Tingkatkan Kualitas Infrastruktur, Dinas Perkim Terima Kunjungan Satker Penyediaan Perumahan Sumbar

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Sebuah langkah penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan di Kota Solok, Bidang PSU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok melalui Kepala Bidang Tun Sri Adam, ST, MT beserta tim menerima kunjungan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pemeriksaan ulang di Perumahan Griya Devin dan Griya Taman Belibis, Selasa (19/11). 

Pemeriksaan ini menandai tahap awal proses serah terima proyek pembangunan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) berupa jalan beton yang sangat dinantikan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan pembangunan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan siap digunakan oleh masyarakat. Evaluasi menyeluruh ini meliputi pengecekan kualitas material, ketebalan lapisan beton, hingga kelancaran drainase jalan. “Kami ingin memastikan setiap detail sesuai dengan standar terbaik untuk kenyamanan warga,” ujar Aliasmi Zesra salah satu pejabat Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat.

Serah terima ini akan memperkuat peran Pemerintah Kota Solok dalam mengelola dan memelihara infrastruktur baru ini. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan selesainya tahap ini, Pemerintah Kota Solok siap untuk melanjutkan tanggung jawab pemeliharaan dan pengelolaan jalan beton yang akan menjadi urat nadi baru bagi kawasan perumahan tersebut.

Lebih lanjut, dalam upaya untuk mendapatkan bantuan PSU lanjutan pada tahun 2025, Pemerintah Kota Solok telah menjadwalkan pengambilan foto udara menggunakan drone di lokasi Perumahan Griya Devin. Teknologi drone akan memberikan visual yang komprehensif dan detail, yang sangat penting untuk perencanaan dan pengajuan proyek lanjutan. “Penggunaan drone memungkinkan kami untuk mendapatkan gambaran lengkap dan akurat dari kondisi lapangan, yang akan memudahkan perencanaan infrastruktur di masa depan,” tambah Kabid PSU Perkim Kota Solok.

Proyek PSU ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Solok untuk terus meningkatkan kualitas hidup warganya melalui penyediaan infrastruktur yang layak dan memadai. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan kawasan Perumahan Griya Devin dan Griya Taman Belibis akan menjadi model perumahan yang nyaman dan berkembang.

Warga masyarakat menyambut baik upaya ini dan berharap bahwa pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan sehari-hari mereka. “Kami sangat senang melihat adanya peningkatan yang nyata di lingkungan kami, dan berharap dapat terus merasakan manfaatnya di masa mendatang,” ungkap salah satu warga perumahan. (Niko Irawan)

Dinilai Tidak Profesional, Bawaslu Kota Solok Didemo Ratusan Warga

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Warga Kota Solok yang menamakan dirinya Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD) menggelar unjuk rasa ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, Sumbar, Selasa (19/11/2024). Aksi damai tersebut merupakan buntut atas banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kota Solok. Masyarakat mensinyalir ada aroma keberlihakan Bawaslu terhadap salah satu pasangan calon.

Salah seorang peserta aksi, Jhon Riki menegaskan, ketegasan Bawaslu sangat penting dalam menegakkan Pilkada yang jujur dan adil. Bawaslu mestinya lebih responsif terhadap indikasi pelanggaran, baik temuan maupun aduan masyarakat.

"Marwah demokrasi ini ada di tangan Bawaslu. Dari proses dan pelaporan yang disampaikan ke Bawaslu, kami mencium adanya indikasi keberpihakan. Kami minta Bawaslu tegas dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional," ujarnya.

Sementara itu, Arisvan Bachtiar kembali menyoroti soal lambatnya penanganan terhadap keterlibatan dua ASN Kota dalam kampanye salah satu Paslon. Secara jelas itu melanggar undang-undang.

"Sampai hari ini, belum ada kepastian jelas terhadap oknum ASN yang terlibat kampanye. Jika tak ada ketegasan, maka berpotensi ASN lainnya juga akan melakukan hal sama. Jika terjadi, ini akan menjadi catatan buruk bagi demokrasi Kota Solok," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Masyarakat Peduli Demokrasi Husnul Qari, mempertanyakan hasil SG-2 (Sentra Gakkumdu pembahasan kedua) yang menyatakan bahwa laporan salah satu Paslon di Pilkada Kota Solok, dihentikan. Padahal, dalam laporan tersebut, jelas terjadi pelanggaran pemakaian fasilitas negara. Meskipun, Bawaslu Kota Solok menyatakan laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur. Yakni disebabkan tidak memakai fasilitas negara.

"Ini kan sangat aneh. Bawaslu Kota Solok mengakui ada penggunaan fasilitas negara oleh salah satu kandidat. Namun, Bawaslu Kota Solok menghentikan perkara, dengan alasan tidak memenuhi unsur karena tidak menggunakan anggaran dari negara. Padahal, penggunaan fasilitas negara adalah sebuah pelanggaran tersendiri. Alasan Bawaslu sangat tidak masuk akal. Karena itu, kami meminta perkara ini kembali ditinjau ulang. Kami juga meminta Bawaslu Sumbar dan Bawaslu RI turun tangan mengambil alih perkara ini," tegasnya.

Menanggapi orasi pendemo, Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin memastikan Bawaslu sangat menjunjung tinggi asas netralitas. Bawaslu memproses setiap laporan yang masuk.

"Bawaslu tetap netral, hanya asumsi mengatakan Bawaslu tidak netral, itu asumsi liar," tegas Rafiq.

Rafiq menyebut, Ada tiga laporan yang sudah diproses. Sementara ada 3 laporan lagi yang sudah masuk masih tengah dalam proses. Bawaslu akan memutus dengan seadil-adilnya.

"Kami minta pelapor dan masyarakat bersabar. Setiap aduan yang disampaikan tentu butuh proses. Kami pastikan netral dan melakukan sesuai dengan aturan yang ada," sebutnya.

Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum NC-LM Dr. Aermadepa, SH, MH dan Amnasmen, SH, melaporkan Cawako Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM karena diduga berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, Jumat (4/10/2024).

Pada peristiwa yang terjadi pada 28 September 2024 lalu itu, 2 (dua) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Solok di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), turut dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024.

Ramadhani Kirana Putra diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 Tahun 2024 tentang Kampanye dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara, 2 ASN tersebut diduga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Namun, Gakkumdu Kota Solok mengeluarkan keputusan bahwa laporan Tim Kuasa Hukum NC-LM, tidak memenuhi unsur-unsur pidana Pemilu. Hal ini ditegaskan Sentra Gakkumdu Kota Solok dalam Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kota Solok Nomor 058/PP.01.02/K.SB-19/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

Dalam surat tersebut, Bawaslu Kota Solok menyatakan bahwa laporan terhadap Cawako Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Fajar Surya Kusuma dan Eko Susanto, tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana Pemilu.

Laporan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/03.07/X/2024 tersebut, dinyatakan dihentikan pada rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua (SG-2). Namun, terhadap dua ASN Pemko Solok tersebut, berkas dugaan pelanggarannya tetap ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Solok, Eka Rianto, menyatakan terkait dugaan pelanggaran menggunakan fasilitas pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, dalam SG-2 dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.

Menurutnya, setelah dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu dan juga melibatkan ahli hukum, dinyatakan bahwa dalam sebuah pasal di PKPU, bahwa pelanggaran adalah yang memenuhi unsur pelanggaran jika menggunakan fasilitas pemerintah dan anggaran pemerintah.

Sentra Gakkumdu Kota Solok berisikan personel dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Solok Kota dan Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok.

"Kawan-kawan (di Sentra Gakkumdu) memahami, kalau ada kata 'dan', maka merupakan satu kesatuan yang harus terpenuhi. Artinya, memakai fasilitas pemerintah dan anggaran pemerintah. Kedua-duanya harus terpenuhi unsurnya. Dalam hal ini, dugaan pelanggaran hanya memenuhi satu unsur, yakni penggunaan fasilitas pemerintah. Sementara unsur memakai anggaran pemerintah tidak terpenuhi. Jadi, karena tidak terpenuhi kedua unsur, maka laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur dan dihentikan," tegasnya, Senin (4/11/2024).

Atas keputusan Sentra Gakkumdu Kota Solok ini, Tim Kuasa Hukum NC-LM kemudian melaporkan Bawaslu Kota Solok ke Dewan Kehormatan Pemyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu, Tim Kuasa Hukum NC-LM juga mengadukan hal ini dengan mendatangi Walikota Solok dan DPRD Kota Solok. (Niko Irawan)

Dinilai Tak Netral di Pilkada, Baznas Kota Solok Didemo Masyarakat

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD) Kota Solok menggelar unjuk rasa di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Solok, Selasa (19/11/2024). Aksi itu merespons dugaan keberpihakan Baznas Kota Solok kepada salah satu pasangan calon di Pilkada Kota Solok 2024. Aksi unjuk rasa terpantau mulai sekitar pukul 10.30 WIB. Massa terlihat membawa sejumlah poster yang menuntut netralitas Baznas dalam Pilkada. "Drama Korea Tak Seasik Drama Baznas." tulis warga.

Dalam orasinya, warga meminta agar Baznas netral dalam menyalurkan zakat kepada warga. Tidak ada tebang pilih atau prasyarat harus mendukung paslon tertentu untuk mendapatkan bantuan.

"Baznas ini lembaga umat, bantuan zakat ini dari uang umat, jangan salahgunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu," ungkap warga.

Warga menuntut, agar dana Baznas Kota Solok disalurkan sesuai aturan, bukan berdasarkan kepentingan. Selain itu warga juga meminta agar penyaluran dana zakat transparan.

Aksi Nyaris Ricuh

Aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan damai di bawah pengawalan kepolisian nyaris saja ricuh. Sejumlah ibu-ibu yang pro Baznas sempat melakukan orasi di depan kantor Baznas. Hal ini menyulut emosi para pengunjuk rasa.

Beruntung, pihak kepolisian yang sigap langsung melerai dan memisahkan kedua belah pihak, sehingga kondisi kembali kondusif.

Koordinator Aksi, Husnul Qari mengatakan, aksi itu dipicu banyaknya masyarakat Kota Solok yang merasa terzalimi. Banyak warga yang layak dibantu, namun tidak diakomodir oleh Baznas Kota Solok.

Sementara, di sisi lain, ada juga masyarakat penerima zakat yang dinilai mampu malah dapat bantuan. Ada indikasi oknum komisioner "main mata" dalam menyalurkan bantuan karena kepentingan tertentu.

"Laporan yang kami terima, ada masyarakat yang layak menerima bantuan, namun tidak dapat. Makanya tadi kami minta Baznas terbuka terhadap penerima bantuan zakat, sesuai tidak dengan peruntukannya. Kami ingin melihat, sesuai tidak dengan aturan," tegasnya.

