Wanita Pembawa Anjing ke Masjid Resmi Tersangka

INFONEWS.CO.ID ■ Penyidik Satuan Reskrim Polres Bogor akhirnya menahan wanita SM (52 tahun) karena masuk ke masjid Al-Munawarah, Sentul, Kabupaten Bogor dengan membawa seekor anjing.

Tersangka SM dikenakan pasal 156 a KUHP dan saat ini tersangka ditahan dengan terlebih dahulu di periksa di Rumah Sakit Polri, Jakarta.

Otoritas Polres Bogor AKP Ita Puspita Lena kepada wartawan Selasa (2/7/2019) di Cibinong mengatakan, setelah 1x24 jam kasus wanita membawa anjing di Sentul, penyidik Satreskrim Polres Bogor menahan pelaku tersebut.

Berdasarkan alat bukti beberapa keterangan 5 orang saksi, serta barang bukti berupa rekaman video, pakaian dan sepatu yang digunakan SM saat masuk ke dalam mesjid, penyidik meningkatkan status penyidikan dan menaikan status SM menjadi tersangka.

“SM resmi ditahan sebagai status tersangka sesuai pasal 156 a KUHP  terkait penodaan dan penistaan agama,” kata Ita Puspita Lena kepada wartawan, hari ini.

Dengan ditingkatkan penangganan kasus tersebut ke penyidikan, maka penyidik akan mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulai Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Cibinong pada Selasa (2/7/2019).

Ita Puspita Lena menjelaskan, terhadap tersangka  SM dikenakan penahanan. Dikarenakan adanya keterangan dari keluarga  tersangka bahwa SM  memiliki gangguan kejiwaan.

Tersangka saat ini masih diobservasi terkait masalah kejiwaan oleh ahli jiwa untuk memastikan apakah betul  tersangka terganggu kejiwaannya.

“Tersangka kita chek kesehatan di RS Polri dengan penjagaan anggota Polri dan untuk penanganan kasus berlanjut terus,” jelas Ita Puspita Lena.

Sesuai Pasal 156 KUHP berbunyi  "barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan penjara pidana paling lama empat tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,"

Sebagaimana diberitakan,  Pada hari Minggu (30/6/2019)  sekitar jam 14.00 WIB di Masjid Al Munawaroh Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor telah diamankan  seorang perempuan berinisial SM, alamat Sentul Bogor.

■ R-08

Bandara Kertajati Dioperasikan Secara Penuh, Banyak Penumpang Bingung

INFONEWS.CO.ID ■ Mulai hari ini, Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dioperasikan secara penuh, Senin (1/7/2019).

Pantauan di lapangan, hingga pukul 06.30 WIB, Bandara Kertajati telah melayani 4 penerbangan.

VP Operation and Performance PT BIJB, Agus Sugeng Widodo menuturkan, rencananya Bandara Kertajati bakal melayani hingga 21 penerbangan.

"Hari ini kita sudah mulai full. Lion Air ada 11 penerbangan, besok akan jadi 13. Citilink akan ada 6 penerbangan. Garuda 1 penerbangan, dan Air Asia 1 penerbangan," ujarnya saat on air dengan PRFM, Senin (1/7/2019).

Akibat pengalihan keberangkatan bagi penumpang, banyak penumpang yang mengeluh dan bingung, meski penyedia armada tranportasi Bandung-Kertajati telah siap melayani para calon penumpang.

"Saya tidak tahu akan dialihkan ke Kertajati, sehingga jadwal saya kacau," ujar Edwin Natapraja, penumpang yang hendak ke Bali.

Menurutnya, dia membeli tiket sejak 3 minggu lalu dan sepengetahuannya akan berangkat dari Bandara Husein Bandung.

"Ya, meski sudah ada bus gratis selama promo, tetap saja ini tak efektif bagi saya, karena jarak tempuh bandung-kertajati harus ditempuh cukup jauh, hingga 2 jam-an," keluhnya.

Hal yang sama juga dikeluhkan Wati, yang hendak ke Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung terpaksa dicancel.

"Saya terpaksa membatalkan tiket, ga berangkat, terlalu jauh. Fisik saya tak kuat pak," katanya.

Seperti diketahui, Damri menyediakan perjalanan bus antara Bandung- Kertajati secara gratis hingga 10 hari ke depan. Meski begitu, terobosan ini belum menarik minat penumpang.

R-05/Foto: Kabar Priangan 

Ulama Jogja Apresiasi Langkah Sekolah di Wonosari Wajibkan Siswi Menutup Aurat

INFONEWS.CO.ID ■ Sejumlah ulama di Yogyakarta mengapresiasi langkah Kepala SDN Karangtengah III, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, yang mewajibkan siswi untuk mengenakan seragam muslim saat sekolah, karena ketentuan tersebut hanya berlaku bagi siswi yang beragama Islam.

"Patut kita apresiasi para guru yang sudah menetapkan aturan itu. Aturan itu sangat mulia dan patut kita dukung," kata KH Sodik Mudzakir, Ketua DKM Masjid Muhajirin, saat dimintai tanggapannya soal viralnya pro kontra perkara tersebut.

Menurut Kiai Sodik, memang sudah semestinya pelajaran di sekolah tidak melulu di tumpukan pada kurikulum baku yang selama ini  dijadikan acuan, jauh lebih penting pembinaan moral dan akhlak harus diajarkan saat siswa masih kecil dan tahap perkembangan.

"Motorik dan perkembangan anak harus dicerahkan agar ketika dewasa sudah terbiasa mematuhi hukum agama, itu sangat mulia. Jadi himbauan menutup aurat sejak dini adalah pelajaran aqidah luar biasa. Oleh sebab itu, instansi terkait harus memberi support atas program ini," ujarnya, Selasa (26/06).

Seperti diwartakan sebelumnya, Surat edaran yang diterbitkan Kepala SDN Karangtengah III, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, berisi kewajiban siswa baru untuk berseragam muslim, sempat viral pasca beredar di media sosial dan grup Whatsapp.

Kepala SDN Karangtengah III Pujiastuti mengatakan surat edaran tersebut hari ini, Selasa (25/6/2019) akan direvisi.

