Bupati Solok Epyardi Asda Buktikan Komitmennya "Mambangkik Batang Tarandam"

Advertorial

SOLOK - Bupati Solok, H. Epyardi Asda, M. Mar kembali raih dua penghargaan sekaligus pada malam Asia Leaders Award yang dipersembahkan oleh Seven Media Asia, Asian Global Council  dan Majalah Leader Indonesia di Trans Resort Bali. Bali, Jumat (24/02/2023). Adapun dua penghargaan ini, yakni "Visoner Leaders Of Indonesia" dan penghargaan dari  kategori "Innovator Of The Year In Education 2023".

Officer dari Seven Media Asia, Restu Lingga menyampaikan, bahwa penghargaan yang diberikan pada malam Asian Leaders Award tersebut diberikan kepada pemimpin Inspiratif terbaik Indonesia, meliputi Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD), Perusahaan (Swasta), Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, terbaik di Indonesia.

"Dasar penghargaan ini adalah atas kinerja dan prestasi kepemimpinan dalam melakukan perubahan dan percepatan, serta inovasi baru dalam mewujudkan Indonesia maju. Diantaranya meliputi Leadership, Education, Impact, Marketing dan Innovation di tingkat nasional dan internasional," ujarnya.

Kemudian dikatakan Restu, indikator lainnya adalah berdasarkan penilaian kualitatif keberhasilan kepemimpinan tahun 2021 s/d 2022 yang telah dicapai dengan memberikan standar yang tinggi kepada penerima penghargaan, diantaranya mencakup Quality Performance, Responsbility, Attractiveness dengan atribut pengukuran layanan inovatif dan berkualitas, tata kelola atau manajemen yang baik, mampu berkembang dengan mengikuti perubahan, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Di sisi lain, Bupati Solok H. Epyardi Asda menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya diperuntukkan kepada Bupati Solok saja. Namun ini merupakan hasil dari kerja keras bersama sebagai satu kesatuan Solok Super Team (SST) dengan tekad Mambangkik Batang Tarandam menjadikan Kabupaten Solok Terbaik telah berhasil mengembalikan kejayaannya. 

"Sebelumnya kita berada di posisi Kabupaten Peringkat Tiga Terendah di Sumatera Barat selama satu tahun lebih telah berhasil mencapai peringkat tertinggi dan mendapatkan penghargaan di berbagai lini," ujarnya.

Untuk penghargaan sebagai pemimpin terbaik, ia mengaku hal itu bukanlah sepenuhnya kerja ia sendiri, melainkan dari kerja bersama Solok Super Team. Epyadi pun mengapresiasi SST karena kerja kerasnya selama ini.

"Penghargaan ini sebetulnya bukan milik saya tetapi milik Solok Super Team.Saya hanya sebagai pimpinannya saja, yang bekerja adalah ribuan PNS dan pegawai/pekerja. Seharusnya yang berada di sini adalah mereka semua," tuturnya.

Mantan anggota DPR RI itu mengakui, butuh kerja keras dalam membangun kabupaten yang ia pimpin. Terutama dengan upayanya "Mambangkik Batang Tarandam" dimana saat ia baru menjabat, kabupaten penghasil beras tersebut jauh terbelakang dari berbagai segmen.

"Memang tidak mudah, butuh tim yang tangguh. Maka itu saya bentuk Solok Super Team (SST). Selama ini kita terperosok jauh tertinggal dari daerah lain di Sumbar. Kini dapat dilihat, satu persatu, kabupaten kita ini mulai dilihat dari tingkat Nasional hingga Internasional, berbagai penghargaan mulai didapatkan, ini salah satu bentuk apresiasi dari berbagai pihak kepada kita di Kabupaten Solok," tuturnya.

Seperti diketahui,Epyardi pernah diundang ke Singapura sebagai salah satu kepala daerah yang terpilih dalam program Digital Leadership Academy (DLA).

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat pun memberikan penghargaan kepada Bupati Solok sebagai Kabupaten Predikat Tertinggi Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022 se Kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar).