Husnul juga menyorot soal indikasi keberpihakan oknum komisioner Baznas dalam Pilkada. Dari laporan masyarakat, ulasnya, jika warga ingin dapat bantuan Baznas, harus mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah.

"Ada laporan warga. Kalau ingin dapat bantuan Baznas, harus mendukung salah satu pasangan calon di Kota Solok. Kami sangat miris mendengarnya, sesuaikan penyaluran zakat dengan peruntukannya," tegasnya.

Zaini: Saya Diangkat oleh Walikota Solok

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Solok, Zaini yang menerima massa mengatakan, Baznas terbuka dengan kritik dan saran. Semua berhak menyampaikan pendapat dan dilindungi undang-undang.

Zaini menyebut, Baznas sudah menyalurkan bantuan zakat bagi lebih kurang 12 ribu keluarga. Ia memastikan, jika ada warga miskin Kota Solok yang berhak menerima pasti akan dibantu, tentu ada prosesnya dan juga danan zakat juga terbatas.

"Dana zakat kita tidak sebanyak dana APBD. Kalau ada kekurangan dan kelemahan, akan kami perbaiki. Saya bekerja karena Allah. Saya kan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Solok, kalau Walikota memberhentikan, saya siap saja," tegas Zaini.

Usai bertemu massa, ketua Baznas bersama sejumlah komisioner pun menerima perwakilan massa di dalam gedung Baznas. Tampak hadir, komisioner Baznas Kota Solok lainnya seperti Diki Asnur, Maqomam Mahmuda dan Awaludin.

Usai berdiskusi, Baznas menyatakan bersikap netral dalam Pilkada. Selain itu, Baznas juga akan mengkaji penyaluran zakat di masa Pilkada agar tidak menimbulkan prasangka terkait politik.

"Nanti kita bawa dalam rapat pleno untuk mengkaji penyaluran zakat saat momen Pilkada. Tapi, Baznas akan tetap menyalurkan zakat untuk hal-hal yang sifatnya darurat, karena ini menyangkut kemaslahatan. Yang jelas Baznas akan netral,” tegas Diki Asnur.

Usai diskusi itu, massa akhirnya membubarkan diri. Massa berjanji akan turun dengan jumlah lebih besar jika nantinya Baznas tidak mengindahkan tuntutan masyarakat dan terindikasi tidak netral dalam Pilkada Kota Solok 2024. (Niko Irawan)

Bundo Kanduang Kota Solok Peringati HUT ke-50

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Bundo Kanduang Kota Solok memperingati Hari Ulang Tahunnya ke 50 yang diadakan di aula Kubuang Tigo Baleh pada Senin, (18/11).

HUT Bundo Kanduang ke 50 dihadiri oleh jajaran pengurus beserta anggota Bundo Kanduang Kelurahan dan Kecamatan Kota Solok sebanyak 146 orang.

Bundo Kanduang adalah julukan untuk perempuan Sulung atau yang dituakan dalam suku Minangkabau, Bundo Kanduang memiliki peran sentral dalam masyarakat Minangkabau baik sebagai pemimpin wanita, Limpapeh Rumah Gadang (penjaga rumah gadang) dan lambang kaumnya.

Turut hadir Walikota Solok, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata, Milda Murniati, M.Pd, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Delfianto, S.Sos, Ketua DPRD Kota Solok, diwakili oleh Anggota DPRD Kota Solok, Komisi I Rusdi Saleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, Kepala Kantor Kemenag Kota Solok serta Ketua Ketua KAN.

Selain itu Tampak hadir Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Kota Solok, diwakili oleh Asraf Danil Handhika Dt.Tan Panggak, Ketua Bundo Kanduang Kota Solok, Sitta Novembra, BA, Ketua TP-PKK Kota Solok yang diwakili oleh Suryati, GOW beserta Undangan lainnya.

Ulang Tahun ke 50 Organisasi Lembaga adat Minangkabau yang diketuai oleh Sitta Novembra ini diawali dengan laporan Ketua pelaksana, pengurus Bundo Kanduang Kota Solok, Rahmawati.

Rahmawati mengatakan, peringatan Hari Ulang Tahun Bundo Kanduang merupakan agenda rutin program tahunan Bundo Kanduang Kota Solok. Sedangkan tema yang diusung pada HUT ke 59 ini adalah ,” Gemilangnya Bundo Kandung Suri Tauladan Dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Masa Keemasan.”

Sementara itu Ketua Bundo Kanduang Kota Solok, Sitta Novembra, BA, dalam sambutannya menjelaskan sejarah berdirinya organisasi Bundo Kanduang.

Bundo Kanduang berdiri pada 18 November 1974 pada Musyawarah Besar (Mubes) Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Sumatera Barat di Payakumbuh, Selanjutnya pada 6 Juni 2015 Bundo Kandung diganti dengan DPP Bundo Kanduang.

Dan hasil Musyawarah Besar LKAAM Sumatera Barat ke 8 di Kota Padang, DPP Bundo Kanduang sudah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia) (Kemenkumham) pada tahun 2020.

Keberadaan Bundo Kanduang bulan saja dikenal diindonesia, tapi Bundo Kanduang sudah mendunia. Bundo Kanduang Kota Solok, Adalah satu-satunya di Sumatera barat yang diikutsertakan pemerintah dalam program pembangunan manusia dan daerah. Bundo Kanduang Kota Solok, selalu berbuat di Nagari dan di Kota.

Diantara kegiatan Bundo Kanduang Solok adalah ikut aktif dalam pencegahan Stunting, ikut membantu pemerintah dalam mengawasi kos-kosan. Dan adanya program Bundo Kanduang Masuk sekolah menyampaikan sosialisasi adat dan budaya alam Minang Kabau.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bundo Siita, Di Sumatera Barat, satu-satunya Bundo Kanduang yang diikutsertakan Pemkot dalam program pembangunan pemerintah Kota Solok mulai melalui Dinas Pariwisata salah satunya adalah ikut mensukseskan Kharisma Event Nusantara (KEN) Rang Solok Gadang (RSBG) Kota Solok 19 sampai dengan 21 September lalu.

” Harapan Kami sesuai dengan tema HUT Bundo Kanduang yang ke 50 Tahun ini, selalu menjadi suri tauladan. Apalagi menghadapi pemilihan serentak 2024 27 November mendatang, jaga sikap dan netralitas, Tetaplah menjadi panutan, Limpapeh Rumah Gadang, Sumarak Dalam Nagari,” pungkas Sitta.

Selanjutnya Wako Solok yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata, Milda Murniati, M.Pd, membuka secara resmi HUT Bundo Kanduang ke 50.

Dalam sambutannya Milda mengatakan sebagai organisasi Bundo kandung sudah banyak berkiprah di rumah dan membantu Pemerintah. Bundo Kanduang mempunyai peran strategis penting sebagai suri teladan pembangunan fisik dan sumber daya manusia.

Pertahankan program Bundo Kanduang masuk sekolah dalam rangka membantu pemerintah dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM), menciptakan generasi berilmu, berbudaya dan tidak melupakan iman dan taqwa,

”Pemkot Solok melalui Dinas Pariwisata akan selalu mensuport dan memfasilitasi kegiatan BK dan Pemerintah agar terwujudnya Kota Solok Berjuara, Berkah, maju dan Sejahtera,” pungkas Milda.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Solok yang diwakili oleh Anggota DPRD dari Komisi I, Rusdi Saleh, sangat mengapresiasi keberadaan dan kiprah organisasi Bundo Kanduang di Kota Solok.

Dikatakan Rusdi Saleh, DPRD dan Pemerintah melalui Dinas Pariwisata siap memfasilitasi program-program unggulan Bundo Kanduang dalam membangun SDM, Nagari, serta serta Kota.

Selain sukses mempertahankan adat dan budaya, Bundo Kanduang Kota Solok juga berhasil dalam melahirkan Pemimpin yang hebat di Kota Solok. ” Karena dibalik laki-laki yang sukses, ada perempuan hebat dibelakangnya,” tutup Rusdi.

Selain penampilan paduan suara dari pengurus dan anggot Bundo Kanduang, acara juga dimeriahkan dengan penampilan tari pasambahan dari siswi SMP N 5 Kota Solok, penampilan drama sebabak ‘Dumbang Duo Baleh’ dari pelajar SMP N 2 Kota Solok, dan Penampilan lagu Minang oleh penyanyi cilik berbakat pelajar SD N 6 Tanjung Paku Kota Solok. (Niko Irawan)

Re Opening PT CNM Solok, Komitmen Mengembalikan Eksistensi dan Kejayaan Ekonomi Solok

 

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Perusahaan bibit jagung hibrida, PT Citra Nusantara Mandiri (CNM) menggelar Re Opening (pembukaan kembali) di Ampang Kualo, Kota Solok, Minggu (17/11/2024). Perusahaan yang sempat berjaya di medio tahun 1990-an hingga 2000-an, yang menjadi ikon dan kebanggaan bagi Solok Raya (Kota Solok, Kabupaten Solok, Solok Selatan) tersebut, menjadi harapan baru bagi masyarakat dan petani di Solok Raya dan Sumatera Barat.

Re Opening PT CNM ditandai dengan penandatanganan naskah kerjasama dengan PT. Bahuma Borneo Batuah Jakarta, sebuah perusahaan produsen dan pemasaran bahan pangan terkemuka di Indonesia. Hadir dalam Re Opening itu, Direktur Utama PT. Citra Nusantara Mandiri (CNM) Solok H. Nofi Candra, SE, Direktur PT Bahuma Borneo Batuah Taviara Suyarso, Komisaris Utama Hj. Lifwarda dan Direktur PT CNM Andri Maran, Walikota Solok diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Ketua DPRD Kota Solok diwakili Rusdi Saleh, Direksi BUMN eks PT. Pertani Budi Susdiarto, unsur pimpinan Forkopimda, Tokoh Masyarakat Kota Solok Yutris Can, Ninik-Mamak, Bundo Kanduang, jajaran Pengurus IWS (Ikatan Warga Saniangbaka), serta masyarakat Kota Solok dan sekitarnya.

Re Opening yang juga dimeriahkan dengan  Syiar dalam Sya'ir bersama Ustadz kondang Derry Sulaiman itu, sekaligus mematahkan isu dan menutup prasangka miring terhadap eksistensi pabrik Bibit Jagung Hybrida milik H. Nofi Candra, SE. Prosesi Re-Opening PT CNM Solok ini sekaligus menjadi momentum terhadap kebangkitan kembali perusahaan pabrik bibit jagung yang pada masanya pernah mempekerjakan ribuan warga Solok sebagai tenaga kerja dari hulu ke hilir. Begitu tingginya harapan masyarakat pada perusahaan penghasil bibit pangan ini, tak ayal ribuan orang warga Solok antusias menyaksikan prosesi penandatanganan MoU (Memorendum of Understanding) sebagai bukti kerjasama antara PT Bahuma Borneo Batuah dengan PT Citra Nusantara Mandiri.