"Ada ketidaktepatan penyusunan kalimat sehingga surat edaran itu disalahpahami. Kami tidak ada tendensi diskriminasi siswa maupun calon siswa nonmuslim, karena ketentuan tersebut hanya berlaku bagi siswi muslim saja," ujarnya kepada awak media.

Seperti dikutip dari Surat edaran tertanggal 18 Juni tersebut memuat beberapa hal.

Pertama, pada tahun pelajaran 2019/2020, siswa baru kelas I wajib memakai seragam muslim.
Kedua, siswa kelas II-VI belum diwajibkan berganti seragam muslim.
Ketiga, pada tahun pelajaran 2020/2021 semua siswa wajib berpakaian muslim.

Dalam surat itu juga menyertakan contoh gambar pakaian muslim yang wajib dikenakan siswa. Siswi wajib mengenakan jilbab, baju dan rok panjang. Adapun siswa mengenakan baju pendek dan celana panjang.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Bahron Rasyid, meminta masyarakat tidak reaktif dan salah memahami, karena sudah direvisi bahwa yang dianjurkan berbusana muslim adalah siswa yang beragama Islam.

■ Siti Mutmainah 

Komunitas Club Kreco Evolution Latber Bersama, Ini Pesan Dandim 0810 Nganjuk

INFONEWS.CO.ID ■ Bertempat di Lapangan Ds. Sumberkepuh, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan kegiatan Halal Bihalal dan Latber Club Kreco Evolution (Komunitas Trail Nganjuk) dengan Komunitas Trail Jatim.

Acara ini diikuti sekitar 200 orang dengan penanggung jawab Kapten Inf Suwoto (Pasi Intel Kodim 0810/Nganjuk sekaligus Ketua umum Club Kreco Evolution), pada Minggu (23/06/2019)

Tampak hadir Letkol Kav Joko Wibowo, SH, MM. (Dandim 0810/Nganjuk), Kapten Inf Suwoto (Pasi Intel Kodim 0810/Nganjuk sekaligus Ketua umum Club Kreco Evolution), Sdr. Soni (Pembina Club Kreco Evolution), Sdr. Dardi (Ketua Panitia Halal bihalal dan Latber club Kreco Evolution), Kapten Inf Riyadi Endon Wiyono (Danramil 0810/13 Lengkong), Iptu Mujiono (Kanit Bimas Polsek Lengkong), Anggota Club Kreco Evolution (Komunitas Trail Nganjuk) dan anggota Komunitas Trail Jatim.

Riuh deru motor dan dentuman musik mengiringi Anggota Club Kreco Evolution (Komunitas Trail Nganjuk) dan Komunitas Trail Jatim yang mulai berdatangan di Lapangan Ds. Sumberkepuh, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk.

Dardiri (Ketua Panitia Halal bihalal dan Latber Club Kreco Evolution) mengucap terimakasih kepada masyarakat Ds. Sumberkepuh yang telah bersedia memberikan tempat untuk acara Halal bihalal dan Latber ini.

"Kami ucapkan selamat bagi komunitas Trail Nganjuk yang sudah datang memenuhi undangan halal bihalal," kata Dardiri.

Dia mengatakan, dalam acara ini semoga dapat mempererat tali persaudaraan sehingga hubungan antar Club menjadi harmonis kemudian dalam menjalur pada siang hari ini dengan medan yang lumayan sehingga diharapkan penjalur jangan ada yang mengeluh tak kalah penting Utamakan keselamatan dalam menjalur dan kami sebagai ketua Panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam kegiatan ini.

Sementara Letkol Kav Joko Wibowo, SH, MM. (Dandim 0810/Nganjuk) menghimbau kepada rekan-rekan penjalur tetap semangat dan dapat menikmati suasana dalam latihan bersama ini dan ucap Terimakasih kepada ketua panitia atas undangan yang diberikan kepada saya karena sebenarnya saya bukan croses yang handal namun dengan medan yang ada mari kita sama-sama menjalur dan semoga medan ini dapat kita lalui bersama-sama. Kata Dandim Nganjuk

Kepada seluruh croser Bahwa dikesempatan acara Halal bihalal dan Latber club Kreco Evolution ini kami mengucapkan Minal Aidzin Walfaidzin mahon maaf lahir dan batin.

"Saat ini kami tidak ingin ada lagi 01 maupun 02 tetapi saat ini harus 5 yaitu Pancasila dan semoga dalam kegiatan ini mendapat Ridho dari Allah SWT dan dapat berjalan dengan aman," ujarnya.

■ Rasyid/Pendim

Siswi SMP Diduga Dicabuli Oknum Perwira Brimob, Dicekoki Miras Sebelum Diperkosa

INFONEWS.CO.ID ■ Seorang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) diduga menjadi korban pencabulan dari oknum perwira menengah Brimob berpangkat AKBP. Sebelum dicabuli, siswi SMP ini dicekoki minuman keras hingga dalam keadaan mabuk.

Tidak hanya satu, namun ada dugaan keterlibatan anggota polisi lain dalam kasus ini. Kasus ini berawal saat siswi SMP tersebut diajak tetangganya berinisial F untuk melakukan silaturahmi ke rumah seorang anggota Polisi berinisial AW.

Korban diajak pesta miras oleh AW dan F di rumah anggota polisi. Saat dalam kondisi mabuk, AKBP GN datang setelah ditelepon AW. Tak lama kemudian terjadi pemerkosaan di kamar rumah AW.

Kasus ini dilaporkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Manado dan LSM Swaraparampuang, pada Selasa, (18/06/2019).

Kedua LSM ini melaporkan sejumlah oknum anggota polisi atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak 14 tahun yang masih berstatus pelajar SMP.

Direktur YLBHI-LBH Manado, Jekson Wenas, menuturkan laporan mereka berdasarkan peristiwa asusila yang terjadi pada Rabu 5 Juni 2019, tepat di hari raya pertama Idul Fitri.

“Kemarin sudah kami lapor ke Polda Sulut dan akan kami kawal,” katanya.

Jekson mengungkapkan sesuai pengakuan korban diajak tetangganya inisial F pergi silaturahmi ke rumah seorang oknum anggota polisi inisial AW.

Mereka tiba di rumah AW sekitar pukul 20.00 Wita. F dan AW langsung mengajak korban untuk minum minuman keras jenis cap tikus dan bir hitam. F dan AW menelpon temannya yang juga anggota polisi berpangkat AKBP GN yang juga pimpinan di Brigade Mobil di Mako Brimob Polda Sulut.

