Penyebar Larangan Natal di Dharmasraya, Sumbar Ditangkap, SETARA Institute: Ini Tindakan Kriminalisasi!

SETARA Institute menilai penangkapan terhadap aktivis Sudarto terkait isu pelarangan Natal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, merupakan upaya kriminalisasi.

JAKARTA - Penangkapan terhadap aktivis, Sudarto, terkait isu pelarangan Natal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, oleh aparat kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada Selasa siang, 7 Januari 2020, menuai kritikan dari SETARA Institute. Menurut SETARA Institute, hal itu merupakan upaya kriminalisasi. Sudarto ditetapkan menjadi tersangka atas dan dugaan menyebarkan informasi yang memicu rasa kebencian dan menimbulkan permusuhan SARA.

"SETARA Institute mengutuk kriminalisasi yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat atas Sudarto. Tindakan kriminalisasi tersebut, nyata-nyata menunjukkan arogansi kepolisian dalam menggunakan kewenangan polisionalnya untuk membungkam kritik dan pembelaan atas kelompok minoritas," ujar Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos lewat keterangan tertulis pada Selasa malam, 7 Januari 2020, seperti dikutip dari tempo.co.

Kasus Sudarto bermula dari laporan yang disampaikan Ketua Pemuda Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Harry Permana kepada polisi pada 29 Desember 2019. Harry menuding Sudarto menyebarkan informasi perihal larangan perayaan Natal melalui akun Facebook yang berpotensi menyesatkan atau bohong. Status tersebut dimuat pada 14-15 Desember 2019.

Menurut pelapor, Nagari Sikabau tidak melarang ibadah Natal. Pelapor menyampaikan bahwa yang benar adalah wali nagari hanya melarang jemaah dari luar Nagari Sikabau untuk datang dan ikut melaksanakan ibadah Natal.

Bonar mengatakan polisi mestinya lebih objektif melihat fakta restriksi terhadap hak-hak minoritas di Sumatera Barat seperti yang selama ini disuarakan oleh Sudarto. Ia aktif melakukan advokasi terhadap kepentingan kelompok-kelompok minoritas di Sumatera Barat.

Dalam pandangan Setara Institute, ujar Bonar, kriminalisasi atas Sudarto merupakan serangan secara terbuka terhadap pembela hak-hak konstitusional kelompok minoritas untuk beragama dan beribadah secara merdeka, sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 Ayat 2 dan Pasal 28E Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Advokasi dan pembelaan yang dilakukan oleh Sudarto terhadap kaum minoritas, kata Bonar, semestinya mendapat dukungan dari aparatur pemerintah. Tindakan Polda Sumbar yang menangkap Sudarto menjadi paradoks dengan spirit toleransi dan kebhinekaan.

"Tindakan kepolisian memberikan enabling environment bagi intoleransi terhadap kelompok minoritas dan konservatisme keagamaan di tengah menguatnya mayoritarianisme," ujar Bonar.

Untuk itu, Setara Institute mendesak Kapolri Jenderal Idham Aziz, untuk mengambil langkah yang memadai untuk melindungi pembela hak-hak konstitusional kelompok minoritas seperti Sudarto. "Pembebasan Sudarto merupakan langkah strategis untuk menunjukkan keberpihakan kepolisian terhadap pemajuan toleransi dan kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945," ujarnya.

Sebelumnya, Sudarto, aktivis penyebar isu larangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) ditangkap polisi. Penangkapan tersebut dilakukan oleh aparat Direktorat Krimsus Polda Sumbar.

Sudarto yang merupakan manager program Pusaka Foundation itu ditangkap di kediamannya, Jalan Veteran, Purus, Padang Barat, Kota Padang, Selasa (7/1), pukul 13.30 WIB.

"Penangkapannya dilakukan hari ini, pukul 13.00. Dari penangkapan itu kami amankan ponsel dan laptop yang diduga digunakan untuk menyebar isu kebencian di medsos," ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto dilansir jawapos.com, Selasa (7/1).

Lebih jauh Stefanus Satake mengatakan, penangkapan atas Sudarto berdasar pada aduan masyarakat di Dharmasraya. Dari laporan masyarakat itu, Sudarto dianggap telah merusak keharmonisan dan kerukunan umat beragama di Sumbar, khususnya Dharmasraya.

Sebelumnya nama Sudarto menjadi sorotan publik. Dia menuding ada larangan natal di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Namun, pada kenyataannya tudingan itu tidak terbukti. Umat Nasrani dapat menjalankan ibadah Natal dengan tenang tanpa ada gangguan sedikit pun. Bahkan masyarakat setempat pun memberi perlindungan dan jaminan atas kelancaran beribadah.

Tudingan Sudarto membuat sejumlah pejabat di pemerintahan pun ikut angkat bicara. Seperti Menteri Agama Fachrul Razi, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD. Mereka sempat menyayangkan atas tudingan tersebut.

Di tempat lain, Kapolda Sumbar Irjen Toni Hermanto pun sempat turun langsung ke Dharmasraya beberapa hari menjelang Natal 2019. Dari hasil pemantauan itu Toni Hermanto menyatakan Dharmasraya aman sentosa.

"Natal di Dharmasraya aman. Tidak ada larangan," ujar Toni.

Atas hasil pemantauan tersebut, Toni Hermanto kepada jawapos.com, Kamis (26/12/2019) mengatakan siap memproses pembuat gaduh di Sumbar. Apalagi isu kegaduhan itu merusak kerukunan dan toleransi umat beragama.

"Akan melaksanakan proses hukum terhadap mereka yang menyuarakan hal-hal yang menimbulkan kekawatiran, kecemasan di masyarakat. Apalagi isu yang disampaikan bertentangan dengan fakta di lapangan," ujar Irjen Toni Harmanto, Kamis (26/12). (*/IN-001)

Ternyata, Otak Pembunuhan Hakim Jamaluddin adalah Istrinya Sendiri

MEDAN - Polisi menangkap tiga orang pembunuh hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin (55), yang ditemukan tewas di area kebun sawit di Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat (29/11/2019). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan bahwa otak pembunuhan tersebut adalah istri Jamaluddin sendiri, ZH.

"Ada tiga pelaku, yang pertama istri korban, sama dua orang suruhannya. Istri korban inisial ZH, suruhannya JB dan R," ujar Argo di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020).

Argo mengatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan penyidikan dengan metode deduktif dan induktif.

"Setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan dengan metode deduktif dan induktif, induktif itu mulai dari TKP di rumah maupun tempat pembuangan mobil, kemudian dengan deduktif itu adalah berkaitan dengan pekerjaan," katanya.

Kendati demikian, Argo belum merinci lebih lanjut mengenai tempat dan waktu penangkapan serta motif pelaku. Menurut Argo, informasi lebih lengkap akan dirilis oleh Polda Sumatera Utara yang menangani kasus tersebut.

Polrestabes Medan Gelar Prarekonstruksi

Hari ini, Selasa (7/1/2019) Polrestabes Medan telah melakukan rekonstruksi di Rumah di Jalan Aswad, Perumahan Royal Monaco, Blok B No 22, Medan. Sekitar 50 personil Reskrim Polrestabes bersama Tim Inafis melakukan gelar rekonstruksi perkara dimulai pukul 08.00 WIB.

Seorang saksi pihak keamanan Perumahan Royal Monaco yang tak ingin disebutkan identitasnya menyebutkan bahwa terdapat dua tersangka yang memperagakan proses kejadian di rumah terdakwa.

"Jadi tadi jam 8 pagi dimulai, sekitar jam 12 tadi selesai ada 4 jam lah orang itu disini.

Tadi saya lihat ada dua orang tersangka yang melakukan rekonstruksi," tuturnya kepada Tribun Medan.

"Jadi tadi mereka rekonstruksi mulai dari buka gerbang sampai memasukkan mayat ke dalam mobil.

Tadi mayatnya saya lihat diganti dengan boneka. Terus mobilnya diganti jadi Pajero," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pihak penyidik bergerak menuju Dusun II Namo Rindang, Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang untuk melaksanakan rekonstruksi lanjutan di lokasi tempat Hakim Jamaluddin ditemukan tewas.

Bahkan ia juga menyebutkan bahwa Kapolrestabes Medan yang baru Kombes Johnny Eddizon Isir yang langsung memimpin jalannya rekontruski. Terlihat ada lima mobil dan beberapa sepedan motor yang parkir tepat di depan rumahnya. Beberapa orang tampak keluar masuk dari pintu gerbang rumah Hakim Jamaluddin.

Diberitakan sebelumnya, Jamaluddin (55) ditemukan tewas di area kebun sawit di Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat (29/11/2019). Saat ditemukan, jenazah Jamaluddin berada di kursi belakang sopir.

Ketua PN Medan Sutio Jumagi Akhirno mengatakan, pada Jumat pagi, almarhum Jamaluddin sempat datang ke kantor. Seorang anggotanya di PN Medan, menurut dia, mengaku sempat melihatnya. PN Medan bersama dengan pihak keluarga berharap agar kasus kematian hakim PN Medan itu diusut tuntas. (*/IN-001)

Sumber: tribunmedan.com

Nofi Candra: Siapapun Kompetitor, Saya Bakal Tetap Maju di Pilkada Kabupaten Solok 2020

SOLOK - Ketetapan maju sebagai Calon Bupati Solok sudah menjadi harga mati bagi Nofi Candra. Menurutnya, hal itu sudah menjadi niat, yang jika tidak dilakukan akan menjadi penyesalan seumur hidup. Meski, sejumlah nama besar diprediksi bakal tampil di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020, Nofi mengaku dirinya tidak akan gentar apalagi minder menghadapi tokoh-tokoh dengan nama besar tersebut.

Sejumlah nama yang diprediksi maju di Pilkada Kabupaten Solok 2020 mendatang, diisi oleh nama-nama mentereng dengan latar belakang mumpuni. Mereka adalah Anggota DPR RI tiga periode Epyardi Asda, Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin, mantan Wakil Bupati Solok dua periode Desra Ediwan Anantanur, Tokoh Adat sekaligus Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel Iriadi Dt Tumanggung, mantan Anggota DPRD Sumbar dua periode Bachtul, pengusaha Maigustinus, pengusaha muda Fauzi Wirman, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Solok Agus Syahdeman, kader PKS Dr Adli, Buya Hendra Saputra, perantau Olfa Yonson, Ketua DPC PKS Kabupaten Solok Nosa Eka Nanda, hingga tokoh-tokoh lainnya.