Direktur PT. Bahuma Borneo Batuah Taviara Suyarso mengatakan, prospek Komoditi Jagung sangat tinggi karena menjadi salah satu bahan pangan yang  dibutuhkan konsumen dan industri. Potensi budidaya jagung makin besar karena ketahanan pangan menjadi program prioritas pemerintah Indonesia. 

Karena alasan kebutuhan bahan pangan itu, Taviara Suyarso menyebut, kerjasama dengan PT Citra Nusantara Mandiri (CNM) dalam hal produksi bibit jagung berkualitas sangat prospektif mengingat perusahaan ini sudah sangat terkenal dan berpengalaman dalam menghasilkan bibit jagung Hybrida.

"Dalam kerjasama ini, Kita nanti menampung semua produksi PT.CNM untuk dipasarkan ke seluruh wilayah Nusantara," sebut Taviara.

Dirut PT Bahuma Borneo Batuah mengaku merasa surprise dan bangga atas kepercayaan Nofi Candra mengajak dirinya bekerjasama dalam mengembangkan budidaya Jagung. 

"Langkah  membuka kembali PT CNM ini bukan hanya sekadar memberi manfaat untuk masyarakat sekitar, tetapi juga memberi manfaat untuk masyarakat Solok, Sumbar bahkan Nasional. Saya percaya itu. Saya yakin kerjasaman ini kedepannya akan lebih baik," tutur Taviara.

Dirut PT CNM H. Nofi Candra, SE menyampaikan tekadnya untuk mengembalikan kejayaan perusahaan bibit jagung hibrida yang sejatinya adalah amanah dari orang tuanya Haji Syukri.

"Saya ingin melanjutkan kembali cita-cita yang pernah diperjuangkan orang tua kami dengan harapan bagaimana masyarakat yang ingin memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bisa diayomi dengan adanya perusahaan ini," katanya.

Nofi Candra kemudian menceritakan bagaimana komitmen orang tuanya untuk dapat memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Sampai pernah ada pengusaha ingin membeli saham PT CNM dengan harga Rp51 miliar, dengan syarat semua pekerjaan dalam pabrik memakai peralatan mesin untuk menggantikan tenaga manusia. Tetapi orang tuanya tidak mau menerima tawaran pengusaha tersebut, karena satu alasan dengan menggunakan tenaga manusia sebagai pekerja, akan selalu ada doa-doa dari pekerja untuk kemajuan perusahan. 

"Sekarang, dengan restu mama dan keluarga, cita-cita ayahanda H syukri akan kita lanjutkan kembali. Kita ingin ibunda bisa menyaksikan bahwa PT CNM bisa seperti dulu lagi dan bahkan lebih berjaya kembali," tegasnya.

Terkait operasional, Perusahaan yang sempat vakum selama lima tahun lebih hingga ikut terdampak Covid, dipastikan beroperasi kembali secara utuh bulan Februari 2025 nanti. 

Sebagai langkah awal, manajemen akan memulai dulu dalam skala kecil dengan melakukan penanaman di wilayah Kota Solok dengan mempekerjakan sekitar 100 sampai 200 orang. Kelak secara berangsur akan merekrut tenaga kerja hingga menjadi 1.500 orang.

"Untuk di lapangan kita mulai kerjasama dengan petani. Siapapun masyarakat kota Solok dan sekitarnya yang ingin kerjasama menanam jagung, akan kita fasilitasi dengan kebutuhan budidaya," papar Nofi Candra.

Disebutkan, bentuk kerjasama perusahaan CNM dengan petani berupa pengadaan bibit gratis, pupuk dan sarana produksi dipinjamkan. Biaya hidup akan disediakan setiap bulan. Hasil produksi Jagung akan ditampung dengan harga di atas harga pasar.

"Nanti kita juga akan merekrut semua karyawan. Mereka yang dulu aktif akan dipanggil kembali dan yang baru akan ditampung untuk bekerja mengolah jagung kering menjadi bibit," sebutnya. 

Ketua DPRD Kota Solok Rusdi Saleh mengaku takjub dan menyebut langkah yang dilakukan Nofi Candra adalah kilas balik perjuangan anak muda Kota Solok. "Kita ikut berharap, mudah-mudahan di tangan Nofi Candra PT CNM berkembang lebih maju, sehingga berdampak terhadap peningkatan  perekonomian masyarakat Kota Solok,” ujarnya. 

Senada, tokoh masyarakat Kota Solok  Yutris Can, SE memberi apresiasi yang tinggi terhadap langkah Nofi Candra yang berani melakukan kerjsama dengan PT Bahuma Borneo Batuah sebagai perusahan distribusi dan pemasaran bibit Jagung. Mantan Ketua DPRD Kota Solok tiga periode itu menilai, dengan beroperasinya PT CNM sebagai penghasil bibit jagung hibrida, memberi manfaat kepada masyarakat yang bekerjasama dengan perusahaan, termasuk dalam hal ketenagakerjaan. "Dengan beroperasinya perusahaan CNM, tentu banyak tenaga kerja yang diserap, selain melakukan budidaya bersama petani. Secara ekonomi, langkah Nofi Candra sangat membantu masyarakat Kota Solok di sektor pertanian dan tenaga kerja sekaligus," papar Yutris Can. 

Direktur PT CNM Andri Maran menyebut,  dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penanaman Jagung wilayah Kota Solok dan sekitarnya. Namun ke depan tidak tertutup kemungkinan akan melakukan pengembangan wilayah budidaya hingga ke Tanah Datar, Sijunjung dan Dharmasraya.

"Kita bekerja bertahap dulu. Tetapi yang pasti, perusahan akan segera beroperasi dengan melinatkan masyarakat petani dan menyerap tenaga kerja untuk bidang produksi bibit Jagung," tegasnya.

20 Eks Karyawan Minta Pesangon

Re Opening PT CNM, yang dilakukan di masa kampanye Pilkada Kota Solok 2024, ternyata turut "dimainkan" menjadi komoditas politik. Hanya beberapa jam setelah Re Opening PT CNM Solok tersebut, sebanyak 20 eks Karyawan PT CNM yang di-PHK pada 2019 menggelar Pers Rilis di Rumah Bantuan Hukum (RBH) Padang, Minggu (17/11/2024). Mereka meminta hak-haknya berupa pesangon yang belum terselesaikan oleh pihak PT CNM Solok.

"Dengan beroperasinya dan akan produksi kembali PT CNM Solok di bawah pimpinan pak H. Nofi Candra sangat besar harapan kami untuk dibayarkan pesangon yang merupakan hak kami dan sudah seyogyanya PT CNM Solok taat hukum. Kami juga selaku masyarakat Kota Solok, sebagai konstituen pemilih, yakin dan percaya calon-calon pemimpin kami yang juga termasuk H. Nofi Candra selaku pimpinan PT CNM Solok adalah sosok pemimpin yang taat akan hukum, menjunjung tinggi hukum dan keadilan serta tepat janji. Jika tidak siapa yang akan kami panut dan percayai," ujar Jasman, salah seorang eks Karyawan PT CNM.

Namun, pers rilis yang diberitakan sejumlah media online tersebut kemudian "dimainkan" sebagai komoditas politik oleh sejumlah pihak yang diduga sebagai barisan pendukung calon Walikota Solok nomor urut 2 Dr. H. Ramdhani Kirana Putra, SE, MM - Suryadi Nurdal, SH. Di antaranya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Solok Tamron, SE dan sejumlah "barisan" pendukung RDKP-SN lainnya, yang mem-follow up pemberitaan di media sosial (Medsos).

H. Nofi Candra, SE yang di Pilkada Kota Solok berpasangan dengan Leo Murphy, SH, MH, menyatakan pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan ini. Bahkan, Nofi Candra sebelumnya sudah menegaskan bakal kembali memanggil atau merekrut semua karyawan yang pernah aktif bekerja di PT CNM untuk kembali bersama-sama membesarkan PT CNMS.

"Tentu, kita tidak akan mau mengorbankan masyarakat kita dan hak-hak mereka, apalagi mereka yang pernah bekerja bersama kita. Persoalan ini bakal segera diselesaikan oleh pihak direksi PT CNMS. Dulu kita pernah bersama-sama di masa jaya, kita juga pernah mengalami kemunduran. Bahkan perusahaan juga sempat vakum selama 5 tahun di masa pandemi Covid-19. Re Opening ini kita harapkan menjadi momentum bagi kita bersama untuk kembali bangkit. Mari kita bersama-sama kembali. Sekadar mengingatkan saja, dulu pernah ada beberapa pengusaha yang ingin membeli saham PT CNM dengan harga Rp51 miliar, dengan syarat semua pekerjaan dalam pabrik memakai peralatan mesin untuk menggantikan tenaga manusia. Tetapi kami tidak mau menerima tawaran tersebut, karena satu alasan dengan menggunakan tenaga manusia sebagai pekerja, akan selalu ada doa-doa dari pekerja untuk kemajuan perusahan. Begitulah arti pentingnya karyawan bagi kami," tuturnya. (Niko Irawan)

Dugaan Pelanggaran Pilkada Terus Terjadi, Kota Solok Bakal Bergejolak?

Penanganan Dugaan Pelanggaran Pilkada Tak Sesuai Ekspektasi, Kota Solok Bakal Bergejolak?

No Viral, No Justice (Tak Viral, Tak Ada Keadilan)?

Penangangan dugaan pelanggaran Pilkada Kota Solok Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/03.07/X/2024 terkait penggunaan fasilitas pemerintah oleh Cawako Petahana Ramadhani Kirana Putra dan keterlibatan ASN dalam kampanye Pilkada, dihentikan oleh Sentra Gakkumdu Kota Solok. Keputusan Bawaslu Kota Nomor 058/PP.01.02/K.SB-19/10/2024, dinilai telah "melukai" rasa keadilan. Apakah Kota Solok bakal bergejolak karena tak kuasa menahan "bom waktu", ataukah mesti ada dulu aksi massa, baru keadilan akan ditegakkan? No Viral No Justice?