Saat GN tiba di rumah AW, korban dalam keadaan mabuk berat. GN kemudian mengajak dan memaksa korban ke dalam kamar di rumah AW. Korban menolak ajakan tapi GN tetap memaksa.

Korban mengaku dalam rumah milik AW itulah GN memerkosa korban. Korban yang dalam keadaan ketakutan dan penuh isak tangis meminta pulang pasca pemerkosaan tersebut. AW dan F menahan korban dengan alasan pintu pagar sudah dikunci. Korban langsung memberontak dan mengatakan akan meloncati pintu pagar kalau tidak diperbolehkan pulang.

Sehingga F dan AW terpaksa mengantarkan korban pulang ke rumahnya pada malam itu.

“Kasus ini perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berwenang karena ini menyangkut anak dan Indonesia sudah memiliki komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak, ditandai dengan diratifikasinya Konvensi Hak-hak anak melalui Keputusan Presiden No. 36/1990 dan dilahirkannya sejumlah peraturan tentang anak terutama UU Perlindungan Anak,” ungkap Wenas.

Katanya, kejadian ini telah mencederai wibawa institusi Kepolisian Republik Indonesia yang sejatinya menjaga ketertiban dan melakukan penegakan hukum termasuk penegakan hukum bagi perlindungan anak.

Saat ini telah pula muncul tindakan intimidasi oleh pelaku kepada keluarga korban keluarga agar keluarga mencabut laporan .

“Perbuatan oknum tersebut tidak hanya harus diadili secara etik tetapi secara hukum perbuatan ini adalah kejahatan terhadap anak dan pelanggaran hak asasi anak,” ucapnya.

Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan adanya laporan tersebut. “Benar adanya laporan tersebut, kita sementara lakukan penyelidikan internal, terkait perkembangannya kita akan informasikan,” kata Tompo

Perbuatan pelaku dapat diancam 15 tahun penjara berdasar pasal 81 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 35/2014 pasal 81 ayat (1) dan (2) bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Ketentuan ini berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Oknum Polisi Cabuli Gadis 13 Tahun di Kalbar

Kasus berbeda, oknum anggota Polres Kayong Utara (KKU), Kalimantan Barat (Kalbar), ditangkap karena diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Melansir Tribun-Pontianak, Ipda AD telah diringkus oleh jajaran Polres Kayong Utara pada Rabu (1/5/2019).

Kapolres Kayong Utara, AKBP Asep Irpan Rosadi mengatakan, dugaan pencabulan itu terjadi di tempat tinggal Ipda AD yang berada di wilayah Sukadana pada Sabtu (27/4/2019).

Ipda AD awalnya mengajak korban jalan-jalan ke Pantai. Namun Ipda AD malah membawa korban ke tempat tinggalnya dan membujuknya untuk masuk ke dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian, pada saat sedang mencari sang anak, ibu korban memergoki Ipda AD dan korban keluar dari dalam kamar.

Setelah ditemukan ibunya, korban menceritakan peristiwa yang dialaminya. Korban mengaku diancam Ipda AD untuk tak menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga. Ipda AD mengancam akan membakar rumah korban jika menceritakan kejadian tersebut. Dari hasil visum, ditemukan tanda-tanda di organ tubuh tertentu korban yang perlu ditindaklanjuti. 

Sumber: Tribun

TNI AD Gelar Persami Terpusat di Gombong, Ini Kata Pangdam IV Diponegoro

INFONEWS.CO.ID ■ Dalam rangka meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di masa depan, khususnya generasi muda yang tangguh dan mandiri, TNI Angkatan Darat dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka melalui Saka Wira Kartika menggelar Perkemahan Sabtu-Minggu (Persami) di Gombong.

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IV/Diponegoro, Mayjen TNI Mochamad Effendi membuka kegiatan Persami terpusat tingkat daerah tersebut di Lapangan Tembak Pekuncen, Secata Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (21/6/2019).

Diungkapkan oleh Pangdam, kegiatan perkemahan yang diikuti seluruh Kwartir Cabang Se-Jateng dan DIY ini, diharapkan tidak hanya menambah kemampuan dan keterampilan, namun juga membangun karakter kebangsaan para peserta Pramuka Saka Wira Kartika.

“Pembinaan karakter generasi muda merupakan tanggung jawab kita bersama, dan tentunya melibatkan dukungan segenap komponen bangsa, termasuk pejabat Pemerintah Daerah dan pejabat TNI AD,” ungkap Pangdam.

Pangdam mengingatkan pentingnya generasi muda yang juga generasi penerus bangsa. "Pemerintah telah mengamanatkan kepada kita semua dalam undang-undang Gerakan Pramuka, yaitu nomor 12 Tahun 2010,” imbuhnya.


Hal ini, lanjut Pangdam, sejalan dengan apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden RI Tahun 2006, bahwa gerakan Pramuka merupakan salah satu wadah pembentukan karakter bangsa Indonesia sejak dini yang merupakan aset bangsa yang tak ternilai dalam mengawal dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Pangdam, Persami terpusat tingkat daerah ini juga bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil pelaksanaan pembinaan kepramukaan yang telah dilaksanakan oleh Aparat Satuan Kowil dan Satuan Non Kowil jajaran TNI AD khususnya di Kodam IV/Diponegoro, serta memberikan wawasan dan pengetahuan tentang jenis-jenis keterampilan dalam Saka Wira Kartika.

“Tak hanya itu, kegiatan ini juga untuk  mengembangkan persaudaraan dan persatuan di kalangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam kegiatan yang bersifat aktif, kreatif, inovatif dan edukatif, dengan mengacu pada pola pembinaan gerakan Pramuka,” tambahnya.

Pangdam IV/Diponegoro selaku Mabida (Majlis Pembimbing Daerah) Saka Wira Kartika, menghimbau kepada Ka Kwarda serta Ka Kwarcab Se-Jateng dan DIY agar terus berkoordinasi dengan baik dengan kwartir-kwartir di wilayahnya masing-masing dalam rangka pembinaan gerakan Pramuka, yang penjabarannya dapat melalui perkemahan-perkemahan dalam rangka melatih kemandirian para peserta didik gerakan Pramuka.