"Saya dibesarkan dari keluarga pedagang dan guru. Salah satu pesan keluarga saya, dalam berdagang, kita tidak boleh mencemaskan kompetitor, tapi yang harus difikirkan adalah pada pelanggan. Sebagai seorang guru, ibu saya pernah menekankan bahwa kunci sukses adalah keyakinan dan kerja keras. Saya tidak pernah memikirkan bakal melawan siapa di Pilkada nanti, tapi fokus menarik simpati masyarakat. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi siapapun kompetitor yang maju di eskalasi Pilkada Kabupaten Solok 2020, saya bakal tetap maju," ungkapnya.

Sambil berkelakar, Nofi Candra menegaskan dirinya sudah memakai "gigi mundur" satu kali. Saat ini, menurutnya "gigi mundur" tersebut sudah rusak. Sehingga, dirinya saat ini hanya memiliki "gigi maju".

"Gigi mundur itu, sudah saya pakai satu kali. Yakni saat saya menyatakan mundur dari kontestasi, jika Mamak saya, Mak Zul Elfian Dt Tianso, maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok. Maka, saat Mak Zul Elfian Dt Tianso memberikan saya restu untuk maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok, yang ada sekarang hanya 'gigi maju', karena gigi mundur itu sudah rusak," tegasnya.

Keyakinan Nofi Candra menghadapi nama-nama besar tersebut, cukup beralasan. Nofi sudah pernah membuktikan dirinya mampu bersaing dengan tokoh-tokoh "papan atas" Sumbar di Pileg DPD RI tahun 2014 lalu. Padahal, saat itu, namanya belum begitu populer di Sumbar. Saat itu, terdapat nama-nama beken yang berjibaku menjadi empat besar DPD RI asal Sumbar. Di antaranya Irman Gusman, Emma Yohana, Jefrie Geovanie, Leonardy Harmainy, Alirman Sori, Herman Darnel Ibrahim, Muhammad Rahmat, Masrizal Munaf, hingga nama-nama beken lainnya.

Nofi mengungkapkan dirinya sudah mengiapkan konsep dan perencanaan yang matang untuk maju ke kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020. Dirinya juga menyatakan rencana tersebut sudah dirancangnya sebelum maju di DPD RI 2014. Menurutnya, segala sesuatunya harus terencana.

"Konsep saya, 80 persen keberhasilan ditentukan oleh perencanaan. Begitu juga dengan konsep membangun daerah. Selama menjadi Anggota DPD, saya sudah bertemu dan berdiskusi dengan lebih dari 200 kepala daerah di seluruh Indonesia. Daerah yang berhasil dan daerah yang tidak berhasil, ditentukan oleh komitmen dan terobosan kepala daerahnya. Kunci utamanya adalah perencanaan," ungkapnya.

Nofi juga mengungkapkan, saat ini dirinya sudah melaksanakan survey pertama tentang kondisi dan kebutuhan daerah, masalah, dan kepala daerah seperti apa yang dibutuhkan Kabupaten Solok. Salah satu hasil survey tersebut, ternyata di Kabupaten Solok 65 persen masyarakat butuh lapangan kerja. Survey selanjutnya yang akan dilakukan adalah langkah-langkah apa yang akan ditempuh. Survey ketiga, menentukan siapa pendamping. Survey keempat, strategi kampanye. Survey kelima, gerakan jelang pemilihan.

"Saat ini struktur untuk kerja sudah terkonsep. Tim pemenangan, sudah mulai terbentuk. Saya tegaskan hanya akan maju di Kabupaten Solok. Karena niat saya jelas, yakni berbakti ke kampung halaman jika masyarakat menginginkan," ungkapnya. (rijal islamy)

Pendaftaran Cawako Dibuka, PBB Kota Solok "Janjikan" Tuah 2015

SOLOK - Eskalasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Solok 2020 semakin berwarna dengan dibukanya pendaftaran oleh Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Solok sejak tanggal 6 hingga 10 Januari 2020. Sementara, pengembalian formulir dijadwalkan pada 13-23 Januari 2020. Pembukaan pendaftaran oleh PBB ini, sangat menarik perhatian bagi para bakal calon Walikota-Wawako Solok. Pasalnya, PBB merupakan partai pengusung utama bagi pasangan Zul Elfian Dt Tianso dan Reinier Dt Mangkuto Alam di Pilkada Kota Solok 2015 lalu.

Ibarat pepatah Minangkabau, "Maliek contoh ka nan sudah, maliek tuah ka nan manang" (melihat contoh kepada yang telah terjadi, melihat tuah ke yang menang), tuah dan strategi PBB pada 2015 tersebut, menjadi semacam "garansi" kemenangan Pilwako Solok 2020. Apalagi, pada pemilihan legislatif (Pileg) 17 April 2019 lalu, DPC PBB Kota Solok, berhasil menggandakan kursi di DPRD Kota Solok menjadi 2 kursi dari satu kursi di Pileg 2014 lalu.

"Kita membuka pendaftaran untuk Cawako dan Cawawako Solok 2020 di Sekretariat DPC PBB Kota Solok pada jam kerja. Kita harapkan, semua calon yang berminat, bisa mendaftar dan diusulkan DPC PBB Kota Solok ke DPW dan DPP. Sebenarnya tidak ada garansi, tapi kami akan senantiasa berusaha maksimal agar calon yang diusung. Tentu berdasarkan pengalaman dan strategi yang kami miliki," ungkap Hendra Saputra, SH, Ketua Demisioner DPC PBB Kota Solok, Minggu (4/12/2020).

Hendra Saputra juga menyebutkan, proses pendaftaran dan penetapan Cawako-Cawawako Solok dimulai dari tingkat DPC. Kemudian diplenokan dan dikirim ke DPW. Setelah diplenokan lagi di DPW, berkas pencalonan akan dikirim ke DPP untuk ditetapkan.

"Dari proses tersebut, DPC PBB Kota Solok akan mengirim nama tiga pasang calon ke DPW PBB Sumbar. Demikian juga dengan DPW, juga akan mengirim tiga pasang calon ke DPP. Setelah di DPP, akan diputuskan satu pasang calon yang akan diusung oleh DPC PBB Kota Solok," ungkapnya.



Anggota DPRD Kota Solok tiga periode tersebut juga menyatakan PBB akan bersikap adil terhadap seluruh kandidat. Termasuk memfasilitasi dengan DPW dan DPP. Terkait dengan strategi khusus yang dimiliki DPC PBB Kota Solok untuk pemenangan Cawako-Cawawako, Hendra Saputra menyatakan strateginya bakal berbeda dengan strategi pada Pilkada Kota Solok 2015.

"Tentu akan sangat berbeda. Sebab, masa dan bakal calon yang akan maju juga berbeda. Namun, sesuai dengan kultur dan budaya di Kota Solok, PBB memiliki massa militan, yang siap bergerak secara dinamis dan terstruktur. Tentu dengan program dan pola sesuai calon yang akan ditetapkan DPP," ungkapnya.

Hendra Saputra juga mengungkapkan, pihaknya melakukan seluruh proses pendaftaran dan penjaringan Cawako-Cawako Solok secara terbuka. Termasuk adanya calon dari daerah lain, yang memiliki niat untuk membangun Kota Solok untuk lebih maju.

"Konsepnya adalah 'Solok Maju'. Maksudnya, bagaimana membuat Kota Solok bisa lebih maju, dengan program-program strategis," lanjutnya.

Pada Pileg 17 April 2019 lalu, DPC PBB Kota Solok berhasil mengirim dua wakilnya ke DPRD Kota Solok periode 2019-2024. Jumlah ini meningkat satu kursi dibanding Pileg 2014 lalu. Yakni Hendra Saputra dari Dapil Tanjung Harapan dan Wazadly dari Dapil Lubuk Sikarah. Hendra Saputra meraih 827 suara dari 1.121 suara PBB di Dapil Lubuk Sikarah. Sementara Wazadly mengoleksi 461 suara dari total 1.069 suara yang diraup di Dapil Lubuk Sikarah. (rijal islamy)

DPO Curanmor di RSUD Sungai Dareh Ditangkap Dinihari Tadi

DHARMASRAYA - Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Dharmasraya bersama Unit Reskrim Polsek Pulau Punjung, mengamankan seorang DPO (daftar pencarian orang) pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), pada Minggu dinihari (5/1/2019) sekira pukul 02.30 WIB. Petugas mengamankan SP (19), warga Jorong Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

Sebelumnya, SP diduga melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Mio warna kuning emas dengan BA 2551 VN milik Musri (43), warga Jorong Pasar Lama, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Tindak pidana dilakukan pada Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 20.30 WIB di depan Ruang Gizi, RSUD Sungai Dareh, Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

Kapolres Dharmasraya AKBP Imran Amir, S.IK, melalui Kasat Reskrim AKP Suyanto, menyatakan dari hasil lidik anggota Opsnal, jajaran Sat Reskrim Polres Dharmasraya bersama Unit Reskrim Polsek Pulau Punjung, terhadap tersangka SP (19), DPO Curanmor tersebut ditangkap di jalan baru Kampung Surau, atau depan SMKN 2  Pulau Punjung, di Jorong Pasir putih Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, sekira pukul 02.30 WIB. Pelaku kemudian digelandang ke Polsek Pulau Punjung untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Pelaku diancam dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara," ungkap AKP Suyanto. (IN-001)

Cukai Rokok Naik, Ini Harga 10 Merek Rokok Per 1 Januari 2020

JAKARTA - Memasuki tahun baru 2020, tarif cukai hasil tembakau mengalami kenaikan rata-rata mencapai 23 persen. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152/PMK.010/2019 itu, akan mengerek tarif cukai untuk 4 jenis rokok beserta harga jual terendah ecerannya.

Keempat jenis itu antara lain Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan I dan II; Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan I dan II; Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT) golongan I, II dan II; serta Sigaret Kretek Tangna Filter (SKTF) dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF).

Asumsi kenaikan untuk sepuluh merek rokok dari puluhan, bahkan ratusan merek yang beredar di pasar dalam negeri, sudah bisa diprediksi. Beberapa merek itu menjadi favorit bagi masyarakat dengan sejarah dan ceritanya masing-masing.

1. Djarum Super

Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin golongan I ini diproduksi oleh PT Djarum dan dijual dengan kemasan berisi 12 dan 16 batang per bungkusnya.