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru Solok memvonis Muzni Zakaria, M.Eng, bersalah, atas tindakan berkampanye di tempat ibadah, Rabu (13/11/2024). Ketua Majelis Hakim Yesi Akhista, SH, didampingi Hakim Anggota Andi Ramawan Fauzi Putra, SH, M.Kn dan Aldi Naradwipa Simamora, SH, memvonis mantan Bupati Solok Selatan dua periode (2010-2015 dan 2016-2021) itu bersalah, karena berkampanye di hadapan lebih kurang 20 orang jamaah Shalat Subuh di Solok Selatan. Muzni Zakaria dinyatakan melanggar Pasal 57 ayat (1) PKPU Nomor 13 tahun 2024 dan Pasal 69 UU Nomor 8 tahun 2015, tentang penggunaan tempat Ibadah. Muzni dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah ) dan membayar uang sidang Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Pada keputusan PN Kotobaru Solok Nomor 164/Pid.sus/2024/PN Kbr tersebut, Muzni Zakaria dinyatakan dengan sengaja meminta waktu sebentar kepada pengurus untuk menyampaikan Visi dan Misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Armen Syahjohan - Boy Iswarmen. Barang buktinya, berupa rekaman suara dan rekaman video yang didapatkan oleh Panwascam setempat.

Keputusan PN Kotobaru Solok tersebut, oleh sejumlah pihak, diperbandingkan dengan perkara dugaan pelanggaran pidana Pemilu di Kota Solok, yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Paslon nomor urut 1, H. Nofi Candra, SE - Leo Murphy, SH, MH. Dengan bukti yang nyaris sama, bahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum NC-LM dinilai lebih kuat, hasil penanganan kedua kasus ini berbeda. Laporan terhadap Muzni Zakaria sampai ke pengadilan hingga vonis, sementara laporan terhadap Cawako Petahana (Incumbent) Ramadhani Kirana Putra, "mentok" di Sentra Gakkumdu pada pembahasan kedua (SG-2). 

Tim Kuasa Hukum NC-LM Dr. Aermadepa, SH, MH dan Amnasmen, SH, Tim Hukum NC-LM melaporkan Cawako Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM karena diduga berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, Jumat (4/10/2024). Pada peristiwa yang terjadi pada 28 September 2024 lalu itu, 2 (dua) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Solok di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), turut dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024. Ramadhani Kirana Putra diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 Tahun 2024 tentang Kampanye dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara, 2 ASN tersebut diduga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Namun, Gakkumdu Kota Solok mengeluarkan keputusan bahwa laporan Tim Kuasa Hukum NC-LM, tidak memenuhi unsur-unsur pidana Pemilu. Hal ini ditegaskan Sentra Gakkumdu Kota Solok dalam Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kota Solok Nomor 058/PP.01.02/K.SB-19/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

Dalam surat tersebut, Bawaslu Kota Solok menyatakan bahwa laporan terhadap Cawako Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Fajar Surya Kusuma dan Eko Susanto, tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana Pemilu. Laporan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/03.07/X/2024 tersebut, dinyatakan dihentikan pada rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua (SG-2). Namun, terhadap dua ASN Pemko Solok tersebut, berkas dugaan pelanggarannya tetap ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Solok, Eka Rianto, menyatakan terkait dugaan pelanggaran menggunakan fasilitas pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, dalam SG-2 dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana Pemilu. Menurutnya, setelah dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu dan juga melibatkan ahli hukum, dinyatakan bahwa dalam sebuah pasal di PKPU, bahwa pelanggaran adalah yang memenuhi unsur pelanggaran jika menggunakan fasilitas pemerintah dan anggaran pemerintah. Sentra Gakkumdu Kota Solok berisikan personel dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Solok Kota dan Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok.

"Kawan-kawan (di Sentra Gakkumdu) memahami, kalau ada kata 'dan', maka merupakan satu kesatuan yang harus terpenuhi. Artinya, memakai fasilitas pemerintah dan anggaran pemerintah. Kedua-duanya harus terpenuhi unsurnya. Dalam hal ini, dugaan pelanggaran hanya memenuhi satu unsur, yakni penggunaan fasilitas pemerintah. Sementara unsur memakai anggaran pemerintah tidak terpenuhi. Jadi, karena tidak terpenuhi kedua unsur, maka laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur dan dihentikan," tegasnya, Senin (4/11/2024).

Atas keputusan Sentra Gakkumdu Kota Solok ini, Tim Kuasa Hukum NC-LM kemudian melaporkan Bawaslu Kota Solok ke Dewan Kehormatan Pemyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu, Tim Kuasa Hukum NC-LM juga mengadukan hal ini dengan mendatangi Walikota Solok dan DPRD Kota Solok. 

Pada audiensi dengan DPRD Kota Solok, Senin (11/11/2024), selain membahas dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu berupa penggunaan fasilitas negara dan pelanggaran netralitas pejabat dan ASN Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang tidak ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok, juga terungkap sejumlah dugaan dan fakta-fakta baru. Di antaranya, sejumlah Anggota DPRD menduga adanya sejumlah program oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang didesain dan terindikasi menguntungkan salah satu Paslon. Kemudian, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Solok yang terindikasi terlibat dalam politik dan menguntungkan salah satu Paslon. Meski tak menyebut nama, namun kuat dugaan hal ini ditukukan kepada kandidat petahana (incumbent).

Kedatangan Tim Kuasa Hukum NC-LM di "rumah rakyat" itu, diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli, SE, MM, Wakil Ketua DPRD Mira Harmadia, SS, Ketua Komisi 1 Deni Nofri Pudung, Ketua Komisi 2 Efriyon Coneng, Anggota Komisi 1 Rusdi Saleh dan Dr. Rio Putra, SE, MM. Turut hadir, Wakil Ketua Tim Pemenangan NC-LM Dr. Revi Marta Dasta, Anggota Tim Pemenangan NC-LM, serta sejumlah wartawan media cetak dan elektronik.

Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli, SE, MM, menyatakan pihaknya sudah berulangkali mengingatkan terkait potensi pelanggaran di Pilkada Kota Solok 2024. Namun, oknum-oknum nakal ASN tetap seperti itu. Meskipun dirinya merupakan Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 2, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM dan Suryadi Nurdal, SH, Fauzi Rusli menegaskan bahwa sebagai Ketua DPRD Kota Solok akan tetap melakukan pengawasan secara mendalam terhadap potensi pelanggaran Pilkada 2024.

"Kami akan segera menyikapi hal ini. Agar nilai-nilai demokrasi bisa terjaga di Kota Solok. Sehingga, Pilkada bisa melahirkan pemimpin bermartabat. Kami akan mengirim surat kepada seluruh stake holder dan Forkopimda Kota Solok," ujarnya. 

Ketua Komisi I DPRD Kota Solok, Deni Nofri Pudung, menegaskan bahwa seluruh masyarakat Kota Solok menginginkan Pemilu Badunsanak (bersaudara). Menurutnya, siapapun yang menang, itu adalah pemimpin kita di masa depan. Karena itu, siapapun yang menang, harus menang dengan bermartabat. Terkait potensi pelanggaran, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Solok tersebut menegaskan DPRD sudah menyampaikan hal ini ke Walikota, dan sudah dijawab oleh Walikota bahwa Pemko Solok akan sangat tegas dan akan bertindak adil. 

"Kalau memang ada data, bukti, terkait adanya ASN yang terlibat. Kami dari Komisi 1 akan memanggil Walikota dan jajaran terkait. Perlu diingat, APBD Kota Solok yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkada adalah hak seluruh masyarakat Kota Solok, bukan untuk berkampanye oleh salah satu Paslon," tegasnya.

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng, Efriyon Coneng, menyebutkan selain dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas milik pemerintah dan netralitas ASN Pemko Solok, sejumlah dugaan pelanggaran lain juga terjadi. Seperti adanya sejumlah program oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang didesain dan terindikasi menguntungkan salah satu Paslon. Kemudian, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Solok yang terindikasi terlibat dalam politik. 

"Seluruh elemen harus ikut bertanggungjawab menjaga Pilkada berjalan jujur adil dan bermartabat. Jangan selewengkan dana Baznas, seperti yang diduga terjadi di Pileg dan Pilkada sebelumnya. Demikian juga PDAM, jangan terlibat dalam politik praktis. Seluruh pihak harus saling menjaga kondusivitas, jangan sampai terjadi chaos atau aksi massa di Kota Solok," ungkap Ketua DPD PAN Kota Solok tersebut. 

Anggota Komisi 1 DPRD Kota Solok, Rusdi Saleh, setelah mendengar paparan dari Tim Kuasa Hukum NC-LM mengharapkan agar Pilkada jangan sampai merusak tatanan masyarakat. Menurutnya, kekuasaan harusnya mendorong penyelenggaraan Pemilu bermartabat, bukan melahirkan intimidasi, intervensi ataupun ketakutan di masyarakat.

"APBD sudah diperkosa secara beramai-ramai. Buktinya, saat ini, tidak sampai 50 persen anggaran yang digunakan untuk masyarakat. Ketidaknetralan ASN terjadi karena lemahnya kepala daerah untuk memastikan seluruh ASN bagaimana bersikap netral pada Pilkada. Jangan lagi menyampaikan kebohongan, karena itu haram. Apa yang dikatakan, tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kota Solok tidak mengalami kemajuan, tapi malah terjadi kemunduran," ungkapnya. 

Sejumlah elemen masyarakat, terutama yang diduga berada di "barisan" Paslon nomor urut 1 Nofi Candra - Leo Murphy, mengaku tidak bisa menerima "tindakan" yang tidak "adil" dari Gakkumdu Kota Solok. Mereka meminta seluruh pihak, termasuk penyelenggara Pemilu, bersikap profesional, agar Pilkada Kota Solok bisa berjalan dengan jujur, adil dan bermartabat. Mereka mewanti-wanti, aksi massa mungkin saja bisa terjadi, jika dugaan-dugaan pelanggaran terus terjadi. 

"Kami tidak minta banyak ke Bawaslu dan Gakkumdu Kota Solok. Hanya minta mereka profesional dalam bekerja. Perkara di Solok Selatan, sampai ke tingkat pengadilan dan vonis. Di Solsel yang terlibat bukan kandidat dan yang disampaikan hanya visi misi. Sementara, di Kota Solok, yang dilaporkan adalah kandidat petahana dan perkaranya sangat fatal, yakni menggunakan fasilitas milik pemerintah dan melibatkan ASN. Padahal, aturan dan undang-undangnya sama di seluruh Indonesia. Apakah, harus viral dulu baru rakyat bisa mendapatkan keadilan? No viral no justice? Jika iya, tentu kami akan bergerak melakukan aksi," ungkap sejumlah barisan pendukung NC-LM yang minta namanya tidak diekspos.

