BAZNAS Sumbar Bantu Pelaku Usaha Catering dan Kue

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - BAZNAS Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke lokasi usaha Mery Zafrianti, seorang pelaku usaha catering dan kue yang beralamat di Jl. Rimbo Barantai RT 002/RW 005, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Rabu (9/10/24)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dana usaha dari BAZNAS kepada Mery, yang saat ini menghadapi kendala dalam peralatan untuk membuat kue donat. Mery merupakan seorang ibu yang belum memiliki rumah dan juga mengasuh anak yatim.

Kepala KUA Lubuk Sikarah, Rinaldi, berharap dapat membantu mencari pelaku usaha yang berpotensi mendapatkan bantuan dari BAZNAS.

Dalam kunjungan ini, BAZNAS juga berharap, jika Mery mendapatkan bantuan untuk pengadaan alat usaha, Ia akan dapat mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik. Dengan majunya usaha Mery diharapkan dapat berkontribusi sebagai muzakki di masa depan.

Kepala KUA Lubuk Sikarah, memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan Baznas Provinsi Sumatera Barat yang telah mengunjungi pelaku usaha lokal. Menurut Rinaldi, kunjungan ini sangat berarti untuk memberikan dukungan kepada para pelaku usaha kecil, seperti Mery Zafrianti, yang berjuang untuk mengembangkan bisnis mereka di tengah berbagai kendala.

Rinaldi mengatakan, tekanan pentingnya kolaborasi antara BAZNAS dan pihak-pihak terkait dalam mendukung pengembangan usaha. Ia berharap, dengan adanya bantuan yang tepat, para pelaku usaha dapat tumbuh dan berbagi memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui zakat.

“BAZNAS telah menunjukkan komitmennya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Saya percaya bahwa dengan dukungan ini, para pelaku usaha akan semakin termotivasi untuk maju dan mandiri,” ungkap Rinaldi

BAZNAS berkomitmen untuk terus mendukung pelaku usaha kecil dan menengah agar mereka dapat mandiri dan berdaya saing. (Niko Irawan)

Independensi dan Integritas Bawaslu Kota Solok Menjadi Perhatian Publik

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) itu memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim dalam pemutusan perkara  pelanggaran Pemilu/Pilkada. Bawaslu harus membuktikan peran dan eksistensi, strategisnya  dalam mengawali Pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa, sesuai dengan dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017.

Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting karena napas yang menjiwai pemilu adalah politik, yang memiliki sifat dasar “menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan”. Hal itu disampaikan Kamis, (10/10/2024) oleh salah seorang warga Kota Solok,  Mulyadi.

Jadi dengan adanya laporan dari tim hukum salah satu pasangan calon kepala daerah ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh cawako dan 2 pegawai ASN Pemko Solok. Kami berharap Bawaslu Kota Solok mampu membuktikan, melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Sebab, keadilan pemilu dapat diwujudkan jika Bawaslu bekerja secara terbuka, profesional, imparsial, akuntabel, dan berintegritas.

Lembaga pengawas independen ini harus berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan Pemilu di Pilkada Kota Solok dapat tercapai. Maka dari itu Integritas dan Independen Bawaslu Kota Solok menjadi perhatian Publik, pungkas Mulyadi.

Di sisi lain salah seorang warga Kota Solok, Edho Eril mengatakan, selama berlansungnya Pemilihan kepala daerah berdasarkan seleksi masyarakat, pilkada Kota Solok tahun 2024 ini menjadi catatan sejarah dengan pertarungan heat to heat yang diprediksi akan membelah masyarakat menjadi dua kubu besar, pendukung Kota solok Lebih Maju dan Diberkahi yang diwakili H. Nofi Candra ,SE - Leo Murphy,SH.MH dengan latarbelakang sama sama pengusaha/pelaku ekonomi dan Politisi, sementara pendukung Solok Berjuara dan Madani diwakili Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM -  Suryadi Nurdal, SH, dengan latar belakang Politikus dan mantan Birokrasi Pemko Solok.

Maka itu tidak akan sulit bagi warga kota Solok untuk mencari tahu sosok yang pantas untuk dipilih menjadi Walikota - Wakil Walikota Solok periode 2025-2030, dimana kota kecil dengan jumlah penduduk -+ 70 ribu jiwa, terletak diwilayah strategis dan lebih terkenal dengan sebutan Kota Beras, kota Solok tumbuh dan berkembang menjadi kota perdagangan dan jasa. Artinya, kota ini bisa mewujudkan peningkatan perputaran Ekonomi, sebab persoalan ekonomi adalah persoalan yang mendasar bagi warga Kota Solok, kata Edho.

Lanjut Edho, dalam tahapan kampanye pilkada sedang berlansung ini, kta bisa melihat, mendengar mencaritahu program program yang di kampanyekannya,  dan juga bisa menilai dari sikap dan perilaku Cawako - Cawawako tersebut. Belakangan ini berita berita media online bertebaran di media sosial (medsos) tentang salah satu Cawako dan 2 pegawai ASN dilingkungan Pemko Solok di laporkan ke Bawaslu Kota Solok, terkait dugaan pelanggaran pemilu.

 Hal itu, sangat memprihatinkan bagi kita sebagai warga kota Solok, kita menginginkan dari seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang taat pada aturan berlaku, dan taat pada hukum berlaku, serta menjunjung tinggi Adab, apalagi pemimpin tersebut bakal jadi kepala daerah Kota Solok, ia akan menjadi panutan bagi masyarakat. 

Jadi, kami berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kota Solok untuk selalu menjaga independensi dan integritas. Terutama Bawaslu, dimana lembaga ini harus mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan damai.  Proses penyelenggaraannya, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan. Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang berlaku, agar kota kita ini mendapatkan pemimpin berkualitas, ucap Edho.

Sementara mantan pimpinan DPRD Kota Solok, Jon Hendra sangat prihatin dengan adanya laporan ke Bawaslu Kota Solok, menyeret 2 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah kota (Pemko) Solok, atas dugaan melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Jon Hendra mengatakan, pegawai ASN wajib bersikap netral dalam Pemilu Pilkada ini, itu dijelaskan dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu, Selasa (8/9/2024).

Kita meminta dan berharap kepada Walikota Solok Zul Elfian Umar, untuk memberikan peringatan keras bagi ASN atau pejabat BUMD ' yang terlibat politik praktis ditengah upaya menyonsong Pilkada Kota Solok, Damai, Jujur Bermartabat dan Betintegritas. Dimana peran Walikota sebagai pimpinan tertinggi ASN di lingkungan Pemko Solok harus mengingatkan kembali kepada ASN dilingkungannya terkait sikap netralitas dan integritas yang harus dijaga sebagai ASN selama pilkada berlansung, tidak hanya sebatas berbentuk himbauan semata, ungkapan, Jon Hendra selaku pemerhati Politik Kota Solok.

Mantan ketua partai PAN Kota Solok itu menjelaskan, peringatan keras itu dimaksud untuk mengingatkan kembali ASN agar tidak terlibat aktif dalam politik praktis sabagaimana yang telah diatur oleh undang-undang pemilu. 

"Peringatan dalam upaya mematik kesadaran  ASN agar tidak terjadi pelanggatan yang berdampak terhadap ASN itu sendiri," ucap Jon. 

Jangan karena kealpaan pemimpin, ASN tersandera dengan pelanggaran - pelanggaran yang semestinya tidak harus terjadi yang tentunya dapat berdampak fatal yang dapat berujung terjadi pidana pemilu, ujar mantan ketua PAN itu menambahkan.

Disisi lain, Surya Dimon tokoh masyarakat keluraha, Tanah Garam berharap dengan adanya dugaan kasus pelanggaran yang kini dalam penanganan Bawaslu, secepatnya menemui titik terang sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. 

Karena kita sudah sama sama berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada Kota Solok, Damai, Jujur Bermartabat dan Betintegritas, tentunya ini tidak hanya dimaknai sebatas slogan. Namun itu harus di lihatkan keseriusan semua pihak untuk mengaplikasikannya," kata, Surya Dimon.