“Ini sangat penting karena akan mendekatkan aparat teritorial dengan masyarakat yang semakin manunggal guna membantu mewujudkan ketahanan wilayah. Berangkat dari itu semua dengan dilandasi kesamaan pandangan tersebut maka Pramuka akan solid,” pungkasnya.

Di akhir amanat, Pangdam berharap, melalui Persami ini terwujud peningkatan karakter generasi muda secara signifikan, sehingga kiprah gerakan pramuka sesuai dengan UU RI Nomer 12 Tahun 2010 tercapai.

■ rls/ Rasyid

Saksi Ahli KPU Gagal Membantah Kecurangan Pilpres 2019

INFONEWS.CO.ID ■ Saksi ahli yang dihadirkan KPU sebagai termohon dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi gagal membantah kecurangan yang terjadi dalam Pilpres.

Hal ini lantaran Masudi Wahyu Kisworo yang menjadi satu-satunya saksi KPU mengaku tidak bertanggung jawab atas sistem Sistem Informasi Penghitungan Pemilu (Situng) yang dibuatnya.

Terlebih menyangkut keamanan sistem tersebut, yang justru menjadi masalah utama yang ingin diketahui pihak pemohon.

Masudi sebatas menjelaskan bahwa dia yang mendesain Situng.

Demikian pendapat anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Iwan Satriawan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (21/6).

Iwan mengingatkan bahwa dalam sidang ini pihaknya ingin mengetahui keamanan Situng KPU sebagai panduan informasi perolehan suara Pemilu 2019 kepada publik. Sehingga, tidak ada kemungkinan diintervensi oleh faktor eksternal.

"Apalagi saksi ahli yang dihadirkan pemohon mampu membuktikan dengan mudah bahwa sitem tersebut bisa diintervensi," lanjutnya.

Menurut dia, apabila mudah diintervensi, bisa saja data yang diinput dalam Situng tidak berdasarkan data yang benar.

“Apalagi para ahli menemukan beberapa dokumen yang di-upload di Situng itu, itu adalah dokumen hasil editan, bukan dokumen yang original," imbah Iwan

(rmol)

Pantau Sidang MK, Prabowo Apresiasi Para Saksi dan Tim Hukum BPN

INFONEWS.CO.ID ■ Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan Calon Presiden Prabowo Subianto memantau dengan seksama proses jalannya sidang Gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Demikian hal tersebut disampaikan Dahnil Anzar melalui unggahannya di Twitter, Rabu (19/6).

"Pak Prabowo memantau sidang MK dari ruang kerja beliau, dan mengajak semua pendukung dan masyarakat tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, tetap damai demi Indonesia yang berkeadilan," ujar Dahnil.

Menurut Dahnil Anzar, Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa kagum kepada para saksi yang dihadirkan Tim Hukumnya. Hal itu karena para saksi dinilai berani dalam mengungkapkan fakta dan data yang dimiliki.

"(Prabowo) tetap mengajak semua pihak saling hormat menghormati tanpa perlu menyerang dan menyakiti pihak mana pun. Kompetisi masih berlangsung, mari kita tuntaskan dengan jujur," pungkas Dahnil.

Sementara Sidang PHPU di MK saat ini masih berlangsung Kamis (20/6). 

■ R/09

TKN Akan Kirim Karangan Bunga Jika Prabowo Sandi Menang di MK

INFONEWS.CO.ID ■ Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Maruarar Sirait berjanji akan mengirim karangan bunga (papan bunga) jika MK menetapkan Tim Kuasa Hukum Prabowo Sandi memenangi sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan Maruarar Sirait dalam dialog di TV One malam ini (18/06) dalam acara "Catatan Demokrasi Kita" bertajuk Sidang MK: Serangan Balik Untuk BPN, yang menghadirkan Rocky Gerung, pengamat Politik, Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negara dan MIftah Sabri, politisi Gerindra sebagai narasumber.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dan MIftah Sabri sepakat akan menghormati apapun keputusan MK. Atas kesepakatan itu, keduanya lalu bersalaman.

"Ini bagus kita sepakat, apapun keputusan MK kita harus hormati. Dan jika Prabowo Sandi yang menang, saya akan kirim papan bunga," kata Maruar.

Sebelum, dalam sidang di MK tadi, Ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, menganggap perlindungan saksi penting tidak hanya selama saksi berada di ruang persidangan, tetapi juga pascapersidangan.

Pernyataan Bambang merespons keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mengabulkan permohonan pihak 02 agar LPSK dilibatkan dalam melindungi saksi-saksi pihak termohon.

"Saya setuju seperti Pak Palguna kalau orang di dalam sidang tidak boleh ada tekanan, ini problemnya bukan di dalam sidang, problemnya di luar sidang atau pasca memberikan keterangan," kata Bambang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6).

Bambang mengatakan, sejumlah saksi yang datang kepadanya mengkhwatirkan keselamatan dirinya setelah menyampaikan kesaksiannya. Karena itu, tim kuasa hukum 02 mempertanyakan solusi dari permasalahan tersebut.

Bambang mengungkapkan alasan dirinya ngotot meminta agar permohonan tersebut dikabulkan oleh MK. Sebab, menurutnya, lembaga tersebut kerap melakukan terobosan hukum.

"Jadi sebenarnya saya mau menggunakan momentum terobosan ini bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan sesuatu yang jauh lebih dahsyat, bagaimana membebaskan ancaman-ancaman itu kalau orang selesai memberikan kesaksian," ucapnya.

Kendati demikian, ia memuji langkah MK yang telah mencoba mengakomodasi hal tersebut. Selanjutnya, tim hukum 02 akan mematuhi peraturan MK tersebut dengan menyeleksi saksi dari sekitar 30 saksi yang telah dipersiapkan tim hukum 02.

■ Ameera Lukman

Jam 3 Pagi, Satgas Pamtas Bantu Proses Persalinan di Tapal Batas

INFONEWS.CO.ID ■ Seakan tak mengenal waktu dan tak kenal lelah membantu dan mengatasi kesulitan rakyat khususnya di wilayah perbatasan, personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif PR 328 Kostrad membantu proses persalinan warga yang melahirkan di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Jayapura.