Ketua Tim Kuasa Hukum NC-LM, Amnasmen, SH menegaskan bahwa pelaporan yang dilakukan pihaknya, hanyalah sebagian kecil dari banyaknya dugaan yang terjadi di Pilkada Kota Solok 2024. Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Tim Kuasa Hukum NC-LM, Dr. Aermadepa, SH, MH. Akademisi dan praktisi hukum ini, bahkan meminta Bawaslu Sumbar dan Bawaslu RI untuk mengambil alih kasus ini. Menurutnya, dengan kampanye Pilkada Kota Solok hanya tinggal 12 hari lagi, semakin banyak potensi-potensi pelanggaran yang bisa terjadi. Semisal petahana yang hanya cuti selama masa kampanye, dan setelah tanggal 23 November 2024 hingga hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, kembali ke jabatannya.

"Tidak hanya sanksi pidana Pemilu, tapi bisa juga berakibat pada pembatalan sebagai Paslon. Karena ini kita minta semua pihak untuk meminimalisir potensi pelanggaran. Agar ketidaknetralan ASN tidak semakin merajalela dan jangan sampai terjadi gesekan di masyarakat yang semakin hari bisa semakin panas," ujarnya. (Niko Irawan)

Kemenag Kota Solok Gelar Rakernas

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Kepala Kantor Kemenag Kota Solok, Mustafa, mengikuti gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Aula Abu Bakar Kantor Kemenag Kota Solok. Hari kedua ini, Sabtu (16/11) ini.

Pemaparan materi tersebut di antaranya tentang Harapan Masyarakat dan Umat terhadap Kemenag bersama MUI, PGI, KWI, PSN, Walubi dan Matakin.

Kedua, tentang Kebijakan Fiskal RAPBN 2025 untuk pembinaan keagamaan oleh Menteri Keuangan. Ketiga, Transformasi Kelembagaan dalam peningkatan pelayanan publik fungsi agama bersama Menteri PAN-RB.

Kemudian, dilanjutkan dengan materi mempersiapkan integrasi keilmuan Islam oleh HM Quraisy Syihab dan Mempersiapkan Kurikulum Berbasis Toleransi bersama Dirjen Pendidikan Islam.

Selain itu juga akan ada pemaparan tentang Harapan umat Islam terhadap Kemenag bersama PB NU dan PP Muhammadiyah, Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Agama dan Pendidikan Keagamaan bersama Ketua KPK, mitigasi Risiko Strategis dan penguatan fungsi pengawasan oleh Itjen Kemenag RI.

Selanjutnya akan ditutup dengan materi Inventarisasi Masalah dan Ekspektasi Pelaksanaan Haji dan Umrah bersama Dirjen PHU dan Kepala BPH serta Inventarisasi Masalah dan Ekspektasi Pelaksanaan BPJPH bersama Kepala BPJPH dan Bimas Islam.

Rakernas ini mengangkat tema "Menyatukan Langkah, Mewujudkan Daya Saing Umat untuk Kemaslahatan Masa Depan".

Hadir, Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Staf Khusus dan Staf Ahli, serta para pejabat Eselon I dan II Kemenag pusat, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

Mustafa, Kepala kantor Kementerian Agama Kota Solok, sangat meng apresiasi Rakernas pertama yang dilaksanakan Menteri Agama RI dalam masa kepemimpinannya.

"Alhamdulillah, kita bersyukur atas terselenggaranya Rakernas Kementerian Agama RI Tahun 2024 yang dilaksanakan secara hybrid, baik secara offline maupun online,"

Kegiatan ini merupakan ajang penting untuk menyelaraskan langkah dan visi antara pusat dan daerah dalam rangka memperkuat peran Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan keagamaan dan sosial yang semakin kompleks," ungkapnya

Rakernas ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan koordinasi dengan berbaik pihak di daerah.

"Kami berharap apa yang dihasilkan dari Rakernas ini dapat menjadi panduan untuk terus meningkatkan kualitas layanan keagamaan, pendidikan agama, serta memperkuat keberagaman dan toleransi di tengah masyarakat," harapnya.

"Semoga Rakernas Kemenag RI Tahun 2024 ini dapat membawa dampak positif bagi kemajuan Kementerian Agama, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Solok," tambah Mustafa. (Niko Irawan)

Evaluasi MCP, Wali Kota Solok Kunjungi KPK RI

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam rangka Monitoring dan Evaluasi MCP (Monitoring Center dan Prevention), di Ruang Rapat Bunaken Lt.7 Gedung Merah Putih KPK RI Jakarta, Jumat (15/11).

Turut mendampingi, Plt. Inspektur Kota Solok, Jefrizal, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok, Nurzal Gustim dan Kepala OPD terkait lingkup Pemko Solok.

Kegiatan dipimpin Kasatgas Wilayah II Kedeputian Bidang Koordinasi dan Pengawasan KPK RI, Agus Priyanto didampingi Muhammad Janatan Koordinator Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Wako Zul Elfian mengucapkan terima kasih atas perhatian KPK dalam membina dan mendampingi Kota Solok untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

“Alhamdulillah, dari progres perhari ini MCP Kota Solok telah berada di urutan enam dari kabupaten/kota, sebelumnya lima terbawah. Insya Allah sisa waktu kurang dari dua bulan ini akan dioptimalkan sesuai waktu yang ditetapkan,” ucapnya.

Sementara Kasatgas Agus dalam Berbagainya menyampaikan apresiasi atas gerak cepat Kota Solok dalam menyediakan MCP yang telah masuk triwulan IV.

“Tadinya sengaja mengundang lima pencapaian terendah MCP setiap kabupaten/kota se Sumbar untuk lebih mendalami persoalan yang dihadapi. Namun pada hari ini telah naik posisi ke urutan enam dari atas,” ujar Kasatgas.

Lebih lanjut, Kasatgas Agus mengingatkan serta mengingatkan Wako terkait pokok-pokok pemikiran DPRD dan konsistensi penetapan APBD dan pensertifikatan tanah milik daerah.

“Banyak daerah ditemukan salah kaprah atas pokok-pokok pikiran ini dan keterlambatan penetapan APBD. Kami sengaja menyampaikan pesan kepada pak Wali Kota bahwa kami selalu memonitor hal-hal ini,” sebutnya.

Diketahui, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan pemantauan capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Adapun yang menjadi area intervensi KPK antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan BMD dan optimalisasi pajak. (Niko Irawan)

TP-PKK Kota Solok Gelar Rapat Evaluasi 10 Program Pokok PKK

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pokok PKK di Kota Solok, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Solok mengadakan rapat evaluasi 10 program pokok PKK. Evaluasi ini dihadiri oleh seluruh pengurus TP-PKK Kota Solok beserta Ketua TP-PKK  Kecamatan dan Kelurahan.

Pertemuan kali ini dilaksanakan di Aula Kantor Tim Penggerak PKK Kota Solok, pada Kamis, (14/11).

Mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Kota Solok, Kepala DPMPPA , Delfianto membuka pertemuan ini sekaligus memberikan arahan kepada seluruh peserta. 

"Saya katakan betapa pentingnya untuk selalu berkoordinasi, berkomunikasi dan evaluasi pelaksanaan 10 program kerja pokok PKK ini," tutur Delfianto.  

Delfianto menambahkan, rapat ini dilakukan sebagai bentuk monitoring serta mengevaluasi kendala apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan program kerja PKK di Kota, Kecamatan maupun Kelurahan.

"Semua program dan kegiatan harus dijalankan oleh sekretariat dan Pokja dari 1 s/d 4, terkait sudah di penghujung tahun 2024," tutur Delfianto. 

Senada dengan itu, Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Solok, Asnimar juga menyampaikan tujuan dari rapat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja TP PKK Kota Solok Tahun 2024, melakukan penguatan komitmen, dukungan dan sinergi seluruh Tim Penggerak PKK baik dari tingkat kota sampai kelurahan.

Tim Penggerak PKK merupakan mitra pemerintah maka lakukan komunikasi dan jalin kerjasama yang baik dengan para mitra dan organisasi perangkat daerah. Program-program inovasi yang telah berjalan dilakukan evaluasi, cari penyebab masalah dan buat perencanaan untuk mengatasi permasalahannya. Untuk kegiatan yang telah berjalan diharapkan tidak saja diukur secara kuantitas saja tetapi juga secara kualitas juga harus terus ditingkatkan. (Niko Irawan)

KPU Kota Solok Gelar Rakor Tata Kelola Logistik

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Bertempat di Restoran D'Relazion, Kota Solok, Kamis (14/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menggelar Rapat Koordinasi terkait tata kelola logistik dan pendistribusian dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Kota Solok, Ariantoni, bersama jajaran Komisioner KPU, antara lain Abdul Hanan, Desy Arisandi, Tomi Farto, dan Yance Gafar. Hadir pula perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta berbagai lembaga terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Solok, Ariantoni, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi di antara semua pihak terkait pengelolaan logistik Pilkada agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan. Menurutnya, keseragaman pemahaman dalam manajemen logistik sangat penting mengingat kompleksitas pengadaan dan distribusi logistik, termasuk surat suara dan kotak suara, yang akan dikelola dalam Pilkada serentak.

“Seluruh jajaran KPU Kota Solok harus memahami dengan baik berbagai jenis logistik yang diperlukan dalam Pilkada 2024, Ia menegaskan bahwa persiapan logistik di Kota Solok telah siap. Saat ini, kebutuhan logistik Pilkada Kota Solok telah terpenuhi dan siap untuk didistribusikan. Rapat kali ini bertujuan untuk memahami seluruh pihak dalam proses pengelolaan logistik ini,” ujar Ariantoni.

Rapat tersebut juga diadakan agar PPK dan PPS, memahami mekanisme pengelolaan logistik, mulai dari pengumpulan suara hingga distribusi berjenjang ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Solok. Logistik akan didistribusikan ke 117 TPS yang tersebar, diikuti langkah-langkah pelipatan, pengesetan, hingga pengamanan untuk memastikan proses berjalan aman dan tertib.

Ariantoni menjelaskan bahwa logistik utama, seperti surat suara untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, telah tiba di KPU Kota Solok. KPU telah menyediakan 59.587 lembar surat suara, ditambah cadangan 2,5 persen sesuai ketentuan. Saat ini, logistik tersebut tengah dalam tahap pendataan lebih rinci, penyortiran, dan pelipatan untuk kesiapan distribusi ke setiap TPS.

