TSR Pemko Solok Kunjungi Masjid Nurul Ilmi Simpang Rumbio

SOLOK - Di hari ke 2 Tim Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kota Solok mengunjungi Masjid Nurul Ilmi, kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Rabu (29/3/2023). Tim XII terdiri dari 10 orang, diketuai oleh Rusnaldi A.Md Komisi II DPRD Kota Solok, didampingi oleh Delfianto S.Sos Kepala DPMPPA, dan Camat Lubuk Sikarah, Rafiqul Amin S.Pd. M.Pd anggota Bawaslu, HM. Rusli Khatib Sulaiman, Ketua LKAAM, Lenny Ferdila SE, MM, Staf Bagian Kesra, Lurah Tanah Garam, Lurah Simpang Rumbio, serta 2 orang Wartawan, Niko Irawan, Eryx Musri Yuldi.

Rusnaldi menyampaikan Tim Safari Ramadhan Pemko Solok terdiri dari 24 Tim yang di ketuai oleh Walikota Solok, yang disebar untuk mengunjungi 62 masjid se-Kota Solok. Dalam pesannya, untuk memperkuat silaturahmi antara Pemko Solok dengan masyarakat dan mengajak seluruh masyarakat Kota Solok bersyukur. Kemudian menjadi warga yang baik, yakni berlaku tertib, sopan, ramah dan menyenangkan. 

"Sesuai dengan jargon Kota Beras Serambi Madinah, yang Diberkahi, Maju dan Sejahtera, melalui pengembangan sektor jasa yang maju dan modern, Pemko Solok berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Salah satunya menjadi warga yang bersyukur atas nikmat iman dan kondisi saat ini. Yakni dengan menjadi masyarakat yang baik, tertib, sopan, ramah dan menyenangkan bagi semua orang," ungkapnya.

Rusnaldi juga mengatakan, sejumlah program strategis sedang dilakukan oleh Pemko Solok saat ini. Di antaranya, program kelanjutan RSUD Kota Solok di Banda Pandung, yang di danai oleh dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kelanjutan pembangunan Stadion Marah Adin di Laing, optimalisasi Pasaraya Solok, pembangunan sarana pariwisata Pulau Belibis, serta peningkatan keagamaan Solok Madani.

Rusnaldi juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak merokok dalam masjid maupun mushola, dan bagi generasi muda agar tidak terlibat tawuran dan juga bermain petasan serta lainnya yang dapat mengganggu kelancaran beribadah atau sholat berjamaah. 

Selain itu beberapa masyarakat mempertanyakan beberapa persoalan maupun usulan, seperti Jamalus (Warga) kelurahan Simpang Rumbio mengeluhkan terkait lampu jalan yang pada mati, padahal warga sudah melaporkan ke dinas Perhubungan namun sampai saat ini belum juga ada tanggapan dari Dinas terkait. 

Jamalus juga mengusulkan, taman kota di kelurahan Simpang Rumbio yang dimiliki oleh Pemko Solok, agar bisa dialih fungsikan menjadi hall serbaguna seperti lapang bulu tangkis, setelah disurati pihak Pemko, namun dinas terkait mengatakan tidak bisa dialih fungsikan.

Rusnaldi sebagai ketua tim menjawab dari beberapa pertanyaan warga, persoalan lampu jalan yang pada mati, pihaknya sudah pernah mengkordinasikan ke dinas Perhubungan, namun dinas Perhubungan dalam waktu dekat ini akan menuntaskan hal tersebut, walaupun demikian saya tetap akan mengkordinasikan terkait keluhan warga Simpang Rumbio ke Dinas Perhubungan. Termasuk keluhan keluhan warga lainnya, karena itu bagian dari fungsi dan tugas saya sebagai anggota DPRD.

Selain itu Tim Safari Ramadhan menyerahkan bantuan uang sebesar 3 juta rupiah dan 4 Alquran untuk Masjid Nurul Ilmi kelurahan Simpang Rumbio. (Niko Irawan)

Sekda Kabupaten Solok Lantik Kadis Pariwisata, Ini Harapannya!

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar di wakili Sekda Kabupaten Solok Medison, S.Sos., M.Si melantik Armen Ap. M.M sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok.

Pada acara pelantikan Kadis Pariwisata dan kebudayaan ini di hadiri Asisten I, Syahrial, Asisten II, Deni Prihatni, Asisten III Editiawarman, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Eva Nasri, Camat se-Kabupaten Solok, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutanya, Sekda Medison antara lain mengatakan, sebagaimana yang di sampaikan Bupati Solok bahwa, Pariwisata merupakan salah satu program unggulan, yang menjadi prioritas kita bersama untuk membangkitkannya.

“Tentunya, ini membutuhkan penanganan dan keseriusan dari Kepala Dinas dan seluruh tim ” tutur Sekda Medison”.

Ia menyebutkan bahwa, Pariwisata merupakan sektor unggulan dan aset untuk pendapatan daerah. Bangun kolaborasi dengan SKPD terkait (BKD).

Medison  juga mengatakan, Pariwisata juga untuk mengangkat harkat dan martabat Kabupaten Solok, melalui event-event yang di adakan.

“Ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Kabupaten Solok layak diperhitungkan sebagai tujuan wisata utama ” ucapnya. (Niko Irawan)

Sengkarut Akses Stadion Marah Adin, Pemko Solok Tak Miliki Surat Kepemilikan

SOLOK - Pemerintah Kota (Pemko) Solok, Sumatera Barat, diduga tak memiliki surat kepemilikan jalan yang menjadi akses ke Stadion Marah Adin di Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Meski begitu, Pemko Solok malah mempertanyakan status kepemilikan tanah yang diklaim milik masyarakat Suku Chaniago dari Kaum Dt Rajo Langik, yang menjadi akses jalan menuju Stadion Marah Adin. Akses jalan itu sudah dua kali diblokade (penutupan akses suatu daerah atau jalan sehingga orang dan barang tidak dapat keluar masuk dengan bebas) oleh masyarakat Suku Chaniago dari Kaum Dt Rajo Langik. 

Walikota Solok H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si Dt Tianso dan Wakil Walikota Solok H. Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Afrizal, M.Eng, menanggapi sengkarut ini dengan sepucuk surat Nomor 590/174/PUPR-2023 tanggal 16 Maret 2023. Surat tersebut merupakan balasan atas surat yang dilayangkan Kaum Dt Rajo Langik tanggal 8 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Yasril Dt Ampang Limo dan Safrida Dt Rajo Langik sebagai Mamak Kepala Waris (MKW). Dalam surat itu, Pemko Solok menegaskan tiga hal, yang intinya mempertanyakan status kepemilikan tanah yang menjadi akses jalan masuk ke Stadion Marah Adin dan meminta agar blokade segera dibongkar kembali. 

"Pemerintah Daerah tidak akan merugikan hak-hak perdata atas tanah yang dimiliki dan dikuasai masyarakat, sepanjang memiliki bukti-bukti kepemilikan yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, jika Kaum Dt Rajo Langik merasa memiliki hak atas tanah akses menuju Stadion Marah Adin, maka diperlukan kepastian hukum dan diminta agar bersabar menunggu proses kepastian hukum tersebut. Ketiga, sampai adanya kepastian hukum atas permasalahan tanah tersebut, diminta untuk membuka akses jalan masuk ke Stadion Marah Adin tersebut," ungkap Afrizal dalam surat tersebut.

Surat dari Dinas PUPR tersebut, tentu saja membuat Kaum Dt Rajo Langik sangat kecewa dengan tindakan Pemko Solok. Terutama karena telah menggunakan tanah untuk akses ke Stadion Marah Adin, tanpa adanya pegangan yang jelas. Namun, justru Kaum Dt Rajo Langik sebagai pemilik tanah, dianggap tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Sementara, Pemko Solok tidak memiliki bukti surat-surat atas tanah itu, justru melakukan tindakan represif, arogan dan anarkis. Yakni dengan membongkar blokade melibatkan tim SK4 yang terdiri dari Satpol PP, kepolisian, TNI dan Polisi Militer.

"Mari kita adu data, jika Pemko Solok memang tidak mau bermusyawarah dengan kami. Pertanyaannya kan sederhana, siapa pemilik tanah tersebut. Apakah kami (Kaum Dt Rajo Langik), atau Pemko Solok. Kami memiliki alas hak dan kami minta Pemko Solok juga memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang menjadi akses jalan menuju Stadion Marah Adin tersebut," ujar Yasril Dt Ampang Limo, perwakilan Kaum Dt Rajo Langik.

Yasril juga menegaskan bahwa Pemko Solok memang membeli tanah dari Ajis Miin (sebelumnya ditulis Aziz Miin), namun tanah yang dibeli tersebut adalah tanah yang menjadi lahan Stadion Marah Adin dan tidak termasuk tanah yang dijadikan akses jalan masuk ke stadion. 

"Selama ini, kami tidak pernah memperjualbelikan tanah tersebut (jalan ke Stadion Marah Adin), baik ke Ajis Miin maupun ke Pemko Solok. Namun, sebagai warga Laing, kami sangat bangga dan mendukung adanya pembangunan di kelurahan kami. Karena itu, meskipun tanah tersebut (jalan masuk ke Stadion Marah Adin) adalah tanah pusaka kaum kami, kami bersedia melepas tanah itu, jika Pemko Solok melakukan pembebasan lahan atau penggantian, karena akan dijadikan fasilitas umum (Fasum)," ujarnya.

Lebih lanjut, Yasril Dt Ampang Limo menegaskan bahwa untuk menunjukkan itikad baik, pihaknya sudah berulang kali meminta Pemko Solok untuk bermusyawarah dengan pihaknya, namun tidak pernah dikabulkan. Justru yang terjadi saat ini, pihak Pemko Solok mengklaim sebagai pemilik tanah, atau menyerobot tanah warganya sendiri.

"Kami senantiasa membuka pintu diskusi dan musyawarah. Namun, jika hal itu tidak juga dilakukan, kami terpaksa menempuh jalur hukum," ungkapnya. (Niko Irawan)

Kembali Diblokade Warga, Pemko Solok Gagal Tuntaskan Persoalan Stadion Marah Adin

SOLOK - Stadion Marah Adin, di Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, kembali diblokade oleh masyarakat Suku Chaniago dari Kaum Dt Rajo Langik Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Selasa (14/3/2023). Padahal Tim Satuan Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4) telah membongkar blokade pada Selasa (7/3/2023), yang dipasang warga pada Sabtu (11/2/2023). Saat itu, blokade menggunakan kayu dan bambu, namun kali ini blokade menggunakan kayu dan seng.

"Masa' persoalan sekecil ini tidak bisa diselesaikan oleh Pemko Solok," ucap Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Laing, Jumanda Putra Dt Muncak Sutan, kepada media online Infonews.co.id Rabu (15/3/2023)

Ketua LPMK Laing itu mengatakan sangat kecewa kepada Pemko Solok, karena tidak bisa menuntaskan persoalan ini. Menurutnya, pemilik tanah adalah warga Kota Solok, yang seharusnya diayomi, dilayani dan dilindungi oleh pemerintah. Namun, menurut Jumanda, Pemko Solok justru menunjukkan sikap dan tindakan represif, arogan dan anarkis terhadap warganya sendiri. Yakni, saat Pemko Solok menurunkan Tim SK4 yang terdiri dari Satpol PP, polisi, tentara dan polisi militer. 

"Ketahuilah, bahwa mereka (masyarakat Suku Chaniago, Kaum Dt Rajo Langik) adalah warga Kota Solok yang seharusnya diayomi, dilayani dan dilindungi oleh pemerintahnya sendiri, khususnya oleh Pemko Solok. Masa iya, masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan Pemko Solok secara kekeluargaan. Bahkan justru dilakukan upaya paksa dengan cara-cara represif, arogan dan anarkis. Apakah tidak ada jalan lain sebagai orang-orang bermartabat. Semestinya harus ada mediasi dan pembicaraan dengan masyarakat kaum yang memagar itu," ungkapnya. 

Jumanda juga menegaskan sebagai Ketua LPMK Laing, dirinya sudah menghubungi pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Solok untuk menanyakan permasalahan ini. Namun, pria yang akrab disapa Doebalang Melayu ini justru mendapat jawaban yang tidak mengenakkan dari pihak Dinas PUPR Kota Solok. Saat itu, pihak PUPR meminta agar pemilik tanah untuk melaporkan Pemko Solok ke Pengadilan Negeri Solok. 

" Dimana pada saat itu, saya ditemui oleh Pak El (ASN di Dinas PUPR Kota Solok). Katanya, kalau pemilik tanah ingin menyelesaikan masalah ini dan mendapatkan kejelasan, diminta untuk melapor ke pengadilan. Tentu saja pemilik tanah tidak mau, karena itu adalah tanah mereka dan Pemko Solok tidak pernah membeli tanah itu. Yang dibeli Pemko Solok adalah tanah milik Pak Aziz Miin yang merupakan lokasi Stadion Marah Adin sekarang. Sementara, tanah yang kini dijadikan jalan itu, bukan milik Pak Aziz Miin, tapi milik kaum Dt Rajo Langik, dan jelas tidak pernah dibeli oleh Pemko Solok," tegasnya. 

