INFO TERKINI
-->

Kamis, 26 November 2020

KPK Tetapkan Edhy Prabowo Tersangka Suap Izin Ekspor Benih Lobster

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status hukum para pihak yang terjaring OTT Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pada Rabu malam (25/11).

Setelah melalui gelar perkara, KPK menetapkan Edhy dan orang lain sebagai tersangka. Penyidik meyakini mereka terlibat kasus dugaan suap.

"KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (25/11) malam.

Edhy Prabowo turut dihadirkan dalam konferensi pers itu. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan posisi membelakangi kamera.

Edhy ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait penetapan calon eksportir benih lobster. Adapun dugaan suap yang diterima Edhy senilai miliaran rupiah. (*/IN-001)

Sumber: kumparan.com

Rabu, 25 November 2020

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan penangkapan itu terkait ekspor benih lobster.

"Benar KPK tangkap, berkait ekspor benur," ungkapnya, Rabu (25/11).

Menurut Ghufron, politikus Partai Gerindra itu ditangkap dini hari pada pukul 01.23 WIB. Dia ditangkap di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten.

Selain Edhy Prabowo, KPK turut mengamankan sejumlah orang yang bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, Ghufron tak merinci nama-namanya.

Tak hanya pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK juga meringkus beberapa keluarga Edhy Prabowo.

"Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan (Edhy Prabowo)," kata dia. (*/IN-001)

Sumber: merdeka.com

Sabtu, 21 November 2020

Legenda Sepakbola Indonesia, Ricky Yakobi, Meninggal Dunia Saat Bermain Bola di Senayan

JAKARTA - Kabar duka menerpa persepakbolaan Indonesia. Pesepakbola legenda Indonesia, Ricky Yacobi, meninggal dunia ketika bermain sepakbola di salah satu lapangan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (21/11/2020) pagi WIB.

Menurut pengakuan salah satu rekannya, Ricky Yacobi terjatuh ketika melakukan selebrasi usai mencetak gol. Diduga, pria 57 tahun ini meninggal dunia akibat serangan jantung.

Ketika masih aktif sebagai pesepakbola, pria kelahiran Medan, Sumatera Utara, ini merupakan salah satu penyerang top yang dimiliki Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Tercatat, Ricky Yacobi membantu Timnas Indonesia meraih medali emas pertama di SEA Games, tepatnya pada 1987.

Ricky Yacobi juga membawa Timnas Indonesia lolos ke semifinal Asian Games 1986. Tentu yang paling dikenang saat Ricky Yacobi mencetak gol tendangan voli di babak perempatfinal kontra Uni Emirat Arab.

Performa luar biasa di level tim nasional, membuat Ricky Yacobi kebanjiran tawaran. Ia pun digaet klub asal Jepang, Matsushita, pada 1988. Matshushita bisa dibilang salah satu klub teras Jepang.

Sebab, Matsushita saat ini sudah berganti nama menjadi Gamba Osaka pada 1991. Gamba Osaka tercatat dua kali menjadi kampiun Liga Jepang pada 2005 dan 2014. Bahkan pada 2008, mereka keluar sebagai kampiun Liga Champions Asia. (*/IN-001)

 

KKB Papua Kembali Berulah, Tembak 2 Warga Papua di Ilaga


JAYAPURA
- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali berulah. Kali ini korbannya warga Asli Papua.  Penembakan kali ini diduga dilakukan oleh KKB terhadap dua warga asli Papua, di Distrik Sinak menuju Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Jumat (20/11/2020).

Korban Amanus Murib kondisi kritis, sementara Atanius Murib meninggal dunia. Keduanya dilarikan ke Puskesmas Ilaga oleh masyarakat sekitar tempat kejadian. Korban meninggal dunia dengan luka parah sempat ditangani oleh petugas Puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong karena terlalu banyak mengeluarkan darah.

Dari informasi yang beredar dan analisa sementara, pelaku penembakan diduga KKB.  Aksi brutal KKB ini bermotif intimidasi kepada masyarakat, karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Aksi KKB kepada warga asli Papua ini disinyalir sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan menuduh aparat keamanan sebagai pelakunya. Motif pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KKB dan pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia. (*/IN-001)

Sumber: Kapen Kogabwilhan III, Kolonel CZI IGN Suriastawa

Rabu, 18 November 2020

Jokowi Siap Menjadi Orang Pertama Divaksinasi Covid-19

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tenaga kesehatan dan TNI Polri menjadi kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu.

"Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat dan juga tenaga medis, paramedis yang ada itu yang diberikan prioritas plus TNI, Polri," ujar Jokowi saat meninjau proses vaksinasi di Puskemas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).

Prioritas selanjutnya kata Jokowi yaitu para aparatur sipil negara (ASN) untuk pelayanan publik, para guru serta masyarakat Indonesia.

"Kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di depan, guru dan kemudian tentu saja kita semuanya," tutur dia.

Jokowi pun mengaku siap jika diminta menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksinasi.

"Kalau ada yang bertanya presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, saya siap (Divaksinasi)," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Negara menginginkan vaksin hadir di Indonesia pada bulan November 2020.

Pemerintah kata Jokowi berusaha mendatangkan vaksin secepatnya, sehingga jika tidak di akhir November, vaksin akan hadir pada Desember baik dalam bentuk vaksin jadi maupun bahan baku.

"Tapi kita ingin berusaha, tapi kalau tidak bisa berarti masuk ke bulan Desember, baik itu dalam bentuk vaksin jadi, maupun dalam bentuk nantinya bahan baku yang akan diolah di Biofarma," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan semua vaksin yang digunakan harus masuk daftar atau list WHO (Badan Kesehatan Dunia).

"Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk dalam listnya WHO. Ini wajib harus masuk ke listnya WHO," kata dia.

Kemudian kata Jokowi, setelah masuk ke Indonesia, vaksin harus melalui tahapan di Badan POM yang memerlukan waktu sekitar tiga minggu.

Sehingga tak bisa langsung disuntikkan kepada masyarakat sebelum mendapat izin dari BPOM. (*/IN-001)

Jumat, 06 November 2020

Pilkada Kabupaten Solok 2020, Berharap yang Terbaik dari Hasil Kawin Paksa Politik

Komposisi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok 2020, terbentuk secara unik dan mengejutkan. Tercipta dari sebuah upaya kawin paksa politik. Akankah proses kawin paksa ini akan melahirkan pemimpin yang mampu membawa Kabupaten Solok lebih baik?

SOLOK - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Solok tanggal 9 Desember 2020 berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Tiga pasang Calon Bupati-Wakil Bupati Solok sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok menjadi kontestan pesta demokrasi. Nomor urut ketiganya juga sudah ditetapkan. 

Ketiganya adalah: 1. Nofi Candra, SE - Yulfadri Nurdin, SH. Pasangan dengan jargon Solok BARU ini, diusung oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

2. Capt. Epyardi Asda, M.Mar - Jon Firman Pandu. Diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

3. Drs. Desra Ediwan Anantanur, MM - Dr. Adli, M.Si. Diusung Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara, pasangan Ir. Iriadi Dt Tumanggung - Agus Syahdeman yang diusung oleh Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai Hanura, berjuang di ranah sengketa Pemilu. Sejak di Bawaslu, hingga keluar keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, pada Selasa, 3 November 2020, yang mengabulkan gugatan Bapaslon untuk menjadi kontestan di Pilkada Kabupaten Solok 2020. 

Sebelumnya, pasangan dari jalur perseorangan (independen) Hendra Saputra - Mahyuzil Rahmat, dinyatakan gagal memenuhi syarat pencalonan oleh KPU Kabupaten Solok. Meski sudah menyerahkan total sekira 48 ribu dukungan KTP. 

Seluruh Pasangan Calon (Paslon) telah mulai melakukan sosialisasi dan kampanye sejak ditetapkan KPU hingga jelang masa tenang pada 6 Desember 2020. Berbagai upaya menarik simpati masyarakat dilakukan dengan berbagai cara dan media (saluran). Muaranya, adalah bagaimana masyarakat yang memiliki hak pilih, memberikan pilihannya berdasarkan konsep, gagasan, ide, pemahaman dan memiliki keyakinan terhadap calon.