Dalam rapat ini juga dihadirkan narasumber dari berbagai instansi terkait, seperti Polres, Kejaksaan, Kodim, dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yang menyampaikan materi terkait peran masing-masing dalam pengamanan dan koordinasi logistik Pilkada. (Niko Irawan)

Wartawan dan Dinas Kominfo Kabupaten Solok Studi Banding ke Pekanbaru

PEKANBARU, INFONEWS.CO.ID - Sebanyak 48 Wartawan Solok bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, melaksanakan kegiatan studi banding ke Pekanbaru, Riau, pada Selasa (12/11/2024) hingga Jumat (15/11/2024). Rombongan yang terdiri dari Kadis Kominfo, Jubir Pemkab Solok, Kabid, Staf Dinas Kominfo serta Insan Pers yang bertugas di Kabupaten Solok tersebut melakukan kunjungan studi banding ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru, pada Rabu (13/11/2024). Sementara, pada Kamis (14/11/2024), rombongan mengunjungi Kantor Redaksi Riau Pos Group. Kunjungan ini bertujuan untuk menggali pengalaman serta memperkuat sinergi dalam penyebarluasan informasi antara kedua daerah.

Diskominfo Kabupaten Solok, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Teta Mirda, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan untuk bertukar informasi ini. Teta Mirda berharap, kegiatan studi banding ini dapat memperkuat kerja sama dan meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi di Kabupaten Solok.

"Alhamdulillah. Kami berharap bisa mendapatkan informasi dan pengalaman yang berguna untuk kemajuan kami di Solok, khususnya dalam menghadapi tantangan komunikasi yang semakin kompleks,” ungkap Teta Mirda.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, Raja Hendra Saputra, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan rombongan Diskominfo Kabupaten Solok. Dalam kesempatan tersebut, Raja Hendra berharap berbagai praktik baik yang telah diterapkan di Pekanbaru dalam bidang komunikasi dan informatika dapat menjadi referensi untuk Kabupaten Solok.

"Kami berterima kasih kepada Diskominfo Kabupaten Solok beserta jajarannya atas kunjungan studi tiru ini. Semoga banyak hal positif yang dapat ditiru untuk peningkatan penyebarluasan informasi di Kota Pekanbaru," ujar Raja Hendra.

Sehingga, langkah ini menjadi langkah positif dalam memperkuat sinergi antar daerah dalam bidang komunikasi dan informasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Firman Agus: Pers Modern Tak Hanya Penyampai Informasi

Sehari berselang, rombongan wartawan yang bertugas di Kabupaten Solok, melakukan kunjungan kerja ke kantor Riau Pos di Pekanbaru, Kamis (14/11/24). Kedatangan dipimpin Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok Teta Midra, dan mendapat sambutan hangat dari Pemimpin Redaksi Riau Pos, Firman Agus. Turut hadir, CEO/Direktur Utama Riau Pos Ahmad Dardiri serta jajaran Riau Pos.

Adapun tujuan kunjungan itu untuk mempererat hubungan antar media serta meningkatkan kompetensi para wartawan di Kabupaten Solok. Para wartawan Kabupaten Solok berkesempatan untuk berdialog langsung dengan jajaran redaksi Riau Pos dan mendalami berbagai aspek terkait proses jurnalistik, mulai dari pengelolaan berita hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dalam industri media.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok Teta Midra menyampaikan harapannya agar kunjungan ini dapat memperkaya wawasan para wartawan Solok dalam mengembangkan media lokal.

"Kunjungan ini bukan hanya sekadar silaturahmi, tetapi juga menjadi ajang untuk saling berbagi ilmu, terutama dalam menghadapi tantangan media digital yang semakin berkembang," ungkap Teta.

Firman Agus, Pemimpin Redaksi Riau Pos, menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas jurnalistik di Sumatera Barat.

"Media tidak hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga berperan besar dalam membangun literasi masyarakat. Pertukaran pengetahuan seperti ini sangat penting untuk kemajuan bersama," ujar Firman.

Dalam sesi diskusi dan berbagi pengalaman termasuk dalam penerapan teknologi digital yang tengah diimplementasikan di Riau Pos, para wartawan Solok mendapatkan gambaran tentang bagaimana Riau Pos mengoptimalkan platform digital untuk menjangkau pembaca yang lebih luas, serta menjaga akurasi dan kredibilitas dalam penyajian berita.

Diharapkan dengan kunjungan akan terjalin kerja sama yang lebih erat antar media di kedua daerah, guna mendukung keterbukaan informasi publik serta meningkatkan peran media dalam pembangunan daerah. (Niko Irawan)

Dinkes Kota Solok Gelar Puncak Peringatan HKN

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Solok menggelar puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 dan Jambore Kader di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Rabu (13/11/2024).

Acara ini dibuka oleh Walikota Solok, Zul Elfian Umar. Dalam berbagai acara Zul Elfian Umar manyampaikan  peringatan HKN ke-60 yang diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan baik di tingkat individu, keluarga, maupun komunitas.

“Mari kita jadikan momentum Hari Kesehatan Nasional tidak hanya sekedar seremonial namun juga merupakan simbol komitmen Pemerintah Kota Solok dalam memajukan kesehatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Sebab kesehatan adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang produktif dan sejahtera,” jelas Zul Elfian.

Turut diundang pada acara ini Ketua DPRD Kota Solok, Dandim 0309/Solok, Kapolres Solok Kota, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, LKAAM, Bundo Kanduang, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Solok, Direktur RS/RSIA, BPJS Kesehatan, dan Ketua Organisasi Profesi se-Kota Solok.

Pada kesempatan ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok, Elvi Rosanti mengatakan dalam laporan kegiatannya perayaan HKN Ke-60 tahun ini mengusung tema “Gerak Bersama, Sehat Bersama”.

Menjelang hari puncak HKN ke-60, Dinkes Kota Solok telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan lomba insan kesehatan seperti lomba cerdas cermat, lomba senam kreasi CERDIK, lomba solo lagu, lomba voli ball, dan lomba video kreatif.

Selain perayaan puncak HKN ke-60, Dinkes juga menggelar Jambore Kader dengan menghadirkan sebanyak 400 kader, 100 kader diantaranya sudah lulus uji kompetensi dan dilantik dengan menyematkan Pin Kader yang terdiri dari Utama, Madya, dan Purwa.

Diakhir puncak acara dimeriahkan dengan penampilan pemenang lomba lagu solo dan lomba senam kreasi, dilanjutkan dengan pengumuman pemenang lomba HKN, serta doorprize dan foto bersama. (Niko Irawan)

Wali Kota Solok Hadiri Peringatan Hari Kesehatan

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menghadiri kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tingkat Kota Solok, di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kota Solok, Rabu (13/11/24).

Turut hadir, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Solok, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok, Elvi Rosanti, Kepala OPD lingkup Pemko Solok, beserta Kader Kesehatan dan seluruh unsur kesehatan se-Kota Solok.

Wako dalam sambutannya mengatakan, keberhasilan Indonesia kembali masuk ke dalam kelompok upper middle-income country setelah terpuruk di era covid-19, menjadi bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa pejuang. Tentu, kita tidak boleh begitu saja berbangga dan lalai untuk terus menantang diri menjadi lebih baik.

"Syarat utama kita bisa mencapai target di 2045, tepat 100 tahun usia bangsa kita, adalah manusia Indonesia yang sehat dan cerdas. Hal ini tidak akan tercapai tanpa gandeng tangan dari semua pemangku kepentingan," ujar Wako.

Karenanya, tema Hari Kesehatan Nasional ke-60 Tahun 2024 yaitu 'Gerak Bersama, Sehat Bersama', mutlak harus menjadi semangat bagi kita semua.

Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah kini sedang memfinalkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), yang akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam membangun kesehatan di seluruh Indonesia. RIBK harus diacu oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya.

Pemerintah Pusat tidak mampu melakukannya sendiri. Hanya dengan sinergi dan kolaborasi yang erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat, pilar transformasi kesehatan dapat kita tegakkan menuju perubahan yang lebih baik.

"Transformasi kesehatan adalah tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju. Langkah perubahan yang sudah kita lakukan sejauh ini, menjadi dasar kuat percepatan program kesehatan ke depan," ucap Wako.

Sebagai program prioritas Kabinet Merah Putih, Bapak Presiden memberi penekanan di 3 (tiga) area program kesehatan yaitu: (1) pemeriksaan kesehatan gratis, (2) penurunan kasus TB dan (3) pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal.

Kepada seluruh jajaran kesehatan untuk berkontribusi maksimal terhadap kesuksesan pencapaian program pemerintah tersebut.

Di momen yang berbahagia ini, Saya sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada seluruh insan kesehatan yang telah bahu membahu berjuang tanpa lelah melaksanakan pembangunan kesehatan Indonesia. 

Tenaga medis, tenaga kesehatan, LSM, swasta, media, profesional, akademisi, seluruh pegawai dan pejabatan pemerintahan di pusat dan daerah, serta tak lupa para kader: Terima kasih! Terus semangat, sebab perjuangan belum selesai.

" Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengutamakan kesehatan, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Mari kita bangun bersama budaya sehat, demi Indonesia Emas 2045, bahkan sampai ke generasi selanjutnya," tutup Wako. (Niko Irawan)

Seluruh KPPS se-Kecamatan Tanjung Harapan Laksanakan Bimtek Sirekap

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) seluruh Kelurahan dI Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SIREKAP, yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Solok pada Rabu (13/11) di aula Ceredek Hotel Kota Solok, Tampak hadir Komisioner KPU Kota Solok, Desi Harisandi, Abdul Hanan, Tomi Parto.

Bimtek ini dibuka langsung oleh Tomi Parto yang dalam sambutannya menyampaikan, “ Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menggunakan Sirekap untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Sehubungan dengan itu, KPU juga telah menambahkan fitur baru dalam Sistem Informasi Rekapitulasi yang sempat menuai kritik saat Pemilu lalu.

"Sirekap akan digunakan kembali, pada kesempatan ini kami sampaikan, KPU RI bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi," ujar Tomi.

Setelah melakukan beberapa perbaikan, KPU RI akhirnya menambahkan sejumlah fitur baru dalam Sirekap. Beberapa perbaikan juga penambahan sejumlah fitur baru ini dalam rangka menunjang penggunaan Sirekap untuk Pilkada serentak tahun 2024.

Materi bimtek dipaparkan langsung oleh Komisi KPU Desi Harisandi. Sebagai informasi Sirekap adalah Sistem Informasi Rekapitulasi, sistem ini digunakan oleh KPU dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Pilkada), yang datanya dikumpulkan dari hasil penghitungan suara di masing-masing TPS di seluruh Indonesia oleh petugas KPPS.

Cara kerja Sirekap adalah mulai dari petugas KPPS memfoto Formulir C Hasil. Kemudian foto formulir tersebut diunggah ke Sirekap. Selanjutnya sistem akan melakukan konversi gambar menjadi data. Lalu data dicek kembali oleh KPPS dan dikonfirmasi.

KPU menambahkan fitur baru dalam Sirekap, yaitu sistem arithmetic guard, arithmetic guard ini berfungsi mengontrol otomatis hasil input angka penjumlahan yang dilakukan oleh petugas KPPS, jadi saat ada kesalahan input angka maka akan muncul peringatan berwarna merah dan kuning.