Selain itu Pemkab juga berhasil menurunkan angka stunting dengan sangat signifikan, dari 40,1 persen menurut SSGI pada tahun 2021, menjadi 24,2 persen pada tahun 2022. Terjadi penurunan stunting di Kabupaten Solok sebesar 15,9 persen. Penurunan sebesar 15,9 persen itulah yang menjadikan Kabupaten Solok mendapat prediket terbaik penanganan Stunting di Sumatera Barat. Tidak hanya itu Kabupaten Solok juga termasuk terbaik tingkat nasional dalam Audit Stunting. (*)

Kasus Wabup Solok Jon F Pandu Tetap Lanjut Meski Iriadi Dt Tumanggung Ditahan

SOLOK - Setelah ditahannya Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok Iriadi Dt Tumanggung oleh Kejari Prabumulih, Sumsel, muncul pertanyaan dan keraguan di masyarakat tentang kelanjutan perkara dugaan penipuan yang dilaporkan Iriadi ke Polda Sumbar. Yakni pelaporan dugaan penipuan oleh Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH, terhadap Iriadi terkait dugaan mahar politik di Pilkada Kabupaten Solok tahun 2020 lalu. 

Apakah dengan status tersangka Iriadi, proses hukum terhadap Wabup Solok yang juga Ketua DPC Gerindra tersebut dihentikan ataukah tetap dilanjutkan?

Pengacara Iriadi Dt Tumanggung, Dr. Suharizal, SH, MH, menegaskan bahwa meskipun kliennya ditahan oleh Kejari Prabumulih, Sumatera Selatan, proses hukum terhadap laporannya di Mapolda Sumbar atas dugaan penipuan, tetap berjalan. Namun menurut Penasihat Hukum (PH) Pemkab Solok itu, akan ada kesulitan jika dibutuhkan keterangan tambahan dari Iriadi. Karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus dilakukan di tempat Iriadi ditahan. Suharizal juga menyatakan, jika tidak ada lagi keterangan tambahan, maka segera dilakukan penetapan tersangka.

"Meskipun Pak Iriadi saat ini ditahan, namun proses hukum terkait laporannya terhadap kasus dugaan penipuan oleh Wabup Solok, tetap jalan. Bahkan, jika nanti tidak ada lagi keterangan tambahan, maka segera dilakukan penetapan tersangka," ungkapnya. 

Iriadi Dt Tumanggung ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Prabumulih, Sumatera Selatan pada Kamis (9/2/2023) lalu, atas dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Prabumulih tahun 2017-2018. Saat itu, Iriadi adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Iriadi ditetapkan sebagai dengan surat penetapan Nomor B-157/L.6.17/Fd.1/02/2023. Iriadi menjalani penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas IIB Prabumulih. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Prabumulih, Roy Riady didampingi Kasi Intel Anjasra Karya serta Kasi Pidsus M Arsyad mengatakan, sebelum ditetapkan tersangka, Iriadi sudah beberapa kali diperiksa. Pasal yang disangkakan kepada Iriadi adalah Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 atau Pasal 12 B.Jo. Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KHUP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Berdasarkan laporan yang saya terima, ada aliran dana yang masuk ke tersangka dari kasus korupsi Bawaslu Prabumulih," tegasnya. (Niko Irawan)

Pelantikan 48 Pejabat Pemko Solok, BKPSDM Langgar UU Keterbukaan Informasi Publik

SOLOK - Sebanyak 48 orang pejabat Pemko Solok, yang terdiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Atministrator dan Pengawasan dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota Solok Zul Elfian Umar, di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kota Solok, Jumat (13/1/2022). Meski pelantikan berjalan dengan lancar, namun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solok, tidak bersedia memberikan rilis nama-nama 48 pejabat tersebut, padahal nama2 pejabat yang baru saja dilantik itu sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahuinya.