Saat ini, harga rokok Djarum Super dengan isi 12 batang dibanderol Rp15.500. Tiap batang rokok sigaret dikenakan cukai SKM golongan I (Rp590/btg). Artinya, harga eceran Djarum Super tanpa cukai sebesar Rp8.420.

Dengan tarif cukai baru SKM golongan I sebesar Rp740/btg, harga satu bungkus rokok Djarum Super berisi 12 batang bisa mencapai Rp17.300.

Sementara jika margin keuntungan yang diambil peritel berkisar Rp1.500-Rp2.000, maka harga jual sebungkus Djarum Super isi 12 batang akan berkisar Rp18.800-19.300.

2. Gudang Garam International

Merek rokok ini memiliki beragam sebutan mulai dari Garpit, Filter, hingga GP. Ada pula yang menyebutnya gudang garam. Sebelum kenaikan cukai berlaku, harga rokok yang diproduksi PT Gudang Garam Tbk, ini dibandrol Rp15.850/12 batang dengan cukai Rp590/batang (jenis SKM).

Dengan asumsi harga jual tanpa cukai sebesar Rp8.770, maka harga eceran Gudang Garam Internasional per bungkus bisa mencapai Rp17.650. Sementara di warung-warung, harga jualnya akan naik menjadi Rp19.150 hingga Rp19.650.

3. Sampoerna A-Mild

Rokok jenis SKM ini jdiproduksi PT HM Sampoerna Tbk, ini dijual dalam kemasan berisi 12 batang dan 16 batang per bungkus dan jadi salah satu rokok paling laris di kalangan anak muda.

Saat ini, harga eceran terendah Sampoerna Mild Rp21.650/16 batang dengan cukai Rp590/batang. Setelah kenaikan cukai, harga eceran rokok merk ini sebesar Rp24.050. Dengan demikian, harga jual ritelnya bisa mencapai Rp25.550-26.050/

4. LA Lights

Rokok yang diluncurkan pada tahun 1996 dijual dengan harga eceran Rp18.700/16 batang. Karena masuk ke dalam jenis SKM, tiap batang rokok merek ini dikenakan cukai Rp590.

Dengan kenaikan cukai menjadi Rp740, maka harga eceran rokok merek LA light akan terkerek menjadi Rp21.100 perbungkusnya. Dengan demikian, harga rokok yang diproduksi PT Djarum ini akan dibandrol Rp22.600-23.100 di warung atau toko-toko ritel lainnya.

5. Surya 12

Anda mungkin tak asing dengan selogan "selera pemberani" pada iklan rokok ini. Diproduksi oleh PT Gudang Gara, harga jual rokok ini dibandrol Rp13.900 untuk kemasan berisi 12 batang.

Karena berjenis SKM, saat ini ia dikenakan tarif cukai Rp590/batang dan itu artinya harga asli rokok ini (tanpa cukai) hanya Rp6.820 per bungkus. Setelah kenaikan tarif cukai, harga eceran rokok ini bisa dibandrol Rp15.700, sementara harga jualnya di warung-warung bisa di kisaran Rp17.200-17.700.

6. Marlboro Merah

Harga eceran Marlboro Merah terndah dijual Rp24.000 per bungkus, dengan isi 20 batang.

Rokok yang diproduksi PT Philip Morris Indonesia (PMID) masuk ke dalam golongan II jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan tariff cukai Rp265 batang. Artinya, harga asli rokok ini (tanpa cukai) adalah Rp18.700 per bungkus.

Dengan kenaikan tarif cukai menjadi Rp470 per batang, maka harga rokok ini diperkirakan akan mencapai Rp28.100, sementara harga jualnya di warung-warung bisa mencapai Rp29.600-30.100.

7. Surya Pro Mild

Merek rokok yang diproduksi PT Gudang Garam ini memiliki nama resmi Surya PROfessional. Dibandrol seharga Rp17.925 dengan isi 16 batang, rokok ini jadi primadona karena harganya yang relatif lebih murah ketimbang rokok mild lainnya.

Masuk ke dalam jenis SKM, merek rokok ini dikenakan tarif cukai Rp590/batang. Dengan demikian, harga eceran rook ini (tanpa cukai) dibandrol Rp8.485 per bungkusnya. Setelah kenaikan cukai, Surya pro mild diperkirakan naik menjadi Rp20.325 dengan harga jual di kisaran Rp21.825-22.325.

8. Gudang Garam Signature

Dengan harga murah, rokok yang diluncurkan pada tahun 2013 ini biasanya dikonsumsi konsumen yang berpindah dari Gudang Garam Internasional.

Saat ini, harga eceran rokok Gudang Garam Signatur dibandrol Rp13.450 sebungkus berisi 12 batang. Karena berjenis SKM, ia dikenakan tarif cukai Rp590 per batang. Dengan demikian, harga rokok ini sebenarnya hanya Rp6.370 per bungkusnya.

Setelah kenaikan cukai, harga eceran terendah rokok ini akan mencapai Rp15.250 per bungkus, sementara harga jualnya di kisaran Rp16.750-17.250.

9. Magnum Mild

Dji Sam Soe Magnum Mild yang diluncurkan Mei 2017 merupakan versi terbaru dari Dji Sam Soe Magnum Blue yang diluncurkan April 2014. Rokok ini masuk ke dalam jensi SKM dengan tarif cukai Rp590/per batang.

Saat ini, harga eceran terendah untuk satu bungkus Magnum Mild dibandrol Rp17.925 dengan isi 16 batang. Artinya, harga jual tanpa cukai rokok Magnum Mild per bungkusnya hanya sebesar Rp8.485.

Setelah tarif cukai naik, harga eceran per bungkus rokok Magnum Mild bisa mencapai Rp20.325, sementara harga jualnya di toko-toko berada di kisaran Rp21.825-22.325.

10. Camel

Camel adalah salah satu rokok putih mesin keluaran Japan Tobacco International (JTI) yang ada di Indonesia. Produk utama Camel awalnya merupakan sigaret putih tanpa filter, tapi seiring perkembangan zaman, rokok jenis tersebut digantikan oleh sigaret putih filter.

Saat ini, harga eceran rokok Camel mencapai Rp20.600 perbungkus dengan isi 20 batang. Masuk ke dalam jenis SPM golongan pertama, Camel dikenakan tarif cukai Rp370/batang. Dengan demikian harga rokok ini (tanpa cukai) sekitar Rp13.200 per bungkus.

Setelah kenaikan cukai, menjadi Rp790 per batang, maka harga eceran merek ini akan mencapai Rp29.000 per bungkus, dan harga jualnya bisa mencapai Rp30.500-31.000 per bungkus. (*/IN-001)

Sumber: tirto.id

Refleksi Akhir Tahun Polres Solok Kota, WBBM, Skimming ATM, Hinggal Illegal Mining

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) menjadi pencapaian khusus nan prestisius bagi Polres Solok Kota, Polda Sumbar, di tahun 2019. Namun, sejumlah kasus menonjol lain, juga berhasil diungkap. Seperti Skimming (pembobolan) ATM, illegal mining (penambangan ilegal) hingga pencurian dengan modus pecah kaca mobil.

Kepolisian Resor (Polres) Solok Kota menggelar jumpa pers akhir tahun 2019 di Mapolres Solok Kota, Selasa (31/12/2019). Jumpa pers tersebut dipimpin langsung Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK, dan diikuti perwira jabatan utama (PJU). Hadir Wakapolres Kompol Aksalmadi, Kabag Ops Kompol Bresman Simanjuntak, Kabag Sumda Kompol Irwan Zani, Kabag Ren Kompol Yus Eri, Kasat Sabhara AKP Poniman, Kasat Reskrim Iptu Defrianto, Kasat Resnarkoba AKP Joko Sunarno, Kasat Lantas Iptu Zamri Naldi, Kasat Intelkam AKP Milson Joni , dan Kasat Binmas Iptu Laydi. Dari jajaran Kapolsek, hadir Kapolsek Kota Solok AKP Zamri Elfino, Kapolsek X Koto Dibawah Iptu Ahmad Ramadhan, Kapolsek X Koto Diateh Iptu Hendri, Kapolsek Junjung Siri Iptu Satrialis, Kapolsek Bukit Sundi Iptu Thamrin Chan, dan Kapolsek IX Koto Sungai Lasi Iptu Edi Yuhendra.



Prediket pelayanan publik dengan kategori sangat baik yang diraih Polres Solok Kota pada November 2019 dan prediket Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 10 Desember 2019, menjadi prestasi yang sangat membanggakan bagi jajaran Polres Solok Kota. Selain "naik kelas" dari prediket Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diraih pada Desember 2018, Polres Solok Kota menjadi satu-satunya Polres di Sumbar yang meraih prediket WBBM pada 2019.

Raihan WBBM ini, menjadi prestasi tersendiri bagi AKBP Ferry Suwandi, S.IK. Ibarat kata pepatah; "Mempertahankan lebih sulit dari merebut", Ferry berhasil mempertahankan, bahkan meningkatkan capaian WBK menjadi WBBM yang telah diraih Kapolres sebelumnya AKBP Dony Setiawan Dt Pandeka Rajo Mudo. Dengan gaya kepemimpinan yang "cool", mantan Kapolres Agam tersebut, membawa sejumlah perubahan di Mapolres Solok Kota. Tentu saja dengan gayanya sendiri. Ferry Suwandi dilantik menjadi Kapolres Solok Kota pada Kamis, 19 September 2019, sesuai Surat Telegram Mabes Polri nomor ST/2317/KEP/2019.

"Kita sangat bersyukur dengan raihan prediket WBBM ini. Sebagai bukti nyata bahwa tingkat layanan di Mapolres Solok Kota sudah diakui di level nasional. Ini merupakan kerja keras seluruh personel. Kita harapkan hal ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan," ungkap Ferry.



Selain prediket WBBM, jajaran Polres Solok Kota selama kepemimpinan AKBP Ferry Suwandi, juga berhasil mengungkap sejumlah kasus menonjol dan menjadi perhatian masyarakat di wilayah hukum Polres Solok Kota. Di antaranya, skimming (pembobolan) automatic teller machine (ATM), perampokan dengan modus pecah kaca mobil, hingga pengungkapan illegal mining (penambangan ilegal).