Selain itu, Desi juga menyebut perbaikan lain berupa bentuk formulir yang disesuaikan dengan marker pada kolom dan baris. Dia menjelaskan perbaikan bentuk formulir ini untuk mempercepat mengkonversikan data ke dalam sistem informasi Sirekap.

"Kami juga menyempurnakan Sirekap dalam bentuk offline. Jadi offline itu, dia (petugas KPPS) saat masuk (aplikasi) sudah ada di handphone. Kemudian nanti di hari H tidak ada jaringan internet, enggak ada masalah," terangnya.

"Kami sudah guidance dengan Sirekap offline namanya, jadi bisa geser ke tempat yang punya internet, mereka bisa gunakan atau mereka bisa kirim salinan PDF-nya via bluetooth," sambung Desi.

Selain itu, seluruh petugas KPPS juga akan diberikan video tutorial penggunaan aplikasi Sirekap offline. Diakhir kegiatan tidak bosannya Desi mengingatkan untuk netral terhadap anggota KPPS yang ikut serta pada hari ini. (Niko Irawan)

Pemko Solok dan Bawaslu Siap Wujudkan Netralitas ASN

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Jelang Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok kembali menegaskan netralitas Apartur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Deklarasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri di lingkup Kota Solok.

Kegiatan yang digelar di Hotel Taufina pada Rabu (13/11), turut mengundang ASN jajaran OPD Pemerintah Daerah Kota Solok, FORKOPIMDA Kota Solok, Pengadilan Negeri Solok, Kemenag Kota Solok, Camat se-Kota Solok, Lurah se-Kota Solok, Panwaslu Kecamatan se-Kota Solok, dan awak media.

Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiq Amin mengatakan bahwa giat deklarasi netralitas ini sebagai langkah pencegahan, apalagi masa kampanye hanya tinggal hitungan hari.

“Saat masa kampanye ini hanya tinggal 10 hari lagi dan memasuki tahapan kontestasi yang kuat dari calon kandidat untuk menggaet suara saat Pilkada nanti, kami siapkan kegiatan deklarasi ini sebagai pengingat sekaligus mempertegas upaya kami dalam mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri,” ujarnya.

Rafiq menegaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pasal 5 dikatakan dengan jelas larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara ikut berkampanye.

“Terkait netralitas ini sudah ditegaskan dalam regulasi yaitu PP Nomor 9 Tahun 2021 bahwa ASN dilarang untuk ikut berkampanye,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten I Sekda Kota Solok, Nova Elfino turut memberikan Arah mewakili Walikota Solok. “Dalam menjaga netralitas ASN ini, Pemerintah Daerah Kota Solok sudah menyampaikan edaran, imbauan, bahkan mengingatkan secara langsung di setiap apel,” ujar Nova.

Nova kembali mengingatkan meskipun ASN punya hak pilih, namun tetap harus menjaga netralitas. Ia menambahkan bahwa kedepannya akan diadakan apel gabungan yang melibatkan Bawaslu Kota Solok.

“Kepada teman-teman ASN, kita akan melakukan pertegas lagi netralitas ini, kita ingatkan lagi dalam apel gabungan rencana kita undang Bawaslu untuk menyampaikan pencegahan”, tambah Nova.

Lebih lanjut, Ketua Bawaslu Kota Solok juga menambahkan bahwa saat ini sudah ada 2 (dua) laporan pelanggaran terkait netralitas ASN yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Solok.

Selain itu, Rafiq juga mengingatkan bahaya politik uang di masa Pemilihan Serentak.

“Terkait politik uang, ancaman hukuman pada Pemilihan Serentak ini lebih berat dari pada Pemilu, yang mana pemberi dan penerima dikenakan hukuman pidana,” kata Rafiq.

Demi mempertegas netralitas ASN, TNI, dan Polri dilakukan pengumuman deklarasi secara serentak. Isi deklarasi tersebut yaitu:

Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN, TNI DAN POLRI di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024;

Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi kepada pegawai ASN, TNI dan POLRI serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu;

Menggunakan media sosial secara bijak, mewujudkan pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang;

Berani melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran pemilihan.

Setelah pengumuman deklarasi dilanjutkan dengan penandatanganan bersama deklarasi netralitas ASN, TNI, dan Polri oleh seluruh pemangku kepentingan yang hadir.

Kegiatan kemudian ditutup dengan pesan dari Ketua Bawaslu Kota Solok, “Jangan sampai Pemilihan Serentak ini diisi dengan hal yang melanggar Undang-Undang. Namanya pesta demokrasi, tidak terlepas dari hal-hal diluar dugaan. Kita berharap melalui deklarasi ini, menjadi pengingat agar ASN, TNI, dan Polri menjaga netralitas bersama demi tegaknya pemilu yang berintegritas,” tutup Rafiq. (Niko Irawan)

Wali Kota Solok Gelar Pelatihan Keterampilan Pengolahan Makanan

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar secara resmi membuka pelatihan keterampilan pengolahan makanan (DAK Non Fisik PK2UMK Kementerian Koperasi) Di Solok Primer Hotel Syariah, Kota Solok, Selasa (12/11/24).

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar dalam sambutannya mengatakan, sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami terus berkomitmen untuk menciptakan berbagai program yang dapat membantu masyarakat mengembangkan potensi dan keterampilan di berbagai bidang, salah satunya di bidang pengolahan makanan. 

"Pelatihan ini adalah langkah nyata dalam mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya dalam menciptakan peluang usaha berbasis olahan makanan yang berkualitas," ujarnya.

Di zaman yang serba modern ini, kreativitas dalam bidang kuliner memiliki peluang yang sangat besar. Makanan bukan hanya sebagai kebutuhan pokok, tetapi juga bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. 

"Banyak contoh di sekitar kita, dari usaha rumahan hingga bisnis kuliner yang sukses, yang diawali dari keterampilan dan kreativitas dalam mengolah bahan makanan," tutur Wako.

Oleh karena itu, lanjut Wako, kami berharap pelatihan ini dapat memberikan keterampilan baru dan inovasi dalam mengolah bahan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi dan bernilai jual tinggi.

Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya akan mendapatkan ilmu tentang teknik pengolahan makanan, tetapi juga akan belajar tentang pentingnya kebersihan, manajemen usaha, serta strategi pemasaran yang efektif. Semua itu penting agar produk olahan makanan yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat luas dan berpotensi menjadi usaha yang berkembang.

"Saya juga ingin mengingatkan bahwa selain keterampilan teknis, kesadaran akan keberagaman kuliner lokal dan penggunaan bahan-bahan baku yang sehat dan ramah lingkungan sangat penting untuk kita terapkan," tambahnya.

Dengan mengolah makanan lokal yang khas, tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga turut serta dalam memajukan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

"Saya berharap semua peserta pelatihan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah kita tercinta," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Industri dan dan UMKM Kota Solok diwakili Kabid Koperasi IKM, Dody Amril melaporkan, tujuan pelatihan ini untuk menumbuhkan wirausaha baru dan menciptakan lapangan kerja, serta dapat memotivasi ibu-ibu menghasilkan karya yang bila ditekuni akan menambah penghasilan keluarga.

Pelatihan dilakukan selama tiga hari mulai 12 sampai 14 November 2024. Adapun peserta merupakan pelaku UMKM Kota Solok sebanyak 25 Orang yang datanya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Solok. (Niko Irawan)

Tanggulangi TPS Liar, DLH Kota Solok Lakukan Berbagai Strategi

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Dalam rangka menanggulangi TPS liar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok mencoba melakukan berbagai strategi dan upaya pemecahan masalah terkait pembuangan sampah secara liar. Salah satunya dengan melakukan pembuatan Taman Bunga Mini di lokasi yang biasa dijadikan tempat pembuangan sampah secara liar, Senin (11/11/2024).

TPS merupakan singakatan dari tempat penampungan sampah sementara sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Salah satu TPS liar diantaranya berada di lokasi batas kota di depan Gedung Kubung Tigo Baleh.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Fajar Surya Kusuma, sebagai komando kegiatan menerangkan, Dinas Lingkungan Hidup mengerahkan lebih kurang enam orang petugas kebersihan yang diawasi oleh Pengawas Lapangan Bagian Taman, Panji Wibowo .

Dikatakannya bekas tumpukan sampah warga dijadikan taman bunga mini untuk menghindari pembuangan sampah liar di kawasan tersebut.

“Penanaman bunga di batas kota depan Kubung Tigo Baleh ini untuk menghilangkan TPS liar. Jalur ini merupakan wajah Kota Solok sehingga memang harus kita perhatikan kebersihan dan kerapiannya,” terang Fajar.

Kegiatan dimulai dengan membersihkan lokasi yang dijadikan TPS liar yang penuh dengan tumpukan sampah lalu dilanjutkan dengan menanam bunga-bunga sehingga menjadi taman.

Lokasi yang sebelumnya kotor penuh sampah sekarang sudah menjadi sebuah taman bunga mini yang indah.

Pengawas Lingkungan Hidup, Forget Siswanto, juga mengatakan lokasi tersebut ditanami berbagai macam tanaman bunga. Alhasil taman bunga mini tercipta dari hasil kerja tim PHL.

Menurutnya permasalahan timbulnya TPS liar merupakan masalah yang sulit diatasi bila tidak adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dibutuhkan kesadaran kita semua untuk berperilaku peduli akan lingkungan.

“Lingkungan yang kotor tentu tidak akan baik dari sisi keindahan (estetika) maupun kesehatan. Perilaku membuang sampah sembarangan harus diubah dengan membuang sampah pada tempatnya bahkan lebih baik lagi bila dapat memanfaatkan sampah tersebut,” ujarnya. 

Forget berharap kehadiran taman bunga mini ini tidak saja semakin memperindah dan mempercantik Kota Solok namun dapat mengatasi satu persatu permasalahan sampah liar yang terjadi di Kota Solok.

Tidak lupa ia mengapresiasi petugas kebersihan DLH yang selalu andil dalam kebersihan dan kerapian Kota Solok. (Niko Irawan)

Dinkes Kota Solok Gelar Rakor Kesmas di Mami Hotel

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Solok. Beberapa fakta kesehatan yang perlu dipertimbangkan antara lain terkait angka kematian ibu dan bayi, angka prevalensi stunting, serta angka kesakitan morbiditas yang mayoritas dialami oleh masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Terkait dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Solok melalui Bidang Kesehatan Masyarakat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesehatan Masyarakat di Aula Mami Hotel Solok, Senin (11/11/2024).