Kepala BKPSDM Kota Solok, Bitel, yang dihubungi Wartawan infonews.co.id melalui seluler mintak rilis nama 48 pejabat yang dilantik itu, namun tidak ada jawaban dari Kepala BKPSDM. Hal ini jelas sekali kepala BKPSDM Kota Solok, melanggar Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dari para pejabat yang mengambil sumpah jabatan tersebut, salah satunya Nurzal Gustim, S.STP, M.Si, Kabag Protokoler dan Komunikasi Balaikota Solok yang diangkat sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Kota Solok. 

Wako dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Di Jumat berkah ini, semoga sumpah yang diucapkan tidak hanya sekedar diucapkan, namun betul-betul dilaksanakan.

"Di awal tahun ini, kita harus bersama mewujudkan harapan masyarakat. Kita tidak bisa pungkiri, meskipun saat ini Kota kita masih tertinggal, namun harus tetap bersyukur karena angka kemiskinan dan angka stunting rendah. Untuk itu, diawal tahun 2023 ini kami berharap agar kinerja kita harus jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Pahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, selesaikan kerja dan berikan yang terbaik untuk Kota Solok," tegas Wako.

Zul Elfian Umar berharap ke depannya dengan slogan baru, yakni Solok Berjuara  (Berkah, Maju dan Sejahtera) dapat diwujudkan. Menurutnya, itu merupakaan tugas bersama dan berharap semua OPD agar bersinergi dan berkolaborasi menyelasaikan segala persoalan.

"Kepada pejabat yang baru dilantik, langsung lakukan koordinasi dan konsolidasi, serta rencanakan kegiatan strategis," ujar Wako.

Wako juga menjelaskan, dalam menempatkan pejabat, bukan hal yang ringan namun merupakan kerja berat, banyak pertimbangan. 

"Bapak ibuk orang terpilih, buktikan kami tidak salah pilih, jangan buat kami menyesal serta buktikan dengan kinerja yang baik," tutup Zul Elfian Umar.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas oleh Wali Kota Solok, Sekda Kota Solok, beserta para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Solok.

Turut hadir, Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, Sekretaris Daerah Kota Solok, Syaiful A, Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, beserta seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Solok. (niko irawan)

Politik Kabupaten Solok, Panas di Level Elit, Taman Surga di Akar Rumput

Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, membawa sebuah fenomena dan budaya baru di pemerintahan dan politik Kabupaten Solok. Meski selalu viral dan "panas" di tingkat elit politik, namun ternyata, di level akar rumput (masyarakat), "kucuran" pembangunan membuat kondisi sosial kemasyarakatan berada di zona yang sangat nyaman. Bagaimana ceritanya?

Tensi politik di Kabupaten Solok langsung senantiasa memanas dan tak kunjung menunjukkan tanda-tanda meredup. "Pertarungan" para politikus elit, tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di Kabupaten Solok, tapi juga di tingkat Sumbar, nasional, bahkan hingga internasional. Kabar viral dengan mudah tersebar lewat kemajuan teknologi informasi yang tak berbatas. 

Bibit-bibit "panas" sudah meletup sejak Epyardi Asda memantapkan diri maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020. Anggota DPR RI tiga periode (2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2018) tersebut langsung menjadi magnet berkat ketokohan, pengalaman politik di level nasional, kekuatan finansial, serta beragam kelebihan lainnya. 

Ibarat dua sisi mata uang, dan sebagai manusia biasa, Epyardi juga lekat dengan sisi-sisi yang dianggap negatif oleh calon-calon rival politik, dan mempengaruhi perspektif masyarakat. Epyardi dengan latar belakang kehidupan yang perih di usia muda dan berhasil survive hingga menjadi pengusaha pelabuhan, membentuk karakter kerasnya. Sehingga, dirinya dianggap arogan, sombong, pemarah dan tidak memiliki etika sopan santun. 

Waktu kampanye Pilkada yang sangat singkat, membuat Epyardi dan Tim Pemenangan tidak mudah menjelaskan ke publik bahwa karakter keras tersebut menjadi kunci suksesnya untuk survive (berjuang) dalam hidupnya. Hal yang seharusnya menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda Kabupaten Solok. Apalagi, Epyardi berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengubah karakter dan kepribadiannya. 