Skimming ATM terjadi di ATM Bank Mandiri, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA) Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Rabu (3/10/2019) pukul 13.00 WIB. Empat pelaku diamankan Sat Reskrim pada pukul 14.00 WIB, atau satu jam usai kejadian. Modusnya, keempat pelaku berpura-pura "membantu" seorang nasabah yang kartu ATM-nya tersangkut di mesin ATM. Padahal, sebelumnya, lubang ATM tersebut, sudah disumbat lem oleh salah seorang pelaku.



Modusnya, satu pelaku menyarankan agar segera menghubungi nomor call center yang tertera di mesin ATM tersebut. Setelah tersambung dengan operator, yang sebenarnya adalah salah seorang pelaku, melalui nomor tersebut, korban diminta untuk menyebutkan nomor pin ATM dan sisa saldo. Namun kartu ATM korban tetap tidak bisa dikeluarkan dari mesin ATM. Dimana para pelaku sebelumnya telah mengganjal kotak ATM dengan lem.

Setelah itu tersangka mencongkel kotak ATM dengan mengunakan obeng dan mengambil kartu ATM. Kemudian, menarik uang korban dengan mengunakan kartu tersebut, di tempat ATM lainnya.

Mendapat koordinasi dari pihak Bank Mandiri, Sat Reskrim Polres Solok Kota bergerak cepat, melakukan penyelidikan dan pengejaran. Hasilnya, sekira pukul 14.00 WIB keempat pelaku ditangkap di sebuah rumah makan Lintas Sumatera, yang berada di samping Hotel Jayakarta, Kabupaten Tanah Datar. Keempat pelaku yang ditangkap berinisial ELD (29), EPA (24), MCH (24), dan DRA (29). Keempatnya, merupakan warga Desa Belambangan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.



Personel Sat Reskrim Solok Kota juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 900.000. Kemudian 1 buah lem china, 15 lembar stiker call center BRI, 10 lembar stiker call center BNI, 15 lembar  stiker Tips keamanan ATM bersama. Lalu 1 buah obeng, 2 unit Sepeda motor, dan 2 unit Handphone.

Tindak kejahatan lain yang juga berhasil diungkap yakni, aksi pecah kaca mobil. Modusnya dengan mengintai kendaraan di masjid maupun tempat lain yang dianggap menyimpan uang di kendaraan maupun barang berharga lainnya. Aksi pecah kaca mobil itu diawali dengan survei oleh pelaku terhadap korban yang diinginkan, setelah diyakini mobil korban membawa uang dan menyimpan di kendaraan baru dilakukan aksinya dengan memecahkan kaca kendaraan.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata para pelaku bukanlah masyarakat Solok, melainkan dari luar Sumatera Barat. Tersangka pecah kaca mobil yang diringkus beberapa hari lalu berasal dari Lubuk Linggau Sumatera Selatan.



Satu kasus menonjol lainnya, adalah pengungkapan illegal mining di dua lokasi di Nagari Bukik Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Personel Polres Solok Kota menahan 11 tersangka, dan mengamankan sejumlah peralatan penambangan emas ilegal. Di antaranya mesin yang digunakan, pompa dan beberapa peralatan lainnya.

Penambangan emas ilegal yang dilakukan masih semi mekanis, dengan cara membuat aliran sungai baru, kemudian menampungnya dengan karpet. Setelah sejumlah pasir yang mengandung emas ditampung, kemudian disaring untuk memisahkan pasir dan emas. Sistem kerjanya memang sedikit menguras tenaga karena semi mekanis. Aktivitas tambang emas ilegal itu sudah berlangsung sejak beberapa bulan belakangan ini. (rijal islamy)

Natal di Sumbar, Polres Payakumbuh Tunjukkan Cara Merawat Keberagaman

PAYAKUMBUH - Sinergitas pengamanan rangkaian perayaan Natal oleh jajaran Polres Payakumbuh, stakeholder dan masyarakat mengingatkan kembali bahwa kita sebagai warga negara wajib untuk merawat kerukunan antar umat beragama dan keberagaman.

Pengamanan rangkaian perayaan Natal di Kota Payakumbuh tidak hanya dilaksanakan oleh personel Polres Payakumbuh, personel TNI (Kodim 0306/50 Kota Dan Yonif 131 BRS), Satpol PP dan Dishub Pemkot Payakumbuh, tetapi juga melibatkan pemuda gereja, Pemuda Pancasila, Linmas Kelurahan bahkan pemuda yang tinggal di sekitar gereja.



Konsep ini dibangun oleh jajaran Polres Payakumbuh untuk menunjukkan esensi dari sinergitas dalam merawat keberagaman dan kerukungan umat beragama serta kekuatan Pam Swakarsa (perlibatan masyarakat sekitar) dalam mendukung aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mengamankan kegiatan masyarakat.

Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan mengungkapkan bahwa sebelum pengamanan dilaksanakan, dirinya bersama Kabag Ops Kompol Basrial telah berkoordinasi dengan pengurus-pengurus gereja di Kota Payakumbuh untuk menampung masukan-masukan, memberikan jaminan keamanan dan untuk membahas teknis pengamanan serta perlibatan masyarakat sekitar.

Menurutnya, personel gabungan pengamanan perayaan Natal di wilayah hukum Polres Payakumbuh sebanyak 160 orang diploting 4 tempat secara bergantian yaitu di Gereja Katholik St. Fidelis a Sigmarinda Payakumbuh, Gereja HKBP dan GPDI di Komplek Batalion 131 Braja sakti Kota Payakumbuh serta Gereja GBI Payakumbuh Kundang Kel.Parik Rantang Kec. Payakumbuh Barat.



Usai perayaan Natal di Gereja St Fidelis, Pendeta dan pengurus gereja mendatangi petugas yang melakukan pengamanan, menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga atas pengamanan yang telah dilangsungkan, sambil menyalami Kapolres Payakumbuh, personel gabungan dan masyarakat.

Begitu pula di Gereja HKBP kompleks Yonif 131/BRS, saat melakukan pengecekan terhadap petugas pengamanan, Kapolres menyempatkan diri menyampakan ucapan selamat merayakan Natal dan tahun baru dihadapan seluruh jemaat gereja. Kapolres juga menceritakan bagaimana jajarannya bersama-sama elemen masyarakat mengamanankan Natal dan menyuarakan kerurukan umat beragama dalam pengamanan Natal dan tahun baru di wilayah hukum Polres Payakumbuh.

Saat itu, Kapolres Payakumbuh juga sempat berinteraksi dengan 5 orang pemuda Papua yang sedang mengenyam pendidikan di Payakumbuh dan mengikuti perayaan Natal di Gereja HKBP. Kapolres sempat bertukar nomor handphone dan menanyakan kendala-kendala selama mengikuti pendidikan di Payakumbuh.



"Alhamdulillah respon dari mereka baik, selama mengenyam pendidikan di Payakumbuh tidak ada permasalahan dalam berinteraksi dengan mahasiswa dan warga Payakumbuh," ujar Dony.

Muhammad Bayu Veski tokoh muda Luak Limopuluah mengatakan Kapolres Dony adalah polisi yang dicintai masyarakat di wilayah hukumnya.

"Saat bencana dia turun, bahkan berkubang tanah. Di waktu lain, dia juga kerap menerjunkan anak buah membersihkan masjid lewat program Jum’at bersih dan baroqah. Para tokoh masyarakat mengapresiasi, pola merawat keberagaman dan kerukunan yang dilakukan Kapolres Dony Setiawan. Negara hadir, sesuai semangat bapak Presiden Jokowi, bapak Kapolri dan bapak Kapolda Sumbar," kata Bayu.



Langkah-langkah yang tempuh Polres Payakumbuh dalam menghadirkan negara dalam memfasilitasi kerukunan umat beragama mendapat apresiasi dari Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Toni Harmanto, M.H.

"Terimakasih, Kapolres Dony yang memberdayakan masyarakat untuk membantu pengamanan ibadah dan perayaan agama umat kristiani," puji Kapolda Irjen Toni.

Tanggapan Kapolda Sumbar disampaikan kepada Kapolres Payakumbuh usai Kapolda mengunjungi Kab Dharmasraya untuk memastikan perayaan Natal di Kab Dharmasraya aman dan lancar. Bahkan, Senin (23/12/2019), Kapolda Sumbar memfasilitasi diskusi dan pencarian solusi bersama forkompida, tokoh masyarakat agama terkait beredarnya informasi penolakan perayaan Natal di Dharmasraya.



Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Toni Harmanto mengemukakan, kerukunan sudah terjadi di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), yang masyarakatnya multi etnis dan multi agama. Kerukunan tersebut, disebutkan, seyogyanya tidak dirusak oleh pemberitaan yang tidak didasarkan pada kondisi lapangan

"Kasihan warga Kabupaten Dharmasraya yang demikian toleran dan multi etnis atas viralnya pemberitaan negatif tentang kabupaten mereka di tingkat nasional," sebut Kapolda, Senin (23/12/2019), terkait pemberitaan larangan ibadah umat tertentu di Dharmasraya yang sedang viral. (*/PN-001)

Tegaskan Maju, Fakhrizal-Genius Sudah Kumpulkan 321.000 Dukungan KTP

PADANG - Menepis isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Sumbar, bahwa Irjen Fakhrizal tidak jadi maju di Pilkada Sumbar 2020, terjawab saat sarapan pagi antara bakal calon Gubernur Sumbar Fakhrizal dengan beberapa tokoh masyarakat Sumbar dan media, Sabtu (28/12) di Bofet Rajawali Juanda, Padang. Fakhrizal langsung didampingi bakal calon wakil gubernur Genius Umar saat pertemuan.

Saat ini, Fakhrizal mengklaim sudah mengumpulkan 321.000 dukungan KTP yang sudah terentri datanya oleh Tim. Sementara yang ditetapkan KPU Sumbar untuk calon perseorangan (independen) minimal sebanyak 316.051 dukungan KTP.

"Jadi untuk persyaratan minimal pendaftaran sudah terlewati. Dan sekarang masih berproses puluhan ribu dukungan KTP yang dilakukan pengentriannya oleh tim," sebut Fakhrizal, yang diamini oleh tim yang mengerjakan proses tersebut yang ikut hadir.

Menurut rencananya, sebut Fakhrizal, di bulan Februari 2020, akan dilakukan deklarasi dan sekaligus mendaftar ke KPU Sumbar.

"Tenggat waktu dari KPU itu Maret, tapi Insyaallah, Februari 2020, kami dengan Pak Genius sudah mendaftar ke KPU Sumbar," ujarnya.