Sebanyak 60 orang peserta menghadiri kegiatan ini, yaitu Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dan Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK), serta Kepala Puskesmas se-Kota Solok dan Pemegang Program Gizi , Pemegang Program Ibu dan Anak, juga Pemegang Promkes yang mewakili masing-masing Puskesmas, serta turut diundang 17 Petugas Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di Kota Solok. Rakor ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok, Elvi Rosanti, didampingi Kabid Kesmas, Hartini.

“Upaya bersama berbagai pemangku kepentingan perlu terus dilakukan sesuai peran dan fungsi masing-masing dengan mengutamakan komitmen, konvergensi serta pemantauan dan evaluasi program guna mencapai pencapaian program yang lebih baik di masa mendatang. Nantinya akan disesuaikan dengan arah kebijakan dan implementasi program kesehatan masyarakat sehingga sejalan dengan semangat dan tujuan transformasi layanan primer,” tutur Elvi.

Kegiatan ini bermakna sebagai ruang diskusi lintas sektor untuk bersama merumuskan strategi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Kita mencari solusi bersama bagaimana untuk perbaikan, peningkatan kesehatan derajat kesehatan masyarakat Kota Solok,” tambah Elvi.

Kasi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr. Marryo Borry WD, MARS selaku Narasumber menjelaskan beberapa hal penting terkait tranformasi layanan primer.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan atau menyatukan karakter yang berbeda dalam mencapai indikator program-program di Bidang Kesehatan Masyarakat, termasuk pemegang program-program di Puskesmas,” jelasnya.

dr. Borry juga menyampaikan permasalahan kesehatan di Sumatera Barat 2024. 

Menurutnya permasalahan gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui termasuk anak-anak dan remaja masih merupakan permasalahan kesehatan yang harus diperhatikan, seperti Anemia, Stunting, Wasting (kondisi berat badan anak tidak sesuai dengan tinggi badannya) , dan Underweight (berat badan dibawah rentang normal pada orang sesusianya).

“Harapannya dengan diadakannya Rakor Kesmas ini, program-program kesehatan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan peran Posyandu di era Integrasi Layanan Primer,” tutupnya. (Niko Irawan)

Wali Kota Solok Lepas 9 Mahasiswa Kota Solok Studi ke Timur Tengah

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar secara resmi melepas keberangkatan sembilan orang mahasiswa Kota Solok penerima program studi ke Timur Tengah, di Ruang Rapat Zarhismi Ajiz Lantai II Balai Kota Solok, Senin (11/11/24).

Adapun nama-nama yang berangkat yakni Muhammad Zahid Ismail, Maulana Dzaky Fadhillah, Mustajabil Habib, Rahmadi, Fauzan Yahya, Ammar Ihsan, dan Zuhri Zahmi ke Al Azhar Mesir. Selanjutnya, Faiz As Syidiq dan Thiofanji Alfi Nafiali berangkat ke Yaman.

Turut hadir, Asisten I Sekda Kota Solok, Nova Elfino, Kabag Kesra Setda Kota Solok, Feri Hendria dan para orang tua mahasiswa.

"Ini merupakan salah satu cara kita dalam mewujudkan Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah yang Berkah, Maju dan Sejahtera (Berjuara). Kota yang diberkahi penduduknya harus Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT," ujar Wako.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar juga mengucapkan selamat berangkat ke Mesir dan Yaman kepada para mahasiswa tersebut, serta berharap selamat dalam perjalanan pergi dan kembali ke Kota Solok dan sukses menuntut ilmu. "Selamat berjuang kepada ananda semua, karena ini merupakan bentuk jihad dalam menuntut ilmu. Di sana kita berada jauh dari orang tua dalam menuntut ilmu, maka jangan dekati hal yang tidak diridhai Allah SWT," ucap Wako. 

Selanjutnya, pesan Wako, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah, jaga kesehatan, terus tingkatkan ilmu pengetahuan. Pemko Solok dan orang tua akan bangga dengan prestasi semuanya, dan kembalilah nanti untuk menjadi ulama dan menjadi tokoh Kota Solok yang dirahmati.

"Indonesia emas 2045 di tangan ananda semuanya, kita perlu tokoh-tokoh yang takut kepada Allah, sayang kepada agamanya dan sayang ke negaranya. Semoga ananda menjadi ulama besar dunia di masa depan," tutup Wako.

Sebelumnya, Kabag Kesra Setda Kota Solok, Feri Hendria melaporkan, sebelum mahasiswa terpilih ini berangkat ke Timur Tengah, terlebih dahulu dilakukan bimbingan studi bekerja sama dengan PT. Markaz Mehira Indonesia.

Tujuan kegiatan bimbingan studi untuk membantu siswa dan siswi Kota Solok agar mampu mengikuti dan mengerjakan Seleksi Perguruan Tinggi Timur Tengah dengan baik sehingga bisa lulus pada kampus yang diinginkan. "Alhamdulillah sekarang kita bisa secara resmi melepas keberangkatan sembilan orang siswa-siswi Kota Solok melanjutkan studi di Timur Tengah," jelasnya. (Niko Irawan)

KPPS Koto Panjang Ikuti Bimtek Pilkada 2024

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Koto Panjang, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota dan Wakil Walikota Solok, yang diadakan oleh Panitia Pemungitan Suara (PPS) pada Senin (11/11).

Bimbingan Teknis KPPS yang diadakan di aula SMPN 1 Kota Solok ini juga diikuti oleh KPPS Kelurahan Laing dan Kelurahan Nan Balimo dengan jumlah 154 orang KPPS.

Tampak hadir Komisioner KPU Kota Solok, Desi Harisandi Ketua PPK beserta Anggota. Sekretaris PPS, Ketua PPS beserta Anggota, Panwascam Kecamatan Tanjung Harapan dan Pengawas Kelurahan atau Desa (PKD) dari 3 Kelurahan.

Acara Bimtek KPPS dibuka Langsung oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Nan Balimo , Della. Dalam Berbagainya Della mengucapkan selamat atas pelantikan KPPS pada Kamis 7 November 2024 lalu.

Bimbingan Teknis KPPS diselenggarakan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 tahun 2024 tentang pedoman teknis pembentukan badan Adhoc penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Della Berharap agar KPPS mengikuti Bimbingan Teknis dengan serius dan semangat agar, KPPS dapat bekerja dengan baik, agar Pemilihan Umum Serentak 27 November mendatang berjalan baik dan lancar.

Kemudian Komisioner KPU Kota Solok, Desi Harisandi dalam Arahnya mengatakan, sejak dilantik pada 7 November lalu, KPPS sudah menjadi bagian dari KPU Kota Solok untuk mengabdi mensukseskan Pemilihan Umum di Kota Solok.

Kepada KPPS agar menjaga netralitas, menjaga sikap dan etika dan tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon mulai dilantik Sampai dengan 8 Desember 2024,” harap Desi.

Dijelaskan lebih jauh oleh Desi, Pilkada sangat jauh berbeda dengan pemilihan Legislatif. kepada KPPS agar berhati-hati dan teliti dalam penghitungan suara. Jangan sampai terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Selanjutnya Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Nan Balimo , Della melanjutkan penyampaian materi Bimtek tentang Perlengkapan Tempat Pemungatan Suara, tugas dan izin KPPS, pengumpulan dan rekapitulasi penghitungan suara serta simulasi pengisian C Hasil dan C salinan. Diharapkan kepada KPPS agar dapat memahami materi, bekerja dengan seksama dan teliti, jika ada keraguan koordinasi dengan PPS, semoga Pemilu di Kota Solok berjalan lancar dan sukses. (Niko Irawan)

KPPS IX Korong Ikuti Bimtek Pilkada 2024

SOLOK, INFONEWS.CO.ID - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan IX Korong, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota dan Wakil Walikota Solok, yang diadakan oleh Panitia Pemungitan Suara (PPS) pada Senin (11/11).

Bimbingan Teknis KPPS yang diadakan di aula SMPN 5 Kota Solok ini juga diikuti oleh KPPS Kelurahan Aro IV Korong dan Kelurahan Simpang Rumbio dengan jumlah 133 orang KPPS.

Tampak hadir Komisioner KPU Kota Solok, Desi Harisandi, Abdul Hanan, Tomi Parto dan PLT Sekretaris KPU, Edi Irawadi, Ketua PPK Kecamatan Lubuk Sikarah Rini Silviani beserta Anggota, Sekretariat PPS, Ketua PPS beserta Anggota, Panwascam Lubuk Sikarah dan PKD dari 3 Kelurahan.

Acara Bimtek KPPS dibuka Langsung oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Aro IV Korong, Reni Devista. Dalam Berbagainyaaparannya, Reni mengucapkan selamat atas pelantikan KPPS pada Kamis 7 November 2024 lalu.

Bimbingan Teknis KPPS diselenggarakan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 tahun 2024 tentang pedoman teknis pembentukan badan Ad hoc penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Reni Berharap agar KPPS mengikuti Bimbingan Teknis dengan serius dan semangat agar, KPPS dapat bekerja dengan baik, agar Pemilihan Umum Serentak 27 November mendatang berjalan baik dan lancar.

Kemudian Komisioner KPU Kota Solok, Desi Harisandi dalam Arahnya mengatakan, sejak dilantik pada 7 November lalu, KPPS sudah menjadi bagian dari KPU Kota Solok untuk mengabdi mensukseskan Pemilihan Umum di Kota Solok.

“Kepada KPPS agar menjaga netralitas, menjaga sikap dan etika dan tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon mulai dilantik Sampai dengan 8 Desember 2024,” tegas Desi.

Dijelaskan lebih jauh oleh Desi, Pilkada sangat jauh berbeda dengan pemilihan Legislatif. kepada KPPS agar berhati-hati dan teliti dalam penghitungan suara. Jangan sampai terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Sementara itu Komisioner KPU Kota Solok, Tomi Parto, dalam sekapur sirihnya mengatakan agar KPPS menjalin kerjasama dan berkoodinasi dengan (Petugas Penertiban (Gastip) di TPS.

Sedangkan Divisi Hukum KPU Kota Solok, Abdul Hanan menjelaskan, setelah dilantik dan menandatangani pakta integritas, KPPS mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan kode etik penyelenggaraan Pemilu.

Selanjutnya Ketua Panitia Kecamatan Pemilihan (PPK) Lubuk Sikarah, Rini Silviani menyampaikan materi Bimtek tentang perlengkapan tempat pemungutan suara, tugas dan izin KPPS, pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara serta simulasi pengisian C Hasil dan C salinan.

“Diharapkan kepada KPPS agar bisa memahami materi, bekerja dengan teliti dan teliti, jika ada keraguan koordinasi dengan PPS, semoga Pemilu di Kota Solok berjalan lancar dan sukses,” tutup Rini. (Niko Irawan)