Dansatgas Pamtas Yonif PR 328 Kostrad, Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr (Han) mengatakan bahwa personel Pos Mosso diminta bantuan oleh Warga Kampung Mosso bernama Yessi yang juga sebagai Sekretaris Kepala Kampung Mosso.

“Saat itu jam 03.00 Wit pagi, Bapak Yessi meminta bantuan ke Pos Mosso untuk meminta membantu persalinan istrinya Ibu Rose (19) yang sudah melahirkan anaknya secara prematur di rumah Bapak Yessi,” ujar Mayor Inf Erwin.

Saat itu personel Pos Mosso yang dipimpin oleh Lettu Arm Ilham segera menuju lokasi dan sesampainya melihat kondisi bayi dalam keadaan terbalik, kaki bayi keluar terlebih dahulu dari rahim sang ibu sehingga menyulitkan untuk mengeluarkan anaknya, namun dengan bantuan personel Satgas bayi tersebut dapat dikeluarkan dari rahim Ibu.

Tidak lama setelah dikeluarkan dari rahim ibunya, kondisi bayi memburuk dan dengan segera personel Satgas membawa ibu beserta bayinya ke Rumah Sakit Koya Barat.

“Saat sampai di Rumah Sakit, perawat mengatakan bahwa bayi mengalami hipotermia dan kekurangan oksigen sehingga nyawa bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut tidak dapat tertolong. Sementara sang Ibu masih dalam kondisi pemulihan pasca melahirkan,” tambah Mayor Inf Erwin.

Dansatgas juga menyampaikan rasa bela sungkawanya kepada Keluarga Bapak Yessi, “Kami sudah berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan sang bayi, namun nasib berkata lain. Kami juga membantu penyiapan pemakaman jenazah untuk meringankan beban dari Keluarga karena kondisi Keluarga Bapak Yessi juga kurang mampu,” pungkasnya .

Bapak Yessi pun mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Personel Satgas, “Kami sangat sedih, memang sudah takdir dan kami ucapkan terima kasih sudah membantu keluarga dari proses lahiran hingga pemakaman anak kami,” pungkas Bapak Yessi.

■ Red/penkostrad

KPU Mengaku Masih Bingung Menghadapi Sidang Gugatan di MK

INFONEWS.CO.ID ■ Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan jawaban pada sidang gugatan perselisihan hasil Pemilu Presiden 2019 pada Selasa (18/6/2019).

Sebagai termohon, mereka harus menjawab hasil sidang pendahulun yang dibacakan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui kuasa hukum, yaitu gugatan perbaikan.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa dalam hukum acara yang diatur Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), pendaftaran gugatan terhitung 3 hari setelah penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Saat itu, KPU melakukannya pada 21 Mei.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi mendaftarkan gugatan pada 24 Mei, lalu pada 10 Juni mereka melakukan perbaikan. Salah satunya mereka mempermasalahkan posisi calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin di anak perusahaan BUMN.

“Mestinya batas pendaftaran 24 mei 2019. Dan di peraturan MK tidak ada jadwal untuk perbaikan permohonan. Beda dengan pemilu DPR. Kalau DPR dan DPRD itu ada dijadwalkan khusus kapan perbaikannya,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Acuan KPU adalah Peraturan MK (PMK) 5/2019 terkait perubahan PMK 2/2019 terkait tahapan dan kegiatan jadwal penanganan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Pada pasal 3 ayat 1 tidak menerangkan adanya perbaikan.

Di sisi lain, hakim MK meminta agar KPU tetap memberi jawaban sesuai hasil sidang, yaitu gugatan perbaikan. Apakah itu diterima atau tidak, kata Hasyim, biar hakim yang memutuskan.

Hasyim menjelaskan bahwa sikap MK yang seperti ini dan tidak memberikan ketegasan kepada KPU harus menggunakan permohonan 24 Mei atau 10 Juni malah membingungkan. Baginya, ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Nah, padahal jelas-jelas peraturan MK-nya menentukan tidak ada masa perbaikan. Nah, kalau seperti ini kan kita jadi bingung. MK ini mengikuti aturan apa?” jelasnya.

Karena tidak ada kejelasan dari MK, Hasyim menuturkan bahwa KPU akan memberikan jawaban baik itu gugatan pertama maupun hasil revisi.

“Lebih baik kita jawab semua saja, gitu. Ini yang di bagian awal KPU mengajukan komplain keberatan,” ucapnya.

sementara itu, Anggota Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nikolay Aprilindo, berharap 15 poin gugatan Pilpres 2019 yang sudah disampaikan pihaknya dapat diterima oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, semua poin petitum yang dibacakan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo, Bambang Widjojanto, sudah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal itu, katanya, sekaligus menepis tudingan bahwa permintaan paslon 02 agar MK mendiskualifikasi paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin salah alamat.

"Mau permohonan dibilang lazim atau tidak lazim buat kami itu bentuk terobosan hukum. Kita tidak bisa hanya berkutat pada formalitas, hukum ini kan dinamis berkembang," katanya di Media Center Prabowo-Sandi, Senin (17/6/2019).

Menurutnya, semua pihak tak bisa melibat hukum dengan kacamata kuda atau secara terbatas. Pasalnya, sengketa Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematik, dan masif tak hanya soal hasil pemilu, tetapi dimulai sebelum pencoblosan berlangsung.

Karena itu, apabila kecurangan TSM dapat dibuktikan, maka hakim MK dapat mendiskualifikasi paslon 01. 

Sesuai jadwal, sidang kedua sengketa Pilpres 2019 dengan agenda pembacaan jawaban dari Termohon dan Pihak Terkait akan digelar pada Selasa (18/6/2019) mulai pukul 09.00 WIB.

Sumber : JIBI

Gunakan Perahu, Satgas Banjir TNI AL Kendari Distribusikan Bantuan Korban Banjir Konut

INFONEWS.CO.ID ■ Tim satuan Tugas (Satgas) banjir TNI-AL Lantamal VI Lanal Kendari bersama masyarakat membantu mendistribusikan bantuan bagi  korban banjir yang melanda Konawe Utara (Konut)  Provinsi  Sultra.

Bantuan yang terdistribusi berupa bahan makanan, air minum dan logistik lainnya yang menjadi kebutuhan utama. Sabtu (15/06/2019).