Menurut informasi yang didapat, Cawako yang dilaporkan itu datang ke Bawaslu Kota  Solok untuk memberikan keterangan ke sentral Gakkumdu pada hari Selasa sekitar jam 9 wib, setelah 1 hari mangkir dari pemanggilan Bawaslu. Dan tahapan proses kelanjutan, kabarnya Gakkumdu masih berjalan proses, klarifikasi ahli. (Niko Irawan)

DPT Pilkada Kota Solok Naik 2.244 Pemilih Menjadi 58.076

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menyebutkan bahwa telah terjadi penambahan pemilih yang signifikan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Solok 2024. Hal itu diungkapkan oleh Ariantoni dalam Conference Press yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok di sekretariat KPU Kota Solok pada Rabu (9/10/2024).

Conference Press tersebut juga digelar KPU dalam rangka menyampaikan tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota sesuai PKPU nomor 2 tahun 2024, serta hasil rapat pleno KPU Kota Solok tanggal 7 Oktober 2024. Dalam tahapan yang telah dilaksanakan KPU Kota Solok secara umum kita telah melaksanakan seluruh tahapan dengan baik. Salah satu buktinya, kita sudah menetapkan dua pasangan calon Walikota/ Wakil Walikota Solok, yakni pasangan Nofi Chandra-Leo Murphy dengan nomor urut 1, dan pasangan Ramadhani Kirana Putra-Suryadi Nurdal dengan nomor urut 2.

Sementara, kita juga telah menetapkan DPT pemilih Kota Solok pada tanggal 19 September 2024 sebanyak 58.076 pemilih. Saat ini kita sedang membuka pelayanan pemilih tambahan, terang Ariantoni.

Didampingi komisioner lainnya, Abdul Hanan, Dessy Arisandi dan Yance Gafar, Ketua KPU mengatakan bahwa penambahan pemilih tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari posko pelayanan yang dibuka oleh KPU sejak beberapa waktu lalu.

Disebutkan Ariantoni, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Legislatif bulan Februari 2024 lalu sebanyak 55.832 pemilih. Namun pada Pilkada November ini terjadi peningkatan sebanyak 2.244 pemilih, dengan total DPT sekarang sebanyak 58.076 pemilih.

“Dalam kurun waktu beberapa bulan ini, terjadi peningkatan jumlah pemilih sebanyak 2.244 orang”

Penambahan pemilih itu terjadi pada pemilih pemula, baik yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun yang belum memiliki KTP, jelas Ariantoni.

Dalam pertemuan tersebut, KPU juga merilis jumlah pemilih dari disabilitas, pemilih pemula, pemilih G Z, pemilih milenial, pemilih G X, pemilih babyboomers dan pemilih preboomers.

KPU juga mengungkapkan pada Pilkada tahun ini, KPU telah menyiapkan sebanyak 118 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 13 kelurahan yang ada di Kota Solok. (Niko Irawan)

KemenPAN-RB Gelar Penilaian ZI-WBK dan WBBM secara Virtual

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Pemerintah Kota Solok terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan anggota melakukan praktik korupsi melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) di berbagai instansi.

Salah satu instansi yang saat ini tengah menjalani penilaian ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok.

Penilaian Zona Integritas dilakukan oleh Tim Penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara virtual, pada Selasa (08/10) di Ruang Pengawasan e-Government Balaikota Solok, yang diikuti oleh Kepala Disdukcapil serta jajaran dan Inspektorat Daerah.

Penilaian teknis dilakukan melalui zoom meeting dengan tim penilai dari Kemenpan RB, yang dibuka dengan pemaparan Kadisdukcapil selama 20 menit dan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara tim penilai dengan Kadisdukcapil. Sebelumnya Disdukcapil telah menyusun penilaian kelengkapan dengan mengirimkan bahan paparan dan video pembangunan Zona Integritas.

Penilaian Zona Integritas meliputi Enam Area Perubahan, antara lain Manajemen Perubahan, Penataan tata laksana, Penataan sistem manajemen SDM, Penguatan akuntabilitas dan Penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manajemen perubahan difokuskan pada peningkatan komitmen pimpinan, perubahan pola pikir, dan budaya kerja, guna meminimalkan kegagalan risiko ZI. Penataan tata laksana penekanan penggunaan informasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi manajemen pemerintahan, termasuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif, efisien, dan terukur.

“Dengan Hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pemanfaatan teknologi sesuai dengan tugas unit kerja pelayanan publik maka pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih optimal,” ungkap Ratnawati, SH.MM selaku Kadisdukcapil.

Di sisi lain, pengaturan sistem manajemen SDM bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme SDM. Penguatan akuntabilitas terfokus pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi, sementara penguatan pengawasan bertujuan mencegah pencegahan. Disdukcapil Kota Solok juga menciptakan berbagai inovasi dalam layanan publik.

Dengan komitmen tinggi dan berbagai inovasi yang telah dilaksanakan, Disdukcapil Kota Solok berharap dapat meraih predikat WBK/WBBM. Pencapaian ini akan menjadi bukti nyata upaya pemerintah dalam membangun pelayanan publik yang lebih bersih, transparan, dan profesional di Kota Solok. (Niko Irawan)

Pemprov Sumbar dan Pemko Solok Sosialisasi Aplikasi ELSIMIL

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Aplikasi ELSIMIL Versi III, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Solok melaksanakan sosialisasi dan penerapan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (ELSIMIL) kepada mitra kerja, termasuk Kantor Kementerian Agama.

Satuan Tugas (Satgas) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat, dipimpin Rifa Marlina, didampingi Susi Veli dan Rina dari Penyuluh dan Konsultan Keluarga Berencana Kota Solok, mengunjungi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala KUA, Zulkifli Zukma, di ruang kerjanya, Senin (7/10).

Dalam sosialisasi Aplikasi ELSIMIL Versi III, Rifa Marlina menjelaskan bahwa aplikasi ini merupakan program skrining dan pendampingan untuk calon pengantin (Catin).

Ditekankan pentingnya peran mitra kerja, seperti Kementerian Agama, tokoh agama, lembaga agama, penyuluh agama, dan pencatatan sipil, dalam mengkomunikasikan pencegahan dan penanganan stunting dalam bimbingan perkawinan maupun pra-nikah.

Susi Veli, Penyuluh dan Konsultan KB Kota Solok, menambahkan bahwa dalam Aplikasi ELSIMIL Catin mengisi data skrining kesehatan seperti biodata, berat badan, tinggi badan, Hb, dan lingkar lengan atas. Aplikasi ini secara otomatis melakukan penilaian untuk menentukan apakah calon pengantin berisiko atau ideal.

Selanjutnya pendampingan, Catin yang berisiko akan didampingi oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang terdiri dari Bidan, Kader PKK, dan Kader IMP.

TPK akan memberikan penyuluhan rutin dan pendampingan minimal 6 kali selama kehamilan. Media edukasi aplikasi ELSIMIL menyediakan informasi tentang kesiapan menikah dan hamil, kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan pencegahan kanker dan Sertifikat ELSIMIL. Sertifikat ini merupakan syarat untuk menikah.

Kepala KUA Kecamatan Tanjung Harapan, Zulkifli Zukma, menyambut baik sosialisasi ELSIMIL Versi III ini. Ia berharap mitra kerja dapat membantu Tim Pendamping Keluarga dalam penerapannya. Zulkifli menekankan pentingnya aplikasi ini dalam menekan angka stunting dengan mendeteksi calon pengantin yang berisiko memiliki balita stunting.

Zulkifli juga menegaskan perlunya koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi yang baik antara Pemerintah Daerah Kota Solok dengan mitra kerja, untuk membangun komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting melalui pendampingan calon pengantin dengan pengembangan aplikasi ELSIMIL. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya calon pengantin, untuk mendukung penerapan aplikasi tersebut.

“Sosialisasi ELSIMIL kepada mitra kerja Kota Solok merupakan langkah strategis. Penurunan stunting di Kota Solok dengan aplikasi ELSIMIL tidak terlepas dari peran para mitra kerja. Mari kita tuntaskan stunting di Kota Solok dengan kebersamaan dan bersinergi dalam penurunan stunting sehingga mencapai target yang diinginkan bersama,” ajaknya. (Niko Irawan)

Pemko Solok Gelar Seleksi Hafizh dan Hafizhah

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok menjadi saksi pembukaan Seleksi Hafizh - Hafizhah Kota Solok tahun 2024.

Acara ini berlangsung dengan khidmat dan penuh kebahagiaan, dihadiri oleh Wali Kota Solok yang diwakili Asisten I Nova Elfino, Kepala Kemenag Kota Solok, Kabag Kesra, serta delapan juri dari LPTQ Provinsi dan LPTQ Kota Solok, dan calon hafizh - hafizhah yang akan mengikuti seleksi, Senin (7/10).

Dalam laporannya, Kabag Kesra, Feri Hendria menjelaskan peserta seleksi mendaftar secara online melalui link yang disebar ke berbagai sekolah, madrasah, pondok pesantren, MDTA, dan pondok-pondok Al-Quran di Kota Solok.

Jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 880 orang, dan yang lulus untuk diseleksi berjumlah 774 peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 340 peserta akan diwisuda untuk hafalan 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, dan 30 juz.

Seleksi hafizh dan hafizhah tahun ini dilaksanakan mulai tanggal 7 hingga 10 Oktober 2024. Tim penilai utusan LPTQ Sumatera Barat, April Hidayat dan Irsyad, serta juri dari LPTQ Kota Solok, Kusrizal, Erizal, Nofrion, Mustarib, Edwin Shaleh, dan Asmaul Husna.

Asisten I Nova Elfino dalam sambutannya menyebut bahwa peserta seleksi adalah calon penghuni surga dan layak mendapatkan penghargaan atas usaha dan kerja keras mereka dalam menghafal Al-Qur'an. "Mari kita berusaha memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar selamat di dunia dan akhirat," pesan Nova Elfino.

Sementara itu, Kakankemenag, Mustafa mengucapkan terima kasih kepada Pemko Solok melalui Kabag Kesra atas pelaksanaan kegiatan keagamaan yang sangat mulia ini.

"Kami sangat berterima kasih kepada Pemko Solok yang selalu bersinergi dengan Kemenag Kota Solok dalam melaksanakan kegiatan keagamaan untuk mensyiarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an melalui seleksi hafizh - hafizhah ini. Semoga ini akan mencurahkan berkah bagi Kota Solok," ungkap Mustafa.

Mustafa juga memberikan apresiasi kepada para guru pembimbing di madrasah, sekolah, dan MDTA yang telah membimbing dan memotivasi anak-anak sehingga melahirkan generasi yang hafal Al-Qur'an.

Kegiatan dilanjutkan dengan arahan teknis penilaian seleksi oleh salah seorang juri, April Hidayat, sebelum peserta menuju lokasi seleksi yang telah ditentukan oleh panitia. (Niko Irawan)

Pilkada Kota Solok 2024, Netralitas ASN Disorot Banyak Pihak

 

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Sehubungan adanya laporan ke Bawaslu Kota Solok, yang menyeret 2 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah kota (Pemko) Solok, sebagai terlapor. Dimana 2 pegawai ASN itu duga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 

Hal itu menjadi sorotan banyak pihak ungkapan Jon Hendra, mantan pimpinan DPRD dan ketua PAN Kota Solok, pegawai ASN harus bersikap netral dalam Pemilu Pilkada 2024, karena itu dijelaskan dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu", Selasa (8/9/2024)

Maka dari itu, kita meminta dan berharap kepada Walikota Solok Zul Elfian Umar, untuk memberikan peringatan keras bagi ASN atau pejabat BUMD ' yang terlibat politik praktis ditengah upaya menyonsong Pilkada Kota Solok, Damai, Jujur Bermartabat dan Betintegritas. Dimana peran Walikota sebagai pimpinan tertinggi ASN di lingkungan Pemko Solok harus mengingatkan kembali kepada ASN dilingkungannya terkait sikap netralitas dan integritas yang harus dijaga sebagai ASN selama pilkada berlansung, tidak hanya sebatas berbentuk himbauan semata, ungkapan, Jon Hendra selaku pemerhati Politik Kota Solok.

Mantan Ketua DPD PAN Kota Solok itu menjelaskan, peringatan keras itu dimaksud untuk mengingatkan kembali ASN agar tidak terlibat aktif dalam politik praktis sabagaimana yang telah diatur oleh undang-undang pemilu. 

"Peringatan dalam upaya mematik kesadaran  ASN agar tidak terjadi pelanggatan yang berdampak terhadap ASN itu sendiri, " Ucap Jon. 

Jangan karena kealpaan pemimpin, ASN tersandera dengan pelanggaran - pelanggaran yang semestinya tidak harus terjadi yang tentunya dapat berdampak fatal yang dapat berujung terjadi pidana pemilu, ujar, mantan ketua PAN itu menambahkan

Disisi lain, Surya Dimon tokoh masyarakat keluraha, Tanah Garam berharap dengan adanya dugaan kasus pelanggaran yang kini dalam penanganan Bawaslu, secepatnya menemui titik terang sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. 

Karena kita sudah sama sama berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada Kota Solok, Damai, Jujur Bermartabat dan Betintegritas, tentunya ini tidak hanya dimaknai sebatas slogan. Namun itu harus di lihatkan keseriusan semua pihak untuk mengaplikasikannya," kata, Surya Dimon.

Sebelumnya, Jumat, 4 Oktober, tim Hukum pasangan NC - LM melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terhadap terlapor cawako Dr.Ramadhani Kirana Putra yang turut menyeret 2 pegawai ASN di salahsatu Dinas di Pemerintahan Kota Solok. 

Laporan Tim Hukum CN LM diantarkan oleh Dr. Aermadepa, SH.MH, Amnasmen,SH, dan kru. Laporan itu diterima oleh pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Solok atas nama Syifaun Istiqaamah Alqudus yang didampingi langsung Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin, Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Ilham Eka Putra, dan Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Eka Rianto serta dari Kejaksaan dan Kepolisian, dengan tanda bukti penyampaian laporan, Nomor: 01/PL/PW/Kota/03.07/X/2024.  

Setelah laporan diterima pihak Bawaslu, kita bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok,  lansung melakukan rapat pleno dan 1 hari setelah laporan diterima pihak Bawaslu menyatakan berkas laporan telah memenuhi sarat untuk diregister, dan Bawaslu melakukan pemanggilan terhadap terlapor cawako Ramadhani Kirana Putra dan 2 pegawai ASN agar hadir ke Sekretariat Bawaslu untuk membarikan keterangan kepada sentral Gakkumdu, pada hari Senin (7/9/2024), ucap Ketua Bawaslu, Rafiqul Amin,S.Pd.

Lanjut ketua Bawaslu mengatakan, pihak terlapor atas nama cawako Ramadhani Kirana Putra, tidak bisa hadir ke Bawaslu, pabila terlapor tidak menunjukan sikap kooperatif atau tidak juga hadir, maka kita bersama Gakkumdu tetap melanjutkan proses terlapor atas dugaan melanggar, Pasal 287, 287A dan 288  dalam Undang Undang no 6 tahun 2020 tentang Perubahan UU no 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati / Walikota.

Namun pihak terlapor 2  pegawai ASN Pemko Solok, atas nama pak Fajar Surya Kusuma dan pak Eko, telah hadir di kantor Bawaslu sekitar jam 12 wib untuk memberikan keterangan kepada sentral Gakkumdu, dimana 2 ASN itu duga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 

Keterangan yang kita dapatkan dari pihak pelapor maupun pihak terlapor atauVerifikasi dari kedua belah pihak. Hal itu akan menjadi bahan kajian kami di Bawaslu untuk rapat bersama sentral Gakkumdu apakah ini masuk dalam tindak pidana atau tidak,"itu tergantung keputusan rapat sentral  Gakkumdu," Papar, Ketua Bawaslu Kota Solok. Sentra Gakkumdu terdiri dari Komisioner Bawaslu, Kepolisan, dan Kejaksaan. (Niko Irawan)

Pemko Solok Terima Penghargaan WTN

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menerima penghargan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 dari Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, Sabtu (7/9/24) di Ballroom JIExpo Kemayoran, Convention Center & Theater Area, Jl. H. Benyamin Suaeb, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

Wako Zul Elfian Umar mengucapkan terima kasih Alhamdulillah, karena Kota Solok berhasil memperoleh Piala WTN 2024. Ini merupakan bukti kerja keras serta perbaikan yang terus menerus kami lakukan dalam tata kelola transportasi di Kota Solok.

“Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam bidang transportasi perkotaan,” sebut Wako.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam memberikan manfaat transportasi yang baik bagi masyarakat.

“Secara konsisten kami memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha suatu penghargaan prestise untuk pemerintah daerah yang telah melakukan kegiatan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

WTN ini juga sebagai upaya peningkatan layanan transportasi di daerah agar terus mendukung mobilitas masyarakat yang memadai serta mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Penghargaan ini sebagai manifestasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan keselamatan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

"Sekali lagi saya ucapkan selamat dan apresiasi. Kami melihat bahwa, banyak daerah yang antusias melakukan pengembangan inovasi dan upaya-upaya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selamat untuk pemerintah daerah," jelasnya.

Dari hasil penilaian yang ditetapkan 76 provinsi, kota serta kabupaten mendapatkan penghargaan yang terdiri dari dua kategori penghargaan, yakni Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dan Piala Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama.

Piala Wahana Tata Nugraha diberikan kepada 61 kota/kabupaten, dengan rincian Kota Raya (lima kota/kabupaten), Kota Besar (enam kota/kabupaten), Kota Sedang (23 kota/kabupaten), dan Kota Kecil (27 kota/kabupaten). Sedangkan Piala WTN Wiratama diberikan ke 15 provinsi. (Niko Irawan)

Diskominfotik Sumbar Gelar FGD Strategi Transformasi Digital

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) tematik bertajuk "Strategi Pengembangan Transformasi Digital Nagari/Desa/Kelurahan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat".

Kegiatan ini sekaligus penandatangan nota kesepakatan Pengembangan Transformasi Digital Untuk Transformasi Ekonomi oleh Kepala Dinas dan perwakilan Kominfo se-Sumatera Barat yang berkumpul di Labuan Sundai, Tarusan, Pesisir Selatan, Minggu (06/10).

Dalam diskusi FGD, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Siti Aisyah, menyampaikan bahwa tahun ini menjadi tahun peletakan fondasi yang penting dalam transformasi Nagari digital.

“Target kami di tahun ini mencakup peletakan pondasi pengembangan transformasi digital di Dua Nagari. Selain itu, kami juga menjalin kemitraan dengan Perusahaan, Penyedia, dan Bank untuk mendukung langkah ini. Pendampingan ekonomi digital kepada dua nagari juga menjadi prioritas kami,” ujar Siti.

Siti juga menekankan pentingnya pemetaan pedagang tradisional, terutama petani, di Desa dan Nagari dari Kabupaten/Kota sebagai bagian dari proyek pengembangan transformasi ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian saat ini masih berada di angka 10%, dan ini membutuhkan peningkatan,” tambahnya.

Reza, perwakilan Kominfo Kota Pariaman, menggarisbawahi permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program di lapangan.

Salah satu masalah yang kami hadapi adalah belum adanya data kelompok kerja atau kelompok masyarakat. Kegiatan yang dilakukan di desa belum terkelompok dengan baik. Meski pendataan di desa sudah dilakukan dan literasi digital telah dilaksanakan, namun antusiasme terhadap masyarakat literasi digital masih rendah. Selain itu , tersedia belum aplikasi pemasaran digital yang mendukung pedagang di daerah. Kami berharap dapat bekerja sama dengan perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, atau platform lainnya untuk meningkatkan pemasaran produk lokal,” ujar Reza.

Reza juga menambahkan bahwa pelaksanaan program ini memerlukan keterlibatan dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Kementerian terkait, guna memastikan tercapainya transformasi digital di desa.

Sementara itu, Rovanly Abdams, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya, menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan ini.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, saya sangat mendukung kegiatan transformasi digital yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Kami percaya bahwa dengan transformasi digital, ekonomi kreatif di Sumatera Barat akan lebih maju.” jelasnya.

Kerjasama ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid dalam mempercepat transformasi digital di Nagari/ Desa/ Kelurahan, dengan fokus utama pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui digitalisasi. (Niko Irawan)

Pasca Tim Hukum NC LM Melaporkan, Cawako RDKP Mangkir dari Panggilan Bawaslu Kota Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Pasca pelaporan yang dilakukan oleh Tim Hukum NC-LM ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok, pada Jumat (4/9/2024) kemaren. Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok, lansung  melakukan upaya pemanggilan untuk meminta keterangan terhadap terlapor Cawako Ramadhani Kirana Putra dan 2 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemko) Solok , pada hari Senin (7/9/2024). 

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Rafieq, S,Pd saat dikomfirmasi di ruang kerjanya, sehari sesudah menerima laporan dari buk Aermadepa,SH.MH dengan Nomor: 01/PL/PW/Kota/03.07/X/2024  laporan tersebut telah diregister. 

Setelah itu Kita bersama Gakkumdu lansung bergerak untuk melakukan pemanggilan terhadap terlapor yaitu, cawako Ramadhani Kirana Putra, namun pihak terlapor tidak bisa hadir, dan mudah - mudahan besok terlapor akan hadir di Bawaslu untuk memberikan keteranga ke Gakkumdu. Apabila terlapor tidak menunjukan sikap kooperatif atau tidak juga hadir, maka kita bersama Gakkumdu tetap melanjutkan proses terlapor atas dugaan melanggar, Pasal 287, 287A dan 288  dalam Undang Undang no 6 tahun 2020 tentang Perubahan UU no 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati / Walikota, ucap, ketua Bawaslu

Lanjut ketua Bawaslu mengatakan, pihak terlapor dari 2 ASN Pemko Solok, atas nama pak Fajar Surya Kusuma dan pak Eko, telah hadir di kantor Bawaslu sekitar jam 12 wib untuk memberikan keterangan kepada sentral Gakkumdu, dimana 2 ASN itu duga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 

Keterangan yang kita dapatkan dari pihak pelapor maupun pihak terlapor atauVerifikasi dari kedua belah pihak. Hal itu akan menjadi bahan kajian kami di Bawaslu untuk rapat bersama sentral Gakkumdu apakah ini masuk dalam tindak pidana atau tidak, "Itu tergantung rapat sentral  Gakkumdu lagi," papar, Ketua Bawaslu Kota Solok.

Dimqna pada saat tim Hukum NC-LM melaporkan Pasangan Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM dan Suryadi Nurdal, SH. Diduga berkampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah Kota (Pemko) Solok pada 28 September 2024 lalu, Ramadhani Kirana Putra dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, Jumat (4/10/2024).

Selain Cawako Ramadhani, 2 (dua) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Solok di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), turut dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024. Jika pelaporan ini terbukti, Cawako Ramadhani Kirana Putra dan 2 ASN Pemko Solok tersebut terancam sanksi berat. Bagi Ramadhani, sanksi terberat adalah diskualifikasi atau pembatalan sebagai Calon Walikota Solok, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 Tahun 2024 tentang Kampanye dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara, 2 ASN tersebut diduga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 

Pelaporan Tim Hukum NC-LM tersebut, diterima oleh pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Solok atas nama Syifaun Istiqaamah Alqudus yang didampingi langsung Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin, Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Ilham Eka Putra, dan Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Eka Rianto serta dari Kejaksaan dan Kepolisian, dengan tanda bukti penyampaian laporan, Nomor: 01/PL/PW/Kota/03.07/X/2024.  

Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin mengatakan bahwa Bawaslu telah menerima laporan Tim Hukum Paslon NC-LM, Dr. Aermadepa, SH, MH dan kru atas dugaan pelanggaran pemilihan (Pilkada Kota Solok 2024). 

"Setelah adanya laporan ini, tindaklanjutnya kita akan menggelar rapat pleno untuk memeriksa kembali terhadap laporan apakah sudah terpenuhi syarat formilnya," kata Rafiqul Amin

Rafiqul Amin mengungkapkan bahwa dalam pelaporan tersebut juga disertakan dukumen berupa tertulis sekaligus CD Video (VCD). Menurutnya, jika syarat formilnya terpenuhi laporan itu tentunya akan diregister, namun jika tak terpenuhi Bawaslu akan memberi waktu untuk melengkapi temuan (Bukti) tersebut.

"Jika laporan tersebut diregister, artinya satu kali dua puluh empat jam langsung kita lakukan pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu," pungkasnya. (Niko Irawan)

Sahabat PPP Sumbar Dukung Penuh Epyardi Asda di Pilkada Sumbar 2024

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Ratusan para tokoh, sahabat dan senior dari Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Barat sambangi kediaman Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar di Chinangkiak guna memberikan support serta dukungan dalam Pemilihan Gubernur Sumbar pada 27 November 2024 mendatang.

Kedatangan ratusan sahabat Epyardi Asda ini bukan tidak beralasan. Memiliki history dan hubungan kedekatan sejak tahun 2003 lalu, para dedengkot dari Partai berlambang Ka'bah ini tampil karena sebuah rasa yang ada.

"Perjalanan panjang langkah politik Epayardi Asda bersama Partai PPP, memberikan kesan tersendiri bagi sahabat sahabatnya di dalam tubuh Partai PPP".

Berkiprah sebagai Politikus di bawah naungan Partai PPP sejak 2003 lalu, mengantarkan Epyardi Asda ke kursi Ketua DPW PPP Sumatera Barat pada tahun  2004. Tidak terhenti, langkah politik sang Capten berlanjut di tahun  2009 sebagai salah satu Ketua di DPP PPP, serta menjadi anggota DPR RI 3 periode.

Namun karena pergeseran kekuasaan di tubuh Partai Ka'bah tersebut, Epyardi Asda terpaksa hengkang dari Partai PPP pada tahun 2013/ 2014, kemudian ia berlabuh di Partai Amanat Nasional (PAN).

Usai menghabiskan masa jabatanya sebagai Bupati Solok, Epyardi Asda merasa terpanggil untuk membangun Propinsi Sumbar. Berbekal niat yang tulus, ia kemudian mencoba peruntungan untuk berlaga di kancah politik sebagai calon Gubernur Sumatera Barat dengan mengangkat tagline "Otewe".

Berbagai halangan dan rintangan yang muncul untuk menghambat langakah otewe menuju Sumbar. Mulai dari minimnya dukungan sampai kesulitan mencari pasangan. Terakhir, hasil survey yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga, menyatakan Epyardi Asda jauh di bawah kandidat lainnya. Namun semua itu terlewati, dukungan yang semulanya minim, sekarang malah semakin tidak terbendung.

Memiliki history yang panjang di PPP, membuat beberapa tokoh senior Partai tersebut tergelitik untuk memberikan support. Melihat berbagai polemik menghantam Otewe, memunculkan semangat juang dan jiwa korsa para sahabat untuk menghancurkan tirani yang menjadi sekat.

Dengan tekad bulat, para tokoh dan sahabat sesama anggota Partai PPP, bergerak dan menyatakan dukungan kepada sang Capten untuk terus maju dan menangkan Pilkada Sumbar.

Seperti yang di ungkapkan oleh Yulfadri Nurdin. Mantan Ketua DPW PPP Sumbar, Mantan anggota DPRD Propinsi dan mantan Wakil Bupati Solok, yang merupakan salah satu pemakarsa munculnya dukungan ini.

Dalam sambutanya, Yulfadri mengucapkan selamat datang kepada para tokoh dan sahabat PPP se-Sumbar dalam acara silahturahmi untuk pemenangan Epyardi Asda dan Ekos Albar menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, periode 2025 - 2029.

Yulfadri menuturkan, hari ini kami dari segenap kader PPP, baik yang masih aktif di pengurus ataupun yang tidak, serta para mantan Caleg dari PPP se-Sumatera Barat, berkumpul disini untuk menunjukan solidaritas dukungan kepada Epyardi Asda.

Yulfadri mengungkapkan bahwa gerakan ini bukan tanpa alasan. Seperti di ketahui Epyardi Asda bergabung dengan partai PPP dari tahun 2003 sampai 2013/ 2014. Dengan latar belakang hubungan emosional inilah yang mendorong kader PPP untuk menggalang solidaritas dan mengdeklarasikan dukungan terhadap Epyardi Asda.

Dengan rentang waktu 15 tahun kebersamaan dengan Epyardi Asda di PPP, tanpa disadari hal itu malah memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan yang tinggi. Sehingga historia tersebut membekas bagi rekan rekan PPP sampai saat ini.

Yulfadri juga mengungkapkan, bahwa sahabat PPP yang hadir hari ini terdiri dari 19 Kabupaten/ Kota se- Sumatera Barat, itu lebih kurang 900 orang.  "Ketika Para Tokoh, Sahabat Dan Senior Turun Gunung," apa yang akan terjadi?" ucapnya sambil tersenyum lebar.

Pada kesempatan itu, beberapa senior dari PPP mengungkapkan rasa kekagumanya terhadap sosok Epyardi Asda, hingga membangkitkan rasa peduli dalam bentuk dukungan dan support terhadapnya.

Seperti yang di ungkapkan oleh Andi Ardi, kader PPP Kota Bukittinggi. Ia menyebutkan bahwa mereka datang hari ini dengan menggunakan 10 mobil pribadi. Hari ini kami menyatakan sikap mendukung penuh Epyardi Asda untuk menjadi Gubernur Sumatera Barat.

Senada dengan itu, Syamsurizal, Sekretaris Partai DPC PPP Kepulauan Mentawai juga menyatakan siap memenangkan Epyardi Asda di Kepulauan Mentawai. Kami berharap kedepannya dibawah Gubernur yang baru, Mentawai lebih diperhatikan dan dianggap sebagai bahagian dari Sumbar.

Syafrizal, ST, mantan Ketua DPC PPP Kabupaten Agam turut menyampaikan apresiasinya atas digelarnya pertemuan di Cinangkiak ini. Ia menyebutkan, dengan kehadiran para kader disini, artinya ini merupakan sebuah bentuk dukungan yang serius dari semua kader PPP terhadap Epyardi Asda dan Ekos Albar.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Chairil Chan. Ia yang mewakili Kabupaten 50 Kota sebagai kader dan senior di Partai PPP Sumatera Barat, menyatakan tegak lurus dengan mendukung otewe untuk menjadi Gubernur Sumbar.

"Kami seluruh perwakilan kader dari Sumbar yang hadir, sepakat untuk membesarkan Epyardi Asda yang sudah membesarkan PPP dengan menjadi anggota DPR RI 3 periode," tegasnya. (Niko Irawan)

Deteksi Dini PTM, Dinkes Kota Solok Gelar Sosialisasi

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dinas Kesehatan Kota Solok melalui Puskesmas Nan Balimo mengggelar sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok, Jum’at (4/10/2024). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pegawai DLH akan pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit tidak menular sejak dini.

dr. Irma Handayani, menjelaskan beberapa jenis penyakit tidak menular yang umum dijumpai, seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung dan stroke. Ia menekankan  meskipun penyakit ini tidak langsung menular dari satu individu ke individu lain, gaya hidup tidak sehat seperti pola makan tidak seimbang, kurang olahraga, dan stres berlebih dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit tersebut.

Setelah dilakukannya cek kesehatan, diketahui rata-rata pegawai DLH berbadan sehat. Namun hasil pemeriksaan juga menunjukkan beberapa pegawai memiliki kolesterol tinggi, karena kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak sehat (memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi), kurang berolahraga atau beraktivitas, serta kebiasaan merokok.

"Salah satu langkah paling penting adalah dengan melakukan pencegahan sejak dini, melakukan pola hidup sehat, seperti rajin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok yang sangat berpengaruh dalam mencegah penyakit tidak menular," jelas dr. Irma.

Perlu diketahui bersama bahwa penyakit tidak menular ini berisiko tinggi menimbulkan kematian mendadak seperti jantung koroner atau angin duduk. Selain memberikan informasi mengenai penyebab dan gejala penyakit tidak menular, kegiatan ini juga menyertakan sesi tanya jawab antara pegawai dan narasumber. 

Banyak pegawai yang antusias bertanya mengenai cara menjaga kesehatan, mengatur pola makan yang seimbang, serta cara mengatasi stres agar terhindar dari risiko penyakit tidak menular.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Teti Anggraini, menyampaikan apresiasi atas sosialisasi yang diberikan oleh pihak Puskesmas Nan Balimo. Ia berharap para pegawai dapat lebih sadar akan pentingnya pola hidup sehat dan berperan aktif dalam menjaga kesehatan mereka, sehingga dapat terhindar dari risiko penyakit tidak menular. (Niko Irawan)

TP-PKK Kota Solok Laksanakan Pembinaan Dasawisma, PKK RT dan RW

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Tim Penggerak PKK Kota Solok melaksanakan pembinaan administrasi Dasawisma, PKK RT/PKK RW sekaligus pemanfaatan aplikasi Sipedas bagi anggota Dasawisma di Aula Kantor Lurah KTK , Jum'at (4/10).

Pembinaan ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari Ketua kelompok Dasawisma, dan Kader PKK tingkat RT/RW. Kegiatan ini juga diikuti oleh Kasi Kesra Kelurahan KTK sebagai Verifikator data dari Aplikasi Sipedas di Tingkat Kelurahan.

Acara di hadiri oleh Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Solok, Suryati. Dalam sambutannya Ia menyampaikan tugas pokok dan fungsi Dasawisma, PKK RT/RW serta buku-buku yang harus disediakan dan diisi guna menciptakan tertib administrasi.

“Pengelolaan administrasi yang baik dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan organisasi. Tertib administrasi ini dapat mempermudah pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PKK,” tutur Suryati.

Sekretaris TP-PKK Kota Solok melanjutkan pemaparan tentang aplikasi Sistem Informasi Dasawisma Online disingkat Sipedas.

“Aplikasi ini sangat berguna sekali bisa mempermudah kita untuk melihat data dasawisma secara online di kota Solok, mengingat teknologi semakin berkembang maka perlu juga kita tingkatkan inovasi-inovasi agar mempermudah ibu-ibu bekerja di lapangan, maka dari itu kami seringkali mengadakan pembinaan ini bertujuan supaya para kader memahami dan mengetahui apa fungsi administrasi bagi pkk dan kegunaan dari aplikasi sipedas tersebut,” jelas Suryati.

Sekretaris I TP-PKK Kota Solok Asnimar menerangkan tentang tata cara pengisian data administrasi PKK. Ia Juga memaparkan kendala yang mungkin dihadapi dan solusinya.

Untuk pemanfaatan aplikasi Sipedas peserta dipandu oleh operator sipedas TP-PKK Kota Solok, Divano Febrian selaku. Vano menerangkan tentang tata cara untuk penggunaan aplikasi sipedas serta langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan bila nantinya ada kendala dalam penggunaan aplikasi Sipedas nantinya.

Acara dihadiri juga oleh Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Solok, Ketua dan Perwakilan Tim Penggerak PKK Kelurahan KTK. (Niko Irawan)

Disdik Kota Solok Gelar Talkshow Peran dan Karya Guru

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Guru mempunyai peran penting dalam membentuk generasi penerus agar siap menghadapi tantangan zaman. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, Irsyad, M.Pd saat membuka talkshow Pendidikan bertajuk “Peran dan Karya Guru dalam Transformasi Pendidikan” yang digelar di Gedung Kubung 13 pada Rabu, (3/10).

Talkshow ini dihadiri oleh 300 peserta, terdiri dari pengawas Dinas Pendidikan, kepala sekolah, serta guru dari jenjang SMA, SMK, SMP, SD, PAUD, dan SLB di Kota Solok. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para guru agar semakin berperan aktif dalam upaya transformasi pendidikan di era modern.

“Guru bukan hanya sekadar pengajar, namun juga pelopor perubahan dalam pendidikan. Melalui kreativitas dan inovasi, para guru dapat menggerakkan transformasi yang positif di sekolah-sekolah, dan nantinya akan ada narasumber hebat yang akan memberikan praktik baik dan saya berharap ini akan jadi motivasi untuk meningkatkan diri dan sekolah masing-masing,” papar Irsyad dalam sambutannya.

Ia berharap acara ini dapat menjadi sarana berbagi ilmu dan pengalaman untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Solok.

Acara ini menghadirkan Ketua Tim Kerja PHP BGP Sumatera Barat, Rosa Ria Ayu, S.Pd, yang memberikan arahan tentang pentingnya sinergi dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adaptif.

Selain itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya, yang diwakili oleh Noviana Idaningrum, S.Pd, M.Si, juga memberikan pandangan mengenai perkembangan kebijakan pendidikan dan bagaimana pendidikan saat ini.

Talkshow ini menghadirkan sejumlah narasumber yang ahli di bidang pendidikan, termasuk Suri Amelia, M.Pd, dan Mira Sukmawati, S.Pd sebagai narasumber dari Sekolah Penggerak. Mereka memaparkan pengalaman dan strategi yang diterapkan di sekolah untuk mendorong siswa menjadi lebih kreatif dan inovatif.

Sementara itu, para narasumber Guru Penggerak, seperti Dede Erlina, S.Pd, Helmi Irawati, M.Pd, Tensis Warni, S.Pd, dan Hutri Sasrida, M.Si, berbagi cerita inspiratif mengenai pentingnya peran guru sebagai agen perubahan di sekolah masing-masing.

Tidak hanya itu, Deni Santalina sebagai narasumber dari Kelompok Belajar, serta Irfan Gafur, S.Pd dan Wide Safira, S.Pd sebagai narasumber Literasi Numerasi, turut menyampaikan materi terkait pentingnya kemampuan literasi dan numerasi bagi siswa. Selanjutnya Rini Astria sebagai narasumber Transisi PAUD-SD menekankan pentingnya peran guru dalam mendukung transisi siswa dari pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar, agar anak dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan pendidikan formal.

Acara ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para guru di Kota Solok untuk terus meningkatkan kompetensi dan berperan aktif dalam mentransformasi pendidikan menuju arah yang lebih baik. Dengan kerjasama semua pihak, terutama guru, diharapkan mutu pendidikan di Kota Solok akan semakin meningkat dan mampu bersaing di tingkat nasional. (Niko Irawan)

Wako Solok dan Dispora Sambangi Kantor PSSI Pusat

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Menanjaknya prestasi sepakbola di bawah naungan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) saat ini meningkatkan harapan masyarakat terhadap Tim Nasional yang saat ini tengah menapaki babak kualifikasi babak 3 merebut tiket ke Piala Dunia 2026.

Sejalan dengan perkembangan prestasi ini, Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar juga menaruh perhatian besar untuk bertumbuhnya prestasi sepakbola di Kota Solok dengan mengunjungi kantor pusat PSSI di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Selatan, Kamis (3/10). 

Kunjungan Wali Kota Solok yang didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Nurzal Gustim dan Plt. Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga, Respipal Hendri diterima langsung oleh Dessy Afrianto Deputi Bidang Sepakbola Sekretariat Jenderal PSSI dan Anggota Exco PSSI, Muhammad.

Pada kesempatan ini, Wali Kota mengharapkan dukungan PSSI dalam meningkatkan pembinaan atlet sepakbola usia dini di Kota Solok. Di samping itu juga menyampaikan keinginannya agar Stadion H. Marah Adin Kota Solok nantinya dapat diresmikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. 

"Sepakbola merupakan cabang olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat Kota Solok. Saat ini Pemko Solok telah rampung membangun stadion sepakbola yang diberi nama stadion H. Marah Adin. Pembangunan tahap awal ini tersedia fasilitas lapangan sepakbola dan tribun sisi barat, untuk tribun sisi timur, utara dan selatan yang akan dituntaskan melalui anggaran pembangunan tahap selanjutnya,” ungkap Wako Zul Elfian di ruang rapat Sekjen PSSI.

Zul Elfian melanjutkan, pembinaan atlet sepakbola usia dini merupakan cita-cita yang sudah lama kami didambakan, dimana nantinya sebanyak 30 anak yang punya bakat sepakbola dibina dengan memperhatikan semua kebutuhannya, tidak hanya skill bolanya juga pendidikannya. Untuk menjalankan rencana program itu tetap membutuhkan dukungan penuh dari PSSI. 

“Apalagi kita telah membangun sebuah stadion walaupun dengan segala keterbatasan dan saat ini sudah mulai dirasakan manfaatnya. Kita juga nanti dalam waktu dekat akan resmikan dan besar harapan dapat diresmikan langsung oleh Ketua Umum PSSI,” harap Wako.

Deputi Bidang Sepakbola PSSI, Dessy Afrianto sangat mengapresiasi keinginan Wali Kota Solok untuk memajukan sepakbola di daerah dan tidak banyak kepala daerah yang menaruh perhatian pada sepakbola khususnya usia dini.

“Pembinaan sepakbola di akar rumput memerlukan kolaborasi yang baik antara Askot dengan Pemerintah daerah. Sarana lapangan sepakbola di setiap kelurahan merupakan hal yang penting. Dengan adanya lapangan yang mampu meningkatkan minat atlet untuk lebih giat berlatih,” paparnya. (Niko Irawan)

Tim Hukum Pasangan No Urut 1 Melaporkan Pasangan no urut 2 ke Bawaslu Kota Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Tim Hukum no urut 1 Nofi Candra - Leo Murphy pasangan calon Walikota  - Wakil Walikota Solok, melaporkan pasangan no urut 2 Ramadhani Kirana Putra, ke Bawaslu Kota Solok yang di duga melakukan kampanye tanpa izi, dan kegiatan kampanye itu melibatkan aparatur sipil negara dan kampanye dilokasi milik pemerintah atau negara.

Hal itu disampaikan oleh tim hukum pemenangan NC LM, yang ikut dihadiri oleh ketua pemenangan Yutriscan, SE kepada awak media melalui jumpa pers, Jumat (4/10/2024) 

Pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Calon Walikota atas nama bapak Ramadhani Kirana Putra. diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati / Walikota. Dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024. Serta, melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS," sebut Dr. Aermaďepa, SH. MH.

Dikatakannya, pelanggaran kampanye yang dilaporkan ke Bawaslu kota Solok, baru satu dari sekian banyak laporan indikasi pelanggaran yang masuk ke meja pusat pelaporan yang sudah di buka oleh tim hukum dan sudah diiverifikasi oleh tim hukum pemenangan NC LM. 

Selain itu, tim hukum NC-LM, Annasmen, SH sebagai pembicara juga menyampaikan, bahwa berdasarkan laporan-laporan yang masuk, fakta serta kondisi berdasarkan penglihatan di lapangan, tim hukum NC-LM selanjutnya sampaikan beberapa point pernyataan dan imbauan.

Pilkada adalah proses representasi perwujudan hak-hak rakyat dalam seleksi kepemimpinan di setiap daerah. Setiap tahapan itu mesti di pastikan oleh semua kita dilaksanakan dengan cara, proses dan hasil yang jujur, terbuka, adil dan bermartabat.

Kami menghimbau perangkat daerah, stake holder, badan badan yang berpotensi di jadikan alat kepentingan politik, agar menghindari, menolak dengan tegas, memfasilitasi, membuat kebijakan atau terlibat dalam kegiatan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kami tim hukum NC LM berdasarkan laporan masyarakat tsb akan melakukan langkah-langkah preventif dengan mendatangi dan berkoordinasi dgn beberapa institusi yg berpotensi melakukan kebijakan dan tindakan politik keberpihakan pada salah satu pasangan calon pada pilkada kota Solok”

Selanjutnya, Tim hukum NC-LM juga mengajak kepada semua pihak agar mendukung terciptanya proses pilkada yang adil, jujur, bermartabat, dan menolak kecurangan hingga terpilih pemimpin yang amanah,berintegritas dan berpihak pada kepentingan rakyat Solok. (Niko Irawan)

Pemko Solok Buka 194 Formasi PPPK 2024

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Berdasarkan surat pengumuman Walikota Solok Nomor : 800.1.2.2/773/BKPSDM-2024 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Solok tahun 2024, Pemko Solok membuka pendaftaran PPPK dengan jumlah 194 formasi.

Dalam surat tersebut, dibuka sebanyak ratusan alokasi jabatan diantaranya Tenaga Guru 42 jabatan, Tenaga Kesehatan 50, dan Tenaga teknis 102.

Adapun persyaratan umumnya diantaranya Warga Negara Republik Indonesia, Batas usia paling rendah 20 tahun,  Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih, Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, Memiliki kualifikasi Pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan (Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat pada portal https://sscasn.bkn.go.id).

Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor  : Pt.01.03/F/570/2024 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Sementara itu kualifikasi Pendidikan Tenaga Guru sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 1311/B.B1/HK.04.01/2024 Tentang Kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

Pelamar juga harus Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar,  Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi sebelumnya, Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk PPPK, Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar, yang dinyatakan dengan surat Pengalaman Kerja dari Pimpinan Unit Kerja.

Berikut tata cara pendaftaran antara lain Pendaftaran dilaksanakan secara online pada laman resmi BKN di laman https://sscasn.bkn.go.id dengan tata cara sebagai berikut yaitu  Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif, Agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan pendaftaran, pelamar diminta untuk memperhatikan dengan cermat setiap keterangan/ instruksi / pemberitahuan/ peringatan yang muncul di laman pendaftaran online tersebut dan pastikan semua data terisi dengan benar, Pelamar wajib membuat akun menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL,  Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada SSCASN masing-masing, Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan jabatan PPPK sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang Disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang Disabilitas, Pelamar mengisi data pada portal https://sscasn.bkn.go.id , Pelamar mengunggah hasil pindai dokumen asli, lengkap (tidak terpotong), serta dapat dibaca dengan jelas kemudian Klik centang pada setiap data di form Resume dan pastikan bahwa data tersebut terisi dengan lengkap dan benar, kemudian Akhiri Proses Pendaftaran. Data yang telah dikirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun, Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2024.

Adapun dokumen yang diperlukan untuk diunngah diantaranya Scan ASLI Kartu Tanda Penduduk, Scan Surat Lamaran ASLI diketik/ tulis tangan ditujukan ke Wali Kota Solok Cq. panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kota Solok Formasi Tahun 2024 menggunakan Materai elektronik atau materai konvensional Rp. 10.000 (format terlampir) dan ditandatangani, Scan Surat Pernyataan 5 (lima) Point ASLI menggunakan Materai elektronik atau materai konvensional Rp. 10.000 (format terlampir) dan ditandatangani, Scan Ijazah ASLI sesuai kualifikasi pendidikan (khusus formasi dengan kualifikasi pendidikan profesi wajib melampirkan ijazah D.III, D.IV/S1 dan ijazah profesi), khusus untuk Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik) yang linier di Upload dan di Scan gabung dengan ijazah, Scan Transkrip Nilai Akademik ASLI, Pas foto warna terbaru dengan latar belakang warna merah,  Bagi pelamar Formasi Tenaga Kesehatan yang mempersyaratkan STR, ditambah dengan Scan Surat Tanda Registrasi (STR) ASLI yang masih berlaku minimal sampai dengan saat mendaftar (bukan STR internship).