Namun, terbentuknya komposisi pasangan melewati proses yang tidak terprediksi sebelumnya. Rangkaian proses diwarnai manuver politik dan komunikasi antar parpol yang melahirkan kawin paksa antar kandidat. Faktor kedekatan dan hubungan politik yang telah terjalin sangat lama, menjadi tak berarti. Adagium politik, tidak ada kawan sejati dan tidak ada musuh abadi terbukti sangat jelas. Kepentingan politik lah menjadi alasan utama.

Nofi Candra, menjadi calon pertama yang mengapungkan diri di bursa Pilkada Kabupaten Solok. Statusnya sebagai Anggota DPD RI periode 2014-2019, ditambah pengalamannya memimpin sejumlah organisasi seperti KONI Kabupaten Solok, KNPI Kota Solok, Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan sederet organisasi lainnya, membuatnya menjadi kuat. Kedekatannya dengan pimpinan Parpol di tingkat pusat, seakan membuat langkahnya bakal mulus menjadi kontestan di Pilkada Kabupaten Solok. Sebut saja, dengan Fadli Zon (Waketum Gerindra), Jhonny G Plate (Sekjen NasDem), Oesman Sapta Odang (Ketum Hanura), Alex Indra Lukman (Ketua DPD PDIP Sumbar), Mulyadi (Ketu DPD Demokrat Sumbar) dan sejumlah tokoh-tokoh politik nasional dan Sumbar. 

Yulfadri Nurdin, petahana Wakil Bupati Solok 2016-2021, awalnya disebut bakal maju dari jalur independen, bersama Hendra Saputra. Politisi yang dibesarkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut dua kali menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok dan sekali terplih menjadi Anggota DPRD Sumbar. Permasalahan di DPP PPP, membuat Yulfadri memilih "jalan lain". Konflik internal di DPP PPP, juga membuat salah satu pentolan PPP, Epyardi Asda, memilih menyeberang ke Partai Amanat Nasional (PAN). Kedekatannya lebih dari 17 tahun dengan Epyardi Asda, membuat Yulfadri digadang-gadang akan mendampingi Epyardi di Pilkada Kabupaten Solok 2020, dengan kendaraan utama, Partai PAN.

Epyardi Asda, sebelumnya tidak terdengar bakal maju di eskalasi Pilkada Kabupaten Solok. Statusnya sebagai Anggota DPR RI tiga periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019), membuatnya diprediksi maju di Pilkada Sumbar 2020. Namun, pengusaha asal Nagari Singkarak, Kabupaten Solok tersebut membuat pernyataan bahwa dirinya bakal "turun gunung", menjadi calon Bupati Solok. Sebagai salah satu petinggi di DPP PAN, dan kedekatannya dengan sejumlah petinggi Parpol tingkat nasional dan Sumbar, nama Epyardi langsung melejit. Namun, teka-teki siapa pendampingnya sebagai calon wakil bupati, bergerak dengan sangat liar.

Jon Firman Pandu, Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2020, sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok dan Anggota DPRD Kabupaten Solok 2014-2019, sama sekali tidak diprediksi bakal maju. Di samping umur yang masih muda, karier politiknya setelah terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Solok di tahun 2019, baru saja dimulai. Namun, perintah dari DPP Partai Gerindra, membuat dirinya maju di bursa. 

Desra Ediwan Anantanur, Wakil Bupati Solok dua periode (2005-2010, 2010-2015), menjalani karier politik yang datar, usai gagal di Pilkada 2015. Berpasangan dengan Bachtul dan didukung Partai Golkar dan NasDem, Desra-Bachtul kalah oleh Gusmal-Yulfadri yang diusung Gerindra dan PKS. Desra, juga sempat maju di Pemilihan DPD RI pada 2019, dan menempati posisi ke-5. Basis suaranya saat maju di DPD RI, jelas saja di Kabupaten Solok. 

Adli, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, merupakan sosok pengusaha di berbagai bidang, khususnya di bidang pertanian dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebagai kader PKS, tentu saja basis dukungan utamanya adalah mesin partai. Sebagai pengusaha, "jualan" utamanya adalah perbaikan ekonomi. 