Memurut Komandan Lanal (Danlanal) Kendari Kolonel Laut (P) I Putu Darjatna  barang bantuan tersebut didistribusikan dari pelabuhan Molawe menuju pelabuhan morombo.

Adapun barang bantuan yang  dibagikan kepada korban banjir Konut yang sanngat dibutuhkan dan mendesak yakni Mie instans sebanyak 500 dus, air minum botol besar 300 dus dan  tabung gas sebanyak 260  buah, ujar Danlanal Kendari.

Lebih lanjut dikatakan tim siaga banjir TNI AL Lantamal VI Lanal Kendari  dilengkapi dengan material dan peralatan SAR yang siap membantu  sewaktu-waktu untuk diproyeksikan ke daerah-daerah yang terdampak banjir sesuai skala prioritas di wilayah Konut yang memerlukan bantuan.

"Pengiriman barang bantuan menggunakan perahu. Prajurit TNI AL di Posal Konawe Lanal Kendari mengawal barang bantuan ke lokasi pengiriman," ujar Kolonel Laut (P) I Putu Darjatna.

■ rls

Fahri Hamzah: Kredibilitas KPU Hancur di Hadapan Sidang MK

INFONEWS.CO.ID ■ Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman yang meminta perpanjangan waktu perbaikan jawaban gugatan Pilpres 2019 lantaran kesulitan mendatangkan saksi KPU dari luar kota mendapat sorotan tajam.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah terheran-heran dengan sikap pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tidak disangka melihat pihak terkait/termohon (KPU) ketua KPU Arief Budiman ketika berargumen meminta waktu perbaikan karena tidak mampu mendatangkan anggota saksi KPU dari Surabaya pada Senin esok dengan alasan tiket pesawat susah didapat pada Sabtu-Minggu," kata Fahri melalui akun Facebooknya.

Pernyataan orang nomor satu di lembaga penyelenggara pemilu itu dinilai Fahri mencerminkan buruknya kinerja KPU dalam mengawal pesta demokrasi lima tahunan itu.

Sebelumnya, dalam pernyataan di depan Majelis Hakim MK, Arief mengaku kesulitan mendatangkan saksi dan perangkat kelengkapan KPU lantaran tiket menuju Jakarta sulit didapatkan di masa arus balik lebaran seperti saat ini.

Salah satu yang menyoroti sikap KPU ini adalah Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Ia berujar, alasan Arief Budiman kesulitan mendapatkan tiket tak masuk akal mengingat KPU notabenenya sebagai penyelenggara Pemilu.

"Ini urusan negara, masa susah mendapatkan tiket. Harusnya gratis, tak perlu cari alasan yang aneh-aneh," kritik Fahri di akun Facebooknya, Jumat (14/6).

Fahri pun tak habis pikir dengan alasan yang disampaikan di depan Ketua MK, Anwar Usman tersebut. Sebab, KPU memiliki banyak pilihan moda transportasi jika memang mengindahkan perintah MK.

"Jika ada niat, (menggunakan) kereta api cukup 1 gerbong untuk angkut logistik dari Surabaya. Sehari langsung sampai Jakarta," jelasnya.

"Jangan kalian cari-cari alasan wahai KPU," tegas Fahri.

Atas sikap KPU ini, ia pun mengaku semakin ragu dengan kinerja KPU dalam melaksanakan Pemilu 2019 yang penuh dengan kritikan tajam. Terlebih sebelumnya KPU juga menjadi sorotan publik saat memajukan jadwal penetapan hasil Pilpres pada 21 Mei lalu.

"Dan kita semua menjadi benar-benar sangat ragu dengan KPU pusat, kredibilitasnya hancur setelah di hadapan sidang MK sangat terlihat ketidaksiapannya," tutupnya. (rm)

Yusril: Semua Tudingan TIM BPN Harus Dihadirkan di Persidangan

INFONEWS.CO.ID ■ Ketua Tim Hukum Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, semua gugatan yang dibacakan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dipatahkan dengan mudah.

Menurut Yusril, semua yang diperkarakan oleh kubu Prabowo - Sandi merupakan asumsi, bukan fakta. "Semuanya bisa dipatahkan. Ya, karena semuanya itu berupa asumsi saja. Tidak merupakan bukti-bukti yang dibawa ke persidangan ini," kata Yusril di sela sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).

Yusril mengatakan persidangan ini harusnya menggali fakta-fakta. Apabila benar terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM), maka harus mengungkapkan faktanya.

"Kalau misalkan dikatakan gaji pegawai negeri naik, bayar THR itu diasumsikan bahwa ini adalah bagian dari kecurangan TSM, harus dibuktikan itu kekalahan mereka itu kan 17 juta suara, berapa banyak sih pegawai negeri di seluruh indonesia dan keluarganya," kata Yusril.

Ketua Umum PBB ini melanjutkan, kubu Prabowo - Sandi juga harus menunjukkan bagaimana kenaikan gaji PNS dan pembagian THR lebih awal, lantas bisa meningkatkan suara. Bahkan harus ada bukti mendetail di daerah mana saja.

"Pak Jokowi menyatakan, ayo, datang pakai baju putih. Nah terus dikatakan ini juga suatu kecurangan, lalu apa hubungannya orang yang baju putih, baju hitam, terus milih di kotak suara, bagaimana cara membuktikannya. Jadi masih merupakan asumsi-asumsi dan belum merupakan bukti yang harus dihadirkan di persidangan ini," pungkas Yusril. (jpnn)

Israel Serang Infrastruktur Bawah Tanah Milisi Hamas

INFONEWS.CO.ID ■ Pesawat-pesawat tempur Israel telah menyerang sasaran Hamas di Gaza setelah serangan roket Palestina, kata militer Israel, dalam eskalasi lintas-perbatasan pasca serangan kemarin.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, militer Israel mengatakan pesawat tempur menyerang "infrastruktur bawah tanah" di kompleks milik kelompok Hamas yang memerintah Jalur Gaza setelah pertahanan udara Israel mencegat roket yang diluncurkan dari wilayah yang dikepung. Namun belum ada laporan cedera atau korban.

Pertempuran terbaru itu terjadi setelah penutupan perairan lepas pantai Israel oleh nelayan Israel pada hari Rabu dalam apa yang dikatakannya sebagai respons terhadap balon yang diluncurkan di perbatasan yang menyebabkan kebakaran di ladang di Israel selatan minggu ini.