Masak, lanjut putra Kamang Kabupaten Agam kelahiran Bukittinggi itu, dukungan ikhlas yang telah diberikan masyarakat Sumbar dengan melampirkan fotokopi KTP, disia-siakan.

"Dukungan itu adalah amanah, dan kami akan menjaganya, dimana tetap maju melalui jalur independen di Pilkada Sumbar 2020,” tegasnya.

Bagi Fakhrizal dan Genius Umar persoalan pribadi sepertinya sudah selesai. Yang ada saat ini, sebut mantan Kapolda Sumbar yang sekarang dinas di Mabes Polri itu, maju di Pilkada Sumbar 2020, sebagai pengabdian untuk membangun Sumbar ke arah yang lebih baik, dan lebih maju lagi.

Sekaligus dengan majunya melalui jalur independen, Fakhrizal-Genius, bersama-sama dengan masyarakat Sumbar, ingin menorehkan sejarah baru secara nasional, dimana bukan di Aceh saja calon gubernur dari jalur independen bisa memenangkan Pilkada, Sumbar pun Insyaallah bisa.

"Sumbar itu dari dulu merupakan gudang sejarah. Jadi saatnya sekarang sejarah itu dibuat," sambung Genius Umar, yang juga Walikota Pariaman itu, sambil menegaskan kembali bahwa tidak jadi maju di Pilkada Sumbar 2020 itu hanya isu saja. (rel/IN-001)

Ini Wajah Dua Pelaku Penyiraman Air Keras ke Novel Baswedan

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya memindahkan dua tersangka penyerang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ke sel Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Pantauan Sabtu (28/12/2019) siang, dua tersangka berinisial RM dan RB itu keluar sekitar pukul 14.30 WIB dari Kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Keduanya tak mengucapkan sepatah kata pun saat akan menuju mobil yang akan membawa keduanya ke Mabes Polri.

Namun, tersangka yang berjalan di barisan depan menjawab dengan keras ketika ada wartawan yang menanyakan alasannya menyerang Novel.



"Tolong dicatat, saya tidak suka dengan Novel karena dia pengkhianat," teriak salah satu tersangka.

Sebelumnya, polisi menangkap terduga penyerangan Novel Baswedan. Penangkapan terduga pelaku itu dilakukan pada Kamis, 26 Desember 2019 malam.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. "Sudah ditetapkan tersangka. Tadi siang diperiksa sebagai tersangka," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jumat (27/12/2019), dikutip detik.com.

Novel Baswedan diserang menggunakan air keras oleh orang tak dikenal usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya pada Selasa 11 April 2017.

Anggota Polri Aktif

Bareskrim Polri telah menangkap dua pelaku penyerangan menggunakan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Dua pelaku diketahui merupakan anggota Polri aktif.

"Tadi malam kami tim teknis bekerja sama dengan Kakor Brimob telah mengamankan pelaku yang diduga menyerang saudara NB (Novel Baswedan)," ujar Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (27/12/2019).

Listyo memastikan, kedua penyerang Novel Baswedan merupakan anggota Polri aktif.

"Inisial RM dan RB. Polri aktif," tutur Listyo. (*/IN-001)

Sawah Piyai Dihantam Banjir Musiman, DPRD Kota Solok Turun Tangan

Banjir Musiman di Sawah Piyai, Kota Solok, Ternyata Disebabkan oleh Kerikil

SOLOK - Banjir musiman yang menerjang Kawasan Sawah Piyai, ternyata disebabkan oleh penumpukan material kerikil yang ketebalannya sangat luar biasa. Masyarakat sekitar, sudah berkali-kali mengeluhkan kondisi tersebut. Khususnya, warga khususnya lingkungan perumahan Nusa Indah, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok. Namun belum ada solusi. Ketebalan kerikil yang mencapai 2 meter dengan panjang kira-kira 1 kilometer dan lebar 3 meter, menyebabkan bandar yang awalnya memiliki kedalaman mencapai 2,5 meter sekarang hanya bersisa sekitar 50 cm saja. Dengan kondisi tersebut, bandar tidak mampu lagi menampung debit air yang datang dari hulunya dan berakibat terendamnya ratusan rumah penduduk. Apalagi beberapa waktu terakhir, curah hujan di Kota Solok meningkat dan cukup tinggi.

Mendengar kondisi tersebut, akhirnya Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can, bersama Sekretaris Komisi II DPRD Kota Solok Rusdi Saleh, yang juga merupakan salah satu tokoh masyarakat di Sawah Piyai Kelurahan Tanah Garam, melakukan peninjauan lapangan guna menindaklanjuti laporan masyarakat setempat, Kamis (26/12/2019).

Kunjungan lapangan yang sejatinya tidak terencana tersebut, disambut antusias oleh masyarakat. Kedatangan Boris (sapaan Yutris Can) dan Rusdi Saleh, juga turut dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Afrizal, Kabid Sungai dan Pengairan Eliyardi, Ketua RT.01 Sawah Piyai Jon Akmal, Perangkat Kelurahan Tanah Garam serta Babinsa Kodim 0309/Solok, Joni Putra.

Dalam kunjungan itu, Yutris Can menyebutkan bahwa persoalan banjir yang hampir rutin terjadi setiap musim hujan ini harusnya menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah, guna mencarikan solusinya.

"Ini harus menjadi perhatian kita bersama dan harus segera dicarikan solusinya. Kita lihat saat sekarang, kondisi bandar dengan panjang lebih kurang 2 km ini sudah penuh oleh material kerikil dan bebatuan yang ketebalannya diperkirakan mencapai hampir 2 meter dari dasar bandar. Dan sudah seharusnya Pihak Pemerintah Daerah memperhatikan dan memprioritaskan untuk penanganan dan pengerukan material dari dasar bandar, agar air bah yang datang dari hulunya bisa lancar dan tidak meluap ke rumah penduduk di sekitar kawasan Sawah Piyai," ujarnya.

Ditambahkan politisi partai Golkar itu, bahwa lembaga DPRD akan memperjuangkan dan memprioritaskan pengerukan Bandar Sawah Piyai tersebut pada tahun anggaran 2020 mendatang. Menurutnya, jika pengerukkan tidak juga dilaksanakan secepatnya, dikhawatirkan bandar akan ditutupi oleh material secara total, sehingga air bandar di saat hujan akan merendam rumah warga secara berkepanjangan.

Ketua RT.01 Sawah Piyai, Jon Akmal, menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can dan Sekretaris Komisi II Rusdi Saleh yang telah menanggapi keluhan masyarakat dengan langsung turun ke lapangan melihat kondisi penyebab banjir di kawasan RT.01/RW.05 Sawah Piyai. Dijelaskannya, saat ini kondisi bandar sudah dipenuhi oleh kerikil yang dibawa oleh aliran air dari hulu bandar yang memang penuh dengan bebatuan kecil.

Jon mengaku peristiwa tersebut sudah lama terjadi dan bahkan kami sudah menyampaikannya setiap kali pertemuan dengan Pihak Pemerintah Daerah, namun ia menilai kurangnya tanggapan dari Pemerintah untuk mencarikan solusinya, hingga berakibat terhadap seringnya meluap air bandar dan merendam lebih kurang 300 KK rumah penduduk di Perumahan Nusa Indah II dan Perumahan Nusa Indah V Sawah Piyai.

"Kami masyarakat tidak mampu secara manual untuk melakukan pengerukan material yang ketebalannya mencapai 2 meter dari dasar bandar pengerukan bisa dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator. Kami berharap kepada wakil rakyat untuk membantu mencarikan solusinya ke Pemerintah Daerah agar ke depannya tidak terjadi lagi banjir di kawasan ini, " pintanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Afrizal menjelaskan nyang menjadi penyebab meluapnya air di sepanjang Bandar Sawah Piyai diakibatkan oleh tingginya sendimen kerikil yang menumpuk hampir 2/3 badan bandar. Sehingga jika musim hujan datang bandar memang tidak mampu menampung air dengan jumlah besar.

"Kami akan berusaha untuk menggali sendimen material kerikil dari dalam bandar sampai ke muara Batang Gawan. Kami minta masyarakat untuk bersabar, menjelang pelaksanaannya di awal tahun 2020 nanti. Untuk teknisnya kami akan melakukan pengerukkan dari muara Batang Gawan sehingga tidak ada lagi penumpukkan di muara yang nantinya akan berakibat air kurang lancar ke hilirnya," jelasnya. (IN-001)

Polres Solok Kota Amankan Perayaan Natal di Kota Solok

SOLOK - Personel Polres Solok Kota mengamankan pelaksanaan Hari Raya Natal 2019, yang dipusatkan di Belakang Sub Denpom Solok, Rabu (25/12/2019). Pengamanan bersama personel gabungan dari TNI, Sub Denpom, dan instansi lainnya, dipimpin langsung Kapolres Solok Kota, AKBP Ferry Suwandi, S.IK.

Dalam kunjungan usai perayaan Natal 2019 di Kota Solok, Ferry Suwandi menyempatkan diri mengunjungi umat Kristiani di Kota Solok. Dalam arahannya, Ferry Suwandi berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan. Serta menghargai masyarakat yang berbeda agama.

"Mari bersama-sama kita selalu jaga situasi kondusif," ungkapnya.



Sehari sebelumnya, Ferry Suwandi beserta Ketua Cabang Bhayangkari Solok Kota Kunjungi Pos Pengamanan Natal Dan Tahun Baru Polres Solok Kota, Selasa (24/12/2019). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk pengecekan dan kontrol kegiatan pengamanan, sekaligus memberikan arahan mengenai pengamanan terhadap masyarakat yang merayakan Natal 2019 dan menyambut malam tahun baru 2020 nanti.

Dalam menyambut malam tahun baru 2020 nanti, Polres Solok Kota, telah memberikan imbauan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Solok Kota. Di antaranya, tidak merayakan dengan cara berlebihan, sehingga dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kemerayakan pergantian tahun dengan kegiatan positif, seperti berdoa bersama atau kegiatan sosial. Lalu, tidak menyalakan petasan atau sejenisnya, serta tidak melakukan konvoi atau ugal-ugalan di jalan. Polres Solok Kota juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjual, menyajikan atau mengonsumsi minuman beralkohol, apalagi mengonsumsi Narkotika.

"Kita harapkan masyarakat segera melaporkan kegiatan yang berpotensi dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat ke pos polisi terdekat. Yang terpenting, marilah kita menjadi masyarakat bijak, dengan merayakan tahun baru dengan hal positif dan bermanfaat," ujar Ferry.