"Saya hanya manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Saya tidak bisa dan tidak akan pernah mau bermanis-manis untuk menyenangkan hati orang lain. Yang baik akan saya apresiasi, yang tidak baik harus saya dikoreksi. Niat saya hanya untuk berbakti dan mengabdi ke kampung halaman saya, Kabupaten Solok. Saya memiliki niat membangun daerah berbekal pengalaman pribadi, pengusaha dan politik. Tapi, tentu saya minim pengalaman di sisi birokrasi pemerintahan, karena itu, mari kita bersama-sama membangun daerah ini menjadi lebih baik, dengan kemampuan dan peran kita masing-masing," ungkapnya.

Tanggal 9 Desember 2022, atau tepat dua tahun lalu, Paslon nomor urut 02, Epyardi Asda-Jon Firman Pandu, memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan meraih 59.625 suara. Asda-Pandu unggul 814 suara atau 0,48 persen dari Paslon 01, Nofi Candra-Yulfadri Nurdin yang meraih 58.811 suara. Paslon nomor urut 03, Desra Ediwan Anantanur-Adli memperoleh 28.490 suara. Sementara, Paslon nomor urut 04, Iriadi-Agus Syahdeman meraih 22.048 suara. Selisih 0,48 persen ini, kemudian berujung di Mahkamah Konstitusi. MK kemudian memutuskan bahwa Asda-Pandu memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021.

Setelah dilantik pada 26 April 2021, Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu langsung dihadapkan pada "dunia berbeda". Niatnya mengabdi ke daerah dan masyarakat, "terbentur" oleh "tembok" regulasi birokrasi. Karakter dan latar belakangnya sebagai pengusaha, sungguh jauh berbeda dengan kenyataan di pemerintahan. Apalagi, Epyardi Asda tidak memiliki "pasukan birokrat" yang memadai, karena sebelum dilantik, sejumlah pejabat eselon Pemkab Solok sudah pindah ke daerah lain. Demikian juga dengan Jon Firman Pandu, yang juga merupakan politikus dan pengusaha muda. 

Friksi (gesekan) antara Epyardi dengan para elit politik di Kabupaten Solok, bahkan dengan Gubernur Sumbar kemudian berkobar dan menjadi berita viral di jagat maya, serta masyarakat. Friksi tersebut melibatkan hampir semua pihak dan elemen masyarakat. Seperti perseteruan dengan Wabup Jon Firman Pandu, friksi dengan Ketua DPRD Dodi Hendra dan Ketua Fraksi PPP Dendi, inspeksi mendadak (Sidak) ke Puskesmas Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, penarikan 9 ambulans nagari, pemberhentian Walinagari Koto Gadang Guguak Carles Camra, heboh di Paripurna DPRD yang viral dengan aksi lempar asbak, hingga pelaporan terhadap Epyardi ke Polda Sumbar hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski "aroma panas" di level elit politik tak kunjung reda, ternyata secara perlahan Epyardi Asda mulai membuktikan kerjanya di birokrasi pemerintahan dan masyarakat akar rumput di tingkat nagari. Sehingga, panasnya suasa di level elit, berbanding terbalik di level akar rumput. Jika "gelegak" perseteruan terus memanas di level elit, masyarakat di level bawah seakan "menikmati" taman surga, berkat "guyuran" program pembangunan yang merata di seluruh nagari. 

Komitmen Epyardi Asda dalam membenahi pemerintahan ditandai secara fundamental dengan menunjuk Medison, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok. Penunjukan Alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tahun 1994 tersebut, menjadi pembuktian bagi Epyardi Asda bahwa Pilkada 9 Desember 2020 sudah selesai dan penegasan komitmen bahwa akan memakai orang-orang profesional dan fokus bekerja di Kabupaten Solok, apapun latar belakangnya. Sekadar diketahui, Medison merupakan ipar dari mantan Wabup Yulfadri Nurdin yang menjadi pasangan Nofi Candra di Pilkada Kabupaten Solok 9 Desember 2020. Medison, kemudian membentuk Solok Super Team (SST) di bidang pemerintahan dan birokrasi Kabupaten Solok. 