Sementara anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan (Dapil) Solok Raya (Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan), Daswippetra Dt Manjinjing Alam, mengaku sangat kecewa dengan Pemko Solok yang tak bisa menuntaskan permasalahan Stadion tersebut. Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berperan penting pengalokasian dana APBD Pemprov Sumbar sebesar Rp12 miliar terhadap pembangunan Stadion Marah Adin yang namanya diambil dari kakek Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi tersebut, sangat menyayangkan tindakan Pemko Solok terhadap pemilik tanah yang merupakan warganya sendiri.

"Sangat kita sayangkan langkah-langkah yang diambil Pemko Solok, yang tidak bisa menuntaskan permasalahan Stadion Marah Adin yang merupakan kebanggaan kita bersama. Perlu diingat, Stadion Marah Adin ini, dibangun tidak hanya dari APBD Kota Solok saja, tapi juga dari APBD Provinsi Sumbar, dan pembangunannya sudah dimulai bertahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Daswippetra Dt Manjinjing Alam yang merupakan Anggota DPRD Kota Solok tiga periode (2004-2009, 2009-2014 dan 2004-2019) meminta Pemko Solok segera menuntaskan permasalahan ini. Apalagi menurutnya, Stadion Marah Adin akan menjadi pusat kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar tahun 2025 mendatang.

"Mari kita berdoa agar Pemko Solok bersama DPRD dan masyarakat lainnya bisa menuntaskan persoalan ini. Karena kita akan menjadi tuan rumah Porprov berikutnya," harapnya. (Niko Irawan)

Didorong Maju di Pilgub Sumbar 2024, Epyardi Asda Sebut Masyarakat Sudah Jenuh

SOLOK - Bupati Solok Epyardi Asda akan mempertimbangkan dan mempelajari usulan dari DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Barat yang mendorongnya untuk maju bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar tahun 2024 sebagai calon gubernur.

"Saya mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan di PAN yang memberikan atensi kepada saya. Kalau orang-orang politik tentu menginginkan yang terbaik untuk kadernya," kata Epyardi di Solok, Selasa (7/3/2023).

Ia mengatakan terkait aspirasi kader PAN yang mengusulkannya untuk maju di Pilgub tersebut akan menjadi bahan perhatian dan pertimbangan baginya. Menurutnya sebagai pengurus PAN, ia akan mempelajari usulan dari kader semua.

"Sekarang kita besarkan nama partai dulu. Tentu saya berbuat dulu semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumbar. Saat ini saya fokus kerja dulu semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan rakyat," kata dia.

Menurutnya nanti kalau sudah berhasil berbuat untuk rakyat di Kabupaten Solok tentu orang akan melihat kapasitas, intelektual, serta integritasnya. Masyarakat yang akan menilai.

"Makanya menjadi seorang pemimpin itu tidak gampang dan tidak semua orang yang bisa. Harus diuji dan harus memiliki talenta. Jadi kita lihatlah nanti bagaimana baiknya," ujar dia.

Epyardi menyampaikan resolusi yang akan dilakukan di Kabupaten Solok tahun ini ialah terus melakukan inovasi yang tiada henti di bidang ekonomi, pariwisata, pertanian, maupun pendidikan demi mewujudkan Kabupaten Solok terbaik di Sumbar.

Salah satunya di Nagari Alahan panjang akan mengembangkan pariwisata dan memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya melakukan pembangunan dan perbaikan jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Solok. Serta meningkatkan pendidikan.

"Saat ini saya masih mencari investor untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Solok. Yang mau berinvestasi di Kabupaten Solok," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan jika dilihat saat ini memang kepala daerah untuk wilayah Sumbar banyak dari kader PAN. Bahkan kalau dilihat dari denahnya hari ini kemungkinan untuk kader PAN ada harapan. Makanya PAN itu selalu ada harapan.

"Saya berterima kasih pada kader PAN dan mengajak seluruh kader agar betul-betul bekerja untuk rakyat, kita berbeda dari yang lain, berbuat untuk rakyat," katanya.

Tak Ada Kemajuan, Masyarakat Sumbar Sudah Jenuh

Epyardi menilai belakangan ini mengenai Sumbar tidak ada kemajuan. Menurutnya bahkan tidak ada yang bisa dibanggakan pembangunan di Sumbar untuk saat ini. Tentu saat ini masyarakat menginginkan perobahan. Masyarakat ingin ke arah yang lebih baik.

"Masyarakat mungkin sudah jenuh ya, melihat Sumbar saat ini. Mohon maaf ya, tidak bisa berkembang. Pembangunannya tidak ada kemajuan, dan tidak ada keadilan bagi yang lain. Hanya untuk golongannya saja. harusnya pemimpin Itu untuk semua ya, dan komunikasi dengan kepala daerah lain juga kurang," katanya.

Sebelumnya, DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Barat mendorong Bupati Solok Epyardi Asda untuk maju bertarung di Pemilu Gubernur (Pilgub) Sumbar 2024 untuk menjadi calon gubernur. Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo, Minggu (5/3/2023). Indra mengklaim, hal ini adalah suara dari seluruh DPD PAN se-Sumbar. Namun, opini ini mendapat penolakan dari sejumlah Walinagari di Kabupaten Solok. Mereka meminta Epyardi Asda untuk maju di periode kedua di Kabupaten Solok. Sejumlah Walinagari menilai, apa yang telah dilakukan Epyardi Asda sebagai Bupati Solok, harus dilanjutkan di periode kedua.

"Pengalaman, kemampuan dan kualitas seorang Epyardi Asda sudah teruji apalagi pengalaman di baik pusat maupun di daerah. Sumbar butuh sosok Epyardi Asda untuk memimpin roda pemerintahan," kata Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo di Padang, Minggu (5/3/2023).

Menurut dia Sumbar butuh sosok orang yang berani mengambil keputusan dan menggunakan anggaran yang ada untuk memajukan daerah dan membuat masyarakat lebih sejahtera.

"APBD itu bukan untuk proyek kepentingan golongan atau kelompok tertentu tapi harus digunakan seutuhnya untuk seluruh warga Sumbar agar lebih sejahtera," kata dia

Ia mengajak warga Sumbar melihat kiprah Bupati Solok dalam memimpin daerah yang dipimpinnya secara perlahan-lahan maju ke arah yang lebih baik lagi.

"Sikap berani berbuat untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kelompok atau kepentingan pribadi. Kegiatan pembangunan juga berjalan baik di sana. Tapi, itu terpulang kepada Pak Epyardi. Apakah tetap melanjutkan periode kedua sebagai Bupati Solok atau maju di Pilgub Sumbar. Namun, ini adalah keinginan kader dan pimpinan daerah PAN se sumbar. Suara ini muncul dari seluruh DPD PAN di Sumatera Barat agar Epyardi Asda maju dan memimpin Sumbar ke depan," kata dia.

Ditolak Para Walinagari

Penggiringan opini yang coba dilakukan oleh DPW PAN Sumbar tersebut, ternyata mendapat penolakan dari sejumlah walinagari di Kabupaten Solok. Menurut mereka, hal ini justru adalah niat yang kurang baik dan dinilai ingin menjerumuskan Epyardi Asda. Di samping itu, dengan program dan kepemimpinan Epyardi Asda di Kabupaten Solok saat ini, mereka menilai jika Epyardi maju di kontestasi Pilgub Sumbar, yang rugi adalah Kabupaten Solok. 

Walinagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Zofra Wandi, menilai dirinya sangat mendukung jika Epyardi Asda memang berniat maju di Pilkada Gubernur Sumbar tahun 27 November 2024 mendatang. Namun, menurut Zofra Wandi, di satu sisi, yang rugi adalah Kabupaten Solok. Karena telah kehilangan sosok bupati yang begitu peduli kepada pembangunan nagari. 

"Jika itu memang keinginan dari beliau (Epyardi Asda), tentu kami tidak bisa mencegah. Karena itu adalah hak beliau. Tapi, jika ini adalah sebuah opini publik yang coba digiring sekelompok orang, tentu kami sangat menyayangkan tindakan ini. Jika pun beliau terpilih menjadi Gubernur Sumbar, tentu perhatiannya tidak akan penuh ke Kabupaten Solok. Karena daerah lain juga butuh perhatian yang sama. Apalagi, jika beliau tidak terpilih, tentu Kabupaten Solok yang paling rugi. Karena kehilangan sosok bupati yang begitu peduli kepada pembangunan nagari," ujarnya.

Zofra Wandi yang merupakan Sekretaris Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Solok itu berharap, Epyardi Asda tetap akan maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok di 27 November 2024 mendatang. Menurutnya, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi di Kabupaten Solok, dan Epyardi Asda menurutnya baru meletakkan pondasi dan arah kepemimpinannya di Kabupaten Solok. Zofra Wandi berharap tidak ada lagi penggiringan-penggiringan opini yang dilakukan terhadap Epyardi Asda. 

"Pak Epyardi Asda, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah meletakkan pondasi pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Solok. Jadi, kami harapkan tidak ada penggiringan-penggiringan opini terhadap beliau. Baik untuk maju ke Pilgub, DPR RI ataupun yang lainnya. Sebab, sebagai walinagari kami yang tahu dan merasakan apa yang telah beliau lakukan di nagari-nagari di Kabupaten Solok," ujar Walinagari tiga periode ini. 

Hal senada juga diungkapkan Walinagari Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Mardi Henderson. Walinagari Ibukota tersebut, optimistis jika Epyardi Asda maju di Pilgub Sumbar, bakal menjadi magnet kuat bagi masyarakat Sumbar. Mardi menilai Epyardi Asda akan menjadi kompetitor yang paling layak bersaing dengan incumbent (petahana) Gubernur Sumbar saat ini, Mahyeldi Ansharullah.

"Jika rakyat Sumbar menginginkan dan Pak Epyardi berkeinginan, tentu beliau akan siap head to head dengan petahana saat ini. Dengan apa yang telah dilakukannya di Kabupaten Solok saat ini, tentu juga ingin dirasakan oleh daerah lain," ujarnya.

Meski begitu, Mardi Henderson yang juga wartawan senior di Kabupaten Solok tersebut mengungkapkan, Kabupaten Solok akan sangat kehilangan dengan sosok Epyardi Asda. Apalagi dengan program pembangunan berbasis kebutuhan rakyat yang digagas oleh Epyardi Asda.

"Jika itu bukan keinginan dari beliau, kami meminta hal seperti ini jangan digiring-giring. Apalagi jika ingin menjerumuskan beliau. Tentu kami tidak rela, jika program yang beliau gagas, Pembangunan Berbasis Kebutuhan Rakyat, terhenti dengan penggiringan-penggiringan opini seperti ini," tegasnya. (PN-001)

DPW PAN Sumbar Mulai Lakukan Manuver ke Epyardi Asda

PADANG - DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Barat mendorong Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, untuk maju bertarung di Pemilu Gubernur (Pilgub) Sumbar 2024 untuk menjadi calon gubernur. Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo, Minggu (5/3/2023). Indra mengklaim, hal ini adalah suara dari seluruh DPD PAN se-Sumbar. Namun, opini ini mendapat penolakan dari sejumlah Walinagari di Kabupaten Solok. Mereka meminta "Sang Kapten", Epyardi Asda untuk maju di periode kedua di Kabupaten Solok. Sejumlah Walinagari menilai, apa yang telah dilakukan Epyardi Asda sebagai Bupati Solok, harus dilanjutkan di periode kedua.

"Pengalaman, kemampuan dan kualitas seorang Epyardi Asda sudah teruji apalagi pengalaman di baik pusat maupun di daerah. Sumbar butuh sosok Epyardi Asda untuk memimpin roda pemerintahan," kata Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo di Padang, Minggu (5/3/2023), dikutip dari Antara Sumbar.

Menurut dia Sumbar butuh sosok orang yang berani mengambil keputusan dan menggunakan anggaran yang ada untuk memajukan daerah dan membuat masyarakat lebih sejahtera.

"APBD itu bukan untuk proyek kepentingan golongan atau kelompok tertentu tapi harus digunakan seutuhnya untuk seluruh warga Sumbar agar lebih sejahtera," kata dia

Ia mengajak warga Sumbar melihat kiprah Bupati Solok dalam memimpin daerah yang dipimpinnya secara perlahan-lahan maju ke arah yang lebih baik lagi.

"Sikap berani berbuat untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kelompok atau kepentingan pribadi. Kegiatan pembangunan juga berjalan baik di sana. Tapi, itu terpulang kepada Pak Epyardi. Apakah tetap melanjutkan periode kedua sebagai Bupati Solok atau maju di Pilgub Sumbar. Namun, ini adalah keinginan kader dan pimpinan daerah PAN se sumbar. Suara ini muncul dari seluruh DPD PAN di Sumatera Barat agar Epyardi Asda maju dan memimpin Sumbar ke depan," kata dia.