"Karena peluncuran terus-menerus balon dan layang-layang dari Jalur Gaza ke Israel, telah diputuskan malam ini [Rabu] untuk tidak mengizinkan akses ke ruang maritim Gaza sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata rilis COGAT, departemen kementerian pertahanan Israel yang bertanggung jawab untuk sipil Palestina urusan.

Seorang juru bicara dinas pemadam kebakaran Israel mengatakan, balon pembakar dari Gaza menyebabkan tujuh kebakaran pada hari Selasa saja. Pada tahun lalu, Palestina telah berhasil membakar lahan pertanian yang luas di Israel selatan.

Dalam dua hari pertempuran sengit pada awal Mei, proyektil dari Gaza menewaskan empat warga sipil di Israel, kata pejabat kesehatan setempat.

Pada periode yang sama, serangan Israel menewaskan 21 warga Palestina, lebih dari setengahnya warga sipil, menurut otoritas kesehatan Gaza.

Gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir, Qatar dan PBB mengakhiri putaran kekerasan itu.

Sekitar dua juta warga Palestina tinggal di Gaza, yang ekonominya telah menderita bertahun-tahun akibat blokade Israel dan Mesir serta pemotongan bantuan asing baru-baru ini dan sanksi oleh Otoritas Palestina, saingan Hamas di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Israel mengatakan pemblokirannya diperlukan untuk menghentikan senjata mencapai Hamas, yang mana mereka telah berperang tiga kali sejak kelompok itu menguasai Gaza pada 2007, dua tahun setelah Israel menarik para pemukim dan pasukannya dari daerah kantong pantai kecil.

SOURCE: AL JAZEERA AND NEWS AGENCIES

Sengketa PHPU di MK, Tim Prabowo-Sandi: 30 Juta Suara Digelembungkan

INFONEWS.CO.ID ■ Tim kuasa hukum pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menyebut Pilpres 2019, diwarnai aksi penggelembungan suara sebanyak 30 juta. Mereka menduga penggelembungan suara merugikan Prabowo – Sandiaga di Pilpres 2019.

Dugaan penggelembungan suara disampaikan tim kuasa hukum paslon 02 itu, di dalam berkas perbaikan permohonan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2019 yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6).

Atas hal itu, Prabowo – Sandiaga meminta MK untuk memerintahkan KPU untuk mengonfirmasi dugaan penggelembungan suara. Diketahui KPU menjadi pihak termohon dalam sengketa PHPU untuk Pilpres 2019.

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah terjadi dugaan penggelembungan suara di Pilpres 2019.

Komisiner KPU Wahyu Setiawan menyebut pihaknya menyelenggaran Pemilu 2019 dengan mengedepankan independensi, profesional, dan transparansi. Bahkan, KPU membuka ruang publik untuk berpartisipasi melakukan pengawasan.

Selain itu, kata dia, proses penghitungan suara Pilpres 2019, disorot semua pihak. Termasuk, disaksikan oleh saksi dari Tim Kampanye Nasional Paslon 01 dan Badan Pemenangan Nasional Paslon 02.

“Dari saksi paslon 02 tidak pernah berkeberatan dan mengajukan data pembanding terkait dengan selisih perolehan suara,” ucap dia saat dihubungi awak media, Kamis (13/6).

KPU, kata Wahyu, siap menghadapi gugatan di sidang PHPU Pilpres 2019. Mereka juga siap menjawab dugaan penggelembungan suara yang diembuskan Tim Kuasa Hukum Paslon 02.

“KPU siap menghadapi Tim Hukum 02 dalam persidangan MK dengan bukti dan data yang didukung lengkap,” pungkas dia. (jpnn)

Jelang Sidang MK, Barung: Polda Jatim tidak Akan Melakukan Sweeping

INFONEWS.CO.ID ■ Sebanyak 1.200 personel Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dikirim ke Jakarta dalam rangka Bawah Kendali Operasi (BKO) untuk mengamankan sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan 1.200 personel itu terdiri atas 700 personel Brimob dan sisanya dari personel Sabhara. "Kami stand by-kan personel di Mabes Polri untuk kepentingan pengamanan sidang MK," kata Barung di Surabaya, Rabu (12/6/2019).

Untuk wilayah Jatim, Barung menyampaikan imbauan dari Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan agar masyarakat tidak terprovokasi opini terkait kecurangan pemilu, karena pembuktian itu akan dilakukan di MK.

"Polda Jatim berkeyakinan bahwa masyarakat Jatim tidak akan terprovokasi dan mengikuti ajakan melakukan hal hal yang berhubungan dengan melawan hukum," ujar Kabid Humas Polda Jatim.

Barung menyatakan, Polda Jatim tidak akan melakukan sweeping, seperti halnya digencarkan menjelang aksi 22 Mei lalu. Dia memastikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jatim juga akan segera melakukan pertemuan.

"Tidak ada sweeping, nanti akan disampaikan Gubernur Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim akan memberikan keterangan bersama para tokoh masyarakat Jatim," ujar Barung.

Sebagaimana diketahui, persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019 digelar Jumat lusa.

Pendaftaran gugatan telah dilakukan Tim BPN pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga pada Jumat (24/5/2019) lalu. Mereka menolak hasil rekapitulasi nasional yang ditetapkan KPU RI atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf dengan 55,50 persen suara.

Sumber : Antara

Soal Banjir di Sulsel, IAGI: Ahli Mestinya Bicara Antisipasi, Bukan Sibuk Bicarakan Penyebabnya

INFONEWS.CO.ID ■ Bencana Banjir yang melanda sebagian Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan kelalaian dari segi perencanaan pembangunan wilayah di daerah terdampak tersebut. Karena itu para ahli mestinya membicarakan  cara mengantisipasi bencana banjir, bukan sibuk membicarakan penyebabnya.

Demikian hal itu diungkapkan Dr Ir Musri, MT, Ketua Ikatan Geologi Indonesia (IAGI) Wilayah Sulawesi saat dihubungi Selasa (11/6/2019).