Di tingkat pemerintahan terendah, yakni tingkat nagari, keberadaan pemerintah kabupaten (Pemkab) Solok dinilai sangat terasa. Kebijakan pembangunan Kabupaten Solok yang berbasis di tingkat nagari, membuat 74 nagari di Kabupaten Solok akhirnya bisa menikmati pembangunan yang merata. Hal ini semakin terasa oleh nagari-nagari yang berada di kawasan "pinggiran", apalagi, nagari-nagari yang tidak memiliki Anggota DPRD maupun DPR RI, baik DPRD Kabupaten Solok yang berjumlah 35 orang dan 7 Anggota DPRD Sumbar asal Dapil VII Solok Raya (Kabupaten Solok, Kota Solok, Solok Selatan), serta 8 Anggota DPR RI Dapil 1 Sumbar (Padang, Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, Tanah Datar, Padang Panjang).

Walinagari Indudur, Zofra Wandi, mengaku sejak dirinya menjadi walinagari pada 2007, baru kali ini wilayahnya mendapatkan pembangunan. Menurut Zofra Wandi, sebagai daerah yang berada di wilayah pinggiran Kabupaten Solok ditambah tidak adanya Anggota Dewan (DPRD Kabupaten Solok, DPRD Sumbar, DPR RI) dari wilayah tersebut, membuat "kue pembangunan" menjadi sekadar mimpi. Sekadar diketahui, Nagari Indudur berada di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi yang tergabung di Dapil 1 DPRD Kabupaten Solok bersama Gunung Talang, Kubung. Dari 11 Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Dapil 1, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi tak memiliki satu wakil pun!

"Saya jadi walinagari sejak 2007, sekarang sudah periode ketiga. Baru kali ini, kami menikmati pembangunan. Biasanya tak pernah dapat pembangunan, karena kami juga sadar bahwa kami tidak punya anggota dewan. Bahkan, kecamatan kami (IX Koto Sungai Lasi) menjadi satu-satunya kecamatan di Kabupaten Solok yang tak punya anggota dewan. Tapi, dengan adanya kebijakan dari Pemkab Solok yang saat ini memprioritaskan pembangunan di nagari, Alhamdulillah kami sudah bisa merasakan menjadi masyarakat Kabupaten Solok," ujarnya.

Sekretaris Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Solok tersebut menyatakan dirinya juga mengapresiasi Pemkab Solok melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) dan OPD terkait lainnya, yang sangat memperhatikan seluruh nagari. Menurut Zofra Wandi, sebelumnya anggaran Pemkab Solok untuk nagari "hanya" sekira Rp9 miliar yang dibagi 74 nagari, tapi sekarang sekira Rp150 miliar bisa dinikmati merata seluruh nagari.

"Musrenbang tingkat kabupaten Solok, dihadiri langsung Bupati Solok bersama jajarannya. Pada dua Musrenbang terakhir, yakni 2021 dan 2022 beliau bahkan hadir dari awal sampai akhir. Jujur saja, awalnya kami (para walinagari di Kabupaten Solok) agak ragu apakah hasil Musrenbang Nagari ini apakah ada tindak lanjutnya. Karena biasanya, jarang yang usulan dari tingkat nagari itu ada tindak lanjutnya. Apalagi bagi nagari-nagari yang ada di pinggiran, ataupun nagari-nagari yang tak punya anggota dewan," ujarnya.

Zofra Wandi juga menyatakan, pada 2022 ini, Nagari Indudur mendapatkan 6 program pembangunan dari APBD Kabupaten Solok. Terdiri dari 2 program irigasi dan 4 program pembangunan jalan dengan total sekira Rp1,4 miliar. Jumlah ini, hampir setara dengan akumulasi Dana Desa (DD) Rp800 juta dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp750 juta. Selain itu, Nagari Indudur juga mendapatkan alokasi bedah rumah sebanyak 20 rumah di 2021 dan 20 rumah di 2022. 