Ditolak Para Walinagari

Penggiringan opini yang coba dilakukan oleh DPW PAN Sumbar tersebut, ternyata mendapat penolakan dari sejumlah walinagari di Kabupaten Solok. Menurut mereka, hal ini justru adalah niat yang kurang baik dan dinilai ingin menjerumuskan Epyardi Asda. Di samping itu, dengan program dan kepemimpinan Epyardi Asda di Kabupaten Solok saat ini, mereka menilai jika Epyardi maju di kontestasi Pilgub Sumbar, yang rugi adalah Kabupaten Solok. 

Walinagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Zofra Wandi, menilai dirinya sangat mendukung jika Epyardi Asda memang berniat maju di Pilkada Gubernur Sumbar tahun 27 November 2024 mendatang. Namun, menurut Zofra Wandi, di satu sisi, yang rugi adalah Kabupaten Solok. Karena telah kehilangan sosok bupati yang begitu peduli kepada pembangunan nagari. 

"Jika itu memang keinginan dari beliau (Epyardi Asda), tentu kami tidak bisa mencegah. Karena itu adalah hak beliau. Tapi, jika ini adalah sebuah opini publik yang coba digiring sekelompok orang, tentu kami sangat menyayangkan tindakan ini. Jika pun beliau terpilih menjadi Gubernur Sumbar, tentu perhatiannya tidak akan penuh ke Kabupaten Solok. Karena daerah lain juga butuh perhatian yang sama. Apalagi, jika beliau tidak terpilih, tentu Kabupaten Solok yang paling rugi. Karena kehilangan sosok bupati yang begitu peduli kepada pembangunan nagari," ujarnya.

Zofra Wandi yang merupakan Sekretaris Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Solok itu berharap, Epyardi Asda tetap akan maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok di 27 November 2024 mendatang. Menurutnya, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi di Kabupaten Solok, dan Epyardi Asda menurutnya baru meletakkan pondasi dan arah kepemimpinannya di Kabupaten Solok. Zofra Wandi berharap tidak ada lagi penggiringan-penggiringan opini yang dilakukan terhadap Epyardi Asda. 

"Pak Epyardi Asda, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah meletakkan pondasi pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Solok. Jadi, kami harapkan tidak ada penggiringan-penggiringan opini terhadap beliau. Baik untuk maju ke Pilgub, DPR RI ataupun yang lainnya. Sebab, sebagai walinagari kami yang tahu dan merasakan apa yang telah beliau lakukan di nagari-nagari di Kabupaten Solok," ujar Walinagari tiga periode ini. 

Hal senada juga diungkapkan Walinagari Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Mardi Henderson. Walinagari Ibukota tersebut, optimistis jika Epyardi Asda maju di Pilgub Sumbar, bakal menjadi magnet kuat bagi masyarakat Sumbar. Mardi menilai Epyardi Asda akan menjadi kompetitor yang paling layak bersaing dengan incumbent (petahana) Gubernur Sumbar saat ini, Mahyeldi Ansharullah.

"Jika rakyat Sumbar menginginkan dan Pak Epyardi berkeinginan, tentu beliau akan siap head to head dengan petahana saat ini. Dengan apa yang telah dilakukannya di Kabupaten Solok saat ini, tentu juga ingin dirasakan oleh daerah lain," ujarnya.

Meski begitu, Mardi Henderson yang juga wartawan senior di Kabupaten Solok tersebut mengungkapkan, Kabupaten Solok akan sangat kehilangan dengan sosok Epyardi Asda. Apalagi dengan program pembangunan berbasis kebutuhan rakyat yang digagas oleh Epyardi Asda.

"Jika itu bukan keinginan dari beliau, kami meminta hal seperti ini jangan digiring-giring. Apalagi jika ingin menjerumuskan beliau. Tentu kami tidak rela, jika program yang beliau gagas, Pembangunan Berbasis Kebutuhan Rakyat, terhenti dengan penggiringan-penggiringan opini seperti ini," tegasnya. (Niko Irawan)

 

Piala Adipura Diarak Keliling Kota oleh Pemko dan Forkopimda Kota Solok

SOLOK, PATRONNEWS.CO.ID - Wakil Walikota Solok mimpin Apel Gabungan dalam rangka menyambut Piala Adipura tahun 2022, di Halaman Balaikota Solok, Senin (5/3/2023). Turut hadir, Forkopimda Kota Solok, Kepala OPD, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, Ketua Baznas, Ketua KAN, Ketua LKAAM dan Ketua Bundo Kanduang Kota Solok dan undangan.

Mengawali sambutannya, Wakil Walikota Solok Ramadhani Kirana Putra mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kota Solok yang telah ikut menjaga kebersihan di Kota Solok. Dan juga apresiasi dan penghargaan tidak lupa kita berikan kepada setiap personil lapangan atau Pasukan Kuning sebagai Kesatria kebersihan yang telah berjuang dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kota Solok.

"Adipura merupakan program penghargaan yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kabupaten/Kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan," lanjut Wakil Walikota Solok.

Penilaian Adipura telah mengalami perkembangan, sejak tahun 2019, tidak hanya kebersihan dan keteduhan kota saja yang dinilai, ketersedian Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga atau yang dikenal dengan Jakstrada, laporan kinerja dan operasional fasilitas pengelolaan sampah di daerah. 

Tercatat, Kota Solok menerima Piala Adipura secara berturut-turut 7 kali mulai Tahun 2007 sampai Tahun 2013. Kemudian tahun 2017 memperoleh Sertifikat Sdipura. Lalu dengan semangat dan kerja keras Piala Adipura kembali diraih pada tahun 2019. Kemudian, sempat terhenti karena Covid-19, penilaian dimulai lagi tahun 2022, dan Kota Solok kembali berhasil mendapat Piala Adipura.

"Salah satu keberhasilan kita dalam meraih Adipura Tahun 2022 adalah Kota Solok telah berhasil melakukan kegiatan pengurangan sampah yang diangkut ke TPA sebesar 17% dari total timbulan sampah Kota Solok melalui pembinaan Bank Sampah, Rumah Kompos, Rumah Maggot, sektor informal dan Komposting Skala Rumah Tangga. Semoga ke depannya, semua elemen dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan, terutama dalam mengolah sampah dari lingkungan kita masing-masing. Sehingga ke depannya kita bisa membawa Adipura Kencana untuk Kota Solok dan mewujudkan Kota Solok Berjuara (Berkah, maju dan Sejahtera)," tutur Wakil Walikota Solok.

Di masa 2 tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Solok, Kota Solok berhasil membawa kembali Piala Adipura ke 10 kategori Kota Kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk Kota Solok. Menurut Ramadhani, ini semua tak terlepas dari peran seluruh elemen masyarakat. 

"Kami mewakili Walikota Solok, atas nama Pemerintah Kota mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat, RT/RW, aktivitis dan penggiat lingkungan, stakeholder dan tentunya saudara-saudara pahlawan kebersihan mulai unsur pimpinan tentunya, atas dukungan penuh dari Pasukan Kuning sehingga Adipura bisa kita bawa kembali ke Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah BERkah maJU dAn sejahteRa," ujarnya.

Selain keberhasilan meraih Adipura, Tahun 2022 Pemerintah Kota Solok yang hal ini diwakili SMP Negeri 5 Kota Solok juga mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata Nasional. SMP Negeri 5 telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah sehingga berhasil meraih predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional. Sampai Tahun 2023, jumlah sekolah yang telah mencapai predikat sekolah adiwiyata adalah 24 sekolah dari 56 total sekolah Negeri yang ada di Kota Solok. Ke depannya, semoga sekolah yang belum mendapat predikat Sekolah Adiwiyata, juga termotivasi untuk menjadi Sekolah Adiwiyata. 

"Pada hari ini kita boleh berbangga karena selain Piala Adipura dan predikat Sekolah Adiwiyata Nasional, Kota Solok juga telah menerima beberapa penghargaan lain seperti penghargaan sertifikasi bebas frambusia yang diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI kepada Walikota Solok, Bapak Zul Elfian Umar pada Hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 yang lalu," lanjut Wakil Walikota Solok.

Frambusia merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri yang biasanya terjadi di negara wilayah tropis yang memiliki sanitasi buruk. Frambusia bisa menular melalui kontak langsung dengan ruam pada kulit yang terinfeksi. Pada awalnya, frambusia hanya akan menyerang kulit. Namun, seiring berjalannya waktu, penyakit ini juga dapat menyerang tulang dan sendi.

"Kami berterimakasih kepada Forkopimda, organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat atas dukungan mewujudkan Kota Solok kota bebas Frambusia. Kami berharap ke depan Kota Solok bisa mempertahankan status bebas Frambusia dan menjaga derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan kesehatan yg berwawasan lingkungan dan menerapkan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) di masyarakat," ujarnya.

Ramadhani juga mengatakan, Pemerintah Kota Solok akan terus mendukung Indonesia bebas frambusia di 2024 dengan ikut berkomitmen, kolaborasi serta kerjasama untuk mencegah munculnya kembali frambusia dengan melakukan promosi PHBS dan itu tentu saja membutuhkan kerjasama seluruh pihak.

Pada Bulan Agustus Tahun 2022, Kota Solok juga menerima Anugerah Penghargaan Perlindungan Konsumen sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) yang diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan RI, Bapak Zulkifli Hasan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Penghargaan DTU ini terakhir diterima oleh Kota Solok pada Tahun 2014. Alhamdulillah setelah 8 tahun menunggu, Kota Solok dapat kembali meraihnya.

Anugerah ini diberikan kepada daerah yang dinilai berkomitmen mendukung kegiatan perlindungan konsumen dan tertib niaga khususnya Prestasi Kemetrologian untuk meminimalisir kesalahan serta kecurangan dalam hal transaksi guna memberikan jaminan kebenaran pengukuran untuk melindungi kepentingan umum/ konsumen di Kota Solok.

"Kami minta kepada seluruh OPD dan masyarakat Kota Solok agar bersama-sama bekerja dengan serius untuk tidak hanya sekedar mendapatkan penghargaan, namun membawa Kota Solok, kota yang kita cintai ini menjadi lebih baik lagi," tutup Ramadhani. (PN-002)

 

Benny Utama, Inspirasi Rakyat

Benny Utama, Inspirasi Rakyat

Oleh: Wiztian Yoetri

Wartawan Senior

BUPATI Pasaman Benny Utama, dinobatkan satu di antara 16 tokoh nasional dan provinsi, sebagai peraih "Best Leader of The Year" oleh Stasiun PadangTV dalam resepsi ulang tahunnya yang ke-16, di Hotel Truntum, Jumat malam (3/3/2023).

Penghargaan terhadap politisi dan mantan jaksa itu, sekaligus menggambarkan Benny sebagai Bupati Pasaman telah berkiprah dan berbuat nyata untuk memajukan masyarakatnya. Benny menjadi inspirasi rakyat.

Memasuki dua tahun kepemimpinan periode kedua,  berbagai perbuatan baik telah dicatatkan Benny bersama rakyat Pasaman. 

Di antara program unggulanya, adalah program kesehatan gratis secara Universal Health Coverage (UHC). Program ini, menorehkan Kabupaten Pasaman ditetapkan pemerintah pusat sebagai satu-satunya di Sumbar, kabupaten yang mampu melaksanakan pengobatan gratis bagi seluruh warganya.

Dan, tidak tanggung-tanggung, Beny menyediakan anggaran untuk program kesehatan gratis ini sebesar Rp51 miliar. Sebuah angka yang cukup signifikan.

"Saya menilai ini sesuatu yang penting, karena menyangkut pemenuhan hak-hak dasar rakyat," ujar Benny dalam berbagai kesempatan.

Program unggulan kedua, adalah Pasaman Cerdas. Menggratiskan biaya bersekolah untuk seluruh jenjang pendidikan. Untuk pendidikan gratis ini, Benny mengalokasikan sebesar Rp16 miliar untuk satu tahun. Program Pasaman Cerdas, dimaksudkan agar tidak ada generasi yang putus sekolah. "Kita ingin generasi Pasaman, mampu menjawab tantangan kehidupan. Mereka, dijauhkan dari generasi pengangguran," ungkap Benny.

Program unggulan ketiga yang cukup dahsyat, adalah Pasaman Beriman dan Bertaqwa (Berimtaq). Pemberdayaan 1000 orang imam masjid, mereka diberdayakan dan dilatih. Melalui pemberdayaan ini, dimaksudkan bagaimana seorang menjadi imam-khatib yang baik, juga cara menghadapi jemaah dan metoda penyampaian ceramah, mengingat jemaah sekarang berbeda tingkat intelektual dan lingkup pergaulan.