Dosen Teknik Geologi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu menambahkan, kawasan Konawe Utara misalnya dengan faktor unggulan sektor pertambangan nikel laterit sudah pastilah mengubah rona lingkungan karena itu, seharusnya sudah diprediksi pada saat survey dan penyusunan AMDAL.  Begitu pula pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

"Seingat saya juga senantiasa sebelumnya ada rkl dan rpl dan jika semua SOP dalam proyek dan amdal diikuti, maka peristiwa banjir hanyalah peristiwa alam biasa dan tidak harus menjadi bencana banjir yang mengakibatkan kerugian harta benda dan atau korban jiwa," tandasnya.

Menurut Musri, di wilayah Sulsel bagian timur seperti Wajo, Bone, Sinjai dan Luwu memiliki siklus musim penghujan yang mirip dengan Sultra, karena itu banjir akan selalu berulang di kawasan tersebut relatif pada periode yang sama setiap tahunnya.
"Saya mengamati setiap terjadi bencana semua kita sibuk dengan membahas penyebabnya, khususnya banjir ini sesuatu yang tidak pas. Mengapa, oleh karena banjir itu selalu berhubungan dengan curah hujan dan musim tentunya," imbuhnya.

Berdasarkan pengalaman para petani dengan latar belakang buta huruf pun, lanjut Musri, faham bahwa jika pada musim penghujan biasanya diikuti banjir. Pemerintah dan Saintis atau para pakar tidak semestinya menghabiskan waktu dan biaya mendiskusikan penyebabnya. Seharusnya mitigasi dan dampak yang akan terjadi jika banjir melanda serta antisipasinya.

Kata dia,  wilayah Sulawesi sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada kabupaten - kota yang melakukan mitigasi bencana alam. Banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi misalnya, para Ahli Geologi sudah memiliki pemahaman dan kemampuan mitigasi secara saintifik.

Bahkan wilayah-wilayah terdampak banjir misalnya dapat dipetakan secara akurat, termasuk  tinggi genangan bahkan hingga periode kejadian tahunan, tiga, lima, sepuluh tahunan dan seterusnya.

"Ini mungkin kesalahan kami juga para ahli dan akademisi tidak memberikan informasi kepada pemerintah daerah. Sayangnya kebanyakan Pemda terutama BAPPEDA kurang membangun komunikasi dengan akademisi, peneliti atau organisasi profesi seperti IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia), problem kita di IAGI dan saya kalangan AKADEMUDI/SAINTIFIK DAN TEKNOKRAT tidak memiliki sumber daya dana untuk melakukan berbagai riset terkait itu semua," ujarnya.

Dia berharap kedepan, PEMDA dalam melaksanakan Musrembang dapat meminta dan memanfaatkan IAGI menjadi Nara Sumber.

Foto: Dr. Ir. Musri Ma'waleda, M.T. (Ketua Pengda IAGI wilayah Sulsel, Sulbar dan Sulteng) 

■ Rasyid / rls

Anies Bawesdan: Alhamdulillah, Mayoritas ASN di Pemprov DKI Sudah Tertib Masuk Kerja

INFONEWS.CO.ID ■ Hari pertama masuk kerja pasca libur cuti bersama Lebaran, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan halalbihalal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Para ASN, DPRD, serta sejumlah pejabat eselon juga turut menghadiri kegiatan tersebut untuk saling bermaaf-maafan.

"Alhamdulillah, pagi ini kita menyempatkan juga untuk bersilahturahmi bersama dengan ASN, khususnya yang bertugas di Balai Kota DKI Jakarta," ujarnya, Senin (10/6).

Anies menjelaskan, sebanyak 99,73 persen dari total 66.087 ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di hari pertama kerja ini mereka bisa hadir tepat waktu.

Bagi 185 orang atau 0,27% yang tidak hadir atau terlambat akan ada sanksinya sesuai PP No. 53 Tahun 2010.

"Mayoritas ASN di Pemprov DKI sudah tertib masuk kerja," ungkapnya.

Anies mengapresiasi seluruh jajaran yang selama libur cuti bersama Lebaran tetap bekerja, khususnya di bidang kesehatan, kebersihan, keamanan, kebakaran, serta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran yang selama liburan kemarin tetap bekerja, saya sangat mengapresiasi," tandasnya.

■ R-2/BJ

Banjir di Samarinda Telan Korban Jiwa, TNI Ikut Antar Jenazah Hingga Pemakaman

INFONEWS.CO.ID ■ Banjir di Kota Samarinda telah memutus arus lalu lintas, akibat hujan yang mengguyur Samarinda sejak Sabtu (8/6) malam hingga Minggu (9/6) pagi ini.

Tak hanya itu, musibah ini juga menyimpan duka mendalam bagi keluarga yang tinggal di Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda.

Pasalnya, banjir yang menggenangi jalan hingga ke gang sempit, menyebabkan jenazah tidak dapat disemayamkan terlebih dahulu ke rumah duka, sebelum dimakamkan akibat banjir yang merendam rumah tersebut.

Bahkan jenazah terhambat untuk dipulangkan, dan harus meminta bantuan Basarnas  agar dapat melewati genangan menuju Masjid Nurul Taqwa, Jalan Batu Cermin, Sempaja Utara, Samarinda untuk disemayamkan pihak keluarga.

Abdul Ghofur suami dari Almarhumah, Herlina, 32, warga Batu Cermin, Gg. Unggul yang meninggal dunia di RS Samarinda Medical Centre, setelah mengalami pendarahan usai melahirkan anak mereka menuturkan, setelah dinyatakan meninggal oleh dokter, jenazah sang istri akan langsung dibawa pulang ke rumah mereka.

Namun karena kondisi banjir disertai arus yang deras dan dalam, membuat mobil ambulance yang membawa jenazah tak dapat lewat.

"Istri saya meninggal malam tadi, setelah melahirkan anak kami dengan cara caesar. Tapi selesai melahirkan, ternyata mengalami pendarahan hebat dan tidak dapat tertolong," kata Abdul Ghofur.

Rencananya, lanjut Abdul Ghofur, kami langsung  bawa pulang, tapi ternyata di jalan banjirnya dalam, apalagi menuju rumah arusnya  deras, jadi tidak bisa lewat.

Mengetahui Herlina sudah meninggal, pihak keluarga langsung membawanya untuk disemayamkan. Sebagai bentuk penghormatan, Yonif 611/Awang Long dan Polresta Samarinda  mengantarkan jenazah Herlina hingga ke pemakaman.

Sumber: Penrem 091/R-02