Iriadi Dt Tumanggung, birokrat senior di Sumatera Selatan, menjadi kuda hitam di Pilkada Kabupaten Solok 2020. Niniak mamak asal Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok itu, di samping dikenal sebagai sosok birokrat, juga sukses dalam berbagai bisnis. Bupati Solok yang sejak pemilihan langsung (Pilkada 2005), selalu dimenangkan oleh birokrat, membuat sejarah berpihak kepadanya. Adagium pemerintahan adalah birokrasi, yang seharusnya dipimpin oleh seorang birokrat, membuat namanya menjadi kuda hitam di Pilkada Kabupaten Solok 2020. Karier birokrasi dan karier bisnisnya yang sangat sukses, membuat berbagai elemen masyarakat mengharapkannya mampu membawa kesuksesan yang sama di kampung halamannya sendiri, Kabupaten Solok. 

Agus Syahdeman, sosok politisi muda Kabupaten Solok yang sangat supel dan mudah bergaul dengan siapa saja. Di Pilkada, Agus Syahdeman sebelumnya pernah maju di 2015. Pada Pileg 2019 lalu, Agus Syahdeman maju sebagai calon Anggota DPRD Sumbar. Meski kalah tipis dari Irzal Ilyas, Agus Syahdeman menjadi Caleg DPRD Sumbar yang meraih suara tertinggi se-Kabupaten Solok. 

Membuncah di Injury Time

Nofi Candra, tampil menggebrak di eskalasi Pilkada Kabupaten Solok 2020, sebagai sosok pertama yang mengantongi SK Rekomendasi partai politik. NC, mengantongi SK Rekomendasi dari Partai Nasdem, yang memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Solok, dari syarat 7 kursi untuk maju di kontestasi. Atau 20 persen dari 35 kursi di DPRD Kabupaten Solok. Sosok pendampingnya, untuk melengkapi kekurangan tiga kursi lain langsung mengapung. Mereka adalah Irwan Afriadi, Anggota DPRD Sumbar dari Partai NasDem, Agus Syahdeman, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok, Maigus Tinus, pengusaha muda asal Nagari Talang, Fauzi Wirman, pengusaha asal Nagari Sungai Abu, hingga Nosa Eka Nanda, Ketua DPD PKS Kabupaten Solok.

Tak lama berselang, Epyardi Asda mengumumkan dirinya maju di kontestasi Pilkada, dengan partai pengusung utama, Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki 6 kursi di DPRD Kabupaten Solok. Kedekatannya dengan Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin, membuat Yulfadri digadang-gadang akan menjadi pendamping. Namun, setelah berjalan beberapa waktu, tim pemenangan Epyardi mengumumkan di media sosial, bahwa Yulfadri Nurdin bukan pendamping Epyardi di Pilkada Kabupaten Solok. Komunikasi dan eskalasi hubungan Epyardi dan Yulfadri yang sudah berjalan 17 tahun lebih, langsung "tercabik-cabik". 

Puncaknya, Epyardi bersama tim pemenangannya akhirnya memilih Jon Firman Pandu sebagai pendamping. Dipilihnya Jon F Pandu, yang "membawa" 6 kursi Gerindra, membuat peta dukungan di Kabupaten Solok berubah dan mengiris perasaan, khususnya bagi Yulfadri dan pendukungnya. Pasalnya, istri dari Yulfadri adalah etek (tante) dari Jon Firman Pandu. Merapat ke Epyardi yang sudah "menendang" Yulfadri, membuat Jon Pandu diasosiasikan oleh pendukung Yulfadri, telah mengabaikan hubungan kekerabatan demi kepentingan dan ambisi politik. "Bumbu" ambisius juga disematkan ke Jon Pandu, karena statusnya adalah Ketua DPRD Kabupaten Solok. Di berbagai kesempatan, Jon Pandu menjawab, bahwa keputusannya mendampingi Yulfadri adalah perintah Partai Gerindra. Jon Pandu juga menyebut, bahwa hubungannya sebagai keluarga dengan Yulfadri Nurdin baik-baik saja, dan tidak pernah ada masalah. Menurutnya, Yulfadri sebagai tokoh politik senior di Kabupaten Solok, sangat paham bahwa politik dan hubungan keluarga berada di ranah yang berbeda.