Imam dan Khatib, adalah panutan. Tempat bertanya. Untuk itu kemampuan mereka, perlu di upgrade, termasuk metode ceramahnya. Dengan tingkat kompetensi imam-khatib, yang terukur, terwujud bacaan yang fasih sesuai makhrajul huruf, tajwid serta ada fasahan yang tepat.

Melalui program Pasaman Berimtaq ini, berharap sekaligus menyiapkan generasi, yang memiliki benteng keimanan dan ketaqwaan yang kokoh. 

Maka, melihat tiga diantara sepuluh agenda program utama, Bupati Benny, kita meyakini, sebagai pemimpin yang memasuki periode kedua, Bupati Benny Utama tidak hendak meninggalkan generasi yang tidak sehat, tidak cerdas dan tidak kuat imannya.

Sebuah perwujudan dari cita-cita mulia seorang pemimpin pro-rakyat dan menginspirasi rakyat. Dan, inilah yang selalu diungkapkan Benny Utama, dalam setiap pidato; kita belum bisa memenuhi semua harapan rakyat, namun, minimal kita dapat memenuhi hak-hak dasar rakyat. Sosok ini sering menjalani rute perjalanan ke daerah-daerah yang masih perlu perhatian. 

Kabupaten Pasaman berpenduduk berjumlah 301.444 Jiwa (BPS, 2021) dan  luas wilayah 3.947,63 km² dengan pendapatan utama penduduk dari sektor pangan, punya produksi unik, yaitu minyak nilam. Sentuhan kepemimpinan Benny Utama - Sabar AS, program-program yang ditawarkan, diharapkan dapat membuat kabupaten ini menjadi yang terbaik. Masih banyak yang perlu dieksplorasi, seperti disektor budaya dan pariwisata; semisal khazanah sejarah Tuanku Imam Bonjol, Rimbo Panti, Tugu Katulistiwa.   

Melihat capaian dan program yang ditawarkan, Benny Utama kepada rakyatnya, dua diantaranya mencakup kebutuhan dasar, kesehatan dan pendidikan dan satu kebutuhan spritual; iman dan taqwa, maka layaklah kiranya, Benny Utama sebagai Best Leader of The Year tahun 2023 hasil pilihan PadangTV. Benny Utama, sosok tokoh publik; bupati pro-rakyat dan pemimpin yang inspiratif ***

 

Wako Solok dan PA Lakukan Penandatanganan MoU

SOLOK - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar dan Ketua Pengadilan Agama (PA) Kota Solok melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Di Aula Pengadilan Agama Solok, Jumat (3/3/2023).

Perjanjian kerjasama dengan Pemko Solok yang terdiri dari kerjasama dengan BKPSDM Kota Solok, Dinas Sosial Kota Solok, Dinas Kominfo Kota Solok serta Bagian Hukum Setda Kota Solok. Selanjutnya juga dilakukan penandatangan MoU dengan Polres Solok Kota, BPS Kota Solok, dan Baznas Kota Solok.

Juga dilakukan acara perpisahan mantan Ketua Pengadilan Agama Solok, Ibu Zulfa Yenti diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates Kelas 1B.

Tahun 2023 ini PA Solok juga meluncurkan 8 inovasi dan aplikasi yaitu: 

1. Kipas (Kartu Identitas Prioritas)

2. Maskan informasi hak oerempuan dan anak

3. Electronic CPAR

4. E-Notulen

5. Satin (Validasi Pihak ASN)

6. Permata 

7. Pelana

8. Sanubari (Santunan bagi ibu dan anak pasca perceraian)

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar sangat mengapresiasi Pengadilan Agama Solok yang telah melakukan inovasi-inovasi dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat Kota Solok.

"PA Solok telah membuat inovasi yang luar biasa. Insya Allah dengan inovasi dan kolaborasi ini, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan dapat diwujudkan oleh PA Solok," sebut wako.

Selanjutnya, pihaknya merasa bangga karena Forkopimda Kota Solok merupakan orang-orang hebat. Wako juga mengajak seluruh elemen terkait bersama saling bahu-membahu, bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan Kota Solok yang Diberkahi, Maju dan Sejahtera (Berjuara).

Ucapan terimakasih juga kepada buk Zulfa Yenti yang telah mengabdi di PA Solok, selamat bertugas di Pengadilan Wates semoga diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Felmizar diwakili oleh Hakim Tinggi, Najamuddin, mengucapkan terimakasih kepada wako Solok dan forkopimda Kota Solok yang telah berkenan melakukan MoU dengan PA Solok. Terimakasih juga kepada PA Solok yang telah meningkatkan inovasi demi kenyamanan dalam bertugas.

"Segala MoU dan aplikasi dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan memotong birokrasi yang berbelit-belit, sehingga tercipta pelayanan simpel dan semakin melayani masyarakat. Kita di PA Solok bekerja membantu wako dalam melayani masyarakat dalam bidang hukum yang termasuk dalam tugas Pengadilan Agama," sebutnya.

Sementara itu, Ketua PA Solok, Zulkifli Firdaus menyampaikan, kegiatan ini sudah lama dipersiapkan, akhir tahun 2022 namun karena beberapa hal baru bisa dilakukan kali ini.

PA Solok pada Tahun 2020 telah meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB, dan saat ini sedang mempersiapkan untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan stakeholder terkait.

PA Solok terus memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan melahirkan inovasi. 

Adapun beberapa prestasi yang diraih PA Solok yakni penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang sebagai PA terbanyak mendapatkan penghargaan dalam wilayah PTA Padang. Dalam waktu dekat, PA Solok juga akan menerima penghargaan dari Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung sebagai Satuan Kerja Berprestasi.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Forkopimda Kota Solok, Ketua LKAAM, KAN dan Bundo Kanduang Kota Solok serta Kepala OPD terkait lingkup Pemerintah Kota Solok. (Niko Irawan)

Audiensi dengan BWS Sumatera V, Wako Berharap Hasil yang Baik untuk Kota Solok

PADANG - Keseriusan Pemerintah Kota Solok dalam upaya pembangunan bidang sumber daya air masih berlanjut. Terlihat dengan dilakukannya kunjungan dan audiensi dengan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V di Padang oleh Wali Kota Solok H. Zul  Elfian Umar, SH, M.Si, Jumat (3/3/2023).

Wako  yang didampingi sekretaris PUPR kota solok, elyardi sangat mengharapkan kelanjutan pembangunan Embung Batang Bingung. Proyek lanjutan tersebut merupakan vital untuk masa depan masyarakat Kota Solok, tetutama air baku untuk air bersih dan memperlancar arus Sungai Batang Lembang agar tidak meluap. 

"Kami sangat harapkan dukungan dari Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai dalam lanjutan normalisasi Batang Lembang yang belum maksimal untuk antisipasi banjir, sehingga perlu dilanjutan pembangunannya dan pembangunan embung Batang Bingung untuk konservasi, air baku dan irigasi serta wisata air," ungkap Wako.

Pada Kesempatan tersebut, Wako juga meyakinkan Kepala BWS bahwa lahan untuk pembangunan embung sudah dalam proses pembebasan. 

Audiensi tersebut disambut baik oleh Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Mochammad Dian Al-Ma’ruf, S.Si, ST,MT. Beliau ungkapkan siap untuk membantu Kota Solok dalam lanjutan pembangunan Embung Batang Bingung. (Niko Irawan)

Mantan Gubernur Sumbar Azwar Anas Wafat di RSPAD Gatot Soebroto

PADANG - Kabar duka datang dari Ranah Minang. Mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Azwar Anas wafat. Azwar Anas dikabarkan meninggal dunia pada Minggu (5/3/2023) sekitar pukul 11.40 WIB.

"Benar, beliau (Azwar Anas) wafat,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar tersebut dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sempat membezuk Azwar Anas yang menjalani perawatan di rumah sakit.

Prabowo Subianto membezuk Letjen (Purn) Azwar Anas yang dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (22/1/2023).

Begitu sampai di ruang perawatan Azwar, Prabowo berdiri dalam sikap sempurna dan memberi hormat pada Azwar yang sedang terbaring.

"Pak Prabowo Subianto datang membesuk mantan Gubernur Sumbar Bapak Azwar Anas di RSPAD Gatot Subroto," ujar Andre Rosiade.

Menurut dia, Prabowo mendoakan agar Azwar Anas bisa segera sembuh dan kembali beraktivitas.

Azwar Anas sudah beberapa bulan ini sakit. Pria yang lahir 1933 itu dinilai telah membangun Sumbar dengan paripurna. Pada Kamis (19/1/2023) lalu, Andre Rosiade juga menyempatkan diri membezuk Azwar Anas.

Ia mengatakan, Azwar adalah salah satu tokoh Minang yang memiliki kontribusi besar bagi pembangunan Sumbar dan Indonesia. Azwar Anas tercatat pernah menduduki berbagai jabatan strategis, baik di Provinsi Sumbar maupun tingkat nasional.

"Beliau pernah menjadi Direktur Utama PT Semen Padang, Gubernur Sumatra Barat dua periode. Pembangunan Sumatra Barat pesat di saat beliau menjadi Gubernur. Lalu Menteri Perhubungan dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat," katanya.

Andre menyebut, Azwar Anas adalah tokoh nasional, orangtua dan ninik mamak seluruh masyarakat Sumbar dan seluruh masyarakat Minangkabau. 

"Jadi, saat beliau sakit, tentu menjadi kabar duka bagi kita semua. Mengingat jasa-jasanya yang sangat banyak untuk Sumbar," kata Ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Kabar meninggalnya mantan Gubernur Sumbar Azwar Anas tersebut beredar di sejumlah grup percakapan WhatsApp.

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Innalillahi wainnaa ilaihi rojiuun, telah berpulang Ayahanda kita BPK. Ir. H. Azwar Anas, hari ini Ahad, 5 Maret 2023. 11.40 WIB di Jakarta. yaa Allah berikan tempat terbaik buat almarhum, Aamiin Yaa Rabb,” begitu bunyi pesan tersebut. (Niko Irawan)

Miris, Serambi Madinah Menjadi Kota Prostitusi

SOLOK - Dua tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Solok, H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si dan Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, yang jatuh pada Minggu, 26 Februari 2023, mendapat "kado pahit" dengan peristiwa yang sangat miris dan memilukan. Lekat dengan jargon Kota Beras Serambi Madinah di masa kepemimpinan Zul Elfian - Reinier (periode 2016-2021) dan ditukuk dengan Kota Beras Serambi Madinah yang Berkah Maju dan Sejahtera (Berjuara) di masa Zul Elfian Umar - Ramadhani Kirana Putra, Kota Solok dihebohkan dengan penggerebekan praktik prostitusi oleh petugas Satpol PP Kota Solok, pada Senin (27/2/2023). Atau, hanya sehari usai Pasangan H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si Dt Tianso dan Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, "merayakan" dua tahun kepemimpinannya. Lebih miris lagi, lokasi penggerebekan di Kelurahan Tanah Garam merupakan basis pendukung Wakil Walikota Solok Ramdhani Kirana Putra di Pilkada 2020 dan Pileg 2014 dan Pileg 2019. 

Petugas Satpol PP Kota Solok menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat prostitusi di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok pada Senin (27/2/2023). Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solok, Zulkarnaini, AP, MM, menyatakan penggerebekan ini dilakukan atas laporan warga yang telah lama resah dan curiga tentang adanya praktik prostitusi di rumah tersebut.

"Sebenarnya warga sudah lama resah dan curiga tempat tersebut dijadikan sebagai tempat prostitusi, karena sering didapati laki-laki dan perempuan keluar masuk rumah tersebut hingga tengah malam,” katanya. 

Zulkarnaini juga menyebutkan penggerebekan dilakukan pada siang hari, pukul 11.00 WIB, setelah pihaknya berkoordinasi dengan Lurah, Bhabin Kamtibmas Polres Solok Kota, Babinsa Kodim 0309/Solok dan masyarakat lainnya. Petugas Satpol PP mengamankan lima orang di rumah yang berada di samping sebuah surau (mushala/langgar) tersebut. Terdiri dari seorang perempuan berinisial TA yang masih berusia 18 tahun, dua pria inisial AR (42) dan Y (25) sebagai pengguna jasa dan dua orang muncikari berinisial SJ (23) dan AT (22).

"Saat digrebek, di depan rumah ada tiga orang laki-laki dan di dalam rumah ada sepasang perempuan dan laki laki selesai berhubungan badan," ujarnya. 

Zulkarnaini juga menyebutkan, pihaknya juga mengamankan uang tunai Rp800 ribu yang akan digunakan AR (42) dan Y (25) untuk membayar jasa prostitusi ke perempuan berinisial TA (18). Anehnya, pemilik rumah tidak berada di tempat saat penggerebekan dan saat rumahnya digunakan untuk perbuatan maksiat tersebut. Bahkan, menurut Zulkarnaini, dari laporan warga, ada satu pasangan lagi yang telah selesai berbuat maksiat di rumah tersebut, namun tidak ditemukan saat penggerebekan. 