"Pembangunan tersebut, membuat masyarakat sangat bersyukur, karena dengan adanya pembangunan jalan dan irigasi itu, membuat pengangkutan hasil pertanian dan ladang tidak lagi berat di ongkos angkut. Serta masyarakat bisa kembali 'bergairah' menggarap area pertanian dan perkebunan. Bahkan, dalam pelaksanaan program-program pembangunan, telah ditegaskan oleh dinas terkait bahwa harus dilaksanakan oleh masyarakat di nagari itu. Sehingga, tidak hasilnya saja yang dinikmati masyarakat, dalam pelaksanaan proyek itu, masyarakat setempat yang mengerjakan. Sehingga, hasilnya lebih maksimal dan tidak asal-asalan, karena hasil dari proyek itu, mereka dan keluarga mereka juga yang akan memakainya," ungkapnya.

Sementara itu, Walinagari Kotobaru, Kecamatan Kubung, Afrizal Khaidir Malin Batuah, mengatakan selain berbagai program pembangunan yang dinikmati dari APBD Kabupaten Solok, secara khusus mengapresiasi program-program yang dibawa oleh Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) ke Nagari Kotobaru. Menurut Afrizal, Nagari Kotobaru mendapatkan program Bedah Rumah, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Program Pemberdayaan Petani Pemakai Air Irigasi (P3AI) dan Program Normalisasi Batang Lembang yang melewati Nagari Kotobaru. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Solok atas pembangunan di nagari kami. Terkhusus kepada Anggota DPR RI, Athari Gauthi Ardi yang telah membawa program APBN ke Nagari Kotobaru," ujar Walinagari dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Solok tersebut.

Hal senada juga diungkapkan Walinagari Kotogaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Mardi Handerson. Menurut Mardi, ada berbagai pembaharuan yang dibawa pemerintahan di Kabupaten Solok saat ini. Menurut Walinagari Ibukota Kabupaten Solok tersebut, para walinagari dan masyarakat di level bawah, kini bagai merasakan angin surga, karena banyaknya program pembangunan di nagari. Sehingga, mantan Anggota BMN Kotogaek Guguak tersebut mengatakan masyarakat di level terbawah tidak lagi begitu mempedulikan dinamika dan pertengkaran di level elit politik. 

"Meskipun suasana politik dan dinamika senantiasa panas di level elit, tapi masyarakat di level bawah, merasakan suasana yang nyaman. Apalagi, saat ini kami merasakan sudah menjadi subyek dari pembangunan, bukan lagi obyek. Kami sudah jenuh dengan pertengkaran para elit politik, yang manfaatnya bagi kami tidak ada. Bahkan justru membuat fikiran kami susah. Padahal, setiap hari, kami tetap saja harus mengerjakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup kami," ujarnya. (Niko Irawan)

Bawaslu Kota Solok Laksanakan Sosialisasi Sukseskan Pemilu Serentak 2024, Ini Kata Ketua Bawaslu Triati, S.Pd

Solok, Sumbar, INFONEWS.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, menggelar acara Konsolidasi Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, bagi Panwascam se-Kota Solok dan  masyarakat setempat. Dalam kegiatan itu, Bawaslu Kota Solok menghadirkan dua narasumber, yakni Kapoles Solok AKBP Ahmad Fadilan, Kota, Ketua Kejaksaan Negri Solok diwakili kasi pidum Edo. Dipandu lansung oleh Budi Santosa narasumber internal para Komisioner Bawaslu Kota Solok.

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Solok Triati. Selasa (15/11) bertempat di Taufina Hitel Kota Solok. Bersama Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Rafiqul Amien, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Agustin Melta, serta komisioner Budi Santosa.

Tampak hadir Kapolres Solok Kota AKBP Ahmad Fadilan, Kasat Intelkam, Kasat Serse, Pasi pidum kajari Solok, Pasi Intel Kodim 03/09 Solok,  Perwakilan Kejaksaan Negeri Solok, Ketua KPU Kota Solok, perwakilan dari beberapa OPD terkait di lingkup Pemko Solok, Panwascam se-Kota Solok, dan awak media. 

Sekretaris Bawaslu Kota Solok Agustin Melta dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti berbagai unsur, diantarànya berasal dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan, beberapa OPD lingkup Pemko Solok, Panwascam se-Kota Solok, serta wartawan.

Agustin Melta menyatakan, acara Konsolidasi Pengawasan Tahapan  Penyelenggaraan Pemilu ini dilaksanakan. Adalah dalam rangka mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi tahapan pengawasan pemilu tahun 2024. Terkait pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, dimana berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilu Tahun 2024. 

Untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu tanggal 14 Februari 2024 dan Pemilihan Serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu tanggal : 27 November 2024 mendatang.

Ketua Bawaslu Kota Solok Triati dalam sambutannya berharap agar kegiatan ini bisa menjadi wahana untuk menggali informasi dari para narasumber yang dihadirkan.

Ketua Bawaslu juga mengharapkan partisipasi dan peran serta semua pihak demi suksesnya pelaksanaan Pemilu serentak 2024 mendatang. "Baik TNI, Polri, pemerintah daerah, para insan media serta seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Triati menyatakan, dalam pengawasan Pemilu, peran dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat. Serta memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara. "Serta  mendorong terwujudnya Pemilu sebagai instrumen penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik serta mencegah terpilihnya calon-calon pemimpin yang korup dan tidak amanah," ujarnya.

Dikatakanya, partisipasi masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu serta informasi tentang penyelenggaraan pemilu, meningkatkan legitimasi Pemilu dan menjamin Pemilu yang adil dan jujur.

Untuk itu kata Triati, dalam menghadapi Pemilu 2024, Bawaslu Kota Solok terus berupaya melakukan pencegahan terhadap kemungkinan beberapa indikasi Kerawanan Pemilihan Umum 2024. Antara lain, mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (hoax), mencegah terjadinya penyebaran isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), mencegah terjadinya politik uang (money politic). "Serta mencegah terjadinya perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye, dan mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri," sebutnya.

Dalam agenda sosialisasi ini,  disosialisasikan pada Pelanggaran Pemilu. Karena adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan.

Menurut Triati, temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Selain berdasarkan temuan Bawaslu, laporan pelanggaran pemilu bisa langsung dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia.  Yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS.

Dan laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu, tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. "Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama tujuh hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan adanya pelanggaran pemilu," terangnya.

Jenis-jenis pelanggaran Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah yang sering terjadi adalah, pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu serta pelanggaran hukum lain terkait penyelenggaran pemilu/pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam praktiknya pelanggaran yang kerap terjadi adalah ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN)/TNI/Polri.

Dia menyampaikan bahwa suksesnya Pemilu tidak terlepas dari peranan seluruh stakeholder, baik Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif, para Pengusaha, tokoh masyarakat beserta seluruh lapisan masyarakat, dan para insan media.

Terkhusus insan media, menurut Triati, memiliki peran penting dan strategis dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu. Sesuai dengan azas atau prinsip Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL), terutama dalam mengontrol pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

"Karena Pemilu merupakan bagian dari proses penguatan kehidupan demokrasi.  Serta dalam mewujudkan amanah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, harus dilaksanakan berdasarkan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil," jelasnya.

“Bawaslu Kota Solok mengajak kita semua untuk bersama-sama mengawasi dan mencegah agar tidak terjadi pelanggaran dalam Pemilu 2024 mendatang di Kota Solok,” imbaunya. (Roni)

Gowes Wisata Salingka Danau dan Festival Kesenian Resmi Dibuka Bupati Solok

Solok, Sumbar, INFONEWS.COM - Bupati Solok Sumbar Capt. H. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M.Mar, buka secara resmi acara Gowes Wisata Salingka Danau dan Festival Kesenian yang dilaksanakan di Alahan Panjang Resort, (29/10/2022). Momen acara itu ditabuh adalah dalam Rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022.

Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M.Mar, menyatakan.  Momen acara Gowes Salingka danau,  merupakan acara perdana sekaligus juga napak tilas dari event tour de Singkarak. Yang kegiatan intinya lebih meningkatkan kepada pariwisata, sambil bersepeda menikmati alam Kabupaten Solok. Acara ini mengkolaborasikan antara Kesenian, Bazar UKM dan Ekonomi Kreatif serta Bersepeda.

Acara ini mengambil momen Hari Sumpah Pemuda ke 94,  "Dengan harapan semangat sumpah Pemuda. Menjadi inspirasi bagi kebangkitan pariwisata Kabupaten Solok untuk peningkatan perekonomian masyarakat," jelasnya.

Disampaikan Bupati, kegiatan tersebut bakal berlangsung selama dua hari, dari tanggal 29 Oktober - 30 Oktober 2022. Dan kelangsungan kegiatan itu didukung oleh perangkat daerah terkait. Seperti Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Damkar, Dinas KUKMKPP, Forkompimda Dan Dinas terkait lainya, serta organisasi RAPI. Yang disponsori dari BUMN dan perusahaan yang ada di Solok, seperti Bank Nagari, Mandiri, BRI, dan  BPJS kesehatan.

Kegiatan ini di mulai dengan kegiatan seni, pameran dan UKM.Serta besoknya pada tanggal 30, akan dilaksanakan pelepasan gowes Wisata.  Dimana akan menempuh perjalan wisata sepanjang 24 Km, yang melintasi Alahan Panjang, Resort, Danau di atas, Nagari Simpang Tanjuang nlNan IV, Danau Talang, dan kembali ke Alahan Paniang Resort.

Bupati Solok Epyardi Asda sangat  mengapresiasi panitia dan semua pihak, yang telah berusaha dan bekerja keras kurang lebih dua bulan terakhir mempersiapkan acara Gowes Salingka Danau tersebut. Walau masih terdapat kekurangan dalam persiapannya, Epyardi meyakini acara yang di langsungkan selama dua hari akan berjalan lancar, menarik, dan meriah.

Lebih lanjut dia menyebutkan, tentunya acara ini bertujuan agar bisa menarik  wisatawan. Agar datang ke Alahan Panjang Resort, yang nantinya bisa berdampak pada sektor ekonomi masyarakat, terutama nasyarakat Alahan Panjang. 

"Dan tidak menutup kemungkinan bakal ada investor yang akan mau bekerjasama dengan pemerintah daerah, Kabupaten Solok.  Untuk membangun dan mempercantik tampilan dari tempat wisata seperti Danau Diatas, Danau Dibawah dan Danau Talang," terangnya.

Dengan digagasnya ajang acara Gowes Wisata Salingka Danau dan Festival Kesenian yang dipusatkan  di Alahan Panjang ini. Dari pemikiran Bupati Solok juga menginginkan kesenian anak nagari. Untuk tumbuh kembali dan di berikan pembinaan dengan cara membentuk Dewan Kesenian yang berada di bawah Dinas Pariwisata dan dinas terkait lainya ke depan.

Lalu, Bupati menginstruksikan untuk Dinas terkait, agar membuat surat Edaran yang berisi tentang himbauan kepada seluruh Wali Nagari di Kabupaten Solok. Agar menganggarkan dana untuk pembinaan kesenian anak nagari yang ada di nagari masing-masing.

Terakhir Epyardi berharap,  Kedepannya, untuk acara yang besar seperti Gowes Salingka Danau Festival ini, pihak terkait benar-benar harus di persiapkan dengan baik dan matang. "Karena kita yakin hasilnya, pasti akan berdapak positif dan sangat baik bagi  promosi daerah, promosi pariwisata, promosi UKM dan Kesenian yang ada di Kabupaten Sokok," jelas Bupati Solok.

Tampak hadir mendampingi Bupati Solok Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny.Hj. Emiko Epyardi Asda, S.P, Sekretaris daerah Medison, Asisten I Drs. syahrial, M.M,PLT Asisten II, Syaiful, Asisten III Edityawarman,Staf ahli, Camat, Forkopincam, Walinagari, KAN, BPN, Masyarakat daerah itu. (Roni/rj)