Sebelumnya, pada Senin (23/12/2019) Kepolisian Resor (Polres) Solok Kota menggelar Apel Pergeseran Pasukan Operasi Lilin 2019, di Halaman Mapolres Solok Kota. Apel Pergeseran Pasukan, dipimpin langsung Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, dan diikuti seluruh personel Operasi Lilin 2019. Dalam rangka antisipasi segala kerawanan Natal 2019 dan Tahun baru 2020, Polres Solok Kota mem-ploting anggotanya untuk melakukan pengamanan, dibantu TNI, dan dinas terkait.

Dalam Arahannya Kapolres Solok Kota menekankan bahwa, fokus pengamanan Operasi Lilin Singgalang 2019 ada dua, yaitu pengamanan Natal 2019 dan tahun baru 2020 dengan 2 lokasi Pos Pengamanan yaitu 1 Pos Terpadu di Taman RTH Kota Solok dan 1 Pos Pengamanan di Singkarak Kabupaten Solok.

"Operasi Lilin 2019 ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga masyarakat bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman serta masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari pelayanan yang diberikan seluruh personel pengamanan di wilayah hukum Polres Solok Kota," ujarnya.



Pelaksanaan Operasi Lilin Singgalang 2019 ini berlangsung selama 10 hari dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif yang didukung kegiatan intelijen, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional.

Ferry juga menyampaikan kepada anggota yang melaksanakan pengamanan agar meningkatkan kewaspadaan dan kesipasiagaan dalam bertugas dan lakukan pengamanan berlapis oleh personil Opsnal di tiap pos pengamanan mengingat situasi dan kondisi pada saat ini.

"Tingkatkan kewaspadaan, serta jalin komunikasi intensif dengan semua pihak di lapangan," ujarnya.

Usai melaksanakan apel pergeseran pasukan, Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi didampingi PJU menyerahkan 7 (tujuh) unit kendaraan roda 2 (R2) Sabhara dan 12 (dua belas) Set Road Blocker (marka penghalang jalan) yang diterima langsung oleh Kapolsek sejajaran Polres Solok Kota. (rijal islamy)

Siswa SMKN 2 Kota Solok Tewas Tenggelam di Danau Singkarak

SINGKARAK - Warga Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Yuditia (17), tenggelam di Danau Singkarak, Senin sore (23/12/2019). Yuditia tewas tenggelam saat berenang di kawasan objek wisata Katapiang, Jirong Pasie, Nagari Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok. Pelajar SMKN 2 Kota Solok tersebut, pergi berwisata bersama orang tua dan keluarganya ke danau terbesar di Sumbar tersebut.

Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, melalui Kapolsek X Koto Dibawah Iptu Ahmad Ramadhan menyebutkan, dari keterangan pemilik/pengelola objek wisata Katapiang Tikalak, rombongan keluarga korban sebelum kejadian, tiba dilokasi pemandian sekitar pukul 15.15 WIB. Saat tiba di lokasi, korban langsung berenang, meski masih berpakaian lengkap.

"Korban sebelum kejadian sempat dilarang oleh kedua orang tuanya berenang ke tengah danau. Tapi tidak dipedulikan korban," ujarnya.

Korban berenang bersama sepupunya, Fajrul Ihsan (17) berenang dari tepian pemandian Katapiang menuju ke tengah danau Singkarak. Namun, setiba di tengah, beberapa orang tamu pengunjung berteriak-teriak, karena melihat ada orang tenggelam. Melihat kondisi itu, salah seorang keluarga dari pemilik objek wisata bernama Anton langsung berenang ke titik korban tenggelam. Lima menit kemudian, korban ditemukan dan dibawa ke tepi.

Saat di tepi danau, korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Awalnya, korban sempat diberikan pertolongan darurat dengan bantuan pernafasan buatan. Namun, karena tubuh korban tidak merespons, korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Singkarak. Tindakan medis yang diberikan petugas Puskesmas Singkarak, tetap tidak mampu menyelamatkan nyawa korban.

Dari keterangan dokter Puskesmas, dr Umpi Asparingga, dari hasil visum didapatkan sejumlah data, yakni nadi sudah tidak teraba, matanya pupil dilatasi maksimal, efek cahaya tidak ada dan plat ekg jantung tidak berdetak dan nafasnya sudah tidak ada.

"Dari kesimpulan medis, nyawa korban tidak bisa tertolong dan meninggal dunia," ujarnya.

"Pada pukul 17.13 WIB, korban  diserahkan oleh pihak Puskesmas Singkarak kepada keluarga korban. Kemudian, pihak keluarga langsung membawa korban ke rumah duka di Kelurahan Nan Balimo, Kota Solok," ujarnya.

Kapolsek X Koto Dibawah, Iptu Ahmad Ramadhan mengharapkan seluruh pengunjung agar waspada dan mematuhi imbauan dari oengelola objek wisata di Singkarak.

"Saat ini, pengunjung Danau Singkarak cukup ramai karena sedang masa liburan akhir tahun. Karena itu, kami mengimbau kepada pengunjung untuk waspada dan mematuhi imbauan di objek wisata Danau Singkarak ini," harapnya. (IN-001)

Polres Solok Kota Gelar Apel Pergeseran Pasukan Operasi Lilin 2019

SOLOK - Kepolisian Resor (Polres) Solok Kota menggelar Apel Pergeseran Pasukan Operasi Lilin 2019, di Halaman Mapolres Solok Kota, Senin (23/12/2019). Apel Pergeseran Pasukan, dipimpin langsung Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, dan diikuti seluruh personel Operasi Lilin 2019. Dalam rangka antisipasi segala kerawanan Natal 2019 dan Tahun baru 2020, Polres Solok Kota mem-ploting anggotanya untuk melakukan pengamanan, dibantu TNI, dan dinas terkait.

Dalam Arahannya Kapolres Solok Kota menekankan bahwa, fokus pengamanan Operasi Lilin Singgalang 2019 ada dua, yaitu pengamanan Natal 2019 dan tahun baru 2020 dengan 2 lokasi Pos Pengamanan yaitu 1 Pos Terpadu di Taman RTH Kota Solok dan 1 Pos Pengamanan di Singkarak Kabupaten Solok.

"Operasi Lilin 2019 ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga masyarakat bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman serta masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari pelayanan yang diberikan seluruh personel pengamanan di wilayah hukum Polres Solok Kota," ujarnya.



Menurut Kapolres, pelaksanaan Operasi Lilin Singgalang 2019 ini berlangsung selama 10 hari dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif yang didukung kegiatan intelijen, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional.

Ferry juga menyampaikan kepada anggota yang melaksanakan pengamanan agar meningkatkan kewaspadaan dan kesipasiagaan dalam bertugas dan lakukan pengamanan berlapis oleh personil Opsnal di tiap pos pengamanan mengingat situasi dan kondisi pada saat ini.

"Tingkatkan kewaspadaan, serta jalin komunikasi intensif dengan semua pihak di lapangan," ujarnya.

Usai melaksanakan apel pergeseran pasukan, Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi didampingi PJU menyerahkan 7 (tujuh) unit kendaraan roda 2 (R2) Sabhara dan 12 (dua belas) Set Road Blocker (marka penghalang jalan) yang diterima langsung oleh Kapolsek sejajaran Polres Solok Kota. (rijal islamy)

Densus 88 Amankan Dua Terduga Teroris di Lima Kaum Tanah Datar, Sumbar

BATUSANGKAR - Detasemen Khusus Anti Teror (Densus 88) mengamankan dua orang terduga sebagai teroris di Kenagarian Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Jumat malam (20/12/2019). Kabid Humas Polda Sumatra Barat, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, menyatakan pihaknya belum dapat info secara rinci tentang penangkapan.

"Kita belum dapat info rincinya, namun penangkapan itu memang dilakukan oleh Densus 88," katanya.

Dia mengatakan, Densus 88 masih menjalankan proses penyidikan lebih lanjut setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku.

"Masih dalam penanganan pihak Densus 88 dan tahap pengembangan," kata polisi

Dia mengatakan, kedua terduga teroris itu belum dibawa ke Jakarta dan masih dalam proses penyidikan.

"Sementara untuk identitas kedua pelaku saya belum mengetahuinya," katanya.

Dia mengatakan Densus 88 Mabes Polri sebelum melakukan penangkapan telah berkoordinasi dengan Polda Sumbar.

"Tentu mereka ada komunikasi dengan kita dalam melakukan penangkapan," katanya.

Secara terpisah, Kabaharkam Polri, Irjen Agus Andrianto, mengatakan selama kurun waktu 2019, sekitar 80 terduga teroris telah ditangkap Datasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri. 

Agus menyebut bahwa tindakan penangkapan di berbagai daerah ini menjadi rangkaian kegiatan antisipasi teror jelang perayaan natal dan tahun baru (Nataru).

"Rangkaian kegiatan untuk itu kan sudah dilakukan serentak di berbagai wilayah di Indonesia, kurang lebih ada 80 tersangka teroris yang sudah ditangkap," saat meninjau persiapan pengamanan Nataru di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Sabtu (21/12) dikutip republika.co.id.     

Tujuannya, menurut dia, tidak hanya untuk memberikan keamanan bagi warga yang merayakannya, tapi juga untuk warga lain yang beraktivitas saat perayaan natal dan tahun baru.

Dia menyatakan, sinergi pengamanan lintas sektor dari kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub) hingga pengelola transportasi telah sangat baik untuk persiapan Nataru.

"Pengamanan menyambut libur natal dan tahun baru sudah cukup baik, kesiapan menghadapi lonjakan penumpang juga sudah diantisipasi, mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan yang baik," tutur dia. (*/IN-001)

Dilarang Rayakan Natal, Warga Dua Daerah di Sumbar Mengadu ke Komnas HAM dan Ombudsman

PADANG - Umat Kristiani di Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dilarang menggelar ibadah dan perayaan Natal tahun 2019. Disebutkan bahwa, pemerintah setempat beralasan, perayaan Natal dilarang di dua lokasi itu karena tidak dilakukan pada tempat ibadah pada umumnya.

"Mereka tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat kerena perayaan dan ibadah Natal dilakukan di rumah salah satu umat yang telah dipersiapkan. Pemda setempat beralasan karena situasinya tidak kondusif," ujar Badan Pengawas Pusat Studi Antar Komunitas (PUSAKA), Sudarto, dilansir suara.com, Rabu (18/1/2/2019).

Sudarto mengatakan, pelarangan bagi umat Nasrani ini untuk merayakan Natal dan Tahun Baru sudah berlangsung sejak tahun 1985.

"Sudah berlangsung cukup lama (1985), selama ini mereka beribadah secara diam-diam di rumah salah satu jamaat, namun mereka sudah beberapa kali mengajukan izin untuk merayakan Natal, namun tak kunjung diberikan izin.
Pernah sekali, pada awal tahun 2000, rumah tempat mereka melakukan ibadah kebaktian dibakar karena adanya penolakan dari warga," kata Sudarto.

Sudarto menilai, larangan tersebut merupakan suatu tindakan melanggar HAM, karena di negara ini setiap umat beragama diberikan kebebasan untuk merayakan hari besar agama masing-masing.

"Saat ini sekitar 210 kepala keluarga (KK) umat Nasrani di Sungai Tambang, yang terdiri dari 120 KK jamaat HKBP, 60 KK Khatolik dan 30 KK GKII. Selama ini merayakan Natal di geraja di Sawahlunto yang harus menempuh jarak 120 kilometer. Karena faktor jarak tersebut, pada akhirnya mereka secara bersama-sama mengajukan izin untuk bisa merayakan Natal di lingkungan mereka tinggal. Karena terlalu jauh, mereka kembali mengajukan izin untuk merayakan secara bersama di rumah saja, namun tetap tidak mendapakan izin," kata Sudarto.

Saat ini, Sudarto dan beberapa perwakilan PUSAKA mendatangi Komnas HAM dan Ombudsman untuk mengadukan nasib mereka, agar mendapatkan izin merayakan Natal dan Tahun Baru mereka.

Respons MUI Sumbar



Terkait kabar pelarangan merayakan Natal bagi umat Kristiani di Sungai Tambang, Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Dharmasraya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Gusrizal Gazahar, menyatakan dirinya melihat ada usaha yang terus menerus yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menggiring opini bahwa di Ranah Minang terjadi tindakan intoleran. Gusrizal Gazahar mengingatkan seluruh pihak agar menjaga kondusivitas yang selama ini telah terwujud dan dinikmati oleh masyarakat Sumbar.

"Janganlah memutarbalikkan fakta. Perbuatan itu malah bisa menjadi pemicu munculnya ketidaknyamanan di tengah masyarakat," ujarnya.

Gusrizal menegaskan, pihak yang menyampaikan data-data tidak benar tentang rencana umat Kristiani, yang dikatakan dilarang merayakan Natal, harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.

"Pernyataan mereka itu telah merusak kehormatan umat Islam di Ranah Minang dan menodai wibawa pemerintah daerah. Saya sebagai ketua MUI Sumbar sudah mengkonfirmasi langsung kepada Bupati Dharmasraya dan juga kepada MUI Kabupaten Dharmasraya serta telah menerima hasil rapat koordinasi yang dihadiri lengkap oleh pihak terkait. Dari berbagai informasi tersebut, jelas sekali bahwa berita tuduhan intoleransi tersebut, adalah kebohongan. MUI Sumbar meminta agar pihak yang menyebarkan berita tidak benar itu, menarik kembali pernyataan mereka," ungkapnya.

Gusrizal menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemkab Dharmasraya serta tokoh-tokoh masyarakat, sudah sesuai dengan kaedah-kaedah toleransi dan sudah berada dalam koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, kalau ada lagi yang menuntut lebih dari itu, berarti itu sudah keterlaluan dan mengabaikan aturan yang berlaku.

"Dalam petuah Minang bagaikan sudah di atas bahu malah meminta di atas kepala. Itu tak mungkin lagi dipenuhi. Sikap tokoh masyarakat juga sudah tepat karena apa yang mereka lakukan, merupakan tindakan yang bijak dan berprinsip dalam menjalankan nilai-nilai adat salingka nagari yang dilindungi oleh Undang-Undang di negara kita," tegasnya.

"Semoga kearifan dan toleransi dalam kerangka saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama di Ranah Minang, tetap berjalan.
Kepada kaum muslimin, MUI Sumbar menghimbau agar senantiasa menjaga aqidah dan nilai-nilai keislaman serta menghormati umat beragama lain sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang berlaku," imbuhnya.

Klarifikasi Pemkab Dharmasraya



Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya mengklarifikasi pemberitaan soal adanya pelarangan perayaan natal di wilayahnya. Pemkab Dharmasraya melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas Setdakab Dharmasraya, Budi Waluyo, menjelaskan bahwa adanya pemberitaan yang mengangkat isu pelarangan merayakan Natal di dua kabupaten (Sijunjung dan Dharmasraya) bagi umat kristiani, yakni dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemkab Dharmasraya secara resmi tidak pernah melakukan pelarangan terhadap warga yang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing masing.

2. Pemkab Dharmasraya menghargai kesepakatan antara tokoh masyarakat Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung dengan umat Kristiani yang berasal dari warga transmigrasi di Jorong Kampung Baru, dimana kedua belah pihak sepakat dengan tidak adanya larangan melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing masing di rumah masing masing. Namun jika harus melaksanakan ibadah yang sifatnya berjamaah atau mendatangkan jamaah dari tempat lain, maka harus dilakukan di tempat ibadah yang resmi dan memiliki izin dari pihak terkait.

3. Pemkab Dharmasraya menghindari adanya konflik horizontal antara pemeluk Kristiani di Jorong Kampung Baru dengan ninik mamak Nagari Sikabau, sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1999 lalu, karena akan mengakibatkan kerugian di keduabelah pihak.

4. Pemkab Dharmasraya mendorong langkah damai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan juga memfasilitasi tercapainya penyelesaian yang baik antara kedua belah pihak.

5. Adapun surat Walinagari Sikabau yang tidak memberi izin untuk penyelenggaraan hari natal, itu bukan merupakan pelarangan melaksanakan ibadah perayaan hari natal, melainkan hanya pemberitahuan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan, untuk tidak melaksanakan ritual peringatan natal secara berjamaah maupun mendatangkan jamaah dari luar wilayah. (*/IN-001)

Usai Chat "Tembak Mati", Andre dan Nevi "Berdamai" di Meja Makan

PADANG - Setelah beredar pemberitaan serta screenshot chat; "kalau ada yang tembak mati Andre", di media sosial, hubungan Ketua Partai Gerindra Sumbar, Andre Rosiade, dan istri Gubernur Sumatera Barat, yang juga Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Nevi Zuariana Irwan Prayitno, terkesan memanas. Namun, hal itu tiba-tiba "mencair" dengan bertemunya kedua Wakil Rakyat asal Sumbar tersebut di meja makan. Andre dan Nevi "berdamai" di sebuah restoran di Kawasan Jalan Rasuna Said, Kota Padang, Rabu siang (18/12/2019).

Momen pertemuan keduanya, juga disaksikan oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Politikus PDIP Aria Bima, dan sejumlah tokoh Sumbar lainnya.  Andre datang sekitar setengah jam kemudian. Dia masuk ruangan dan menebar senyum, lalu menyalami masing-masing rombongan yang ada di restoran.

Nevi tertawa saat ngobrol dengan Andre
Menjelang makan, terdengar senda gurau. Dalam salah satu adegan, Nevi yang mengenakan pakaian bernuansa merah tertawa lebar. Tidak jelas apa yang dibicarakan, namun Andre dan Nevi tak terlihat ada masalah.

Andre dan Nevi sama-sama berada di Komisi VI DPR RI. Komisi yang membidangi perindustrian, perdagangan, Koperasi UKM, Investasi dan BUMN serta standarisasi nasional itu sedang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sumatera Barat.

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menginisiasi penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, yang dinilai sering ke luar negeri. Atas manuver itu, tanggapan Anggota DPR RI asal PKS, yang juga istri Gubernur Sumbar, Nevi Zuariana, bikin heboh di Sumbar.

Inisiasi Fraksi Gerindra DPRD Sumbar diketahui atas perintah Ketua DPD Sumbar yang baru, Andre Rosiade. Nah, saat ini beredar screenshot percakapan di sebuah grup WhatsApp (WA) yang berisi pernyataan bernada ancaman yang dilontarkan oleh Nevi.

"Maunya apa sich andre itu laporan pak guspardi gaus krn datang tidak dilayani pemda sdg sibuk jangan ikut ikut kalau nggak ngerti masalah kelakuan andre ini buat jelek nama gerindra di sumbar kalau ada yang tembak mati andre di sumbar ibu nggak mau tanggung jawab banyak pendukung bapak di sumbar kasihan keluarga kalau andre kelakuan spt LSM begini. Padahal ang dewan terhormat," demikian tulis Nevi di grup WA bernama TF Politik Hukum Hankam A seperti yang dilihat, Minggu (15/12/2019). Nevi juga meminta admin grup itu mengeluarkan Andre dari grup.

Screenshot chat itu tersebar di kalangan netizen Sumbar, baik di sejumlah grup WA maupun Facebook, sejak Sabtu (15/12). Tentu saja penyebaran chat ini membuat hangat suasana politik lokal. Sejumlah netizen membuat posting-an di akun medsosnya mengkritik kata-kata tersebut. Nevi sudah dihubungi soal chat tersebut. Namun politikus PKS itu belum memberi pernyataan.

"Bentar saya jawab, ya," ujar Nevi saat dihubungi detik.com, Sabtu (14/12) sekitar pukul 22.00 WIB. Hingga Minggu pagi, Nevi, yang beberapa kali dihubungi, belum memberi pernyataan.

Nevi saat ini duduk di Komisi VI DPR. Artinya, dia satu komisi dengan Andre Rosiade. Andre memang berbicara keras tentang perjalanan-perjalanan luar negeri Gubernur Sumbar. Tak hanya menginisiasi interpelasi, dia bahkan meminta Mendagri Tito Karnavian menginvestigasi perjalanan-perjalanan Irwan Prayitno.

"Mendagri Pak Tito Karnavian harus menginvestigasi perjalanan luar negeri Gubernur Sumbar, karena sering sekali. Hampir setiap bulan dia ke luar negeri, bahkan ada yang sebulan dua kali," kata Andre kepada wartawan, Sabtu (14/12).

Kabiro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal menegaskan kunjungan luar negeri Gubernur Irwan sesuai dengan aturan dan telah ada izin resmi. Untuk Kolombia, Irwan memenuhi undangan dari pihak pengundang.