Tak menunggu lama, Yulfadri diumumkan sebagai pendamping Nofi Candra, dengan tambahan partai pengusung, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang memiliki tiga kursi di DPRD Kabupaten Solok. Artinya, dengan tujuh kursi, NC-YN sudah memenuhi syarat maju di Pilkada Kabupaten Solok 2020. 

Di saat yang hampir bersamaan dan di masa jelang pendaftaran, Desra Ediwan Anantanur dan Adli diumumkan menjadi pasangan ketiga, dengan partai pengusung adalah Partai Golkar (4 kursi) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Solok. 

Setelah 6 partai yang total memiliki 27 kursi, didapat tiga pasangan calon, tersisa 8 kursi lagi yang belum menentukan pilihan. Sebanyak 8 kursi ini, dimiliki 3 partai, yakni Demokrat (4 kursi), PDIP (2 kursi) dan Hanura (2 kursi). Iriadi-Agus Syahdeman, akhirnya mendapatkan 8 kursi tersisa ini di masa injury time. 

Yang menarik, komposisi empat pasangan calon terbentuk melalui proses "kawin paksa" dan tidak ada yang memprediksi komposisinya bakal seperti saat ini. Epyardi Asda-Jon Firman Pandu menjalani kawin paksa dengan "bumbu" mengorbankan persahabatan dan hubungan kekerabatan. Epyardi, dengan statusnya sebagai Anggota DPR RI tiga periode, dinilai memiliki jaringan kuat di level nasional. Sehingga, dengan anggaran daerah yang terbatas, Epyardi bakal mampu membawa dana dari pusat dan provinsi ke Kabupaten Solok. Apalagi, anak kandungnya, Athari Gauthi Ardi, saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024. Sementara, Jon Firman Pandu, merupakan sosok anak muda energik dari wilayah timur Kabupaten Solok. 

Nofi Candra-Yulfadri Nurdin dipersatukan juga dengan kawin paksa, yang komposisinya tidak diprediksi sebelumnya. NC rela menerima Yulfadri yang telah "ditendang" Epyardi. Status Yulfadri sebagai mantan legislator dan Wakil Bupati Solok, membuat tim NC merasa bakal sangat kuat, karena bagaimanapun, sebagai tokoh politik senior di Kabupaten Solok, Yulfadri tentu memiliki massa dan barisan pendukung setia. Sementara, Nofi Candra, dikenal sebagai sosok anak muda yang dipandang akan membawa pembaharuan di Kabupaten Solok. 

Desra Ediwan Anantanur-Adli juga dipersatukan dengan jalan kawin paksa. Yakni antara Partai Golkar dan PKS, yang sebelumnya belum pernah bersatu di Pilkada Kabupaten Solok sebelumnya. Status Desra Ediwan sebagai mantan wakil bupati selama 10 tahun, berpadu dengan sosok Adli sebagai pengusaha, menjadi kelebihan pasangan ini.

Iriadi-Agus Syahdeman, dipersatukan dengan komposisi 8 kursi tersisa. Namun, pasangan ini menciptakan perbedaan yang menjadi kelebihan mereka dibanding tiga calon lainnya. Yakni komposisi birokrat dan politisi. Dibumbui dengan adagium pemerintahan dilaksanakan bersama oleh eksekutif dan legislatif, atau birokrat dan politisi.

Alhasil, masyarakat Kabupaten Solok lah yang akan menentukan, apakah proses kawin paksa ini yang akan membawa Kabupaten Solok lebih baik ke depannya. Sebab, tidak ada yang tahu seperti apa masa depan. Bisa jadi, sebuah keberhasilan harus terlebih dahulu dijalani dengan perjuangan berat, dihiasi derai tangis dalam hati karena sayatan tak berdarah. Para calon mesti membuktikan, bahwa ini adalah proses politik yang ujungnya adalah komitmen untuk membangun daerah dan masyarakat. 

Generasi muda Kabupaten Solok, harus segera mempersiapkan diri, agar setelah proses Pilkada 2020 yang dikenal "sangat gila" ini, ada generasi berikutnya yang mampu membawa suasana lebih sejuk, adem dan badunsanak. (rijal islamy)

 

© Copyright 2018 INFONEWS.CO.ID | All Right Reserved