motor Harley Davidson.

Pengadilan Tipikor Medan kemudian memutuskan perampasan terhadap tersebut. KPK masih melelang motor tersebut dengan taksiran harga Rp285 juta. "Dari uraian itu, KPK meyakini tindakan penyitaan dilakukan sah secara hukum," kata Febri. (*/IN-001)

Kamis, 10 Oktober 2019

Aksi Heroik Kapolsek Kompol Dariyanto, Lindungi Menko Polhukam Wiranto

PANDEGLANG - Kapolsek Menes Polres Pandeglang Kompol Dariyanto, ikut mengalami luka akibat dari dua pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Menkopolhukam RI Wiranto, dalam acara undangan panitia peresmian Gedung Kuliah Bersama Universitas Mathlaul Anwar (UNMA) di Alun Alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

Aksi heroik Kapolsek Menes Kompol Dariyanto tersebut, ia juga mengalami luka di bagian punggung dan tangan, saat berupaya membantu menggagalkan aksi dua pelaku, dengan cara menangkis ayunan tangan pelaku SA (31), yang muncul dari belakang Kapolsek Menes berada.

Dua pelaku yang berstatus suami istri yakni SA (31) dan  FA (21) berhasil diamankan oleh personel yang berjaga. Dengan menggunakan sajam, pelaku SAberusaha menerobos kerumunan masyarakat yang ingin menyalami Wiranto.

"Ada dua orang pelaku, yaitu suami istri (SA dan FA-red) yang menerobos kerumunan masyarakat, kemudian melakukan upaya penganiayaan terhadap beliaulah (Wiranto-red)," kata Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir, dalam keterangan persnya.

Dari kejadian tersebut, Menkopolhukam RI mendapatkan luka sayatan akibat penganiayaan tersebut, dibagian perut dan dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan penanganan medis.

"Beliau (Wiranto-red) mengalami luka gores sayatan dan kondisi beliau stabil. Kedua pelaku sudah di amankan dan saat ini kasus tersebut sedang dikembangkan," ujar Irjen Pol Tomsi Tohir.

Untuk penanganan lanjutan, Menkopolhukam RI diterbangkan menggunakan helikopter ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto di Jakarta.

Kapolda Banten, menerangkan bahwa Menkopolhukam RI saat itu akan menuju helipad untuk bertolak ke Jakarta. Namun dengan kerendahannya, ia menyempatkan diri hendak menyapa masyarakat Menes yang menyambut kedatangannya sejak pagi.

Lebih lanjut, Irjen Pol Tomsi Tohir, upaya kedua pelaku berhasil dicegah namun tidak sepenuhnya sehingga melukai Menkopolhukam RI beserta ajudannya, yang mengalami luka termasuk ajudan Danrem 064/ MY, Kapolsek Menes Kompol Dariyanto, dan tokoh ulama UNMA Banten H. Fuad Sauki.

"Sejak pagi, pengamanan dan sterilisasi telah dilakukan dengan baik. Pada saat kembali, bersama-sama dengan jajaran TNI AD dan TNI AU kita lakukan pengamanan. Upaya kedua pelaku berhasil dicegah namun tidak sepenuhnya sehingga melukai Menkopolhukam RI," ungkap Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir. (*/IN-001)
© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved