Emiko - Irwan Afriadi Diyakini Raih 65-75 Persen Suara di Pilkada Kabupaten Solok 2024

 

Emiko - Irwan Afriadi Diyakini Raih 65-75 Persen Suara di Pilkada Kabupaten Solok 2024

Tak Lagi Terbendung, "Bersemi" Akan Rangkul Seluruh Elemen Membangun Kabupaten Solok

Jelang berakhirnya paruh pertama masa kampanye Pilkada Kabupaten Solok 2024, Paslon Hj. Emiko, SP dan Irwan Afriadi, disebut sudah mengantongi sekira 46 persen suara. Persentase ini diyakini bakal terus melejit di paruh kedua. Bahkan, persentase kemenangan Paslon "Bersemi" diyakini bakal mencapai 65 persen hingga 75 persen. Bagaimana hal ini bisa terjadi?

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Kampanye Pilkada Kabupaten Solok 2024 segera memasuki paruh kedua. Ketiga pasangan calon (Paslon), yakni H. Budi Satriadi, SKM, MM - Dr. H. Hardinalis Kobal, SE, MM dengan nomor urut 1, Paslon Hj. Emiko, SP - Irwan Afriadi dengan nomor urut 2, dan Jon Firman Pandu, SH - H. Candra, SHI, sudah "tebar pesona" ke masyarakat Kabupaten Solok. Ketiga Paslon sudah turun ke masyarakat dengan menyampaikan program-program, ide dan gagasan, untuk menarik simpati masyarakat. Demikian juga dengan pergerakan "mesin-mesin" politik untuk meyakinkan pemilih terhadap kapasitas dan kelebihan kandidat yang didukung. 

Pasangan Cabup-Cawabup Solok Emiko-Irwan Afriadi, menjadi Paslon yang paling sering turun ke masyarakat. Hal ini terbukti dengan jumlah Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Paslon "Bersemi" yang sudah mencapai lebih dari 140 buah, meski masa kampanye Pilkada belum genap 30 hari. Artinya, paling tidak, Hj. Emiko dan Irwan Afriadi sudah turun di 5 titik setiap hari. Hal ini menjadikan Emiko-Irwan sebagai Paslon yang paling "berkeinginan menang" di Pilkada Kabupaten Solok 2024.

Di sisi lain, turun di minimal 5 titik lokasi kampanye setiap hari, membalikkan prediksi bahwa sosok Emiko dalam kodratnya sebagai perempuan dan statusnya sebagai istri petahana Epyardi Asda, bakal sulit bersaing dengan kandidat lain. Justru, Emiko membuktikan bahwa dirinya adalah seorang perempuan tangguh dan terbukti tidak "bergantung" atau akan "mengekor" ke sang suami, Epyardi Asda, yang juga bertarung di eskalasi Pilkada Sumbar 2024. Pada setiap kampanyenya, Emiko tampil selalu "segar" dan "bugar". 

Bahkan, saat berorasi, Emiko selalu tampil dengan naluri keibuan yang penuh kesantunan untuk menyapa masyarakat. Hal ini, seakan menjadi "antitesis" dari Epyardi Asda yang di setiap turun ke masyarakat, senantiasa "berapi-api". Meski memiliki "frekuensi" dan niat yang sama dalam upaya membangun daerah, Emiko tampil dengan "amplitudo" dan kesan yang berbeda dengan Epyardi Asda. Naluri keibuan yang penuh kesantunan Emiko, ternyata juga menarik simpati dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh politik Kabupaten Solok untuk bergabung dengan Paslon "Bersemi".

Wakil Bupati Solok periode 2016-2021, H. Yulfadri Nurdin, SH, yang sangat dekat dengan Epyardi Asda, mengakui bahwa sosok Emiko sangat berbeda dan memiliki berbagai kelebihan. Yulfadri Nurdin yang sempat menjadi rival Epyardi Asda pada Pilkada Kabupaten Solok 2020 lalu, menilai jika Emiko dan Irwan Afriadi terpilih, akan terjadi lompatan kemajuan bagi Kabupaten Solok. Hal ini menurutnya karena Emiko adalah sosok yang selalu mendengarkan masukan dari siapa saja dan akan memakai orang-orang kompeten dan ahli di bidang masing-masing. 

"Epyardi Asda memiliki segala hal di dunia politik untuk menjadi kepala daerah. Punya kekuasaan politik, punya finasial politik dan "kegilaan" bersikap dalam politik. Namun, sangat disayangkan, segala potensi itu selama ini belum bisa diterima secara penuh dan legowo oleh masyarakat Kabupaten Solok. Mungkin, di masyarakat Sumbar yang heterogen dan menginginkan perubahan, saat ini sudah waktunya. Untuk Kabupaten Solok, puzzle atau bagian yang hilang tersebut, Emiko menjadi sosok yang mampu menjadi perekat. Emiko adalah sosok yang selalu mendengarkan masukan dari siapa saja dan akan memakai orang-orang kompeten dan ahli di bidang masing-masing. Saya yakin, sosok keibuan Emiko akan menjadi penyatu bagi seluruh elemen untuk komitmen membangun Kabupaten Solok lebih maju ke depannya," ungkapnya. 

Yulfadri Nurdin juga menegaskan dirinya sangat mengenal seluruh kontestan di Pilkada Kabupaten Solok 2024. Sebagai mantan Anggota DPRD Kabupaten Solok, Anggota DPRD Sumbar dan Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin akhirnya menetapkan pilihannya kepada Paslon Emiko dan Irwan Afriadi. Hal ini menurutnya sudah melewati rangkaian pertimbangan yang matang.

"Saya sangat mengenal ketiga Paslon yang berkontestasi. Dari segala rangkaian pertimbangan, saya menegaskan berada di barisan Emiko-Irwan. Hal ini terutama demi kemajuan Kabupaten Solok ke depan," tegasnya.

Dalam setiap kampanye dan turun langsung ke masyarakat, Emiko dan Irwan Afriadi senantiasa menegaskan bahwa pihaknya akan merangkul seluruh masyarakat dan segala potensi yang ada. Emiko menyatakan bahwa dirinya sangat terharu dan gembira atas sambutan dari masyarakat. Menurutnya, hal ini memberikan energi besar baginya di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2024. 

"Sambutan dan dukungan ini memberikan semangat dan energi besar bagi kami, sekaligus tanggung jawab untuk merangkul semua elemen masyarakat. Mari kita bersatu untuk membangun Kabupaten Solok ke depan yang lebih baik dan sejahtera," ungkapnya.

Lalu, apa yang membuat Emiko dan Irwan Afriadi menjadi sosok yang paling kuat di Pilkada Kabupaten Solok 2024? Setidaknya, ada 7 faktor yang membuat Paslon "Bersemi" bakal memenangkan Pilkada Kabupaten Solok 27 November 2024. Yakni, dukungan 4 Parpol pengusung, Program Athari Gauthi Ardi, dukungan ASN dan Walinagari, dukungan finansial, dukungan tokoh masyarakat, kapasitas Emiko dan kapasitas Irwan Afriadi. 

Dukungan 4 Parpol Pengusung

Mengusung tagline "Bersemi" atau Bersama Emiko Irwan, Paslon nomor urut 2 ini menggebrak secara superior di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2024. Paslon "Bersemi" diusung kekuatan besar di jagat politik Kabupaten Solok. Koalisi raksasa tersebut berisikan Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Solok 2024-2029 dengan 6 kursi. Kemudian, Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang merupakan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Solok dengan 5 kursi. Lalu Partai Golongan Karya (Golkar) yang merupakan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Solok dengan 5 kursi. Ditambah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 2 kursi. Sehingga, Paslon "Bersemi" didukung oleh 18 kursi dari 35 kursi DPRD Kabupaten Solok 2024-2029.

Secara total suara, dukungan 4 Parpol tersebut sebanyak 108.000 suara atau sekira 58 persen suara di Kabupaten Solok. Sehingga, diprediksi Paslon Emiko-Irwan bakal memenangkan Pilkada Kabupaten Solok di 65 persen hingga 75 suara.

Selain dukungan 18 kursi di DPRD Kabupaten Solok 2024-2029, Paslon "Bersemi" juga didukung kekuatan politik di tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Yakni sebanyak 4 Anggota DPR RI, yakni Athari Gauthi Ardi (PAN), Lisda Rawdha Hendrajoni dan Shadiq Pasadigoe (NasDem) dan Zigo Rolanda (Golkar). Kemudian, 3 Anggota DPRD Sumbar, yakni Lastuti Darni (PAN), Abdul Rahman (NasDem) dan Yogi Pratama (Golkar). Sehingga, kekuatan ini bakal mampu membawa sinergitas dan harmonisasi di Kabupaten Solok ke depan. Yakni hubungan harmonis dan sinergis antara eksekutif dengan legislatif dan kerja sama kuat antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan Kabupaten Solok.

Program Athari Gauthi Ardi

Selama 5 tahun menjadi Anggota DPR RI dari PAN, Athari Gauthi Ardi sudah membawa begitu banyak program yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Yakni bedah rumah, PISEW, P3TGAI, normalisasi sungai, sanitasi pesantren, sanitasi masyarakat dan berbagai program lainnya. Athari Gauthi Ardi di Kabupaten Solok membawa sekira Rp500 miliar APBN ke Kabupaten Solok. Perlu juga diingat, Athari berhasil meraih 49.000 lebih suara di Pileg 14 Februari 2024 lalu, yang hampir dipastikan akan memilih Emiko-Irwan di Pilkada 27 November 2024 nanti. Sehingga, menjadi modal besar bagi pemenangan "Bersemi".

Dukungan ASN dan Walinagari

Selama Epyardi Asda-Jon Firman Pandu menjabat sebagai Bupati-Wakil Bupati Solok, dukungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL), menjadi kekuatan utama dalam perjalanan roda pemerintahan. Meskipun ada aturan netralitas ASN, namun ASN tersebut tetap memiliki hak pilih. Sehingga, kekuatan dari sekira 7.000 ASN akan menjadi salah satu faktor penentu. Hal yang sama juga berlaku bagi 74 walinagari se-Kabupaten Solok. Meskipun, dalam praktiknya, beberapa walinagari melakukan "perlawanan". Namun, persentasenya sangat kecil. 

Dukungan Tokoh Masyarakat

Emiko-Irwan didukung penuh oleh sejumlah tokoh masyarakat, elemen masyarakat di tingkat akar rumput, hingga sejumlah organisasi lain yang telah merasakan efek dari pembangunan yang dilakukan Bupati Epyardi Asda bersama DPRD Kabupaten Solok 2019-2025. Dukungan terhadap Emiko-Irwan terlihat cukup jelas dan terang. Demikian juga, dukungan dari mantan kader Parpol yang berseberangan. Seperti Arlon Sutan Sati dan Septrismen (Gerindra), Yondri Samin (Demokrat), dan sejumlah tokoh lainnya.

Dukungan Finansial

Faktor finansial juga menjadi penentu dalam eskalasi politik, apalagi di kontestasi Pilkada. Dukungan finansial yang dimaksud bukan berbentuk money politics (politik uang), tapi pembiayaan kandidat dan Tim Pemenangan saat turun ke masyarakat. Misalnya, saat kandidat berkampanye, tentu perlu penyediaan tempat, penyediaan makan minum minimal snack dan air mineral, sewa sound system, hingga biaya daya listrik. Biaya tersebut, minimal bisa mencapai Rp3 juta di satu titik. Apalagi, kalau masyarakat yang datang dibantu biaya transportasi, atau diberikan cinderamata. Belum lagi kalau dalam acara tersebut mendatangkan artis atau mengundang kelompok kesenian. 

Pesona Irwan Afriadi

Cawabup Irwan Afriadi juga menebarkan "pesona" terpendam yang belum banyak diketahui. "Negatif campaign" yang digaungkan lawan politik, bahwa Irwan Afriadi adalah orang Sangir, Kabupaten Solok Selatan, ternyata terklarifikasi dengan sendirinya, saat dirinya tampil di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2024. Ternyata, orang tua perempuan Irwan berasal dari Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi. Sementara ayahnya berasal dari Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti. Ternyata, nama "Sangir", didapatkan karena Irwan Afriadi lahir dan besar di Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Sehingga, pasangan Emiko Irwan menjadi pasangan melingkupi ketiga "wilayah politik" di Kabupaten Solok. Yakni wilayah Utara (Emiko dari Nagari Singkarak), Tengah dan Selatan oleh sosok Irwan Afriadi.

Selama 10 tahun menjadi Anggota DPRD Sumbar (2014-2019 dan 2019-2024), kiprah Irwan Afriadi untuk Kabupaten Solok sangat mumpuni. Meskipun, tidak banyak diketahui, karena sosok Irwan yang fokus bekerja dan jarang mengekspos kinerja dan kiprahnya. (Niko Irawan)

Masyarakat Laing Kecewa dengan Janji Manis Wakil Walikota Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID -  Masyarakat kelurahan Laing, kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, kecewa dengan janji manis Wakil Walikota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra. Hal itu, karena sebelumnya, Wawako menyampaikan dalam tahun 2024 ini akan mendapatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, sebesar -+ 62 Milyar, untuk menuntaskan Pembangunan Jalan Lingkar Utara.

Salah seorang tokoh masyarakat Laing Taluak, Yasril, Dt.Ampang Limo, hal tu disampaikan Wawako beberapa bulan lalu di kantor Lurah Laing di depan kalangan masyarakat yang hadir. Wawako Solok, didampingi Lurah Laing dan pegawai ASN Pemko Solok, mengatakan bahwa pembangunan Jalan Linkar Utara yang masih terbengkalai sekitar -+ 2, 5 km itu akan dituntaskan di tahun 2024. Karena akan mendapatkan anggaran APBN, Sebesar -+ 62 Milyar, dari Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, ucap, Dt.Ampang Limo, di hubungi melalui seluler, Kamis (17/10).

Kabar gembira ini lansung bertebaran ke warga Laing Talua dan Laing Pasir, bahwa jalan lingkar utara akhirnya dapat dituntaskan juga di tahun ini, sebagian warga menyqmbut harapan itu dengan rasa syukur yang tidak bisa di tuangkan dengan kata - kata. Karena hampir 10 tahun kami merasakan kecewa, sedih, putus asa, dan kesal terhadap Pemerintah Kota Solok, dampak dari terbengkalainya pembangunan jalan lingkar utara. ucap, tokoh masyarakat Laing Taluak itu.

Namun belakangan ini kami dapat informasi dari anggota DPRD Kota Solok, dan juga dari pegawai dinas PUPR Kota Solok, bahwa bantuan APBNi dari Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, sebesar -+ 62 Milyar itu," Zonk". Padahal saat Wawako menyampaikan hal tersebut, seolah olah sudah bisa di pastikan bahwa kota Solok dapat bantuan dari Kemeterian PUPR. Maka dari itu kami warga Laing Talua, kecewa dan seperti diberikan harapan palsu oleh Wawako Solok, Ramadhani Kirana Putra, ungkap, Dt. Ampang Limo dengan kesalnya.

Disisi lain, Dt. Muncak Sutan mengatakan, kelurahan Laing yang terdiri dari dua RW dan 5 RT dengan jumlah penduduk sekitar -+ 1600 jiwa, masih di bebani oleh persoalan yang seharusnya sudah lama diselesaikan Pemerintah daerah Kota Solok, baik Eksekutif maupun Legislatif. Sebab akses jalan bagian dari hak masyarakat yang menjadi hal terpenting dimanapun daerahnya. Karena akses jalan memiliki banyak mamfaat seperti, mendukung perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah transportasi, juga membantu pemerataan pembangunan, dan lainnya. Sementara di Kota Kecil ini, hanya dua kecamatan dan 13 kelurahan dengan APBD  yang cukup tinggi -+ 700 Milyar, dilihat dari besaran wilayahnya, kata, salah seorang tokoh Laing Pasir itu, saat dikomfirmasi di salah satu warung kopi di kel. Nanbalimo 

Makanya saya muak membicarakan jalan lingkar utara, lanjut Dt. Muncak Sutan dengan sedikit kesal. Gimana tidak, apabila masuk musim hujan warga laing pasir RW I yang mau mengurus sesuatu ke kantor Lurah di Laing Taluak RW 2, mereka harus berputar melewati nagari Sok Laweh trus melewati jalan lintas Sumatera dan jalan di kelurahan Tanjung Paku menuju Laing Taluak," sebenarnya jarak dari Laing Pasir ke Laing Talauk sangat dekat apabila akses jalan lancar".  Belum lagi anak anak yang bersekolah di Sekolah Dasar no 17 Laing yang berlokasi di jalan lama dan kalau musim hujan akan bertambah parah di karenakan jalan lama yang ditutup tanah merah itu seperti limpur yang dalam bagi anak anak kami.

Selain itu, saya juga mendengarkan lansung dari Wakil Walikota Solok yang menyampaikan bakal mendapat bantuan dari Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, sebesar -+ 62 Milyar, untuk melanjutkan pembangunan Jalan lingkar utara. Ditambah lagi dengan beredarnya di medsoso video Wakil Walikota, Ramadhani Kirana Putra bersana  Eliyardi, Sekretaris dinas PUPR kota Solok, seperti berada di ruang Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR. Namun faktanya hanya pepesan kosong belaka, cetus, Datuak Muncak Sutan.

Saat, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, berkunjung ke kelurahan Laing di dampingi oleh beberapa anggota DPRD Kota Solok, saya memintak bantu agar Pemerintah provinsii Sumbar membantu untuk menyelesaikan jalan lingkar yang terbengkalai itu. Wakil Gubernur itu mengatakan bagaimana pemerintah provins bisa membantu, sementara jalan lingkar utara belum mempunyai status apakah menjadi jalan provinsi maupun jalan nasional, artinya jalan ini masih berstatus jalan kota Solok. Sebenarnya tidaklah sulit untuk menuntaskan jalan lingkar utara bagi Pemko Solok, kata Audy saat berkunjung ke laing, ucap, tokoh masyarakat laing pasir itu.

Padahal tujuan jalan lingkar utara di bangun oleh Walikota Sebelumnya, di mulai dari Banda Panduang, kelurahan Tanah Garam, sampai Laing Pasir, kelurahan Laing, dan tuntasnya tersambung ke jalan lintas Sumatera, di nagari Guguak Sarai Kabupaten Solok, agar truk tonnase, bus dan kendaraan lainnya yang tujuan ke arah utara / Padang Panjang, Bukit Tinggi agar melewati jalan tersebut, disamping akses jalan lingkar utara lancar dan juga berdampak pada peningkatan Ekonomi masyarakat, kata Datuak Muncak menambahkan.

Menurut anggota DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng, SH mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok tahun 2023, untuk kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara  dianggarkan hanya sebesar -+ 200 juta, itu pergunakan untuk pengerasan jalan lingkar dibagian ujung yang akan terhubung ke jalan Lintas Sumatera nagari Guguak Sarai kab. Solok, yang bersebelahan dengan RW 1 Laing Pasir kelurahan Laing Kota Solok. Sementara pada APBD 2024, tidak ada di anggarkan untuk kelanjutan jalan lingkar utara. Dikonfirmasi pada Rabu  (16/10/2024).

Kita melihat, keseriusan dan niat dari Pemko Solok, tidak terlihat untuk menuntaskan pembangunan jalan lingkar utara, karena perjuangan Pemko untuk mendapatkan anggaran APBN dari Kementerian melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, akan sia sia walaupun kita punya jaringan atau koneksi di DPR RI maupun di Kementerian, sebab ada persyaratan yang  belum di selesaikan Pemko Solok, yaitu legalitas jalan lingkar utara tersebut, kata ketua Komisi II DPRD Kota Solok, baru terpilih.

Kita Fraksi PAN DPRD Kota Solok sambung Efriyon Coneng, beberapa bulan lalu juga melakukan komunikasi dan berdiskusi terkait jalan lingkar utara dengan anggota DPR RI dari PAN, ibuk  Athari Gauthi, putrinya bapak Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar, Bupati Solok, saat itu beliau tergabung di Komisi V,  bermitra dengan Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; BMKG serta BNPP/Basarnas.

Hal itu ditanggapi ibuk Dewan pusat yang turun untuk berkunjung dalam rangka Reses anggota DPR RI ke lokasi jalan lingkar utara di kelurahan Laing, kota Solok, dapil Sumbar 1. Dilokasi jalan lingkar tersebut, ada beberapa yang disampaikan di depan kami dan ada beberapa kalangan masyarakat Laing yang ikut. Ibuk Dewan Senayan itu mengatakan terkait dengan tugas, fungsinya dan apa yang telah dikerjakan maupun akqn dilanjutkan untuk pembangunan di wilayah Sumbar I,  seperti pembangunan Normalisasi Sungai Batang Lembang, dan  termasuk akan menjembatani Kekementerian dan Balai Pelaksana Jalan Nasional, agar pembangunan jalan lingkar utara bisa di tuntaskan di tahun 2024. Namun sangat di sayangkan jalan lingkar utara belum terdaftar sebagai jalan nasional atau jalan provinsii. Sebab menurut srikandi senayan itu legalitas jalan lingkar tersebut, adalah syarat utama untuk mendapatkan anggaran APBN dari Kementrian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, paparnya.

Lanjut anggota Dewan Fraksi PAN mengatakan, tidak akan mungkin Kementrian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional akan merealisasikan anggaran APBN untuk melanjutkan pembangunan jalan lingkar utara yang masih tersisa sekitar 2,5 km di lokasi laing taluak sampai laing pasir, kelurahan Laing Kota Solok. Padahal kami di DPRD selalu meminta dan mendorong Pemko untuk melakukan proses hibah jalan lingkar utara itu agar jelas legalitasnya biar menjadi tanggungjawab provinsi atau nasional. Namun sampai sekarang belum juga ada kejelasan dari jalan lingkar tersebut. Sebenarnya selain dari bantuan APBN, Pemko bisa menuntaskan pembangunan jalan lingkar itu menggunakan APBD kita, sebab setelah di hitung oleh dinas terkait berapa akan menghabiskan biaya dan ternyata untuk menuntaskan sisa jalan lingkar utara yang terbengkalai sekitar -+ 2,5 mk itu, sebesar -+ 10 Milyar. Dan apabila jalan lingkar utara selesai akan terkait dengan perda tata ruang yang telah disahkah, pungkas, Politisi PAN Kota Solok

Jalan Lingkar Utara digagas semasa kepemimpinan Yumler Lahar dan Alm, Sabri Yusni sebagai Walikota   dan Wakil Walikota Solok, periode 2000 - 2005 dengan tujuan pengembangan wilayah Kota Solok kedepan. Dan dilanjutkan oleh  Samsu Rahim - Irzal Ilyas sebagai Walikota - Wakil Walikota Solok, periode 2005 2010 , dimulai melaksanakan Pembangunan Jalan Lingkaran Utara. Dan dimasa jabatan Walikota - Wakil Walikota Solok ditempati oleh Irzal Ilyas dan Zul Elfian Umar, periode 2010 - 2015, jalan lingkar utara tetap dilanjutkan pembangunannya sampai ke Laing Taluak. 

Sementara, dimasa kepemimpinan Zul Elfian - Rainier Walikota - Wakil Walikota Solok, periode 2016 - 2021, pelaksanaan pembangunan jalan lingkar utara  terhenti dengan alasan masih ada persoalan pembebasan tanah yang belum di tuntaskan oleh Pemko Solok. Namun di tahun akhir masa jabatan Zul Elfian Umar dan Reinier, persoalan pembebasan tanah tersebut telah dituntaskan oleh Pemko Solok. Namun dimasa kepemimpinan Zul Elfian Umar - Ramadhani Kirana Putra sebagai Walikota - Wakil Walikota Solok, periode 2021 - 2025, pembangunan jalan lingkar utara yang terbengkalai sekitar -+ 2,5 km lagi, tidak dilanjutkan dengan berbagai alasan. (Niko Irawan)

Program Diseminasi PKG Resmi Dimulai di Kota Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Program Diseminasi Penilaian Kinerja Guru (PKG) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) Provinsi Sumatera Barat Gelombang 1 tahun 2024 resmi dimulai di Kota Solok.

Acara ini berlangsung dari tanggal 14 hingga 19 Oktober 2024 di SMK Negeri 1 Kota Solok, dengan melibatkan 48 peserta dan 4 fasilitator yang merupakan tenaga pendidik PJOK dari guru PJOK Kota Solok.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran guru PJOK di sekolah agar dapat berperan lebih optimal dalam mendukung pendidikan holistik bagi siswa.

Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, Irsyad yang didampingi oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Desriyondra, dan Kepala Seksi GTK, Firdaus N. Dalam berbagai hal, Irsyad menekankan pentingnya peran guru PJOK dalam membentuk karakter serta kesehatan jasmani siswa.

“Guru PJOK bukan hanya sekedar mengajarkan olahraga, namun juga berperan besar dalam membentuk generasi yang tangguh, disiplin, dan sehat jasmani serta rohani. Program PKG ini merupakan bagian penting dari upaya kita untuk terus meningkatkan kompetensi guru demi masa depan pendidikan yang lebih baik,” ujar Irsyad.

Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Sumatera Barat serta perwakilan dari Cabang Dinas Wilayah 3 Solok Raya, Weli Yuniarti, S.Kom, M.Pd. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan dukungan yang kuat terhadap upaya peningkatan kompetensi guru di bidang PJOK. Dengan adanya program diseminasi ini, diharapkan setiap guru dapat memahami dan menerapkan penilaian kinerja guru secara optimal dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Selama enam hari ke depan, peserta akan mendapatkan pembekalan dan pelatihan intensif dari fasilitator berpengalaman di bidang PJOK. Materi yang disampaikan meliputi penilaian kinerja, strategi pembelajaran inovatif, hingga praktik-praktik pengajaran yang efektif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Para peserta diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperolehnya ke dalam praktik mengajar di sekolah masing-masing sehingga nantinya setiap guru memiliki kapasitas dan kualitas yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. (Niko Irawan)

Siapa Pemenang Pilkada Kabupaten Solok 27 November 2024?

 

Siapa Pemenang Pilkada Kabupaten Solok 27 November 2024?

"Berbudi", "Bersemi", atau "Sejuk dan Damai"?

KPU Kabupaten Solok telah menetapkan nomor urut tiga Paslon yang bakal bertarung Pilkada Kabupaten Solok 2024 pada 23 September lalu. Yakni nomor urut 1 ditempati H. Budi Satriadi, SKM, MM dan Dr. H. Hardinalis Kobal, SE, MM dengan tagline "Berbudi". Nomor urut 2 ditempati Hj. Emiko, SP dan Irwan Afriadi dengan tagline "Bersemi". Nomor urut 3 ditempati Jon Firman Pandu, SH dan H. Candra, SHI, dengan tagline "Sejuk dan Damai". Siapakah yang bakal bisa meyakinkan 290.831 pemilih di hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024?

Hari ini, Senin, 14 Oktober 2024, adalah hari ke-20 pelaksanaan Kampanye Pilkada Kabupaten Solok. Artinya, tersisa sekira 40 hari lagi bagi tiga Paslon di Kabupaten Solok untuk meyakinkan masyarakat Kabupaten Solok yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Lalu, siapa yang bakal memenangi Pilkada Kabupaten Solok 27 November 2024, dan berapa "batas aman" untuk menang?

Pertama, dengan jumlah DPT Kabupaten Solok sebanyak 290.831 orang dan asumsi partisipasi pemilih sebanyak 80 persen, diperkirakan sebanyak 232.665 pemilih akan datang ke TPS. Artinya, "batas aman" untuk terpilih adalah sekira 50 persen dari 232.665 pemilih, atau sekira 116.332 suara. Angka ini akan semakin kecil jika suara sah tidak mencapai 232.665 suara. Dengan asumsi ada sekira 1.000-2.000 suara tidak sah, maka Paslon Pilkada Kabupaten Solok yang mendapatkan sebanyak 115.000 suara, dipastikan akan menang. Namun, dengan ada tiga kontestan yang berlaga di Pilkada Kabupaten Solok 2024 ini, jumlah suara untuk menang juga semakin mengecil. 

Kedua, siapa yang bakal memenangi Pilkada Kabupaten Solok 27 November 2024? Dengan sekira 40 hari masa kampanye tersisa, pergerakan tiga Paslon sudah terlihat dengan jelas. Polarisasi sudah terbentuk dengan massif. Ketiga Paslon, sudah menggarap basis massa, kekuatan dukungan dari parpol pengusung, strategi pemenangan, serta penggiringan dan pembentukan opini publik. 

Lalu, siapakah yang akan mampu merebut simpati dan meyakinkan pemilih? Mari kita ulas peluang Paslon satu-persatu.

Nomor Urut 1, H. Budi Satriadi, SKM, MM dan Dr. H. Hardinalis Kobal, SE, MM

Mengusung tagline "Berbudi" atau Bersama Budi dan Hardi, Budi Satriadi dan Hardinalis Kobal diusung oleh koalisi Partai Demokrat dengan 4 kursi di DPRD Kabupaten Solok 2024-2029 dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 3 kursi.

Paslon "Berbudi" merupakan koalisi dari wilayah Selatan dan Tengah Kabupaten Solok. Budi Satriadi berlatar belakang pengusaha, yang akrab disapa Budi Global, berasal dari Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti. Sementara, Hardinalis Kobal yang berlatar belakang akademisi dan politisi, berasal dari Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung. 

Budi Satriadi merupakan sosok inspiratif yang sukses melakukan "survive" dalam hidupnya dari "rakyat jelata" atau orang biasa menjadi pengusaha pertambangan bijih besi dan pengusaha peralatan medis. Budi sukses menggebrak kemustahilan dengan masuk ke dunia pertambangan yang biasanya "hanya" mampu ditembus oleh orang-orang yang "padat modal". 

Budi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Kabupaten Solok, Sumatera Barat, bahkan Indonesia, untuk tidak gamang dengan masa depan. Hal ini dibuktikan Budi dengan keputusannya mundur dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUP M Djamil Padang, dan masuk ke dunia baru ke dunia pengusaha. Tentu, hal yang tak mudah bagi seseorang untuk mengambil keputusan keluar dari zona nyaman sebagai PNS.

Cawabup Hardinalis Kobal, juga tak kalah inspiratif. Berlatarbelakang organisatoris, akademisi dan politisi, Kobal merupakan sosok sarat pengalaman, santun dan disenangi semua orang, terutama kaum "emak-emak" dan generasi muda. Sederet posisi mentereng pernah diembannya. Seperti Ketua KNPI Kota Solok, Ketua DPRD Kabupaten Solok, hingga terakhir menjadi Anggota DPRD Sumbar. 

Paslon "Berbudi", di samping mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan PPP, juga mendapatkan dukungan dari organisasi Masyarakat Alam Gumanti (MAG), organisasi masyarakat terbesar di wilayah selatan Kabupaten Solok. Selain itu, kiprah politik Hardinalis Kobal yang berasal dari Kabupaten Solok bagian tengah, terbilang sangat menjanjikan di Pilkada Kabupaten Solok 2024.

Nomor urut 2, Hj. Emiko, SP dan Irwan Afriadi

Mengusung tagline "Bersemi" atau Bersama Emiko Irwan, Paslon nomor urut 2 ini menggebrak secara superior di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2024. Paslon "Bersemi" diusung kekuatan besar di jagat politik Kabupaten Solok. Koalisi raksasa tersebut berisikan Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Solok 2024-2029 dengan 6 kursi. Kemudian, Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang merupakan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Solok dengan 5 kursi. Lalu Partai Golongan Karya (Golkar) yang merupakan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Solok dengan 5 kursi. Ditambah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 2 kursi. Sehingga, Paslon "Bersemi" didukung oleh 18 kursi dari 35 kursi DPRD Kabupaten Solok 2024-2029.

Selain dukungan 18 kursi di DPRD Kabupaten Solok 2024-2029, Paslon "Bersemi" juga didukung kekuatan politik di tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Yakni sebanyak 4 Anggota DPR RI, yakni Athari Gauthi Ardi (PAN), Lisda Rawdha Hendrajoni dan Shadiq Pasadigoe (NasDem) dan Zigo Rolanda (Golkar). Kemudian, 3 Anggota DPRD Sumbar, yakni Lastuti Darni (PAN), Abdul Rahman (NasDem) dan Yogi Pratama (Golkar). Sehingga, kekuatan ini bakal mampu membawa sinergitas dan harmonisasi di Kabupaten Solok ke depan. Yakni hubungan harmonis dan sinergis antara eksekutif dengan legislatif dan kerja sama kuat antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan Kabupaten Solok.

Selain itu, Emiko-Irwan juga didukung penuh oleh sejumlah tokoh masyarakat, elemen masyarakat di tingkat akar rumput, hingga sejumlah organisasi lain yang telah merasakan efek dari pembangunan yang dilakukan Bupati Epyardi Asda bersama DPRD Kabupaten Solok 2019-2024, serta kiprah Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi di Kabupaten Solok yang membawa sekira Rp500 miliar APBN ke Kabupaten Solok. Perlu diingat, Athari berhasil meraih 49.000 lebih suara di Pileg 14 Februari 2024 lalu, yang hampir dipastikan akan memilih Emiko-Irwan di Pilkada 27 November 2024 nanti. Sehingga, menjadi modal besar bagi pemenangan "Bersemi".

Tampilnya Hj. Emiko, SP, sebagai Calon Bupati Solok, menjanjikan nuansa baru di pemerintahan Kabupaten Solok 2025-2030. Emiko yang dikenal santun, keibuan, mau mendengarkan masukan dari siapa saja, mau merangkul kawan dan lawan, serta cakap memilih orang-orang di bidang masing-masing, menjadi "sisi lain" dari Bupati Solok saat ini, Epyardi Asda, yang dikenal sangat "garang". Emiko selama ini juga menjadi tempat "mengadu" bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat hingga ke tingkat nagari. Terbukti, Emiko mampu "menyejukkan" dan mencarikan solusi terbaik.

Pengalaman Emiko mendampingi Epyardi Asda selama 3 periode di DPR RI dan satu periode sebagai Bupati Solok, akhirnya terbukti di saat Emiko mulai melakukan sosialisasi dan kampanye selama ini. Di setiap kunjungan ke masyarakat, Emiko diterima dengan takjub. Kehadirannya, disambut dengan suka cita dan harapan baru bagi Kabupaten Solok ke depan. 

Cawabup Irwan Afriadi juga menebarkan "pesona" terpendam yang belum banyak diketahui. "Negatif campaign" yang digaungkan lawan politik, bahwa Irwan Afriadi adalah orang Sangir, Kabupaten Solok Selatan, ternyata terklarifikasi dengan sendirinya, saat dirinya tampil di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2024. Ternyata, orang tua perempuan Irwan berasal dari Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi. Sementara ayahnya berasal dari Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti. Ternyata, nama "Sangir", didapatkan karena Irwan Afriadi lahir dan besar di Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Sehingga, pasangan Emiko Irwan menjadi pasangan melingkupi ketiga "wilayah politik" di Kabupaten Solok. Yakni wilayah Utara (Emiko dari Nagari Singkarak), Tengah dan Selatan oleh sosok Irwan Afriadi.

Selama 10 tahun menjadi Anggota DPRD Sumbar (2014-2019 dan 2019-2024), kiprah Irwan Afriadi untuk Kabupaten Solok sangat mumpuni. Meskipun, tidak banyak diketahui, karena sosok Irwan yang fokus bekerja dan jarang mengekspos kinerja dan kiprahnya.

Dalam 40 hari ke depan, tentu masyarakat menunggu pembuktian bahwa Irwan Afriadi memang berasal dari Muaro Paneh, terutama pernyataan dari niniak mamak dan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menunggu konsep-konsep Irwan Afriadi untuk Kabupaten Solok jika nanti terpilih menjadi Wakil Bupati Solok periode 2025-2030.

Nomor urut 3, Jon Firman Pandu, SH dan H. Candra, SHI

Mengusung tagline "Sejuk dan Damai", JFP-Candra diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Solok, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki 5 kursi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sehingga total sebanyak 10 kursi di DPRD Kabupaten Solok periode 2024-2029. 

Pasangan ini mengedepan sinkronisasi pemerintahan, yakni Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan Mahyeldi sebagai petahana Gubernur Sumbar. Selain itu, JFP-Candra juga didukung oleh loyalitas para kader Gerindra dan militansi para kader PKS.

Paslon "Sejuk dan Damai" merupakan koalisi dari wilayah Tengah dan Utara Kabupaten Solok. Yakni Jon Firman Pandu yang berasal dari Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya dan Candra yang berasal dari Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih. 

Jon Firman Pandu yang merupakan petahana Wakil Bupati Solok, merupakan politisi dari Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok. Sebelumnya, Jon Firman Pandu merupakan Anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2014-2019 dan Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2020. JFP mundur sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok setelah memutuskan maju mendampingi Epyardi Asda di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020.

Hanya "berdamai" sekira tiga bulan saja usai dilantik bersama Epyardi Asda, Jon Firman Pandu, akhirnya "memilih jalan lain", yakni lebih banyak melakukan interaksi dengan masyarakat. Di samping itu, JFP menjadi salah satu kepala daerah di Sumbar yang populer di media sosial (Medsos). Kondisi ini, membuat para loyalis JFP menebarkan isu "terzalimi", karena tidak banyak peran yang diberikan Epyardi Asda ke Jon Firman Pandu. Sehingga, momentum Pilkada Kabupaten Solok 2024 ini, bakal menjadi pembuktian bagi JFP dengan kekuatan Prabowo Subianto dan mesin politik Gerindra, PKS dan PDI Perjuangan untuk memenangkan kontestasi. 

Sosok Candra, SHI, muncul sebagai pendamping Jon Firman Pandu dari sejumlah kader PKS yang mengemuka. Meski baru muncul di kontestasi politik praktis pada Pileg DPRD Sumbar 2024, ternyata Candra, SHI, merupakan sarat pengalaman di organisasi dan pemerintahan. Candra merupakan mantan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang yang kini sudah berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. 

Candra juga tercatat sebagai Staf Ahli di Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Staf Khusus/Sespri Walikota Payakumbuh dua periode Riza Falepi dan Staf Khusus/Sespri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. Berbekal pengalaman tersebut, Candra tentu memiliki konsep dan perencanaan yang matang terkait pembangunan Kabupaten Solok ke depan.

Selain itu, kekuatan dari mesin politik PKS yang terkenal sangat militan, menjadi sumber kekuatan bagi pemenangan JFP-Candra di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2024. 

Lalu, siapa pemenang Pilkada Kabupaten Solok 27 November 2024? Apakah "Berbudi", "Bersemi", atau "Sejuk dan Damai"? (Niko Irawan)

Puskesmas KTK Lakukan Pelatihan Kader Juru Pemantau Jentik

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Puskesmas KTK Kota Solok melakukan pelatihan kepada Kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) pada Kamis, (10/10).

Pembinaan yang bertempat di aula Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) KTK diikuti 10 orang kader Jumatik dari Kelurahan IX Korong dan perwakilan Kader Jumantik kelurahan Simpang Rumbio.

Kepala Puskesmas KTK, dr. Yulia Primiyani R M.Kes, dalam Berbagainya mengatakan, pembinaan kader Jumantik diadakan dalam rangka pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit menular Demam Berdarah Dengue (DBD).

Dijelaskan dr.Yuli, DBD masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat maka perlu diadakan survei jentik oleh kader Jumantik untuk mengetahui Angka Bebas Jentik (ABJ) di wilayah kerja Puskesmas KTK.

Pembinaan ini sekaligus penyegaran ilmu untuk kader tentang DBD dan jentik. Bulan Oktober ini sudah masuk musim hujan yang rawan jentik dan berpotensi menimbulkan DBD.

” DBD adalah salah satu penyakit penyebab kematian kalau tidak segera tertangani. Untuk tahun 2024 ini sudah ada 4 kasus DBD diwilayah kerja Puskesmas KTK,” jelas Yuli.

” Setelah mengikuti pelatihan, Oktober ini kader Jumantik akan langsung turun kelapangan menggabungkan jentik, untuk itu, diharapkan kepada kader ikuti materi dengan baik, selamat bekerja dan selalu jaga Kesehatan,” pungkas Yuli.

Selanjutnya materi tentang jentik dan Demam Berdarah Dengue (DBD) disampaikan Oleh Penanggung Jawab Survelen Puskesmas KTK, Nova Delti, A.Md. Kep.

Dijelaskan Nova, Demam Berdarah Demam Berdarah adalah demam yang disebabkan oleh virus Demam Berdarah yang ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegyti yang hidup di dalam dan sekitaran rumah.

Dikatakan Nova, kepada kader Jumantik, selain turun kelapangan menggabungkan jentik ke rumah dan lingkungan warga, diharapkan kader juga bisa mengajak masyarakat menjadi pemantau jentik dirumah dan lingkungannya sendiri.

Untuk mencegah terjadinya DBD lakukan 4 M Plus. menguras bak penampungan udara, menutup, dan mengubur barang-barang bekas dan menyatukannya.

Selain itu tak kalah penting hindari menggantung pakaian, gunakan obat nyamuk, pasang kelambu atau kawat kasa, gunakan Abate jika diperlukan, karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. (Niko Irawan)

Disdalduk-KB Gelar Pertemuan Operasional Ketahanan Pangan Berbasis Poktan

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok menggadakan pertemuan operasional ketahanan keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan) pada Rabu, (09/10).

Kegiatan ini berlangsung di aula Kantor Lurah IX Korong dengan diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari ibu hamil, keluarga sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Tokoh Masyarakat (Toma).

Tampak hadir Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Pengolahan Data DPPKB Kota Solok yang diwakili oleh Nofrientesni.

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kelurahan IX Korong, Murnetis, A,Md. Keb, dalam Segalanya mengatakan, pertemuan Poktan ini diadakan dalam rangka meningkatkan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Sementara itu Lurah IX Korong, Lega Junaidi Judan, S.Sos dalam Selamatnya mengucapkan terima kasih kepada DPPKB Kota Solok yang telah mengadakan kegiatan Pertemuan Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Poktan tahap 10.

Ditambahkan Lega, Kelurahan 1X Korong baru saja selesai melakukan pendataan Profil Kelurahan di 2 RW. data tersebut nanti akan dipajang di Sekretariat Rumah Data Kependudukan.

” Besar harapan kami kegiatan ini bisa berkelanjutan, Kelurahan siap berkolaborasi dengan DPPKB dalam melengkapi data rumah data kependudukan di kampung keluarga Berkualitas Sembiko,” tutup Lega.

Sedangkan Kepala Bidang Dalduk dan Pengolahan data DPPKB Kota Solok mengatakan, Keluarga Berencana bukan saja tentang KB, tetapi mencakup semua sasaran, mulai dari ibu hamil, sasaran Bawah Lima Tahun (Balita), Remaja dan sasaran Lansia.

”Semoga materi yang didapat hari ini bisa bermanfaat bagi peserta yang hadir dan informasi yang didapat bisa disebarluaskan ke keluarga dan Masyarakat,” ujar Nofrientesni.

Selanjutnya Pembina Posyandu Puskesmas KTK Nofiarita, A.Md. Keb, sebagai narasumber menyampaikan materi tentang Tumbuh Kembang Anak.

“Tumbuh kembang anak penting diperhatikan, Agar anak tumbuh sehat dan tidak beresiko stunting, diharapkan kepada orang tua agar membawa bayi dan balitanya ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) setiap bulannya,” ujarnya.

Selain itu, diharapkan orang tua juga memahami dan memahami tentang ASi Eklusif, pemberian Makanan Pendamping (MP) ASI serta Imunisasi rutin. (Niko Irawan)

BAZNAS Sumbar Bantu Pelaku Usaha Catering dan Kue

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - BAZNAS Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke lokasi usaha Mery Zafrianti, seorang pelaku usaha catering dan kue yang beralamat di Jl. Rimbo Barantai RT 002/RW 005, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Rabu (9/10/24)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dana usaha dari BAZNAS kepada Mery, yang saat ini menghadapi kendala dalam peralatan untuk membuat kue donat. Mery merupakan seorang ibu yang belum memiliki rumah dan juga mengasuh anak yatim.

Kepala KUA Lubuk Sikarah, Rinaldi, berharap dapat membantu mencari pelaku usaha yang berpotensi mendapatkan bantuan dari BAZNAS.

Dalam kunjungan ini, BAZNAS juga berharap, jika Mery mendapatkan bantuan untuk pengadaan alat usaha, Ia akan dapat mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik. Dengan majunya usaha Mery diharapkan dapat berkontribusi sebagai muzakki di masa depan.

Kepala KUA Lubuk Sikarah, memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan Baznas Provinsi Sumatera Barat yang telah mengunjungi pelaku usaha lokal. Menurut Rinaldi, kunjungan ini sangat berarti untuk memberikan dukungan kepada para pelaku usaha kecil, seperti Mery Zafrianti, yang berjuang untuk mengembangkan bisnis mereka di tengah berbagai kendala.

Rinaldi mengatakan, tekanan pentingnya kolaborasi antara BAZNAS dan pihak-pihak terkait dalam mendukung pengembangan usaha. Ia berharap, dengan adanya bantuan yang tepat, para pelaku usaha dapat tumbuh dan berbagi memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui zakat.

“BAZNAS telah menunjukkan komitmennya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Saya percaya bahwa dengan dukungan ini, para pelaku usaha akan semakin termotivasi untuk maju dan mandiri,” ungkap Rinaldi

BAZNAS berkomitmen untuk terus mendukung pelaku usaha kecil dan menengah agar mereka dapat mandiri dan berdaya saing. (Niko Irawan)

Independensi dan Integritas Bawaslu Kota Solok Menjadi Perhatian Publik

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) itu memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim dalam pemutusan perkara  pelanggaran Pemilu/Pilkada. Bawaslu harus membuktikan peran dan eksistensi, strategisnya  dalam mengawali Pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa, sesuai dengan dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017.

Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting karena napas yang menjiwai pemilu adalah politik, yang memiliki sifat dasar “menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan”. Hal itu disampaikan Kamis, (10/10/2024) oleh salah seorang warga Kota Solok,  Mulyadi.

Jadi dengan adanya laporan dari tim hukum salah satu pasangan calon kepala daerah ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh cawako dan 2 pegawai ASN Pemko Solok. Kami berharap Bawaslu Kota Solok mampu membuktikan, melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Sebab, keadilan pemilu dapat diwujudkan jika Bawaslu bekerja secara terbuka, profesional, imparsial, akuntabel, dan berintegritas.

Lembaga pengawas independen ini harus berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan Pemilu di Pilkada Kota Solok dapat tercapai. Maka dari itu Integritas dan Independen Bawaslu Kota Solok menjadi perhatian Publik, pungkas Mulyadi.

Di sisi lain salah seorang warga Kota Solok, Edho Eril mengatakan, selama berlansungnya Pemilihan kepala daerah berdasarkan seleksi masyarakat, pilkada Kota Solok tahun 2024 ini menjadi catatan sejarah dengan pertarungan heat to heat yang diprediksi akan membelah masyarakat menjadi dua kubu besar, pendukung Kota solok Lebih Maju dan Diberkahi yang diwakili H. Nofi Candra ,SE - Leo Murphy,SH.MH dengan latarbelakang sama sama pengusaha/pelaku ekonomi dan Politisi, sementara pendukung Solok Berjuara dan Madani diwakili Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM -  Suryadi Nurdal, SH, dengan latar belakang Politikus dan mantan Birokrasi Pemko Solok.

Maka itu tidak akan sulit bagi warga kota Solok untuk mencari tahu sosok yang pantas untuk dipilih menjadi Walikota - Wakil Walikota Solok periode 2025-2030, dimana kota kecil dengan jumlah penduduk -+ 70 ribu jiwa, terletak diwilayah strategis dan lebih terkenal dengan sebutan Kota Beras, kota Solok tumbuh dan berkembang menjadi kota perdagangan dan jasa. Artinya, kota ini bisa mewujudkan peningkatan perputaran Ekonomi, sebab persoalan ekonomi adalah persoalan yang mendasar bagi warga Kota Solok, kata Edho.

Lanjut Edho, dalam tahapan kampanye pilkada sedang berlansung ini, kta bisa melihat, mendengar mencaritahu program program yang di kampanyekannya,  dan juga bisa menilai dari sikap dan perilaku Cawako - Cawawako tersebut. Belakangan ini berita berita media online bertebaran di media sosial (medsos) tentang salah satu Cawako dan 2 pegawai ASN dilingkungan Pemko Solok di laporkan ke Bawaslu Kota Solok, terkait dugaan pelanggaran pemilu.

 Hal itu, sangat memprihatinkan bagi kita sebagai warga kota Solok, kita menginginkan dari seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang taat pada aturan berlaku, dan taat pada hukum berlaku, serta menjunjung tinggi Adab, apalagi pemimpin tersebut bakal jadi kepala daerah Kota Solok, ia akan menjadi panutan bagi masyarakat. 

Jadi, kami berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kota Solok untuk selalu menjaga independensi dan integritas. Terutama Bawaslu, dimana lembaga ini harus mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan damai.  Proses penyelenggaraannya, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan. Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang berlaku, agar kota kita ini mendapatkan pemimpin berkualitas, ucap Edho.

Sementara mantan pimpinan DPRD Kota Solok, Jon Hendra sangat prihatin dengan adanya laporan ke Bawaslu Kota Solok, menyeret 2 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah kota (Pemko) Solok, atas dugaan melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Jon Hendra mengatakan, pegawai ASN wajib bersikap netral dalam Pemilu Pilkada ini, itu dijelaskan dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu, Selasa (8/9/2024).

Kita meminta dan berharap kepada Walikota Solok Zul Elfian Umar, untuk memberikan peringatan keras bagi ASN atau pejabat BUMD ' yang terlibat politik praktis ditengah upaya menyonsong Pilkada Kota Solok, Damai, Jujur Bermartabat dan Betintegritas. Dimana peran Walikota sebagai pimpinan tertinggi ASN di lingkungan Pemko Solok harus mengingatkan kembali kepada ASN dilingkungannya terkait sikap netralitas dan integritas yang harus dijaga sebagai ASN selama pilkada berlansung, tidak hanya sebatas berbentuk himbauan semata, ungkapan, Jon Hendra selaku pemerhati Politik Kota Solok.

Mantan ketua partai PAN Kota Solok itu menjelaskan, peringatan keras itu dimaksud untuk mengingatkan kembali ASN agar tidak terlibat aktif dalam politik praktis sabagaimana yang telah diatur oleh undang-undang pemilu. 

"Peringatan dalam upaya mematik kesadaran  ASN agar tidak terjadi pelanggatan yang berdampak terhadap ASN itu sendiri," ucap Jon. 

Jangan karena kealpaan pemimpin, ASN tersandera dengan pelanggaran - pelanggaran yang semestinya tidak harus terjadi yang tentunya dapat berdampak fatal yang dapat berujung terjadi pidana pemilu, ujar mantan ketua PAN itu menambahkan.

Disisi lain, Surya Dimon tokoh masyarakat keluraha, Tanah Garam berharap dengan adanya dugaan kasus pelanggaran yang kini dalam penanganan Bawaslu, secepatnya menemui titik terang sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. 

Karena kita sudah sama sama berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada Kota Solok, Damai, Jujur Bermartabat dan Betintegritas, tentunya ini tidak hanya dimaknai sebatas slogan. Namun itu harus di lihatkan keseriusan semua pihak untuk mengaplikasikannya," kata, Surya Dimon.

Menurut informasi yang didapat, Cawako yang dilaporkan itu datang ke Bawaslu Kota  Solok untuk memberikan keterangan ke sentral Gakkumdu pada hari Selasa sekitar jam 9 wib, setelah 1 hari mangkir dari pemanggilan Bawaslu. Dan tahapan proses kelanjutan, kabarnya Gakkumdu masih berjalan proses, klarifikasi ahli. (Niko Irawan)

DPT Pilkada Kota Solok Naik 2.244 Pemilih Menjadi 58.076

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menyebutkan bahwa telah terjadi penambahan pemilih yang signifikan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Solok 2024. Hal itu diungkapkan oleh Ariantoni dalam Conference Press yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok di sekretariat KPU Kota Solok pada Rabu (9/10/2024).

Conference Press tersebut juga digelar KPU dalam rangka menyampaikan tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota sesuai PKPU nomor 2 tahun 2024, serta hasil rapat pleno KPU Kota Solok tanggal 7 Oktober 2024. Dalam tahapan yang telah dilaksanakan KPU Kota Solok secara umum kita telah melaksanakan seluruh tahapan dengan baik. Salah satu buktinya, kita sudah menetapkan dua pasangan calon Walikota/ Wakil Walikota Solok, yakni pasangan Nofi Chandra-Leo Murphy dengan nomor urut 1, dan pasangan Ramadhani Kirana Putra-Suryadi Nurdal dengan nomor urut 2.

Sementara, kita juga telah menetapkan DPT pemilih Kota Solok pada tanggal 19 September 2024 sebanyak 58.076 pemilih. Saat ini kita sedang membuka pelayanan pemilih tambahan, terang Ariantoni.

Didampingi komisioner lainnya, Abdul Hanan, Dessy Arisandi dan Yance Gafar, Ketua KPU mengatakan bahwa penambahan pemilih tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari posko pelayanan yang dibuka oleh KPU sejak beberapa waktu lalu.

Disebutkan Ariantoni, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Legislatif bulan Februari 2024 lalu sebanyak 55.832 pemilih. Namun pada Pilkada November ini terjadi peningkatan sebanyak 2.244 pemilih, dengan total DPT sekarang sebanyak 58.076 pemilih.

“Dalam kurun waktu beberapa bulan ini, terjadi peningkatan jumlah pemilih sebanyak 2.244 orang”

Penambahan pemilih itu terjadi pada pemilih pemula, baik yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun yang belum memiliki KTP, jelas Ariantoni.

Dalam pertemuan tersebut, KPU juga merilis jumlah pemilih dari disabilitas, pemilih pemula, pemilih G Z, pemilih milenial, pemilih G X, pemilih babyboomers dan pemilih preboomers.

KPU juga mengungkapkan pada Pilkada tahun ini, KPU telah menyiapkan sebanyak 118 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 13 kelurahan yang ada di Kota Solok. (Niko Irawan)

KemenPAN-RB Gelar Penilaian ZI-WBK dan WBBM secara Virtual

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Pemerintah Kota Solok terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan anggota melakukan praktik korupsi melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) di berbagai instansi.

Salah satu instansi yang saat ini tengah menjalani penilaian ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok.

Penilaian Zona Integritas dilakukan oleh Tim Penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara virtual, pada Selasa (08/10) di Ruang Pengawasan e-Government Balaikota Solok, yang diikuti oleh Kepala Disdukcapil serta jajaran dan Inspektorat Daerah.

Penilaian teknis dilakukan melalui zoom meeting dengan tim penilai dari Kemenpan RB, yang dibuka dengan pemaparan Kadisdukcapil selama 20 menit dan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara tim penilai dengan Kadisdukcapil. Sebelumnya Disdukcapil telah menyusun penilaian kelengkapan dengan mengirimkan bahan paparan dan video pembangunan Zona Integritas.

Penilaian Zona Integritas meliputi Enam Area Perubahan, antara lain Manajemen Perubahan, Penataan tata laksana, Penataan sistem manajemen SDM, Penguatan akuntabilitas dan Penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manajemen perubahan difokuskan pada peningkatan komitmen pimpinan, perubahan pola pikir, dan budaya kerja, guna meminimalkan kegagalan risiko ZI. Penataan tata laksana penekanan penggunaan informasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi manajemen pemerintahan, termasuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif, efisien, dan terukur.

“Dengan Hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pemanfaatan teknologi sesuai dengan tugas unit kerja pelayanan publik maka pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih optimal,” ungkap Ratnawati, SH.MM selaku Kadisdukcapil.

Di sisi lain, pengaturan sistem manajemen SDM bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme SDM. Penguatan akuntabilitas terfokus pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi, sementara penguatan pengawasan bertujuan mencegah pencegahan. Disdukcapil Kota Solok juga menciptakan berbagai inovasi dalam layanan publik.

Dengan komitmen tinggi dan berbagai inovasi yang telah dilaksanakan, Disdukcapil Kota Solok berharap dapat meraih predikat WBK/WBBM. Pencapaian ini akan menjadi bukti nyata upaya pemerintah dalam membangun pelayanan publik yang lebih bersih, transparan, dan profesional di Kota Solok. (Niko Irawan)

Pemprov Sumbar dan Pemko Solok Sosialisasi Aplikasi ELSIMIL

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Aplikasi ELSIMIL Versi III, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Solok melaksanakan sosialisasi dan penerapan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (ELSIMIL) kepada mitra kerja, termasuk Kantor Kementerian Agama.

Satuan Tugas (Satgas) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat, dipimpin Rifa Marlina, didampingi Susi Veli dan Rina dari Penyuluh dan Konsultan Keluarga Berencana Kota Solok, mengunjungi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala KUA, Zulkifli Zukma, di ruang kerjanya, Senin (7/10).

Dalam sosialisasi Aplikasi ELSIMIL Versi III, Rifa Marlina menjelaskan bahwa aplikasi ini merupakan program skrining dan pendampingan untuk calon pengantin (Catin).

Ditekankan pentingnya peran mitra kerja, seperti Kementerian Agama, tokoh agama, lembaga agama, penyuluh agama, dan pencatatan sipil, dalam mengkomunikasikan pencegahan dan penanganan stunting dalam bimbingan perkawinan maupun pra-nikah.

Susi Veli, Penyuluh dan Konsultan KB Kota Solok, menambahkan bahwa dalam Aplikasi ELSIMIL Catin mengisi data skrining kesehatan seperti biodata, berat badan, tinggi badan, Hb, dan lingkar lengan atas. Aplikasi ini secara otomatis melakukan penilaian untuk menentukan apakah calon pengantin berisiko atau ideal.

Selanjutnya pendampingan, Catin yang berisiko akan didampingi oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang terdiri dari Bidan, Kader PKK, dan Kader IMP.

TPK akan memberikan penyuluhan rutin dan pendampingan minimal 6 kali selama kehamilan. Media edukasi aplikasi ELSIMIL menyediakan informasi tentang kesiapan menikah dan hamil, kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan pencegahan kanker dan Sertifikat ELSIMIL. Sertifikat ini merupakan syarat untuk menikah.

Kepala KUA Kecamatan Tanjung Harapan, Zulkifli Zukma, menyambut baik sosialisasi ELSIMIL Versi III ini. Ia berharap mitra kerja dapat membantu Tim Pendamping Keluarga dalam penerapannya. Zulkifli menekankan pentingnya aplikasi ini dalam menekan angka stunting dengan mendeteksi calon pengantin yang berisiko memiliki balita stunting.

Zulkifli juga menegaskan perlunya koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi yang baik antara Pemerintah Daerah Kota Solok dengan mitra kerja, untuk membangun komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting melalui pendampingan calon pengantin dengan pengembangan aplikasi ELSIMIL. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya calon pengantin, untuk mendukung penerapan aplikasi tersebut.

“Sosialisasi ELSIMIL kepada mitra kerja Kota Solok merupakan langkah strategis. Penurunan stunting di Kota Solok dengan aplikasi ELSIMIL tidak terlepas dari peran para mitra kerja. Mari kita tuntaskan stunting di Kota Solok dengan kebersamaan dan bersinergi dalam penurunan stunting sehingga mencapai target yang diinginkan bersama,” ajaknya. (Niko Irawan)

Pemko Solok Gelar Seleksi Hafizh dan Hafizhah

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok menjadi saksi pembukaan Seleksi Hafizh - Hafizhah Kota Solok tahun 2024.

Acara ini berlangsung dengan khidmat dan penuh kebahagiaan, dihadiri oleh Wali Kota Solok yang diwakili Asisten I Nova Elfino, Kepala Kemenag Kota Solok, Kabag Kesra, serta delapan juri dari LPTQ Provinsi dan LPTQ Kota Solok, dan calon hafizh - hafizhah yang akan mengikuti seleksi, Senin (7/10).

Dalam laporannya, Kabag Kesra, Feri Hendria menjelaskan peserta seleksi mendaftar secara online melalui link yang disebar ke berbagai sekolah, madrasah, pondok pesantren, MDTA, dan pondok-pondok Al-Quran di Kota Solok.

Jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 880 orang, dan yang lulus untuk diseleksi berjumlah 774 peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 340 peserta akan diwisuda untuk hafalan 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, dan 30 juz.

Seleksi hafizh dan hafizhah tahun ini dilaksanakan mulai tanggal 7 hingga 10 Oktober 2024. Tim penilai utusan LPTQ Sumatera Barat, April Hidayat dan Irsyad, serta juri dari LPTQ Kota Solok, Kusrizal, Erizal, Nofrion, Mustarib, Edwin Shaleh, dan Asmaul Husna.

Asisten I Nova Elfino dalam sambutannya menyebut bahwa peserta seleksi adalah calon penghuni surga dan layak mendapatkan penghargaan atas usaha dan kerja keras mereka dalam menghafal Al-Qur'an. "Mari kita berusaha memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar selamat di dunia dan akhirat," pesan Nova Elfino.

Sementara itu, Kakankemenag, Mustafa mengucapkan terima kasih kepada Pemko Solok melalui Kabag Kesra atas pelaksanaan kegiatan keagamaan yang sangat mulia ini.

"Kami sangat berterima kasih kepada Pemko Solok yang selalu bersinergi dengan Kemenag Kota Solok dalam melaksanakan kegiatan keagamaan untuk mensyiarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an melalui seleksi hafizh - hafizhah ini. Semoga ini akan mencurahkan berkah bagi Kota Solok," ungkap Mustafa.

Mustafa juga memberikan apresiasi kepada para guru pembimbing di madrasah, sekolah, dan MDTA yang telah membimbing dan memotivasi anak-anak sehingga melahirkan generasi yang hafal Al-Qur'an.

Kegiatan dilanjutkan dengan arahan teknis penilaian seleksi oleh salah seorang juri, April Hidayat, sebelum peserta menuju lokasi seleksi yang telah ditentukan oleh panitia. (Niko Irawan)

Pilkada Kota Solok 2024, Netralitas ASN Disorot Banyak Pihak

 

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Sehubungan adanya laporan ke Bawaslu Kota Solok, yang menyeret 2 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah kota (Pemko) Solok, sebagai terlapor. Dimana 2 pegawai ASN itu duga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 

Hal itu menjadi sorotan banyak pihak ungkapan Jon Hendra, mantan pimpinan DPRD dan ketua PAN Kota Solok, pegawai ASN harus bersikap netral dalam Pemilu Pilkada 2024, karena itu dijelaskan dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu", Selasa (8/9/2024)

Maka dari itu, kita meminta dan berharap kepada Walikota Solok Zul Elfian Umar, untuk memberikan peringatan keras bagi ASN atau pejabat BUMD ' yang terlibat politik praktis ditengah upaya menyonsong Pilkada Kota Solok, Damai, Jujur Bermartabat dan Betintegritas. Dimana peran Walikota sebagai pimpinan tertinggi ASN di lingkungan Pemko Solok harus mengingatkan kembali kepada ASN dilingkungannya terkait sikap netralitas dan integritas yang harus dijaga sebagai ASN selama pilkada berlansung, tidak hanya sebatas berbentuk himbauan semata, ungkapan, Jon Hendra selaku pemerhati Politik Kota Solok.

Mantan Ketua DPD PAN Kota Solok itu menjelaskan, peringatan keras itu dimaksud untuk mengingatkan kembali ASN agar tidak terlibat aktif dalam politik praktis sabagaimana yang telah diatur oleh undang-undang pemilu. 

"Peringatan dalam upaya mematik kesadaran  ASN agar tidak terjadi pelanggatan yang berdampak terhadap ASN itu sendiri, " Ucap Jon. 

Jangan karena kealpaan pemimpin, ASN tersandera dengan pelanggaran - pelanggaran yang semestinya tidak harus terjadi yang tentunya dapat berdampak fatal yang dapat berujung terjadi pidana pemilu, ujar, mantan ketua PAN itu menambahkan

Disisi lain, Surya Dimon tokoh masyarakat keluraha, Tanah Garam berharap dengan adanya dugaan kasus pelanggaran yang kini dalam penanganan Bawaslu, secepatnya menemui titik terang sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. 

Karena kita sudah sama sama berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada Kota Solok, Damai, Jujur Bermartabat dan Betintegritas, tentunya ini tidak hanya dimaknai sebatas slogan. Namun itu harus di lihatkan keseriusan semua pihak untuk mengaplikasikannya," kata, Surya Dimon.

Sebelumnya, Jumat, 4 Oktober, tim Hukum pasangan NC - LM melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terhadap terlapor cawako Dr.Ramadhani Kirana Putra yang turut menyeret 2 pegawai ASN di salahsatu Dinas di Pemerintahan Kota Solok. 

Laporan Tim Hukum CN LM diantarkan oleh Dr. Aermadepa, SH.MH, Amnasmen,SH, dan kru. Laporan itu diterima oleh pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Solok atas nama Syifaun Istiqaamah Alqudus yang didampingi langsung Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin, Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Ilham Eka Putra, dan Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Eka Rianto serta dari Kejaksaan dan Kepolisian, dengan tanda bukti penyampaian laporan, Nomor: 01/PL/PW/Kota/03.07/X/2024.  

Setelah laporan diterima pihak Bawaslu, kita bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok,  lansung melakukan rapat pleno dan 1 hari setelah laporan diterima pihak Bawaslu menyatakan berkas laporan telah memenuhi sarat untuk diregister, dan Bawaslu melakukan pemanggilan terhadap terlapor cawako Ramadhani Kirana Putra dan 2 pegawai ASN agar hadir ke Sekretariat Bawaslu untuk membarikan keterangan kepada sentral Gakkumdu, pada hari Senin (7/9/2024), ucap Ketua Bawaslu, Rafiqul Amin,S.Pd.

Lanjut ketua Bawaslu mengatakan, pihak terlapor atas nama cawako Ramadhani Kirana Putra, tidak bisa hadir ke Bawaslu, pabila terlapor tidak menunjukan sikap kooperatif atau tidak juga hadir, maka kita bersama Gakkumdu tetap melanjutkan proses terlapor atas dugaan melanggar, Pasal 287, 287A dan 288  dalam Undang Undang no 6 tahun 2020 tentang Perubahan UU no 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati / Walikota.

Namun pihak terlapor 2  pegawai ASN Pemko Solok, atas nama pak Fajar Surya Kusuma dan pak Eko, telah hadir di kantor Bawaslu sekitar jam 12 wib untuk memberikan keterangan kepada sentral Gakkumdu, dimana 2 ASN itu duga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 

Keterangan yang kita dapatkan dari pihak pelapor maupun pihak terlapor atauVerifikasi dari kedua belah pihak. Hal itu akan menjadi bahan kajian kami di Bawaslu untuk rapat bersama sentral Gakkumdu apakah ini masuk dalam tindak pidana atau tidak,"itu tergantung keputusan rapat sentral  Gakkumdu," Papar, Ketua Bawaslu Kota Solok. Sentra Gakkumdu terdiri dari Komisioner Bawaslu, Kepolisan, dan Kejaksaan. (Niko Irawan)

Pemko Solok Terima Penghargaan WTN

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menerima penghargan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 dari Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, Sabtu (7/9/24) di Ballroom JIExpo Kemayoran, Convention Center & Theater Area, Jl. H. Benyamin Suaeb, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

Wako Zul Elfian Umar mengucapkan terima kasih Alhamdulillah, karena Kota Solok berhasil memperoleh Piala WTN 2024. Ini merupakan bukti kerja keras serta perbaikan yang terus menerus kami lakukan dalam tata kelola transportasi di Kota Solok.

“Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam bidang transportasi perkotaan,” sebut Wako.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam memberikan manfaat transportasi yang baik bagi masyarakat.

“Secara konsisten kami memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha suatu penghargaan prestise untuk pemerintah daerah yang telah melakukan kegiatan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

WTN ini juga sebagai upaya peningkatan layanan transportasi di daerah agar terus mendukung mobilitas masyarakat yang memadai serta mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Penghargaan ini sebagai manifestasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan keselamatan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

"Sekali lagi saya ucapkan selamat dan apresiasi. Kami melihat bahwa, banyak daerah yang antusias melakukan pengembangan inovasi dan upaya-upaya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selamat untuk pemerintah daerah," jelasnya.

Dari hasil penilaian yang ditetapkan 76 provinsi, kota serta kabupaten mendapatkan penghargaan yang terdiri dari dua kategori penghargaan, yakni Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dan Piala Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama.

Piala Wahana Tata Nugraha diberikan kepada 61 kota/kabupaten, dengan rincian Kota Raya (lima kota/kabupaten), Kota Besar (enam kota/kabupaten), Kota Sedang (23 kota/kabupaten), dan Kota Kecil (27 kota/kabupaten). Sedangkan Piala WTN Wiratama diberikan ke 15 provinsi. (Niko Irawan)

Diskominfotik Sumbar Gelar FGD Strategi Transformasi Digital

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) tematik bertajuk "Strategi Pengembangan Transformasi Digital Nagari/Desa/Kelurahan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat".

Kegiatan ini sekaligus penandatangan nota kesepakatan Pengembangan Transformasi Digital Untuk Transformasi Ekonomi oleh Kepala Dinas dan perwakilan Kominfo se-Sumatera Barat yang berkumpul di Labuan Sundai, Tarusan, Pesisir Selatan, Minggu (06/10).

Dalam diskusi FGD, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Siti Aisyah, menyampaikan bahwa tahun ini menjadi tahun peletakan fondasi yang penting dalam transformasi Nagari digital.

“Target kami di tahun ini mencakup peletakan pondasi pengembangan transformasi digital di Dua Nagari. Selain itu, kami juga menjalin kemitraan dengan Perusahaan, Penyedia, dan Bank untuk mendukung langkah ini. Pendampingan ekonomi digital kepada dua nagari juga menjadi prioritas kami,” ujar Siti.

Siti juga menekankan pentingnya pemetaan pedagang tradisional, terutama petani, di Desa dan Nagari dari Kabupaten/Kota sebagai bagian dari proyek pengembangan transformasi ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian saat ini masih berada di angka 10%, dan ini membutuhkan peningkatan,” tambahnya.

Reza, perwakilan Kominfo Kota Pariaman, menggarisbawahi permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program di lapangan.

Salah satu masalah yang kami hadapi adalah belum adanya data kelompok kerja atau kelompok masyarakat. Kegiatan yang dilakukan di desa belum terkelompok dengan baik. Meski pendataan di desa sudah dilakukan dan literasi digital telah dilaksanakan, namun antusiasme terhadap masyarakat literasi digital masih rendah. Selain itu , tersedia belum aplikasi pemasaran digital yang mendukung pedagang di daerah. Kami berharap dapat bekerja sama dengan perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, atau platform lainnya untuk meningkatkan pemasaran produk lokal,” ujar Reza.

Reza juga menambahkan bahwa pelaksanaan program ini memerlukan keterlibatan dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Kementerian terkait, guna memastikan tercapainya transformasi digital di desa.

Sementara itu, Rovanly Abdams, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya, menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan ini.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, saya sangat mendukung kegiatan transformasi digital yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Kami percaya bahwa dengan transformasi digital, ekonomi kreatif di Sumatera Barat akan lebih maju.” jelasnya.

Kerjasama ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid dalam mempercepat transformasi digital di Nagari/ Desa/ Kelurahan, dengan fokus utama pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui digitalisasi. (Niko Irawan)

Pasca Tim Hukum NC LM Melaporkan, Cawako RDKP Mangkir dari Panggilan Bawaslu Kota Solok

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Pasca pelaporan yang dilakukan oleh Tim Hukum NC-LM ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok, pada Jumat (4/9/2024) kemaren. Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok, lansung  melakukan upaya pemanggilan untuk meminta keterangan terhadap terlapor Cawako Ramadhani Kirana Putra dan 2 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemko) Solok , pada hari Senin (7/9/2024). 

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Rafieq, S,Pd saat dikomfirmasi di ruang kerjanya, sehari sesudah menerima laporan dari buk Aermadepa,SH.MH dengan Nomor: 01/PL/PW/Kota/03.07/X/2024  laporan tersebut telah diregister. 

Setelah itu Kita bersama Gakkumdu lansung bergerak untuk melakukan pemanggilan terhadap terlapor yaitu, cawako Ramadhani Kirana Putra, namun pihak terlapor tidak bisa hadir, dan mudah - mudahan besok terlapor akan hadir di Bawaslu untuk memberikan keteranga ke Gakkumdu. Apabila terlapor tidak menunjukan sikap kooperatif atau tidak juga hadir, maka kita bersama Gakkumdu tetap melanjutkan proses terlapor atas dugaan melanggar, Pasal 287, 287A dan 288  dalam Undang Undang no 6 tahun 2020 tentang Perubahan UU no 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati / Walikota, ucap, ketua Bawaslu

Lanjut ketua Bawaslu mengatakan, pihak terlapor dari 2 ASN Pemko Solok, atas nama pak Fajar Surya Kusuma dan pak Eko, telah hadir di kantor Bawaslu sekitar jam 12 wib untuk memberikan keterangan kepada sentral Gakkumdu, dimana 2 ASN itu duga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 

Keterangan yang kita dapatkan dari pihak pelapor maupun pihak terlapor atauVerifikasi dari kedua belah pihak. Hal itu akan menjadi bahan kajian kami di Bawaslu untuk rapat bersama sentral Gakkumdu apakah ini masuk dalam tindak pidana atau tidak, "Itu tergantung rapat sentral  Gakkumdu lagi," papar, Ketua Bawaslu Kota Solok.

Dimqna pada saat tim Hukum NC-LM melaporkan Pasangan Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM dan Suryadi Nurdal, SH. Diduga berkampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah Kota (Pemko) Solok pada 28 September 2024 lalu, Ramadhani Kirana Putra dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, Jumat (4/10/2024).

Selain Cawako Ramadhani, 2 (dua) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Solok di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), turut dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024. Jika pelaporan ini terbukti, Cawako Ramadhani Kirana Putra dan 2 ASN Pemko Solok tersebut terancam sanksi berat. Bagi Ramadhani, sanksi terberat adalah diskualifikasi atau pembatalan sebagai Calon Walikota Solok, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 Tahun 2024 tentang Kampanye dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara, 2 ASN tersebut diduga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 

Pelaporan Tim Hukum NC-LM tersebut, diterima oleh pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Solok atas nama Syifaun Istiqaamah Alqudus yang didampingi langsung Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin, Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Ilham Eka Putra, dan Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Eka Rianto serta dari Kejaksaan dan Kepolisian, dengan tanda bukti penyampaian laporan, Nomor: 01/PL/PW/Kota/03.07/X/2024.  

Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin mengatakan bahwa Bawaslu telah menerima laporan Tim Hukum Paslon NC-LM, Dr. Aermadepa, SH, MH dan kru atas dugaan pelanggaran pemilihan (Pilkada Kota Solok 2024). 

"Setelah adanya laporan ini, tindaklanjutnya kita akan menggelar rapat pleno untuk memeriksa kembali terhadap laporan apakah sudah terpenuhi syarat formilnya," kata Rafiqul Amin

Rafiqul Amin mengungkapkan bahwa dalam pelaporan tersebut juga disertakan dukumen berupa tertulis sekaligus CD Video (VCD). Menurutnya, jika syarat formilnya terpenuhi laporan itu tentunya akan diregister, namun jika tak terpenuhi Bawaslu akan memberi waktu untuk melengkapi temuan (Bukti) tersebut.

"Jika laporan tersebut diregister, artinya satu kali dua puluh empat jam langsung kita lakukan pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu," pungkasnya. (Niko Irawan)

Sahabat PPP Sumbar Dukung Penuh Epyardi Asda di Pilkada Sumbar 2024

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Ratusan para tokoh, sahabat dan senior dari Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Barat sambangi kediaman Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar di Chinangkiak guna memberikan support serta dukungan dalam Pemilihan Gubernur Sumbar pada 27 November 2024 mendatang.

Kedatangan ratusan sahabat Epyardi Asda ini bukan tidak beralasan. Memiliki history dan hubungan kedekatan sejak tahun 2003 lalu, para dedengkot dari Partai berlambang Ka'bah ini tampil karena sebuah rasa yang ada.

"Perjalanan panjang langkah politik Epayardi Asda bersama Partai PPP, memberikan kesan tersendiri bagi sahabat sahabatnya di dalam tubuh Partai PPP".

Berkiprah sebagai Politikus di bawah naungan Partai PPP sejak 2003 lalu, mengantarkan Epyardi Asda ke kursi Ketua DPW PPP Sumatera Barat pada tahun  2004. Tidak terhenti, langkah politik sang Capten berlanjut di tahun  2009 sebagai salah satu Ketua di DPP PPP, serta menjadi anggota DPR RI 3 periode.

Namun karena pergeseran kekuasaan di tubuh Partai Ka'bah tersebut, Epyardi Asda terpaksa hengkang dari Partai PPP pada tahun 2013/ 2014, kemudian ia berlabuh di Partai Amanat Nasional (PAN).

Usai menghabiskan masa jabatanya sebagai Bupati Solok, Epyardi Asda merasa terpanggil untuk membangun Propinsi Sumbar. Berbekal niat yang tulus, ia kemudian mencoba peruntungan untuk berlaga di kancah politik sebagai calon Gubernur Sumatera Barat dengan mengangkat tagline "Otewe".

Berbagai halangan dan rintangan yang muncul untuk menghambat langakah otewe menuju Sumbar. Mulai dari minimnya dukungan sampai kesulitan mencari pasangan. Terakhir, hasil survey yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga, menyatakan Epyardi Asda jauh di bawah kandidat lainnya. Namun semua itu terlewati, dukungan yang semulanya minim, sekarang malah semakin tidak terbendung.

Memiliki history yang panjang di PPP, membuat beberapa tokoh senior Partai tersebut tergelitik untuk memberikan support. Melihat berbagai polemik menghantam Otewe, memunculkan semangat juang dan jiwa korsa para sahabat untuk menghancurkan tirani yang menjadi sekat.

Dengan tekad bulat, para tokoh dan sahabat sesama anggota Partai PPP, bergerak dan menyatakan dukungan kepada sang Capten untuk terus maju dan menangkan Pilkada Sumbar.

Seperti yang di ungkapkan oleh Yulfadri Nurdin. Mantan Ketua DPW PPP Sumbar, Mantan anggota DPRD Propinsi dan mantan Wakil Bupati Solok, yang merupakan salah satu pemakarsa munculnya dukungan ini.

Dalam sambutanya, Yulfadri mengucapkan selamat datang kepada para tokoh dan sahabat PPP se-Sumbar dalam acara silahturahmi untuk pemenangan Epyardi Asda dan Ekos Albar menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, periode 2025 - 2029.

Yulfadri menuturkan, hari ini kami dari segenap kader PPP, baik yang masih aktif di pengurus ataupun yang tidak, serta para mantan Caleg dari PPP se-Sumatera Barat, berkumpul disini untuk menunjukan solidaritas dukungan kepada Epyardi Asda.

Yulfadri mengungkapkan bahwa gerakan ini bukan tanpa alasan. Seperti di ketahui Epyardi Asda bergabung dengan partai PPP dari tahun 2003 sampai 2013/ 2014. Dengan latar belakang hubungan emosional inilah yang mendorong kader PPP untuk menggalang solidaritas dan mengdeklarasikan dukungan terhadap Epyardi Asda.

Dengan rentang waktu 15 tahun kebersamaan dengan Epyardi Asda di PPP, tanpa disadari hal itu malah memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan yang tinggi. Sehingga historia tersebut membekas bagi rekan rekan PPP sampai saat ini.

Yulfadri juga mengungkapkan, bahwa sahabat PPP yang hadir hari ini terdiri dari 19 Kabupaten/ Kota se- Sumatera Barat, itu lebih kurang 900 orang.  "Ketika Para Tokoh, Sahabat Dan Senior Turun Gunung," apa yang akan terjadi?" ucapnya sambil tersenyum lebar.

Pada kesempatan itu, beberapa senior dari PPP mengungkapkan rasa kekagumanya terhadap sosok Epyardi Asda, hingga membangkitkan rasa peduli dalam bentuk dukungan dan support terhadapnya.

Seperti yang di ungkapkan oleh Andi Ardi, kader PPP Kota Bukittinggi. Ia menyebutkan bahwa mereka datang hari ini dengan menggunakan 10 mobil pribadi. Hari ini kami menyatakan sikap mendukung penuh Epyardi Asda untuk menjadi Gubernur Sumatera Barat.

Senada dengan itu, Syamsurizal, Sekretaris Partai DPC PPP Kepulauan Mentawai juga menyatakan siap memenangkan Epyardi Asda di Kepulauan Mentawai. Kami berharap kedepannya dibawah Gubernur yang baru, Mentawai lebih diperhatikan dan dianggap sebagai bahagian dari Sumbar.

Syafrizal, ST, mantan Ketua DPC PPP Kabupaten Agam turut menyampaikan apresiasinya atas digelarnya pertemuan di Cinangkiak ini. Ia menyebutkan, dengan kehadiran para kader disini, artinya ini merupakan sebuah bentuk dukungan yang serius dari semua kader PPP terhadap Epyardi Asda dan Ekos Albar.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Chairil Chan. Ia yang mewakili Kabupaten 50 Kota sebagai kader dan senior di Partai PPP Sumatera Barat, menyatakan tegak lurus dengan mendukung otewe untuk menjadi Gubernur Sumbar.

"Kami seluruh perwakilan kader dari Sumbar yang hadir, sepakat untuk membesarkan Epyardi Asda yang sudah membesarkan PPP dengan menjadi anggota DPR RI 3 periode," tegasnya. (Niko Irawan)

Deteksi Dini PTM, Dinkes Kota Solok Gelar Sosialisasi

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dinas Kesehatan Kota Solok melalui Puskesmas Nan Balimo mengggelar sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok, Jum’at (4/10/2024). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pegawai DLH akan pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit tidak menular sejak dini.

dr. Irma Handayani, menjelaskan beberapa jenis penyakit tidak menular yang umum dijumpai, seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung dan stroke. Ia menekankan  meskipun penyakit ini tidak langsung menular dari satu individu ke individu lain, gaya hidup tidak sehat seperti pola makan tidak seimbang, kurang olahraga, dan stres berlebih dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit tersebut.

Setelah dilakukannya cek kesehatan, diketahui rata-rata pegawai DLH berbadan sehat. Namun hasil pemeriksaan juga menunjukkan beberapa pegawai memiliki kolesterol tinggi, karena kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak sehat (memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi), kurang berolahraga atau beraktivitas, serta kebiasaan merokok.

"Salah satu langkah paling penting adalah dengan melakukan pencegahan sejak dini, melakukan pola hidup sehat, seperti rajin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok yang sangat berpengaruh dalam mencegah penyakit tidak menular," jelas dr. Irma.

Perlu diketahui bersama bahwa penyakit tidak menular ini berisiko tinggi menimbulkan kematian mendadak seperti jantung koroner atau angin duduk. Selain memberikan informasi mengenai penyebab dan gejala penyakit tidak menular, kegiatan ini juga menyertakan sesi tanya jawab antara pegawai dan narasumber. 

Banyak pegawai yang antusias bertanya mengenai cara menjaga kesehatan, mengatur pola makan yang seimbang, serta cara mengatasi stres agar terhindar dari risiko penyakit tidak menular.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Teti Anggraini, menyampaikan apresiasi atas sosialisasi yang diberikan oleh pihak Puskesmas Nan Balimo. Ia berharap para pegawai dapat lebih sadar akan pentingnya pola hidup sehat dan berperan aktif dalam menjaga kesehatan mereka, sehingga dapat terhindar dari risiko penyakit tidak menular. (Niko Irawan)

TP-PKK Kota Solok Laksanakan Pembinaan Dasawisma, PKK RT dan RW

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Tim Penggerak PKK Kota Solok melaksanakan pembinaan administrasi Dasawisma, PKK RT/PKK RW sekaligus pemanfaatan aplikasi Sipedas bagi anggota Dasawisma di Aula Kantor Lurah KTK , Jum'at (4/10).

Pembinaan ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari Ketua kelompok Dasawisma, dan Kader PKK tingkat RT/RW. Kegiatan ini juga diikuti oleh Kasi Kesra Kelurahan KTK sebagai Verifikator data dari Aplikasi Sipedas di Tingkat Kelurahan.

Acara di hadiri oleh Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Solok, Suryati. Dalam sambutannya Ia menyampaikan tugas pokok dan fungsi Dasawisma, PKK RT/RW serta buku-buku yang harus disediakan dan diisi guna menciptakan tertib administrasi.

“Pengelolaan administrasi yang baik dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan organisasi. Tertib administrasi ini dapat mempermudah pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PKK,” tutur Suryati.

Sekretaris TP-PKK Kota Solok melanjutkan pemaparan tentang aplikasi Sistem Informasi Dasawisma Online disingkat Sipedas.

“Aplikasi ini sangat berguna sekali bisa mempermudah kita untuk melihat data dasawisma secara online di kota Solok, mengingat teknologi semakin berkembang maka perlu juga kita tingkatkan inovasi-inovasi agar mempermudah ibu-ibu bekerja di lapangan, maka dari itu kami seringkali mengadakan pembinaan ini bertujuan supaya para kader memahami dan mengetahui apa fungsi administrasi bagi pkk dan kegunaan dari aplikasi sipedas tersebut,” jelas Suryati.

Sekretaris I TP-PKK Kota Solok Asnimar menerangkan tentang tata cara pengisian data administrasi PKK. Ia Juga memaparkan kendala yang mungkin dihadapi dan solusinya.

Untuk pemanfaatan aplikasi Sipedas peserta dipandu oleh operator sipedas TP-PKK Kota Solok, Divano Febrian selaku. Vano menerangkan tentang tata cara untuk penggunaan aplikasi sipedas serta langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan bila nantinya ada kendala dalam penggunaan aplikasi Sipedas nantinya.

Acara dihadiri juga oleh Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Solok, Ketua dan Perwakilan Tim Penggerak PKK Kelurahan KTK. (Niko Irawan)

Disdik Kota Solok Gelar Talkshow Peran dan Karya Guru

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Guru mempunyai peran penting dalam membentuk generasi penerus agar siap menghadapi tantangan zaman. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, Irsyad, M.Pd saat membuka talkshow Pendidikan bertajuk “Peran dan Karya Guru dalam Transformasi Pendidikan” yang digelar di Gedung Kubung 13 pada Rabu, (3/10).

Talkshow ini dihadiri oleh 300 peserta, terdiri dari pengawas Dinas Pendidikan, kepala sekolah, serta guru dari jenjang SMA, SMK, SMP, SD, PAUD, dan SLB di Kota Solok. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para guru agar semakin berperan aktif dalam upaya transformasi pendidikan di era modern.

“Guru bukan hanya sekadar pengajar, namun juga pelopor perubahan dalam pendidikan. Melalui kreativitas dan inovasi, para guru dapat menggerakkan transformasi yang positif di sekolah-sekolah, dan nantinya akan ada narasumber hebat yang akan memberikan praktik baik dan saya berharap ini akan jadi motivasi untuk meningkatkan diri dan sekolah masing-masing,” papar Irsyad dalam sambutannya.

Ia berharap acara ini dapat menjadi sarana berbagi ilmu dan pengalaman untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Solok.

Acara ini menghadirkan Ketua Tim Kerja PHP BGP Sumatera Barat, Rosa Ria Ayu, S.Pd, yang memberikan arahan tentang pentingnya sinergi dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adaptif.

Selain itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya, yang diwakili oleh Noviana Idaningrum, S.Pd, M.Si, juga memberikan pandangan mengenai perkembangan kebijakan pendidikan dan bagaimana pendidikan saat ini.

Talkshow ini menghadirkan sejumlah narasumber yang ahli di bidang pendidikan, termasuk Suri Amelia, M.Pd, dan Mira Sukmawati, S.Pd sebagai narasumber dari Sekolah Penggerak. Mereka memaparkan pengalaman dan strategi yang diterapkan di sekolah untuk mendorong siswa menjadi lebih kreatif dan inovatif.

Sementara itu, para narasumber Guru Penggerak, seperti Dede Erlina, S.Pd, Helmi Irawati, M.Pd, Tensis Warni, S.Pd, dan Hutri Sasrida, M.Si, berbagi cerita inspiratif mengenai pentingnya peran guru sebagai agen perubahan di sekolah masing-masing.

Tidak hanya itu, Deni Santalina sebagai narasumber dari Kelompok Belajar, serta Irfan Gafur, S.Pd dan Wide Safira, S.Pd sebagai narasumber Literasi Numerasi, turut menyampaikan materi terkait pentingnya kemampuan literasi dan numerasi bagi siswa. Selanjutnya Rini Astria sebagai narasumber Transisi PAUD-SD menekankan pentingnya peran guru dalam mendukung transisi siswa dari pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar, agar anak dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan pendidikan formal.

Acara ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para guru di Kota Solok untuk terus meningkatkan kompetensi dan berperan aktif dalam mentransformasi pendidikan menuju arah yang lebih baik. Dengan kerjasama semua pihak, terutama guru, diharapkan mutu pendidikan di Kota Solok akan semakin meningkat dan mampu bersaing di tingkat nasional. (Niko Irawan)