"Beliau ke LN bukan atas keinginan sendiri, tetapi karena ada undangan resminya," ujar Jasman saat dimintai konfirmasi.

Soal interpelasi yang diinisiasi Gerindra, dia mengatakan Pemprov Sumbar siap menjawab. Dia menegaskan manuver Gerindra itu tak perlu dikhawatirkan.

"Interpelasi kan hak Dewan dan ada regulasinya. Saya rasa ndak jadi masalah dan kami siap juga menjawabnya," tutur Jasman. (*/IN-001)

Penghargaan Adhi Karyawisata Diskotek Colosseum Dicabut!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan inspektorat untuk memberikan sanksi bagi pejabat DKI yang terbukti lalai memberikan penghargaan Adhi Karyawisata ke diskotek Colosseum. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah DKI Saefullah yang melaporkan bahwa nama Colosseum menjadi salah satu tempat yang mendapat perhatian khusus terkait narkotika.

"Hari ini pak gubernur telah perintahkan pada inspektorat agar melakukan pemeriksaan pada jajaran yang terlibat dalam proses penilaian. Jika terbukti lalai akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/12).

"Jabatan terlibat sementara dinonaktifkan selama pemeriksaan berjalan," lanjut dia.

Saefullah menjelaskan bahwa Anugerah Adhi Karyawisata yang diberikan DKI kepada Colosseum dimaksudkan untuk pemilik bisnis yang memberikan kontribusi. Kemudian DKI memberikan penghargaan kepada usaha yang memberikan pelayanan wisatawan dan pembangunan wisata di Ibu Kota.

"Ada 155 pelaku usaha institusi atau perusahaan yang menjadi nominasi pada penghargaan yang terbagi menjadi 31 kategori," jelas dia.
Lihat juga: Kebijakan Anies soal Diskotek dan DWP, Pukulan bagi FPI Cs

Adapun pemberian penghargaan ini meliputi seleksi administrasi, penilaian kinerja dan penilaian akhir dengan mengunjungi tempat usaha. Seluruh penilaian diberikan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.

Namun nyatanya surat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta tertanggal 10 Oktober menunjukkan ada giat yang mengandung unsur narkotika per tanggal 7 September. Hal itu kata Saefullah menjadi catatan DKI Jakarta.

"Untuk itu Disparbud telah mengambil dan mengeluarkan surat teguran tertulis pada pemilik usaha dan telah diminta untuk membuat pernyataan tertulis, agar lebih meningkatkan pengawasan yang intensif pada pengunjung," tegas dia.

"Berdasarkan fakta tersebut maka pemberian penghargaan pariwisata kepada Colosseum dibatalkan," lanjut dia.

Karena masalah itu, ditegaskan Saefullah bahwa SK nomor 388 tahun 2019 tentang Penetapan Pemenang Adhi Karyawisata 2019 dicabut. Ia juga mengatakan bahwa tandatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sertifikat yang diterima bukan tanda tangan basah.

"Jadi tandatangan gubernur yang cetak bukan yang basah atas nama pemprov DKI. Jadi Proses semuanya ini ada di Dinas Parbud," ujar dia.

Terakhir, Saefullah memastikan bahwa penilaian akan ditinjau kembali ke masa yang akan datang.

"Jadi ke depan kita akan lakukan kajian secara ketat terhadap prosedur dan kriteria penghargaan Adhi Karyawisata. Jadi ini harus betul-betul lebih cermat lagi," tutup dia.

Sebelumnya pada Jumat (13/12), Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Alberto Ali mengatakan Diskotek Colosseum memenangkan penghargaan setelah bersaing dengan 30 diskotek lain di ibu kota.

Alberto menerangkan setidaknya ada tiga alasan mengapa Colosseum menang. Pertama, kata Alberto, karena dedikasi dan karena kinerja.

"Kemudian karena kontribusi terhadap pariwisata Jakarta. Ada tim yang (menilai) itu semua," ungkap Alberto.

Menurut Alberto, pemberian penghargaan kepada diskotek tidak dilarang menurut peraturan. Dalam peraturan yang tertulis, kata Alberto, diskotek adalah salah satu tempat usaha pariwisata.

"Kan diatur dalam undang-undang bahwa diskotek masuk salah satu tempat usaha pariwisata kan, pariwisata jadi kan nggak ada yang ngelarang," tutup dia.

Penghargaan tersebut menuai kritik dari sejumlah kelompok Islam. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif menilai langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotek Colosseum keliru.

Slamet menyebut penghargaan itu keliru lantaran diskotek merupakan tempat yang bertentangan dengan norma agama. Dia menegaskan bakal memberikan teguran kepada Gubernur Anies.

"Penghargaan terhadap diskotek jelas keliru," kata Slamet kepada CNNIndonesia.com, Minggu (15/12).

Front Pembela Islam (FPI) pengharagaan pada diskotek sama sekali tidak berperan dalam membangun karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa. FPI juga mengkritik kebijakan Anies mengizinkan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) di gelar di ibu kota.

"FPI memprotes keras berbagai kebijakan Pemprov DKI Jakarta dengan dua contoh di atas," demikian pernyataan tertulis FPI, Minggu (15/12).

FPI mendesak Anies mengkaji ulang dua kebijakan yang ditolak FPI itu yakni pemberian izin DWP dan penghargaan diskotek. Menurut FPI, lebih baik Anies fokus mengembangkan wisata halal, religi, budaya, sejarah yang juga potensial di Jakarta. (*/IN-001)

Danone-AQUA Solok Raih Penghargaan Industri Hijau 2019

JAKARTA - Pabrik Danone-AQUA Solok di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, mendapatkan Penghargaan Industri Hijau 2019 dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas upaya Danone-AQUA yang secara aktif dan bijak menggunakan sumber daya dan teknologi yang ramah lingkungan. Sehingga, menciptakan efektivitas dan efisiensi untuk keberlanjutan operasional tiap pabrik. Penghargaan ini diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI, Achmad Sigit Dwiwahjono mewakili Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita kepada perwakilan dari 15 Pabrik Danone-AQUA pada hari ini di Jakarta.

Sebanyak 15 pabrik Danone-AQUA yang meraih Penghargaan Industri Hijau adalah Pabrik AQUA Ciherang, Pabrik AQUA Subang, Pabrik AQUA Cianjur, Pabrik AQUA Mekarsari, Pabrik AQUA Babakan Pari, Pabrik AQUA Citeureup, Pabrik AQUA Klaten, Pabrik AQUA Wonosobo, Pabrik AQUA Pandaan, Pabrik AQUA Kebon Candi, Pabrik AQUA Mambal, Pabrik AQUA Airmadidi, Pabrik AQUA Tanggamus, Pabrik AQUA Solok dan Pabrik AQUA Langkat.
Tiga dari 15 pabrik tersebut bahkan meraih Penghargaan Industri Hijau 2019 level tertinggi (level 5), yaitu Ciherang, Cianjur dan Subang. Keberhasilan ini didasarkan pada hasil audit dan verifikasi lapangan oleh Tim Industri Hijau yang telah dilakukan sejak bulan Agustus 2019.

Sejak tahun 2010 Kementerian Perindustrian menyelenggarakan kegiatan Penghargaan Industri Hijau, sebagai salah satu upaya mendorong perusahaan industri manufaktur melakukan efisiensi penggunaan sumber daya material, energi, dan air dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Penghargaan Industri Hijau 2019 yang merupakan penyelenggaraan yang kesepuluh kali ini diberikan kepada perusahaan industri Nasional yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu industri besar, menengah dan kecil. Upaya ini merupakan bentuk apresiasi serta motivasi pemerintah kepada sektor industri dalam negeri yang telah menerapkan prinsip-prinsip industri hijau dalam proses produksinya.

"Saat ini industri hijau sudah menjadi tuntutan pasar seiring dengan semakin tingginya kepedulian pasar akan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan konsep industri hijau bertujuan untuk mendorong berbagai perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi melalui penghematan biaya dan sumber daya alam," kata Sekjen Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono  di Jakarta, 16 Desember 2019.

"Dalam hal Kemenperin mempunyai dua strategi utama yaitu melalui kegiatan Penghargaan Industri Hijau, Sertifikasi Industri Hijau, Rintisan Teknologi Industri, Litbang Unggulan, dan Sarana Penelitian Industri Terapan," lanjutnya.

Perusahaan-perusahaan, termasuk Danone-AQUA, yang mendapatkan Penghargaan Industri Hijau 2019 ini membuktikan sebagai pelaku industri yang terus bertransformasi menuju industri berbasis inovasi yang tangguh dan berdaya saing tinggi, serta tetap memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini membuat dunia industri dalam negeri sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional terus berkembang menuju kinerja yang lebih baik.

"Seluruh pabrik AQUA di Indonesia telah memberikan upaya terbaiknya untuk menerapkan prinsip industri hijau dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, yaitu melalui efisiensi produksi dan peningkatan efektivitas serta penggunaan sumber daya alam secara bijak. Hal itu didasarkan pada visi yang diemban Danone-AQUA -- One Planet One Health -- melalui suatu pemahaman bahwa kesehatan masyarakat dan kesehatan bumi memiliki hubungan yang sangat erat untuk menjaga agar bumi sehat dan lestari," kata David Bidau, Vice President Operations Danone-AQUA.

David Bidau juga mengatakan bahwa Danone-AQUA menerapkan Planet Sirkular dalam operasionalnya, yaitu sirkular kemasan, sirkular air, dan sirkular karbon. Sirkular kemasan dijalankan melalui penggunaan kemasan ramah lingkungan dan pengelolaan sampah plastik; sirkular air diimplementasikan melalui pengelolaan dan konservasi sumber daya air secara terpadu; dan sirkular karbon diwujudkan melalui kebijakan kenetralan karbon yang dicapai melalui pengurangan emisi karbon dan efisiensi energi.

Semua itu terangkum dalam konsep pabrik ramah lingkungan dengan menjalankan program Blue Operations di semua pabrik Danone-AQUA di Indonesia. Danone-AQUA lahir dan besar di Indonesia dan terus berupaya untuk tetap mengalirkan kebaikan untuk bangsa Indonesia.

"Upaya tersebut diwujudkan melalui kehadiran produk-produk berkualitas yang diolah melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Selain itu Danone-AQUA pun terus menjalankan program-program pelestarian lingkungan secara berkesinambungan," ujarnya. (rel)