Disamping itu Khusus bagi penyandang Disabilitas, ditambah dengan Scan Surat Keterangan Dokter ASLI dari Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan atau derajat Disabilitas;

Kemudian pelamar juga harus mengirimkan Video singkat dengan durasi minimal 2 (dua) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar. Yang diunggah pada SSCASN hanya link videonya saja, sedangkan file video diunggah pada aplikasi penyimpanan seperti googledrive, dropbox, dll,  Semua dokumen yang dipersyaratkan di-scan dengan kualitas yang dapat dibaca dengan baik, Pastikan semua dokumen yang diunggah dapat terbaca, kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi.

Surat rekomendasi pengalaman kerja dan berkinerja baik yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut Bagi Pelamar wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jabatan pelaksana, fungsional jenjang terampil dan pertama.

Adapun Pimpinan Unit Kerja yang menandatangani adalah Kepala Puskesmas bagi Pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas,  Direktur Rumah Sakit bagi Pelamar yang memiliki pengalaman kerja di RSUD, Kepala Dinas Pendidikan bagi Pelamar yang memiliki Pengalaman Kerja di Sekolah, Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi Pelamar yang memiliki Pengalaman kerja di Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II).

Silahkan persiapkan persyaratannya sebaik mungkin dan Pendaftaran Seleksi mulai Tanggal 1 hingga. 20 Oktober 2024. (Niko Irawan)

TP-PKK Kota Solok Gelar Bimtek PAAREDI

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Solok sukses menggelar Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Pola Asuh Anak di Era Digital (PAAREDI) bagi seluruh anggota Pokja I PKK se-Kota Solok. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor TP PKK Kota Solok pada Rabu (2/10) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota dalam menjalankan program PAAREDI.

Ketua TP-PKK Kota Solok yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Delfianto, menekankan pentingnya program PAAREDI dalam membangun keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

“PAAREDI merupakan program strategis yang dapat membantu kita menghadapi tantangan era digital dalam mendidik anak,” ujar Delfianto.

Materi Bimtek yang disampaikan oleh Sekretaris Pokja I TP PKK Kota Solok, Atris Heldayanti, mencakup berbagai aspek penting, mulai dari strategi pelaksanaan program, pengelolaan sumber daya, hingga evaluasi program. Atris juga memberikan motivasi kepada peserta agar terus semangat dalam mencapai prestasi sebagai kader PKK.

“Tujuan kita berkumpul pada hari ini sangat mulia, yakni untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat. Saya ingin mengingatkan bahwa tugas kita tidak mudah, namun dampaknya sangat signifikan. Melalui program PAAREDI, setiap langkah yang kita ambil adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Mari kita ingat bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Kolaborasi dan dukungan kita semua sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Setiap kontribusi, sekecil apapun, akan memberikan dampak yang berarti bagi keluarga dan masyarakat kita.” ungkap Atris

“Peran Pokja I sangat krusial dalam menyukseskan program PAAREDI. Saya berharap melalui bimtek ini, kita semua semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga di Kota Solok,” tambahnya

Sebanyak 15 orang perwakilan pengurus PKK Pokja I dari seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Solok hadir dalam kegiatan ini. (Niko Irawan)

TP-PKK Kota Solok Gelar Pelatihan Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Solok melakukan kegiatan pelatihan kepada Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan se Kota Solok, yang dilaksanakan di Aula Kantor Tim Penggerak PKK Kota Solok, Rabu (2/10).

Pembinaan ini mengangkat topik tentang kelembagaan dan ketertiban administrasi PKK yang Suryati dan Asnimar dari Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Solok. Suryati menyampaikan tujuan dari pelatihan ini untuk memperbaiki dan berbagi informasi tentang pengelolaan administrasi PKK baik di Kecamatan maupun di Kelurahan.

“Sekaligus memberikan pemahaman dalam kelengkapan administrasi PKK dan pengisian data administrasi PKK agar bisa lebih baik, teratur dan tertata,” tutur Suryati.

Suyati melanjutkan pengelolaan administrasi yang baik dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan organisasi. Tertib administrasi ini dapat mempermudah pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PKK.

Tugas dari Sekretaris PKK itu sendiri yaitu mencatat hasil rapat, menangani surat menyurat, berkoordinasi dengan bidang terkait, melaporkan kepada Ketua TP-PKK, menyusun rencana dan mengatur pertemuan rutin atau berkala dan insidental, menyusun dan menyampaikan laporan, serta melakukan tugas lain yang diberikan Ketua TP-PKK.

Selain itu, Sekretariat TP PKK juga bertugas menghimpun atau menggerakkan dan membina potensi masyarakat. Merencanakan, melaksanakan, menyiarkan dan menyiarkan pelaksanaan program pokok PKK, memberikan pelatihan kepada TP PKK secara berjenjang, melakukan pengawasan/advokasi dan pelaporan secara berjenjang, dan menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Sementara itu kegiatan kelembagaan PKK dilakukan untuk menggerakkan dan membina potensi masyarakat agar program-program pokok PKK dapat terlaksana. Terdapat beberapa kegiatan pembinaan kelembagaan PKK yaitu menyusun rencana kerja PKK, melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati, menggerakkan kelompok-kelompok PKK. Selanjutnya menggali dan mengembangkan potensi masyarakat, melaksanakan penyuluhan kepada keluarga, memberikan bimbingan dan motivasi kepada keluarga, berpartisipasi dalam program instansi terkait kesejahteraan keluarga, membuat laporan hasil kegiatan, dan melaksanakan administrasi secara tertib, serta mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun TP PKK. (Niko Irawan)

Pokja IV TP-PKK Kota Solok Bahas KSTTB

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Solok menggelar kegiatan pembinaan terhadap Pokja IV Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Solok yang dilaksanakan di Aula Kantor Tim Penggerak PKK Kota Solok, Rabu (2/10).

Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (KSTTB) menjadi materi yang dipaparkan dalam pembinaan yang diikuti perwakilan pengurus TP-PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan se Kota Solok ini.

Ketua Pokja IV Kota Solok, Essy Maivasni didampingi Sekretaris Pokja IV Amelia Mirani Dewinta menyampaikan materi pembinaan secara bergantian. Pembinaan dan sinergisitas pos pelayanan terpadu menjadi topik yang dibahas.

Pada kesempatan ini disampaikan Ketua Umum TP-PKK diangkat sebagai Ketua Umum Pembina Posyandu, yang memiliki tugas merumuskan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pos pelayanan terpadu bersama pemangku kepentingan. Ketua Umum Pembina Posyandu juga bertugas memberikan pembinaan, fasilitas, advokasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggara pos pelayan terpadu. Serta mengkoordinasikan program kegiatan pembinaan pos pelayanan terpadu.

Program pokja IV diantaranya kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat. Program prioritasnya gerakan penurunan angka stunting, gerakan penanganan restorasi hayati, bencana, keuangan sehat, keluarga berkualitas (Garasi Besar). Program unggulannya publisitas dan yang menjadi gerakan nasional adalah keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana (KSTTB).

Sama - sama di ketahui peran PKK dalam percepatan penurunan stunting bisa dengan memberdayakan masyarakat untuk menyediakan makanan padat gizi dengan bahan lokal,

menguatkan KIE dan pendampingan tentang makanan sehat yang mengandung gizi seimbang dan memotivasi keluarga.

“Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting di antaranya memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan,

pendampingan ASI eksklusif dengan makanan pendamping air susu ibu (MPASI) sehat,

terus memantau tumbuh kembang anak, selalu jaga kebersihan lingkungan, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok,” tutur Essy Maivasni.

Sementara itu Mirani Dewinta berharap pembinaan ini dimanfaatkan sebagai persiapan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi.

“Pokja IV harus tetap terus berinovasi dan memberikan yang terbaik untuk Kota Solok,” tutupnya. (Niko Irawan)