"Menurut warga ada satu pasang lagi namun tidak ditemukan saat penggerebekan. Selain lima orang itu, kami juga mengamankan barang bukti berupa uang Rp800 ribu yang digunakan pelaku untuk membayar terduga PSK. Sedangkan si pemilik rumah tidak ada saat digrebek. Selanjutnya, empat pria yang diduga sebagai pelaku, diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai UU Prostitusi dan yang wanitanya, kita serahkan ke Panti Rehab Andam Dewi, di Arosuka, Kabupaten Solok," ujarnya.

Serambi Madinah Berjuara

Jargon Kota Beras Serambi Madinah menjadi "jualan" bagi pasangan Zul Elfian, SH, M.Si dan Reinier, ST, MM, beberapa saat usai dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Solok periode 2016-2021. Jargon tersebut terdiri dari dua kata yang menjadi komitmen moral keduanya untuk pengabdian ke Kota Solok. Yakni Kota Beras yang berarti komitmen di bidang penguatan ekonomi dan Serambi Madinah yang mengandung makna komitmen untuk menjadikan Kota Solok sebagai daerah yang agamis. 

Jargon tersebut, kemudian bertambah di saat H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si dan Dr. H. Ramdhani Kirana Putra, SE, MM, memenangkan Pilkada Kota Solok 9 Desember 2020 dan dilantik pada 26 Februari 2021. Yakni ditambah menjadi Berkah, Maju dan Sejahtera yang disingkat menjadi Berjuara. 

Anggota DPRD Provinsi Sumbar dari PPP Daswippetra Dt Manjinjing Alam yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Solok, 3 periode angkat bicara terkait peristiwa yang sangat miris, kejadian ini merupakan hal yang memalukan bagi pemerintah daerah Kota Solok. 

"Maka dari itu kedepannya pemerintah daerah harus tegas menjalankan peraturan dan perundang undangan untuk menjadikan efek jera bagi masyarakat dalam hal ini," ungkapnya.

Sementara anggota DPRD dari Partai Nasdem, Yoserizal mengaku berterimakasih atas tugas yang telah dijalankan Satpol PP yang didasari dari informasi masyarakat terkait hal ini, peristiwa ini adalah perbuatan tercela dan melanggar norma agama, norma adat dan lainnya. Sementara jargon Kota Solok berjuara adalah sebentuk himbauan kepada warga kota Solok, sesuai dalam visi misi kepala daerah. 

"Peristiwa ini adalah persolan kita bersama, kedepannya mari kita jaga bersama sama kota kita ini agar dijauhi dari perbuatan maksiat. Semoga yang maha kuasa tidak murka terhadap kita," ujarnya. (Niko Irawan)

Kota Solok Raih Piala Adipura ke-10

SOLOK - Menteri Lingkuangan Hidup RI, Siti Nurbaya Bakar menyerahkan penghargaan berupa Piala Adipura kepada Wàlikota Solok Zul Elfian, di Auditorium Dr. Soejarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian LHK,  Jakarta Pusat, Selasa (28/2/23).

Piala Adipura ini adalah penghargaan ke-10 yang diterima Pemerintah Kota Solok, sebelumnya sejak era 1990-an hingga 2012, Kota Solok selalu dapat Piala Adipura atau tepatnya 8 kali berturut-turut.  Lalu lama absen dan Piala Adipura kembali tahun 2018. Kota Solok berhasil kembali meraih Piala Adipura ke-9. 

Pada saat itu, Penghargaan tersebut  diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Walikota Solok H. Zul Elfian Umar. Sebelum sempat terhenti karena pandemi Covid-19 di 2020.

Dimasa 2 tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Solok, (H. Zul Elfian Umar - Dr. H. Ramadhani Kirana Putra). Kota Solok berhasil membawa kembali Piala Adipura ke 10, kategori Kota Kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk Kota Solok.

Wako H. Zul Elfian Umar mengatakan ini semua tak terlepas dari peran seluruh pihak di Kota Solok. Atas nama Pemko Solok, Zul Elfian mengucapkan terima kasih kepada Dinas terkait atas dukungan masyarakat dan stakeholder. 

"Dan tak terhingga tentunya saudara-saudara pahlawan kebersihan mulai unsur pimpinan tentunya juga atas dukungan penuh dari Pasukan Kuning yang ada di Pemko Solok. Shingga Adipura bisa kita bawa kembali ke Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah BERkah maJU dAn sejahteRa," ujarnya.

Lebih lanjut Walikota itu juga mengapresiasi atas adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sampai pengelolaan sampah. Sehingga kebersihan dapat terjaga di Kota Solok.

Diungkapkan Wako Solok, Pemerintah Kota Solok akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dan pembinaan terkait pengelolaan sampah di Kota Solok. 

"Kita berharap, apa yang kita peroleh hari ini menjadi penyemangat untuk lebih giat lagi kedepànya. Dan tentunya berkat dukungan dan kerjasama dari seluruh unsur dan masyarakat di Kota Solok. Terutama keseriusan dari Dinas LH Kota Solok beserta jajaran dan didukung OPD terkait lainnya. Dan peran kinerja seluruh pasukan Kuning yang ada di Kota Solok, selamat buat pasukan Kuning Kota Solok," sebutnya.

Turut mendampingi Wako Zul Elfian Umar, Asisten II Sekda Kota Solok Jefrizal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Edrizal, dan Kepala Dinas Pertanian Kota Solok Zulkifli Ishaq, yang sebelumnya adalah Kadis Lingkungan Hidup. (Niko Irawan)

Bupati Solok Epyardi Asda Buktikan Komitmennya "Mambangkik Batang Tarandam"

Advertorial

SOLOK - Bupati Solok, H. Epyardi Asda, M. Mar kembali raih dua penghargaan sekaligus pada malam Asia Leaders Award yang dipersembahkan oleh Seven Media Asia, Asian Global Council  dan Majalah Leader Indonesia di Trans Resort Bali. Bali, Jumat (24/02/2023). Adapun dua penghargaan ini, yakni "Visoner Leaders Of Indonesia" dan penghargaan dari  kategori "Innovator Of The Year In Education 2023".

Officer dari Seven Media Asia, Restu Lingga menyampaikan, bahwa penghargaan yang diberikan pada malam Asian Leaders Award tersebut diberikan kepada pemimpin Inspiratif terbaik Indonesia, meliputi Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD), Perusahaan (Swasta), Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, terbaik di Indonesia.

"Dasar penghargaan ini adalah atas kinerja dan prestasi kepemimpinan dalam melakukan perubahan dan percepatan, serta inovasi baru dalam mewujudkan Indonesia maju. Diantaranya meliputi Leadership, Education, Impact, Marketing dan Innovation di tingkat nasional dan internasional," ujarnya.

Kemudian dikatakan Restu, indikator lainnya adalah berdasarkan penilaian kualitatif keberhasilan kepemimpinan tahun 2021 s/d 2022 yang telah dicapai dengan memberikan standar yang tinggi kepada penerima penghargaan, diantaranya mencakup Quality Performance, Responsbility, Attractiveness dengan atribut pengukuran layanan inovatif dan berkualitas, tata kelola atau manajemen yang baik, mampu berkembang dengan mengikuti perubahan, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Di sisi lain, Bupati Solok H. Epyardi Asda menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya diperuntukkan kepada Bupati Solok saja. Namun ini merupakan hasil dari kerja keras bersama sebagai satu kesatuan Solok Super Team (SST) dengan tekad Mambangkik Batang Tarandam menjadikan Kabupaten Solok Terbaik telah berhasil mengembalikan kejayaannya. 

"Sebelumnya kita berada di posisi Kabupaten Peringkat Tiga Terendah di Sumatera Barat selama satu tahun lebih telah berhasil mencapai peringkat tertinggi dan mendapatkan penghargaan di berbagai lini," ujarnya.

Untuk penghargaan sebagai pemimpin terbaik, ia mengaku hal itu bukanlah sepenuhnya kerja ia sendiri, melainkan dari kerja bersama Solok Super Team. Epyadi pun mengapresiasi SST karena kerja kerasnya selama ini.

"Penghargaan ini sebetulnya bukan milik saya tetapi milik Solok Super Team.Saya hanya sebagai pimpinannya saja, yang bekerja adalah ribuan PNS dan pegawai/pekerja. Seharusnya yang berada di sini adalah mereka semua," tuturnya.

Mantan anggota DPR RI itu mengakui, butuh kerja keras dalam membangun kabupaten yang ia pimpin. Terutama dengan upayanya "Mambangkik Batang Tarandam" dimana saat ia baru menjabat, kabupaten penghasil beras tersebut jauh terbelakang dari berbagai segmen.

"Memang tidak mudah, butuh tim yang tangguh. Maka itu saya bentuk Solok Super Team (SST). Selama ini kita terperosok jauh tertinggal dari daerah lain di Sumbar. Kini dapat dilihat, satu persatu, kabupaten kita ini mulai dilihat dari tingkat Nasional hingga Internasional, berbagai penghargaan mulai didapatkan, ini salah satu bentuk apresiasi dari berbagai pihak kepada kita di Kabupaten Solok," tuturnya.

Seperti diketahui,Epyardi pernah diundang ke Singapura sebagai salah satu kepala daerah yang terpilih dalam program Digital Leadership Academy (DLA).

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat pun memberikan penghargaan kepada Bupati Solok sebagai Kabupaten Predikat Tertinggi Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022 se Kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar).

Selain itu Pemkab juga berhasil menurunkan angka stunting dengan sangat signifikan, dari 40,1 persen menurut SSGI pada tahun 2021, menjadi 24,2 persen pada tahun 2022. Terjadi penurunan stunting di Kabupaten Solok sebesar 15,9 persen. Penurunan sebesar 15,9 persen itulah yang menjadikan Kabupaten Solok mendapat prediket terbaik penanganan Stunting di Sumatera Barat. Tidak hanya itu Kabupaten Solok juga termasuk terbaik tingkat nasional dalam Audit Stunting. (*)

Rapor Merah di 2 Tahun Asda-Pandu, 16 Program Unggulan, Hanya 4 yang Terealisasi

SOLOK - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Solok, Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar dan Jon Firman Pandu, SH, baru akan menggenapkan dua tahun kepemimpinannya di Kabupaten Solok pada 26 April 2023. Meski terpilih bersama 12 kepala daerah lainnya di Sumbar pada 9 Desember 2020, namun bersama Bupati-Wakil Bupati Solok Selatan Khairunnas-Yulian Efi, baru dilantik pada 26 April 2021. Sementara 11 kepala daerah lainnya dilantik pada 26 Februari 2021. Penyebabnya, Asda-Pandu harus melewati dulu rangkaian sidang di Mahkamah Konstitusi (MK RI), setelah ada dugaan pelanggaran berujung sengketa Pilkada 2020. Dugaan itu, memenuhi unsur karena selisih suara dengan peraih suara terbanyak kedua, H Nofi Candra, SE dan H. Yulfadri Nurdin, SH hanya 814 suara, atau hanya 0,48 persen. 

Asda-Pandu memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan meraih 59.625 suara. Paslon 01, Nofi Candra-Yulfadri Nurdin yang meraih 58.811 suara. Paslon nomor urut 03, Desra Ediwan Anantanur-Adli memperoleh 28.490 suara. Sementara, Paslon nomor urut 04, Iriadi-Agus Syahdeman meraih 22.048 suara. Selisih 0,48 persen ini, kemudian berujung di Mahkamah Konstitusi. MK kemudian memutuskan bahwa Asda-Pandu memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021.

Usai dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Solok, Epyardi Asda maupun Jon Firman Pandu langsung dihadapkan pada kenyataan, bahwa meski sudah menjadi kepala daerah, keduanya tidak serta merta bisa mengatur segala sesuatunya terkait pemerintahan. Justru, friksi (gesekan) lah yang akhirnya terus menguat dan membuat rakyat Kabupaten Solok yang menjadi korban. Selain itu, dua poros yang berseteru, yakni poros partai koalisi dan poros oposisi, sama-sama terluka dan tercabik. 

Anehnya, meski diusung oleh dua partai pemenang Pileg 2019, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN), resistensi dan embrio oposisi pemerintahan justru berasal dari Partai Gerindra yang diketuai oleh Wabup Jon Firman Pandu, SH. Partai Gerindra "menggandeng" Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini dipimpin oleh Dr. Dendi, S.Ag, MA. Sejatinya, PPP adalah asal-muasal Epyardi Asda terjun ke politik dan sempat memimpin PPP Sumbar. Di partai berlambang Ka'bah itu, Epyardi Asda tiga periode menjadi Anggota DPR RI (2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2018). 

Sementara, partai-partai parlemen lainnya yang menjadi oposisi di Pilkada 2020 justru menjadi koalisi Epyardi yang dipimpin oleh PAN. Mereka adalah Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai Hanura yang mengusung H. Iriadi Dt Tumanggung-Agus Syahdeman. Kemudian Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Desra Ediwan Anantanur-Adli. Sementara, NasDem yang bersama PPP mengusung Nofi Candra-Yulfadri Nurdin, meninggalkan PPP dan bergabung belakangan dengan koalisi.

Resistensi terhadap Epyardi Asda yang mengumumkan sebuah tim yang disebutnya sebagai Solok Super Team (SST) justru datang dari internalnya, yang dipimpin oleh Wabup Jon Firman Pandu. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok itu, sangat tersinggung dengan keinginan Epyardi Asda untuk mengganti Dodi Hendra Dt Pandeka Sati sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok. Posisi yang sebelumnya dijabat Jon Firman Pandu. 

"Saya hanya tiga bulan pertama (usai dilantik) berkomunikasi dengan Pak Epyardi. Setelah itu, tidak ada lagi. Beliau ingin menguasai segala hal dan semua orang. Baik orang-orang di pemerintahan, maupun orang-orang di politik, terutama di DPRD. Tentu, hal ini tidak bisa diterima karena Kabupaten Solok ini tidak bisa diurus oleh satu orang. Beliau kemudian bertindak zalim kepada saya dan orang-orang yang ingin mengkritiknya. Khusus ke Gerindra, tentu saja saya tidak bisa menerima tindakan zalim itu. Karena harus diingat bahwa Pilkada Kabupaten Solok 9 Desember 2020 dimenangkan Gerindra dan PAN dengan susah payah. Hanya selisih 814 suara. Perlu juga diingat, akumumulasi 59.625 suara yang diraih Asda-Pandu linier dengan raihan Gerindra ditambah PAN di Pileg 2019. Yakni 29 ribuan suara Gerindra dan 28 ribuan suara PAN, ditambah suara dari kerja-kerja politik di kampanye Pilkada 2020. Jadi, beliau duduk sebagai Bupati Solok saat ini, bukan hanya karena beliau dan kerja politik kader PAN. Tentu ada juga kiprah kami dari kader Gerindra dan kerja-kerja politik kami lakukan di masa kampanye Pilkada 2020," tegas Jon F Pandu. 

Jon Firman Pandu juga menegaskan, meski berjuang mati-matian, Partai Gerindra justru tidak mendapatkan apa-apa dari kemenangan di Pilkada 2020. Justru, partai-partai yang menjadi kompetitor dan rival di Pilkada, justru mendapat tempat. Demikian juga dengan internal di Pemkab Solok. Para ASN dan pejabat Pemkab Solok menurut Jon F Pandu, justru berada di bawah tekanan. 

"Alih-alih membuat suasana damai dan kondusif di kalangan pegawai yang sudah tercipta di masa bupati-bupati sebelumnya, justru kini yang terjadi adalah berbagai polemik dan tindakan viral, yang menjadi tontonan hingga ke tingkat nasional. Bahkan, pegawai-pegawai yang menjadi aset daerah selama ini, justru tabang hambua (pindah) ke daerah lain. Ini tentu sangat miris. Tapi, sudah lah, mungkin ini sudah takdirnya Kabupaten Solok saat ini. Yang jelas, secara pribadi dan secara kepartaian, saya siap fight (bertarung) ke depannya, terutama di Pileg dan Pilkada 2024," ujarnya. 

Sementara itu, dari sisi Bupati Solok Epyardi Asda, dirinya bersama Solok Super Team, mengaku cukup puas dengan berbagai capaian Pemkab Solok selama ini. Menurut Epyardi, banyak hal yang mesti diperbaiki di Kabupaten Solok. Meski banyak yang menentang, Epyardi menegaskan dirinya tak pernah takut. Menurutnya, hal itu hanyalah untuk menegaskan niatnya untuk berbakti dan mengabdi ke kampung halamannya. 

"Saya hanyalah manusia biasa, yang punya banyak kelemahan. Saya bukan Superman! Yang ada itu adalah tim yang solid bernama Solok Super Team. Meski awalnya banyak ditentang, tapi lihatlah sekarang, berkat kerja keras kita bersama, bisa mendapatkan hasil yang memuaskan," kata Epyardi usai menerima penghargaan dari Ombudsman RI pada 26 Januari 2023 lalu.

Sejatinya, bibit-bibit "panas" penentangan sudah meletup sejak Epyardi Asda memantapkan diri maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020. Anggota DPR RI tiga periode (2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2018) tersebut langsung menjadi magnet berkat ketokohan, pengalaman politik di level nasional, kekuatan finansial, serta beragam kelebihan lainnya. 

Ibarat dua sisi mata uang, dan sebagai manusia biasa, Epyardi juga lekat dengan sisi-sisi yang dianggap negatif oleh calon-calon rival politik, dan mempengaruhi perspektif masyarakat. Epyardi dengan latar belakang kehidupan yang perih di usia muda dan berhasil survive hingga menjadi pengusaha pelabuhan, membentuk karakter kerasnya. Sehingga, dirinya dianggap arogan, sombong, pemarah dan tidak memiliki etika sopan santun. 

Waktu kampanye Pilkada yang sangat singkat, membuat Epyardi dan Tim Pemenangan tidak mudah menjelaskan ke publik bahwa karakter keras tersebut menjadi kunci suksesnya untuk survive (berjuang) dalam hidupnya. Hal yang seharusnya menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda Kabupaten Solok. Apalagi, Epyardi berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengubah karakter dan kepribadiannya. 

"Saya tidak bisa dan tidak akan pernah mau bermanis-manis untuk menyenangkan hati orang lain. Yang baik akan saya apresiasi, yang tidak baik harus saya dikoreksi. Niat saya hanya untuk berbakti dan mengabdi ke kampung halaman saya, Kabupaten Solok. Saya memiliki niat membangun daerah berbekal pengalaman pribadi, pengusaha dan politik. Tapi, tentu saya minim pengalaman di sisi birokrasi pemerintahan, karena itu, mari kita bersama-sama membangun daerah ini menjadi lebih baik, dengan kemampuan dan peran kita masing-masing," ungkapnya. 

Realisasi Janji Kampanye

Nyaris memasuki dua tahun kepemimpinan Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu, sejumlah elemen di Kabupaten Solok juga memberikan penilaian atas kinerja dan capaian Asda-Pandu. Setidaknya, ada sekitar 16 janji politik yang menjadi bahan kampanye Asda-Pandu di Pilkada 2020. Yakni: satu kecamatan satu ekskavator, satu kecamatan satu produk unggulan, bantuan rumah layak huni, pembangunan pabrik saus cabe dan tomat, bantuan bibit unggul, penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan sentra pertanian dan perdagangan terpadu, penyediaan lampu jalan ke surau dan mushala, beasiswa bagi siswa dan mahasiswa tidak mampu, kemandirian lembaga adat dan agama, penempatan ASN sesuai kompetensi, sanitasi padat karya, pencegahan stunting, penyerapan tenaga kerja, pembentukan BUMD dan pemberdayaan BUMNag, membentuk program siaga bencana nagari.

Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Solok Hafni Hafiz, A.Md menyebutkan dari 16 janji politik yang disampaikan tersebut, baru empat yang terwujud. Yakni pencegahan stunting, bantuan rumah layak huni, bantuan bibit unggul, dan pembelian ekskavator. Meski belum tuntas 100 persen, Hafni Hafiz juga mengaku gamang dan pesimistis hal itu akan tercapai. 

"Dari visi yang terbingkai dalam RPJMD yang coba saya selaraskan dengan waktu yang tersisa, maka muncul sikap gamang dan pesimistis program ini akan tercapai. Saya berharap ada upaya kongkret dari pemerintah daerah untuk merealisasi janjinya. Harus diakselerasi melalui APBD Provinsi dan APBN, jika hanya bertumpu pada APBD, saya pesimistis," ujarnya.

Hafni Hafiz juga meminta Epyardi Asda memperbaiki hubungan komunikasinya dengan Wabup Jon Firman Pandu. Kemudian dengan pemerintah provinsi (Gubernur Sumbar), tokoh-tokoh Kabupaten Solok, Anggota DPR RI dan elemen masyarakat lainnya. Hafni Hafiz juga mengaku belum melihat dampak yang signifikan terhadap keberadaan Solok Super Team. 

"Tak mungkin bupati bisa bekerja sendiri atau timnya saja. Harus melibatkan semua elemen berdasarkan kompetensinya masing-masing. Maka, segera perbaiki hubungan provinsi dengan daerah. Akses daerah dengan pusat mesti diperkuat dan dipertajam. Libatkan tokoh-tokoh Kabupaten Solok, mantan-mantan bupati, anggota DPR RI, DPRD Provinsi. Mari bangun sinergisitas yang apik. Selama ini, apa yang dicanangkan oleh kepala daerah tentang SST (Solok Super Team), belum melihatkan dampak yg signifikan di tataran hasil. Namun, untuk hal-halan yg sudah dikerjakan saya mengapresiasi. Terutama terkait pembangunan yang kini merata di seluruh nagari di Kabupaten Solok," ujarnya. 

Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Solok yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Solok, Dr. Dendi, S.Ag, MA, menilai kinerja Epyardi Asda, jika dilihat secara obyektif dari data dan fakta yang ada, sangat jauh dari harapan. Menurut pentolan oposisi yang sempat "head to head" heboh dengan Epyardi Asda sampai saling tunjuk di DPRD Kabupaten Solok tersebut, mengungkapkan masyarakat bisa menilai sendiri kondisi Kabupaten Solok saat ini. Pria yang sebelumnya merupakan "kader" Epyardi saat Epyardi masih di PPP itu menyatakan bahwa program yang digaung-gaungkan Epyardi Asda saat menjadi Bupati Solok saat ini hanyalah sekadar omong kosong belaka. Tapi, kegagalan demi kegagalannya memimpin pemerintahan justru berlindung di balik topeng polemik dan tindakan-tindakan viralnya.

"Epyardi Asda itu hebat sebagai Anggota DPR RI. Sebelumnya, beliau menjadi inspirasi dan motivasi hampir seluruh masyarakat, terutama para politikus di Kabupaten Solok dan Sumbar. Tapi saat menjadi Bupati Solok, semua nilai-nilai dan kharisma beliau itu sirna. Saya harus mengatakan ini, karena seorang kepala daerah adalah simbol bagi daerahnya. Orang Solok adalah orang yang santun, ramah, sabar, menjunjung etika dan pekerja keras dan cerdas," ujarnya.

Dendi berharap, Epyardi Asda bisa kembali ke khittahnya sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi masyarakat Kabupaten Solok. Menurutnya, sebelumnya Epyardi dikenal sebagai sosok pekerja keras yang memiliki latar belakang kehidupan yang keras sejak masa kanak-kanak. Hal itu menurutnya telah menjadi inspirasi bagi orang banyak.

"Saya rasa, kini belum terlambat bagi beliau untuk berubah dan kembali menjadi Epyardi Asda yang dulu. Epyardi Asda yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak-anak muda yang hidupnya kurang beruntung. Tentang bagaimana kerja keras, kekuatan karakter dan kepribadian kuat, menjadi kunci keberhasilan hidup," harap Dendi.

Terkait banyaknya penghargaan yang diraih Pemkab Solok, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Cawabup Solok 2020 lalu, Dr. Adli, menilai banyaknya penghargaan yang diperoleh tidak sebanding dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Menurut Adli, justru banyak penghargaan yang hanya sebatas administrasi negara, yang tak menyelesaikan masalah kehidupan utama masyarakat. Adli juga menyindir, sejumlah penghargaan tersebut justru menjadi ajang bagi bagi ASN dan pejabat untuk cari muka ke kepala daerah.

"Misalnya, penghargaan dari Ombusman terkait kepatuhan standar layanan publik. Itu, hanyalah masalah administrasi negara dan kewajiban pemerintah. Bukan prestasi, tapi kewajiban. Tapi, kemudian dibangga-banggakan dan dibuatkan baliho besar-besar di seluruh penjuru negeri, di fasilitas baliho milik Pemkab Solok pula. Seperti pencitraan untuk bupati yang tidak pandai bekerja," ujarnya. 

Adli juga menyindir tentang kebiasaan Epyardi Asda yang memakai mobil-mobil bagusnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Solok yang susah. Kemudian selalu membanggakan anaknya yang Anggota DPR RI (Athari Gauthi Ardi) sebagai satu-satunya legislator yang berbuat dan membangun di Kabupaten Solok.

"Di satu sisi, mungkin itu bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk masyarakat agar bisa berhasil seperti beliau. Tapi di sisi lain, hal itu justru akan memberi luka mendalam bagi si miskin. Semua orang di Kabupaten Solok ingin berbuat, berbakti dan mengabdi ke Kabupaten Solok sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi bukan hanya beliau, anak beliau, atau tim beliau saja. Saya harap, beliau bisa membuka diri. Meski sudah di ujung periode, saya rasa belum terlambat," ungkapnya. 

Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin, secara satir (menyindir) justru mengungkapkan bahwa seluruh visi misi Epyardi Asda sudah terwujud. Yondri yang kini menjadi Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok tersebut, sebelumnya dikenal sangat dekat dengan Epyardi Asda semasa menjadi kader PPP. 

"Sudah terwujud semua. Infrastruktur jalan tertata rapi sampai ke nagari-nagari. Tak ada satupun kita temui jalan yang berlobang. Jalan-jalan ke daerah terisolir berhotmix licin bagai cermin. Rakyat hidup layak, terpenuhi sandang dan pangan berkelimpahan rezeki. Hampir tiap rumah penduduk punya mobil. Anak-anak tidak satupun yang tidak bersekolah. Semua lembaga memberi penghargaan. Kita yakin beliau akan terpilih kembali tahun 2024 atau maju menjadi Gubernur Sumbar atau DPR RI. Dan sebaiknya kita segera buka kaca mata hitam, atau segera bangun dari mimpi," ujarnya. (Niko Irawan)

Refleksi Dua Tahun Kepemimpinan H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si dan Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, Memimpin Kota Solok

SOLOK - Tanggal 26 Februari 2023, tepat dua tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si dan Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM. Selama dua tahun perjalanan memimpin Kota Solok banyak tugas yang masih belum terealisasi, namun pasangan itu mengaku tetap optimis seluruh program yang telah diagendakan bisa terwujud. 

Kota Solok merupakan sebuah Kota kecil yang akan menjelma menjadi Kota yang maju, modern dan agamis. Kota Solok telah mengalami perubahan yang signifikan, baik dari aspek fisik maupun dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Berbagai perubahan ini tentu harus diantisipasi secara cerdas agar Kota Solok tetap menjadi tempat yang nyaman bagi sistem kehidupan, sekaligus memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. 

Rasa cinta dan bangga terhadap daerah ini harus termanifestasi dalam kerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas sesuai dengan potensi dan profesi kita masing masing sehingga tema tersebut tidak hanya indah dalam tataran kognisi dan retorika tapi menjelma dalam implementasi dan karya nyata. 

"Spirit inilah yang menjadi alasan kuat sehingga Pemerintah Kota Solok menjadikan “Solok Kota Beras Serambi Madinah” yang Berkah, Maju dan Sejahtera (Berjuara) sebagai spirit dalam membangun Kota Solok. Pasca pandemi COVID-19, pembangunan di Kota Solok telah berangsur mambaik dan bergerak kearah yang kita harapkan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tumbuh menjadi 3,56 dari minus 1,42 pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tentu harus kita dorong lagi sehingga bisa kita tingkatkan dengan mempercepat pelaksanaan pembangunan dan mendorong sektor-sktor produksi untuk terus bisa berjalan serta memperluas pangsa pasar.

Pendapatan Perkapita masyarakat juga meningkat menjadi Rp. 57,10 juta. Angka kemiskinan tercatat sebesar 3,12%, nomor 2 di Sumatera Barat atau nomor 10 di Indonesia," ujar Zul Elfian.

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kota Solok sebesar 78,41. IPM Kota Solok ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Sumatera Barat yang sebesar 72,65. Dari segi peringkat, posisi IPM Kota Solok konsisten berada pada peringkat 4 dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.

"Selama dua tahun ini, Alhamdulillah, Pemerintah Kota Solok terus berbenah demi kemajuan Kota Solok ke depan. Wajah Kota Solok berangsur berubah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kota Solok. Pemerintah Kota Solok berupaya menciptakan iklim yang kondusif, tata kelola pemerintahan yang baik dan berinovasi, pelayanan publik yang semakin mudah, dan terus berupaya agar turunnya tingkat kemiskinan, pelestarian adat dan budaya, pendidikan yang berkualitas, suasana agamais yang menyejukkan, dan potensi wisata yang semakin digenjot. Hal ini tentu berdampak pada lebarnya peluang investasi yang semakin ramah dan terbuka, dalam rangka mewujudkan visi Kota Solok yaitu Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang Beriman, Bertaqwa dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa Serta Pendidikan yang Maju dan Modern," lanjutnya.

Dalam usaha pencapaian visi dan misi kepala daerah, dilaksanakan melalui penyelenggaraan program-program yang bermanfaat di segala bidang. Untuk membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya, Kota Solok menjadikan masjid sebagai sarana pembinaan umat dan pemberdayaan ekonomi syariah. Sampai saat ini Pemerintah Kota Solok telah melakukan pembangunan baru sebanyak 17 buah masjid yang ada di Kota Solok. Kedepan, Pemerintah Kota Solok bersama DPRD tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan masjid ini. 

Untuk peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, dilaksanakann melalui peningkatan UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan nilai investasi dan penurunan angka pengangguran.

Pemerintah Daerah juga memprioritaskan untuk pengembangan ekonomi Kota Solok melalui optimalisasi Pasar Raya Solok, pengembangan kawasan agro wisata Sawah Solok, Batu Patah Payo dan Pulau Belibis. Optimalisasi Pasar Raya Solok dilakukan dengan revitalisasi beberapa titik strategis pasar, yang merupakan satu-satunya pasar yang ada di Kota Solok.

Di bidang infrastuktur, Pemerintah Kota Solok sedang gencarnya mewujudkan terbangunanya sebuah stadion yang representatif, yakni GOR Marahaddin di Kelurahan Laing. Pembangunan ini tidak terlepas dari perhatian dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK). 

"Kita berharap, GOR ini dapat segera terwujud, dan Kota Solok siap untuk jadi tuan rumah Pekan Olah Raga tingkat Provinsi Sumatera Barat (PORPROV) pada tahun 2025 yang akan datang," ujarnya.

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi prioritas Pemerintah Daerah sejalan dengan arahan Presiden dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Prioritas ini diarahkan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. 

Pembangunan dan operasionalisasi Rumah Sakit, serta jaminan pelayanan kesehatan warga kota (total coverage), dengan dimulainya lanjutan pembangunan RSUD Kota Solok yang ditandai dengan Ground Breaking RSUD pada tanggal 22 Februari 2023.

Untuk optimalisasi penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota berwawasan lingkungan, dilaksanakan melalui program penanganan jalan, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, peningkatan cakupan pelayanan air minum dan peningkatan cakupan layanan sistem air limbah serta peningkatan kualitas ruang terbuka hijau dan pemukiman.

"Untuk peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien, dilaksanakan dalam rangka peningkatan, pemerintah daerah memprioritaskan untuk peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Memperhatikan berbagai peluang dan tantangan serta kondisi internal maupun eksternal yang ada, tentu menuntut sistem pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang responsif, inovatif dan berkelanjutan dalam upaya memaksimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah. Kita sadar sesungguhnya Kota Solok sangat potensial bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain karena memiliki keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif. Keunggulan tersebut meliputi letak geografis yang sangat strategis maupun modal sosial yang pengaruhnya sangat dominan  bagi pembangunan daerah. Dengan meningkatkan  pengelolaan potensi yang kita miliki secara profesional serta dengan memaksimalkan kontribusi dan  peran serta semua stakeholder yang ada didukung oleh manajemen pemerintahan yang efesien dan kepemimpinan yang kuat, maka kita sangat optimis  akselerasi laju pembangunan  pada semua sektor dapat kita tingkatkan," ungkapnya. 

Berbagai capaian dan keberhasilan tersebut tentunya hanya dapat dicapai oleh kerja keras, keseriusan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Solok. Namun demikian, berbagai capaian dan keberhasilan tersebut masih perlu ditingkatkan kembali, dan sekaligus akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita dalam menghadapi permasalahan yang lebih kompleks di masa yang akan datang. Terlebih berbagai capaian dan keberhasilan tersebut bukanlah merupakan tujuan utama, karena hasil akhir yang diharapkan adalah terwujudnya masyarakat Kota Solok yang mandiri, maju, adil dan makmur serta merasakan sejahtera lahir dan batin.

"Berbagai prioritas yang telah kami sampaikan tadi merupakan mimpi dan cita-cita yang tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dan dukungan penuh dari stakeholders dan masyarakat Kota Solok. Terlebih dengan diperolehnya berbagai penghargaan pada Tahun 2022 oleh Kota Solok yang mencerminkan bahwa Kota Solok memiliki kemampuan untuk mewujudkan cita-cita yang bermuara pada kesejahteraan rakyat," ungkapnya. 

Penghargaan tersebut antara lain :

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 tahun berturut-turut;

Penghargaan Nirwasita Tantra, merupakan penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah.

Kota Layak Anak peringkat Nindya yang artinya Kota Solok telah berkomitmen tinggi dalam memberikan hak dan perlindungan khusus anak, serta memperhatikan infrastruktur dan fasilitas ramah anak.

Penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Tipe Pemerintah Kota Kecil;

Penghargaan "Best in Leadership Based on Local Economic Empowerment" yang merupakan Apresiasi terhadap Kepala Daerah Kaya Inovasi;

Penghargaan kategori Best Performance Peduli Wisata Award 2022; dan

Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2022, ini merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada kota yang telah memberikan jaminan sosial kesehatan kepada warga kotanya.

Penghargaan Predikat Standar Kepatuhan Pelayanan Publik dari OMBUDSMAN RI Perwakilan Sumatera Barat.

Penghargaan Sertifikat Kota Solok Bebas Prambusia tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan RI. (*/Niko Irawan)

Syamsu Rahim Minta Aparat Penegak Hukum Usut Sengkarut "RSUD Solok"

SOLOK - Walikota Solok periode 2005-2010, Drs. H. Syamsu Rahim meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut sengkarut pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Solok. Syamsu Rahim juga meminta DPRD Kota Solok dan insan pers (media) untuk tidak diam terhadap polemik ini. Menurut Bupati Solok periode 2010-2015 tersebut, banyak terjadi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari, yang akan menyeret aparatur Pemko Solok dan Anggota DPRD Kota Solok ke ranah hukum. 

"Dari awal, saya sebenarnya tidak ingin mengomentari hal ini. Karena, saya tak mau ada polemik lagi di Kota Solok. Tapi, sebagai mantan Walikota Solok dan rasa cinta saya ke daerah, saya harus mengatakannya. Bahwa telah banyak indikasi dan dugaan penyimpangan yang terjadi dari pembangunan RSUD Kota Solok ini. Itu pun, kalau kita sudah boleh menyebutnya sebagai RSUD. Hingga saat ini, tidak ada satupun dokumen yang menyatakan itu RSUD dan RSUD-nya tipe apa? Karena itu, saya meminta DPRD Kota Solok sebagai lembaga pengawasan, yang ikut membahas dan mengesahkan untuk tidak diam. Begitu juga dengan rekan-rekan media," ujarnya, Senin (20/2/2023).

Syamsu Rahim juga menegaskan, dana yang dipakai untuk pembangunan RSUD Kota Solok tersebut, berbentuk pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke pemerintah pusat, yang pembayarannya dilakukan dengan dana APBD Kota Solok. Sehingga, dalam prosesnya, wajib mendapatkan persetujuan oleh Anggota DPRD Kota Solok. Artinya, DPRD Kota Solok juga ikut bertanggung jawab terhadap pemakaian dana rakyat tersebut. 

"Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), merupakan program pemerintah pusat yang sifatnya stimulan terhadap perekonomian dan sifatnya darurat dan cepat. Semestinya, dana tersebut dipakai untuk penguatan ekonomi masyarakat, seperti UMKM, dunia usaha dan stimulus sosial bagi masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid-19. Bukan itu pembangunan infrastruktur yang efek dampaknya akan sangat lama dirasakan masyarakat. Sesuai namanya, PEN itu adalah singkatan dari pemulihan, bukan pembangunan," tegasnya. 

Syamsu Rahim juga mengingatkan bahwa pengembalian pinjaman dana PEN tersebut, akan sangat membebani APBD Kota Solok dan Walikota dan DPRD Kota Solok selanjutnya, karena baru akan lunas pada anggaran tahun 2026. Sementara, periode Walikota/Wakil Walikota Solok dan DPRD Kota Solok akan berakhir pada tahun 2024. Sehingga, akan menjadi beban bagi pejabat yang baru.

"APBD Kota Solok itu sudah kecil dan selalu dikeluhkan oleh Pemko Solok dan DPRD. Jadi, kalau tidak bisa lagi menggenjot atau menambah, jangan lah membebani, apalagi membebaninya dengan utang. Apalagi kalau utang tersebut harus ditanggung oleh pejabat selanjutnya. Sehingga, Walikota/Wakil Walikota dan Anggota DPRD periode 2024-2029, begitu terpilih, harus langsung menanggung utang," ungkapnya. 

Ketua DPRD Kota Sawahlunto dua periode (1999-2004 dan 2004-2005) tersebut juga menyoroti banyaknya gedung-gedung mangkrak dan proyek-proyek ambisius yang kondisinya terbengkalai di Kota Solok. Semisal Gedung Pasar Rakyat Abdurrahman bin Auf di Samping Terminal Bareh Solok, Gedung Pasar Semi Modern di Pasaraya Solok, GOR di Kelurahan Tanah Garam, GOR Marahadin di Kelurahan Laing, Kantor Dinas Pertanian, dan sebagainya. Syamsu Rahim bahkan mengaku heran, Pemko Solok justru tidak melakukan pembangunan di sektor-sektor yang seharusnya menjadi prioritas untuk kesejahteraan masyarakat.

"Banyak gedung-gedung mangkrak yang kini dibiarkan terbengkalai. Misalnya, dana miliaran rupiah untuk pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok yang dikelola Kodim, lalu kini membangun GOR Marahadin dan GOR di Tanah Garam. Bahkan, kini Pemko membangun trotoar antara Balaikota ke Lukah Pandan, yang jalannya milik pusat dan bandar (irigasi/drainase)-nya milik provinsi. Sementara, di sisi lain, setidaknya ada lima OPD (organisasi perangkat daerah) yang sama sekali tidak memiliki kantor, dan menumpang di gedung-gedung milik pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, bahkan ada yang menyewa gedung masyarakat. Bahkan OPD-OPD itu adalah OPD-OPD prioritas, seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pertanian, Dinas Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, yang kini tak memiliki kantor. Harusnya, inilah yang prioritas dibangun, bukan malah membangun fasilitas milik orang lain," ungkapnya. 

"Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, jangan meninggalkan jabatan dengan meninggalkan utang untuk orang banyak," tegasnya.

Sebelumnya, Pemko dan DPRD Kota Solok "menyepakati" peminjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp100 miliar ke pemerintah pusat mulai tahun 2023. Dana Rp100 miliar tersebut akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung untuk bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Solok. Meski DPRD Kota Solok tidak melakukan persetujuan terhadap peminjaman ini, namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok tahun 2023 ini telah "ditimpuk" beban utang untuk membayar angsuran pinjaman dana PEN sebesar Rp5,3 miliar. 

Mirisnya, dana PEN Rp100 miliar tersebut hanya untuk pembangunan fisik gedung RSUD semata. Hal itu sama sekali tidak memenuhi tiga alasan kuat seorang pasien ke sebuah rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Yakni dokter yang cakap, peralatan medis canggih, dan obat yang mujarab. Sehingga, bisa dipastikan dengan dana Rp100 miliar tersebut, RSUD belum bisa beroperasi secara layak, sehingga produktif. Tentu, setelah gedung selesai pemerintah harus kembali memikirkan bagaimana mendapatkan dana untuk peralatan medis yang tak murah, tenaga dokter, hingga ketersediaan obat. Jalan yang sungguh masih panjang!

Alhasil, masyarakat Kota Solok tentu tak bisa berharap banyak akan mendapatkan "pertolongan" di sektor perekonomian dari APBD Kota Solok 2023. Selain beban utang dana PEN, APBD Kota Solok juga sudah lebih dulu tersedot oleh pembangunan "mercusuar" lain di bidang olahraga. Yakni pembangunan Stadion Marahadin di daerah Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, yang menggerus dana APBD Kota Solok sebesar Rp12 miliar. Nilai yang sama (Rp12 miliar) juga didapat dari APBD Provinsi Sumbar. Memanfaatkan nama stadion yang diambil dari nama salah satu pendiri Kota Solok, yang juga kakek dari Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy. Perjuangan mendapatkan dana diusahakan oleh Anggota DPRD Sumbar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daswippetra Dt Manjinjing Alam. 

Pembangunan Stadion Marahadin, ditujukan sebagai salah satu bentuk "keseriusan" Pemko Solok untuk membuktikan diri ke publik Sumbar, bahwa Kota Solok siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2025 mendatang. 

Namun, isu liar langsung berhembus, tatkala daerah pemekaran, Kabupaten Dharmasraya, ternyata bisa membangun Stadion/Gelanggang Olahraga (GOR) dengan memakai dana APBN dan APBD Kabupaten Dharmasraya "hanya" sebagai dana pendamping APBN. Tentu, sebagai kepala daerah yang "dekat" dengan pemerintah pusat, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), dan pentolan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bisa "dengan mudah menjemput" dana-dana pusat tersebut untuk dibawa ke daerahnya.

Tapi, perlu juga diingat bahwa Walikota Solok Zul Elfian Umar, SH, M.Si Dt Tianso, yang merupakan pentolan partai koalisi (NasDem), juga mengaku sebagai orang yang dekat dengan pemerintah pusat, terkhusus dengan presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam videonya yang viral di masa kampanye Pilpres 2019 lalu, Zul Elfian Umar mengangungkan sosok Jokowi sebagai orang yang taat beragama. Zul Elfian menyebut Jokowi sebagai orang ibadahnya terjaga, selalu shalat tahajjud dan menjalankan puasa sunat hari Senin dan Kamis.

Pembangunan RSUD Kota Solok di wilayah Banda Pandung, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, oleh sejumlah pihak dianggap sebagai proyek-proyek mubazir dan belum menjadi prioritas. Pasalnya, di Kota Solok saat ini sudah ada 4 rumah sakit. Yakni RSU M Natsir milik Pemprov Sumbar, Rumah Sakit Tentara (RST) milik TNI, serta dua Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Bunda dan RSIA Ananda, yang juga melayani pasien umum. 

Diduga kuat, Walikota Zul Elfian Umar "ngotot" memaksakan pembangunan dua mega proyek tersebut, demi memenuhi ambisinya untuk meninggalkan legacy (warisan) di Kota Solok. Seperti diketahui, ini merupakan periode keduanya sebagai Walikota Solok setelah sebelumnya menjabat pada 2016-2021 bersama Wawako Reinier, ST, MM. Wawako saat ini, H. Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, merupakan Anggota DPRD Kota Solok periode 2014-2019 dan 2019-2020.

Walikota-Walikota Solok sebelumnya, telah meninggalkan legacy yang senantiasa dikenang oleh masyarakat. Semisal Walikota periode 2000-2005 Drs. Yumler Lahar yang merintis dan memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara serta pembangunan Rumah Dinas Walikota Solok di Nan Balimo, Walikota Syamsu Rahim (2005-2010) yang meninggalkan "oleh-oleh" lampu jalan, Taman Syech Kukut dan Gedung DPRD Kota Solok, Walikota Irzal Ilyas (2010-2015) yang meninggalkan gedung Pasar Semi Modern dan GOR/Sporthall Tanjung Paku. 

Sementara, di masa Walikota Zul Elfian (2016-2021 dan 2021-sekarang), sejumlah megaproyek dan program-program pembangunan justru terbengkalai dan mangkrak. Semisal Gedung Pasar Semi Modern, Pasar Abdurrahman bin Auf di samping Terminal Bareh Solok yang tak lagi berpenghuni, serta Jalan Lingkar Utara yang tak kunjung terhubung meski hanya tinggal 1,7 kilometer. Alih-alih menyelesaikan bengkalai yang akan sangat berpengaruh pada peningkatan sektor perekonomian masyarakat, justru Pemko Solok berniat membuat proyek-proyek baru yang berpotensi besar berakhir menjadi gedung-gedung mangkrak.

Jika seandainya Jalan Lingkar Utara sudah selesai, tentu akan tumbuh titik-titik ekonomi baru di sepanjang jalan yang menghubungkan Banda Pandung dengan Guguak Sarai di Kabupaten Solok. Baik potensi kuliner, jasa servis kendaraan, hingga akses ke sejumlah titik wisata Kota Solok, semisal Sarasah Batimpo, Pulau Belibis, Pacuan Kuda Ampang Kualo, Taman Bidadari, Taman Rongsok, Taman Kitiran, Laing Park, serta akses ke perumahan yang kini menjamur di sepanjang Jalan Lingkar Utara tersebut.

Yang memiriskan, kebijakan membangun sejumlah mega proyek tersebut justru "melupakan" fakta bahwa setidaknya ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Solok yang perannya sangat vital, hingga kini tidak memiliki kantor. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menumpang di gedung milik Pemprov Sumbar, Kantor Perumahan Pemukiman (Perkim) yang menyewa sebuah Ruko di Jalan Lintas Solok-Bukittinggi, Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) yang menempati bangunan tukar guling dengan Pemkab Solok, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) yang menumpang pada gedung eks DPRD Kota Solok milik Pemprov Sumbar, serta Dinas Pertanian yang sebelumnya menumpang di gedung Pemprov Sumbar di Banda Pandung, kini kembali menumpang di bangunan tukar guling Pemkab Solok di Tanah Garam yang sebelumnya ditempati Kwarcab Pramuka Kota Solok. 

Sementara, yang menjadi "jualan" keberhasilan pembangunan Zul Elfian di masa kampanye Pilwako 2019 adalah pembangunan sejumlah kantor lurah dan pembangunan 11 masjid. Meski di sisi lain, sebuah Yayasan bernama Darianis Yatim justru telah membangun 24 masjid yang sangat megah dan tanpa dana APBD Kota Solok.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah pusat, ditujukan untuk membantu daerah-daerah bangkit dari kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan PP No. 23 tahun 2020 Poin 18 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya. Namun anehnya, Pemko Solok meminjam dana PEN senilai Rp100 miliar hanya untuk membangun sebuah gedung yang katanya untuk pelayanan kesehatan masyarakat seperti layaknya sebuah Rumah Sakit alias RSUD. 

Salah satu mantan Anggota DPRD Kota Solok yang kini menjadi praktisi hukum, yang minta namanya tak diekspos, mempertanyakan keabsahan peminjaman dana PEN oleh Pemko Solok. Dirinya mencurigai adanya penyalahgunaan kekuasaan, perbuatan melawan hukum dan pelanggaran regulasi dan aturan yang dilakukan Walikota Solok dan DPRD Kota Solok. 

Pertama, pinjaman dana PEN dilakukan sepihak oleh Pemko Solok tanpa persetujuan DPRD Kota Solok. Padahal, beban angsuran utang akan ditanggung oleh APBD, sedangkan APBD dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh eksekutif (Pemko) dan legislatif (DPRD). Kedua, durasi pembayaran angsuran dana PEN yang disebut sampai tahun 2026, akan melewati masa jabatan Walikota Zul Elfian Umar dan Wakil Walikota Ramadhani Kirana Putra, serta DPRD Kota Solok yang akan berakhir pada 2024. Sehingga, hal ini akan menjadi beban bagi Walikota-Wakil Walikota dan Anggota DPRD periode setelahnya.

"Saya kira, cukup dua itu dulu. Dari dua item itu, masyarakat sudah bisa mencurigai adanya penyalahgunaan kekuasaan, perbuatan melawan hukum dan pelanggaran regulasi dan aturan yang dilakukan Walikota Solok maupun oleh DPRD Kota Solok. Tentu saja, ini bukan perkara yang bisa dianggap enteng," ungkapnya.

Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Pemuda Anti Korupsi (Gepak) Kota Solok Chandra BM didampingi Anggota Gepak Kota Solok Wahyu Yudhistira, mencium adanya kongkalikong dan aroma korupsi dalam pemanfaatan dana PEN tersebut. Menurutnya, daerah dan masyarakat telah terbebani utang demi memenuhi hawa nafsu inovasi oleh Pemko dan DPRD Kota Solok. Selain itu, menurut mereka banyak kejanggalan dalam proses tender dan penetapan pemenang lelang. 

"Jika dilihat di laman lpse.solokkota.go.id, terlihat jelas durasi waktu yang disampaikan oleh panitia lelang. Mulai dari tahapan pada Pengumuman Pasca Kualifikasi tertanggal pembuatan 5 September 2022, hingga pada Pengumuman Pemenang Tender pada tanggal 31 Oktober 2022, dan masa sanggah berakhir tanggal 7 November 2022, serta berakhir pada pengumuman Waktu akhir Surat Penandatangani Kontrak tertanggal 22 November 2022. Ironisnya, pemenang tender PT Jaya Semanggi Enjiniring (PT JSE) diduga kuat menggunakan dokumen palsu," ungkapnya.

"Kemudian, alamat pemenang tender dalam pengumuman lelang di Jl. Manunggal Kebonsari Kencana, Ruko Kebonsari Regency Blok A-2 Lt. 2 Surabaya Jawa Timur, namun dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 600/359/PPK-CKJK/DPUPR/2022 yang ditandatangani tanggal 30 November 2022, alamatnya berubah menjadi Jl. Letjen Soeprapto 160 Blok B No 6 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Hebatnya lagi, yang menandatangani SPMK tersebut Perwakilan Cabang atas Nama Julius WW, yang bukan Direktur Perusahaan. Sementara, jika kita lihat dalam UU Perseroan terbatas No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas hanya Direksi yang bisa mewakili perbuatan hukum PT ke dalam dan keluar. Kepala Cabang bukan Direksi dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum atas nama PT. Namun dalam Surat SPMK terlihat Kepala Cabang PT JSE menandatangani dengan dasar Surat Perjanjian Kontrak nomor SP/89/DPUPR/2022," lanjutnya. (Niko Irawan)